Recommended
More Related Content
What's hot
Similar to KONFLIK TANAH MASYARAKAT DENGAN PT WKS DI DESA SUNGAI PAUR
Similar to KONFLIK TANAH MASYARAKAT DENGAN PT WKS DI DESA SUNGAI PAUR (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
KONFLIK TANAH MASYARAKAT DENGAN PT WKS DI DESA SUNGAI PAUR
- 1. 1 No Subjek Konflik Objek Konflik Aktor yang Terlibat Deskripsi Konflik Status Konflik Keterangan 1 Kelompok Tani Sakato Jaya, Desa Lubuk Mandarsyah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Dengan PT Wirakarya Sakti (WKS) 1500 Ha 99 KK Kelompok Tani Sakato Jaya, Desa Lubuk Mandarsyah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo PT. WKS Berdasarkan kronologis, keberadaan, fakta-fakta dan sejarah Desa Lubuk Mandarsatı yang telah di garap secara turun temurun dari nenek moyang oleh masyarakat Desa lubuk Mandarsah yang digusur oleh perusahaan PT. Wira karya Sakti, awalnya minta izin untuk merbuat jalan. Penggusuran berawal dilokasi Bukit Bakar sampai Bukit Rinting yang dimana telah ada masyarakat , menggarap kebun-kebun dan tanaman pertanian ( karet, durian, duku, petai, padi, jagung, barbu, sawit, rambutan, rambe, kopi, kemiri dan lain-lain), Kebun-kebun dan pertanian masyarakat yang tergusur membuat gerakan sepontan masyarakat bersatu. Pada tanggal 28 desember 2007 masyarakat melakukan aksi di bukit rinting yang mengakibatkan terjadinya 12 alat berat dan 1 mobil milik PT WKS terbakar deri untuk mengambil kembali lahan tergusur. Tapi bukan mendapatkan lahan kembali, melainkan 9 orang ditangngkapi Tateng, Rohmadon, Iwan, Dedy, Abdul Rojak, yusep, Thamrin, Atang, cecep ) dengan dijatuhkan tuntutan oleh pengadilan negeri tebo 15 bulan penjara. Dengan peristiwa penggusuran yang mengakibatkan pembakaran di lokasi Bukit Rinting, dapat perhatian serius dari Menteri Kehutanan MS.Kaban dan Komisi III DPR RI turun langsung Belum ada penyelesaian Konflik sektor kehutanan berikut pelanggaran yang dilakukan PT. Wira Karya Sakti dengan berdasarkan undang-undang. Pada UUD 1945 pasal 28H dinyatakan bahwa : setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. dengan demikian hak kepemilikan tanah masyarakat dijamin oleh hukum dan diakui oleh masyarakat setempat. pada pasal 33 ayat (3) bahwa "bumi ,air , dan kekayaan alam yang terkandug didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hal ini diakui oleh masyarakat bahwa Negara yg mengatur dan menentukan bumi dan kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
- 2. 2 ke Desa Lubuk mandarsah, "Menhut berjanji akan segera menyelesaikan konflik antara masyarakat desa lubuk mandarsah dengan PT.WKS. Akan tetapi janji tinggallah janji karena sampai saat ini tidak ada penyelesaian yang berarti bagi masyarakat Desa lubuk Mandarsah. Dari tahun 2007 sampai 2013 masyarakat Desa Lubuk Mandarsah terus-menerus meminta agar lahan-lahan milik masyarakat yang telah digusur oleh perusahaan untuk segera dapat kembalikan kepada masyarakat Desa Lubuk Mandarsah. Berulang kali masyarakat dan Pemerintahan melakukan Verifikasi bersama perusahaan terkait penyelesaian Konflik, yang sampai saat ini juga tidak membawakan hasil apa-apa bagi masyarakat. Awal tahun 2013 masyarakat 5 kabupaten melakukan pertemuan dengan pihak Sinar mas Forestry ( Edy Mahmud ) yang difasilitasi oleh TFT di hotel Novita jambi, dalam rangka melakukan Perundingan untuk penyelesaian konflik sosial antara masyarakat dengan PT.WKS. dalam pertemuan, pihak perusahaan berjanji akan melakukan penyelesaian melalui pendekatan Sosial dan tidak ada proses Kriminalisasi dan intimidasi. Tetapi perusahaan telah melanggar kesepakatan dengan adanya penangkapan petani yang bernama karyono setio. Hampir satu tahun tidak ada hasil yang signifikan (jelas) pada UUPA pasal 3 bahwa "dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan undang-undang dasar dan peraturan yg lebih tinggi dengan demikian menurut ketentuan adat,dalam pengelolaan dan pemanfaatan diperbolehkan bagi setiap warga,baik warga asli maupun pendatang dengan hak yang sama. . Pada Pasal 4 ayat 1 bahwa "atas dasar hak menguasai dari Negara yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam- macam hak atas tanah yang dapat di berikan kepada dan dipunyai oleh orang- orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Sebagai tambahan dalam UUPA no.5 tahun 1960 pasal 9 ayat 2 tiap-tiap warga
