2079

EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2000-2004
SKRIPSI
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pembangunan
pada Universitas Negeri Semarang
Oleh
Agus Rahmanto
NIM 3353401047
FAKULTAS EKONOMI
EKONOMI PEMBANGUNAN
2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia
ujian skripsi pada :
Hari :
Tanggal :
Dosen pembimbing I Dosen Pembimbing II
Drs. St. Sunarto, M.S. Drs. Mudjijono, M.Si
NIP 130515743 NIP 130795079
Mengetahui :
Ketua Jurusan
Ekonomi Pembangunan
Drs. Bambang Pris, M.Si
NIP 131993879

PENGESAHAN KELULUSAN
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada :
Hari :
Tanggal :
Penguji Skripsi
Drs. Bambang Pris, M.Si
NIP 131993879
Dosen pembimbing I Dosen Pembimbing II
Drs. St. Sunarto, M.S Drs. Mudjijono, M.Si
NIP 130515743 NIP 130795079
Mengetahui :
Dekan Fakultas Ekonomi
Drs. Agus Wahyudin, M.Si
NIP 131993879

PERNYATAAN
Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar karya
saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau
seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip
atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Semarang, Maret 2007
Agus Rahmanto
3353401047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
1. “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apbila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang
lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (QS. Alam
Nasyrah: 6-8)
2. “ Hargailah orang lain dengan begitu kamu akan berharga di depan orang lain”
Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT
Karya ini kupersembahkan untuk :
1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan pengorbanan dan kasih sayang
yang tiada henti-hentinya.
2. Saudara-saudaraku yang tercinta atas dukungan yang diberikan dalam
penyelesaian skripsi ini.
3. Almamaterku.

SARI
Agus Rahmanto, 2007, Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak
Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004. Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 90 halaman.
Kata Kunci : Efektivitas Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Hotel
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan
pemerintah khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan-perubahan mendasar.
Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001,
maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber
Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan
asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah
satunya dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan
potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru
yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.
Penelitian ini bermaksud mengkaji kinerja pengelolaan Pajak Hotel berdasarkan
profil hotel yang berada di Kabupaten Semarang meliputi jumlah kamar tiap hotel,
standar harga kamar tiap hotel, Tingkat hunian tiap hotel terhadap kontribusi Pajak
Hotel yang diberikan. Hasil penelitian diharapkan menambah pengetahuan tentang
kinerja pendapatan Pemerintah Daerah dalam era Otonomi Daerah dan memberi
masukan kepada dinas terkait dalam menetapkan target pendapatan Pajak Hotel di
Kabupaten Semarang.
Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data
melalui pengukuran obyektif dan analisis numerikal untuk efektivitas Pajak Hotel
berdasarkan data realisasi pendapatan Pajak Hotel, jumlah kamar tiap hotel, tarif
rata-rata, dan tingkat hunian hotel. Populasi penelitian ini adalah Petugas Pajak Hotel
yang berjumlah 10 orang dan Pengusaha Hotel di Kabupaten semarang (Wajib Pajak)
yang berjumlah 172 hotel dari rata-rata jumlah tiap tahun. Pengambilan sampel
sebanyak 20 hotel dilakukan dengan Stratified Random sampling. Untuk
pengumpulan data dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Sedangkan untuk
teknik analisis data digunakan deskriptif persentase untuk mengetahui besarnya

efektivitas Pajak Hotel dan analisis regresi sederhana untuk mengetahui kontribusi
Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang.
Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh, efektifitas pengelolaan Pajak Hotel
di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 adalah sebagai berikut : (1) Efektivitas
Pajak Hotel tahun 2000 adalah 43 % yang berarti tidak efektif, (2) Efektivitas Pajak
Hotel tahun 2001 adalah 56,92 % yang berarti tidak efektif, (3) Efektivitas Pajak
Hotel tahun 2002 adalah 66,46 % yang berarti cukup efektif, (4) Efektifitas Pajak
Hotel tahun 2003 adalah 81,38 % yang berarti efektif, (5) Efektivitas Pajak Hotel
tahun 2004 adalah 92,26 % yang berarti efektif. Kontribusi Pajak Hotel terhadap
Pajak Daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi oleh unsur Pajak Daerah yang lain.
Kendala-kendala dalam pengelolaan pajak hotel adalah : (1) Keterbatasan
pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan terutama Pajak
Daerah. (2) Terbatasnya masa tenggang waktu dalam membayar Pajak Hotel dan
belum adanya tempat permanen yang mudah dijangkau Wajib Pajak.
Berdasarkan penelitian diatas penulis menyarankan bagi agar Pemda Kabupaten
Semarang, Khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menetapkan
Pajak Hotel agar pejabat yang berwenang harus senantiasa melakukan validasi data,
sehingga dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
sudah benar-benar mencerminkan tagihan pajak yang sesuai dengan potensi riilnya.
Disamping itu, DPKD juga melakukan sosialisasi mengenai arti pentingnya pajak
bagi pembangunan sehingga Wajib Pajak sadar membayar pajak. Dalam
mempermudah pembayaran Pajak Hotel pihak DPKD dapat membangun fasilitas
tempat pembayaran yang mudah dijangkau oleh Wajib Pajak dimana dapat
memberikan pelayanan secara intensif pada hari kerja.

PRAKATA
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan
karuniaNya, sehingga skripsi dengan judul “Efektivitas Pajak Hotel Dan
Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004”.
Dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi strata
1 (satu) guna meraih gelar Sarjana Ekonomi. Berkat bantuan berbagai pihak, penulis
mengucapkan terimakasih kepada :
1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroadsmodjo, M.Si. selaku Rektor Universitas
Negeri Semarang.
2. Drs. Agus Wahyudin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNNES.
3. Drs Bambang Prishardoyo, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi
Pembangunan FE UNNES.
4. Drs. St Sunarto M.S selaku dosen pembimbing I yang memberikan
bimbingan dan arahan yang tulus.
5. Drs. Mudjijono M.Si selaku dosen pembimbing II yang memberikan
bimbingan dan arahan yang tulus.
6. Drs Bambang Prishardoyo, M.Si selaku dosen penguji III yang telah
memberikan saran dan kritik dalam rangka perbaikan demi kesempurnaan
skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa dan semangat serta
dorongan baik material maupun spiritual sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Oviana N.U. atas kebersamaannya dalam melalui segala kesulitan hingga
skripsi dapat diselesaikan.
9. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2002 atas kebersamaannya
selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah
memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Semarang, maret 2007
Penyusun

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ...…………………………………………………………... ….i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ...…………………………………………………ii
PENGESAHAN KELULUSAN ………………………………………….…………iii
PERNYATAAN ...…………………………………………………………………..iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ……………………………………………….......v
PRAKATA...…………………………………………………………………………vi
SARI …….....………………………………………………………………………viii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………...…x
DAFTAR TABEL ...………………………………………………………………..xii
DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………xiv
DAFTAR LAMPIRAN ...…………………………………………………………...xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ….……….………...………………………….……1
B. Penegasan Istilah ………………….…………...……………………………..3
C. Perumusan Masalah ……………….…………...…………………………….5
D. Tujuan Penelitian ...…………………………………………………. ………5
E. Manfaat Penelitian ….………………………………………………………..5
F. Sistematika Skripsi …………………………………………………………...6
BAB II LANDASAN TEORI
A. Perpajakan …...……………………………………………………………….7
B. Efektifitas Pengelolaan Pajak Hotel ...………………………………………17
C. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah ......………………………..29
D. Kerangka Berpikir …………………………………...……………………...31
BAB III METODE PENELITIAN
A. Populasi Dan Sampel …………………………………..…………………...33
B. Variabel Penelitian ……………………………………..…………………...34

C. Metode Pengumpulan Data……………………………..…………………...34
D. Metode Analisis Data …………………………………...…….…………….35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian ……………………………………………………………..42
1. Gambaran Umum Kabupaten Semarang ………………………………...42
2. Efektifitas Pengelolaan Pajak Hotel ……………………………………..54
3. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak daerah …………………………..64
4. Kendala-kendala dalam Pengelolaan Pajak Hotel ………………….…....65
B. Pembahasan …………………………………………………………………66
1. Efektifitas Pengelolaan Pajak Hotel ……………………………….……..66
2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak daerah …………………………..66
3. Kendala-kendala dalam Pengelolaan Pajak Hotel ………………….…....66
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ...……………………………………………………………….68
B. Saran ………………………………………………………………………..70
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………71
LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………………72

DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Tarif Tetap …………………………………………...………………...15
2.2. Tarif Proporsional (sebanding) ……..…………………………………16
2.3. Tarif Progresif (meningkat) …….……………………………………..16
2.4. Tarif Degresif (menurun)………………………………………………17
3.1. Tabel Klasifikasi Hotel…………… ……………………...…………...34
3.2. Hasil Perhitungan Validitas Angket ……………………...……………37
3.3. Hasil Perhitungan Reliabilitas Angket …………...……...…………….38
3.4. Interprestasi Nilai r………….…………………………………………40
4.1. Jenis Kelamin Petugas Pajak Hotel …………………...……..………...49
4.2. Jabatan Petugas Pajak Hotel ……………………………………...…...50
4.3. Jenis Kelamin Pengusaha Hotel (Wajib Pajak) ….…......……..………51
4.4. Status Kepemilikan Usaha………………………….……………..…..51
4.5. Klasifikasi Hotel ……..…………………………….…………....…....52
4.6. Tarif Rata-rata Berdasarkan Jenis Kamar dan Jenis Hotel di Kabupaten
Semarang……………………………...………………….……………53
4.7. Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Daerah di
Kabupaten Semarang …………………………………..……………...55
4.8. Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Hotel di Kabupaten semarang Tahun
2000-2004 ……………..………………………………………………56
4.9. Rata-rata Tarif Kamar/ Malamdan Tingkat Hunian Kamar di Kabupaten

Semarang Tahun 2000-2004 ……...……………..…………………….57
4.10. Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Semarang Tahun
2000…………………………………………………………………60
2000..………………………………………………………………...61
2002…………………………..……………………………………...62
2003……………………………………..…………………………...63
2004……………………………………………..…………………...64
4.15. Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Daerah di
Kabupaten Semarang…..…….……………………………………...65
4.16. Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2000 -
2004…………………………………..………………………….......66

DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 Kurva Data Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Di Kabupaten
Semarang Tahun 2000-2004..……..………………………………….2
2.1. Bagan Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada DPKD Kabupaten
Semarang …………..……..……..……….………………………….22
2.2. Bagan Prosedur Penagihan Pajak Hotel Pada DPKD Kabupaten
Semarang ……..…………………….....…………………………….25
2.3. Bagan Kerangka Berpikir .………….…..……………..…………...32
4.1 Jumlah Hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004……....…....…58
4.1 Jumlah Kamar di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004…..................58
4.1 Rata-rata Tarif Kamar/ Malam Tiap Jenis Hotel di Kabupaten Semarang
Tahun 2000-2004……………………..………..................................59
4.1 Rata-rata Tingkat Hunian di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004….59

DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran No. 1 Angket-angket Penelitian……………...…………………………..72
2 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah……..91
3 Rekapitulasi Pendapatan Potensi Hotel………….………………..92
4 Surat- surat penelitian…………………………...….…………....119
5 Surat-surat Perpajakan………………………...…………………122
6 Data Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2000-2004
Kabupaten Semarang……………………………………………..125

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemerintah Daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya
dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna
penyelenggaraan pemerintah baik melalui birokrasi pemerintah, pembangunan
serta pelayanan kepada masyarakat, maka pemberlakuan otonomi daerah kepada
kabupaten/kota yang nyata dan bertanggungjawab merupakan kebijakan yang
harus kita sambut dengan positif. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan
Daerah, maka sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah akan
mengalami perubahan-perubahan mendasar. Otonomi bagi daerah akan benar-
benar diterapkan secara nyata dan bertanggungjawab dan tidak lagi hanya
semacam slogan belaka.
Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun
2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan
sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan ekstensifikasi
yang salah satunya dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan
mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-

sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat
dipungut pajak atau retribusinya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18
tahun 1997 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten
Semarang mengelola 7 (Tujuh) jenis Pajak Daerah. Salah satu Pajak Daerah
tersebut menjadi topik bahasan dalam penulisan ini adalah Pajak Hotel. Menurut
Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang
Tahun 2000-2004 (dalam jutaan rupiah) menunjukan bahwa perkembangan
Pendapatan pajak Hotel dari tahun 2000 sampai tahun 2004 mengalami
peningkatan namun kalau kita bandingkan antara tahun 2000 sampai 2004
terjadi peningkatan sampai 65 % pada tahun 2001 sebesar Rp645,6 dari realisasi
pendapatan Pajak Hotel tahun 2000 sebesar Rp 409,9 kecenderungan
mengalami pertumbuhan yang menurun bahkan sampai 10 % pada tahun 2004
dari realisasi pendapatan Pajak Hotel tahun 2003 disamping itu pada tahun
2003 terdapat gap yang besar antara target dan realisasi. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :

Sumber : DPKD Kabupaten Semarang
Dari uraian diatas penulis membuat penulis tertarik untuk membuat
penelitian dengan judul “ EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2000-2004“
B. Penegasan Istilah
Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang akan
diteliti, maka perlu dijelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi guna
menghindari terjadinya salah persepsi. Istilah dalam judul penelitian meliputi:
Gambar 1
Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel
Kabupaten Semarang tahun 2000-2004
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
2000 2001 2002 2003 2004
Tahun
JumlahPendapatan
Target
Realisasi409.9
319.38
626.17
645.6 756
761.32
805.19
946.14
992.26
946.14

1. Efektivitas
Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang
dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan
maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan
efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana
yang dikehendakinya (The Liang Gie,1997:108 dalam Halim Abdul,
2001: 158).
2. Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap jenis
usaha pelayanan penginapan atau perhotelan.
3. Kontribusi
Kontribusi berarti sumbangan (Kamus besar Bahasa Indonesia:592).
Yang dimaksud kontribusi disini adalah sumbangan Pajak Hotel
terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang.
4. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah baik daerah
tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai
anggaran rumah tangga daerah masing-masing.
5. Tahun 2000-2004
Tahun 2000-2004 menunjukan waktu penelitian pada periode tahun 2000-
2004.

C. Perumusan Masalah
Berdasakan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut :
1. Seberapa besar efektivitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang ?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten
Semarang ?
3. Kendala-kendala apa dalam pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang ?
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui seberapa besar efektifitas Pajak Hotel di Kabupaten Semarang.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di
Kabupaten Semarang.
3. Mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten
Semarang.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang Pajak Hotel.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menentukan
kebijakan keuangan daerah.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan dan informasi bagi
peneliti lain.

F. Sistematika Skripsi
Bagian awal skripsi berisi halaman judul, persetujuan pembimbing,
pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar
isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
Bab I Pendahuluan
Pada bab pertama menerangkan mengenai latar belakang masalah,
perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan, manfaat penelitian, dan
sistematika skripsi.
Bab II Landasan Teori
Bab ini menjelaskan Pajak, efektivitas Pajak Hotel, kontribusi Pajak Hotel
terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang, dan kerangka berpikir.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini berisi tentang Populasi dan Sampel penelitian, variabel penelitian,
metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil
penelitian.
Bab V Penutup
Bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran-saran bagi pengembangan
lebih lanjut hasil penelitian ini.
Pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II
LANDASAN TEORI
A.PERPAJAKAN
1. Pengertian Pajak
Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan
mengatur seluruh kepentingan masyarakat, dalam menjalankan roda
pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk
memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari
pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari
pajak.
Ada beberapa pengertian tentang pajak menurut para ahli dimana
memberikan definsi yang berbeda-beda.
Menurut Kesit pengertian Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat
kepada negara karena Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut
pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.
(Prakosa, Kesit Bambang.2005:1).
Senada dengan itu Siti dalam bukunya berjudul “Perpajakan:Teori Dan
Kasus”, mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-
undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi
pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih
terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publict investment.
(Resmi, Siti.2004:2).

Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
menyebutkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang
yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada
negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga
beli barang, dsb. (Kamus besar Bahasa Indonesia, 1989:658)
Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
unsur-unsur pajak adalah :
a. Iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak
boleh memungut.
b. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana
mempunyai kekuatan hukum.
c. Tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk.
d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
e. Apabila terdapat surplus dipakai untuk membiayai public investment.
2. Fungsi Pajak
Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber
keuangan negara) dan fungsi regulerrend (mengatur), (Resmi,
Siti.2004:2).
a. Fungsi Budgetair, yaitu sebagai sumber penerimaan kas negara.
b. Fungsi Mengatur, yaitu meminimalisir kemungkinan ekses negatif yang
akan timbul.
3. Pengelompokan Pajak
Terdapat berbagai macam jenis pajak, yang dapat dikelompokan

menjadi 3(tiga), yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut
sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya (Resmi, Siti.2004:6).
a. Pengelompokan pajak menurut golongannya
Menurut golongannya, pajak dikelompokan menjadi 2(dua) yaitu
Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung (Resmi, Siti.2004:6).
1. Pajak Langsung
Adalah pajak yang beban pembayarannya harus ditanggung oleh
wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepihak lain. Contoh : Pajak
Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung
Adalah pajak yang beban pembayarannya dapat dilimpahkan
kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu
kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,
misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak
Pertambahan Nilai. Dimana beban Pajak Pertambahan Nilai dapt
dilimpahakan dari produsen ke konsumen.
b. Pengelompokan pajak menurut sifatnya
Menurut sifatnya, pajak dikelompokan menjadi 2(dua) yaitu Pajak
Subjektif dan Pajak Objektif (Resmi, Siti.2004:7).
1. Pajak Subjektif
Adalah pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan
keadaan pribadi pembayarnya (subyeknya), seperti status perkawinan,
banyaknya, dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi Wajib Pajak

selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak
kena pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Objektif
Adalah pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan
obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang
menyebabkan kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan
keadaan pribadi subyek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
c. Pengelompokan pajak menurut pemungutannya
Menurut pemungutannya, pajak dikelompokan menjadi 2(dua) yaitu
pajak Pusat dan pajak Daerah (Resmi, Siti.2004:8). Yaitu :
1. Pajak Pusat
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan
hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada
umumnya.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah,Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pajak Daerah
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah
tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai
anggaran rumah tangga pemerintah daerah masing-masing.

Contoh Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) : Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama
Tanah.
Contoh Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya/Kabupaten) : Pajak
Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame.
4. Asas - Asas Pemungutan Pajak
Dalam proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas
pemungutan pajak (Resmi, Siti.2004:9). Yaitu antara lain :
a. Asas Domisili (Tempat tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas
seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya,
baik yang berasal dari dalam negri maupun berasal dari luar negri.
b. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Contohnya pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia
yang bertempat tinggal di Indonesia
c. Asas sumber penghasilan
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan
wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

5. Syarat – Syarat Pemungutan Pajak
Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau
perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat (Tarmudji,
Tarsis.2001:12), yaitu :
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat yuridis).
c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis).
d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Disamping itu ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk
memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak
yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi
yuridis maupun sisi ilmiah (Prakosa, Kesit Bambang.2005:5).
a. Teori Asuransi
Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh
masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori
ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari
negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar
dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.
b. Teori Kepentingan
Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing
orang. Teori ini dikenal sebagai Benefit Approach Theory.

c. Teori Daya Pikul
Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-
masing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan
kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai Ability
to Pay Approach Theory.
d. Teori Bakti
Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti sesesorang kepada
negaranya.
e. Teori Asas Daya Beli
Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada
individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan
pajak.
6. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan
menetapkan besarnya penetapan pajak (Resmi, Siti.2004:10).
a. Official Assesment system
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang
berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta
memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Dengan
demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak
bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada

aparatur perpajakan).
b. Self assesment system
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib
Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang
berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta
memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak
dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan
perpajakan yang sedang belaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi,
serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian
berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak
bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib
Pajak).
c. With Holding System
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang
perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan
dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan
lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan
mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.
Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak
banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

7. Tarif Pajak
Untuk menghitung besarnya pajak terutang diperlukan dua unsur yaitu :
tarif pajak dan dasar pengenaan pajak (Resmi, Siti.2004:2). Yaitu :
a. Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun
besarnya dasar pengenaan pajak.
Contoh :
Tabel 2.1. Tarif Tetap
Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Pajak Terutang
Rp 1.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 3.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 1.00.000,00
Rp 1.00.000,00
Rp 1.00.000,00
Rp 1.00.000,00
Rp 1.00.000,00
Rp 1.00.000,00
Rp 1.00.000,00
Rp 1.00.000,00
Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran
dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya
dikenakan pajak Rp 6000,00
b. Tarif Proporsional (sebanding)
Tarif Proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya
tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar
dasar pengenaan pajak maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang
terutang dengan kenaikan yang proporsional atau sebanding.

