Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut memberikan deskripsi mengenai program bantuan pemasaran tamatan SMK tahun 2014 yang bertujuan untuk mempertemukan tamatan SMK dengan dunia usaha dan meningkatkan daya serap mereka.
2) Program ini akan diberikan kepada delapan SMK berdasarkan kriteria tertentu dan akan digunakan untuk kegiatan pemasaran tamatan.
3) Dokumen ini juga menjelaskan organisasi, tug
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan peralatan praktik siswa SMK tahun 2014, yang bertujuan untuk membantu pemenuhan peralatan praktik di SMK dan meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik siswa. Program ini menargetkan 700 paket bantuan senilai Rp103,973 miliar yang akan didistribusikan kepada SMK berdasarkan persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan peralatan praktik siswa SMK tahun 2014, yang bertujuan untuk membantu pemenuhan peralatan praktik di SMK dan meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik siswa. Program ini menargetkan 700 paket bantuan senilai Rp103,973 miliar yang akan didistribusikan kepada SMK berdasarkan persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan.
Petunjuk Teknis ini memberikan panduan pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang praktik perhotelan di 100 SMK pada tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dan mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik. Dokumen ini menjelaskan organisasi, mekanisme pelaksanaan, persyaratan, dan pertanggungjawaban program bantuan tersebut.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan modul interaktif e-pembelajaran yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan SMK untuk 128 paket keahlian SMK. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modul interaktif, meningkatkan kompetensi guru dan siswa, serta mendukung pembelajaran mandiri. Nilai bantuan per paket adalah Rp. 29 juta yang digunakan untuk penyusunan modul interaktif.
27 ps-2014 bantuan kerjasama pengembangan pendidikan kejuruan indonesia-negar...Winarto Winartoap
Program bantuan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama pendidikan antara Indonesia dan negara-negara Asia melalui pelatihan guru kejuruan negara Asia di SMK Indonesia. Program ini akan memberikan dana Rp70 juta kepada 12 SMK untuk menyelenggarakan pelatihan guru Asia pada tahun 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan block grant penyediaan peralatan, bahan, dan kelengkapan untuk pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional tahun 2014 yang mencakup tujuan, sasaran, nilai bantuan, organisasi, mekanisme, dan pertanggungjawaban program.
Program bantuan pengembangan SMK rujukan bertujuan untuk meningkatkan akses, ketersediaan, dan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengembangkan beberapa SMK menjadi SMK rujukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan infrastruktur sekolah. Program ini akan mendanai pembangunan/rehabilitasi gedung, laboratorium, perabot, dan sarana prasarana di 108 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMK pada tahun 2014, mencakup tujuan, sasaran, besaran dana, mekanisme pelaksanaan, dan peran terkait dalam program tersebut."
26 ps-2014 bantuan smk dalam rangka pemberdayaan masyarakatWinarto Winartoap
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan SMK dalam rangka pemberdayaan masyarakat tahun 2014. Tujuan program antara lain untuk meningkatkan kepekaan SMK terhadap masyarakat dan memberdayakan sumber daya SMK guna membantu kompetensi masyarakat. Program ini diarahkan kepada 50 SMK dengan nilai Rp. 85 juta per paket untuk kegiatan seperti pelatihan produksi dan pelayanan.
Bantuan pengembangan SMK-RSBI tahun 2012 bertujuan untuk mendukung peningkatan pembelajaran berbahasa Inggris, kewirausahaan, dan kerja sama antara SMK dengan dunia usaha/industri. Bantuan sebesar Rp50-100 juta diberikan kepada 300 SMK berprestasi untuk pengadaan peralatan pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan kegiatan jejaring.
Bantuan rehabilitasi gedung SMK tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan kejuruan dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan gedung SMK yang membutuhkan rehabilitasi. Program ini menargetkan 60 paket rehabilitasi gedung SMK senilai Rp3 miliar untuk mendukung pencapaian Pendidikan Menengah Universal.
Dokumen tersebut membahas tentang program bantuan pembelajaran kewirausahaan di SMK pada tahun 2014, mencakup tujuan, dasar hukum, sasaran, nilai bantuan, organisasi pelaksana, dan mekanisme pelaksanaan program.
Program bantuan pengembangan SMK rujukan bertujuan untuk meningkatkan akses, ketersediaan, dan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengembangkan beberapa SMK menjadi SMK rujukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan infrastruktur sekolah. Program ini akan mendanai pembangunan/rehabilitasi gedung, laboratorium, perabot, dan sarana prasarana di 108 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Petunjuk Teknis ini memberikan panduan pelaksanaan program bantuan pembangunan ruang praktik perhotelan di 100 SMK pada tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dan mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik. Dokumen ini menjelaskan organisasi, mekanisme pelaksanaan, persyaratan, dan pertanggungjawaban program bantuan tersebut.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan modul interaktif e-pembelajaran yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan SMK untuk 128 paket keahlian SMK. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modul interaktif, meningkatkan kompetensi guru dan siswa, serta mendukung pembelajaran mandiri. Nilai bantuan per paket adalah Rp. 29 juta yang digunakan untuk penyusunan modul interaktif.
