Makalah ini membahas tentang kewajiban dan perlindungan wartawan dalam hukum pers di Indonesia. Secara ringkas, makalah ini menjelaskan bahwa wartawan memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum pers dan kode etik jurnalistik serta mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Makalah ini juga membahas tentang pembentukan Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers.

1. MAKALAH HUKUM ETIKA PERS
“Wartawan”
Disusun
O
L
E
H
Winda Fatmaliana Siregar
1010861006
Ledyva Yolanda
1010862019
Denny Aryani
1010863019
Redho Aulia Z
1010863022
Maliki
1010861005
UNIVERSITAS ANDALAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PADANG
2013

2. Kata Pengantar
Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa, karena atas berkat dan
limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis dengan tepat waktu.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul "Wartawan ". Melalui kata
pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini
ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau menyinggu perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga
allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Padang , 26-Februari-2013
"Penulis"

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .........................................................................................................iii
DAFTAR ISI .........................................................................................................................iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ......................................................................................….1
1.2. Tujuan Penulisan ......................................................................................................2
1.3. Rumusan Masalah ....................................................................................................2
BAB II ISI
2.1.Kewajiban dalam hukum pers .............................................................................. …5
2.2.Perlindungan Wartawan ...........................................................................................13
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan ..............................................................................................................16
DAFTAR PUSTAKA

4. A. Latar Belakang
Wartawan atau insan pers atau nyamuk pers bahkan dahulu disebut dengan “kuli tinta”
harus diakui adalah penyampai informasi yang paling ampuh dan menentukan dalam
membangun opini di seluruh dunia termasuk di tanah air. Peranan pers tertinggi yang dituntut dari seluruh Insan Pers- tidak lain adalah mampu berperan sebagai pembawa wahana
komunikasi dan pembentuk opini yang obyektif. Selain itu tentu saja berperan sebagai penjaga
ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan berkeadilan sosial (kerakyatan-red).
Jadi Wartawan adalah di antara golongan professional yang kerap menggunakan
perpustakaan sebagai sumber maklumat di dalam menjalankan tugas mereka.
Bersesuaian dengan itu, penyelidikan ini telah dijalankan bagi mengetahui bagaimana wartawan
menggunakan perpustakaan di dalam memenuhi keperluan maklumat mereka.
Seterusnya melalui penyelidikan yang dilakukan ini, ia mampu membantu mereka
mendapatkan maklumat yang diperlukan di perpustakaan dengan lebih pantas dan tepat. Kajian ini
juga dilakukan kerana didapati sangat kurang penyelidikan yang dijalankan di Malaysia berkaitan
dengan keperluan maklumat wartawan dan bagaimana mereka menggunakan perpustakaan bagi
mendapatkan maklumat. Penyelidikan ini dilakukan di syarikat The New Straits Times Press
(Malaysia) Berhad (NSTP) adalah kerana syarikat akhbar ini adalah syarikat akhbar yang terbesar
dan tertua di Malaysia serta mempunyai jumlah wartawan yang agak besar di bawah satu bumbung
iaitu seramai seramai 848 orang wartawan NSTP di seluruh negara.
B. Tujuan Masalah
Di sini akan membahas bagaimana Wartawan dengan kewajiban nya dalam hukum pers
dan bagaimana perlindungan wartawan di Indonesia.
C. Rumusan Masalah
Dalam makalah ini akan merumuskan bagaimana wartawan berperan penting dalam hal
melakukan kewajiban dan hukum yang melindungi nya.

5. BAB II
A. Wartawan , Kewajiban dalam Hukum Pers
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:
1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan
jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik
maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala
jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi
perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya
yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau
media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang
akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam
dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib,
dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

6. 9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau
penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama
dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau
sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan
informasi yang diberitakan oleh pers, baik
9980 tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi,
data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang
bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
KEWAJIBAN PERS
Pasal 2
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip
demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Pasal 3
(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol
sosial.
(2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga
ekonomi.

