Program bantuan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama pendidikan antara Indonesia dan negara-negara Asia melalui pelatihan guru kejuruan negara Asia di SMK Indonesia. Program ini akan memberikan dana Rp70 juta kepada 12 SMK untuk menyelenggarakan pelatihan guru Asia pada tahun 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan block grant penyediaan peralatan, bahan, dan kelengkapan untuk pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional tahun 2014 yang mencakup tujuan, sasaran, nilai bantuan, organisasi, mekanisme, dan pertanggungjawaban program.
Dokumen tersebut membahas tentang program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMK pada tahun 2014, mencakup tujuan, sasaran, besaran dana, mekanisme pelaksanaan, dan peran terkait dalam program tersebut."
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan modul interaktif e-pembelajaran yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan SMK untuk 128 paket keahlian SMK. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modul interaktif, meningkatkan kompetensi guru dan siswa, serta mendukung pembelajaran mandiri. Nilai bantuan per paket adalah Rp. 29 juta yang digunakan untuk penyusunan modul interaktif.
Bantuan pengembangan SMK-RSBI tahun 2012 bertujuan untuk mendukung peningkatan pembelajaran berbahasa Inggris, kewirausahaan, dan kerja sama antara SMK dengan dunia usaha/industri. Bantuan sebesar Rp50-100 juta diberikan kepada 300 SMK berprestasi untuk pengadaan peralatan pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan kegiatan jejaring.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan block grant penyediaan peralatan, bahan, dan kelengkapan untuk pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional tahun 2014 yang mencakup tujuan, sasaran, nilai bantuan, organisasi, mekanisme, dan pertanggungjawaban program.
Dokumen tersebut membahas tentang program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMK pada tahun 2014, mencakup tujuan, sasaran, besaran dana, mekanisme pelaksanaan, dan peran terkait dalam program tersebut."
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan modul interaktif e-pembelajaran yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan SMK untuk 128 paket keahlian SMK. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modul interaktif, meningkatkan kompetensi guru dan siswa, serta mendukung pembelajaran mandiri. Nilai bantuan per paket adalah Rp. 29 juta yang digunakan untuk penyusunan modul interaktif.
Bantuan pengembangan SMK-RSBI tahun 2012 bertujuan untuk mendukung peningkatan pembelajaran berbahasa Inggris, kewirausahaan, dan kerja sama antara SMK dengan dunia usaha/industri. Bantuan sebesar Rp50-100 juta diberikan kepada 300 SMK berprestasi untuk pengadaan peralatan pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan kegiatan jejaring.
Diknas kewirausahaan 2021 pendidikan kewirausahaanFajar Baskoro
Peraturan Bupati Sidoarjo mengatur tentang pendidikan kewirausahaan pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya antara lain membekali siswa dengan keterampilan hidup, menumbuhkan semangat kewirausahaan inovatif, dan membentuk karakter unggul agar dapat bersaing dan berdaya juang. Pendidikan kewirausahaan dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan menyen
Program bantuan peralatan e-pembelajaran SMK tahun 2014 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peralatan pembelajaran berbasis IT serta mendukung pelaksanaan tugas guru. Bantuan senilai Rp1,7 juta per unit akan diberikan kepada 200 SMK untuk membeli total 12.800 unit peralatan, guna meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut memberikan deskripsi mengenai program bantuan pemasaran tamatan SMK tahun 2014 yang bertujuan untuk mempertemukan tamatan SMK dengan dunia usaha dan meningkatkan daya serap mereka.
2) Program ini akan diberikan kepada delapan SMK berdasarkan kriteria tertentu dan akan digunakan untuk kegiatan pemasaran tamatan.
3) Dokumen ini juga menjelaskan organisasi, tug
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan peralatan praktik siswa SMK tahun 2014, yang bertujuan untuk membantu pemenuhan peralatan praktik di SMK dan meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik siswa. Program ini menargetkan 700 paket bantuan senilai Rp103,973 miliar yang akan didistribusikan kepada SMK berdasarkan persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan.
Program bantuan pengembangan SMK rujukan bertujuan untuk meningkatkan akses, ketersediaan, dan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengembangkan beberapa SMK menjadi SMK rujukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan infrastruktur sekolah. Program ini akan mendanai pembangunan/rehabilitasi gedung, laboratorium, perabot, dan sarana prasarana di 108 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ringkasan presentasi SMK Negeri 2 Bima mengenai kinerja sekolah, standar sarana prasarana, prestasi, dan ketersediaan tenaga pendidik. SMK ini memiliki visi membangun sumber daya manusia berkualitas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sarana praktik seperti bengkel, laboratorium, dan alat praktik semakin baik meski belum memenuhi standar. Prestasi tertinggi juara III tingkat provinsi, dan tenaga pendidik sebagian besar
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012Joko Prasetiyo
Dokumen tersebut merupakan proposal pengadaan peralatan otomotif di SMK Negeri 1 Bintan. Proposal ini diajukan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan vokasi sesuai ketentuan pemerintah. Jika disetujui, bantuan ini akan menunjang proses pembelajaran praktik otomotif serta melatih siswa dalam keterampilan terkait.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas ujian nasional produktif SMK melalui penggandaan dan pengiriman naskah soal. Program ini menargetkan peserta ujian nasional di seluruh SMK dan akan mendistribusikan soal sesuai jumlah peserta. Program ini diharapkan dapat menghasilkan soal ujian yang berkualitas sesuai peraturan perundangan.
