Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasiDr. Zar Rdj
urgensi penerapan konsep the right man on the right place (orang yang benar ada ditempat yang benar) merupakan salah satu tujuan mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tentu wajib hukumnya berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan filosofi “The Right Man on The Right Place/Job” yaitu mendudukan PNS yang tepat pada tempatnya atau jabatan yang tepat pula. Karena menempatkan PNS sesuai kompetensi yang dimiliknya akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Program penataan organisasi dalam lingkup instansi pemerintah, termasuk penempatan PNS dalam jabatan struktural pada esensinya merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ‘good govermance’ dan ‘clean government’ di suatu pemerintahan, yang bertumpu pada reformasi organisasi, sumber daya manusia dan manajemen birokrasi.
addtional ref:
http://pusbangasn.bkn.go.id/potret-the-right-man-on-the-right-place-dalam-sorotan/
Kota Cerdas sering dimaknai hanya sekedar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola kolaboratif sebagai bagian dari indikator kota cerdas (indikator tata kelola/governance) mendorong agar masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan kota cerdas
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasiDr. Zar Rdj
urgensi penerapan konsep the right man on the right place (orang yang benar ada ditempat yang benar) merupakan salah satu tujuan mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tentu wajib hukumnya berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan filosofi “The Right Man on The Right Place/Job” yaitu mendudukan PNS yang tepat pada tempatnya atau jabatan yang tepat pula. Karena menempatkan PNS sesuai kompetensi yang dimiliknya akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Program penataan organisasi dalam lingkup instansi pemerintah, termasuk penempatan PNS dalam jabatan struktural pada esensinya merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ‘good govermance’ dan ‘clean government’ di suatu pemerintahan, yang bertumpu pada reformasi organisasi, sumber daya manusia dan manajemen birokrasi.
addtional ref:
http://pusbangasn.bkn.go.id/potret-the-right-man-on-the-right-place-dalam-sorotan/
Kota Cerdas sering dimaknai hanya sekedar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengabaikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola kolaboratif sebagai bagian dari indikator kota cerdas (indikator tata kelola/governance) mendorong agar masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan kota cerdas
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
28 ps-2014 bantuan pembangunan rps dan rehabilitasi gedung smk program sed-tvet
1.
2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i
3. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) DAN
REHABILITASI GEDUNG SMK SED-TVET
TAHUN 2013
1.
KODE JUKNIS
:
28-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
3.
TUJUAN
:
BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK
SISWA (RPS) DAN REHABILITASI GEDUNG
SMK SED-TVET.
a. Mendukung program peningkatan mutu
SMK;
b. Menambah Ruang Praktik Siswa di SMK
untuk mendukung pencapaian kompetensi
peserta didik dan pendidik;
c. Melaksanakan Rehabilitasi Gedung SMK
SED-TVET;
d. Meningkatkan penampilan (perwajahan)
fisik bangunan SMK SED-TVET.
4.
SASARAN
:
1 Paket untuk 11 SMK SED-TVET.
5.
NILAI BANTUAN
:
6.
PEMANFAATAN
DANA
:
Total
dana
untuk
11
SMK
senilai
Rp.5.127.000.000,00 (lima Milyar seratus dua
puluh tujuh juta rupiah). Nilai bantuan untuk
setiap SMK disesuaikan usulan.
a. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS),
utilitas ruang beserta selasarnya;
b. Rehabillitasi gedung SMK SED-TVET dan
utilitasnya;
c. Pengadaan Perabot;
d. Perencanaan,
Pengawasan,
dan
Pengelolaan Administrasi.
7
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
menjadi sasaran Program SED-TVET;
c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan
SMK.
ii
4. 8
PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
:
a. Merupakan SMK sasaran Program SEDTVET;
b. Ditetapkan
sebagai
calon
penerima
bantuan oleh Direktorat PSMK;
c. Telah
menyampaikan
laporan
hasil
pekerjaan tahun sebelumnya
d. Mengajukan usulan rencana pembangunan
yang
disetujui
oleh
Kepala
Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
e. Tersedia lahan sendiri (Lahan SMK Negeri
milik Pemerintah Daerah)/bidang yang
akan dibanguan RPS (96 m2 + selasar 24
m2);
f. Menyampaikan data analisis kebutuhan
Pembangunan RPS (butuh-ada-kurang)
dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET;
g. Memiliki site plan terkini;
h. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening
atas nama pribadi) yang masih aktif;
i. Menyampaikan SK pengangkatan Kepala
SMK;
j. Untuk Rehabilitasi dilengkapi dengan
analisis tingkat kerusakan yang dikeluarkan
oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat;
k. Menyampaikan Surat Kesanggupan untuk
melakukan serah terima aset kepada
Direktorat Pembinaan SMK dan Direktorat
Pembinaan SMK menyerahkan ke Dinas
Pendidikan sesuai peraturan perundangan,
dan mencatatkan barang yang diperoleh
ke dalam buku inventaris sekolah;
l. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/ Kota untuk:
1) Melakukan pencatatan serah terima
aset hasil
Bantuan Ruang Praktik
Siswa
(RPS)
SMK
(bermaterai
Rp.6000);
2) Menerima serah terima aset
hasil
Bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS)
dari Direktorat Pembinaan SMK.