27 ps-2014 bantuan kerjasama pengembangan pendidikan kejuruan indonesia-negar...Winarto Winartoap
Program bantuan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama pendidikan antara Indonesia dan negara-negara Asia melalui pelatihan guru kejuruan negara Asia di SMK Indonesia. Program ini akan memberikan dana Rp70 juta kepada 12 SMK untuk menyelenggarakan pelatihan guru Asia pada tahun 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan block grant penyediaan peralatan, bahan, dan kelengkapan untuk pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional tahun 2014 yang mencakup tujuan, sasaran, nilai bantuan, organisasi, mekanisme, dan pertanggungjawaban program.
Program bantuan pengembangan SMK rujukan bertujuan untuk meningkatkan akses, ketersediaan, dan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengembangkan beberapa SMK menjadi SMK rujukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan infrastruktur sekolah. Program ini akan mendanai pembangunan/rehabilitasi gedung, laboratorium, perabot, dan sarana prasarana di 108 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMK pada tahun 2014, mencakup tujuan, sasaran, besaran dana, mekanisme pelaksanaan, dan peran terkait dalam program tersebut."
26 ps-2014 bantuan smk dalam rangka pemberdayaan masyarakatWinarto Winartoap
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan SMK dalam rangka pemberdayaan masyarakat tahun 2014. Tujuan program antara lain untuk meningkatkan kepekaan SMK terhadap masyarakat dan memberdayakan sumber daya SMK guna membantu kompetensi masyarakat. Program ini diarahkan kepada 50 SMK dengan nilai Rp. 85 juta per paket untuk kegiatan seperti pelatihan produksi dan pelayanan.
Bantuan pengembangan SMK-RSBI tahun 2012 bertujuan untuk mendukung peningkatan pembelajaran berbahasa Inggris, kewirausahaan, dan kerja sama antara SMK dengan dunia usaha/industri. Bantuan sebesar Rp50-100 juta diberikan kepada 300 SMK berprestasi untuk pengadaan peralatan pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan kegiatan jejaring.
Bantuan rehabilitasi gedung SMK tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan kejuruan dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan gedung SMK yang membutuhkan rehabilitasi. Program ini menargetkan 60 paket rehabilitasi gedung SMK senilai Rp3 miliar untuk mendukung pencapaian Pendidikan Menengah Universal.
Dokumen tersebut membahas tentang program bantuan pembelajaran kewirausahaan di SMK pada tahun 2014, mencakup tujuan, dasar hukum, sasaran, nilai bantuan, organisasi pelaksana, dan mekanisme pelaksanaan program.
Program bantuan pengembangan SMK rujukan bertujuan untuk meningkatkan akses, ketersediaan, dan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengembangkan beberapa SMK menjadi SMK rujukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan infrastruktur sekolah. Program ini akan mendanai pembangunan/rehabilitasi gedung, laboratorium, perabot, dan sarana prasarana di 108 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia.
04 ps-2014 bantuan beasiswa program keahlian khususWinarto Winartoap
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan beasiswa untuk siswa SMK program keahlian khusus tahun 2014. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah siswa pada program keahlian khusus tertentu serta melestarikan budaya, dengan memberikan bantuan beasiswa sebesar Rp1 juta per siswa. Petunjuk ini mengatur mekanisme pengajuan usulan, penetapan penerima, dan pen
Bantuan pembangunan kolam praktik perikanan disediakan untuk 20 SMK untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan kejuruan di bidang perikanan. Program senilai Rp1,2 miliar ini bertujuan menyediakan sarana praktik bagi siswa dan meningkatkan kompetensi pendidik. Dana akan digunakan untuk pembangunan kolam dan peralatan pendukungnya.
Dokumen ini membahas program beasiswa siswa miskin dan pertanian di SMK tahun 2014. Tujuannya adalah memberi peluang pendidikan bagi siswa miskin dan memberi motivasi bagi siswa SMK program pertanian. Persyaratannya meliputi sekolah dan siswa yang memenuhi kriteria. Mekanisme pelaksanaannya mencakup seleksi, penetapan penerima, penyaluran dana, dan pelaporan.
Dokumen ini membahas tentang pedoman pelaksanaan program bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren untuk mendukung pencapaian pendidikan menengah universal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan kejuruan di SMK berbasis komunitas serta mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan."
Dokumen ini membahas tentang pedoman pelaksanaan program bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren untuk mendukung pencapaian pendidikan menengah universal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses, ketersediaan, dan kualitas pendidikan di SMK berbasis komunitas serta mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan."
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di SMK. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan terkait implementasi Kurikulum 2013 di lapangan serta membantu mengatasi kendala dalam pelaksanaannya. Program ini diarahkan kepada 870 SMK sasaran dan masing-masing akan mendapat bantuan sebesar Rp75 juta.
Peraturan Pemerintah ini mengatur kenaikan gaji pokok PNS sebesar rata-rata 10%. PP ini merupakan perubahan ketujuh belas atas PP 7/1977 tentang gaji PNS. Kenaikan gaji ini berlaku sejak 1 Januari 2015.