Contoh :
Tabel 2.2. Tarif Proporsional (Sebanding)
Rp 1.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 3.000.000,00
10 %
10 %
10 %
Rp 1.00.000,00
Rp 2.00.000,00
Rp 3.00.000,00
c. Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin
meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
Contoh :
Tabel 2.3. Tarif Progresif (Meningkat)
Rp 10.000.000,00
Rp 40.000.000,00
Rp 60.000.000,00
Rp 80.000.000,00
15 %
25 %
35 %
45 %
Rp 1.500.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 21.000.000,00
Rp 36.000.000,00
Tarif proporsional dibedakan menjadi tiga yaitu:
1. Tarif Progresif-Proporsional, merupakan tarif berupa persentase
tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar
pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

2. Tarif Progresif-Progresif, merupakan tarif berupa persentase tertentu
yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan
pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.
3. Tarif Progresif-Degresif, merupakan tarif berupa persentase tertentu
yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan
pajak, dan kenaikan persentase tersebut semakin menurun.
d. Tarif Degresif (Menurun)
Tarif degresif atau menurun adalah tarif berupa persentase tertentu yang
semakin menurun dengan semakin meningkatanya dasar pengenaan
pajak.
Contoh :
Tabel 2.4. Tarif Degresif (Menurun)
Rp 20.000.000,00
Rp 30.000.000,00
Rp 50.000.000,00
Rp 70.000.000,00
Rp 90.000.000,00
10 %
9 %
8 %
7 %
6 %
Rp 2.000.000,00
Rp 2.700.000,00
Rp 4.000.000,00
Rp 4.900.000,00
Rp 5.400000,00
B.EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK HOTEL
1. Obyek Dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang
Obyek Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 19 Tahun 2002 adalah setiap jenis usaha pelayanan penginapan dan

perhotelan. Sedangkan yang dikecualikan adalah pelayanan tinggal diasrama
dan pondok pesantren.
Jadi pada dasarnya Pajak Hotel adalah pajak tidak langsung yang dipungut
atas pelayanan hotel kepada pembeli, dimana pembeli baik pribadi atau badan
yang melakukan pembayaran kepada hotel. Dimana pajak ini bersifat objektif
yaitu menekankan pada pelayanan yang disediakan hotel, termasuk :
a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas
tinggal jangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan.
c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan
bukan untuk umum.
d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
e. Penjualan makanan dan minuman ditempat disertai dengan fasilitas
penyantapan.
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dibayar oleh
pembeli kepada pengusaha hotel atau penginapan. Cara pengenaan pajak hotel
adalah sebagai berikut:
a. setiap pengusaha hotel diwajibkan melakukan pengenaan pajak kepada setiap
orang atau badan yang menjadi konsumen hotel
b. pengenaan pajak dilaksanakan dengan cara menambah pungutan pajak
sebesar tarif pajak (yaitu sebesar 10%) terhadap setiap pembayaran yang
dilakukan oleh konsumen kepada pengusaha hotel.

c. Apabila pengusaha hotel tidak bisa melaksanakan pengenaan pajak kepada
konsumen, maka pajak ditanggung pengusaha hotel.
2. Hak Dan Kewajiban Pengusaha Hotel Yang Sudah Ditetapkan sebagai Wajib
Pajak
Pengusaha hotel atau penginapan merupakan pengusaha yang wajib yang
mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Wajib Pajak dan kepadanya
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dan ada hak maupun kewajiban
yang harus dipenuhi oleh Pengusaha Hotel (Perda Kabupaten Semarang No 19
Tahun 2002).
a. Hak Sebagai Pengusaha Hotel
Pengusaha Hotel mempunyai hak diantaranya untuk pembetulan, pembatalan
dan penghapusan pajak. Untuk penghapusan pajak dapat terjadi karena hal-
hal sebagai berikut :
1. Apabila Wajib Pajak menghentikan usahanya.
2. Apabila Wajib Pajak dalam keadaan pailit atau bangkrut yang dibuktikan
dengan penutupan usahanya.
Dalam hal pembetulan, pembatalan, dan penghapusan pajak, Wajib Pajak
dapat dilakukan dengan cara pengajuan Surat Permohonan kepada kepala
DPKD dan apabila dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak
diterimanya Surat Permohonan Kepala DPKD sudah harus memberikan
keputusan, jika belum ada keputusan berarti permohonan tersebut dianggap
diterima.

b. Kewajiban Sebagai Pengusaha Hotel
Pengusaha Hotel atau Penginapan yang sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak
mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Melaporkan data pendapatan dan pajak tiap bulan kepada DPKD paling
lambat 5 (lima) bulan berikutnya dari bulan yang dilaporkan dengan cara
menyerahkan isian formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
2. Memporporasikan semua nota pembayaran yang dipergunakan, dan hanya
mempergunakan nota pembayaran yang sudah diporporasikan dalam
transaksi pembayaran.
3. Menerima dan memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan
kepada petugas DPKD serta menunjukan semua bukti pembukuan.
4. Membayar lunas pajak paling lambat 15 (lima belas) hari dari sejak
diterima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
1. Prosedur Penyetoran Pajak Hotel Pada DPKD Kabupaten Semarang
Pada proses penyetoran Pajak Hotel dilakukan melalui Bendahara Khusus
Penerima (BKP) DPKD, Bank pembangunan Daerah atau Kantor Pos,
tergantung tempat dimana yang terdekat dan mudah dicapai oleh Wajib pajak
yang bersangkutan, ataupun dengan cara petugas DPKD datang ke tempat
Wajib Pajak yang harus didasarkan pada kesepakatan antara DPKD dengan
Wajib Pajak, dimana nantinya petugas DPKD yang menerima penyetoran harus
sudah menyetorkan ke pemegang kas DPKD dalam waktu 1 x 24 jam atau
jangka waktu lain yang sudah ditetapkan oleh Kepala DPKD.

Prosedur penyetoran Pajak Hotel adalah sebagai berikut:
1. Wajib Pajak menyetorkan pajak terhutang ke pemegang Kas DPKD dengan
menunjukan SKPD.
2. Wajib Pajak membayar lunas pajak terhutang sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam SKPD.
3. Wajib Pajak mendapatkan tanda bukti penyetoran pajak berupa Surat Setor
Pajak Daerah (SSPD).
Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya
SKPD, Wajib Pajak sudah harus menyetorkan pajak terutang ke pemegang Kas
DPKD, jika Wajib Pajak tidak menyetorkan kewajibannya dalam batas waktu
yang telah ditentukan, maka dapat dikenakan bunga pajak sebesar 2 % (dua
persen).
Prosedur penyetoran Pajak Hotel melalui Bendaharawan Khusus Penerima
(BKP) DPKD sebagai berikut:
1. Bendaharawan pembantu Khusus Penerima (BKP)/ loket penyetoran
menerima uang disertai dengan SKPD, selanjutnya SKPD divalidasi/ cap
aslinya dikembalikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Berdasarkan SKPD yang telah divalidasi dengan Kas Register atau cap
dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerima sejenis “via BKP
untuk selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum”.
3. Bendaharawan Khusus Pembantu Penerima pada setiap selesai jam
penyetoran (loket ditutup) membuat “Laporan Harian BPKP” dan serah
terima uang dengan dilengkapi struk rekapitulasi Kas Register kepada BKP.

4. Petugas BPKP menyetorkan uang ke Bank Pembangunan Daerah secara
harian disertai bukti setoran bank.
5. BKP secara periodikal menyiapkan laporan realisasi penerima dan
penyetoran uang yang ditandatangani oleh DPKD.
6. Mendistribusikan
a. Media setoran yang telah divalidasi ke Seksi Pembukuan.
b. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis ke Seksi Pembukuan dan Seksi
Penagihan.
c. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang ke Bupati, Kepala
DPKD, Seksi Perencanaan, dan Pengendalian Operasional Buku .
d. Buku Kas Umum ke Bupati.
Sehingga secara umum prosedur pembayaran pajak hotel dapat dibuat bagan
sebagai berikut
2.1 Bagan Prosedur Pembayaran Pajak Hotel Pada DPKD Kabupaten
Semarang
Pengusaha Hotel Baru Seksi
Pendaftaran
Seksi
Penetapan
Bendaharawan Khusus Penerima/
Pemegang Kas DPKD/ Petugas Pajak
Selesai
Wajib
Pajak

2. Prosedur Penagihan Pajak Hotel Pada DPKD Kabupaten Semarang
Penagihan adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak
yang tidak mematuhi peraturan, dalam hal ini melunasi pajak yang terhutang
sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah.
Tujuan dari pelaksanaan penagihan ialah sebagai usaha penegakan hukum
agar Wajib Pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peratuan
yang berlaku dan surat teguran terakhir, Wajib Pajak dikenakan denda pajak
sebesar 2 % perbulan. Kegiatan penagihan terdiri dari :
1. Penagihan pasif
Yaitu dimulai dari proses peringatan, Surat Teguran I, Surat Teguran II, Surat
Teguran III.
2. Penagihan aktif
Yaitu meliputi proses paksa, penyitaan, sampai dengan lelang bagaimana
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959 tentang penagihan
pajak dengan Surat Paksa.
Proses prosedur penagihan Pajak Hotel adalah :
1. Setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima SKPD, ternyata
Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas
maka kepala DPKD dapat melaksanakan penagihan dengan memberikan
Surat Teguran I kepada Wajib Pajak.
2. Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah pemberian Surat Teguran I Wajib Pajak
belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas maka Kepala
DPKD dapat memberikan Surat Teguran II kepada Wajib Pajak.

