Dokumen ini membahas tentang pentingnya perencanaan program dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan di Indonesia. Fokus utama adalah pada penyusunan dokumen RKS, RKT, dan RKAS untuk mencapai tujuan pendidikan yang efisien dan efektif, serta pentingnya kompetensi kepala sekolah dalam proses ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang terlibat sudah mulai menyusun dokumen tersebut, tetapi belum sepenuhnya disetujui dan sosialisasi kepada warga sekolah perlu ditingkatkan.

1. LAPORAN
KEGIATAN ON THE JOB LEARNING (OJL)
PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH LPPKS SURAKARTA
KAJIAN TENTANG RKS (RKJM), RKT DAN RKAS
A. Rasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional
Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan,
standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar
sarana dan prasarana, standar pengelolaan pendidikan, standar
pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional
pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan,
kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan
pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana
kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem
informasi manajemen. Salah satu komponen standar pengelolaan yang
implementasinya masih kurang mendapat perhatian di sekolah adalah
perencanaan program. Komponen perencanaan program sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang
standar pengelolaan meliputi visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah
dan rencana kerja sekolah. Sekolah pada umumnya telah memiliki visi,
misi dan tujuan sekolah, tetapi banyak sekolah yang belum memiliki
dokumen rencana kerja sekolah sesuai rambu-rambu yang ada.
1

2. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menetapkan manajemen berbasis sekolah (school based management)
sebagai prinsip utama yang harus dipegang taguh dalam pengelolaan
semua satuan pendidikan. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan. Pasal 49 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah ini
menyatakan: “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang
ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan,
dan akuntabilitas.”
Dalam pelaksanaan MBS maka segala sesuatu berkaitan dengan
kegiatan sekolah perlu melalui perencanaan dan penganggaran yang
matang. Perencanaan dan Penganggaran sekolah terbagi ke dalam
perencanaan empat tahunan sekolah/madrasah, yaitu dokumen
Rencana Kerja Sekolah Empat Tahunan (dulu RKJM), Rencana Kerja
Tahunan (RKT) dan Rencana kerja dan Anggaran Sekolah atau RKAS
(sebelumnya RAPBS). Tujuannya agar sekolah/madrasah mampu
menyusun program prioritas dengan mempertimbangkan ketersediaan
sumber daya yang dimiliki guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran
sekolah yang telah ditetapkan.
Dalam lingkungan sekolah perencanaan sebagai salah satu
fungsi manajemen memegang peran penting untuk kemajuan sekolah.
Mengingat betapa pentingnya perencanaan ini, setiap sekolah
membutuhkan perencanaan terprogram dan terarah, yang meliputi
rencana jangka menengah dan pendek. Hal ini diperkuat dengan
terbitnya Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar
pengelolaan yang menyatakan bahwa sekolah harus membuat Rencana
RKJM (sekarang RKS/M) dan RKT. RKS/M menggambarkan tujuan
yang akan dicapai dalam waktu empat tahun, sedangkan RKT dicapai
dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Satuan Pendidikan dasar
dan Menengah harus disetujui rapat dewan pendidik setelah
memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah.
2

3. Dalam dokumen RKS/M dimuat tujuan yang ingin dicapai pada
periode empat tahun. Dalam RKS/M juga dimuat program-program yang
akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) adalah daftar kegiatan, rencana
anggaran, sumber anggaran, dan rencana pembelanjaan yang akan
dipakai oleh sekolah/madrasah yang bersangkutan untuk menjalankan
program-program pada tahun yang berlaku. RKAS/M disusun
berdasarkan program-program yang direncanakan oleh
sekolah/madrasah BUKAN BERDASARKAN ANGGARAN YANG
TERSEDIA. Berdasarkan RKAS/M tersebut sekolah/madrasah bisa
menjamin kecukupan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan
program-programnya.
Untuk itu, di samping RKS/M dan RKT harus mengacu kepada
aturan perundangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah serta aturan lainnya yang relevan, juga mengacu kepada
prinsip-prinsip dasar dan proses penyusunan yang telah ditetapkan,
sehingga diharapkan proses penyusunan RKS/M dan RKT tersebut
menjadi lebih rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala sekolah adalah sosok kunci yang menentukan
terwujudnya berbagai standar pengelolaan satuan pendidikan
sebagaimana disebutkan di atas. Kompetensi kepala sekolah di bidang
perencanaan dan pengambilan berbagai keputusan strategis menjadi
prasyarat keberhasilan pengembangan sekolah. Sekolah pada
umumnya telah memiliki visi, misi dan tujuan sekolah, tetapi banyak
sekolah yang belum memiliki dokumen rencana kerja sekolah sesuai
rambu-rambu yang ada. Untuk itu kepala sekolah harus mampu
membangun kemandirian sekolah melalui penguatan kompetensinya di
bidang perencanaan dan pengembangan program sekolah.
3