iii
5. 9
JADUAL KEGIATAN
:
NO
KEGIATAN
1.
Penerimaan
Laporan
Penerimaan Usulan
2.
3.
4.
5.
WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Januari
s.d. Pebruari
7.
8.
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima Bantuan
Bimbingan Teknis
dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
9.
Waktu Pelaksanaan
10.
Supervisi
Pelaksanaan
Juni s.d. Agustus
11.
Laporan Akhir
Paling lambat 30
hari kalender
setelah pekerjaan
selesai
6.
s.d. Pebruari
s.d. Maret
s.d. Maret
s.d. April
s.d. April
Paling lambat 14
hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah
180 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan
situasi dan kondisi.
10.
LAYANAN
INFORMASI
:
Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lantai 13
Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021-5725467, 57900439;
E-mail : sedtvet_program@ditpsmk.net
Website : www.ditpsmk.net
iv
6. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM ...................................................................... ii
DAFTAR ISI ....................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................. 1
B. Tujuan ........................................................................................ 1
C. Dasar Hukum dan Kebijakan ......................................................... 1
D. Sasaran ....................................................................................... 3
E. Hasil yang Diharapkan .................................................................. 3
F. Nilai Bantuan ............................................................................... 3
G. Karakteristik Program Bantuan ..................................................... 3
H. Jadual Kegiatan ........................................................................... 4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ..................... 5
A. Organisasi ................................................................................... 5
B. Tugas dan Tanggungjawab........................................................... 5
1. Direktorat Pembinaan SMK ...................................................... 5
2. Dinas Pendidikan Provinsi ........................................................ 6
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ............................................ 6
4. SMK SED-TVET ....................................................................... 7
5. Komite Sekolah ....................................................................... 8
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA............................... 9
A. Persyaratan Penerima ................................................................. 9
B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan .... 9
C. Bimbingan Teknis....................................................................... 10
D. Mekanisme Penyaluran Dana ...................................................... 11
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA .............................................................................................. 12
A. Ketentuan Penggunaan Dana ...................................................... 12
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ..................................... 12
BAB V PELAPORAN.......................................................................... 13
BAB VI PENUTUP ............................................................................ 16
LAMPIRAN ...................................................................................... 17
v
7. BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Salah satu strategi peningkatan akses dan pemerataan serta
peningkatan mutu pendidikan SMK adalah penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan
dimaksud.
Penyediaan sarana dan prasarana dengan menambah Ruang Praktik
Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung pada SMK SED-TVET untuk
mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik sehingga
mampu bersaing di dunia kerja dan dunia industri.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka memenuhi
kebutuhan ruang praktik pada SMK SED-TVET, Direktorat Pembinaan
SMK pada tahun 2013 melalui dana APBN menyediakan program
Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi
Gedung untuk SMK sasaran SED-TVET.
Untuk itu diharapkan rencana program bantuan tersebut akan dapat
direalisasikan, sehingga dapat bermanfaat bagi tercapainya layanan
yang optimal bagi SMK yang dapat dirasakan oleh masyarakat
khususnya peserta didik.
B.
Tujuan
1. Mendukung program peningkatan mutu SMK;
2. Menambah Ruang Praktik Siswa di SMK untuk mendukung
pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik;
3. Melaksanakan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET;
4. Meningkatkan penampilan (perwajahan) fisik bangunan SMK SEDTVET.
C.
Dasar Hukum Dan Kebijakan
Dasar hukum pemberian Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa
(RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET, dilandasi peraturan
perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;
1
8. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa
Konsultansi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
16. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
17. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku
Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.1/KP/2013
tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan
SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun anggaran
2014;
2
9. 18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 5 Desember 2013 dan revisinya;
19. Loan Agreement and Separate Agreement No. 2007 66 071 tanggal
15 Desember 2011;
20. Implementation Agreement for Technical cooperation Projects
between Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH and Ministry of Education and culture, 17 February
2011.
