Siaran pers menyatakan bahwa penyerangan polisi dan preman ke dusun Suluk Bongkal menyebabkan 1 korban jiwa anak dan ratusan terluka serta rumah terbakar, menuntut pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab.

1. Sekretariat KPP-STR
Jl. Bawal No. 23, Kel. Wonorejo
Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru-Riau 28125
Terdaftar di Infokom Kesbang No : 44 / BIKKB/ SKT / IV / 2008
e-mail : riau@stn.co.id
media : serikat-tani-riau.blogspot.com
telp/fax : +62 761 861 897, +62 813 78 720477
Siaran Pers
Nomor : E.1/KPP-STR/XII/08-089
PEMERINTAH, POLDA RIAU, DAN PT ARARA ABADI MESTI TANGGUNGJAWAB ATAS
MENINGGALNYA PUTRI (2 TH 6 BLN)!
AKIBAT TINDAKAN PREMANISME-PENYERANGAN DUSUN SULUK BONGKAL
18 DESEMBER 2008
BEBASKAN MASYARAKAT YANG DITAHAN DAN KEMBALIKAN KENYAMANAN DUSUN
SULUK BONGKAL SERTA TARIK KEMBALI PASUKAN KEPOLISIAN, SATPOL PP, PAM
SWAKARSA DAN PREMAN BAYARAN YANG SAMPAI SAAT INI TERUS MELAKUKAN
INTIMIDASI DI DUSUN SULUK BONGKAL
Assalamualaikum. Wr. Wb.
Salam Pembebasan. Teriring salam dan do’a semoga kita senantiasa diridhoi oleh Tuhan YME dalam melakukan tugas perjuangan
bersama rakyat dalam melawan dominasi penjajahan modal asing dan pemerintahan kaki tangan dan bonekanya didalam negeri. Berikut
kami sampaikan siaran pers tentang penyerangan Pihak Kepolisian, Pam Swakarsa PT. Arara Abadi, Satpol PP dan Preman Bayaran PT.
Arara Abadi di Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kab. Bengkalis – Riau.
18 Desember 2008 Pasukan Kepoilisian yang dipimpin oleh Wakapolda Riau Kombes Pol. Syaiful Bahri, Dir. Reskrim Polda Riau
Kombes Pol. Alex Mandalika, Dir. Samapta Polda Riau AKBP. Makmur Ginting, Dir. Intelkam Polda Riau AKBP. Agung Darmono,
Kabid Human Polda Riau AKBP Drs. Zulkifli, MH serta Kapolres Bengkalis AKBP Risyapudin Nursin dengan 500-an pasukan dari
Samapta dan Brimob melakukan penggusuran secara paksa terhadap warga Dusun Suluk Bongkal atas permintaan PT. Arara Abadi untuk
mengosongkan lahan HTI nya yang telah diduduki massa STR (Riau Mandiri, Hal Pertama- Jum’at 19 Desember 2008).
Secara historis, catatan yang kami peroleh tentang dusun Suluk Bongkal termasuk dalam Besluit yang dipetakan sejak Belanda menjalin
kerjasama dengan kerajaan Siak, diperkirakan tahun 1940. Sekitar tahun 1959, dibuatlah peta yang mempunyai ketentuan pembagian
wilayah memiliki hutan tanah ulayat batin (keabsahan suku Sakai) termasuk didalamnya wilayah Suluk Bongkal. Setelah sekian lama
masyarakat Suluk Bongal hidup berdampingan dengan suku-suku lain di dusunnya, sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri
Kehutanan dimaksud, konflik pun mulai mencuat, dan beberapa masyarakat dusun terpaksa pindah, karena tidak tahan lagi dengan pola
kekerasan yang dilakukan oleh 911 selaku pengaman asset perusahaan. Perlu kami sampaikan bahwa, sah-sah saja PT. Arara Abadi
menegaskan kepada publik mereka memiliki Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan nomor 743/Kpts-II/1996 tentang PEMBERIAN
HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI ATAS AREAL HUTAN SELUAS ± 299.975 (DUA RATUS SEMBILAN
PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA) HEKTAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU
KEPADA PT. ARARAABADI. Perlu kami sampaikan disini pokok-pokok yang tertuang dalam SK tersebut adalah :
Ketetapan pertama point kedua disebutkan :
Luas dan letak definitif areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah
dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.” Persoalannya kemudian adalah, kami belum mendapatkan satu info pun
tentang sosialisasi hasil pengukuran dan penataan batas di lapangan, terkait SK tersebut.
Dalam ketetapan kedua yang memuat kewajiban-kewajiban perusahaan diantaranya:
 Point kedua Melaksanakan penataan batas areal kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan
Keputusan ini. Faktanya kemudian adalah, kami belum pernah mendapati tentang areal batas kerja yang dimaksud, tertuang
dalam sebuah surat yang dipublikasikan secara umum untuk diketahui khalayak ramai. Jika penataannya ditegaskan 2 tahun
setelah SK ditetapkan, maka tentunya tahun 1998, PT Arara Abadi telah menyelesaikan seluruh proses inclaving terhadap
kawasan yang telah dihuni masyarakat jauh sebelum mereka ada.
Namun hal ini terabaikan sampai sekarang dan menengarai sengketa yang berlarut dimasing-masing Kabupaten (Kab. Bengkalis, Siak,
Rohul, Rohil, Pekanbaru, Kampar).
Dalam ketetapan keempat dimuat :

