Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabar jkpp 10

3 views

Published on

Kabar JKPP Edisi ke 10

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kabar jkpp 10

  1. 1. Kabar Redaksi Pembaca yang budiman, Tidak terasa Kabar JKPP telah masuk pada edisi 10, setelah sekian lama mencoba berbagi informasi terkait aktivitas ruang pemetaan partisipatif di berbagai tempat di Indonesia. Dari masyarakat pesisir hingga pegunungan, dari masyarakat sekitar hutan dan masyarakat di daerah perkebunan atau pertanian dan lain-lain. Di akhir tahun lalu (Desember 2004) tentu kita tidak lupa dengan bencana gempa dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. Kejadian tersebut telah mengundang perhatian banyak pihak untuk terlibat dalam pemberian bantuan dan dukungan bagi pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam kembali seperti sedia kala. JKPP adalah salah satu organisasi non-pemerintah yang turut bekerja memfasilitasi proses pemetaan partisipatif dalam kerangka rekonstruksi dan rehabilitasi di Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk berbagi informasi seputar kegiatan JKPP selama 4 bulan di Nanggroe Aceh Darussalam, dalam KABAR JKPP Edisi Aceh, dikabarkan proses pemetaan dan perencanaan gampong sebagai bagian yang penting untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsu- nami, upaya-upaya perlindungan kepemilikan tanah private dan komunal menjadi isue yang penting di Aceh, dan pengalaman orang gampong dalam mengelola bantuan melalui perencanaan gampong dan penguatan kelembagaan gampong. Semoga KABAR JKPP kali ini dapat lebih menambah informasi seputar proses pemetaan dan perencanaan di wilayah bencana bagi para penggiat pemetaan partisipatif dimanapun berada. Kami membuka segala saran dan kritik serta tulisan para pembaca untuk memperkaya media ini. Selamat membaca ! Terima kasih. Salam Kedaulatan Rakyat atas Ruang ! Redaktur No.10, Juli2005 Yang dapat kami KABARi !! Perlindungan Hak Adat dan Rekonstruksi Aceh Pasca Tsunami ...... 3 Community Mapping: Sebuah Kontribusi dalam Penataan Ruang Partisipatif Pasca-Tsu- nami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ...... 7 Perencanaan Tata Ruang Tingkat Desa Paska Tsunami Sebuah proses pelibatan masyarakat pada fase rehabilitasi dan rekontruksi di Aceh ..... 14 Tata Ruang dan Pertanahan Pasca Tsunami di Aceh.....17 Pokja: Pemetaan Partisipatif dan Perencanaan Gampong…….. 24 DEWAN REDAKSI KABAR JKPP Penanggung Jawab: Ita Natalia, Pemimpin Redaksi: Devi Anggraini, Redaktur: Ita Natalia, Kasmita Widodo, Devi Anggraini, A.H. Pramono. Distribusi: Risma. Tata Letak: Dodo. Alamat Redaksi : Jl. Arzimar III No.17 Bogor 16152, Indonesia, Telp. 0251- 379143, Fax.0251-379825, e-Mail: jkpp@bogor.net Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) berdiri pada bulan Mei 1996 di Bogor. Penggagas berdirinya JKPP adalah berbagai NGO dan masyarakat adat yang memanfaatkan dan mengembangkan pemetaan berbasis masyarakat sebagai salah satu alat pencapaian tujuannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan JKPP antara lain menyelenggarakan pelatihan- pelatihan dan magang pemetaan partisipatif, perluasan dan penyebaran ide- ide pemetaan partisipatif, menye- lenggarakan dialog-dialog keruangan, melakukan kajian-kajian keruangan, penerbitan dan melakukan aliansi dengan berbagai pihak yang aktif dalam gerakan- gerakan sumberdaya alam kerakyatan. Penerbitan Kabar JKPP ini atas dukungan dana dari:
  2. 2. PENDAHULUAN Gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 yang lalu, telah menimbulkan dampak yang demikian luas terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan Pesisir Aceh. Dari hasil pengolahan data Satlak I-II-III dan Kodam IM dan PMI, Maret 2005 ada 127.678 orang meninggal dan 93.506 hilang. Secara umum kerusakan tersebut meliputi prasana dan sarana sosial, ekonomi, dan tentu saja kerusakan lingkungan – yang disertai dengan perubahan bentang alam. Dari segi lingkungan, khususnya kerusakan lingkungan perairan belum ada data atau hasil penelitian. Namun kerusakan di kawasan pesisir pantai terbentang lebih kurang sepanjang 50 km dengan lebar antara satu sampai tiga kilometer di Kota Banda Aceh/Aceh Besar. Kawasan pesisir pantai yang terpanjang mengalami kerusakan adalah di pesisir Barat Aceh, lebih kurang sepanjang 200 km sejak dari Kecamatan Lamno Kabupaten – Aceh Jaya hingga Kecamatan Kuala di Aceh Barat dan lebar rata-rata satu sampai dua km. Sementara di Pantai Timur Aceh kerusakan wilayah pesisir diperkirakan sepanjang 100 kilometer. Seluruh kawasan yang rusak tersebut terdiri dari kebun rakyat dan perkampungan atau pemukiman penduduk. PERLINDUNGAN HAK ADAT DAN REKONSTRUKSI ACEH PASCA TSUNAMI Oleh : SANUSI M. SYARIF1 Perlu memastikan kawasan ini tetap dapat dikawal untuk pemanfaatan bersama oleh masyarakat, lokasi: Krueng Raya (dok. JKPP) Wilayah pesisir yang terkena tsunami memiliki kawasan ulayat berupa perairan laut tempat nelayan tradisional menangkap ikan dan kawasan sepanjang tepi pantai (kawasan berpasir dan atau yang tidak ditumbuhi tanaman budi daya atau yang disepakati sebagai kawasan milik bersama)
  3. 3. 4 KABAR JKPP NO. 10, JULI 2005 Khusus di Aceh Besar dan Banda Aceh, dari 19 mukim2 (kesatuan wilayah adat) yang berada di kawasan pesisir, hanya satu mukim yang tidak mengalami kerusakan akibat Tsunami, yaitu Mukim Lampanah. Sedangkan gampong-gampong di mukim lainnya, sejak dari Kecamatan Krueng Raya hingga Kecamatan Lhoong, praktis seluruh perkampungan nelayan musnah beserta kampung-kampung terdekat, atau mencakup sembilan kecamatan. Hancurnya gampong-gampong akibat tsunami, yang diikuti dengan hilangnya sebagian besar penduduk dan penduduk yang tersisa kemudian masuk ke barak- barak pengungsian, merupakan sebuah persoalan besar, terlebih lagi jika dihadapkan pada upaya- upaya rekonstruksi dan relokasi. Masalah tersebut adalah bagaimana perlindungan hak perwalian dari korban yang sudah meninggal atau hilang, perlindungan atas kawasan bersama komunitas, hak untuk kembali membentuk sebuah masyarakat di tempat asal, hak untuk menata ulang tata ruang gampong,. HAK PERWALIAN Sampai saat ini, belum semua korban tsunami yang selamat dapat diidentifikasi. Para korban yang selamat bukan hanya berada di pengungsian di sekitar wilayah yang hancur, tapi ada pula yang mengungsi ke tempat saudara baik di tempat lain di Aceh maupun ke luar Aceh. Sehingga upaya untuk mengidentifikasi ahli waris dari para korban yang sudah meninggal dunia, atau orang yang berhak untuk mendapatkan hak perwalian dari anak-anak yang selamat dan masih di bawah umur tentu lebih sulit lagi. Sepengetahuan penulis, upaya untuk mengidentifikasi ahli waris sampai sejauh ini belum ada pihak yang melakukan. Ini pekerjaan berat, tapi harus dilakukan untuk mewujudkan lahirnya ruang interaksi sosial baru yang bebas dari pengabaian hak dari orang- orang yang perlu dilindungi haknya. Berdasarkan adat dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, apabila seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris sementara ia meninggalkan sejumlah harta berupa tanah, maka tanah tersebut berada dibawah pengawasan gampong atau mukim sampai ditemukan ahli waris yang berhak. Jika ia tidak memiliki ahli waris, maka hak pengawasan dan pemanfaatan atas tanah tersebut dikembalikan kepada gampong. Dalam hal ini, gampong akan mengatur pemanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan ummat. Tanah seperti ini biasanya dimasukkan dalam kategori tanah baital mal (harta agama). Dengan demikian, tidak dibenarkan ada pihak lain yang coba merampas hak tersebut dari gampong. Contoh perairan yang pemanfaatan diatur adat juga digunakan untuk keperluan lain (pertamina dan pelabuhan) dengan tetap menghormati ruang pemanfaatan oleh rakyat, lokasi: Pelabuhan Malahayati-Krueng Raya (dok. JKPP)