7. Pasal 4
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan
penyiaran.
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan
menyebarluaskan gagasan dan informasi.
(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak
Tolak.
Pasal 5
(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.
Pasal 6
Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi,
mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati
kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan
benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal
9981 yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

8. WARTAWAN
Pasal 7
(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 8
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
PERUSAHAAN PERS
Pasal 9
(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Pasal 10
Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk
kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.
Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.
Pasal 12
Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka
melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat
percetakan.
Pasal 13

9. Perusahaan pers dilarang memuat iklan:
a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup
antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; b. minuman keras,
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
Pasal 14
Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia
dan negara dapat mendirikan kantor berita.
DEWAN PERS
9982 Pasal 15
(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers
nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk
pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik
Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan
masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan
komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers
dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi
kewartawanan; g. mendata perusahaan pers.
(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:
a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih
oleh organisasi perusahaan pers; c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi,
dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

10. (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih
kembali untuk satu periode berikutnya.
(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
a. organisasi pers; b. perusahaan pers; c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak
mengikat.
PERS ASING
Pasal 16
Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17
(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan
menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
9983 (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis
pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers
dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

11. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang
berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers
yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang
ini.
(2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib
menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1
(satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran
Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2815 ) yang telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah

12. dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap
9984 Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban
Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533),
Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar
harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

13. B. Perlindungan Wartawan
Dalam menjalankan profesinya sebagai seorang wartawan, perlu mendapat perlindungan
hukum didalam menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik
maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala
jenis saluran yang tersedia.sebagaimana yang dimuat dalam pasal 8 undang-undang nomor 40
tahun 1999 tentang pers. Perlindungan hukum yang dimaksud disini tak lain adalah jaminan
perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam
melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun1999, secara eksplisit hanya dinyatakan dua
organisasi pers. Pada pasal 1 ayat 5 berbunyi : Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan
organisasi perusahaan pers. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perusahaan pers adalah badan
hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media
elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus
menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Empat organisasi pers yang
sampai sekarang masih menyelenggarakan pers adalah :
1. Organisasi wartawan seperti : Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
2. Organisasi perusahaan pers seperti : Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS),
3. Organisasi grafika pers seperti : Serikat Grafika Pers (SGP),
4. Organisasi media periklanan seperti : Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia
(PPPI).Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi wartawan Indonesia
yang tertua, didirikan tanggal 9 Februari 1946 di Kota Solo, Jawa Tengah dalam kongres
pertamanya tanggal 9 – 10 Februari 1946,sesuaidengan Keputusan Presiden No. 5tahun
1985 ditetapkan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesiatanggal 9 Februari 1946 sebagai
Hari Pers Nasional.
Melihat pada kondisi jaman sekarang ini, dimana wartawan dikejar dan dibayangi oleh
kegelisahan dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya bahkan sering mendapat ancaman serta
kekerasan fisik yang dialami oleh wartawan, yang dilakukan oleh masyarakat dan warga yang
merasa dirugikan akibat pemberitaan yang ditulis oleh wartawan tersebut sehingga melakukan