3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberian Surat Teguran II Wajib
Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas maka
Kepala DPKD dapat memberikan Surat Teguran terakhir kepada Wajib
Pajak.
4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberian Surat Teguran terakhir
Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak secara lunas
maka Kepala DPKD dapat memerintahkan kepada Petugas DPKD untuk
melaksanakan penagihan seketika sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan penagihan seketika
dan sekaligus Wajib Pajak belum melaksanakan pembayaran hutang pajak
secara lunas maka kepala DPKD dapat menerbitkan surat paksa sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku.
Dalam hal melaksanakan pembayaran hutang pajak yang dilaksanakan
penagihan dengan Surat Teguran I, Surat Teguran II, Surat Teguran III, Wajib
pajak dikenakan bunga pajak sebesar 2 % (dua persen) perbulan.
Sehingga secara umum bagan prosedur penagihan pajak hotel dapat dibuat
bagan sebagai berikut

2.2 Bagan Penagihan Pajak Hotel Pada DPKD Kabupaten Semarang
3. Efektivitas Pajak Hotel
Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang
dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud
tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila
menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang
dikehendakinya (The Liang Gie,1997:108 dalam Halim Abdul, 2001: 158)
Sedangkan menurut Jone dan Pendlebury , adalah suatu ukuran keberhasilan
atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Halim
Abdul,2001:156). Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa
dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas
menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak
Teguran I
Teguran II S
E
L
E
S
A
I
Teguran III
Penagihan Seketika
Surat Paksa
L
U
N
A
S
Wajib Pajak belum
membayar pajak
melebihi jatuh tempo

dicapai (Richard M Steers dalam Magdalena Yamin, 1985 : 5 dalam Halim
Abdul, 2001:158).
Untuk mencapai efektivitas pengelolaan hotel maka diperlukan manajemen
hotel yaitu salah satunya adalah pemasaran, agar tingkat hunian kamar
meningkat. Pemasaran terdiri dari tiga unsur penting yaitu produk, harga, dan
promosi (A. Yoeti, Oka.1999:5).
a. Produk
Produk hotel disini meliputi pelayanan sewaktu pertama datang,
membawakan barang, memberi infomasi, menyediakan kamar tidur,
menyediakan makan dan minuman, dan sebagainya. Namun demikian produk
yang dinikmati tergantung permintaan dan keinginan tamu sendiri atau
tergantung orangnya.
Tamu hotel memerlukan produk berdasarkan manfaatnya. Contoh manfaat
menginap suatu hotel termasuk juga kebutuhan untuk mendapat pelayanan,
keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan hibuaran.
b. Harga
Masalah harga atau tarif kamar suatu hotel ditetapkan berdasarkan biaya yang
diperlukan untuk menyiapkan pelayanan untuk pemakaian kamar yang
bersangkutan, dengan memperhatikan harga pasar yang terjadi dalam
persaingan dalam periode tertentu.
Harga persaingan ditentukan oleh dua macam produk hotel yaitu Limted
Service Hotel seperti Hotel Melati, dan Full Service Hotel seperti Hotel
Bintang, dimana tiap klasifikasi memiliki tarif kamar hotel yang berbeda.

Dalam pemasaran hotel kita mengenal apa yang disebut dengan istilah Yield
Management, yaitu proses penjualan kamar yang sama dengan harga yang
berbeda. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan permintaan yang diperkirakan
akan meningkat (Peak Season) atau permintaan akan menurun (Off season).
c. Promosi
Menarik tamu menginap di hotel dan menggunakan fasilitas hotel, adalah
tujuan utama kegiatan promosi yang dilakukan suatu hotel. Kegiatan promosi
itu dibagi dalam empat kegiatan yaitu :
1. Advertising
Adalah suatu kegiatan promosi yang dibayar melalui media cetak atau
medi elektronik, poster, spanduk, dan banyak media lainnya.
2. Public Relation
Adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh pejabat hotel sendiri
dengan menggunakan teknik-teknik pendekatan kepada masyarakat secara
luas dengan bermacam-macam kegiatan yang berkaitan dengan operasional
hotel.
Tugas utamanya dalah memelihara citra perusahaan dimata tamu dan
masyarakat secara luas. Bila ada hal-hal yang dapat menimbulkan dampak
negatif terhadap hotel, maka Public Relation bertanggungjawab untuk
meluruskannya dengan meralat di surat kabar atau melakukan Press
Release dengan wartawan atau wawancara kalau diperlukan.
3. Sales Promotion
Adalah kegiatan promosi yang dilakukan dengan tujuan untuk mendukung

bagian penjualan dalam melakukan tugas-tugas penjualan yang menjadi
kewajibannya. Kegiatan yang biasa dilakukan untuk kegiatan promosi ini
antara lain menggunakan alat bantu antara lain : video tapes, slide
presentasi, Company Newsletter seperti brosur, leaflet, dan lain-lain.
4. Personal selling
Adalah salah satu kegiatan promosi yang dilakukan dengan jalan melakukan
bujukan kepada calon tamu dengan harapan dapat memutuskan kepastian
akan membeli produk hotel yang ditawarkan. Contoh dari Personal Selling
antara lain adalah : Sales Presentations, Rate Quatations, Business
Luncheon dan sebagainya.
Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak hotel, maka
efektivitas yang dimaksudkan dapat mengetahui seberapa besar realisasi
penerimaan pajak hotel, berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai
pada suatu periode tertentu (Halim Abdul, 2001:158).
Sehingga besarnya efektifitas pengelolaan pajak hotel dapat diketahui
dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
0
0100
HotelPajakPotensi
HotelPajakPenerimaanRealisasi
×
Untuk menghitung potensi Pajak Hotel, digunakan formula sebagai berikut :
Potensi Pajak Hotel = AxBxCxD
Keterangan :
A : Jumlah kamar
B : Rata-Rata tarif kamar
C : Jumlah hari(dengan asumsi 1 tahun adalah 360 hari)

D : Tingkat hunian kamar
Sedangkan untuk mengetahui tingkat hunian kamar dilakukan dengan
menghitung jumlah kamar yang dihuni / dipakai tamu (room night occupied)
dibagi dengan banyaknya kamar yang tersedia/ dapat dipakai (room night
available) dikalikan 100%.
Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektivitas pengelolaan
Pajak Hotel, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektifitas yang
diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya. Angka efektifitas ini
menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktivitas
pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektivitas
menunjukan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya, semakin besar
kemampuan memungutnya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati
untuk dapat dicapai (Prakosa Kesit Bambang, 2005:144).
C.KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PAJAK DAERAH
Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, berdasarkan klasifikasi
hotel di Kabupaten Semarang terdapat beberapa jenis- jenis hotel yang dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau
sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat
menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya
dengan pembayaran dan telah memenuhi prasyarat sebagai hotel
berbintang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata antara
lain keadaan fisik, seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan, pelayanan

yang diberikan, kualifikasi tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan, serta
sarana rekreasi atau olahraga yang disediakan seperti lapangan tennis,
kolam renang, dan diskotek. Ciri khusus hotel berbintang adalah
mempunyai restoran yang berada dibawah manajemen hotel tersebut. Hotel
berbintang dirinci menjadi bintang 1 dan bintang 2.
2. Hotel Melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau
sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat
menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan
pembayaran dan belum dapat memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang
seperti yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata tetapi
telah memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang dikeluakan oleh Dinas
Pariwisata Daerah. Hotel melati dirinci menjadi Melati 1, Melati 2, Melati
3.
3. Pondok Wisata adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang
dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat
tinggalnya (dengan pembayaran harian).
Masing-masing klasifikasi akomodasi memberikan kontribusi
penerimaan pada pajak daerah yang besarnya tidak sama, karena dipengaruhi
besarnya pendapatan Pajak Hotel tiap bulan pada masing-masing klasifikasi
akomodasi. Oleh karena itu akan dicari besarnya kontribusi Pajak Hotel
terhadap pendapatan Pajak Daerah.

D.KERANGKA BERPIKIR
Salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Salah
satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah
mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Hotel. Dimana faktor-faktor yang
mempengaruhi adalah tingkat hunian hotel, jumlah kamar, rata-rata tarif hotel,
rata-rata jumlah pengunjung, dan jumlah hari. Semua fator-faktor tersebut
termasuk dalam potensi Pajak Hotel. Apabila potensi Pajak Hotel tersebut dapat
direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan
Pajak Hotel yang diterima maka Pajak Hotel tersebut telah efektif.
Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Hotel maka dihasilkan pendapatan
Pajak Hotel yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang
tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah yang tinggi
dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal.
Oleh karena itu efektivitas pengelolaan Pajak Hotel dan kontribusi
pendapatan Pajak Hotel sangat diperlukan untuk meningkatkan Pajak Daerah.
Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3. Bagan Kerangka Berpikir
Kontribusi pajak hotel
- Realisasi pendapatan Pajak
Hotel
- Realisasi pendapatan Pajak
Daerah
Klasifikasi hotel:
- Bintang 1
- Bintang 2
- Melati 1
- Melati 2
- Melati 3
- Pondok Wisata
Pajak Daerah
Efektifitas pendapatan Pajak
Hotel
- Realisasi penerimaan Pajak
Hotel
- Potensi Pajak Hotel

BAB III
METODE PENELITIAN
A.Populasi Dan Sampel Penelitian
Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat
tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat
berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa (Mardalis, 2003:53). Populasi
dalam penelitian ini adalah semua hotel di Kabupaten Semarang termasuk hotel
pondok wisata, melati 1, melati 2, melati 3, bintang 1, dan bintang 2. Yang
berjumlah 172 hotel (diambil berdasarkan rata-rata tiap tahun). Dimana
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas
tinggal jangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan
bukan untuk umum.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
5. Penjualan makanan dan minuman ditempat disertai dengan fasilitas
penyantapan.
Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi obyek penelitian
(Mardalis, 2003:55). Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh
keterangan mengenai obyek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian
dari populasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel berstrata secara

acak (Stratified Random Sample) karena dalam data penelitian terdapat data
bertingkat dan jumlah masing-masing klasifikasi hotel tidak proporsional.
Tabel 3.1. Klasifikasi Hotel
No Klasifikasi Hotel Populasi Sampel %
1
2
3
4
5
6
Pondok Wisata
Melati 1
Melati 2
Melati 3
Bintang 1
Bintang 2
54
79
26
9
3
1
4
8
3
2
2
1
20
40
15
10
10
5
Jumlah 172 20 100
Sumber : Data primer yang diolah
B.Variabel Penelitian
Variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi (Arikunto, 2002 : 94).
Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:
1. Efektifitas pengelolaan Pajak Hotel. Dengan indikatornya : Realisasi
Pendapatan Pajak Hotel dan potensi Pendapatan Pajak Hotel Pondok Wisata,
Melati 1, Melati 2, melati 3, Bintang 1, Bintang 2.
2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah. Dengan indikatornya : Realisasi
Pendapatan Pajak Hotel (variabel bebas atau X), dan Realisasi pendapatan Pajak
Daerah (variabel terikat atau Y).
3. Kendala-kendala dalam pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang.
C.Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian, peneliti
menggunakan metode :
1. Metode Angket (kuesioner)
Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden dalam arti laporan tentang dirinya atau hal-hal yang ia
ketahui(Arikunto, 2002 : 94).
Angket yang digunakan peneliti menggunakan bentuk pilihan ganda dan bentuk
isian. Dimana hasil angket yang diperoleh digunakan untuk mengetahui
kendala-kendala dalam pengelolaan Pajak Hotel.
2. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber
tertulis buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.
Dokumen yang dimaksud adalah meliputi data target dan realisasi Pajak Daerah
dan Pajak Hotel di Kabupaten semarang, serta data potensi pendapatan Pajak
Hotel di Kabupaten Semarang.
D.Metode Analisis Data
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode penelitian Deskriptif Persentase, yaitu untuk mengetahui persentase
dengan menjelaskan variabel melalui pengukuran obyektif dan analisis numerikal
(Maradalis, 2003:83). Analisis Statistik Regresi Sederhana yaitu mengembangkan
suatu persamaan untuk meramalkan sesuatu variabel dari variabel kedua yang
telah diketahui (Arikunto, Suharsimi.2002:264).
1. Uji Validitas Dan Reliabilitas
a. Uji Validitas Angket
Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh itu dapat terjamin
kesahihannya/valid, maka diperlukan adanya pengujian validitas dari masing-
masing angket. Dalam pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah

jawaban angket yang diberikan kepada responden dapat dikatakan valid atau
tidak.
Dalam pengujian validitas ini sebagai patokannya atau pedoman indikator
tersebut, penulis memakai ukuran r tabel 0,632 untuk angket Petugas Pajak
dan r tabel 0,444 untuk angket Wajib Pajak. Apabila nilai r lebih besar dari
nilai tabel, maka angket tersebut dapat dikatakan valid.
Sedangkan rumus yang diperlukan untuk mengetahui valid tidaknya nilai
r yaitu :
( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑=
−−
−
2222
YYNXXN
YXXYN
xyr
Keterangan :
r : Koefisien korelasi antar indikator
N : Jumlah sampel
X : Skor indikator
Y : Total skor indikator dalam konsep yang sama
Dari perhitungan yang telah dilakukan (lampiran 1), diperoleh berbagai
nilai r untuk masing-masing butir pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut :

Tabel 3.2. Hasil Perhitungan Validitas Angket
Kendala Pertanyaan r r tabel Keterangan
Internal
(Petugas
Pajak)
Butir 01
Butir 02
Butir 03
Butir 04
Butir 05
Butir 06
Butir 07
Butir 08
Butir 09
0,907
0,907
0,849
0,849
0,681
0,740
0,681
0,746
0,747
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Eksternal
(Wajib
Pajak)
Butir 01
Butir 02
Butir 03
Butir 04
Butir 05
0,741
0,652
0,622
0,718
0,652
0,444
0,444
0,444
0,444
0,444
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Dari tabel hasil perhitungan validitas angket kendala-kendala dalam
pengelolaan Pajak Hotel ternyata koefisien korelasi r menunjukan lebih
besar dari r tabel. Sehingga angket tersebut dapat dikatakan valid.
b. Uji Reliabilitas Angket
Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh itu dapat dipercaya dalam
keterandalannya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, maka
diperlukan adanya pengujian reliabilitas dari masing-masing angket. Dalam
pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah jawaban angket yang

diberikan kepada responden dapat dipercaya (diandalkan) atau tidaknya.
Dalam pengujian reliabilitas ini sebagai patokannya atau pedoman
indikator tersebut penulis memakai ukuran r tabel artinya bahwa apabila nilai
r lebih besar dari nilai tabel, maka angket tersebut dapat dikatakan reliabel.
Sedangkan rumus yang diperlukan untuk mengetahui reliabel tidaknya
nilai r yaitu :
⎟⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎝
⎛ ∑
⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛
−
= 2
t
2
b
11 -1
1
r
σ
σ
k
k
Keterangan :
r11 : Koefisien Reliabel
k : Konstanta
σb : Varian Butir
σt : Varian Total
Dari perhitungan yang telah dilakukan (lampiran 1), diperoleh berbagai
nilai r untuk masing-masing indikator yang dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut :
Tabel 3.3. Hasil Perhitungan Reliabilitas Angket
No Kendala Responden R r tabel Keterangan
1
2
Internal
Eksternal
Petugas
Pengusaha
0,780
0,769
0,632
0,444
Reliabel
Reliabel
Sumber : Data Primer yang diolah
Dari tabel hasil perhitungan reliabilitas angket kendala-kendala dalam
pengelolaan Pajak Hotel ternyata koefisien Reliabilitas R menunjukan lebih
besar dari r tabel. Sehingga angket tersebut dapat dikatakan reliabel.

2. Efektivitas Pengelolaan Pajak Hotel
Efektifitas pengelolaan pajak hotel dapat diketahui berdasarkan
perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan potensi
Pajak Hotel yang ada.
Jadi untuk menghitung efektivitas pengelolaan Pajak Hotel digunakan
rumus sebagai berikut
%100
HotelPajakPotensi
HotelPajakPenerimaanRealisasi
×
Untuk menghitung Potensi Pajak hotel digunakan formula sebagai berikut
:
Potensi Pajak Hotel = A x B x C x D
Keterangan :
A : Jumlah kamar
B : Rata-rata tarif kamar
C : Jumlah hari
D : Tingkat hunian
Untuk mengetahui ukuran kriteria efektivitas digunakan interprestasi nilai r
sebagai dasar untuk menentukan nilai efektivitas yang diperoleh. Interprestasi r
tersebut adalah sebagai berikut (Arikunto,Suharsimi,2002:245).

Tabel 3.4. Interprestasi Nilai r
Besarnya Nilai r Interprestasi
Antara 0,80 sampai dengan 1,00
Tinggi
Cukup
Agak Rendah
Rendah
Sangat Rendah
3. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah
Metode analisis statistik data digunakan untuk mengetahui kontribusi
Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang. Metode analisis
yang digunakan adalah analisis regresi dengan satu prediktor, dengan
perhitungan sebagai berikut :
a. Koefisien Determinasi
( )( ){ }
( )∑ ∑
∑ ∑∑
−
−
= 2
2
YYn
YXxynb
r
Keterangan :
r2
: Koefisien Determinasi antara Y dengan X
∑xy : Jumlah produk prediktor X dan kriterium Y
∑X : Jumlah prediktor X (pendapatan Pajak Hotel)
∑Y : Jumlah kriterium Y (pendapatan Pajak Daerah)
n : Cacah kasus
b : Bilangan konstan

Dalam perhitungan tersebut sekaligus dicari R dengan mengalikan r2
dengan 100%, sehingga dapat diketahui besarnya sumbangan efektif Pajak
Hotel terhadap Pajak Daerah.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Semarang
a. Letak Geografi
Sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten
Semarang secara geografi berada pada 1100
14’ 54,75” sampai dengan 1100
39’ 3” Bujur Timur dan 70
3’ 75”- 70
30’ Lintang Selatan.
Batas- Batas administrasi Kabupaten Semarang adalah sebelah utara
berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah
timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan.
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten
Kendal. Ditengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota
Salatiga.
Rata-rata ketinggian tempat di Kabupaten Semarang antar kecamatan
berbeda. Daerah terendah terletak di desa Candi Rejo Kecamatan Ungaran
dan daerah tertinggi terdapat di Desa Batur Kecamatan Getasan.
Beberapa mata air sungai dan daerah yang dilalui sungai yang ada di
Kabupaten Semarang, diantaranya :
1. Kaligarang, daerah yang di lalui Kecamatan Ungaran dan Kecamatan
Bergas.
2. Rawa Pening, daerah yang dilalui Kecamatan Jambu, Kecamatan

Banyubiru, dan sebagian Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen,
Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Getasan.
3. Kali Tuntang, daerah yang dilalui Kecamatan Bringin, Kecamatan
Pringapus, dan Kecamatan Bawen.
4. Kali Senjoyo, daerah yang dilalui sebagian Kecamatan Tuntang,
Kecamatan Pabelan, Kecamatan Bringin, Kecamatan Tengaran, dan
Kecamatan Getasan.
5. Selain itu masih banyak lagi sungai yang melalui daerah-daerah di
wilayah Kabupaten Semarang seperti : Laban, Babon, Dolok, Klampok,
Bodri, Progo, Cemoro, dan lain-lain.
Nama, letak gunung dan nama pegunungan antara lain :
1. Gunung Ungaran letaknya meliputi wilayah Kecamatan Ungaran,
Bawen, Ambarawa, dan Sumowono.
2. Gunung Telomoyo letaknya meliputi wilayah Kecamatan Banyu Biru
dan Getasan.
3. Gunung Merbabu letaknya meliputi wilayah Kecamatan Getasan dan
Tengaran.
4. Pegunungan Sewakul terletak di wilayah Kecamatan Ungaran.
5. Pegunungan Kalong terletak di wilayah Kecamatan Ungaran.
6. Pegunungan Pasokan, Kredo, Tengis terletak di wilayah Kecamatan
Pabelan.
7. Pegunungan Ngabieng dan Gunung Tumpeng terletak di wilayah

Kecamatan Suruh.
8. Pegunungan Rong terletak di wilayah Kecamatan Tuntang.
9. Pegunungan Sodong terletak di wilayah Kecamatan Tengaran.
10. Pegunungan Pungkruk terletak di wilayah Kecamatan Bringin.
11. Pegunungan Mergi terletak di wilayah Kecamatan Bergas.
b. Luas penggunaan lahan
Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 17 kecamatan
dan terdiri dari 235 desa/ kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Semarang
pada tahun 2004 tercatat sebesar 95.020.674 Ha atau sekitar 2,92 % dari luas
wilayah Propinsi Jawa Tengah. Luas yang ada terdiri dari 24.456 Ha (25,74
%) lahan sawah dan 70.564.674 Ha (74,26 %) bukan lahan sawah.
Ditinjau dari segi kegunaan, bukan lahan sawah digunakan sebagai
pekarangan dan bangunan sebesar 19.671.589 Ha (27,877 %), 28.285 Ha
untuk tegalan dan kebun (40,083 %), 26 Ha untuk tambak/ kolam (0,037 %),
perkebunan rakyat/ swasta sebesar 5.069 ha (7,183 %), 11.609 Ha untuk
hutan rakyat (16,452 %), 2.623 Ha untuk rawa (3,717 %) dan lain-lain tanah
kering sebesar 3.281,085 Ha (4,651 %).
Menurut penggunaan lahan sawah, luas lahan sawah berpengairan irigasi
teknis sebesar 5.499 Ha, irigasi setengah teknis sebesar 4.002 Ha, irigasi
sederhana sebesar 7.917 Ha serta tadah hujan sebesar 6.045 Ha.
c. Keadaan Iklim
Curah hujan tertinggi selama tahun 2004 terdapat di Kecamatan tengaran
sebanyak 3.684 mm, untuk hari hujan terbanyak terdapat di Kecamatan Bawen