  4. 4. 5 MENATA GAMPONG PASCA TSUNAMI PERLINDUNGAN HAK ULAYAT Hak ulayat, sampai saat ini masih tetap diakui di Aceh. Dalam istilah lokal, tanah atau perairan ulayat ini sering disebut dengan tanoh gampong atau tanoh mukim. Pengakuan terhadap hak ulayat ini dipertegas kembali melalui sejumlah peraturan daerah, masing-masing Perda no. 5 tahun 1996 tentang mukim sebagai kesatuan masyarakat adat di Aceh, perda no. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh – sebagai penjabaran dari UNDANG-UNDANG no 44 tahun 1999, terakhir di perkuat lagi melalui Qanun no. 4 tahun 2003 tentang PEMERINTAHAN MUKIM DALAM PROVINSI NAD. Namun demikian, di kebanyakan wilayah adat belum ada upaya untuk menegaskan mana saja yang merupakan harta bersama dari kampung atau mukim mereka. Hal ini tentunya memerlukan proses, kalau tidak masyarakat adat bisa saja dirugikan oleh para pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya alam yang dimiliki masyarakat setempat. Secara umum, semua wilayah pesisir yang terkena tsunami memiliki kawasan ulayat berupa perairan laut tempat nelayan tradisional menangkap ikan dan kawasan sepanjang tepi pantai (kawasan berpasir dan atau yang tidakditumbuhitanamanbudidaya atau yang disepakati sebagai kawasan milik bersama). Kawasan tepi pantai tentunya merupakan kawasan yang sangat diincar, karena cukup potensial untuk kawasan wisata. Khusus di Kota Banda Aceh, mukim Syech Abdurrauf (dulunya disebut mukim Kuala) memiliki wilayah perairan ulayat berupa kawasan pasang surut yang dikelilingi oleh hutan bakau. Pemanfaatan kawasan ini sepenuhnya diatur oleh lembaga adat peutua krueng berdasarkan adat setempat dan sudah berlangsung sejak lama. Pasca tsunami perairan ulayat tersebut sudah mengalami perubahan bentang alam dan para pemegang hak tradisional untuk memasang jang3 sampai sekarang belum teridentifikasi keberadaannya di mana, berapa jumlah mereka yang selamat dan siapa pula ahli warisnya STATUS TANAH Sebagian dari penduduk yang menjadi korban tsunami, khususnya yang terletak dalam wilayah mukim Syech Abdurrauf di Kota Banda Aceh, tidak memiliki surat-surat tanah, terutama karena tanah yang mereka tempati sudah puluhan tahun ternyata telah dibuat sertifikat atas nama orang lain. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan tersendiri, bila dihubungkan dengan rencana relokasi atau penataan ulang kawasan. Bila tidak hati-hati justru akan menyebabkan penggusuran hak mereka-mereka yang yang selama ini telah berjuang dengan gigih. Berbeda halnya dengan penduduk dari mukim di luar kota Banda Aceh, walaupun ada diantara mereka yang tidak memiliki surat tanah, kedudukan mereka tidak selemah penduduk di Mukim Syech Abdurrauf, terutama karena memang mereka berada di wilayah adat yang kepemilikan tanah tidak dilihat semata pada soal administrasi atau surat-surat tapi lebih kepada asal usul tanah dan pengakuan masyarakat setempat. Namun demikian bagi tanah-tanah yang semula merupakan hak bersama masyarakat gampong/mukim, tetap perlu dilindungi, agar hak bersama tersebut tetap seperti kepemilikan semula. PEMETAAN SOSIAL DAN PEMETAAN KAWASAN Pemetaan sosial dan pemetaan kawasan merupakan dua kegiatan yang berhubungan satu sama lain. Namun dalam kondisi Aceh hari ini, ada kawasan-kawasan yang belum memungkinkan dilakukan kedua agenda tersebut secara lengkap. Karena di gampong- gampong tertentu, dengan pertimbangan kondisi hanya memungkinkan dilakukan pemetaan sosial saja, tanpa dilakukan pemetaan kampung. Kalaupun pemetaan kampung dibuat, maka hanya peta wilayah adat dan tata guna lahan saja, yang lainnya ditunda dulu untuk sementara. Waktu yang tersedia untuk proses pemetaan sosial dan kawasan dapat dikatakan cukup pendek, apabila tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan kebijakan makro dalam rangka rekontruksi
  5. 5. 6 KABAR JKPP NO. 10, JULI 2005 Aceh pasca tsunami. Namun demikian faktor-faktor psikologis, adanya prioritas lain dan banyaknya agenda dari berbagai pihak untuk kawasan-kawasan yang terletak di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar tentunya perlu juga dipertimbangkan. Selain itu, adalah bagaimana kegiatan-kegiatan pemetaan ini dapat dipersiapkan secara bertahap, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Dalam hubungannya dengan persoalan waktu, adanya kebutuhan praktis untuk mengkonsolidasikan para pengungsi dari satu kampung yang kini masih terpencar-pencar di berbagai tempat pengungsian. Kondisi ini tentunya berpengaruh pada bagaimana kita mendapatkan mandat dan juga bagaimana mereka sendiri membangun kesepakatan. Sehingga apa yang kita lakukan bersama masyarakat benar-benar menjadi sebuah landasan yang dapat terus dipelihara dan dikembangkan ke depan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana mendapatkan informasi yang valid dan optimal, dari sumber daya manusia setempat yang sudah jauh berkurang dari keadaan sebelum tsunami. ISUE PENATAAN KAWASAN Kabupaten-kabupaten yang paling parah tingkat kerusakan dan luasannyaadalahAcehBarat,Aceh Jaya, Aceh Besar. Sedangkan kabupaten lainnya adalah Simeulu, Pidie, Aceh Utara, Bireun, dan Lhokseumawe. Khusus di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, kecamatan yang mengalami kerusakan adalah : Mesjid Raya, Baitussalam, Syiah Kuala, Kutaraja, Meuraxa, Peukan Bada, Lhoknga, Leupung dan Lhoong. Dalam hubungannya dengan penataan kembali kawasan- kawasan tersebut di atas, saat ini banyak sekali para pihak yang mulai bergerak untuk berperan serta dalam merancang bagaimana penataan dan pengembangan pesisir, baik untuk tingkat provinsi Aceh maupun untuk kawasan kabupaten/kota Aceh Besar dan Banda Aceh. Ide-ide untuk mengembangkan jalur hijau adalah sesuatu yang positif bagi lingkungan, tapi tentunya memerlukan proses sosial yang matang, sehingga tidak menimbulkan kemiskinan baru, praktek penindasan dan meluasnya ketidakpuasan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan konsep/cetak biru bahwa kawasan pesisir yang terletak dalam radius 300 meter dari laut akan digunakan untuk pengembangan jalur hijau. Sedangkan untuk pemukiman adalah yang jaraknya sekitar 400 meter dari laut. Jalur hijau yang akan dikembangkan tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu di kawasan perairan payau dan daratan. Di kawasan payau akan dikembangkan tanaman man- grove, sedangkan di daratan, khususnya yang terletak di bibir pantai akan ditanami dengan tanaman yang sesuai. HAK UNTUK KEMBALI KE KAMPUNG Hak untuk kembali ke kampung asal, merupakan hak yang asasi. Karenanya apapun rancangan yang dibuat untuk melakukan rekonstruksi Aceh harus dapat memastikan bagaimana dilindunginya hak untuk kembali ke kampung asal dan mendapatkan akses untuk mendapatkan tempat tinggal di kampungnya, secara adil dan bermartabat. Hal ini tentunya tidak mudah, apalagi dihadapkan pada rencana pengembangan sabuk hijau di sepanjang pesisir yang terkena tsunami. Dengan terlindunginya hak untuk kembali ke kampung semula, memungkinkan pengungsi untuk membentuk kembali kesatuan masyarakatnya, membentuk kembali lembaga-lembaga yang mereka butuhkan dan tentunya juga untuk menata kembali tata ruang wilayah adatnya dengan menggunakan sistem setempat. (ss) Catatan Kaki 1 Pengurus Yayasan Rumpun Bambu. 2 Satu mukim terdiri dari beberapa gampong, biasanya paling kurang terdiri dari tiga gampong. 3 Jang merupakan sejenis alat tangkap ikan yang terdiri dari bentangan pagar rapat yang dibuat dari belahan bamboo sebesar lidi ijuk dan dipasang membentuk huruf “V” di tengah sungai dan diujungnya dipasang bubu.