4. B. Tujuan
Kajian ini bertujuan agar calon kepala sekoah mampu
memahami:
1. Latar belakang penyusunan RKS/M , RKT, dan RKAS.
2. Dasar hukum penyusunan RKS/M , RKT, dan RKAS
3. Prinsip-prinsip penyusunan RKS/M , RKT, dan RKAS
4. Alur dan proses penyusunan RKS/M , RKT, dan RKAS
C. Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari kegiatan kajian OJL tentang RKS dan
RKAS adalah agar calon kepala sekolah
1. Memiliki wawasan tentang penyusunan RKS dan RKAS
2. Mampu menyusun RKS/M, RKT dan RKAS berdasarkan hasil
evaluasi diri sekolah untuk kemajuan sekolah yang dipimpinnya
3. Mampu meenyusun laporan program pengembangan sekolah sesuai
rambu-2 Standar Nasional Pendidikan
D. Langkah-langkah Kegiatan
Langkah-langkah dalam pelaksanaan Kajian Produksi dan Jasa
adalah:
1. Meminta ijin kepada Kepala Sekolah untuk menyampaikan maksud
dan tujuan analisis RKS dan RKAS
2. Membuat kesepakatan dengan tim penyusun RKS dan RKAS
3. Menyampaikan maksud dan tujuan kajian yang akan dilakukan
4. Menanyakan kepada pihak sekolah tentang EDS sebagai dasar
penyusunan RKS dan RKAS
5. Meminjam dokumen EDS dari sekolah magang
6. Meminjam RKS dan RKAS dari sekolah magang untuk dianalisis
7. Mengadakan kesepakatan dengan Kepala Sekolah dan tim penyusun
RKS dan RKAS sekolah untuk konfirmasi hasil analisis
8. Memberikan masukan tentang hasil analisis RKS dan RKAS yang
sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
4

5. E. Hasil Kajian
Hasil kajian RKS (RKJM), RKS (RKT) dan RKAS menunjukkan
hasil-hasil sebagai berikut:
1. Sekolah sudah menyusun draft RKS (RKJM) dengan memperhatikan
prinsip-prinsip penyusunan RKS dan alur penyusunannya sudah
sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan instrumen
kajian (terlampir)
2. Penyusunan RKS, RKT dan RKAS sudah mengacu pada
rekomendasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) masing-masing sekolah
3. RKS, RKT, dan RKAS di sekolah magang belum disahkan pihak
terkait karena masih awal tahun ajaran baru.
4. Format RKS dan RKT untuk SMP 25 sudah dijabarkan per standar
menurut SNP, dan RKAS menyesuaikan format BOS
5. Format RKS dan RKAS SMP 24 sudah dijabarkan per standar
menurut SNP, sedangkan RKT data belum terkoleksi
6. Format RKAS di SMP 2 juga masih menggunakan format BOS
7. Muatan RKS masing-masing sekolah sudah mencakup 8 SNP
(instrumen terlampir)
F. Refleksi
Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah sudah
menyususn RKS, RKT dan RKAS sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan dan hasil Evaluasi Diri Sekolah.
G. Penutup
Berdasarkan hasil kajian dan refleksi, maka sebagai tindak lanjut
kajian ini disarankan sebagai berikut:
5

6. 1. Untuk ketiga sekolah magang, maka sekolah perlu mensosialisasikan
program kerja sekolah (RKS, RKT, dan RKAS) kepada warga
sekolah agar warga sekolah merasa mempunyai tanggung jawab
terhadap keterlaksanaan program yang telah ditetapkan.
2. Untuk SMP 25 dan SMP 2, maka sekolah disarankan untuk
menyusun format RKAS sesuai dengan 8 SNP
3. Untuk SMP N 24, mohon pihak sekolah meninjau kembali program
dan kegiatan RKS pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan
perlu menyusun RKT (RKS 1 tahun) sebagai langkah awal
pelaksanaan program prioritas.
4. Untuk semua sekolah magang agar senantiasa mengevaluasi setiap
keterlaksanaan masing-masing program dan merevisinya kembali
jika terdapat ketidakcocokan dengan kondisi yang ada.
DAFTAR PUSTAKA
BSNP, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Biro Hukum dan
Organisasi Departemen Pendidikan Nasional. Kepala Bagian
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan
Hukum
Depdiknas, 2007. Manajemen Keuangan Sekolah. Materi Pendidikan dan
Pelatihan Kepala Sekolah. Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat
Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional.
Kemendiknas dan Kemenag RI, 2011. Materi Pelatihan Peningkatan
Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di
Sekolah/Madrasah. Dirjen Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan
Nasional - Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.
6

7. LPPKS, 2011. Bahan Pembelajaran Penyusunan Rencana Kerja Sekolah.
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
Surakarta.
7