26 ps-2014 bantuan smk dalam rangka pemberdayaan masyarakatWinarto Winartoap
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan SMK dalam rangka pemberdayaan masyarakat tahun 2014. Tujuan program antara lain untuk meningkatkan kepekaan SMK terhadap masyarakat dan memberdayakan sumber daya SMK guna membantu kompetensi masyarakat. Program ini diarahkan kepada 50 SMK dengan nilai Rp. 85 juta per paket untuk kegiatan seperti pelatihan produksi dan pelayanan.
Dokumen tersebut membahas tentang program bantuan pembelajaran kewirausahaan di SMK pada tahun 2014, mencakup tujuan, dasar hukum, sasaran, nilai bantuan, organisasi pelaksana, dan mekanisme pelaksanaan program.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di SMK. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan terkait implementasi Kurikulum 2013 di lapangan serta membantu mengatasi kendala dalam pelaksanaannya. Program ini diarahkan kepada 870 SMK sasaran dan masing-masing akan mendapat bantuan sebesar Rp75 juta.
Diknas kewirausahaan 2021 pendidikan kewirausahaanFajar Baskoro
Peraturan Bupati Sidoarjo mengatur tentang pendidikan kewirausahaan pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya antara lain membekali siswa dengan keterampilan hidup, menumbuhkan semangat kewirausahaan inovatif, dan membentuk karakter unggul agar dapat bersaing dan berdaya juang. Pendidikan kewirausahaan dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan menyen
Program bantuan peralatan e-pembelajaran SMK tahun 2014 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peralatan pembelajaran berbasis IT serta mendukung pelaksanaan tugas guru. Bantuan senilai Rp1,7 juta per unit akan diberikan kepada 200 SMK untuk membeli total 12.800 unit peralatan, guna meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut memberikan deskripsi mengenai program bantuan pemasaran tamatan SMK tahun 2014 yang bertujuan untuk mempertemukan tamatan SMK dengan dunia usaha dan meningkatkan daya serap mereka.
2) Program ini akan diberikan kepada delapan SMK berdasarkan kriteria tertentu dan akan digunakan untuk kegiatan pemasaran tamatan.
3) Dokumen ini juga menjelaskan organisasi, tug
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan peralatan praktik siswa SMK tahun 2014, yang bertujuan untuk membantu pemenuhan peralatan praktik di SMK dan meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik siswa. Program ini menargetkan 700 paket bantuan senilai Rp103,973 miliar yang akan didistribusikan kepada SMK berdasarkan persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan.
Program bantuan pengembangan SMK rujukan bertujuan untuk meningkatkan akses, ketersediaan, dan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengembangkan beberapa SMK menjadi SMK rujukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan infrastruktur sekolah. Program ini akan mendanai pembangunan/rehabilitasi gedung, laboratorium, perabot, dan sarana prasarana di 108 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ringkasan presentasi SMK Negeri 2 Bima mengenai kinerja sekolah, standar sarana prasarana, prestasi, dan ketersediaan tenaga pendidik. SMK ini memiliki visi membangun sumber daya manusia berkualitas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sarana praktik seperti bengkel, laboratorium, dan alat praktik semakin baik meski belum memenuhi standar. Prestasi tertinggi juara III tingkat provinsi, dan tenaga pendidik sebagian besar
Proposal Pengadaan Peralatan Otomotif tahun 2012Joko Prasetiyo
Dokumen tersebut merupakan proposal pengadaan peralatan otomotif di SMK Negeri 1 Bintan. Proposal ini diajukan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan vokasi sesuai ketentuan pemerintah. Jika disetujui, bantuan ini akan menunjang proses pembelajaran praktik otomotif serta melatih siswa dalam keterampilan terkait.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas ujian nasional produktif SMK melalui penggandaan dan pengiriman naskah soal. Program ini menargetkan peserta ujian nasional di seluruh SMK dan akan mendistribusikan soal sesuai jumlah peserta. Program ini diharapkan dapat menghasilkan soal ujian yang berkualitas sesuai peraturan perundangan.