  6. 6. 7 MENATA GAMPONG PASCA TSUNAMI COMMUNITY MAPPING: SEBUAH KONTRIBUSI DALAM PENATAAN RUANG PARTISIPATIF PASCA-TSUNAMI DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) Oleh : ITA NATALIA Dengan demikian informasi ruang yang utuh dari masyarakat Aceh dalam segala ranah kehidupannya (sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama) adalah hal yang sangat penting sebelum berbagai pihak merencanakan dan melaksanakan pembangunan pasca bencana. Puing yang berserakan dari sisa-sisa bangunan yang kokoh dan megah sudah menjadi pemandangan biasa bila kita berjalan-jalan di wilayah pesisir Aceh pasca bencana Tsunami. Sejauh mata memandang, hanya ada puing reruntuhan dan debu yang beterbangan mulai dari garis pantai sampai kota Banda Aceh. Namun, setelah hampir 5 (lima) bulan berlalu, pembangunan sarana dan pra sarana belum berjalan dengan baik. Memang telah ada pembangunan jalan dan jembatan di jalur-jalur penghubung antarkota, tetapi bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan kota, sebagian besar kegiatan yang mampu dilakukan (melalui cash for work) di antaranya baru membersihkan puing-puing dan mematok- matok wilayah kepemilikan baik oleh si empunya tanah atau oleh kerabatnya yang masih hidup. Ada juga nelayan yang sudah mulai melaut dengan peralatan seadanya, tetapi sebagian besar masih bingung. Kebingungan bukan saja melanda para korban, tetapi juga pemerintah daerah, lembaga-lembaga donor, organisasi non pemerintah daerah dan nasional, maupun pemerintah pusat yang tidak tahu dari titik mana proses rehabilitasi dan rekonstrusi ini dimulai. Kepercayaan dan harapan tumbuh setelah pemerintah pusat dengan cepat membuat rencana induk, yang dikenal juga sebagai Blueprint, sebagai pedoman untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Identikasi sumberdaya alam di atas peta hasil pemetaan partisipatif di Gampong Beurandeh, Kec. Mesjid Raya, Aceh Besar (dok. JKPP)
  7. 7. 8 KABAR JKPP NO. 10, JULI 2005 Darussalam (NAD) dan Nias, Sumatera Utara., Kemudian dibentuk sebuah badan pengelola yang mengemban tugas mengkoordinir rehabilitasi dan rekonstruksi yang disebut Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Sumut. Sayangnya, lahirnya BRR ini tidak serta merta mampu mengikat semua pihak yang berkepentingan atas pembangunan NAD untuk menyatukan gagasan dan langkah- langkah. Masing-masing bergerak dengan gagasan dan rencana kerjanya sendiri. Bahkan bisa saja pihak-pihak tersebut tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya walaupun menempati daerah kerja yang sama. Mengapa demikian? Seperti yang dikatakan oleh Sarwono Kusumaatmadja,1 bahwa “tidak ada satu pihakpun yang bisa mengklaim punya pengalaman dan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan untuk memulai rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pasca- tsunami”. Sehingga tidak mengherankan jika berbagai pihak (pemerintah, donor internasional, NGO’s internasional dan lokal dan masyarakat korban memulai langkah rehabilitasi dan rekonstruksi ini dengan “teori trial and error”. Saat ini ada berbagai konsep yang sedang diuji-coba. Sebagai contoh, ada program Cash for work2 untuk mengatasi kebutuhan “uang cepat” bagi masyarakat dengan cara membayar masyarakat korban untuk membersihkan gampongnya bahkan rumahnya sendiri!. Ada juga pembangunan barak pengungsi yang diyakini mampu mengatasi masalah tempat tinggal secara “sementara”, namun pada kenyataannya tidak berjalan sesuai harapan. Barak pengungsi ini jauh dari ideal dan sehat. Hingga saat berita ini diturunkan, banyak barak pengungsi bermasalah karena dibuat dengan tidak mempertimbangkan faktor-faktor kebersihan, kenyamanan dan keamanan. Sebagai contoh semrawutnya pelayanan kepada para korban adalah tidak ada tempat pembuangan sampah yang disiapkan memadai di setiap barak, jatah tunjangan hidup yang dijanjikan kepada setiap korban sering terlambat bahkan tidak sampai dengan utuh, konstruksi barak sangat panas pada siang hari dan sebaliknya sangat dingin di malam hari. Semua contoh di atas menunjukkan bahwa pengadopsian konsep ini kurang mempertimbangkan dan memperhatikan modal sosial mereka sebagai sebuah entitas yang utuh. Prioritas utama pembangunan yang bersifat fisik oleh pemerintah sangat berpotensi untuk mengabaikan persepsi, pikiran dan inisiatif masyarakat Aceh sendiri dalam membangun kawasan hidupnya. Sementara masalah-masalah yang disebut di atas belum teratasi, masyarakat sudah harus berlomba dengan waktu untuk cepat-cepat mengamankan tanahnya agar mereka bisa mempertahankan hak kepemilikan atas tanah pribadi, tanah gampong maupun tanah mukim yang terancam akibat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Gagasan pemerintah daerah terutama Bappeda dan BPN NAD Analisis barak di Meunasah Keude, Meunasah Mon dan Meunasah Kulam Kec. Mesjid Raya, Aceh Besar hasil olah Relawan JKPP, April 2005.
  8. 8. 9 MENATA GAMPONG PASCA TSUNAMI yang paling mengemuka saat ini adalah mencoba membuat Rencana Tata Ruang Wilayah dengan memadukan konsep top down dan bottom up yang dilakukan secara tergesa-gesa. Tenggat waktu bagi masyarakat menyiapkan informasi wilayahnya sangat pendek. (Dalam Edaran Walikota Banda Aceh No. 650/03191, tanggal 6 Juni 2005, Tentang”Proses Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2004-2009 secara Partisipatif) dikatakan bahwa batas akhir pengukuran/ Community Mapping oleh masyarakat adalah bulan Juli 2005, supaya Pemerintah Daerah dapat mulai membuat RTRWK pada bulan Agustus 2005,). Di samping itu, konsep re-grouping bagi gampong-gampong yang jumlah penduduknya sedikit akan menjadi salah satu pilihan bagi pemerintah dalam menata ulang wilayah pemilikan tanah dan peruntukan lahan. Menariknya, gagasan ini menggunakan Com- munity Mapping sebagai pendekatan. Berkaitan dengan istilah Commu- nity Mapping yang dipakai sebagai salah satu pendekatan, perlu kami sampaikan pula bahwa di Aceh saat ini berkembang istilah-istilah yang sebelumnya populer di kalangan aktivis Ornop. Istilah-istilah tersebut antara lain partisipatif, berbasis masyarakat dan Community Map- ping. Istilah yang cukup “laku” ini dipakai oleh banyak pihak terutama untuk memetakan tanah- tanah korban tsunami. Di tengah berbagai interpretasi istilah-istilah tersebut, JKPP dan Yayasan Rumpun Bambu Indone- sia (YRBI) mencoba mewarnai partisipasi ini dengan meletakkan gagasan “Membangun Kembali Kawasan Aceh pasca Gempa dan Tsunami; Rekonstruksi Penataan Ruang Kelola Rakyat melalui Community Mapping” yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut dalam JKPP dan bertanggung gugat (terutama terhadap ke-sahih-an informasi dan data yang dicantumkan ke dalam peta). Dalam konteks ini, Community Mapping dipakai sebagai alat untuk menjelaskan sesungguhnya ruang itu dibangun untuk siapa. RUANG HIDUP UNTUK RAKYAT Kepentingan rakyat perlu dipahami sebagai bagian utama dalam penataan ruang karena keberadaan rakyat tidak dapat diabaikan, bahkan kepentingan mereka semestinya mendapat perhatian dan kesempatan yang lebih daripada kepentingan- kepentingan lainnya . Rakyat yang menghuni suatu wilayah adalah pihak yang merasakan keuntungan dan kerugian tata ruang wilayah tersebut. Jadi ungkapan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dalam penataan ruang, hendaknya bukan sekedar wacana atau lip service bagi para pihak terutama pembuat kebijakan. Dalam penataan ruang yang syarat dengan berbagai kepentingan (politik, ekonomi, sosial, budaya,dan ekologi), kepentingan rakyat perlu menjadi tolak ukur peruntukan ruang yang dilakukan. Secara garis besar dapat dikemukakan, bahwa segala peruntukan ruang hendaknya disertai dengan pikiran pikiran Proses pemetaan partisipatif Gampong Lampageu, Kec. Peukan Bada, Aceh Besar. (dok. JKPP)