14. perhitungan diluar hukum (main hakim).oleh sebab itu undang-undang nomor 40 tahun 1999 ini
dibuat yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Dalam pasal 1 angka 11 dan angka 12
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa adanya hak jawab dan hak koreksi yang dapat
dijadikan langkah bagi masyarakat atau warga yang dirugikan oleh pemberitaan dengan
menggunakan hak jawab dan hak koreksi yakni hak untuk mengoreksi atau membetulkan
kekeliruan atas suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah
diberitakan oleh wartawan.maka dari itu dalam memberitakan peristiwa dan opini harus
menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta praduga tak bersalah,
dan melayani hak jawab dan hak tolak sebagaimana yang terdapat didalam pasal 5 ayat
(1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) adalah merupakan wadah dari lembaga organisasi
bagi wartawan –wartawan yang ada.sebenarnya ada 4 organisasi wartawan yang ada, namun
karena PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) lebih eksis dan banyak dikenal oleh masyarakat.
Pemberian perlindungan hukum bagi wartawan adalah salah satu wujud dari hak asasi manusia
untuk mendapatkan perlindungan hukum. Peran PWI selain memberikan bantuan hukum kepada
anggotanya dalam menjalankan profesi kewartawanannya, juga membantu perselisihan dengan
manajemen media massa dimana tempatnya bekerja. Adapun tugas, wewenang dan tanggung
jawab dari Ketua Tim Pembelaan Wartawan yakni diantaranya :
1.
Melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada wartawan dalam kasus delik pers, baik
pada tahap penyidikan maupun pada tahap persidangan di tingkat pengadilan negeri sampai
dengan kasasi dan grasi,
2.
Mewakili PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dalam menyelesaikan perselisihan antara
wartawan dengan manajemen media tempatnya bekerja, termasuk pemberian bantuan hukum,
3.
Mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang menghambat tugas-tugas
jurnalistik,
4.
Membentuk kelompok kerja bantuan hukum yang bersifat permanen atau sementara dan
mengusulkan pengangkatannya kepada ketua umum,
5.
Melaksanakan hal-hal lain yang dilimpahkankan oleh ketua umum kepadanya.
Dari hal diatas menunjukkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun
1999bahwa kemerdekaan pers yakni sebagai wujud kedaulatan rakyatyang berasaskan prinsipprinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

15. 1999). Dalam hal ini wartawan yang menjalankan profesinya perlu mendapat perlindungan dari
pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban,
dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999, jadi wujud pelaksanaan perlindungan hukum bagi wartawan
oleh Perusahaan Media Cetak adalah dengan adanya pemberian bantuan hukum yakni pengacara
untuk mendampingi wartawan yang terkena kasus baik itu mandampingi pada saat di dalam
pengadilan maupun diluar pengadilan. Namun selain memberikan perlindungan hukum bagi
wartawannya, ada sanksi terhadap wartawan yang memuatberita tidak sesuai serta dianggap
melanggar kode etik jurnalistik.

16. Kesimpulan
Media massa cetak merupakan salah satu sarana dalam memenuhi hak masyarakat untuk
mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyamaikan informasi yang tepat,
akurat dan benar. Untuk itu peran wartawan sangat penting sekali dalam memenuhi hak
masyarakat tersebut dan pada saat menjalankan pekerjaan atau profesinya tadi tentunya harus
mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 8 undang-undang nomor
40 tahun 1999 tentang pers. Dimana para wartawan sangat membutuhkan sekali perlindungan
hukum dari tempatnya bekerja agar pada saat bertugas tidak dikejar-kejar maupun dibayangi rasa
takut terhadap ancaman, teror, maupun kekerasan.
Bentuk dari upaya perlindungan hukum yang diberikan perusahaan media massa cetak
kepada wartawannya adalah dengan adanya pemberian batuan hukum yakni pengacara untuk
mendampingi wartawan yang terkena kasus baik itu mendampingi pada saat di dalam pengadilan
maupun di luar pengadilan. Namun selain memberikan perlindungan hukum bagi wartawan, ada
sanksi terhadap wartawan yang memuat berita yang tidak sesuai serta dianggap melanggar kode
etik jurnalistik

17. Daftar Pustaka
Basuni, Ach. Dasar-Dasar Jurnalistik, Surabaya, Penerbit Kartika, 2003.
Ermanto, Wawasan Jurnalistik Praktis (Peluang Dan Tantangan Wartawan Kreatif),
Yogyakarta, PenerbitCinta Pena, 2005.
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Penerbit Balai
Pustaka, 1986.
Kansil, C.S.T. dan Kansil, S.T. Christine, Pokok–Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta, Penerbit
Pradnya Paramita, 2003.