26 ps-2014 bantuan smk dalam rangka pemberdayaan masyarakatWinarto Winartoap
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan SMK dalam rangka pemberdayaan masyarakat tahun 2014. Tujuan program antara lain untuk meningkatkan kepekaan SMK terhadap masyarakat dan memberdayakan sumber daya SMK guna membantu kompetensi masyarakat. Program ini diarahkan kepada 50 SMK dengan nilai Rp. 85 juta per paket untuk kegiatan seperti pelatihan produksi dan pelayanan.
Dokumen tersebut membahas tentang program bantuan pembelajaran kewirausahaan di SMK pada tahun 2014, mencakup tujuan, dasar hukum, sasaran, nilai bantuan, organisasi pelaksana, dan mekanisme pelaksanaan program.
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis program bantuan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di SMK. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan terkait implementasi Kurikulum 2013 di lapangan serta membantu mengatasi kendala dalam pelaksanaannya. Program ini diarahkan kepada 870 SMK sasaran dan masing-masing akan mendapat bantuan sebesar Rp75 juta.
Koordinasi Program SMK Tahun 2015 bertujuan untuk menyusun rencana pemenuhan daya tampung SMK, rencana program yang disinergikan dengan program pemerintah, dan meningkatkan kemampuan penyusunan program pengembangan SMK daerah. Kegiatan ini melibatkan Direktorat Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta SMK terpilih.
Program bantuan pengembangan SMK rujukan bertujuan untuk meningkatkan akses, ketersediaan, dan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengembangkan beberapa SMK menjadi SMK rujukan melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan infrastruktur sekolah. Program ini akan mendanai pembangunan/rehabilitasi gedung, laboratorium, perabot, dan sarana prasarana di 108 SMK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas ujian nasional produktif SMK melalui penggandaan dan pengiriman naskah soal. Program ini menargetkan peserta ujian nasional di seluruh SMK dan akan mendistribusikan soal sesuai jumlah peserta. Program ini diharapkan dapat menghasilkan soal ujian yang berkualitas sesuai peraturan perundangan.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang program bantuan pengembangan SMK Pusat Layanan TIK tahun 2013, termasuk tujuan, sasaran, nilai bantuan, dan ketentuan pelaksanaannya. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan data SMK dan mengembangkan SMK Pusat Layanan TIK. Sasarannya adalah 470 SMK, dengan nilai bantuan beragam berdasarkan jumlah SMK yang ditangani. Pelaksanaannya harus sesuai peraturan yang ber
04 ps-2014 bantuan beasiswa program keahlian khususWinarto Winartoap
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan beasiswa untuk siswa SMK program keahlian khusus tahun 2014. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah siswa pada program keahlian khusus tertentu serta melestarikan budaya, dengan memberikan bantuan beasiswa sebesar Rp1 juta per siswa. Petunjuk ini mengatur mekanisme pengajuan usulan, penetapan penerima, dan pen
Peraturan Pemerintah ini mengatur kenaikan gaji pokok PNS sebesar rata-rata 10%. PP ini merupakan perubahan ketujuh belas atas PP 7/1977 tentang gaji PNS. Kenaikan gaji ini berlaku sejak 1 Januari 2015.
Peraturan Pemerintah ini menaikkan gaji pokok anggota TNI sejak 1 Januari 2015 untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dokumen ini mengubah lampiran PP 28/2001 tentang peraturan gaji TNI dengan menetapkan kenaikan gaji pokok di setiap pangkat.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan kenaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya sejalan dengan kenaikan gaji pokok PNS. Pensiun pokok disesuaikan dan ditingkatkan 4% bagi yang pensiun sebelum 2001.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Pemerintah tentang penetapan pensiun pokok untuk purnawirawan, janda/duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan tunjangan orang tua anggota TNI. Peraturan ini menetapkan kenaikan pensiun pokok dan tunjangan sejak 1 Januari 2015 sesuai dengan kenaikan gaji pokok anggota TNI.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan penyesuaian pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 1 Januari 2015 seiring dengan kenaikan gaji pokok anggota Kepolisian. Peraturan ini juga mengatur tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang mengalami penurunan penghasilan akibat
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas tahun 2015 kepada PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan prestasi mereka. Peraturan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2015.
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaWinarto Winartoap
Peraturan ini menetapkan standar kompetensi khusus untuk ahli cagar budaya yang terdiri atas 14 unit kompetensi mulai dari memimpin riset hingga menyiapkan nominasi warisan budaya dunia. Standar ini bertujuan untuk mengukur kemampuan minimal ahli cagar budaya dalam melaksanakan tugasnya.
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerWinarto Winartoap
Keputusan Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor 017/H/EP/2015 menetapkan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional berbasis komputer tahun 2015, dengan lampiran keputusan tersebut. Keputusan ini mengatur pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer untuk tahun 2015.