  9. 9. 10 KABAR JKPP NO. 10, JULI 2005 positif yang memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat secara keseluruhan, apalagi dalam kasus-kasus bencana alam seperti tsunami yang mengubah bentang alam Aceh secara drastis. Dengan demikian informasi ruang yang utuh dari masyarakat Aceh dalam segala ranah kehidupannya (sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama) adalah hal yang sangat penting sebelum berbagai pihak merencanakan dan melaksanakan pembangunan pasca bencana. Hal ini untuk menghindari pembangunan yang tidak mengakar pada tradisi mereka. FOKUS Sebagai kelompok yang mendukung perbaikan kawasan pasca bencana gempa dan tsunami serta mendukung secara positif kerja-kerja yang dilakukan semua pihak, JKPP mencoba memusatkan perhatian pada konsep-konsep perencanaan kawasan untuk gampong/mukim. Pertimbangan sederhana yang menjadi dasar pilihan fokus kami adalah pentingnya untuk mendapatkan informasi kawasan yang utuh guna mempelajari dan memahami kebutuhan dasar dan prioritas masyarakat korban. Kami menyadari bahwa dalam kondisi kawasan yang porak poranda tidaklah mudah untuk melakukan penataan ulang. Apalagi banyak pihak yang berkepentingan dalam proses ini, baik kepentingan perseorangan maupun kepentingan pihak-pihak lain seperti pemerintah di tingkat nasional dan daerah, kelompok donor internasional, dan para pelaku bisnis. Fakta yang harus diingat adalah bahwa di dalam kawasan bencana ini terdapat tanah dan bangunan milik perseorangan, kelompok orang dan umum yang sekarang telah hancur. Dengan fokus pada perencanaan gampong/mukim (tata ruang gampong/mukim) kami berharap adanya jaminan hidup bagi masyarakat dengan ruang-ruang produksi yang mereka tetapkan secara bersama. TUJUAN Secara umum, tujuan utama pro- gram JKPP dan YRBI adalah menemani masyarakat Aceh dalam mencari solusi bagi penataan kawasan mereka. Adapun topik-topik dalam pro- gram tersebut adalah: 1. Perlindungan Kawasan Kelola Rakyat yang bertujuan untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi kawasan (kampung) dari kepentingan yang merugikan kehidupan masyarakat. 2. Gerakan Sosial dan Budaya yang bermaksud untuk membangkitkan rasa kebersamaan dalam menata kembali kawasan melalui pranata sosial dan budaya yang hidup di tengah tengah masyarakat. Diharapkan gerakan ini dapat menghidupkan kembali kearifan masyarakat dalam pengelolaan kawasan/ pemanfaatan ruangnya. 3. Keadilan Sosial, bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dalam usaha penataan kawasan yanggilirannya untuk menghindarkan konflik kepentingan antar masyarakat atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan. Proses diskusi perencanaan Gampong Buerandeh, Kec. Mesjid Raya, Aceh Besar (dok. JKPP)
  10. 10. 11 MENATA GAMPONG PASCA TSUNAMI 4. Dukungan bagi pelaksanaan program rehabilitasi dari pihak pemerintah dengan mempersiapkan perencanaan gampong/mukim yang berbasis masyarakat. INISIATIF LOKAL UNTUK PERENCANAAN RUANG Sebagai bentuk pertanggung- jawaban atas komitmen memberdayakan masyarakat melalui COMMUNITY MAP- PING, kami perlu menjelaskan hal-hal mendasar yang harus dilakukan dan tersedia jika seseorang atau sebuah lembaga mengunakan metode partisipatif sebagai pilihan metode. Secara umum gambaran inisiatif Comunity Mapping dapat dilihat dalam skema di bawah ini. Dengan meletakkan kepercayaan bahwa masyarakat memiliki cita- citanya sendiri dan mampu mewujudkannya, maka prinsip- prinsip yang harus dihormati dalam Community Mapping adalah: 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Universal HAM 2. Mengutamakan kepentingan, inisiatif dan keterlibatan masyarakat 3. Menjunjung tinggi kehidupan bersama yang berkeadilan sosial 4. Berpihak pada pengelolaan lingkungan yang mempertimbangkan manusia sebagai bagian dari sebuah kesatuan ekosistem 5. Menempatkan Pemetaan Partisipatif sebagai Ruang/ arena belajar bersama yang memungkinkan transfer pengetahuan dua arah dalam proses dan aktivitas pemetaan. Dan mengacu kepada tujuan dari inisiatif ini maka langkah-langkah yang menjadi pilihan strategis JKPP adalah : ! Community Mapping . Untuk mendapatkan informasi dari masyarakat (korban) mengenai rencana masyarakat terhadap kawasan (kampung) pasca bencana gempa dan tsunami. Dengan kata lain pemetaan sosial dilakukan untuk mengetahui keadaan dan harapan masyarakat secara langsung dan mendapatkan gambaran tentang kawasan dan batasan-batasan kawasan (kampung) ! Program Kolaboratif, karena masyarakat tidak melaksa- nakan kegiatan ini sendirian tetapi melibatkan para pihak Gempa dan Tsunami Tanggap darurat- evakuasi Blueprint; Rekonstruksi- rehabilitasi Gerakan Sosial Budaya Perlindungan kawasan kelola rakyat Has atas tanah dan wilayah kelola Keadilan Sosial Hak perwalian; perorangan, gampong, mukim Community Mapping Unit Layanan PP Aceh Perencanaan Gampong/ mukim/kawasan Rekonstruksi; perencanaan kembali kawasan kelola masyarakat; perluasan dan penyesuaian SKEMA INISIATIF DUKUNGAN COMMUNITY MAPPING UNTUK REKONSTRUKSI PENATAAN RUANG KELOLA RAKYAT DI NAD PASCA TSUNAMI
  11. 11. 12 KABAR JKPP NO. 10, JULI 2005 ekonomi kapitalis/neoliberal akan memberi dampak pada tanah sebagai bagian dari komoditas. 5. Meningkatnya kemampuan/ kapasitas masyarakat lokal dalam berhubungan/berne- gosiasi dan bekerjasama dengan pihak luar dengan peta sebagai alat negosiasi; 6. Menegaskan kepemilikan/ pengelolaan ruang oleh masyarakat adat/ lokal melalui penelusuran sejarah kepemi- likan, merekam/mendoku- mentasi sejarah tersebut dan mensosialisasikan hasilnya kepada masyarakat yang hidup saat ini untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memperkuat ikatan sosial di antara mereka. BAGAIMANA PROSESNYA DIBANGUN?3 Community mapping menguta- makan proses dan bentuk partisipasi yang utuh dari masyarakat, mulai dari awal sampai akhir kegiatan pemetaan. Mulai dari kelompok perempuan dan laki-laki dewasa sampai ke anak-anak kecil terlibat secara aktif dalam setiap diskusi. Tanpa itu, makna partisipasi hanya akan menjadi simbol saja. Masyarakat adalah subjek dari kegiatan ini. APA YANG DAPAT DIHASILKAN DARI COMMUNITY MAPPING? ! Tata batas wilayah (kampung/ gampong, mukim, desa atau kawasan yang lebih luas) DISKUSI PENYELENGGARAN PETA PELATIHAN MASYARAKAT PEMBUATAN PETA KLARIFIKASI HASIL PEMETAAN PENYERAHAN PETA PROSES DISKUSI DAN BENTUK PARTISIPASI PEMETAAN PARTISIPATIF SOSIALISASI GAGASAN pentingnya memahami wilayah kelolanya untuk merencanakan, mengatur dan mengelola tanah dan kekayaan alamnya sendiri; 2. Pendokumentasian perubahan bentang alam/tutupan rupa bumi dari waktu ke waktu agar bisa diamati, dianalisa dan dipikirkan solusi bersama; 3. Ada keterbatasan informasi ruang dan sosial antar satu pihak dengan pihak lain, sehingga melalui pemetaan kesenjangan informasi dan komunikasi dapat dijembatani; 4. Adanya saling keterkaitan di antara kepentingan dan masalah satu pihak dengan pihak lainnya. Biasanya perubahan sosial dari jaman ke jaman membawa implikasi terhadapperubahan-perubahan ekologi termasuk tanah. M a s u k n y a k e p e n t i n g a n yang secara langsung dan tidak langsung memiliki komitmen yang jelas dalam penataan ruang partisipatif ! Terintegrasi, karenainisiatif ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari inisiatif pengembangan kawasan lainnya yang digagas oleh banyak kalangan. MENGAPA COMMUNITY MAPPING? Banyak inisiatif dapat kita lakukan tetapi mengapa JKPP-YRBI memilih Community Mapping? Dengan pengalaman hampir 1 dekade setidaknya sejak tahun 1996 -2005,Community Mapping memberikan pelajaran berharga berupa: 1. Tumbuhnya kesadaran m a s y a r a k a t mengenai Gambar diadaptasi dari buku Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat (Alix Flavelle, 1999)