Peraturan Pemerintah ini menaikkan gaji pokok anggota TNI sejak 1 Januari 2015 untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dokumen ini mengubah lampiran PP 28/2001 tentang peraturan gaji TNI dengan menetapkan kenaikan gaji pokok di setiap pangkat.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kenaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya sejalan dengan kenaikan gaji pokok PNS. Pensiun pokok disesuaikan dan ditingkatkan 4% bagi yang pensiun sebelum 2001.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Pemerintah tentang penetapan pensiun pokok untuk purnawirawan, janda/duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan orang tua anggota TNI. Peraturan ini menetapkan kenaikan pensiun pokok dan tunjangan sejak 1 Januari 2015 sesuai dengan kenaikan gaji pokok anggota TNI.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan penyesuaian pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 1 Januari 2015 seiring dengan kenaikan gaji pokok anggota Kepolisian. Peraturan ini juga mengatur tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang mengalami penurunan penghasilan akibat
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas tahun 2015 kepada PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan prestasi mereka. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2015.
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaWinarto Winartoap
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi khusus untuk ahli cagar budaya yang terdiri atas 14 unit kompetensi mulai dari memimpin riset hingga menyiapkan nominasi warisan budaya dunia. Standar ini bertujuan untuk mengukur kemampuan minimal ahli cagar budaya dalam melaksanakan tugasnya.
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerWinarto Winartoap
Keputusan Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor 017/H/EP/2015 menetapkan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional berbasis komputer tahun 2015, dengan lampiran keputusan tersebut. Keputusan ini mengatur pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer untuk tahun 2015.
Peraturan ini menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk penyelenggaraan ujian sekolah pada SD, MI, SDLB, dan program Paket A/ULA tahun pelajaran 2014/2015. POS ini mencakup tahapan-tahapan penyelenggaraan ujian mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil ujian. Tujuannya adalah untuk memastikan proses penyelenggaraan ujian berjalan sesuai standar dan kaidah yang berlaku.
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi soal untuk ujian pendidikan kesetaraan pada program Paket B/Wustha setara jenjang SMP/MTs dan program Paket C setara jenjang SMA/MA tahun pelajaran 2014/2015. Kisi-kisi tersebut mencakup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta indikator-indikator untuk mengukur kompetensi peserta didik.
Kisi-kisi soal teori kejuruan untuk kompetensi keahlian Perbankan Syariah meliputi 16 standar kompetensi yang mencakup kemampuan-kemampuan seperti menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah, mengelola proses pembiayaan, mengelola transaksi dana syariah, mengelola administrasi zakat dan infaq, menyusun laporan keuangan bank, dan lain-lain. Soal-soal akan menguji pemahaman siswa terhad
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi soal teori untuk ujian nasional sekolah menengah kejuruan kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Terdapat 36 standar kompetensi lulusan yang akan diuji meliputi pengetahuan tentang prinsip administrasi perkantoran, fungsi pekerjaan kantor, komunikasi, pelayanan pelanggan, penampilan, lingkungan kerja, pengadaan peralatan kantor, penggandaan dokumen, surat menyurat
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal
25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan
dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan,
keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah
bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan
menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK
dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan
Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan
menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i
3. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMASARAN TAMATAN SMK (JOB M ATCHI NG )
TAHUN 2014
1.
KODE PROGRAM
:
05-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
BANTUAN PEMASARAN TAMATAN SMK
(JOB MATCHING)
3.
TUJUAN
:
4.
SASARAN
:
a. Mempertemukan tamatan SMK dengan
dunia usaha/industri yang memerlukan
tenaga kerja tingkat menengah;
b. Memberi peluang saling berinteraksi antara
tamatan
SMK
untuk
menawarkan
kompetensi yang dimiliki kepada dunia
usaha/industri yang memerlukan tenaga
kerja;
c. Meningkatkan hubungan kerjasama SMK
dengan dunia usaha/industri;
d. Meningkatkan wawasan Tamatan SMK
tentang peluang-peluang kerja di dunia
usaha/ industri;
e. Meningkatkan daya serap tamatan SMK
memasuki lapangan kerja.
8 SMK
5.
NILAI BANTUAN
:
Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima
juta rupiah) per SMK.
6.
PEMANFAATAN
DANA
:
Dana bantuan digunakan untuk pembiayaan
kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemasaran
Tamatan SMK yang meliputi:
a. Persiapan Kegiatan
b. Pelaksanaan Kegiatan
c. Pelaporan
7.
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
:
a.
b.
c.
Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan;
Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan
SMK;
ii
4. 8.
PERSYARATAN
PENERIMA
:
a. SMK yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi;
b. Diprioritaskan kepada SMK yang dapat
menyelenggarakan Pemasaran Tamatan
(Job Matching) di SMK;
c. Diprioritaskan SMK yang memiliki Bursa
Kerja Khusus;
d. Memiliki jejaring kerja operasional dalam
bidang bursa kerja lingkup provinsi dengan
SMK
lain,
Disnakertrans,
dunia
usaha/industri yang bergerak di sektor
usaha jasa dan industri;
e. Diutamakan yang dapat menghadirkan 40
perusahaan yang memerlukan tamatan
SMK untuk mengisi formasi-formasi posisi
jabatan yang tersedia;
f. Diutamakan dapat menghadirkan 1.000
tamatan SMK pencari kerja;
g. Menyampaikan Proposal Penyelenggaraan
Kegiatan
dan
Rencana
Penggunaan
Anggaran yang disetujui oleh Dinas
Pendidikan Provinsi, setelah ditunjuk oleh
sekolah
Direktorat
PSMK
sebagai
penyelenggara job matching;
h. Memilki Rekening Sekolah (bukan rekening
atas nama pribadi/yayasan);
i. Menyampaikan
fotocopy
Surat
Pengangkatan Kepala SMK.
iii
5. 9.