D.
Sasaran
Sasaran Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan/ atau
Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET melalui APBN 2014 adalah sebanyak
1 paket untuk 11 SMK SED-TVET.
E.
Hasil Yang Diharapkan
Terbangunnya Ruang Praktik Siswa (RPS) dan/atau terrehabilitasinya
gedung SMK pada 11 SMK SED-TVET.
F.
Total Nilai Bantuan
Total Nilai bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan/ atau
Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET Tahun anggaran 2013 adalah Rp.
5.127.000.000,00 (lima milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah).
G.
Karakteristik Program Bantuan
1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden RI
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya;
2. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, menganut azas dan
prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance);
3. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan
melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta
dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun
keuangan.
3
10. H.
Jadual Kegiatan
No
1.
2.
3.
4.
5.
KEGIATAN
7.
8.
Penerimaan Laporan
Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK Penerima
Bantuan
Bimbingan Teknis dan
MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
9.
Waktu Pelaksanaan
10.
11.
WAKTU PELAKSANAAN (2014)
Supervisi Pelaksanaan
Laporan Akhir
6.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
Januari
Pebruari
Pebruari
Maret
Maret
s.d. April
s.d. April
Paling lambat 14 hari kalender
sejak dana diterima di rekening
Sekolah
180 hari kalender sejak dana
diterima di rekening Sekolah
Juni s.d. Agustus 2014
Paling lambat 30 hari kalender
setelah pekerjaan selesai
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
4
11. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggungjawab di dalam pelaksanaan bantuan
Pembangunan Ruang Praktik Siswa dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET
dapat diuraikan sebagai berikut:
A. ORGANISASI
Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Ruang Praktik
Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET akan melibatkan
unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. SMK SED-TVET;
5. Komite Sekolah.
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dokumen yang berkaitan dengan
bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan
Rebbilitasi Gedung SMK SED-TVET;
b. Melaksanakan sosialisasi program bantuan;
c. Melakukan Evaluasi dan verifikasi calon penerima dana bantuan;
d. Menetapkan SMK penerima dana bantuan;
e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
f. Mengatur tata cara penyaluran dana;
g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Kegiatan (sampling);
h. Menerima laporan hasil pelaksanaan bantuan Ruang Praktik
Siswa (RPS) dan Rehabiitasi Gedung SMK SED-TVET;
i. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
5
12. 2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyampaikan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan ke institusi SMK sasaran program SEDTVET;
b. Menerima tembusan surat/rekap usulan bantuan pembangunan
Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SEDTVET
dari
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota
atau
Bupati/Walikota;
c. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
d. Bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota melaksanakan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program
bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan
Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET sesuai dengan ketentuan;
e. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan
pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Rehabilitasi Gedung
SMK SED-TVET;
f. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling);
g. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan
pelaksanaan program.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Menghimpun usulan kebutuhan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan
Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET;
b. Mengusulkan calon penerima bantuan pembangunan Ruang
Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET ke
Direktorat Pembinaan SMK;
c. Menerima tembusan SK penetapan Calon Penerima Bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
d. Mengevaluasi dan menyetujui proposal bantuan pembangunan
Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SEDTVET yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SEDTVET;
e. Menjadi saksi dalam penandatanganan Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan antara SMK dengan Direktorat Pembinaan
SMK;
f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan program bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa
(RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET sesuai dengan
ketentuan;
g. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan;
6
13. h. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan
Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SEDTVET;
i. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Ruang
Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET.
4. SMK SED-TVET
a. Menginformasikan/menyampaikan analisa kebutuhan (butuh-adakurang/ lebih) Ruang Praktik Siswa (RPS) dan/atau Rehabilitasi
Gedung SMK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
b. SMK SED-TVET yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan
Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan/atau Rebahibilitasi
Gedung SMK SED-TVET berkewajiban:
1) Menyusun proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik
Siswa (RPS) dan/atau Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET
yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima
bantuan yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
2) Membentuk Tim Pembangunan, Tim Perencana & Pengawas
Ruang Praktik Siswa (RPS).
c. SMK SED-TVET yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan
pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan/atau Rehabilitasi
Gedung berkewajiban:
1) Menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan dengan
Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Program dan
Evaluasi;
2) Menandatangani Pakta Integritas;
3) Menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
4) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap
persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Ruang Praktik Siswa (RPS) dan/atau Rehabilitasi Gedung SMK
(administrasi, fisik, dan keuangan) sesuai dengan peraturan
perundangan;
5) Melaksanakan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)
sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7
14. 6) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan
Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SEDTVET kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan mengacu
kepada
Pedoman
Penyusunan
Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan;
7) Melakukan serah terima aset kepada Direktorat Pembinaan
SMK dan Direktorat Pembinaan SMK menyerahkan ke Dinas
Pendidikan sesuai peraturan perundangan, dan mencatatkan
barang yang diperoleh ke dalam buku inventaris sekolah.