  12. 12. 13 MENATA GAMPONG PASCA TSUNAMI ! Tata guna lahan masyarakat (pemukiman, wilayah pertanian, pemanfaatan hutan, konservasi, wilayah pesisir dan wilayah tangkap nelayan) ! Peta budaya dan sejarah, (bekas kampung, kuburan, tempat keramat/suci, daerah larangan, pengetahuan lokal). ! Peta ekologi lokal (kehidupan hewan dan tumbuhan tertentu, kesesuaian lahan untuk tanaman, potensi erosi, ) ! Peta sistem kepemilikan lahan, (individu, komunal-kolektif, perwalian) ! Kelembagaan lokal dan pengaturannya Tata Ruang Community Mapping Tanah/ Perairan Manusia Tata Guna Lahan Institusi Organisasi Makro Mikro Iklim Tanah Air Ketrampilan Pengalaman Tata Ruang Demografi Teritori Ekonomi Ekologi Contoh ini adalah tema-tema peta yang dapat dibuat oleh masyarakat. Peta tematik yang dibuat tergantung pada kepentingan masing-masing masyarakat . DIGUNAKAN UNTUK APA PETA ITU SELANJUTNYA? ! Penegasan dan negosiasi batas wilayah ! Perencanaan dan pengelolaan wilayah ! Dokumentasi pengetahuan dan kearifan lokal ! Media belajar bersama antar generasi ! Penguatan kelembagaan (lokal, organisasi rakyat, adat) Masih banyak lagi penggunaan peta dapat disebutkan. Sangat dianjurkanbahwapetayangdibuat oleh masyarakat dipakai terus menerus dan menjadi alat diskusi di dalam kelompok-kelompok masyarakat sehingga peta tidak sekedar kertas pajangan saja. APA TINDAKAN SELANJUTNYA? ! Peta yang dihasilkan hendaknya menjadi dasar bagi perencanaan gampong/ mukim/desa/kawasan. ! Masyarakat dan pemerintah desa perlu menggunakan peta sebagai bahan untuk berkomunikasi antar masyarakat dan dengan pihak luar ! Peta yang dihasilkan adalah sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat desa dan pihak lain yang akan berhubungan dengan desa Lihatlah skema4 Menata Gampong partisipatif melalui Community Mapping; Dari skema tersebut dapat kita lihat bahwa Community Mapping tidak hanya sekedar menghasilkan peta sebagai hasil akhir, tetapi sekaligus mengiden- tifikasi ruang masyarakat beserta keterampilan, pengalaman, ragam pengetahuan dan institusi yang mengatur kehidupan mereka. Hasil akhirnya adalah masyarakat mampu memahami lingkungan tempat mereka hidup, mengelola dan mengatur wilayahnya untuk kemajuan bersama. (in) Catatan Kaki 1 Sarwono Kusumaatmadja” Taruhan Besar Pasca-Tsunami”,KOLOM Tempo, halaman 62, Edisi 16-22 Mei 2005 2 Program Cash for Work merupakan salah satu program bantuan dari donor Asing bagi masyarakat korban tsunami di Aceh dengan membayar perorang perhari Rp. 35.000,-. Dampak dari program ini saat ini adalah, sebagian besar masyarakat korban tidak mau ikut terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi di wilayah/ gampongnya apabila tidak di bayar. Pada kenyataannya, tidak semua lembaga yang terlibat dalam program RR di Aceh sepakat dengan pendekatan UANG. Dalam jangka panjang akan sangat menyulitkan lembaga- lembaga lokal dan pemerintah dalam membangun kembali semangat kemandirian dan solidaritas. 3 Ilustrasi dari buku panduan pemetaan partisipatif Alix Flavelle, JKPP 4 Diagram oleh Ahmad Baehaqie Skema menata gampong partisipatif melalui Community Mapping (A. Baehaqie)
  13. 13. 14 KABAR JKPP NO. 10, JULI 2005 INTISARI Tulisan ini bermaksud menjelaskan secara singkat sebuah proses perencanaan tata ruang desa paska tsunami secara partisipatif di Desa Lamsenia, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Nangroe Aceh Darusalam. Perencanaan tata ruang tingkat desa dilakukan berdasarkan kepada beberapa argumen, yaitu : pertama, proses rehabilitasi dan rekontruksi yang diawali dengan pembuatan tataruangwilayah.Kegiataniniharusdimulaidaritingkatanpalingrendah yaitu desa atau kampung. Kedua, partisipasi dan aspirasi masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal pada tingkat desa atau kampung. Ketiga, masyarakat desa dianggap paling paham akan kondisi lahan atau wilayah sebelum terkena bencana dan juga paling memahami mengenai wilayah-wilayah yang terkena bencana tsunami. Semua argumen di atas berdasarkan kepada prinsip bahwa masyarakat berhak menentukan apa yang terbaik buat dirinya, kampungnya dan lingkungannya. Selain itu, aspek sosial seperti, tradisi, budaya dan kepercayaan setempat pun perlu menjadi faktor pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang sebuah wilayah. Sebelum mulai melakukan perencanaan tata ruang tingkat desa ini, warga desa dan tim dari Puter menyiapkan peta dasar. Peta dasar berisi PERENCANAAN TATA RUANG TINGKAT DESA PASKA TSUNAMI SEBUAH PROSES PELIBATAN MASYARAKAT PADAFASE REHABILITASI DAN REKONTRUKSI DIACEH Oleh :TARYONO DARUSMAN1 Menggambar peta Desa Lamsenia, Kec. Leupung, Aceh Besar. Dalam kegiatan perencanaan tata ruang desa. (Dok. Puter) Perencanaan tata ruang yang juga mempertimbangkan aspek sosial, seperti tradisi, budaya dan kepercayaan hanya bisa dilakukan dengan melibatkan warga itu sendiri ke dalam proses pembuatan tata ruang tersebut
  14. 14. 15 MENATA GAMPONG PASCA TSUNAMI batas kerusakan akibat tsunami, batas air pasang naik, batas banjir tahunan, informasi sumber daya alam dan informasi-informasi dasar lain yang harus ada pada sebuah peta dasar. Setelah peta dasar jadi, kemudian warga merencanakan sebuah penataan ruang bagi desanya, seperti dimana perkampungan, perkebunan, tempat aman, dan fasilitas umum lainnya. Tentu sebelum melakukan perencanaan penataan ruang warga desa diajak terlebih dahulu untuk merumuskan visi desa. 1. Latar Belakang Sebelum pemerintah mengu- mumkan fase rehabilitasi dan rekontruksi di Propinsi Aceh, ada beberapa lembaga bantuan yang telah menfasilitasi warga desa melakukan pembuatan rumah dan sarana umum, seperti muenasah, klinik kesehatan dan balai desa. Selain itu, kegiatan seperti penanaman hutan mangrove pun mulai dilakukan, seperti menanam pohon nipah dan bakau2 . Jika dilihat dari sudut pandang bahwa warga segera beraktivitas dan mendapat upah tentulah merupakan hal yang sangat baik, karena memang lapangan pekerjaan hampir tidak ada. Tetapi sayangnya, kegiatan- kegiatan ini tidak melalui proses perencanaan di tingkat desa terlebih dahulu atau melalui perencanaan tata ruang desa. Masalah mulai muncul ketika terjadi pemindahan atau adanya p e r u b a h a n - p e r u b a h a n penggunaan lahan yang memang diperlukan untuk pembangunan kembali desa tersebut. Kondisi ini diperparah ketika warga hanya dipandang sebagai pihak penerima bantuan dengan segera danpemberibantuantanpapernah mempersiapkan ataupun mendiskusikan perencanaan warga terhadap desanya. Bagaimana dan dimana bantuan akan ditempatkan dalam perencanaan desa dan kemudian lembaga/organisasi apa yang akan mengimplementasikannya. Untuk melakukan perencanaan tata ruang tingkat desa dan konsolidasi lahan, tentu tidak cukup hanya dengan data-data kuantitatif yang bersifat fisik saja, seperti penggunaan lahan sebelum tsunami, luas wilayah, jumlahpenduduk,tetapiperlujuga pemahaman akan data dan informasi yang bersifat kualitatif seperti, tradisi, praktek keseharian dan kepercayaan warga desa, dimana hal ini sangat berpengaruh terhadap penggunaan tata ruang sebuah desa oleh para pemilik lahan3.4 . Sehingga tidak memungkinkan perencanaan tata ruang desa dilakukan secara opti- mal dari jarak jauh, tanpa memahami bagaimana interaksi warga dengan lahan lahan milik- nya. Perencanaan tata ruang yang semes- tinya memper- timbangkan aspek sosial, seperti tradisi, budaya dan kepercayaan yang hidup ditengah warga hanya bisa dilakukan dengan melibatkan warga desa ke dalam proses pembuatan tata ruang tersebut. Sudah tentu proses pembuatannya akan lebih baik bila dilaksanakan di tingkatan lokal, mulai dari kampung, desa kemudian kecamatan. 2. PROSES PERENCANAAN TATA RUANG DI DESA LAMSENIA 2.1 Pertemuan Warga Pertemuan warga atau diskusi adalah proses penting yang tidak dapat dihilangkan dari pembuatan perencanaan tata ruang desa. Dalam kegiatan ini proses berbagi dan ber tukar informasi dapat berjalan secara optimal, dimana semua informasi didapatkan dengan cepat kemudian langsung diverifikasi oleh peserta pertemuan. Pertemuan warga di Desa Lamsenia dilakukan setiap malam mulai pukul 20:30 wib sampai dengan 23:30 wib. Pilihan waktu pada malam hari dikarenakan warga melakukan aktivitas pribadi, atau mengerjakan program cash for work pada siang hari. Sesepuh kampung sedang membuat sketsa dan sejarah kampung. (Dok. Puter)