Peraturan ini menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk penyelenggaraan ujian sekolah pada SD, MI, SDLB, dan program Paket A/ULA tahun pelajaran 2014/2015. POS ini mencakup tahapan-tahapan penyelenggaraan ujian mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil ujian. Tujuannya adalah untuk memastikan proses penyelenggaraan ujian berjalan sesuai standar dan kaidah yang berlaku.
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi soal untuk ujian pendidikan kesetaraan pada program Paket B/Wustha setara jenjang SMP/MTs dan program Paket C setara jenjang SMA/MA tahun pelajaran 2014/2015. Kisi-kisi tersebut mencakup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta indikator-indikator untuk mengukur kompetensi peserta didik.
Kisi-kisi soal teori kejuruan untuk kompetensi keahlian Perbankan Syariah meliputi 16 standar kompetensi yang mencakup kemampuan-kemampuan seperti menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah, mengelola proses pembiayaan, mengelola transaksi dana syariah, mengelola administrasi zakat dan infaq, menyusun laporan keuangan bank, dan lain-lain. Soal-soal akan menguji pemahaman siswa terhad
Dokumen tersebut berisi kisi-kisi soal teori untuk ujian nasional sekolah menengah kejuruan kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Terdapat 36 standar kompetensi lulusan yang akan diuji meliputi pengetahuan tentang prinsip administrasi perkantoran, fungsi pekerjaan kantor, komunikasi, pelayanan pelanggan, penampilan, lingkungan kerja, pengadaan peralatan kantor, penggandaan dokumen, surat menyurat
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
27 ps-2014 bantuan kerjasama pengembangan pendidikan kejuruan indonesia-negara asia
1.
2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i
3. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN KERJASAMA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA - NEGARA ASIA
TAHUN 2014
1.
KODE JUKNIS
:
27-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
BANTUAN KERJASAMA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA NEGARA ASIA
3.
TUJUAN
:
a. Mempererat
hubungan
kerjasama
antara Indonesia dan Negara Asia;
b. Berperan serta dalam pengembangan
bidang pendidikan di negara-negara
Asia melalui knowledge and skill
transfer dari tenaga pendidik dan
kependidikan Indonesia kepada tenaga
pendidik dan kependidikan negaranegara Asia;
c. Meningkatkan efisiensi penggunaan
peralatan (use factor) di sekolah.
4.
SASARAN
:
12 (dua belas) SMK.
5.
NILAI BANTUAN
:
Rp. 70.000.000,00
rupiah) per SMK.
6.
PEMANFAATAN
DANA
:
a. Penyusunan rencana kerja dan materi;
b. Konsumsi dan akomodasi peserta
latihan;
c. Transport kunjungan Industri/Institusi;
d. Honor pengajar/instruktur/narasumber;
e. Pengadaad
bahan
praktik
dan
penyusunan materi;
f. Penyusunan laporan.
7.
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
a.
b.
c.
(tujuh
puluh
juta
Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan;
Kewenangan penetapan
penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
ii
4. 8.
PERSYARATAN
PENERIMA
:
a. Persyaratan SMK:
a. Memiliki
sumberdaya
manusia
yang kompeten sesuai dengan
kegiatan pelatihan yang diusulkan;
b. Memiliki sarana prasarana untuk
pelatihan
yang
mendukung
diusulkan;
c. Diprioritaskan bagi SMK yang
berpengalaman
mengelola
pelatihan;
b. Persyaratan Administrasi
1) Menyusun Proram Kerja sesuai
format (lampiran 1) dan disahkan
Dinas
Pendidikan
oleh
Kabupaten/Kota;
2) Menyampaikan
kelengkapan
administrasi:
• Foto copy SK pengangkatan
Kepala SMK;
• Foto copy rekening Sekolah
yang masih aktif (bukan atas
nama pribadi/yayasan).
iii
5. 9.
JADUAL KEGIATAN
:
No
KEGIATAN
1.
Seleksi SMK
2.
3.
Penerimaan
dan Evaluasi
Program
Kerja
Verifikasi
Mei 2014
4.
Penetapan
Mei 2014
5.
Bimbingan
Teknis
Penyaluran
dana
Pelaksanaan
program
Supervisi
Mei 2014
6.
7.
8.
9.
WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d.April 2014
April 2014
Juni 2014
Tahap
Tahap
Tahap
Tahap
I Juni 2014
II Okt.2014
I Juni 2014
II Okt.2014
2 minggu setelah
selesai pelaksanaan
pekerjaan (no.6)
Catatan: Jadual kegiatan dapat berubah sesuai
dengan kondisi.
10.