5. Komite Sekolah
Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk
keterlaksanaan program/kegiatan.
8
15. BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI, DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima
1. Merupakan SMK sasaran Program SED-TVET;
2. Ditetapkan sebagai calon penerima bantuan oleh Direktorat PSMK;
3. Telah menyampaikan laporan hasil pekerjaan tahun sebelumnya
4. Mengajukan usulan rencana pembangunan yang disetujui oleh
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
5. Tersedia lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah
Daerah)/bidang yang akan dibanguan RPS (96 m2 + selasar 24 m2);
6. Menyampaikan data analisis kebutuhan Pembangunan RPS (butuhada-kurang) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET;
7. Memiliki site plan terkini;
8. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening atas nama pribadi) yang
masih aktif;
9. Menyampaikan SK pengangkatan Kepala SMK.
10. Untuk Rehabilitasi dilengkapi dengan analisis tingkat kerusakan yang
dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya atau SMK Jurusan Bangunan
yang memiliki guru yang bersertifikat Keahlian Konstruksi.
11. Menyampaikan Surat Kesanggupan untuk melakukan serah terima
aset kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Direktorat Pembinaan
SMK menyerahkan ke Dinas Pendidikan sesuai peraturan
perundangan, dan mencatatkan barang yang diperoleh ke dalam
buku inventaris sekolah.
12. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota untuk:
a) Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Ruang
Praktik Siswa (RPS) SMK (bermaterai Rp.6000).
b) Menerima serah terima aset hasil Bantuan Ruang Praktik Siswa
(RPS) dari Direktorat Pembinaan SMK.
B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan
adalah sebagai berikut :
1. Kepala Sekolah membuat dan menyampaikan usulan bantuan
pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan/atau Rehabilitasi
Gedung SMK SED-TVET berdasarkan analisis kebutuhan dari sekolah
ke alamat dibawah ini:
9
16. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Program dan Evaluasi
Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 13
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit
Program dan Evaluasi menerima usulan bantuan pembangunan
Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET
yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan evaluasi usulan dan verifikasi
data dan/atau verifikasi lokasi;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK SED-TVET sebagai
calon penerima bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS)
dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET;
5. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan
Teknis SMK calon penerima bantuan pembangunan Ruang Praktik
Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET ke Dinas
pendidikan Kabupaten/Kota;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneruskan Undangan Bimbingan
Teknis SMK calon penerima bantuan pembangunan Ruang Praktik
Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung tersebut kepada SMK SEDTVET yang berada di wilayah binaannya.
7. Bagi SMK SED-TVET yang ditetapkan sebagai calon penerima
bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi
Gedung wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan
dalam bentuk proposal yang dilengkapi dengan dokumen
persyaratan penerima bantuan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK SED-TVET sebagai
penerima bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan
Rehabilitasi Gedung dengan surat keputusan setelah dinyatakan
memenuhi persyaratan;
9. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani
Surat Perjanjian pemberian bantuan.
C. Bimbingan Teknis
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
Kegiatan bimbingan teknis meliputi:
1. Penjelasan materi pokok, yaitu :
a) Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK;
10
17. b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik
Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET;
Pedoman Perancangan dan Pemodelan/ Konsep Tata Letak
Bangunan/Ruang (site plan);
Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
keuangan.
Pemeriksaan kelengkapan dokumen/ persyaratan sebagai calon
penerima bantuan;
Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
Penandatanganan Pakta Integritas;
Penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
D. Mekanisme Penyaluran Dana
1. Dana bantuan tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a) Pejabat Pembuat Komitmen Subdit, Direktorat Pembinaan SMK
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara
Pengeluaran dengan melampirkan:
1) Surat Keputusan penetapatan SMK penerima bantuan tahun
2014 yang diterbitan oleh ppk dan disahkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) satker Direktorat Pembinaan SMK
2) Naskah perjanjian kerjasama/Kontrak antara Direktorat
Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur.