JADUAL KEGIATAN
:
No.
Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
(2014)
1
Usulan nama
SMK dari Dinas
Pendidikan
Provinsi
Mei
2
Penetapan SMK
Penerima
Bantuan
Mei
3
Penerimaan
proposal
Juni-Juli
4
Evaluasi
Proposal
Agustus
5
Bimtek,
MoU,
penyaluran dana
September
6
Pelaksanaan
Kegiatan
OktoberNovember
7
Pelaporan
Desember
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan
situasi dan kondisi.
10.
LAYANAN
INFORMASI
:
Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kemdikbud, Gedung E, Lantai 12
Jl. Jenderal Sudirman – Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021 – 5725477, 5725469
Website : www.ditpsmk.net
iv
6. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................... i
DESKRIPSI ...........................................................................................ii
DAFTAR ISI .......................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................... 1
B. Tujuan .............................................................................................. 2
C. Dasar Hukum dan Kebijakan ............................................................... 2
D. Sasaran ............................................................................................. 3
E. Hasil yang Diharapkan ........................................................................ 3
F. Nilai Bantuan ..................................................................................... 3
G. Karakteristik Program Bantuan .......................................................... 4
H. Jadwal Kegiatan................................................................................. 4
BAB II ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 5
A. Organisasi ......................................................................................... 5
B. Tugas dan Tanggungjawab ................................................................. 5
1. Direktorat Pembinaan SMK ............................................................. 5
2. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................... 5
3. Dinas Pendidikan Kab/Kota ............................................................. 6
4. SMK Penyelenggara ....................................................................... 6
5. Komite Sekolah .............................................................................. 7
6. Dunia Usaha/Industri ..................................................................... 7
7. SMK Pengirim Tamatan .................................................................. 7
8. Disnakertrans ................................................................................ 7
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA................................. 8
A. Persyaratan Penerima Bantuan .......................................................... 8
B. Mekanisme Pengajuan Usulan ............................................................. 8
C. Mekanisme Penyaluran Dana .............................................................. 9
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA ................................................................................................. 10
A. Ketentuan Penggunaan Dana ............................................................ 10
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ............................................ 11
BAB V PELAPORAN ............................................................................ 12
BAB VI PENUTUP .............................................................................. 14
LAMPIRAN ........................................................................................ 15
v
7. BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh BBC World Service di 23 negara
menyimpulkan bahwa pengangguran adalah kekhawatiran terbesar di
dunia saat ini. Badan Pusat Statistik dalam laporan bulan Mei 2012
menyatakan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia mencapai 6,32
persen atau 7,61 juta orang, dimana jumlah pengganguran tersebut
didominasi oleh penduduk dengan latar belakang pendidikan Sekolah
Menengah Atas sebesar 10,34 persen dan Sekolah Menengah Kejuruan
sebesar 9,51 persen.
Disisi lain pertumbuhan indutri/usaha di 5 sektor ekonomi, khususnya
pertumbuhan di bidang subsektor Industri Pengolahan rata-rata
menunjukkan peningkatan melampaui target yang telah ditetapkan,
yaitu dari target pertumbuhan akhir tahun 4,65% telah terealisasi
4,91% pada triwulan II tahun 2010.
Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, SMK yang bertugas
mempersiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk memasuki pasar
kerja/mandiri yang pada kenyataannya pada saat ini belum sepenuhnya
dipahami oleh dunia usaha/industri, baik yang menyangkut
bidang/program keahlian maupun proses pendidikan yang telah
dilaluinya dalam membentuk kemampuan/kompetensi tamatan SMK,
disisi lain tantangan yang dihadapi pada jenjang pasar kerja tingkat
menengah ini adalah persaingan ketat antara tamatan SMK, SMA dan
SDM luar negeri yang masuk ke Indonesia.
Dalam upaya meningkatkan pemahaman dunia usaha/industri terhadap
kemampuan/kompetensi yang dimilki oleh tamatan SMK yang sesuai
jenis pekerjaan/posisi jabatan yang tersedia di dunia usaha/industri,
serta untuk pencapaian target persentase lulusan SMK yang bekerja
pada tahun kelulusan.
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan memandang perlu memberikan Dana Bantuan Pemasaran
Tamatan SMK kepada SMK yang dapat menyelenggarakan kegiatan
rintisan penyelenggaraan Pemasaran Tamatan SMK sebagai wahana
mediator yang menjembatani antara Pencari Kerja tamatan SMK dengan
Penyedia lapangan kerja tingkat menengah.
1
8. B.
Tujuan
1. Mempertemukan tamatan SMK dengan dunia usaha/industri yang
memerlukan tenaga kerja tingkat menengah;
2. Memberi peluang saling berinteraksi antara tamatan SMK untuk
menawarkan kompetensi yang dimiliki kepada dunia usaha/industri
yang memerlukan tenaga kerja;
3. Meningkatkan
hubungan
kerjasama
SMK
dengan
dunia
usaha/industri;
4. Meningkatkan wawasan Tamatan SMK tentang peluang-peluang
kerja di dunia usaha/ industri;
5. Meningkatkan daya serap tamatan SMK memasuki lapangan kerja.
C.