  15. 15. 16 KABAR JKPP NO. 10, JULI 2005 Pada pertemuan warga ini, tim menggali informasi dengan menggunakan metode-metode PRA, seperti resource mapping5 , mobility mapping, livelihood analysis6 dan diskusi terfokus untuk membahas tradisi, kebiasaan dan masalah-masalah sosial. Bahan-bahan yang digunakan dalam setiap pertemuan adalah, kertas plano, spidol, selotip dan tentunya sebuah peta dasar. 2.2 Survey Survey dilakukan untuk menverifikasi kembali informasi- informasi yang sudah didapatkan dalam pertemuan warga. Biasanya survey dilakukan sore hari, sekitar pukul 15:00 wib sampai 18:00 wib. Bahan – bahan yang digunakan saat survey adalah GPS dan kompas. 2.3 Pembuatan dan Pengesahan Peta Dasar Setelah semua informasi terkumpul kemudian diplotkan ke dalam peta dasar. Kemudian, peta dasar yang berisi informasi lengkap, seperti batas banjir tahunan, kerusakan paska tsunami, sumber daya yang masih ada disahkan oleh para tetua desa. 2.4 Perencanaan Tata Ruang Berdasarkan peta dasar buatan warga ini kemudian warga mulai merancang sebuah rencana tata ruang. Sebagian dari rencana tersebut adalah masalah pemukiman. Rencana pertama, warga akan pindah ke tempat yang lebih aman. Aman dalam arti tidak terkena banjir tahunan, tidak terkena langsung badai angin barat karena berada di belakang bukit dan dekat dengan jalan besar serta lebih cepat menuju perbukitan. kemudian bekas pemukiman lama akan dijadikan kebun dan tempat bersejarah (warga tetap akan membangun komplek meunasah, balai desa dan balai pertemuan di tempat lama walaupun mereka pindah tempat). Rencana kedua, akan dilakukan jika skenario pertama gagal dilakukan (dalam arti tidak ada dukungan). Warga akan tetap menempati bekas pemukiman lama, tetapi lahan akan ditimbun terlebih dahulu dan dibuat sebuah tanggul penahan banjir. Begitu pula dengan perkebunan, warga sudah dapat menetapkan pohon apa yang akan ditanam di tepi pantai dan di areal perbukitan. Sebagian besar individu, tetap akan menanam tanaman yang selama ini telah ada di Desa Lamsenia, seperti Durian, Rambu- tan, Manggis dan Nipah. 4. PENUTUP Dari hasil perencanaan warga desa jelas terlihat bahwa tidak cukup hanya mempertimbangkan faktor ekosistem dan keamanan saja yang menjadi pertimbangan warga dalam pembuatan rencana tata ruang desa. Faktor tradisi, budaya, sejarah dan kepercayaan yang hidup ditengah warga harus dimasukan ke dalam perencanaan tata ruang desa mereka. Seperti komplek meunasah yang tidak bisa dipindahkan atau wilayah- wilayah sakral lainnya. Untuk membuat rencana tata ruang seperti ini, sudah tentu pelibatan masyarakat menjadi sebuah keharusan. Pelaksanaan pembuatan pun akan lebih baik jika dilakukan di desa atau di kampung. 5. UCAPAN TERIMAKASIH Kami mengucapkan terima kasih kepada JKPP yang telah menfasilitasi dalam penyediaan peta dasar dan juga kami ucapkan terima kasih kepada warga Desa Lamsenia yang telah berbagi informasi bersama tim. (td) Catatan Kaki 1 Aktivis Puter, email : taryono@yayasan- puter.org, fetus_d@yahoo.com 2 Kegiatan-kegiatan ini dilapangan dikemas dalam program cash for work, dimana tujuanya adalah warga segera mendapatkan uang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari. 3 Crecente.R, Alvarez.C and Fra.U., 2002. Economic, social and environmental impact of land consolidation in Galicia., Land Use Policy., No. 19. 135-147 4 L.N. Madsen and H.K. Andriansen., 2004. Understanding the use of rural space: the need for multi- methods. Journal of Rural Studies. No 20. 485-497. 5 A.Gobin., P.Campling and J.feyen., 2001. Spatial analysis of rural land ownership. Landscape and Urban Planning. No. 55. 185-194 6 RRA notes. 1994. issue 20. 11-36. IIED London. Atas, peta dasar yang sudah berisi informasi. (Dok. Puter)
  16. 16. 17 MENATA GAMPONG PASCA TSUNAMI LATAR BELAKANG Secara alamiah Indonesia terletak pada daerah yang mempunyai kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, baik oleh proses tektonik, vulkanik, eksogen (misal: tsunami) maupun yang dipercepat oleh antropogenik. Kecenderungan bencana alam di Indonesia semakin meningkat, baik luasan, frekuensi, besaran maupun jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini dipacu oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, pembangunan disegala bidang yang pesat dan tata ruang yang tidak memperhatikan kerawanan terhadap bencana, memperbesar peluang semakin meluas dan semakin besar kerugian serta resiko akibat bencana alam. Maka optimalisasi keberhasilan suatu pembangunan sudah seharusnya mensyaratkan para perencana tata ruang dan para pemimpin negara ini mempunyai wawasan geografis yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian penyusunan rencana tata ruang tidak hanya sekedar ‘potong-tempel’ (baca : copy-paste) dan memasukkan pesanan para investor. Kebiasaan tersebut seharusnya sudah dihilangkan, kedepannya paling tidak para perencana tata ruang lebih menaruh perhatian terhadap kerawanan bencana alam serta daya TATARUANG DAN PERTANAHAN PASCA TSUNAMI DI ACEH Oleh : HANDIMAN RICO1) Aktivitas ibu-ibu yang telah kembali ke gampong di Mukim Lampageu (dok. JKPP) Pola penggunaan tanah di Aceh pada hakekatnya mencerminkan tingkat dan orientasi kehidupan masyarakat di wilayah bersangkutan sebagai hasil dari perpaduan faktor sejarah, faktor fisik, faktor sosial-budaya, faktor letak dan ekonomi
  17. 17. 18 KABAR JKPP NO. 10, JULI 2005 dukung lingkungannya. BENCANA ALAM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Pertumbuhan penduduk yang cepat dengan pembangunan di segala bidang yang diikuti oleh padatnya konsentrasi penduduk pada suatu tempat disertai pemanfaatan sumber daya alam melampaui daya dukungnya, mengakibatkan degradasi lingkungan yang memicu terjadinya bencana alam eksogen (asal luar). Gambaran umum tentang jenis bencana antara lain : gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, badai, tanah longsor, kekeringan, kelaparan, wabah penyakit dan kebakaran. Mengacu pada gambaran umum kejadian bencana serta memperhatikan letak geografis Indonesia dapat dilihat kekerapan terjadinya bencana serta kerugian yang ditimbulkannya semakin meningkat pula di Indonesia. Peningkatan kejadian bencana alam diikuti oleh peningkatan jumlah korban, baik yang meninggal, cedera, hilang dan kerugian harta benda. Jenis bencana alam di Indonesia tergolong aktif bahkan pada beberapa tempat tertentu sangat aktif. Hal tersebut diakibatkan oleh letak dan keadaan lingkungan fisik wilayah Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan. Seperti bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, sampai saat ini belumlah usai menghiasi berbagai kehidupan masyarakat. Disamping itu guncangan- guncangan gempa masih terus terjadi setiap saat. Bencana tsu- nami meluas di pantai barat dan sebagian pantai timur hingga pulau-pulau kecil di wilayah Aceh yang menyebabkan kerusakan bahkan kerugian pada kehidupan manusia, baik berupa materi, korban jiwa, ekonomi dan ekologi yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat setempat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Kerusakan dan kehilangan yang terjadi akibat gempa dan tsunami secara keseluruhan belum dapat di data secara pasti. Gambaran mengenai kondisi demografis dan wilayah seperti tertera dalam tabel 1-3. Kerusakan wilayah terparah terdapat di Banda Aceh, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Kerusakan yang dikategorikan sedang terdapat di Aceh Besar, Nagan Raya, Simeulue, Sabang dan Pidie. Sebarah wilayah yang mengalami kerusakan ringan seperti Biruen, Lhokseumawe, Aceh Singkil, Aceh Selatan dan Aceh Utara. Tetapi kerusakan wilayah tidak selalu identik dengan jumlah korban. Lain halnya di Banda Aceh dengan kondisi wilayah yang sempit dan penduduk yang padat mengakibatkan korban jiwa terbesar sebanyak 102.685 jiwa dan kerusakan fisiknya hampir to- tal. Di Aceh Utara yang wilayahnya cukup luas dengan tingkat kerusakan paling ringan (1,475 %) akan tetapi jumlah korban jiwa baik yang meninggal maupun hilang cukup tinggi (1.801 jiwa). Jika dibandingkan dengan perbedaan kerusakan wilayah dan jumlah korban di Simeulue dimana kerusakan wilayahnya sebesar 13,74 %, tetapi jumlah korbannya hanya 9 jiwa. Demikian pula Sabang dengan luas wilayah yang mengalami kerusakan sebesar 11.50 %, jumlah korbannya jiwa yang meninggal 24 dan hilang 108 or- ang. Berkaitan dengan R2WANS (apa kepanjangannya??) pembangunan berkelanjutan dan perencanaan tata ruang Aceh, seberapa jauh konsep perencanaan pembangunan berkelanjutan dan pertanahan dapat mengakomodasi kepentingan dan hak masyarakat atas tanahnya. Jika kita perhatikan Banda Aceh dengan luas wilayah 6.100 Ha dan jumlah penduduknya 260.478 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sekitar 45.113 jiwa sebelum bencana terjadi, dapat diasumsikan bahwa setiap KK mempunyai hak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Kemudian setelah bencana terjadi’ penduduk meninggal dunia 19.95% dan penduduk yang hilang 23,31%,dan sisa penduduknya yang teridentifikasi di pengungsian sebanyak 11.952 KK atau 49.921 jiwa. “Obyek tanah” memiliki aspek hak dan penggunaan selain memiliki aspek fisik, seperti tingkat kesuburan dan tingkat keterjalan lereng. Semua benda yang memiliki aspek “hak dan peggunaan”, maka benda tersebut mengikuti pemegang haknya.