- 3. 3 dirasakan masyarakat terkait penyelesaian konflik sosial yang dilakukan perusahaan melalui tim yang di tunjuknya yaitu TFT, Pada bulan September 2013 masyarakat memutuskan untuk mengarap areal yang menjadi hak masyarakat, yang dimana dahulunya lahan-lahan tersebut digusur oleh perusahaan, dengan tujuan agar perusahaan segera mengembalikan lahan masyarakat yang telah dirampas. Tetapi perusahaan bukan menyelesaikan konflik sosial, melainkan menciptakan konflik horizontal dengan membuat kelompok tani baru untuk melakukan tumpang sari dilokasi konflik dengan alasan ini program pemerintahan. Berdasarkan dengan adanya hak milik masyarakat yg dibuktikan dengan SKT tahun 1991, Areal penggunaan Lain yang lain yang dikeluarkan oleh kepala BPN Bungo Tebo. Ir. Untung Suryanto pada 22 Februari tahun 2000 juga diambil oleh PT.WKS dan sejarah adat secara turun-temurun telah digarap masyarakat, maka secara otomatis lahan-lahan menjadi hak masyarakat Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai hak yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Maka dengan ini PT. Wira Karya Sakti telah mengambil tanah adat dan hak untuk mendapat manfaat dari tanah milik masyarakat. • masyarakat memiliki bukti surat legalitas tanah/lahan berupa SKT /supradik, pembayaran pajak, peta areal penggunaan lain dari BPN, Kronologis Sejarah keputusan menteri pada pasal 744/KPTS/menhut/1996 apa bila ditemukan tegalan persawahan pemukiman dan perkebunan yang di huni pihak ke 3 maka harus di keluarkan dari kawasan HP.HTI. CSR Progam Perusahaan /dana bantuan yang seharusnya menjadi kewajiban dari PT. wira karya sakti selama ini tidak
- 4. 4 pernah dirasakan masyarakat dalam memajukan kampung 2 Sungai Paur Kec. Renah Mendalu Kab. Tanjung Jabung Barat dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS) APP Sinarmas Group 390 KK 211 Ha - Kelompok Tani Semantung Bersama - PT. Wirakarya Sakti APP Sinarmas Group - WALHI Kelompok Tani Semantung Bersama berdiri pada tanggal 10-32018. Anggota Kelompok Semantung Bersama terdiri dari dua desa, yaitu Desa Lubuk Kambing dan Desa Sungai Paur. Masyarakat menggabungkan diri dari dua Desa ini terjadi karena secara historis wilayah yang diduduki saat ini merupakan wilayah Lubuk Kambing yang masyarakat adalah tunasan tanaman pohon karet yang hanya tersisa satu tanaman yang masih hidup hingga saat ini. Pengambilan lahan ini dilakukan secara sepihak tanpa melakukan perundingan dengan masyarakat, Bukan hanya itu perusahaan PT. WKS juga menggunakan meliter dalam peroses penguasaan ini, hal ini dilakukan untuk menakuti masyarakat yang melawan dan tidak mau memberikan lahan nya kepada perusaan deangan cara mendatangi lokasih konsesi, dengan berat hati masyarakat memberikan lahannya yang di sekolala secara turun temurun kepada PT. WKS. Pihak PT. WKS sendiri mengganti tanaman masyarakat yang Belum ada penyelesaian Sektor Kehutanan Sumber Data WALHI. Kasus ini didampingi oleh WALHI.
- 5. 5 sudah di gusur dengan tanaman perkembunan Calitus dan Akasia yang merupakan jenis tanaman sebagai bahan dasar pembuatan kertas. Setelah peristiwa sebelumnya yang sangat memilukan, penggarapan wilayah konsesi perusaahn PT.WKS yang dilakukan secara paksa dan itimidasi yang dilakukan Perusaan kepada masyarakat ploletar setempat secara tidak langsung perlakuan ini memiskinkan dan menghilangkan hak atas hidup dan hak atas lahan yang seutuhnya merupakan hak milik mereka secara berpuluh-puluh tahun. Atas dasar inilah masyarakat membangun kekuatan untuk merebut kembalin apa yang menjadi hak mereka dan juga himpitan ekonomi yang kian semakin sulit membuat mereka terpaksa menjulurkan pedang perlawan meskipun harus mati di tanah sendiri melawan feodalis oligarki dengan alasan penanaman modal asing guna kemajuan Bangsa. Pada tahun 2018 masyarakat ploletar setempat memberanikan diri untuk menduduki lahan konsesi yang di rebut perusaan sebelumnya. Perebutan dan pendudukan masyarakat dilakukan setelah paska panen perkebunan PT.WKS yang telah dilakukan pada dua priode sebelumnya.