Dasar Hukum dan Kebijakan
Pemberian Bantuan Pemasaran Tamatan (Job Matching) SMK dilandasi
ketentuan perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan
perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya;
8. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah tahun
2011-2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 tahun 2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
2
9. 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
15. Keputusan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31
Desember
2013
tentang
Pengangkatan
Pejabat
Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan
SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun anggaran
2014;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 5 Desember 2013.
D.
Sasaran
Sasaran bantuan program adalah 8 SMK.
E.
Hasil yang Diharapkan
1. Dunia usaha/industri menerima data kompetensi Tamatan SMK
sesuai dengan yang dibutuhkan;
2. Terjalinnya interaksi komunikasi tamatan SMK dengan dunia usaha/
industri, baik tahap awal dan tahap-tahap selanjutnya dalam proses
rekrutmen;
3. Meningkatnya hubungan kerjasama SMK dengan dunia usaha/
industri untuk masa yang akan datang;
4. Diperolehnya masukan dari dunia usaha/industri tentang kelebihan
dan kekurangan tamatan SMK;
5. Meningkatnya keterserapan tamatan SMK oleh dunia usaha/industri.
F.
Nilai Bantuan
Nilai bantuan adalah sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh
lima juta rupiah) per SMK.
3
10. G.
Karakteristik Program Bantuan
Dana Bantuan Pemasaran Tamatan SMK (Job Matching) merupakan
bantuan yang diberikan untuk menyelenggarakan Pemasaran Tamatan
SMK tingkat Provinsi.
1. Pelaksanaan kegiatan Pemasaran Tamatan SMK berlangsung selama
2 hari;
2. Bantuan ini harus dilaksanakan dengan mekanisme swakelola sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
H.
Jadual Kegiatan
No.
Waktu Pelaksanaan
(2014)
Kegiatan
1
Usulan nama SMK dari Dinas
Pendidikan Provinsi
Mei
2
Penetapan SMK Penerima Bantuan
Mei
3
Penerimaan proposal
Juni-Juli
4
Evaluasi Proposal
Agustus
5
Bimtek, MoU, penyaluran dana
September
6
Pelaksanaan Kegiatan
Oktober-November
7
Pelaporan
Desember
Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
4
11. BAB II
ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB
A. Organisasi
Pelaksanaan Bantuan Pemasaran Tamatan SMK melibatkan unsur-unsur
sebagai berikut :
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Dunia Usaha/Industri;
5. SMK Penyelenggara;
6. Komite Sekolah;
7. SMK Pengirim Tamatan;
8. Disnakertrans.
B. Tugas dan Tanggungjawab
Setiap unsur yang terlibat dalam pengembangan Bantuan Pemasaran
Tamatan SMK sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan
tanggungjawab/peran sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan petunjuk teknis pemberian bantuan;
b. Mensosialisasikan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
c. Menetapkan SMK penerima bantuan berdasarkan usulan dari
Dinas Pendidikan Provinsi;
d. Melakukan evaluasi/klarifikasi kelayakan proposal yang disusun
oleh SMK calon penerima bantuan;
e. Melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemasaran
Tamatan SMK kepada SMK penerima bantuan;
f. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama pemberian bantuan
dengan SMK penerima;
g. Memproses pencairan dana bantuan;
h. Melakukan supervisi kegiatan penyelenggaraan Pemasaran
Tamatan SMK;
i. Melaksanakan montoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada
Pendidikan Kabupaten/Kota, SMK dan Institusi terkait;
5
Dinas
12. b. Mengusulkan SMK calon penyelenggara kegiatan Pemasaran
Tamatan SMK;
c. Memfasilitasi SMK dengan institusi lingkup provinsi yang terkait
dalam penyelenggaraan pemasaran tamatan SMK;
d. Melaksanakan montoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada SMK dan
Institusi terkait;
b. Melakukan bimbingan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan;
c. Melakukan pendampingan kepada SMK selama proses
penyelenggraan Pemasaran Tamatan SMK;
d. Mengesahkan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemasaran
Tamatan SMK yang disusun oleh SMK penerima bantuan.
4. SMK Penyelenggara
a. Menyusun proposal dan RAB pemanfaatan dana bantuan
Pemasaran Tamatan SMK;
b. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan
Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan dan Peningkatan
Layanan Pendidikan SMK;
c. Menerima dana bantuan pemasaran tamatan SMK dari
Direktorat Pembinaan SMK melalui rekening SMK;
d. Membentuk Panitia Pelaksana Pemasaran Tamatan SMK;
e. Mengkoordinasikan keikutsertaan SMK, dunia usaha/industri dan
tamatan SMK dalam kegiatan pemasaran tamatan SMK;
f. Mensosialisasikan Program Pemasaran Tamatan kepada SMK
dan tamatan SMK lingkup provinsi;
g. Melaksanakan koordinasi pemasaran tamatan SMK dengan
institusi terkait;
h. Menyelenggarakan pemasaran tamatan di lingkungan sekolah
sendiri;
i. Bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, pelaksanaan dan
pasca pelaksanaan pemasaran tamatan SMK;
j. Membuat laporan pelaksanaan Bantuan Pemasaran Tamatan
SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui/disahkan
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan tembusan ke Dinas
Pendidikan Provinsi.