sebanyak 210 hari.
d. Wilayah Administratif
Wilayah Kabupaten Semarang secara administrasi pada tahun 2004 terbagi
dalam 17 kecamatan wilayah tersebut terdiri dari 208 desa, 27 kelurahan, 1523
rukun warga dan 6302 rukun tetangga.
Jumlah prasarana desa sampai tahun 2004 mencapai 5262 yang terdiri dari
prasarana perhubungan 311 buah, pendidikan dan kesehatan sebanyak 48 buah,
perekonomian sebanyak 26 buah, sosial sebanyak 141 buah.
e. Kepegawaian
Banyaknya PNS dilingkungan pemerintah kabupaten semarang keadaan
desember 2004 sebanyak 10051 orang.
Jumlah pegawai menurut pendidikan yang ditamatkan adalah tamat/tidak
amat SD sebanyak 465 orang ( 4,63%) SMP sebanyak 500 orang ( 4,97%),
SMU sebanyak 3019 ( 30,04 %), diploma/sarjana muda sebanyak 3606 orang
(35,88%) sarjana strata 1 sebanyak 2372 orang ( 23,60% ) dan sarjana strata 2
sebanyak 89 orang ( 0,88 % )
f. Pertahanan Sipil
Anggota pertahanan sipil ( hansip) peranan yang penting dalam menjaga
ketertiban dan keamanan dilingkungan masyarakat. Jumlah anggota hansip
dikabupaten semarang pada tahun 2004 sebanyak 7153 orang, terbagi dalam
jenis kelamin laki-laki sebanyak 6778 orang (84,76 % ) dan jenis kelamin
wanita sebanyak 375 orang ( 5,24 % ).
Berdasarkan tingkat pendidikan umum, jumlah anggota hansip tamat SD

sebanyak 5033 orang ( 70,36 % ) SLTP sebanyak 1664 orang ( 23,26 % ) SMU
sebanyak 456 orang ( 6,38 % ). Sedangkan berdasarkan klasifikasi
kemampuan, semua anggota hansip menjadi anggota limas ( 100 % ).
g. Pertanahan
Berdasarkan data dari kantor kabupaten semarang pada tahun 2004 telah
membuat akta PPAT sebanyak 4079 buah, sebagian besar berupa hak milik
yaitu sebesar 84,09 % dan hak guna bangunan 15,91%.
h. Pemilihan Umum
Pemilu legislatif yang dilaksanakan 5 april 2004 di kabupaten semarang
terdapat 641.281 pemilih yang tersebar di 2566 TPS ( tempat pemungutan
suara) perolehan suara yang sah untuk DPR, DPRD I dan DPRD II dalam
pemilu 5 april 2004 dikabupaten semarang menghasilkan 24 partai, dengan
suara terbesar di lima partai berturut-turut diperoleh PDIP, Partai GOLKAR,
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai kebangkitan Bangsa (PKB),
Partai Amanat Nasional (PAN).
i. Penduduk
Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2004 yang telah
disesuaikan dengan hasil P4B, jumlah penduduk Kabupaten Semarang tahun
2004 adalah sebesar 891.951 orang dengan laju pertumbuhan penduduk
sebesar 5,57 %.
Dari hasil angka registrasi tersebut, diperoleh rasio jenis kelamin penduduk
Kabupaten Semarang masih dibawah 100 yaitu sebesar 98,34. hal ini
menggambarkan bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada

jumlah penduduk laki-laki. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, jumlah
rumahtangga juga mengalami dari 223.835 pada tahun 2003 menjadi 230.354
pada tahun 2004, dengan rata-rata anggota rumahtangga 4 orang baik pada
tahun 2003 maupun 2004.
Sejalan dengan kenaikan penduduk maka kepadatan penduduk dalam
kurun waktu lima tahun (2000-2004) cenderung mengalami kenaikan, pada
tahun 2004 tercatat sebesar 939 jiwa setiap kilometer persegi. Jumlah
penduduk yang terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan
pemerataan penyebaran penduduk di tiap kecamatan. Kepadatan penduduk di
kecamatan yang wilayahnya sebagian besar perkotaan mempunyai kepadatan
penduduk yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang wilayahnya
masih merupakan daerah perdesaan. Wilayah terpadat tercatat di Tengaran,
Ambarawa, dan Ungaran, masing-masing dengan kepadatan 1.272, 1.550,
1.687 jiwa/ km.
j. Ketenagakerjaan
Salah satu modal utama dalam perkembangan roda pembangunan adalah
tenaga kerja. Sejalan dengan berlangsungnya proses demografi, jumlah dan
komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan.
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Semarang, banyaknya pencari kerja yang terdaftar selama tahun 2004
berjumlah 17.159 orang. Pemohon perpanjangan dan pemberian ijin bekerja
bagi warga negara asing (WNA) selama tahun 2004 mengalami penurunan
yang cukup berarti. WNA yang mengajukan permohonan perpanjangan ijin

bekerja sebanyak 2 orang.
k. Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Semarang pada umumnya masih
bekerja dibidang pertanian, hal ini menunjukan bahwa potensi wilayah
Kabupaten Semarang sebagian besar masih merupakan lahan pertanian.
Selain itu juga ada jasa akomodasi yang menunjang sektor pariwisata yaitu
hotel dan bentuk jasa akomodasi lainnya yang sejenis. Jumlah hotel yang ada
di Kabupaten Semarang pada tahun 2004 sebesar 183 hotel yang tersebar di
Kecamatan Getasan, Tuntang, Ambarawa, Bawen, Bergas, dan
Ungaran.Banyaknya kamar hotel 2688 kamar dan perkiraan jumlah tamu tahun
2004 sebanyak 439.278 orang. Bila dibandingkan tahun 2003 maka jumlah
hotel di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan sebesar 1,10 %,
sebaliknya banyaknya kamar meningkat 0,41 %, sedang perkiraan jumlah tamu
mengalami penurunan sebesar 13,04 %
Sebelum mengadakan pembahasan dan pengujian terlebih dahulu akan
penulis sajikan gambaran mengenai diri responden dari hasil penelitian, yang
dapat dilihat sebagai berikut :
a. Petugas Pajak Hotel
Dalam penelitian ini Petugas Pajak merupakan unit analisis dimana
subjek penelitian adalah petugas pajak dan objek penelitian adalah kendala-
kendala dalam pengelolaan pajak hotel sedangkan sumber data adalah
petugas pajak, yang kemudian disebut sebagai responden.

1. Jenis Kelamin
Berikut ini dipaparkan mengenai petugas pajak hotel di Kabupaten
semarang menurut jenis kelamin.
Tabel 4.1. Jenis Kelamin Petugas Pajak Hotel
No Jenis Kelamin Frekuensi %
1 Pria 7 70
2 Wanita 3 30
Jumlah 10 100
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa subjek penelitian terdiri dari
70 % responden adalah pegawai pria dan 30 % adalah pegawai wanita.
Keadaan ini karena pekerjaan ini lebih dominan di lapangan sehingga
pegawai pria lebih sesuai dalam pekerjaan ini.
Kemampuan pegawai pria dalam mengendarai kendaraan bermotor
lebih baik daripada pegawai wanita sehingga mempermudah menjalankan
tugasnya di lapangan.
2. Jabatan
Berikut ini dipaparkan mengenai petugas pajak hotel di Kabupaten
semarang menurut jabatan.

Tabel 4.2. Jabatan Petugas Pajak Hotel
No Jabatan Frekuensi %
1 Kasi Pendaftaran dan
Penetapan Pajak Daerah
1 10
2 Kasi Penagihan dan
Keberatan Pajak Daerah
1 10
3 Staf Pendaftaran dan
Penetapan Pajak Daerah
4 40
4 Staf Penagihan dan Keberatan
Pajak daerah
4 40
Jumlah 10 100
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa struktur organisasi terdiri
menjadi dua bagian masing-masing yaitu yang pertama adalah Seksi
Pendaftaran dan Penetapan Pajak yang dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah . kemudian yang kedua
adalah Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.
b. Pengusaha Hotel (Wajib Pajak)
Dalam penelitian ini Wajib Pajak merupakan unit analisis dimana
subjek penelitian adalah pengusaha hotel dan objek penelitian adalah
kendala-kendala dalam pembayaran pajak hotel sedangkan sumber data
adalah pengusaha hotel, yang kemudian disebut sebagai responden.
1. Jenis kelamin
Berikut ini dipaparkan mengenai Pengusaha Hotel (Wajib Pajak) di
Kabupaten semarang menurut jenis kelamin.

Tabel 4.3. Jenis Kelamin Pengusaha Hotel (Wajib Pajak)
No Jenis Kelamin Frekuensi %
1 Pria 15 75
2 Wanita 5 25
Jumlah 20 100
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa subjek penelitian terdiri dari
75 % responden adalah pengusaha pria dan 25 % adalah pengusaha
wanita. Keadaan ini karena pekerjaan mencari pendapatan dalam keluarga
umumnya dikerjakan oleh kepala rumah tangga sehingga usaha ini
banyak dijalankan pengusaha pria.
2. Status kepemilikan usaha
Kabupaten semarang menurut status kepemilikan usaha.
Tabel 4.4. Status Kepemilikan Usaha
No Status Frekuensi %
1 Persorangan 19 95
2 Badan hukum 1 5
Jumlah 20 100
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 95 % status kepemilikan
adalah perseorangan dan 5 % adalah badan hukum. Keadaan ini karena
sebagian besar usaha perhotelan adalah jenis pondok wisata dan melati,

dimana banyak dimiliki oleh penduduk setempat.
3. Klasifikasi hotel
Kabupaten semarang menurut klasifikasi hotel.
Tabel 4.5. Klasifikasi Hotel
No Klasifikasi Hotel Frekuensi %
1
2
3
4
5
6
Pondok Wisata
Melati 1
Melati 2
Melati 3
Bintang 1
Bintang 2
4
9
1
2
3
1
20
45
5
10
15
5
Jumlah 20 100
Dari tabel diatas dapat diketahui jenis klasifikasi hotel dalam
penelitian ini sebagian besar adalah Melati 1 dengan persentase 45 % dan
jumlah yang paling sedikit adalah Bintang 2 dengan persentase 5 %.
4. Tarif rata-rata berdasarkan jenis kamar dan jenis hotel
Berikut ini dipaparkan mengenai tarif rata-rata berdasarkan jenis
kamar dan jenis hotel di Kabupaten semarang.