- 6. 6 Ketika pasca panen selesai dilakukan, lahan kembali di bersihkan guna melakukan penanaman kembali di area perebutan seluas + 211 Ha. saat ini sudah memekarkan diri menjadi wilyah baru yaitu Desa Sungai Paur. Meskipun demikian saat ini masyarakat berangsur pindah ke wilayah Desa Sungai Paur secara admistrasi dengan harapan mereka diakui oleh Negara dan perusaan sebagai wilayah kelolah masyarakat secara permanen baik untuk hak untuk hidup layak dan hak untuk mengeloh tanah secara kolektif yang dibuktikan dengan pengeluaran surat kepemilikkan atas lahan resmi oleh Pemerintah, agar mereka bisa hidup tenang dan mewariskan lahan yang sejengkal ini untuk anak cucu mereka setelah mereka menghadap Tuhan. Mayoritas masyarkat bercocok tanam dan mengambil hasil hutan seperti padi, jengkol, durian, duku, rambai, karet, jernang, rotan dan madu. Kelompok Tani Semantung Bersama diketuai oleh Dafrijal yang pada awal beranggotkan £ 40 orang. Menggarap lahan secara kolektif diwilayah yang digusur dahulu. Dari 40 an anggota tersebut sebagian sudah bermukim diluar desa sungai paur dan desa Lubuk kambing kecamatan renah
- 7. 7 mendaluh, karena beberapa orang anggota dari Kelompok Tani Semantung Bersama sudah mempunyai keluarga, akan tetapi hak pengelolaan terhadap tanah tidak hilang, karena diwariskan secara turun temurun. Anggota Semantung Bersama semakin hari semakin bertambah hingga saat ini anggota tetap mencapai 99 orang anggota dengan luasan kawasan mencapai + 211 Ha. Penambahan ini terjadi karena masyarakat lain mulai berani melawan, dahulu nenek moyang mereka tumbuh dan besar serta bertani diwilayah ini. Dengan Ketua kelompok Tani Semantung Dafrizal atau yang di kenal dengan nama Pak Itam, Datuk Lembaga Adat masa itu Datuk Suhari dan elemen masyarakat lain mulai berani untuk melawan Perusaan yang telah merenggut hak mereka atas lahan yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka secara turuntemurun. Pada awal tahun 2019 terjadi sebuh peristiwa penghadangan alat berat oleh masyarakat, penghadangan ini dilakukan sebagai akibat tindakan perusahan yang ingin mengambil alih wilayah yang saat itu sudah di duduki oleh masyarakat. Alat berat yang masuk pada saat itu berjumlah 6 buah dan yang menghadang saat itu adalah para ibu-ibu Semantung bersama yang ikut berjuang bersama suami, anak dan cucu
- 8. 8 mereka atas lahan yang menjadi sengketa. namun Pada Februari 2019 masyarakat semakin keras menolak dan mengusir alat berat agar tidak lagi masuk ke wilayah yang sudah di reklaiming, perjuangan terus berlangsung hingga perusaa muali mengendurkan tekanan dengan berunding dengan masyarakat serta berniat melakukan kerjasama plasma dengan perusaan, masyarakat menolak. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap plasma dengan menanan tanaman perkebunan WKS cenderung merugikan masyarakat, maka dari itu masyarakat lebih memilih dengan tanaman yang lebih menguntungkan seperti jengkol, sayuran, rempah, buahan dan perkebunan sawit yang di nilai lebih ekonomis serta juga masyarakat sedari awal mengharapkan pengakuan atas tanah kelola mereka bukan kerjasama plasma. Tentunya didalam sebuah revolusioner perjuangan atas lahan. Masyarakat harus membayar dengan mahal dengan hidup dilahan yang masih berkonflik serta intimidasi dari borjuasi korporasi perusahaan WKS. Intimidasi yang pernah dialami masyarakat misalnya adalah
- 9. 9 didatangi oleh meliter berseragam lengkap dengan senjata, dengan ini masyarakat meskipun data dilapangan tidak ada terjadi pemukulan oleh meliter namun masyarakat merasa di takut-takuti dan tidak tenang untuk bertani. Mereka merasa bukan kaum atau golongan kelompok teroris ataupun pembelot pemberontak Negara yang harus di perangi, mereka adalah masyarakat biasa yang hanya ingin hidup sederhana sesuai dengan pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 27 november 2020, masyarakat melakukan pertemuan dan bermusyawarah dengan Perusahaan WKS serta didampingi oleh walhi. Adapun hasil dari keputusan musyawarah tersebut, kegiatan inditifikasi bersama terlebih dahulu terhadap para penggarap yang ada di areal klaim, perusaan menawarkan opsi agar lahan yang saat ini belum di garap oleh kelompok Semantung Bersama untuk dapat di kelola Perusaan kembali, Kelompok Semantung Bersama tetap ingin lahan yang berada di areal luasan 211 Ha, untuk tetap dikelola Kelompok Semantung serta selama proses perundingan kembali tidak ada aktivitas yang dilakukan Perusaan di area wilayah pertanian kelompok serta kelompok tidak boleh melakukan perluasan wilayah. Dengan keputusan ini masyarakat serta pihak Perusaan WKS diharapkan saling menjaga dan menghormati keputusan ini hingga menunggu