6
13. 5. Komite Sekolah
a. Memberikan saran dan masukan pelaksanaan job matching;
b. Membantu dalam mencari industri yang akan terlibat
pelaksanaan job matching.
c. Membantu dalam mensosialisasikan pelaksanaan job matching.
6. Dunia Usaha/Industri
a. Mengikuti dan berpartisipasi pada kegiatan pemasaran tamatan
SMK;
b. Menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh SMK
Penyelenggara.
7. SMK Pengirim Tamatan
a. Mensosialisasikan/menginformasikan kepada tamatan dan siswa
SMK tentang kegiatan pemasaran tamatan SMK;
b. Mendata dan mengirimkan daftar tamatan SMK kepada SMK
Penyelenggara.
8. Disnakertrans
a. Memberikan informasi terkait dengan ketenagakerjaan tingkat
menengah;
b. Membantu
menjembatani
kesediaan
kehadiran
dunia
usaha/industri mengikuti kegiatan Pemasaran Tamatan SMK;
c. Membantu memfasilitasi kepentingan dunia usaha/ industri dan
SMK dalam proses penyelenggaraan pemasaran tamatan SMK.
7
14. BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN
TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima Bantuan
1. SMK yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Diprioritaskan kepada SMK yang dapat menyelenggarakan
Pemasaran Tamatan (Job Matching) di SMK;
3. Diprioritaskan SMK yang memiliki Bursa Kerja Khusus;
4. Memiliki jejaring kerja operasional dalam bidang bursa kerja lingkup
provinsi dengan SMK lain, Disnakertrans, dunia usaha/industri yang
bergerak di sektor usaha jasa dan industri;
5. Diutamakan yang dapat menghadirkan 40 perusahaan yang
memerlukan tamatan SMK untuk mengisi formasi-formasi posisi
jabatan yang tersedia;
6. Diutamakan dapat menghadirkan 1.000 tamatan SMK pencari kerja;
7. Menyampaikan Proposal Penyelenggaraan Kegiatan dan Rencana
Penggunaan Anggaran yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi,
setelah ditunjuk oleh Direktorat PSMK sebagai sekolah
penyelenggara job matching;
8. Memilki Rekening Sekolah (bukan rekening atas nama
pribadi/yayasan);
9. Menyampaikan fotocopy Surat Pengangkatan Kepala SMK.
B. Penentuan SMK Penerima dan Pengajuan Usulan
Mekanisme pengajuan usulan dana Bantuan Pemasaran Tamatan SMK
sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan SMK calon penyelenggara job
matching ke Direktorat Pembinaan SMK;
2. Direktorat Pembinaan SMK mengevaluasi usulan dari Dinas
Pendidikan Provinsi dan menetapkan SMK calon penyelenggara;
3. SMK yang sudah ditetapkan sebagai SMK penyelenggara membuat
proposal dan disetujui Dinas Pendidikan Provinsi untuk dikirimkan
kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik
Komplek Kemdikbud Gedung E lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
8
15. 4.
5.
6.
Direktorat PSMK melakukan evaluasi proposal yang diusulkan;
Direktorat PSMK melakukan bimbingan teknis;
Direktorat PSMK memproses penyaluran dana Bantuan Pemasaran
Tamatan SMK sesuai dengan prosedur yang berlaku.
C. Mekanisme Penyaluran Dana
1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan
melampirkan:
1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang
diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat
Pembinaan SMK;
2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK
dengan lembaga penyalur;
3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014.
b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM
Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening
Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam
Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan
Lembaga Penyalur;
e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah
penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga
penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah
Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
9
16. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana
Penggunaan dana bantuan Pemasaran Tamatan SMK antara lain
dimanfaatkan untuk pembiayaan:
1. Persiapan
a. Inventarisasi dunia usaha/industri
b. Sosialisasi pemasaran tamatan ke SMK
c. Koordinasi dengan institusi yang terkait (dunia usaha/industri,
Disnakertrans, SMK lain, dan lain-lain);
d. Promosi (leaflet/brosur/spanduk/baliho/umbul-umbul/iklan media
cetak/ elektronik);
e. Pembuatan
dan
penggandaan
format-format
dokumen
administrasi pelaksanaan kegiatan;
f. Dan lain-lain pembiayaan yang mendukung persiapan.
2. Pelaksanaan
a. Sewa sarana prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan;
b. Sewa stand/partisi/panggung;
c. Konsumsi untuk petugas stand/dunia usaha/Industri, undangan,
peserta entertainmen, panitia;
d. Honor dan transportasi untuk tamu dan narasumber;
e. Pengadaan bahan dan alat penunjang kegiatan;
f. Pengamanan penyelenggaraan;
g. Dokumentasi dan publikasi;
h. Penggandaan, ATK dan komunikasi;
i. Honor/transport panitia;
j. Dan lain-lain pembiayaan yang terkait pelaksanaan kegiatan
pemasaran tamatan SMK.