Tabel 4.6. Tarif Rata-rata Hotel Berdasarkan Jenis Kamar dan Jenis Hotel di
Kabupaten Semarang.
No Jenis Hotel
Jenis
Kamar
Tarif rata-rata/
Kamar/malam
Frekuensi %
1
2
3
4
5
6
Pondok Wisata
Melati 1
Melati 2
Melati 3
Bintang 1
Bintang 2
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Standar
Ekonomi
Standar
Deluxe
Ekonomi
Standar
Deluxe
Suite
Ekonomi
Standar
Deluxe
Suite
Rp 30.000
Rp 30.000
Rp 30.000
Rp 50.000
Rp 50.000
Rp 100.000
Rp 150.000
Rp 100.000
Rp 150.000
Rp 200.000
Rp 400.000
Rp 150.000
Rp 200.000
Rp 400.000
Rp 600.000
16
110
5
22
19
7
13
29
56
34
5
8
30
6
4
4
30
1
6
5
2
4
8
16
10
1
2
8
2
1
Jumlah 364 100
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis kamar Ekonomi adalah
61 buah (50 %) dengan tarif rata-rata Rp 30.000,00, jenis kamar Standar
adalah 115 buah (32 %) dengan tarif rata-rata Rp 50.000,00, jenis kamar

Deluxe adalah 53 buah (16 %) dengan tarif rata-rata Rp 300.000,00, dan
jenis kamar Suite adalah 7 buah (2 %) dengan tarif rata-rata Rp
600.000,00. Keadaan ini karena dibedakan oleh fasilitas yang ada pada
kamar tersebut . Keadaan ini karena dibedakan oleh fasilitas yang ada
pada kamar tersebut seperti :
a. Suite : Ukuran kamar besar, spring bed, Televisi multimedia,
telephone, kamar mandi dalam (air panas), ruang tamu
dalam, AC, View (pemandangan).
b. Deluxe : Ukuran kamar sedang, spring bed, televisi multimedia,
telephone, kamar mandi dalam (air panas), ruang tamu
dalam, AC
c. Standar : Spring bed, televisi, kamar mandi dalam (air panas), kipas
angin.
d. Ekonomi : kasur dan kamar mandi dalam.
2. Efektivitas pengelolaan Pajak Hotel
Dalam menghitung efektifitas pengelolaan Pajak Hotel peneliti
menggunakan beberapa data sekunder yaitu diantaranya data target dan
realisasi pendapatan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang selama 5(lima)
tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2004, Data Rekapitulasi Pendapatan
Potensi Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004, Direktori Hotel
dan Jasa Akomodasi Lain Jawa Tengah Tahun 2000, Data Pengunjung/
Tamu Hotel Melati dan Bintang Di Kabupaten Semarang Tahun 2004 .

Tabel 4.7. Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004
Pajak Hotel Pajak DaerahTahun
Target(Rp) Realisasi(Rp) Target(Rp) Realisasi(Rp)
2000 319.376.000 409.906.594 2.999.996.000 4.108.668.632
2001 626.168.000 645.599.860 5.194.169.000 6.645.836.065
2002 756.000.000 761.323.856 8.411.591.000 9.101.529.639
2003 805.193.000 946.137.739 10.733.153.090 10.952.420.585
2004 946.145.000 992.257.525 11.940.693.673 12.614.814.955
Sumber : Data sekunder yang diolah
Untuk menghitung efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten semarang pada
tahun 2000-2004 menggunakan data sekunder. Dari data yang diperoleh
mengenai jumlah hotel dan jumlah kamar hotel di Kabupaten semarang
tahun 2000-2004 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.8. Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Hotel di Kabupaten Semarang Tahun
2000-2004.
2000 2001 2002 2003
No
Jenis
Hotel
Jumlah
Hotel
Jumlah
Kamar
Jumlah
Hotel
Jumlah
Kamar
Jumlah
Hotel
Jumlah
Kamar
Jumlah
Hotel
Jumlah
Kamar
Ju
H
1
2
3
4
5
6
Pondok Wisata
Melati 1
Melati 2
Melati 3
Bintang 1
Bintang 2
16
106
23
18
2
1
70
955
505
616
80
48
18
113
26
19
2
1
73
995
605
676
80
48
19
104
26
18
2
1
85
1005
605
623
80
48
15
115
30
18
2
1
103
1214
643
579
80
48
Total 166 2274 171 2477 170 2446 181 2667
Sumber : Data Kantor DPKD Kabupaten Semarang
Dari perolehan data-data tersebut diatas dan dengan asumsi bahwa : (DPKD
Kabupaten Semarang)
1. Jumlah hari dalam 1 tahun : 360 hari
2. Masa Pergantian Kamar : 1 x 1 hari
3. Rata- rata Tarif Kamar/ Malam dan Tingkat Hunian Kamar
Tabel 4.9 Rata- rata Tarif Kamar/ Malam Tiap Jenis Hotel dan Tingkat Hunian
Kamar di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004
No Jenis Hotel
2000 2001 2002 2003

Sumber : Data Kantor DPKD Kabupaten Semarang
Berdasarkan data-data diatas maka dapat dihitung potensi Pajak Hotel
Tarif
Kamar
Tingkat
Hunian
Tarif
Kamar
Tingkat
Hunian
Tarif
Kamar
Tingkat
Hunian
Tarif
Kamar
T
H
1
2
3
4
5
6
PondokWisata
Melati 1
Melati 2
Melati 3
Bintang 1
Bintang 2
20.000
20.000
40.000
75.000
150.000
250.000
0.12
0.27
0.27
0.23
0.20
0.20
20.000
20.000
50.000
100.000
150.000
250.000
0.13
0.24
0.23
0.22
0.20
0.20
20.000
20.000
50.000
100.000
150.000
250.000
0.13
0.24
0.23
0.22
0.20
0.20
20.000
20.000
50.000
150.000
200.000
300.000

dari penerimaan jenis hotel di Kabupaten Semarang untuk tahun 2000 yaitu
sebagai berikut :
Tabel 4.10. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun
2000.
No Klasifikasi
Hotel
Jumlah
Kamar
Tarif
Kamar/Rp
Tingkat
Hunian
Jumlah
Hari
Omzet Per
Tahun (Rp)
1
2
3
4
5
6
Pondok Wisata
Hotel Melati 1
Hotel Melati 2
Hotel Melati 3
Hotel Bintang 1
Hotel Bintang 2
70
955
505
616
80
48
20 000
20 000
40 000
75 000
150 000
250 000
0,12
0,27
0,27
0,23
0,20
0,20
360
360
360
360
360
360
60480000
1856520000
1963440000
3825360000
864000000
864000000
Total (166) 2274 9433800000
Sumber : DPKD Kabupaten Semarang.
Dari perhitungan data tersebut diatas, dapat diperoleh bahwa
penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2000 adalah sebesar Rp
9.433.800.000,00 dengan demikian, potensi penerimaan Pajak Hotel adalah
Rp 9.433.800.000x 10 % = Rp 943.380.000,00
Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektivitas Pajak Hotel
di Kabupaten Semarang tahun 2000 dengan raelisasi pendapatan Pajak Hotel
tahun 2000 adalah sebagai berikut :
%43%100
000.380.943Rp
594.906.409Rp
=×
Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Hotel
di Kabupaten Semarang tahun 2000 adalah 43 %.

Untuk menghitung potensi Pajak Hotel dari penerimaan jenis hotel di
Kabupaten Semarang untuk tahun 2001 yaitu sebagai berikut :
Tabel 4.11. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2001.
No Klasifikasi
Hotel
Jumlah
Kamar
Tarif
Kamar/Rp
Tingkat
Hunian
Jumlah
Hari
Omzet Per
Tahun (Rp)
1
2
3
4
5
6
Pondok Wisata
Hotel Melati 1
Hotel Melati 2
Hotel Melati 3
Hotel Bintang 1
Hotel Bintang 2
73
995
605
676
80
48
20 000
20 000
50 000
100 000
150 000
250 000
0,13
0,24
0,23
0,22
0,20
0,20
360
360
360
360
360
360
68328000
1719360000
2504700000
5353920000
864000000
864000000
Total (171) 2477 1000
Rp 11.342.232.000x 10 % = Rp 1.134.223.200,00
%56,92%100
200.223.134.1Rp
860.599.645Rp
=×
di Kabupaten Semarang tahun 2001 adalah 56,92 %.

No Klasifikasi
Hotel
Jumlah
Kamar
Tarif
Kamar(Rp)
Tingkat
Hunian
Jumlah
Hari
Omzet Per
Tahun (Rp)
1
2
3
4
5
6
Pondok Wisata
Hotel Melati 1
Hotel Melati 2
Hotel Melati 3
Hotel Bintang 1
Hotel Bintang 2
85
1005
605
623
80
48
20 000
20 000
50 000
100 000
150 000
250 000
0.13
0.24
0.23
0.22
0.20
0.20
360
360
360
360
360
360
140760000
1664280000
2504700000
5158440000
993600000
993600000
Total (170) 2446 11455380000
Rp 11.455.380.000 x 10 % = Rp 1.145.538.000,00.
%66,46%100
000.538.1451.Rp
856.323.761Rp
=×

No Klasifikasi
Hotel
Jumlah
Kamar
Tarif
Kamar/Rp
Tingkat
Hunian
Jumlah
Hari
Omzet Per
Tahun (Rp)
1
2
3
4
5
6
Pondok Wisata
Hotel Melati 1
Hotel Melati 2
Hotel Melati 3
Hotel Bintang 1
Hotel Bintang 2
103
1214
643
579
80
48
20 000
20 000
50 000
100 000
200 000
300 000
0.13
0.24
0.24
0.21
0.20
0.20
360
360
360
360
360
360
163152000
1922976000
2546280000
4585680000
1267200000
1140480000
Total (177) 2667 11625768000
Rp 11.625.768.000x 10 % = RP 1.162.576.800,00
%81,38%100
800.576.162.1Rp
739.137.946Rp
=×
Kabupaten Semarang tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

