Peraturan Pemerintah ini menaikkan gaji pokok anggota TNI sejak 1 Januari 2015 untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dokumen ini mengubah lampiran PP 28/2001 tentang peraturan gaji TNI dengan menetapkan kenaikan gaji pokok di setiap pangkat.
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...Pemdes Seboro Sadang
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...Pemdes Seboro Sadang
PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
JUKOPS DAK FISIK BKKBN 2022 adalah Juknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik BKKBN yang terdiri dari pengadaan produk-produk seperti :
01. Obgyn Bed JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
02. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
03. Kie Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
04. Iud Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
05. Implant Removal Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
06. BKB Kit Stunting JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
07. Genre Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
08. Lansia Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022
09. Sarana PLKB JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2021
10. PPKBD/ Sub-PPKBD JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2021
11. UPPKS Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2021
12. Stunting Kit JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2021
13. Kit Siap Nikah Anti Stunting Jukops DAK BKKBN 2022
Untuk pemesanan produk, brosur dan daftar harga produk-produk JUKOPS DAK Fisik BKKBN 2022 pengadaan di kabupaten, kota dan provinsi di daerah, silahkan menghubungi :
PT. DUMEDPOWER INDONESIA
Produsen & Distributor Resmi
Alamat :
HOTEL BOEGIS (1st Floor)
Jl. Kramat IV No.02, Kwitang, Senen
Jakarta Pusat 10420)
Marketing : Mr. Elfian Effendi
Mobile HP (WhatsApp) : 081315904286 - 082125526000
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR PER/219/M.PAN/7 /2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA
Produk dak sub-bidang kb tahun anggaran 2022 BKKBN produksi PT. DUMEDPOWER INDONESIA sebagai perusahaan Produsen sekaligus Distributor Resmi Nasional di seluruh Nusantara yang berlokasi di Jakarta, menyediakan karya briliant produk-produk yang prima seperti :
01. Obgyn Bed BKKBN 2022
02. Kie Kit KKB BKKBN 2022
03. Sarana Kerja PLKB BKKBN 2022
04. Sarana Kerja PPKBD/SUb-PPKBD BKKBN 2022
05. Iud Kit BKKBN 2022
06. Implant Removal Kit BKKBN 2022
07. BKB Kit Stunting BKKBN 2022
08. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi BKKBN 2022
09. Genre Kit BKKBN 2022
10. Lansia Kit BKKBN 2022
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting BKKBN 2022
Siap membantu rekanan-rekanan di daerah mulai dari Kabupaten, Kota sampai Provinsi untuk memberikan Surat Dukungan Pengadaan Lelang Tender LPSE maupun Pengadaan Langsung.
Untuk pemesanan barang, brosur dan daftar harga jual nama-nama produk Juknis DAK BKKBN 2021 silahkan menghubungi :
Kontak Person : Tn. Elfian Effendi
HP (WhatsApp) : 081315904286 / 082125526000
Email : dumedpower@gmail.com
Website :
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
http://alkesexpo.com/
https://jualkursirodajakarta.blogspotdotcom/
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. SALINAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil
guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional
Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Tentara
Nasional Indonesia;
b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara
Nasional Indonesia perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara
Nasional Indonesia;
Mengingat . . .
2. - 2 -
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26
Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang
berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang
Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3006);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 109);
6. Peraturan . . .
3. - 3 -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5120);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA.
Pasal I
1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4093) yang telah beberapa
kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
c. Nomor . . .
4. - 4 -
c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);
d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
e. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
f. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
g. Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 25);
h. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
i. Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 58); dan
j. Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 109),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