3) Daftar dan rekapitulasi penerima bantuan tahun 2014;
b) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM
(PPSPM), Direktorat Pembinaan SMK, menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM)
c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D).
d) Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening
Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian
Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga
Penyalur.
e) Bank Penyalur akan meneruskan Dana Bantuan ke Sekolah
Penerima Bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga
penyalur dan lembaga penyelur menerima Surat Perinta
Penyaluran (SPPN) dari Pejabat Pembuat Komitmen.
11
18. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana
1. Dana bantuan digunakan untuk Pembangunan Ruang Praktik Siswa
(RPS), dengan ukuran ruang minimal 96 m2, selasar 24 m2 atau
menyesuaikan dengan kondisi ukuran bangunan yang telah ada
dengan peruntukkan:
a. Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan selasarnya serta
utilitas;
b. Pengadaan perabot (jika mencukupi);
c. Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Administrasi.
2. Dana bantuan digunakan untuk Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET
dan utilitasnya;
3. Mengacu kepada Harga Satuan Bangunan (HSB) per-m2 yang
direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau
Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing;
4. Apabila terjadi perubahan pekerjaan/perpindahan lokasi sebelum
proses pekerjaan dilaksanakan Kepala SMK harus mengajukan usulan
perubahan dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
kepada Direktur Pembinaan SMK;
5. Penerima bantuan wajib menyelesaikan pelaksanaan pembangunan
Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET
sampai dapat difungsikan untuk kegiatan pembelajaran.
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
1. Setiap
penggunaan
dana
bantuan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi
dan keuangan;
2. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program
bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi
Gedung SMK SED-TVET secara fisik, administrasi dan keuangan
kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada Pedoman
penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan;
3. Dana bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan
Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET yang diterima harus selesai
dipertanggungjawabkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari
kalender terhitung sejak dana diterima di rekening sekolah;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan,
maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
12
19. BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan
Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET, harus dapat memberikan data dan
informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan pembangunan
Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET dari awal
pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai.
Laporan terdiri dari:
Jenis Laporan :
1. Apabila pelaksanaan pekerjaan melalui swakelola, laporan dibuat sebagai
berikut :
A. Laporan awal
Laporan awal meliputi:
1) Surat pernyataan bahwa dana telah diterima di rekening SMK,
dengan dilampiri rekening koran;
2) Jadual pelaksanaan
B. Laporan Akhir (100%) dengan melampirkan dokumen sebagai
berikut:
1. Narasi hasil pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik Siswa
(RPS) dan/atau Rehabiitasi Gedung SMK SED-TVET;
2. Realisasi penggunaan dana pusat maupun pendamping (jika
ada), dilampiri bukti pengeluaran, meliputi:
a. Kas Umum;
b. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
c. Rekap Penggunaan Dana:
1. Biaya Konstruksi (upah dan bahan);
2. Biaya Perencanaan, pengawasan dan administrasi
pengelolaan.
d. Rekap Penerimaan dan Penyetoran Pajak.
3. Dokumen teknis pembangunan antara lain:
a. Jadual pelaksanaan pekerjaan;
b. Gambar rencana bangunan terdiri dari :
1) Tata letak bangunan (Site Plan);
2) Denah, Tampak, Potongan Bangunan;
3) Gambar Detail Pondasi;
4) Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof;
5) Gambar Detail Kuda-Kuda;
6) Gambar Detail Pintu dan Jendela;
13
20. 4.
5.
6.
7.
7) Gambar Rencana Plafon;
8) Gambar Rencana Lantai;
9) Gambar Instalasi Penerangan dan pembuangan air
kotor;
Laporan mingguan kemajuan pekerjaan 0% s.d 100%;
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% ditandatangani Ketua
Tim Pembangunan, Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Kepala
SMK dan Kepala Dinas Pendidikan;
Foto-foto kemajuan fisik bangunan untuk prestasi pekerjaan 0%
- 100% (cetak foto berwarna/bukan di print);
Berita acara serah terima aset sesuai peraturan perundangan.