- 10. 10 perundingan kembali. 3. Masyarakat Desa Sungsang, Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS) APP Sinarmas Group 900 Ha Kelompok tani dan masyarakat Desa Sungsang yang berjumlah ± 300 kk - Masyara kat Desa Sungsan g - PT. Wirakarya Sakti APP Sinarmas Group - WALHI Pada tanggal 14 Mei tahun 1997 (sebelum Desa Sungsang memekarkan diri dari Desa Sungai Rambai pada tahun 2008) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pihak perusahaan PT. WKS mengundang masyarakat di 5 Kecamatan yang terdiri dari 16 Desa untuk melakukan sosialisasi terhadapap rencana pihak perusahaan untuk melakukan kerja sama dengan pola kemitraan seluas 53.500,66 Ha. Dalam hitungan kurang lebih 3 tahun berikutnnya atau tepatnya pada tahun 2011, Pihak perusahaan PT. WKS tanpa sepengetahuan masyarakat Desa Sungai Rambai telah melakukan perintisan di wilayah Desa Sungai Rambai. Selain melakukan perintisan perusahaan juga melakukan penyerobotan tanah masyarakat yang terletak di Parit Pinang (Dusun Suko Sari), yang lahan tersebut sudah dibuat parit- parit oleh masyarakat, sebagai contoh di parit Pinang masyarakat sudah menggarap lahan seluas 200 hektar. Setelah selesai melakukan perintisan lahan, kemudian pihak perusahaan PT. WKS segera melakukan pembuatan kanal- kanal di wilayah Desa Sungai Rambai. Melihat kejadian tersebut, masyarakat Desa Sungai Rambai Belum ada penyelesaian Sektor Kehutanan Sumber Data WALHI. Kasus ini didampingi oleh WALHI.
- 11. 11 mendatangi areal yang sedang digarap PT. WKS sebanyak 600 orang, karena kanal-kanal yang dibuat oleh perusahaan WKS termasuk ke dalam lahan masyarakat Desa Sungai Rambai. Dan dari penyetopan tersebut perusahaan memberhentikan aktivitasnya selama satu minggu. Setelah kegiatan perusahaan berhenti, beberapa anggota badan perwakilan Desa Sungai Rambai (BPD) memantau ke lokasi areal masyarakat yang dibuat kanal-kanal oleh PT. WKS. Di dalam peristiwa tersebut terjadi penangkapan masyarakat yang dilakukan oleh keamanan (BKO) PT. WKS, karena dianggap membakar lahan perusahaan. Setelah ditangkap di lokasi masyarakat tersebut di penjara selama 6 bulan. Salah satu tokoh masyarakat yang tetap memperjuangkan haknya adalah bapak Nurhadi dan bapak Arifin. Merekalah yang selalu berupaya memperjuangkan hak mayarakat dari Dusun Mekarsari. (setelah dimekarkan dari Desa Sungai Rambai Dusun Mekarsari termasuk di dalam wilayah administrasi Desa Sungsang). Dari proses perjuangan yang dilakukan oleh bapak Nurhadi dan Arifin maka diadakan perjanjian kerjasama antara masyarakat yang tergabung di dalam koperasi Usaha Mulya
- 12. 12 Sungai Rambai dan PT. WKS seluas 922 ha dengan pola kemitraan. Sampai saat ini, koperasi Usaha mulya mengajukan surat kepada pihak perusahaan PT.WKS yang meminta perusahaaan agar merealisasikan kemitraan dengan luasan 922 hektar yang saat ini baru terealisasi seluas 300 hektar. Selanjutnya koperasi meminta kepada perusahan agar menaikan FE per ton sebesar 30 ribu rupiah dan juga memintah kepada perusahan merealisasikan CSR kepada masyarakat desa. 4. Masyarakat Sumber Jaya dengan PT Fajar Pematang Indah Lestari (FPIL), Kab. Muaro Jambi 322 Hektare PT. FPIL Masyarakat Sumber Jaya KRONOLOGIS KEPEMILIKAN LAHAN Pada Tahun 1998 kami Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat Turun ke lahan Desa untuk menentukan batas dengan Desa Teluk Raya Dusun Pematang Pedaro, yang mana batas Alam tersebut : Puting Lopak Besak/Teras Bko menuju Buluran Lopak Bujuk menuju Buluran Bubur tetumpah menuju Buluran Air Hidup menuju Pematang Cengal. Pada tahun 1999 kami Pemerintah desa dan Tokoh-tokoh Masyarakat turun lagl ke lokasi Lahan Desa Sumber Jaya yang mana kami menemukan ada Alat berat sedang bekerja, jadi kami menghampiri Alat berat tersebut dan kamipun bertanya kepada Operator Alat berat tersebut, siapa yag menyuruh Belum ada penyelesaian Sektor Perkebunan Lahan Masih diduduki oleh masyarakat sewaktu-waktu potensi bentrok antara masyarakat perusahaan bias saja terjadi.