LAYANAN
INFORMASI
:
Laporan
pelaksanaan
Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 13
Jl. Jenderal Sudirman – Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021-5725467, 57900439;
Website : www.ditpsmk.net
Email : subditprogram@ditpsmk.net
iv
6. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM ...................................................................... ii
DAFTAR ISI ....................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Tujuan ........................................................................................... 1
C. Dasar Hukum dan Kebijakan ........................................................... 1
D. Sasaran ......................................................................................... 2
E. Hasil yang Diharapkan .................................................................... 2
F. Nilai Bantuan ................................................................................. 2
G. Karakteristik Program Bantuan ....................................................... 2
H. Jadual Kegiatan .............................................................................. 3
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ..................... 4
A. Organisasi ...................................................................................... 4
B. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................. 4
1. Direktorat Pembinaan SMK ......................................................... 4
2. Dinas Pendidikan Provinsi ........................................................... 4
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .............................................. 5
4. Sekolah ..................................................................................... 5
5. Komite Sekolah ......................................................................... 5
6. Negara Asia Terpilih ................................................................... 5
7. Tim Pelaksana ........................................................................... 6
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA............................... 7
A. Persyaratan Penerima Bantuan....................................................... 7
B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penetapan Penerima Bantuan ... 7
C. Bimbingan Teknis ........................................................................... 8
D. Mekanisme Penyaluran Dana .......................................................... 8
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA ................................................................................................ 9
A. Ketentuan Penggunaan Dana .......................................................... 9
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .......................................... 9
BAB V PELAPORAN.......................................................................... 10
BAB VI PENUTUP ............................................................................ 11
LAMPIRAN ..................................................................................... 12
v
7. BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Program kerjasama Trilateral Indonesia – Negara Asia dan Jerman
tahun 2014 program ini merupakan bagian dari kegiatan Program
Sustainable Economic Development through Technical and Vocational
Education & Training (SED-TVET).Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Negara Asia sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan
untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, melalui pelatihan
tenaga pendidik teknik Negara Asia.
Sebagai Implementasi kegiatan di atas, Pemerintah Indonesia melalui
oleh Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah,
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
akan
melaksanakan pelatihan tenaga pendidik kejuruan negara Asia di
Sekolah Menengah Kejuruan yang akan ditetapkan oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
Dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMK akan memberikan bantuan
kepada SMK terpilih berupa dana pelaksanaan pelatihan yang
dialokasikan melalui DIPA Direktorat Pembinaan SMK tahun 2014.
B.
Tujuan Program
1. Mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Negara Asia;
2. Berperan serta dalam pengembangan bidang pendidikan di negaranegara Asia melalui knowledge and skill transfer dari tenaga pendidik
dan kependidikan Indonesia kepada tenaga pendidik dan
kependidikan negara-negara Asia;
3. Meningkatkan efisiensi penggunaan peralatan (use factor) di sekolah.
C.
Dasar Hukum dan Kebijakan
Dasar hukum pemberian program bantuan adalah:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
1
8. 5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Keputusan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor:
602/A.A3/KU/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan
Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat
Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun
anggaran 2014 dan perubahannya;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 05 Desember 2012 dan perubahannya.
D.
Sasaran
12 (dua belas) SMK.
E.
Hasil Yang Diharapkan
1. Terjalinnya kerjasama yang baik antara Indonesia - Negara Asia;
2. Terealisasinya transferknowledge and skill dari tenaga pendidik dan
kependidikan Indonesia kepada tenaga pendidik dan kependidikan
negara-negara Asia;
3. Meningkatnya efisiensi penggunaan peralatan di sekolah.
F.
Nilai Bantuan
Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per SMK.
G.
Karakteristik Program Bantuan Dana
1. Pengelolaan dana dilaksanakan dengan mekanisme swakelola sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No.
54 tahun 2010 dan perubahannya);
2. Dana diberikan secara utuh dan tidak ada pemotongan dengan
alasan apapun oleh pihak manapun;
2
9. 3. SMK penerima bantuan dana harus mengelola secara transparan,
efisien, dan efektif serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik,
administrasi maupun keuangan;
4. Bantuan ini harus dikelola menganut azas dan prinsip-prinsip tata
kelola yang baik (good governance).
H.
Jadual Kegiatan
No
KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
(2014)
s.d.April 2014
1.
Seleksi SMK
2.
April 2014
3.
Penerimaan dan Evaluasi Program
Kerja
Verifikasi
4.
Penetapan
Mei 2014
5.
Bimbingan Teknis
Mei 2014
6.
7.
Penyaluran dana
Pelaksanaan program
8.
Supervisi
Juni 2014
Tahap I Juni 2014 Tahap II
Okt.2014
Tahap I Juni 2014 Tahap II
Okt.2014
9.
Laporan pelaksanaan
Mei 2014
2 minggu setelah selesai
pelaksanaan pekerjaan
(no.6)
Catatan: Jadual kegiatan dapat berubah sesuai dengan kondisi.