2. 1. Apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik,
perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari
areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).
2. Apabila lahan tersebut ayat 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI),
maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. ARARA ABADI dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, perusahaan juga mempunyai kewajiban yang ditetapkan pada ketentuan III :
A. Diungkapkan bahwa, perusahaan wajib memperhatikan atau mengambil langkah-langkah secara maksimal untuk menjamin
keselamatan umum karyawan dan atau orang lain yang berada dalam areal kerjanya. Bahwa, banjir yang diakibatkan oleh areal
perusahaan yang tidak dirawat - ditandai dengan desa yang berada dalam kawasan HPH/TI PT Arara Abadi sering
kebanjiran – adalah bukti kelalaian yang dapat mencelakakan orang. Banjir diduga disebabkan karena sedikitnya
hutan penyanggah yang disisakan, serta tidak tepatnya perencanaan pembangunan (tidak seimbangnya antara
pembangunan hulu dan hilir). Bukan semata-mata karena alamiah, melainkan karena prilaku manusia).
Hal ini sejalan dengan Surat Menteri Kehutanan RI No : 319/MENHUT/V/2007 tertanggal 12 Mei 2007 tentang persetujuan penyelesaian
sengketa agraria antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi juga menegaskan hal yang sama hal ini merupakan surat balasan dari Surat
Gubernur Riau No : 100/P.H. 13.06 tertanggal 8 Maret 2007 tentang Penyelesaian Sengketa Agraria antara masyarakat dengan PT. Arara
Abadi.
Penyerangan ini dilakukan tidak hanya melibatkan aparat kepolisian melainkan ratusan Satpol PP, Pam Swakarsa dan Preman bayaran PT.
Arara Abadi, hal yang sangat memiriskan penyerangan ini tanpa pemberitahuan resmi, surat perintah dan tanpa putusan pengadilan.
Penyerangan dilakukan oleh Pihak Kepolisian melalui udara dengan menjatuhkan napalm, dan serangan darat menggunakan gas air mata,
tembakan peluru karet, pemukulan, penangkapan terhadap Ibu-Ibu dan petani. Padahal di dusun tersebut warga bercocok tanam bersama
bukan secara sewenang-wenang melainkan telah lama dan diketahui oleh pemerintah dusun. Akibat penyerangan tersebut juga telah
menelan korban jiwa 1 orang, Putri anak berusia 2 Tahun 6 Bulan yang lari ketakutan dan masuk ke dalam sumur kemudian sedikitnya 2
orang terkena tembakan peluru karet, ratusan warga terluka, ratusan rumah terbakar, penyitaan sepeda motor, serta ratusan warga hingga
saat ini masih dalam kondisi terancam karena tidak bisa berbuat apa-apa dan terjebak didalam hutan belukar bersembunyi karena
ketakutan. Ratusan warga tersebut sampai saat ini belum bisa dievakuasi dan belum makan.
Atas penyerangan ini kami menuntut :
1. Kapolri secepatnya mencopot jabatan Kapolda Riau serta mengadili Kombes Pol. Alex Mandalika (Dir. Reskrim Polda Riau)
serta oknum Kepolisian yang terlibat dalam insiden berdarah ini.
2. Bupati Bengkalis segera mencopot jabatan Kakan Satpol PP Kab. Bengkalis yang terlibat mengerahkan ratusan Satpol PP untuk
melakukan penyerangan terhadap masyarakat dusun Suluk Bongkal.
3. Pemerintah Provinsi Riau harus serius dan mengambil langkah maju terkait upaya penyelesaian sengketa agraria antara
masyarakat dengan PT. Arara Abadi.
4. Pemerintah Provinsi Riau dan Pemkab Bengkalis mesti mengambil langkah pengamanan terhadap warga yang masih terkurung
didalam dusun, evakuasi jenazah dan korban lainnya dan menngembalikan situasi menjadi kondusif seperti semula.
5. Kepolisian dan Satpol PP untuk segera menarik pasukan di lokasi penyerangan guna dapat menyelesaikan masalah ini secara
professional, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kelembagaan. Apabila hal ini tidak dilakukan kami mendesak Kapolda
Riau dan Kakan Satpol PP Bengkalis dipecat sekarang juga.
6. BEBASKAN WARGA YANG DITAHAN DI MAPOLSEKTIF MANNDAU DAN KANTIOR CAMAT PINGGIR SEKARANG
JUGA!
Demikian siaran pers ini kami sampaikan, semoga Tuhan meridhoi perjuangan rakyat tertindas. Atas partisipasi dan solidaritas kita kami
sampaikan terima kasih.
Tanah, Modal, Teknologi Modern, Murah, Massal Untuk Pertanian Kolektif
Dibawah Kontrol Dewan Tani/Rakyat!
Pekanbaru, 19 Desember 2008
Komite Pimpinan Pusat – Serikat Tani Riau
( KPP – STR )
Ketua Umum,
Riza Zuhelmy
Sekretaris Jenderal,
Muhammad Hambali

3. Turut Bersolidaritas ;
Kantor Bantuan Hukum ( KBH ) Riau
Ali Husin Nasution, SH
Direktur
Eksekutif Daerah WALHI Riau
Jhony Setiawan Mundung, SP
Direktur Eksekutif
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau
( Jikalahari )
Susanto Kurniawan, S. Pi
Koordinator
KONTRAS Sumatera Utara
Diah Susilowati, SH
Direktur
Central Association Lead-Riau Farmer Association
Office : 23rd
Bawal street, Marpoyan Damai
Pekanbaru-Riau 28282
Indonesia