No Klasifikasi
Hotel
Jumlah
Kamar
Tarif
Kamar/Rp
Tingkat
Hunian
Jumlah
Hari
Omzet Per
Tahun (Rp)
1
2
3
4
5
6
Pondok Wisata
Hotel Melati 1
Hotel Melati 2
Hotel Melati 3
Hotel Bintang 1
Hotel Bintang 2
111
1215
643
579
80
48
20 000
20 000
50 000
100 000
200 000
350.000
0.10
0.22
0.21
0.20
0.20
0.20
360
360
360
360
360
360
159840000
1749600.000
2.314.800.000
4.168.800.000
1.152.000.000
1.209.600.000
Total (177) 2676 10.754.640.000
Rp 10.754.640.000x 10 % = Rp 1.075.464.000,00.
Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektiitas Pajak Hotel di
Kabupaten Semarang tahun 2004 dengan raelisasi pendapatan Pajak Hotel
92,26%%100
000.464.075.1Rp
525.257.992Rp
=×
3. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah
Untuk mengetahui hubungan Pajak Hotel (variabel bebas) terhadap
Pajak Daerah (variabel terikat) maka digunakan analisa regresi sederhana.
Adapun data yang diperlukan adalah data realisasi Pajak Hotel dan realisasi
Pajak Daerah di Kabupaten Semarang dari tahun 2000 sampai 2004 seperti

tabel berikut ini.
Tabel 4.15. Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Dan Pajak Hotel Di
Kabupaten Semarang Periode Tahun 2000-2004.
Tahun Pajak Hotel Pajak Daerah Persentase
2000 409.906.594 4.108.668.632 9,98 %
2001 645.599.860 6.645.836.065 9,88 %
2002 761.323.856 9.101.529.639 8,37 %
2003 946.137.739 10.952.420.585 8,64 %
2004 992.257.525 12.614.814.955 7,87 %
Rata-rata 8,94 %
Sumber : DPKD Kabupaten Semarang
Dari hasil perhitungan yang terlampir pada lampiran 3 dapat dilihat
bahwa hasil koefisien determinasi (R) sebesar 10,9 %. Ini berarti sumbangan
efektif Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah sebesar 10,9 %.
4. Kendala-kendala Dalam Pengelolaan Pajak Hotel Di Kabupaten
Semarang
Kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan Pajak Hotel adalah :
a. Keterbatasan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak maupun masyarakat
tentang peraturan perpajakan terutama Pajak Daerah.
b. Kurangnya kepatuhan dan kejujuran dalam usaha pajak.
c. Terbatasnya masa tenggang waktu dalam membayar Pajak Hotel.
Disamping itu belum adanya tempat pembayaran pajak yang permanen dan
mudah dijangkau.

B. Pembahasan
1. Efektivitas Pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang
Dari semua hasil perhitungan efektifitas Pajak Hotel yang diperoleh dari
tahun 2000-2004 diketahui bahwa efektivitas Pajak Hotel untuk tahun 2000-
2001 tidak efektif, untuk tahun 2002 cukup efektif, dan untuk tahun 2003-2004
sudah efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
Tabel 4.16. Efektivitas Pajak Hotel di Kab. Semarang Tahun 2000-2004
No Tahun Efektivitas Pajak Hotel (%) Kriteria
1 2000 43,00 % Agak Rendah
2 2001 56,92 % Agak Rendah
3 2002 66,46 % Cukup
4 2003 81,38 % Tinggi
5 2004 92,26 % Tinggi
Sumber : Data sekunder yang diolah
2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil koefisien
determinasi (R) sebesar 10,9 %. Hal ini berarti sumbangan efektif Pajak Hotel
terhadap Pajak Daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi unsur Pajak Daerah
yang lain.
3. Kendala-kendala Dalam Pengelolaan Pajak Hotel Di Kabupaten
Semarang
Dalam setiap proses yang berkaitan dengan birokrasi pasti terdapat
kendala atau hambatan begitu juga dengan pengelolaan Pajak Hotel di
kabupaten Semarang yang tentu juga ada kendala, walaupun pada semua pihak
menginginkan adanya kelancaran dalam semua pekerjaan dan perwujudan dari

kelancaran tersebut tidak bisa dari satu pihak tetapi dari semua pihak.
Kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan Pajak Hotel adalah :
Ini dapat dilihat dengan adanya Pengusaha Hotel yang kurang paham
dalam pengenaan Pajak Daerah, perhitungan Pajak Daerah, sehingga Kantor
DPKD mengeluarkan Surat Pemberitahuan untuk semua Pengusaha
Hotel(Wajib Pajak).
Masih ada Wajib Pajak yang melakukan kesenjangan dalam
perhitungan pajak hal ini terlihat dari perbedaan data tingkat hunian antara
DPKD dan data tingkat hunian hotel yang bersangkutan .
c. Terbatasnya masa tenggang waktu dalam membayar Pajak Hotel.
Disamping itu belum adanya tempat pembayaran pajak yang permanen dan
mudah dijangkau.
Berdasarkan Kantor DPKD pembayaran pajak hotel di wilayah
Bandungan untuk Wajib Pajak (selain hotel bintang) dalam membayar pajak
hotel mempunyai masa tenggang sehari dalam sebulan pada tanggal 6 tiap
bulan di tempat Balai Desa Bandungan. Sedangkan untuk daerah lain
pembayaran dilakukan di Kantor DPKD Kabupaten Semarang.
BAB V

PENUTUP
A.KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
1. Petugas Pajak Hotel terdiri dari 7 Laki-laki dan 3 wanita.
2. Dari 10 Petugas Pajak Hotel yang menjadi subyek penelitian 2 (dua)
diantaranya adalah Kasi Pendaftaran Dan Penetapan Pajak Daerah dan Kepala
Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah. Sedangkan yang lainnya adalah
staf, dimana terdiri menjadi dua bagian masing-masing yaitu yang pertama
adalah Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah berjumlah 4 (empat)
orang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan
Pajak Daerah . kemudian yang kedua adalah Seksi Penagihan dan Keberatan
Pajak Daerah berjumlah 4 (empat) orang yang dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.
3. Dari 20 Pengusaha hotel (Wajib Pajak) yang menjadi sampel terdiri dari 15
laki-laki dan 5 wanita.
4. Status kepemilikan usaha pada penelitian ini sebagian besar dalah
perseorangan dengan jumlah 19 hotel (95 %). Sedangkan sisanya adalah badan
hukum berjumlah 1 hotel (5 %).
5. Klasifikasi hotel pada penelitian ini, sebagian besar adalah Melati 1 dengan
persentase 45 % dan jumlah yang paling sedikit adalah Bintang 2 dengan
persentase 5 %.

6. Jumlah jenis kamar dan tarif rata-rata per jenis kamar hotel menurut jenis
kamar Ekonomi berjumlah 187 buah (50 %) dengan tarif rata-rata Rp
30.000,00.
7. Jumlah jenis kamar dan tarif rata-rata per jenis kamar hotel menurut jenis
kamar standar berjumlah 115 buah (32 %) dengan tarif minimal Rp 50.000,00,
dan tarif maksimal Rp 200.000,00.
8. Jumlah jenis kamar dan tarif rata-rata per jenis kamar hotel jenis kamar Deluxe
berjumlah 53 buah (16 %) dengan tarif minimal Rp 150.000,00, dan tarif
maksimal Rp 400.000,00..
9. Jumlah jenis kamar dan tarif rata-rata per jenis kamar hotel jenis kamar Suite
berjumlah 9 buah(2 %) dengan tarif minimal Rp 400.000,00, dan tarif
maksimal Rp 600.000,00.
10. Efektifitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000 adalah
43 % yang berarti agak rendah.
56,92 % yang berarti agak rendah.
12. Efektivitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2002
adalah 66,46 % yang berarti cukup.
81,38 % yang berarti tinggi.
92,26 % yang berarti tinggi.
15. Sumbangan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang

sebesar 10,9 %.
16. Kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan Pajak Hotel adalah :
c. Terbatasnya masa tenggang waktu dalam membayar Pajak Hotel dan belum
adanya tempat yang permanen yang mudah dijangkau mengakibatkan Wajib
Pajak kesulitan dalam membayar Pajak Hotel.
B.SARAN
1. Dalam menetapkan Pajak Hotel agar pejabat yang berwenang harus senantiasa
melakukan validasi data, sehingga dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah kepada Wajib Pajak sudah benar-benar mencerminkan tagihan pajak
yang sesuai dengan potensi riilnya. Disamping itu, DPKD juga melakukan
sosialisasi mengenai arti pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga Wajib
Pajak sadar membayar pajak.
2. Dalam mempermudah pembayaran Pajak Hotel pihak DPKD dapat membangun
fasilitas tempat pembayaran yang mudah dijangkau oleh Wajib Pajak dimana
dapat memberikan pelayanan secara intensif pada hari kerja.

DAFTAR PUSTAKA
A. Yoeti, Oka. 1999. Sales & Marketing for HOTELS, MOTELS, and RESORT.
Jakarta: PT. Pertja
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta: Rhineka Cipta.
Faisal, Sanapiah. 1981. Dasar Dan Teknik Menyusun Angket. Surabaya: Usaha
Nasional.
Hadi, Sutrisno. 2004. Analisis Regresi. Yogyakarta: Andi.
Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi.
Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
DPKD Kabupaten Semarang. Data Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel
Dan Pajak Daerah Tahun 2000-2004.2004. Kabupaten Semarang: DPKD.
------- Rekapitulasi Pendapatan Potensi Hotel Kabupaten Semarang Tahun
2000-2004.2004. Kabupaten Semarang: DPKD.
------- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 19 Tahun 2002 Tentang
Pajak Hotel.2002. Kabupaten Semarang : DPKD.
Mangkoesoebroto, Guritno. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Mardalis. 2003. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi
Aksara.
Resmi, Siti. 2005.Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
Sudjana. 1991. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi. Bandung :Tarsito
Tarmudji, Tarsis. 2001. Memahami Pajak Dan Perpajakan. Semarang: IKIP
Semarang Press.

Tim Penyusun . Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Tabulasi Data Angket Petugas Pajak
Butir
01
Butir
02
Butir
03
Butir
04
Butir
05
Butir
06
Butir
07
Butir
08
Butir
09
N
o
Jabat
an
Y
a
Ti
da
k
Y
a
Ti
da
k
Y
a
Ti
da
k
Y
a
Ti
da
k
Y
a
Ti
da
k
Y
a
Ti
da
k
Y
a
Ti
da
k
Y
a
Ti
da
k
Y
a
Ti
da
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kasi
Kasi
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Jumlah 5 5 5 5 3 7 3 7 4 6 4 6 4 6 2 8 7 3
Res 10 10 10 10 10 10 10 10 10
% 50 50 50 50 30 70 30 70 40 60 40 60 40 60 20 80 70 30

Tabulasi Data Angket Pengusaha Hotel/ Wajib Pajak
Butir 01 Butir 02 Butir 03 Butir 04 Butir 05no Status Res
WP Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Badan
Hukum
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Jml 11 9 8 12 8 12 12 8 8 12
Res 20 20 20 20 20
% 55 45 40 60 40 60 60 40 40 60

2079

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Similar to 2079

Similar to 2079 (20)

More from Chenk Alie Patrician

More from Chenk Alie Patrician (20)

2079