- 13. 13 menggarap lokasi tersebut, jawab operator...PT. Purnama Tusau Putra membangun lahan Teluk Raya Dusun Pematang Bedaro, mendengar keterangan Operator tersebut kamipun langsung mendatangin Pihak PT. Purnama Tusau Putra ( Pak WAHONO), kamipun memberitahukan Alat berat tersebut bekerja dilokasi lahan Desa Sumber Jaya, dari hari ke hari, minggu ke minggu sampai bulan ke bulan, namun PT. Purnama Tusau Putra terus membangun dan tidak menghiraukan teguran kami, maka timbullah Demo Besar- besaran yang dilakukan Masyarakat Desa Sumber Jaya terhadap PT. Purnama Tusau Putra, maka Pemerintah Desa Sumber jaya beserta Tokoh-tokoh Masyarakat Sumber Jaya beserta Pemerintah Desa Teluk Raya Dusun pematang Bedaro turun ke lokasi Batas Desa untuk menentukan Batas Desa kami, setelah ada kata Sepakat maka dibuatlah Surat pernyataan kesepakatan Batas Desa tersebut yang ditanda tangani oleh Pejabat Pemerintah Desa maupun Tokoh-Tokoh Masyarakat yang memahami Batas-batas Desa tersebut, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2001. Pada tahun 2001 Pemerintah Desa Sumber Jaya Bermitra dengan PT. Jasuma Kumpeh Indah untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, sehingga terbitlah Izin Prinsip PT. Jasuma Kumpeh Indah nomor 452 Tahun 2002, kemudian selanjutnya PT. Jasuma Kumpeh Indah melaksanakan
- 14. 14 Pekerjaan diantaranya Pembuatan Sarana Jalan dan Pembibitan, dimana PT. Jasuma Kumpeh Indah akan menggarapkan Lahan Desa Sumber Jaya, pada saat akan mengerjakan lahan tersebut ditemukan sudah digarap Oleh Perusahaan, maka PT. Jasuma Kumpeh Indah terpaksa mundur dari Pekerjaan lahan Desa Sumber Jaya. Waktu berlalu Masyarakat Desa Sumber jaya Melakukan Pencengahan Pengolahan Kayu dilahan Desa Sumber jaya yang mengunakan Mesin Serkel, selanjutnya pada Tahun 2017 ada Program dari MCAI tentang Penetapan Tapal Batas Desa melalui TIM WARSI di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, pada 2017 di dapat kesepakatan dengan desa yang berbatasan dengan Arang-arang, Sipin Teluk Duren, tetapi Desa Teluk Raya tidak mengesahkan Batas Desa kami tersebut, padahal Tahun 2001 sudah ada kesepakatan, kami Tim yang diutus oleh Desa) Turun kelapangan untuk mengambil/menentukan Titik awal perbatasan Antara Tiga Desa, pada saat awal turun kelapangan kami tiga desa sepakat memasang Patok kayu di berbatasan Tiga Desa ( Desa Sumber Jaya, Desa Sipin Teluk Raya dan Desa Teluk Raya ), seterusnya yang terjadi sekarang dilapangan, Patok Kayu yang kami pasang kemarin di ganti dengan Patok Cor tanpa Pengetahuan Desa Sumber Jaya dan juga Posisinya pun berpindak dari Titik Awal 70 M ke arah Barat.