  18. 18. 19 MENATA GAMPONG PASCA TSUNAMI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Simeulue Aceh Singkil Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Tengah Aceh Barat Aceh Besar Pidie Biruen Aceh Utara A. Barat Daya Gayo Lues Aceh Tamiang Nagan Raya Aceh Jaya Banda Aceh Sabang Langsa Lhoksumawe 14.409 30.936 42.467 32.834 70.365 58.161 32.775 65.368 112.169 72.182 100.846 26.799 14.006 50.014 27.385 17.897 45.113 6.325 29.130 31.395 880.576 38.680 61.363 94.125 75.134 170.265 123.662 101.465 152.203 235.277 179.707 253.816 56.642 42.492 111.700 69.544 48.010 131.859 12.706 61.229 85.005 2.104.884 39.181 63.742 98.822 75.644 161.371 127.114 93.535 150.202 282.421 181.821 269.901 58.716 43.956 113.311 74.441 50.786 128.619 13.597 61.634 82.357 2.171.171 77.761 124.758 192.947 150.778 331.636 250.776 195.000 302.405 517.698 361.528 523.717 115.358 86.448 225.011 143.985 98.796 260.478 26.303 122.865 167.362 4.276.0551 8 - 1.563 31 52 192 10.874 38.462 4.401 461 1.583 3 - - 1.077 16.797 51.960 25 - 189 127.678 No. Kabupaten Jumlah KK Pengungsi Laki-laki Perempuan Total Jumlah Total Meninggal (jiwa) Sumber : Hasil pengolahan data Satlak I-II-III dan Kodam IM dan PMI, Maret 2005. 1 4 1.066 - - 227 2.911 26.358 877 58 218 - - - 865 77 60.725 108 - 11 93.506 Hilang (jiwa) Tabel 1. Sebaran jumlah pengungsi dan total kepala keluarga per Kabupaten di NAD, 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Simeulue Aceh Singkil Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Tengah Aceh Barat Aceh Besar Pidie Biruen Aceh Utara A. Barat Daya Gayo Lues Aceh Tamiang Nagan Raya Aceh Jaya Banda Aceh Sabang Langsa Lhoksumawe 81 189 247 164 487 328 290 601 952 535 850 129 68 209 222 158 89 18 51 68 5.736 18.009 105 16.148 611 13.709 5.288 72.689 97.485 85.880 49.803 27.112 3.480 234 3.224 17.040 40.422 49.921 3.712 6.156 2.494 5.736 3.230 21 3.602 122 3.163 1.058 14.538 27.795 26.337 12.389 5.782 3.408 47 645 696 8.084 11.952 1.078 1.231 1.732 126.910 23,16 0,08 8,37 0,41 4,13 3,30 37,28 32,24 16,58 13,78 5,18 3,02 0,27 1,43 11,83 40,91 19,17 14,11 5,01 1,49 14.409 30.936 42.467 32.834 70.365 58.161 32.775 65.368 112.169 72.182 100.846 26.799 14.006 50.014 27.385 17.897 45.113 6.325 29.130 31.395 880.576 No. Kabupaten Jumlah Desa Pengungsi Jiwa KK % Jumlah Total Total KK Sumber : Data pengungsi Satlak I – II – III, 21 Maret 2005. Tabel 2. Komposisi Penduduk dan Jumlah korban paska Gempa dan Tsunami NAD 26 Desember 2005
  19. 19. 20 KABAR JKPP NO. 10, JULI 2005 Tabel 3. Luas Wilayah yang Terkena Bencana Gempa dan Tsunami 26 Desember 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Simeulue Aceh Singkil Aceh Selatan Aceh Barat Aceh Besar Pidie Biruen Aceh Utara Nagan Raya Aceh Jaya Banda Aceh Sabang Lhoksumawe 205.200 357.700 364.600 242.600 268.600 416.100 190.100 329.700 390.300 370.300 6.100 11.900 18.100 3.171.300 13,74 7,50 7,00 65,00 20,00 10,00 9,99 1,475 15,503 80,00 80,00 11,504 9,67 3,91 3,71 3,53 21,83 7,44 5,76 2,63 0,67 8,38 41,02 0,67 0,21 0,25 100,00 No. Kabupaten Jumlah Desa Pengungsi Jiwa KK % Jumlah Total Sumber : Bappeda Propinsi NAD, 2005. 28.195 26.828 25.522 157.690 53.720 41.610 19.000 4.864 60.511 296.240 4.880 1.369 1.750 722.179 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Rusak Parah Banda Aceh Aceh Jaya Aceh Barat Rusak Sedang Aceh Besar Nagan Raya Simeulue Sabang Pidie Rusak Ringan Biruen Lhoksumawe Aceh Singkil Aceh Selatan Aceh Utara 80 % 80 % 65 % 20 % 15,503 % 13,74 % 11,504 % 10,00 % 9,99 % 9,67 % 7,50 % 7,00 % 1,475 % 51.960 16.797 10.874 38.462 1.077 8 25 4.401 461 189 - 1.563 1.583 60.725 77 2.911 26.358 865 1 108 877 58 11 4 1.066 218 No. Kabupaten Kerusakan Wilayah Korban Jiwa Hilang Tabel 4. Komposisi Penduduk dan Jumlah korban paska Gempa dan Tsunami NAD 26 Desember 2005 Lain halnya dengan pemegang hak atas tanah dimana si pemegang hak itulah yang mengikuti tanahnya. Kemudian bagaimana jika pemegang hak atas tanah sudah meninggal dunia ? apakah dapat dialihkan ke ahli warisnya ?. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah lebih peka terhadap sengketa daripada penguasaan benda lain. Hal ini disebabkan penguasaan tanah tidak selalu berdekatan fisik dengan tanah yang di kuasai. POLA PENGGUNAAN TANAH WILAYAH NAD Mengingat bahwa gempa dan tsunami hanya menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan, tanpa ada imbalan pahala. Untuk itu sebagian penduduk Aceh dengan segala cara sejak dahulu kala mencoba untuk meramalkan terjadinya gempa supaya bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu. Cara- cara yang dilakukan dengan mengamati tingkahlaku binatang atau gejala alam lainnya, seperti naiknya air sumur secara tiba-tiba yang sepintas lalu tidak nampak berkaitan langsung dengan gempa. Mengingat pula bahwa Aceh merupakan jalur gempa Bukit Barisan, sehingga penduduk memilih bermukim dengan membentuk pola terpusat (pemusatan penduduk). Pola pemusatan penduduk ini mencerminkan pola penggunaan tanah di wilayah tersebut., Selanjutnya Pola penggunaan tanah merupakan pencerminan arah kehidupan masyarakat serta tingkat kehidupan masyarakat setempat. Arah kehidupan masyarakat di Aceh saat ini adalah pertanian,
  20. 20. 21 MENATA GAMPONG PASCA TSUNAMI yang dimulai dengan petani kecil atau petani yang baru berproduksi untuk keperluan rumah tangganya sendiri saja. Pola penggunaan tanah di Aceh pada hakekatnya mencerminkan tingkat dan orientasi kehidupan masyarakat di wilayah bersangkutan sebagai hasil dari perpaduan faktor sejarah, faktor fisik, faktor sosial-budaya, faktor letak dan ekonomi. Jika dibuat penampang antara wilayah pantai timur dan barat Aceh dapat dilihat wilayah tersebut dipengaruhi volkanik (endapan gunung api), dataran rendah yang luas (topografi) dan sumber air yang cukup (sungai/hidrologi). Jika hanya faktor fisik saja yang dijadikan pengamatan maka antara wilayah pantai timur dan barat mempunyai pola yang sama. Rangkaian kejadian sejarah dan ekonomi yang ditunjang oleh kondisi fisik maka di pantai timur Aceh berkembang perkebunan besar, sedangkan di pantai utara berkembang pertambakan. Perkembangan sosial-budaya dan ekonomi mendorong adanya pertanian pertanian berpindah- pindah (rotasi) sehingga tumbuh belukar, seperti yang terdapat di pantai barat Aceh. Meskipun sifat fisik tanah di wilayah tersebut sama, namun pola penggunaan tanahnya berbeda. Pemusatan penduduk yang terbesar menyebar di sepanjang pantai timur yang juga merupakan wilayah endapan. Pada wilayah inilah penggunaan tanah di Aceh yang paling intensif, mulai dari perkampungan, persawahan, pertanian tanah kering, kemudian belukar dan akhirnya hutan. Maka tidak mengherankan jika penggunaan tanah mengalami kerusakan seperti tertera dalam Tabel 5 di atas. Seperti terlihat dalam tabel kerusakan penggunaan tanah dari Bappeda NAD, bahwa penggunaan tanah untuk pemukiman mengalami kerusakan yang paling luas 178.820 Ha atau 26,75 % dari luas total kerusakan penggunaan tanah. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan tanah untuk pemukiman mempunyai pola pemusatan pada satu lokasi. Kerusakan terbesar lainnya adalah penggunaan tanah persawahan Kembai ke gampong di Mukim Lampageu, Peukan Bada (dok. JKPP) Tabel 5. Luasan Penggunaan Tanah yang Rusak Akibat Bencana Gempa dan Tsunami di NAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hutan Alam Hutan Sekunder Hutan Tanaman Industri Pertanian Campuran Sawah Irigasi Sawah Tadah Hujan Pemukiman Semak Belukar Pertambangan Tambak Lahan Terbuka Lain-lain Total 55.323 45.664 15.141 15.802 95.825 51.448 178.820 45.799 7.235 114.523 26.357 16.533 668.470 No. Tututpan Lahan Luas (Ha)
  21. 21. 22 KABAR JKPP NO. 10, JULI 2005 (147.273 Ha atau 22,3 %) baik sawah irigasi maupun sawah tadah hujan, dan penggunaan tanah tambak(114.523Haatau17,13%). Ketiga jenis penggunaan tanah ini terletak pada wilayah dataran rendah dan terjadi pemusatan. PENGATURAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH Secara legal formal yang melatarbelakangi penyusunan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias adalah Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2005. Untuk jangka waktu antara April 2005 hingga Desember 2006 merupakan tahapan Perencanaan dan Rehabilitasi. Tujuan pada tahapan ini lebih menekankan padapemulihaninfrastrukturuntuk pelayanan publik, seperti mesjid, rumah sakit, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian. Namun, kegiatan sisipan pada tahapan rehabilitasi mengupayakan penyelesaian persoalan hak atas tanah serta aspek kejiwaan dalam penanganan trauma korban bencana. Menyikapi persoalan hak atas tanah, ada petuah yang mengajarkan bahwa dengan perencanaan yang baik berarti separuh pekerjaan telah terselesaikan. Perencanaan yang baik membuat pelaksanaan pekerjaan menjadi mudah. Perencanaan yang baik itu adalah memperhitungkan berbagai macam kemungkinan yang bisa terjadi ketika pekerjaan itu dilaksanakan nantinya. Penggunaan tanah secara berencana harus memperhitungkan banyak hal, mengingat bahwa tanah di Aceh banyak penguasanya, ada tanah yang dimiliki oleh anggota masyarakat sesuai dengan UU yang berlaku dan ada bidang- bidang tanah yang dikuasai melalui cara-cara tradisional. Meskipun dijelaskan dalam penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci bahwa hak perdata masyarakat atas tanah mendapat perlindungan, namun begaimana mekanisme p e n g a d u a n - p e n g a d u a n masyarakat dapat ditanggapi dengan cepat dan membantu masyarakat dalam memudahkan mengidentifikasi kepemilikan tanahnya. Dokumen Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara (R2WANS) khususnya dalam tata ruang dan pertanahan (buku 1), dalam penggunaan tanah untuk pembangnunan, cara yang ditempuh adalah dengan mengalokasikan tanah atau “peruntukan tanah”. Cara ini dilakukan dengan mengalo- kasikan sumber daya tanah menurut mutunya sebelum proyeknya jelas, dan mengabaikan tanah sebagai ruang. Hambatan terbesar yang dihadapi cara peruntukan (zonasi) adalah faktor hukum disamping faktor ekonomi. Cara peruntukan ini bisa diterapkan pada tingkat proyek pembangunan apabila hak tanahnya sudah diselesaikan. Pada tingkat program dan sektor, cara peruntukan yang dikembangan di wilayah Aceh tidak dapat dilakukan, karena akan memunculkan gejolak sosial. Meskipun atas dasar yang berbeda dengan kemampuan tanah ataupun kesesuaian tanah, cara peruntukan ini secara umum dikembangkan untuk kota-kota di Nanggroe Aceh Darussalam pasca tsunami melalui pembuatan “mas- ter plan” kota. Jadi yang perlu diingat bahwa seseorang hanya bisa menggunakan sebidang tanah, apabila orang tersebut mempunyai hak atas tanah tersebut. Tanah sebgau sumber daya memiliki kedudukan yang sangat strategis, artinya kedudukan tanah sangat mempengaruhi kehidupan orang banyak. Seperti pada kutipan ini “dalam menata kembali penggunaan tanah pasca bencana, Pemerintah akan melakukan program rekonstruksi batas fisik dan program konsolidasi tanah. Untuk mempercepat pelaksanaan pro- gram-program tersebut dan untuk memungkinkan pelibatan masyarakat dalam pelaksana- annya, pemerintah akan membuat peraturan baru atau melakukan perubahan terhadap
  22. 22. 23 MENATA GAMPONG PASCA TSUNAMI pereturan yang ada guna menyesuaikan peraturan pertanahan yang berlaku nasional dengan kondisi di Aceh dan Nias terkait dengan bencana gempa bumi dan tsunami”. Jika peraturan pertanahan menyesuaikan dengan kondisi wilayah di Aceh dan Nias, maka peraturan tersebut harusnya dapat mencerminkan sikap hidup masyarakat setempat. Jika kebetulan sebagian besar masyarakat di Aceh dan Nias sumber penghidupannya dari pertanian dan nelayan, seharusnya rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi sudah dapat memperkirakan kemungkinan sengketa tanah yang terjadi di masyarakat Aceh dan Nias. Jangan sampai persoalan tanah ini kemudian berkembang menjadi isu politik. TANAH DAN PEMBANGUNAN Penggunaan kata “tanah” identik dengan kata “lahan”. Namun penggunaan kata “tanah” adalah suatu upaya untuk melihat satuan luas dengan menggunakan istilah “lahan”. Penggunaan kedua istilah tersebut hanyalah untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata Indonesia. Tetapi istilah yang satu tidak akan bisa sepenuhnya mendesak mundur istilah yang lain. Karena kata-kata seperti : tanah-air, tanah tumpah darah, tanah warisan, tanah wakaf dan Badan Pertanahan Nasional, masih tetap menggunakan kata “tanah”. Kemudian, belakangan ini populer penggunaan kata “ruang”, akan tetapi sampai saat ini belum ada yang jelas dan dengan tegas bisa mengatakan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan “ruang”. Jadi kalau bukan tanah permukaan bumi, lalu apa?, sehingga ruang atau tanah atau muka bumi dalam hal ini dapat diartikan sama. Meskipun perencanaan tata ruang dan penggunaan tanah selamanya untuk kepentingan pemba- ngunan, tetapi haruslah disadari bahwa tanah berbeda dengan pembangunan. Kebijaksanaan Pertanahan dan Kebijaksanaan Pembangunan adalah dua hal yang berbeda, karena tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah “membangun masyarakat yang adil dan makmur”. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan penggunaan tanah adalah “agar tanah itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemak- muran rakyat”. Untuk itulah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias perlu memadukan antara cara alokasi tanah dan cara akomodatif tanah. Cara akomodatif ini memandang tanah sebagai ruang, artinya semua proyek atau program baik pemerintah, swasta dan masyarakat dapat terakomodasi dalam ruang tersebut. Akan tetapi proyek atau program tersebut harus jelas terlebih dahulu, sebelum kegiatan mencari tanah dilakukan. Tahapan dalam upaya penye- lesaian persoalan pertanahan pasca gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, memerlukan pemenuhan terhadap beberapa hal sebagai berikut: 1. Menampilkan data penggu- naan tanah sebelum kejadian bencana dan sesudah bencana dengan skala peta yang detail. Artinya, kemampuan teknologi dan keahlian yang dimiliki oleh Pemerintah harusnya mampu menampilkan peta- peta analisis citra satelit ikonos atau quick bird yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. 2. Menampilkan peta detail status tanah yang dimiliki oleh Pemerintah, bukan hanya dalam bentuk tabel. 3. Menampilkan data-data fisik dalam kontek ruang, baik sebelum bencana terjadi maupun setelah bencana. 4. Melakukanpenataanulangatau restrukturisasi pemilikan tanah dan penguasaan tanah. 5. Menyusun strategi pelaksa- naannya untuk mencapai optimalisasi manfaat, potensi, kontribusi dan kepentingan masyarakat. 6. Inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, peng- gunaan dan pemanfaatan tanah. 7. Membuka askes informasi bagi masyarakat untuk menum- buhkan tanggung jawab sosial. 8. Melakukan pemulihan eko- sistem. (hr) Catatan Kaki 1) Staf Walhi Eksekutif Nasional dan simpatisan JKPP
  23. 23. 24 KABAR JKPP NO. 10, JULI 2005 K elompok kerja (pokja) pemetaan partisipatif dan perencanaan gampong merupakan bentuk inisiatif bersama beberapa lembaga yang bekerja membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh paska tsunami. Inisiatif ini awalnya dari program kerja yang dilaksanakan oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Bogor dan Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) Banda Aceh. Dua lembaga ini jauh sebelum tsunami, sekitar tahun 1996 telah melakukan kerja-kerja pemetaan partisipatif secara nasional dan juga di Aceh. Untuk turut berkontribusi dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh, dua lembaga ini bekerja sama untuk melakukan pemetaan partisipatif dan juga perencanaan yang berbasis gampong. Sungguh disadari bahwa apa yang akan dan telah dikerjakan dengan pemetaan dan perencanaan gampong bukan hal yang baru dan juga banyak dilakukan dibeberapa tempat oleh lembaga lain. Dari informasi yang diperoleh, beberapa lembaga juga melakukan hal sama, tentunya dengan metode dan pendekatan yang bervariasi, seperti Yayasan Puter, Yayasan Pugar, YIPD, Uplink/UPC, JKMA dan lembaga-lembaga lain. Dengan semangat adanya sinergi dan proses belajar bersama, maka pada awalnya dilakukan diskusi secara intensif dengan Yayasan Puter, untuk mengoptimalkan fungsi pokja ini di Aceh. Bentuk kerja bersama dengan Oleh : KASMITA WIDODO Pokja PEMETAAN PARTISIPATIF & PERENCANAAN GAMPONG fokus pada proses pemetaan partisipatif dan perencanaan gampong sertapendampinganimplementasinya. Hingga saat ini, JKPP dan YRBI telah melakukanpemetaanpada9gampong dan perencanaan pada 1 gampong. Lokasi kegiatan dapat dilihat pada tabeldiatas.YayasanPutermelakukan pemetaan dan perencanaan gampong di Gampong Lamsenia, dan sedang menginisiasi di Gampong Meunasah Bak’u, keduanya di Kec.Leupung. Program Bersama Program kerja Pokja adalah; 1. Pelatihan; pemetaan partisipatif, perencanaan gampong, Sistem Informasi Geografis (SIG). 2. Pemetaan dan perencanaan gampong bersama masyarakat 3. Asistensi teknis lembaga keuangan masyarakat pasca perencanaan gampong 4. Sharing data dan informasi Program Pokja ini akan didorong menjadi layanan bagi gampong dan pihak-pihak yang memerlukan, yang secara bersama dikelola melalui mekanisme sharing sumberdaya manusia dan dana. Inisiatif ini memangbagiankecildariprosesbesar yang sedang terjadi dalam program rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh, karena begitu banyak lembaga dan pihak-pihak yang bekerja di Aceh. Dari putaran yang kecil ini diharapkan dapat mendorong sebuah proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang senantiasa mengedepankan kepentingan sosial dan kelembagaan masyarakat gampong, disamping tetap mewujudkan kebutuhan-kebutuhan infrastruktur gampong. Kontak : M. Irwan & Sulaeman Daud Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) Jl. Elang No.20 Ateuk Pahlawan - Banda Aceh Telp. 0651-22212, 0651-635157 No. Gampong Mukim/Kecamatan Pemetaan Perencanaan 1. Ruyung Krueng Raya/Mesjid Raya Sudah Belum 2. Payakameng Krueng Raya/Mesjid Raya Sudah Belum 3. Beurandeh Krueng Raya/Mesjid Raya Sudah Sudah 4. Meunasah Keude Krueng Raya/Mesjid Raya Sudah Belum 5. Meunasah Mon Krueng Raya/Mesjid Raya Sudah Belum 6. Meunasah Kulam Krueng Raya/Mesjid Raya Sudah Belum 7. Lambadeuk Lampageu/Peukan Bada Sudah Belum 8. Lambaro Neujid Lampageu/Peukan Bada Sudah Belum 9. Lampageu Lampageu/Peukan Bada Sudah Belum Lokasi pemetaan dan perencanaan gampong oleh JKPP & YRBI Masyarakat mendirikan rumah darurat di Lambaro Neujid, Peukan Bada (dok. JKPP)

×