3. Pelaporan
a. Pelaporan pelaksanaan dan analisa hasil job matching;
b. Laporan pemanfaatan dana
10
17. B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pengelolaan dana bantuan yang dilaksanakan secara swakelola harus
dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan ketentuan antara
lain:
1. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus didukung dengan
bukti yang sah, disertai tandatangan persetujuan dari pihak-pihak
yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu (di atas
Rp.1.000.000) harus diberi materai yang cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa
yang dibayar, tanggal dan nomor bukti;
4. Realisasi fisik barang dan jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil
dari nilai uang yang dikeluarkan;
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam buku penerimaan dan pengeluaran;
6. Setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang
dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi;
7. Setiap akhir bulan buku penerimaan dan pengeluaran tersebut,
dihitung saldonya dicocokkan dengan saldo fisik yang ada, baik di
Kas maupun di Bank, kemudian dibuat berita acara pemeriksaan kas
yang
ditandatangani
oleh
pihak-pihak
yang
berwenang
mengeluarkan uang;
8. Seluruh data akuntansi keuangan baik berupa laporan keuangan dan
dokumen bukti-bukti pengeluaran disimpan dalam tempat yang
aman dan mudah untuk dipergunakan kembali setiap saat
diperlukan;
9. Memungut dan menyetor pajak-pajak atas pembayaran uang
lelah/honor, pembelian/pengadaan/penggandaan barang dalam
jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan di setor
ke Kas Negara;
10. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana
sebagaimana diatur dalam surat perjanjian dan lampirannya menjadi
tanggungjawab SMK.
11
18. BAB V
PELAPORAN
Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan disampaikan pada bulan Desember
2014 dengan mempertimbangkan seluruh proses rekrutmen tamatan
SMK telah diselesaikan oleh dunia usaha/industri peserta pemasaran
tamatan SMK.
Laporan menjelaskan seluruh komponen kegiatan yang telah
direncanakan sejak dari persiapan, penyelenggaraan Pemasaran
Tamatan SMK sampai dengan pasca pelaksanaan, realisasi penggunaan
dana dan kendala yang dihadapi
Laporan akhir menjelaskan tentang:
1. Proses penyelenggraan kegiatan Pemasaran Tamatan SMK;
2. Tingkat keterserapan antara jumlah pelamar diperbandingkan
formasi jabatan yang tersedia;
3. Kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemasaran tamatan
SMK;
4. Rekapitulasi penggunaan dana;
5. Informasi lain yang dapat mendukung proses rekrutmen tamatan
SMK.
Laporan dilampiri :
1. Format Matrik Pelamar yang berisi nama perusahaan, jenis/sektor
usahanya, jumlah posisi jabatan/jenis pekerjaan yang dibutuhkan,
jumlah pelamar;
2. Format Daftar nama Tamatan SMK yang lulus rekrutmen/diterima
kerja berisi nama perusahaan, jabatan/posisi, nama tamatan SMK,
kompetensi keahlian tamatan SMK, alumni SMK;
3. Hasil-hasil dokumentasi;
4. Lampiran lain yang mendukung keberhasilan pelaksanaan
penyelenggaraan Pemasaran Tamatan SMK;
Laporan dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk SMK
dan 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK dikirimkan dengan
alamat:
12
19. Direktur Pembinaan SMK
u.p. Kepala Subdit Kegiatan Kesiswaan
Kompleks Kemdiknas Gedung E Lantai 12
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta 10270
Laporan penyelenggaraan Pemasaran Tamatan yang mencakup pelaksanaan
secara fisik dan keuangan dengan bukti-bukti pengeluaran secara rinci
disimpan sebagai dokumen di sekolah apabila diperlukan sewaktu-waktu
untuk pemeriksaan.
13
20. BAB VI
PENUTUP
Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan arahan pada institusi
dalam menyusun proposal dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan
program Bantuan Pemasaran Tamatan SMK, oleh sebab itu setiap institusi
yang berminat mengajukan proposal harus memiliki kemampuan dan
pemahaman yang sama dalam menganalis program.
Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan
program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu
memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan ini, sebelum memutuskan
untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian
kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.
Keberhasilan pelaksanaan program Pemasaran Tamatan SMK sangat penting
dan strategis bagi semua pihak, tidak saja dalam peningkatan citra SMK di
masyarakat/dunia usaha/industri namun pada akhirnya juga akan
meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat penggangguran
terbuka bagi tamatan SMK.
14
22. SISTEMATIKA USULAN
Meskipun secara teknis model penulisan proposal dapat bermacam-macam
sesuai kreativitas masing-masing institusi, namun untuk memudahkan evaluasi,
proposal yang diusulkan agar disusun dengan sistematika sebagai berikut:
A. Sistematika
Bagian Depan, meliputi :
•
•
•
•
•
Halaman
Halaman
Halaman
Halaman
Halaman
sampul (Cover),
Persetujuan/Pengesahan
Identitas Institusi,
Kata Pengantar,
Daftar Isi,
Bagian Isi, meliputi :
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Hasil Yang Diharapkan
BAB II
POTENSI REGIONAL
A. Potensi Ekonomi
B. Potensi Ketenagakerjaan
BAB III
PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM
A. Lokasi Pelaksanaan Program
B. Rencana Pelaksanaan Program
C. Kesiapan Pihak Terkait
BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM
A. Organisasi/Satuan Kerja
B. Grand Desain Pelaksanaan Kegiatan
BAB V
BAB VII
RENCANA PENGUNAAN DANA
PENUTUP
16
23. LAMPIRAN:
1. Daftar perusahaan yang diperkirakan akan mengikuti Pemasaran
Tamatan SMK beserta jumlah tenaga kerja tingkat menengah yang
dibutuhkan berdasarkan posisi jabatan/jenis pekerjaan yang
tersedia
2. Daftar SMK dan proyeksi jumlah tamatan yang akan mengajukan
lamaran
3. Foto Copy rekening Bank atas nama SMK
4. Lampiran SK pengangkatan Kepala SMK
B. Isi Proposal
Secara garis besar deskripsi isi proposal adalah sebagai berikut :
NO
ISI USULAN
01. Sampul (Cover)
02
03.