- 15. 15 Bertahun-tahun Masyarakat Menunggu agar pemerintah desa mengambil sikap untuk Penyelesaian lahan yang di kuasai PT. E PIL, namun pemerintah terdahulu tidak selesai juga mengurus lahan tersebut, pada akhirnya Pemerintah Desa yang sekarang dan Masyarakat mengambil kebijakan untuk membentuk Tim Pengurus lahan Desa Sumber Jaya yang beranggotakan sebanyak 30 Orang. Untuk menjalankan Amanat tersebut maka Tim Pengurus Lahan Menyurati PT. F PIL pada tanggal 12 April 2021 untuk meminta Klarifikasi Dasar apa dan latar belakang apa PT. E PIL menduduki lahan Desa Sumber Jaya, maka terimalah surat tersebut Oleh Menejer PT. F PIL yang bernama M.Samin, bahwa PT. F PIL akan memberikan Klarifikasi Mengenai Lahan tersebut 10 Hari terhitung dari masuknya surat tersebut sebagimana Daftar Hadir yang dibuat di Kantor PT. F PIL. Namun PT. F PIL sampai 1 6 Bulan tidak memberikan Klarifikasi Tersebut. Untuk menindaklanjuti Sikap PT. F PIL yang tidak merespon Surat pada tanggal 12 April 2021 tersebut, maka kami tim mengundang Pemerintah Desa dan Seluruh Masyarakat Desa Sumber jaya pada Tanggal 04 Oktober 2021 untuk melaksanakan Musyawarah tindaklanjut kedepanya.didalam Musyawarah tersebut didapatlah 2 poin yaitu :
- 16. 16 1. Menyurati PT. F PIL tanggal 20 Oktober 2021 Masyarakat akan menduduki Fisik Lahan Desa Sumber Jaya yang dikuasai Oleh PT. F PIL. 2. Surat tersebut di tembuskan sebanyak 16 Instansi terkait. Pada tanggal 12 Oktober 2021 kami Anggota Tim Penggurus dan Aparat Pemerintah Desa di undang oleh Bapak Camat Kumpeh ulu untuk mencari jalan keluar atas Permasalahan tersebut, namun kami Tim Penggurus beserta Aparat Pemerintah Desa memaparkan panjang lebar serta menunjukan Bukti bahwa Lahan tersebut memang lahan Desa Sumber Jaya dan pihak PT.F PIL hanya menyampaikan secara lisan bahwa lahan tersebut sudah ada HGU, yang mana HGU pertama terbit Tahun 2008 dan HGU kedua Tahun 2020 sebatas Propinsi Jambi. Pada tanggal 15 Oktober 2021 Aparat Pemerintah Desa di undang Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Permasalahan lahan tersebut yang di pasilitasi oleh TIM Terpadu Kabupaten Muaro jambi, yang mana hasil rapat tersebut tidak ada menghasilakan keputusan Apapun, hanya TIM Terpadu Kabupaten Muaro jambi meminta Berkas kepada Pemerintah Desa Sumber Jaya dan PT.F PIL selambat-
- 17. 17 lambatnya sudah di serahkan Pada tanggal 20 Oktober 2021. 5. Kelompok tani Linggur indah dengan PT. Satya Kisma Usaha 81 Ha 2 Blok Kelompok tani Linggur indah PT.Satya Kisma Usaha KRONOLOGI KEPEMILIKAN TANAH WARGA KELOMPOK TANI LINGGUR INDAH DESA KANDANG KECAMATAN TEBO TENGAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI 1. Asal usul tanah milik warga Kelompok Tani Linggur Indah adalah garapan sendiri dari hasil pembukaan hutan pada tahun 2001 . Lokasi tanah terletak di Sungai Selinggur masuk KM 14/16 JI. Lintas Tebo-Jambi (Lebih kurang 6KM kedalam Kiri arah Jambi) RT 07 Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. 2. Pada tanggal 01 Februari 2002 Kepala Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo beserta Nenek Mamak Pemuka Adat, dan Ketua Pemuda, Mengesahkan Pembukaan Lahan Kelompok Tani Desa Kandang Yang terdiri dari 5 (Lima) Kelompok Tani yakni: Kandang Mandir, Penuh Harapan, Mawar Indah, Karya Maju, dan Linggur Indah, dengan jumlah anggota Kelompok Tani Desa Kandang keseluruhan sekitar 210 kepala keluarga (KK), membuka lahan untuk usaha perkebunan yang berlokasi diwilayah Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Belum ada Penyelesaian Timdu Kabupaten Tebo Konflik Sektor Perkebunan Ada Bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik.