2. Apabila pelaksanaan pekerjaan melalui Penyedia Jasa
A. Laporan awal
Laporan awal meliputi:
1. Surat pernyataan bahwa dana masuk ke rekening, dengan
dilampiri rekening koran;
2. Jadual pelaksanaan
B. Laporan akhir 100% memuat:
1. Narasi Hasil Pelaksanaan Persiapan Pembangunan Ruang Praktik
Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET;
2. Jadwal pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi;
3. Kontrak pengadaan Jasa Konstruksi;
4. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan atau Kurva S;
5. Site plan;
6. Gambar
Denah
serta
perubahan-perubahannya
yang
ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Tim Perencana dan
Pengawas;
7. Laporan kemajuan pekerjaan per mingguan 0 % s.d 100 % yang
ditandatangani oleh Tim Perencana dan Pengawas dan
kontraktor, diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
8. Foto-foto berwarna dokumentasi hasil pekerjaan fisik bangunan;
9. Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 100% yang
ditandatangani oleh Kontraktor, Tim Perencana dan Pengawas,
dan Konsultan Pengawas diketahui oleh Kepala Sekolah dan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
10. Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari Kontraktor Kepada
Kepala Sekolah;
11. Berita acara serah terima aset sesuai peraturan perundangan
12. Seluruh dokumen pengadaan disimpan secara baik oleh Kepala
Sekolah untuk keperluan pemeriksaan.
14
21. Laporan disusun oleh Kepala Sekolah dibantu oleh Tim Pembangunan Ruang
Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET serta Tim
Perencana dan Pengawas disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Program
dan Evaluasi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
Laporan dibuat rangkap 5 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi,
dengan rincian:
1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) copy untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) copy untuk Dinas Pendidikan Propinsi; dan
4. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan
dengan alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Program dan Evaluasi
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725467, 5725477;
E-mail : sedtvet_program@ditpsmk.net
Website : www.ditpsmk.net
15
22. BAB VI
PENUTUP
Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK penerima
bantuan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET
dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya melalui program
yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan SMK tahun 2013.
Setiap SMK program SED-TVET yang akan mendapatkan bantuan ini harus
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung
yang dianggap penting agar dilampirkan pada usulan.
Diharapkan pula semua pihak yang ikut berperan program ini baik langsung
maupun tidak langsung terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis
program bantuan sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam
pelaksanaan program, dengan demikian dari kesalahan prosedur selama
pelaksanaan dapat dihindarkan.
Program bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi
Gedung SMK SED-TVET ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat
dalam proses pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi
Gedung SMK SED-TVET konsisten terhadap peraturan perundangan termasuk
penerapan Juknis ini.
Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan Tim
Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SEDTVET serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan
Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET. Dengan
demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program bantuan Pembangunan
Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET.
Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan
Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SEDTVET, Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa, dan Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SEDTVET yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK.
16
25. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL
1. Bagian Depan, meliputi :
•
Halaman Sampul
•
Halaman Identitas Sekolah;
•
Halaman Persetujuan;
•
Halaman Kata Pengantar;
•
Halaman Daftar Isi;
2. Bagian Isi, meliputi :
Bab I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan dan Sasaran
Bab II KOMPETENSI KEAHLIAN DAN DATA SISWA
A. Kompetensi Keahlian yang dibuka
B. Kompetensi Keahlian yang akan dikembangkan
C. Data siswa dan Data Penerimaan siswa
Bab III PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA
A. Kebutuhan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi
Gedung SMK SED-TVET
B. Rencana pemenuhan Ruang Kelas
C. Ketersediaan dan status kepemilikan lahan
Bab IV PENDANAAN
Rencana pembiayaan pengadaan Ruang Kelas Baru secara
keseluruhan serta sumber pembiayaannya
BAB V PENUTUP
19
26. LAMPIRAN
1. SK Pengangkatan Kepala Sekolah;
2. Foto copy Ijin Operasional/ Ijin Pendirian Sekolah;
3. SK Tim Perencana dan Pengawas;
4. SK Tim Pembangunan;
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
6. Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah;
7. Data Siswa pertingkat/ Rombongan Belajar;
8. Data Proyeksi Siswa 3 tahun ke depan;
9. Fotokopi bukti kepemilikan lahan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/
Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan
Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/ adat atas tanah;
10. Data analisis kebutuhan Ruang Praktik Siswa (RPS) (butuh-adakurang) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET;
11. Site plan atau sketsa;
12. Gambar rencana bangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan
Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET;
• Tata letak bangunan (Site Plan);
• Denah, Tampak, Potongan Bangunan;
• Gambar Detail Pondasi;
• Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof;
• Gambar Detail Kuda-Kuda;
• Gambar Detail Pintu dan Jendela;
• Gambar Rencana Plafon;
• Gambar Rencana Lantai;
• Gambar Instalasi Penerangan dan pembuangan air kotor;
13. Fotokopi Rekening Sekolah (bukan rekening atas nama pribadi);
14. Foto (berwarna) calon lokasi Ruang Praktik Siswa (RPS) dan
Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET dicetak foto (bukan diprint).