Halaman Persetujuan/Pengesah
an
Identitas
Institusi
Kata Pengantar
05.
Daftar Isi
06.
Latar Belakang
07.
Tujuan
08.
Hasil Yang
Diharapkan
03.
KETERANGAN
Berisikan judul proposal (nama program) dan
nama institusi pengusul.
Berisikan lembar persetujuan/pengesahan
proposal
oleh
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota
Berisikan nama institusi, alamat lengkap, dan
no. telpon.
Berisikan deskripsi singkat tentang isi
proposal
yang
dapat
menghantarkan
pembaca cepat memahami garis besar isi.
Cukup Jelas
Berisikan alasan-alasan rasional dan dapat
dipertanggungjawabkan
yang
melandasi
kelayakan untuk menjalankan program. Latar
belakang disusun berdasarkan hal-hal umum
sampai hal-hal khusus (dapat disertai data,
peraturan
perundangan,
dll)
yang
mengantarkan kepada permasalahan pokok
program yang akan dilaksanakan.
Berisikan tujuan program untuk menghasilkan
out put yang diharapkan, dirumuskan
berdasarkan analisis permasalahan yang ada.
Berisikan pernyataan hasil yang dapat dicapai
pada akhir pelaksanaan program.
17
24. 09.
Potensi Ekonomi
10.
Potensi
Ketenagakerjaan
11.
Lokasi
Pelaksanaan
12.
Rencana
Pelaksanaan
Program
Berisikan penjelasan tentang seluruh potensi
sumber daya yang dimiliki oleh wilayah
khususnya peran dunia usaha/industri dalam
wilayah.
meningkatkan
perekonomian
Inventarisir dan sajikan jumlah, data
perusahaan, skala usaha yang bergerak
diberbagai sektor/subsektor ekonomi/bidang
usaha dll
Berisi uraian tentang potensi dan kondisi
tenaga kerja lingkup provinsi yang siap
memasuki pasar kerja. Inventarisir calon
tenaga
kerja
tingkat
menengah,
diperbandingkan dengan penawaran tenaga
kerja tingkat menengah dll.
Berisi penjelasan tentang nilai strategis
rencana pemilihan tempat kegiatan ditinjau
dari sisi pencitraan SMK serta kemudahan
perusahaan hadir, dekat pusat bisnis, mudah
dijangkau, tempat kegiatan menjadi point of
view masyarakat, nyaman, representative
bagi semua pihak dll.
Pemilihan tempat harus memperhitungkan
daya tampung ruang bagi peserta yang akan
hadir (jumlah DU/DI, Alumni SMK, ruang talk
show, tempat pentas performance siswa
SMK), penyediaan sumber listrik, sound
system, peralatan presentasi dll
Berisikan tentang rencana pelaksanaan
program
dan
langkah-langkah
strategis/metoda pelaksa naan secara detail
yang menguraikan komponen-komponen
kegiatan yang diperlukan untuk menjamin
keberhasilan pelaksanaan
program sejak
dari persiapan sampai dengan pasca
pelaksanaan. Dibuat pula jadwal kegiatan,
sarana pendukung yang akan dipergunakan
dll.
18
25. 13.
Kesiapan Pihak
Terkait
14.
Organisasi
Pelaksana
Program
15.
Grand Desain
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemasaran
Tamatan
16.
Rencana
Penggunaan
Dana
Penutup
Lampiran
17.
18.
Menginformasikan
tentang
kesiapan
keikutsertaan pihak terkait yang akan terlibat
langsung dalam pelaksanaan program antara
lain: Dunia Usaha/ Industri, Dinas Pendidikan,
Disnakertrans, SMK lain dll.
Berisikan
tentang
satuan
oragnisasi
pelaksanaan kegiatan Pemasaran Tamatan
SMK dengan mempertimbangkan keterlibatan
personil yang kompeten yang dapat
menjamin
keberhasilan
kelancaran
pelaksanaan program pemasaran tamatan
SMK dengan baik.
Berisi
penjelasanan
tentang
skenario
program
kegiatan
secara
pelaksanaan
menyeluruh selama 2 hari. Dibuat pula
susunan acara secara lengkap mulai acara
seremonial pembukaan/penutupan, talk show
dari berbagai DU/DI, Performace Siswa dari
berbagai SMK/hiburan dll
Berisi rincian rencana penggunaan dana dari
setiap komponen kegiatan yang memerlukan
pembiayaan.
Cukup jelas.
Berisi lampiran-lampiran tentang dokumen
persyaratan dan dokumen/data penunjang
lainnya.
19