- 18. 18 3. Sejak saat itu Masyarakat Kelompok Tani Linggur Indah mulai aktif menggarap Lahan dengan bercocok tanam dengan menanam Karet, Lamtoro Gung, Jengkol, Nangka dan tanaman lainnya. 4. Pada tanggal 30 Mei 2003 Masyarakat Kelompok Tani Linggur Indah mendapatkan Alas Hak kepemilikan Lahan berupa surat pernyataan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kandang, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua KUD Mekar Sari Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa Kandang . HASAN. S : Ketua BPD Desa Kandang ELI LUKMAN. HS Ketua LPM Desa Kandang : SYAHRIAL. A . Ketua KUD Mekar Sari : ILYAS LATIF . 5. Tanah tersebut pada poin 1-4 sudah beralih Penguasaan dari Pemilik Lahan Pertama ke pemilik Lahan yang sekarang,
- 19. 19 Pemilik Lahan sekarang memiliki alas hak tanah tersebut berupa sporadik, sertifikat dan SKT dari pemilik Lahan pertama. 6. Berdasarkan keterangan pada poin 5 tanah tersebut sudah memiliki tupik dan berwajib pajak, yang dibayar oleh masyarakat Kelompok tani Linggur Indah Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah. 7. Pada Tanggal 26 Juni 2009 PT Satya Kisma Usaha (SKU) melakukan penggusuran dan Menyerobotan Lahan kelompok tani linggur indah Desa Kandang Kecanatan Tebo Tengah seluas + 34 H. dimana tanah dan menggantikannya menjadi Tanaman Perkebunan Komoditas Kelapa Sawit. Proses penggusuran tersebut disaksikan oleh saksi mata yang masih hidup yaitu: Bapak Abdul Wahab (Ketua Kelompok Tani Linggur Indah) Bapak Siajum (Kades Pelayang) Bapak Kusno Rohiman Aliman (Kades Sungai Keruh) dimana pada saat itu sebagai karyawan PT SKU 8. Bahwa sejak penggusuran dan menyerobot lahan yang dilakukan oleh PT SKU ,
- 20. 20 Masyarakat kelompok tani linggur indah desa Kandang telah kehilangan Kebun Karet, Lamtoro Gung, Jengkol dan Nangka dan tanaman lainnya yang ditanam oleh Ibu Siti Cholifah dan anggota Kelompok Tani Linggur Indah Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah. 9. Nama-nama Masyarakat Kelompok Tani yang lahannya digusur atau diserobot oleh PT SKU adalah sebagai berikut: Suparmin Siti Cholifah Sukirno . Harmoko Muhammad Alif Setya Budi Utomo . Muhammad Agus Budiarto Heru Sungkono 10. Pada bulan Juni 2009 PT SKU , Mengklaim Tanah Masyarakat Kelompok Tani Linggur Indah, Desa Kandang, Merupakan Blok B-01 Divisi 2A milik Anggota Koperasi Sukma Bersatu, yang dikelola oleh PT SKU dengan nomor Persil : No. S 418 an. Zulkipli bin Hasan No. S 208 a.n Dasrizal (wakil Ketua) Pengurus Koperasi Sukma Bersatu No. S 77 a.n. Jamhori .
- 21. 21 11. Masyarakat Kelompok tani Linggur Indah Desa Kandang telah mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan Sengketa lahan yang terjadi dilokasi di Sungai Selinggur masuk KM 14/16 Jl. Lintas Tebo-Jambi (Lebih kurang 6KM kedalam kiri arah Jambi) RT 07 Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo antara Kelompok Tani Linggur Idah dengan PT SKU (Satya Kisma Usaha). Langkah-langkah yang diambil dalam mengupayakan penyeleseaian sengketa dilakukan secara musyawarah, mediasi, baik tingkat pemerintah Desa, Kecamatan, DPR Tebo dan Ranah Hukum Perdata di Pengadilan Negeri Tebo. 6. Kelompok Tani Sembilan Desa dengan PT. Dasa Anugrah Sejati 9077 Ha Masyarakat Sembilan desa Kelompok Tani ; 1. KT. Maju Bersama desa Penyabungan 2. KT. Datuk Tarekat desa Lubuk Terap 3. KT. Tiang Layar desa Merlung 4. KT. Imam Hasan desa Badang 5. KT. Sako Sakti desa Pematang Pauh 6. KT. Mekar Tani Adapun kronologi permasalahan kami dengan PT.DAS sebagai berikut : Hampir 28 Tahun, Kami masyarakat yang berdomisili di Sembilan Desa yang terletak di Kecamatan Tungkal Ulu, kini berubah menjadi kecamatan merlung, kecamatan Tungkal ulu, kecamatan Batang Asam.yakni desa Penyabungan, Desa Lubuk Terap, Desa Merlung, Desa Badang, Desa Pematang Pauh, Kel. Pelabuhan Dagang, Desa Taman Raja, Desa Kampung Baru dam Desa Lubuk Bernai Kabupaten Tanjung Jabung Barat , Provinsi jambi hidup menderita. Tanah yang menjadi tiang kehidupan nenek moyang kami suku Belum ada penyelesaian Sampai pada Timdu Kabupaten dan Provinsi Konflik sektor Perkebunan Terlampir surat penolkan perpanjangan HGU Dari Sembilan Desa.