5. - 5 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA HAMONANGAN LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 124
6. LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
a b c d e f a b c d e f a b c a b c d e f g
BRIGADIR
JENDERAL MAYOR LETNAN
M PRAJURIT PRAJURIT PRAJURIT M SERSAN SERSAN SERSAN SERSAN PEMBANTU PEMBANTU M LETNAN LETNAN M LETNAN LAKS. JENDERAL JENDERAL JENDERAL
K DUA SATU KEPALA KOPRAL KOPRAL KOPRAL K DUA SATU KEPALA MAYOR LETNAN LETNAN K DUA SATU KAPTEN K MAYOR KOLONEL KOLONEL PERTAMA LAKS.MUDA LAKS.MADYA LAKSAMANA
G KELASI KELASI KELASI DUA SATU KEPALA G DUA SATU G G MARS. MARS.MUDA MARS.MADYA MARSEKAL
DUA SATU KEPALA PERTAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0 1.565.200 1.614.100 1.664.600 1.716.600 1.770.300 1.825.600
1
2 1.614.500 1.665.000 1.717.100 1.770.700 1.826.100 1.883.200
3
4 1.665.500 1.717.500 1.771.200 1.826.600 1.883.700 1.942.600 0 2.003.300 2.065.900 2.130.500 2.197.100 2.265.800 2.336.600
5 1
6 1.718.000 1.771.700 1.827.100 1.884.200 1.943.100 2.003.800 2 2.066.500 2.131.000 2.197.700 2.266.400 2.337.200 2.410.300
7 3
8 1.772.100 1.827.500 1.884.700 1.943.600 2.004.300 2.067.000 4 2.131.600 2.198.200 2.267.000 2.337.800 2.410.900 2.486.300
9 5 0 2.604.400 2.685.800 2.769.800 0 2.856.400 2.945.700 3.037.700 3.132.700 3.230.600
10 1.828.000 1.885.200 1.944.100 2.004.900 2.067.500 2.132.200 6 2.198.800 2.267.600 2.338.400 2.411.500 2.486.900 2.564.700 1 2.644.800 1
11 7 2 2.770.500 2.857.100 2 2.946.400 3.038.500 3.133.500 3.231.500 3.332.500
12 1.885.700 1.944.600 2.005.400 2.068.100 2.132.700 2.199.400 8 2.268.200 2.339.100 2.412.200 2.487.600 2.565.300 2.645.500 3 2.728.200 3
13 9 4 2.857.900 2.947.200 4 3.039.300 3.134.300 3.232.300 3.333.400 3.437.600
14 1.945.100 2.005.900 2.068.600 2.133.300 2.200.000 2.268.800 10 2.339.700 2.412.800 2.488.200 2.566.000 2.646.200 2.729.000 5 2.814.300 5
15 11 6 2.948.000 3.040.100 6 3.135.200 3.233.200 3.334.200 3.438.500 3.546.000
16 2.006.500 2.069.200 2.133.900 2.200.600 2.269.400 2.340.300 12 2.413.500 2.488.900 2.566.700 2.646.900 2.729.700 2.815.000 7 2.903.000 7
17 13 8 3.040.900 3.136.000 8 3.234.000 3.335.100 3.439.400 3.546.900 3.657.800
18 2.069.700 2.134.400 2.201.100 2.270.000 2.340.900 2.414.100 14 2.489.600 2.567.400 2.647.600 2.730.400 2.815.700 2.903.800 9 2.994.500 9
19 15 10 3.136.800 3.234.900 10 3.336.000 3.440.300 3.547.800 3.658.700 3.773.100
20 2.135.000 2.201.700 2.270.600 2.341.500 2.414.700 2.490.200 16 2.568.100 2.648.300 2.731.100 2.816.500 2.904.500 2.995.300 11 3.089.000 11
21 17 12 3.235.700 3.336.900 12 3.441.200 3.548.800 3.659.700 3.774.100 3.892.100
22 2.202.300 2.271.200 2.342.100 2.415.400 2.490.900 2.568.700 18 2.649.000 2.731.800 2.817.200 2.905.300 2.996.100 3.089.800 13 3.186.400 13
23 19 14 3.337.800 3.442.100 14 3.549.700 3.660.700 3.775.100 3.893.100 4.014.800
24 2.271.800 2.342.800 2.416.000 2.491.500 2.569.400 2.649.700 20 2.732.600 2.818.000 2.906.100 2.996.900 3.090.600 3.187.200 15 3.286.800 15
25 21 16 3.443.000 3.550.600 16 3.661.600 3.776.100 3.894.100 4.015.900 4.141.400
26 2.343.400 2.416.600 2.492.200 2.570.100 2.650.400 2.733.300 22 2.818.700 2.906.800 2.997.700 3.091.400 3.188.000 3.287.700 17 3.390.500 17
27 23 18 3.551.600 3.662.600 18 3.777.100 3.895.200 4.016.900 4.142.500 4.272.000
28 2.417.300 2.492.800 2.570.800 2.651.100 2.734.000 2.819.500 24 2.907.600 2.998.500 3.092.200 3.188.900 3.288.600 3.391.400 19 3.497.400 19
25 20 3.663.600 3.778.100 20 3.896.200 4.018.000 4.143.600 4.273.100 4.406.700
26 2.999.300 3.093.000 3.189.700 3.289.400 3.392.300 3.498.300 21 3.607.700 21
27 22 3.779.100 3.897.200 22 4.019.100 4.144.700 4.274.200 4.407.900 4.545.600
28 3.093.900 3.190.600 3.290.300 3.393.200 3.499.200 3.608.600 23 3.721.400 23
29 24 3.898.300 4.020.100 24 4.145.800 4.275.400 4.409.000 4.546.800 4.689.000 4.835.600 4.986.700
30 3.191.400 3.291.200 3.394.100 3.500.200 3.609.600 3.722.400 25 3.838.800 25
31 26 4.021.200 4.146.900 26 4.276.500 4.410.200 4.548.000 4.690.200 4.836.800 4.988.000 5.144.000
32 3.292.000 3.395.000 3.501.100 3.610.500 3.723.400 3.839.800 27 3.959.800 27
28 4.148.000 4.277.600 28 4.411.400 4.549.300 4.691.500 4.838.100 4.989.400 5.145.300 5.306.200
29 4.084.700 29
30 4.278.800 4.412.500 30 4.550.500 4.692.700 4.839.400 4.990.700 5.146.700 5.307.600 5.473.500
31 4.213.500 31
32 4.413.700 4.551.700 32 4.693.900 4.840.700 4.992.000 5.148.000 5.309.000 5.474.900 5.646.100
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
TAMTAMA
ttd.
BINTARA
GOLONGAN III
PERWIRA PERTAMA
GOLONGAN IV
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA
DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
GOLONGAN I
PERWIRA MENENGAH PERWIRA TINGGI
GOLONGAN II