20
27. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . .
SMK ...................................
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
Nom or : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS)
dan REHABILITASI GEDUNG SMK SED-TVET
KEPALA SMK . . . . . . . .
Menimbang
: bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan
program bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa
(RPS), perlu dibentuk Tim Pembangunan Ruang
Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta
perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84
Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah
dalam
rangka
percepatan
pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;
21
28. 7. Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor
45/PRT/M/2007
tentang
Pedoman
Teknis
Pembangunan Bangunan Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40
tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah
Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERTAMA
: Membentuk Tim Pembangunan Ruang Praktik Siswa
(RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET, seperti
nama-nama terlampir.
KEDUA
: Tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Ruang
Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SEDTVET seperti tertuang dalam Juknis antara lain sebagai
berikut :
1. Membuat program kerja pelaksanaan, yang berisi :
a. Jadual dan urutan pekerjaan;
b. Menyiapkan/ mengadakan peralatan penunjang
dan bahan dengan memperhatikan standar
kualitas.
2. Membantu sekolah dalam hal :
a. Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Ruang
Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung
SMK SED-TVET antara lain kepala tukang,
tukang, dan pekerja;
b. Pembelian/ Pengadaan bahan bangunan dan alat
penunjang, dilengkapi dengan bukti-bukti
kuitansi pembayaran;
c. Menyusun
laporan
hasil
pelaksanaan
pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan
Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET dilengkapi
dengan
realisasi
pertanggungjawaban
penggunaan dana bantuan (antara lain :
rekapitulasi penggunaan dana dan pajak) dan
teknis (antara lain: gambar site plan, gambar
kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB))
dilengkapi foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan
22
29. pembangunan sesuai dengan Petunjuk Teknis
Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan oleh
Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut
disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK
yang disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan
Provinsi.
KETIGA
:
Tim Pembangunan SMK bertanggungjawab kepada
kepala SMK ......................
KEEMPAT
:
Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum
kedua dibebankan pada SMK .......................
KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika
dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di
Pada tanggal :
Kepala SMK..............
................
NIP.
Tembusan :
1. Direktur Pembinaan SMK;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . .
3. Yang bersangkutan.
23
:
30. Lampiran
Nomor
Tanggal
: Surat Keputusan Kepala SMK.......
: ..........
:..........
Tim Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi
Gedung SMK SED-TVET . . . . . . .
NO
1.
2.
3.
4.
5.
NAMA
………………
………………
………………
………………
………………
UNSUR
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Masyarakat
Masyarakat
Ditetapkan di
Tanggal
JABATAN
DALAM TIM
Ketua Tim
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
:...........
:...........
Kepala SMK........................
.....................
NIP. . . . . . . . . . . .
24
31. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . .
SMK ...................................
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA SMK .............................
Nom or : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PEMBENTUKAN TIM PERENCANA DAN PENGAWAS
PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA (RPS) DAN REHABILITASI
GEDUNG SMK SED-TVET
KEPALA SMK . . . . . . . . :
Menimbang
: 1.
Bahwa dengan akan dibangunnya Ruang Praktik
Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SEDTVET untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). . .
. . . . Tahun Pelajaran 2014;
2. Bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan
pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan
Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET perlu dibentuk
Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan
Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi
Gedung SMK SED-TVET;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
25
32. 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84
Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah
dalam
rangka
percepatan
pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor
45/PRT/M/2007
tentang
Pedoman
Teknis
Pembangunan Bangunan Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40
tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERTAMA
:
KEDUA
:
Membentuk
Tim
Perencana
dan
Pengawas
pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan
Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET, seperti namanama terlampir;
Tim Perencana dan Pengawas pembangunan Ruang
Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SEDTVET mempunyai tugas:
1. Tahap Perencanaan
a. Melakukan pendataan kondisi lahan dan
bangunan yang ada;
b. Membuat gambar rencana bangunan harus
sesuai dengan konstruksi tahan gempa yang
terdiri dari :
1) Tata letak bangunan (Site Plan);
2) Denah, Tampak, Potongan Bangunan;
3) Gambar Detail Pondasi;
4) Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof;
5) Gambar Detail Kuda-Kuda;
6) Gambar Detail Pintu dan Jendela;
7) Gambar Rencana Plafon;
8) Gambar Rencana Lantai;
9) Gambar Instalasi Penerangan dan
pembuangan air kotor;
26
33. c.