3
10. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan bantuan kerjasama
pengembangan pendidikan kejuruan Indonesia - negara Asia dapat diuraikan
sebagai berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan akan melibatkan unsur-unsur sebagai
berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. SMK;
5. Negara Asia terpilih.
B. Tugas Dan Tanggungjawab
1. Direktorat Pembinaan SMK
a) Menyiapkan petunjuk teknis dan dokumen lain yang berkaitan
dengan pemberian bantuan;
b) Melaksanakan sosialisasi program kepada Dinas Pendidikan
Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
c) Menetapkan SMK penerima bantuan;
d) Mengadakan bimbingan teknis persiapan pelaksanaan program
bantuan dana;
e) Memproses penyaluran dana;
f) Mengadakan supervisi pelaksanaan program;
g) Melakukan pembinaan kepada SMK penerima bantuan.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a) Menyebarluaskan informasi program kepada SMK dan institusi
terkait;
b) Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
c) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
program pada SMK penerima bantuan;
d) Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan
dalam rangka kerjasama pengembangan pendidikan kejuruan
Indonesia - negara Asia dari SMK.
4
11. 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a) Menyetujui program kerja yang diusulkan oleh SMK;
b) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap SMK
penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c) Membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan;
d) Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan
Bantuan dalam rangka kerjasama pengembangan pendidikan
kejuruan Indonesia - negara Asia dari SMK.
4. Sekolah
a) Mengidentifikasi kemampuan/kompetensi tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan yang akan melaksanakan pelatihan.
b) Menyusun program kerja dan mengirimkan ke Direktorat
Pembinaan SMK setelah mendapat persetujuan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
c) Membentuk Tim Pelaksana;
d) Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dana
antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK;
e) Menyelenggarakan pelatihan kejuruan;
f) Mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan keuangan,
administrasi, dan pelaksanaan teknis;
g) Memungut pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan menyetorkan ke kantor kas negara;
h) Membuat laporan hasil pelaksanaan dan realisasi penggunaan
dana bantuan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
5. Komite Sekolah
a) Melakukan pengawasan pelaksanaan program;
b) Mengupayakan sumber pendanaan lainnya bilamana diperlukan.
6. Negara Asia Terpilih
a) Memilih dan menetapkan calon peserta pelatihan;
b) Membiayai transportasi calon peserta ke Indonesia dan dari
Indonesia ke negara asal;
c) Menyelenggarakan “incountry training” untuk tenaga pendidik
dan kependidikan yang sesuai.
5
12. 7. Tim Pelaksana
Tim Pelaksana kerjasama pengembangan pendidikan kejuruan
Indonesia - negara Asia dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah
melalui surat keputusan dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.Tim ini mempunyai tugas dan tanggungjawab
membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan program kerjasama
pengembangan pendidikan kejuruan Indonesia - negara Asia.
Susunan tim pelaksana tersebut antara lain sebagai berikut:
a) KetuaTim adalah Tenaga Pendidik/Kependidikan yang memiliki
pengalaman
mengkoordinasikan
penyelenggaraan
suatu
kegiatan;
b) Tim Teknis adalah kelompok tenaga pendidik/tenaga
kependidikan dan peserta didik yang memiliki kemampuan teknis
yang diperlukan pada pelaksanaan program.
Tugas dan tanggungjawab Ketua Tim adalah sebagai berikut:
1) Melaksanakan
fungsi-fungsi
manajemen
(perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/kontrol) dalam
menjalankan program kerjasama pengembangan pendidikan
kejuruan Indonesia - negara Asia;
2) Mengkoordinasikan dan mengkomunikasi setiap tahapan
kegiatan kepada Kepala Sekolah;
3) Bersama Tim Teknis menyusun program kerja dan melaksanakan
program tersebut;
4) Bertanggungjawab terhadap keterlaksanaan program kerjasama
pengembangan pendidikan kejuruan Indonesia-negara Asia;
5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program bantuan
dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban penggunaan
dana bantuan disertai bukti-bukti antara lain: kwitansi,
faktur/nota, bukti setor pajak ke kas negara serta foto-foto hasil
pengadaan dan pelaksanaan kegiatankepada Kepala Sekolah.
Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis adalah sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi kemampuan/kompetensi tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan yang akan melaksanakan pelatihan;
2) Menyusun program kerja/penyelenggaraan pelatihan;
3) Menyiapkan materi dan sarana prasarana pelatihan;
4) Melaksanakan pelatihan kejuruan yang sesuai;
5) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan;
6) Mendokumentasikan kegiatan teknis maupun keuangan;
7) Membuat laporan pelaksanaan.