- 22. 22 desa pelabuhan dagang 7. KT. Sumber usaha berkah desa taman Raja 8. KT. Sungai Rambutan desa kampong baru 9. KT. Maju Bersama desa lubuk bernai melayu yang sudah ada 300 Tahun yang lalu di kabupaten Tanjung jabung Barat kini dikuasai dan dikelola oleh PT.DAS ( Dasa Anugerah Sejati). Tanah yang dikelola oleh leluhur kami dalam bentuk perladangan dengan sistem pola humo berpindah kini berubah menjadi perkebuna sawit milik PT DAS. Walaupun Izin terdahulunya PT.DAS adalah Karet dan Kakao. Pemberian Ijin Lokasi oleh Gubernur Jambi pada Tahun 1988 adalah awal malapetaka besar bagi masyarakat kami di sembilan Desa pemberian ijin yang seharusnya memperhatikan analisis lingkungan dan hak kepemilikan Tanah yang telah lama kami kuasai menjadi hal yang biasa dan dibiasakan sehingga terus melahirkan konflik sosial kami masyarakat sembilan desa dengan perusahaan. Intimidasi yang dilakukan pada saat itu dengan menurunkan militer dan menakut nakuti rakyat menjadi cara yang dilakukan PT.DAS untuk mendapatkan Izin. ditambah lagi program tipu - tipu yang dilakukan perusahaan melalui pergantian Tanaman dan penyerahan Tanah oleh Oknum Oknum Kepala Desa dan Camat . Pergantian tanaman tersebut juga tidak manusiawi karena hanya mengganti tanaman keras dan disinyalir penuh dengan intrik dan tekanan sehingga pada Tahun 1993 keluarlah HGU PT.DAS dengan SK BPN nomor 30 Tahun 1993 Tentang pemberian Ijin HGU PT.DAS seluas 9077. antara Namun setelah keluarnya HGU PT.DAS, tetaplah terjadi
- 23. 23 pergantian tanaman dengan dasar ijin lokasi yang diberikan pemerintah provinsi, walaupun pada saat itu pemerintah tingkat II kabupaten dan DPRD Tingkat 1 Provinsi mengeluarkan keputusan bahwa PT.DAS harus terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan Tanah masyarakat, tetapi FaktaNYA dilapangan PT.DAS Tetap melakukan Penanaman Sawit diwilayah terluar yang bersebelahan dengan Kebun Masyarakat, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat akan Izin HGU PT.DAS yang sebenarnya Karena terlalu lama berkonflik, pada Tahun 1998 masyarakat sembilan desa melakukan perlawanan yang besar mengakibatkan terbakarnya PT.DAS, sehingga pada tahun yang sama pemerintah memberikan solusi dengan melakukan pergantian Tanah seluas 4.500 hektare dengan menggunakan 3 Tahap. 3 Namun Pemerintah Daerah Tingkat II dan perusahaan sepertinya melakukan Negoisasi sehingga didirikanlah KOTALU ( koperasi Tungkal Ulu) dengan menjanjikan lahan seluas 4.200 yang berada di Lubuk Kambing dengan status lahan Hutan Produksi. Seiring Jalan KOTALU menerbitkan kartu kartu anggota Piktif yang sampai saat ini tidak memiliki kejelasan apapun dan melakukan kerja sama ( Bapak Angkat ) dengan PT. Alam Barajo.
- 24. 24 Adapun kebohongan kebohongan lain yang dilakukan PT.DAS antara lain 66 usaha yang 1. Terjadinya Pergeseran HGU yang dilakukan PT.DAS dengan mengambil Tanah Desa yang merupakan milik masyarakat. Hal ini adalah sebuah pembiaran oleh pemerintah karena praktek tersebut telah dikerjakan selama 28 Tahun. Laporan PT.DAS melalui RSPO pada Tahun 2017 adalah sebuah keniscayaan yang sangat memalukan, pemerintah seharusnya melakukan Kroscek terhadap usulan RSPO dimana ada perbedaan letak Izin HGU dan Peta Kerja Perusahaan yang sangat terlihat jelas. Hal ini menjadi masalah yang harus diperhatikan pemerintah karena dengan jelas melanggar undangundang 39 Tahun 2014 seperti yang tercantum didalam didalam pasal 15 bahwa Perusahaan perkebunan dilarang memindahkan hak atas Tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan kurang dari luas minimum" yang diatur dalam sanksi pada pasal 18. 2. Pergeseran HGU dilakukan yang PT. DAS menyebabkan terjadinya pengambilan Tanah masyarakat yang ditanam oleh usaha perkebunan perusahaan diluar HGU, Hal ini dengan tegas mengakibatkan kerugian pada pemerintah dengan laporan Perpajakan Perusahaan tersebut.
- 25. 25 3. Tidak adanya Pelaksanaan Tanaman Rakyat seperti yang telah diamanatkan didalam undang undang 39 Tahun 2014 menjadi Pekerjaan Rumah bagi pemerintah, karena jelas jelas merugikan masyarakat yang tinggal dan berdampingan dengan PT.DAS, padahal dengan tegas didalam pasal 60 undang undang 39 Tahun 2014 Pemerintah harus melaksanakan sanksi apabila perusahaan tidak menjalankan Program Tanaman Rakyat setelah aturan undang- undang 39 Tahun 2014 diberlakukan.