Melakukan survei harga satuan bahan dan
upah;
d. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan
(kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan upah
kerja);
e. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa
(RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK SEDTVET;
f. Membuat Jadual pelaksanaan pekerjaan.
2. Tahap Pengawasan
a. Membantu Tim Pembangunan Ruang Praktik
Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK
SED-TVET mengarahkan dan membimbing
secara periodik kepada pelaksana selama
pekerjaan berlangsung;
b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas
bahan yang diterima dilokasi;
c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi
kemajuan pekerjaan pembangunan;
d. Membantu Tim Pembangunan Ruang Praktik
Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK
SED-TVET dalam pelaksanaan pembangunan
yang terdiri:
• Jadual pelaksanaan;
• Laporan kemajuan pekerjaan (laporan
mingguan);
• Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%
dilampiri
dengan
laporan
kemajuan
pekerjaan (100%);
• Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari
Tim Pembangunan kepada Kepala Sekolah
dan dilengkapi dengan foto dokumentasi
yang menunjukkan kondisi 0% sampai
dengan 100%.
KETIGA
:
Tim Perencana dan Pengawas bertanggungjawab
kepada kepala SMK ......................
KEEMPAT
:
Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum
kedua dibebankan pada SMK .......................
27
34. KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika
dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di
Pada tanggal :
:
Kepala SMK . . . . . . . . . . .
..............
Tembusan:
NIP. . . . . . . . . . ..
1. Direktur Pembinaan SMK;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . .
3. Yang bersangkutan
28
35. Lampiran
Nomor
Tanggal
: Surat Keputusan Kepala SMK ......
: ..........
: ..........
Tim Perencana dan Pengawas
Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung
SMK SED-TVET SMK . . . . . . .
NO
NAMA
UNSUR
SPESIALISASI
1.
2.
3.
4.
5.
.................
.................
.................
.................
.................
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
Teknik Arsitektur/ Teknik Sipil*
Teknik Sipil/ Bangunan*
Mekanikal/ Elektrikal*
Drafter/Juru Gambar*
Pengawas Bangunan *
(Teknik Arsitektur/ Teknik Sipil/
Bangunan)
* pilih salah satu
Ditetapkan di
Tanggal
:...........
:...........
Kepala SMK . . . . . . . . . .
.....................
NIP. . . . . . . . . . . .
29
JABATAN
Ketua Tim
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
36. KOP SURAT SEKOLAH
SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Alamat
:………………………………
:………………………………
:………………………………
:………………………………
………………………………
Provinsi………………………
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Sehubungan dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan…………………………………
Nomor: ………………. Tanggal………… sebesar Rp…………………… (………………………….),
saya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan bantuan yang kami laporkan
baik dari segi fisik, administrasi, maupun keuangan dan segala akibat yang timbul di
kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.
Demikian surat keterangan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,…………………………………..
Kepala SMK…………………………….
Materai 6000
…………………………………………….
NIP………………………
30
37. KOP SURAT SEKOLAH
KOP SURAT SEKOLAH
PAKTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini :
SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Nama
:………………………………
NIP
:………………………………
Jabatan
:………………………………
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Alamat
:………………………………
………………………………
Nama
:………………………………
Provinsi…………………..
NIP
:………………………………
Jabatan
:………………………………
Menyatakan sebagai berikut :
Alamat 1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan
:………………………………
………………………………
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak
Propinsi………………………
melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung
Menyatakanberupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai
dengan sesungguhnya bahwa:
dengan ketentuan;
Sehubungan
Surat
Perjanjian
Kerjasama
3. Bersikap dengan
transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam
Bantuan…………………………………Nomor:
……………….Tanggal……………. sebesar
melaksanakan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan
Rp……………………(………………………….), saya bertanggung Perjanjian;
Rehabilitasi Gedung SMK SED-TVET sesuai Surat jawab atas kebenaran
pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari (conflict of administrasi, maupun
4. Menghindari pertentangan kepentingan segi fisik, interest) dalam
keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi
pelaksanaan tugas;
tanggungjawab kami.
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Demikian surat keterangan tanggung jawab penyimpangan integritas didapat
6. Akan menyampaikan informasi mutlak ini kami buat agar
digunakan sebagaimana mestinya.
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya;
Jakarta,…………………………………..
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
Kepala SMK…………………………….
konsekuensinya.
Jakarta,.....................
Materai 6000
Pembuat Pernyataan,
Materai 6000
…………………………………………….
NIP………………………………………..
…………………………………
NIP. …………………………
31