6
13. BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN/PROGRAM
KERJA, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima Bantuan
1. Persyaratan Profil SMK
a. Memiliki sumberdaya manusia yang kompeten sesuai dengan
kegiatan pelatihan yang diusulkan;
b. Memiliki sarana prasarana untuk mendukung pelatihan yang
diusulkan;
c. Diprioritaskan bagi SMK yang berpengalaman mengelola
pelatihan;
2. Menyampaikan Kelengkapan Administrasi
a. Menyusun Proram Kerja sesuai format (lampiran 1) dan disahkan
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
b. Menyampaikan kelengkapan administrasi:
1) Foto copy SK pengangkatan Kepala SMK;
2) Foto copy rekening Sekolah yang masih aktif (bukan atas
nama pribadi/yayasan).
B. Mekanisme Pengajuan Program Kerja
Pengajuan program kerja secara umum dapat diatur dengan mekanisme
sebagai berikut:
1. SMK terpilih menyusun program dan disahkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota;
2. SMK mengirimkan program kerja ke Direktorat PSMK dengan
alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p Kepala Subdit Program dan Evaluasi
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E lantai 13,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
3. Direktorat Pembinaan SMK bersama GIZ memverifikasi dan menilai
program kerja;
4. Direktorat Pembinaan SMK menerbitkan Surat Keputusan (SK) SMK
penerima bantuan;
5. Direktorat Pembinaan SMK melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek)
dan penandatanganan Surat perjanjian Pemberian bantuan;
6. SMK penerima bantuan dana melaksanakan pelatihan kejuruan
sesuai dengan usulan program kerja yang telah disetujui;
7
14. 7. SMK menyusun dan mengirim laporan yang diketahui Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan SMK.
C. Bimbingan Teknis
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan menerima
bimbingan teknis oleh Tim Direktorat Pembinaan SMK. Materi pokok
bimbingan teknis meliputi:
1. Kebijakan bantuan Kerjasama Pengembangan Pendidikan Kejuruan
Indonesia-Negara Asia;
2. Strategi pelaksanaan program bantuan;
3. Pemanfaatan dana bantuan;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan.
D. Mekanisme Penyaluran Dana
1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan
melampirkan:
1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang
diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat
Pembinaan SMK;
2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK
dengan lembaga penyalur;
3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014.
b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM
Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening
Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam
Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan
Lembaga Penyalur;
e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah
penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga
penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah
Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
8
15. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A.
Ketentuan Penggunaan Dana
Dana Bantuan program kerjasama pengembangan pendidikan kejuruan
Indonesia-negara Asia digunakan antara lain untuk:
1. Penyusunan rencana kerja dan materi;
2. Konsumsi dan akomodasi peserta latihan;
3. Transport kunjungan Industri/Institusi;
4. Honor pengajar/instruktur/narasumber;
5. Pengadaad bahan praktik dan penyusunan materi;
6. Penyusunan laporan.
B.
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain:
1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan
keuangan;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti
pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya (misalnya honor,
transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor
bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
3. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak ke Kas Negara atas
pembayaran uang lelah/honor, pembelian/ pengadaan barang/jasa
dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
4. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program
bantuan secara administrasi, keuangan dan teknis kepada Direktur
PSMK, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
5. Bantuan program kerjasama pengembangan pendidikan
kejuruan Indonesia Negara-Asia tahun 2014 yang diterima
harus selesai dipertanggungjawabkan segera setelah selesai
pelaksanaan pelatihan;
6. SMK penerima bantuan dana harus mengelola secara transparan,
efisien, dan efektif serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik,
administrasi maupun keuangan.
9
16. BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan program memuat data dan informasi tentang tahapan
setiap pelaksanaan sampai dengan selesai pekerjaan.
Laporan Pelaksanaan Program terdiri :
A. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
Laporan pelaksanaan pekerjaan merupakan laporan kegiatan setelah
seluruh pelatihan kejuruan dan dana bantuan selesai dibelanjakan yang
memuat:
1. Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
2. Susunan Tim pelaksana;
3. RAB pelaksanaan kegiatan;
4. Realisasi penggunaan dana bantuan;
5. Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upaya
penyelesaiannya;
B. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Bantuan dalam rangka program kerjasama pengembangan pendidikan
kejuruan Indonesia-Negara Asia.
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat rangkap 4 dalam format ukuran
kertas A4 dijilid rapi, 1 (satu) asli untuk pertinggal sekolah, 1 (satu) copy
tembusan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu) copy tembusan
untuk Dinas Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) copy tembusan untuk
Direktorat Pembinaan SMK.
Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan disimpan di sekolah
untuk bahan pertanggungjawaban dan pemeriksaan lebih lanjut.
Laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK dikirimkan ke:
Direktur Pembinaan SMK
u.p Kepala Subdit Program dan Evaluasi
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta 10270
10
17. BAB VI
PENUTUP
Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan pihak-pihak
terkait terutama para pemangku jabatan di wilayah yang SMKnya menjadi
sasaran program Bantuan SMK dalam rangka program kerjasama
pengembangan pendidikan kejuruan Indonesia-Negara Asia tahun
2014,sehingga para pihak tersebut akan memiliki interpretasi dan persepsi
yang sama terhadap setiap tahapan penyelenggaraan program mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan.
Program Bantuan SMK dalam rangka program kerjasama pengembangan
pendidikan kejuruan Indonesia-Negara Asia ini akan memiliki nilai manfaat
yang besar dan akan berjalan dengan baik, apabila semua yang terlibat
dalam pelaksanaan program ini konsisten terhadap ketentuan-ketentuan
yang berlaku dan taat azas menerapkan Juknis ini.
Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan informasi langsung melalui
Bimbingan Teknis.
11
18. LAMPIRAN
1. Sistematika Penyusunanan Program Kerja
2. Contoh Lembar Pengesahan
3. Format Berita Acara hasil pelaksanaan pekerjaan, materi pelatihan,
jadwal, dan dilengkapi daftar hadir.
12
19. Lampiran 1
SISTEMATIKA PROGRAM KERJA
PROGRAM BANTUAN SMK DALAM RANGKA PROGRAM KERJASAMA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN
INDONESIA-NEGARA ASIA
TAHUN 2014
NO
ISIPROPOSAL
PENJELASAN
1
Halaman Judul (Cover)
Memuat nama program bantuan dan judul
pelatihan program kerjasama
pengembangan pendidikan kejuruan
Indonesia-Negara Asia yang diusulkan,
dan memuat identitas sekolah.
2
Lembar Persetujuan
(contoh, lampiran 2 )
3
I.PENDAHULUAN:
a. Latar Belakang
Uraian singkat tentang potensi yang
dimiliki sekolah saat ini, hal-hal penting
yang pernah dilakukan terkait pelatihan,
dan kegiatan yang akan diusulkan.
b. Maksud dan Tujuan
Uraikan secara singkat maksud dan
tujuan yang terfokus pada bidang
kejuruan pelatihan kejuruan kegiatan
diusulkan
dan
akan
yang
dilaksanakan.
c. Lokasi dan Calon Sasaran
Dibuat dalam bentuk matriks
lokasi,nama calon sasaran,
permasahan, dan usulan kegiatan
pelatihan.
d. Tim Pelaksana
Tulis nama-nama tenaga
pendidik/kependidikan dan peserta didik
yang menjadi pelaksana pelatihan
lengkap dengan Curriculum Vitae (CV)
nya.
13
20. 4
II.PELAKSANAAN
PROGRAM
a.Mekanismen/strategi
pelaksanaan
Mekanisme pelaksanaan menguraikan
5W + 1H (siapa berbuat apa, kapan,
dimana, mengapa, dan bagaimana)
b.Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan
c. Pendanaan
5
Matriks rencana jadwal pada masingmasing kegiatan.
Menguraikan secara global jenis-jenis
kegiatan dan kebutuhan dana yang
diperlukan per kegiatan. Bilamana ada
sharing dana dari masyarakat
dimasukan sebagai komponen sumber
dana.
III. EVALUASI
PELAKSANAAN
a. Pendekatan Evaluasi
b. Indikator Keberhasilan
6
Indikator-indikator yang akan
digunakan sebagai ukuran
keberhasilan pelaksanaan program
III.PENUTUP:
Penutup
7
Teknik evaluasi/tindakan sekolah
untuk mengevaluasi tingkat
keberhasilan program pelatihan
Berisi ikhtisar isi dan harapan
terwujudnya tujuan pelaksanaan
program pelatihan.
LAMPIRAN PROPOSAL
-
Rincian Anggaran Biaya
Dibuat dalam bentuk matrik yang
memuat komponen: Kegiatan, Volume,
Satuan, Harga satuan, Harga total.
Setiap kegiatan diuraikansecara rinci
kebutuhan dana pada masing-masing
jabaran.Peng-SPJ-an merujuk uraian
pada RAB.
-
Syarat Administrasi
Syarat administrasi yang diminta
dalam Petunjuk Teknis.
14
21. Lampiran 2
Halaman Pengesahan
BANTUAN KERJASAMA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA-NEGARA ASIA
TAHUN2014
4.WaktuPelaksanaan
: (Sesuai judul kegiatan di halaman cover)
: Desa/Kel...........................Kec...................
Kabupaten/Kota ........................
: ........... s.d Desember 2014
5.Anggaran
: Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
1.Judul Kegiatan
2.Lokasi
Menyetujui
Kepala Dinas Pendidikan ....
Kepala SMK .............
...............................
...............................
(Nama Terang & Stempel)
(Nama Terang & Stempel)
15