Makalah ini membahas upaya pengembangan agribisnis untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Kemiskinan masih tinggi di daerah ini karena kebijakan pemerintah daerah belum efektif dan lembaga keuangan mikro belum berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Makalah ini menganalisis bagaimana penerapan ekonomi kelembagaan baru melalui lembaga

1. Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dalam Perspektif Ekonomi Kelembagaan Baru Makalah Ekonomika Kelembagaan | by Aryanto Tinambunan | 19202/PS/MEP/06 e-mail : arya@tinambunan.web.id

2. Pendahuluan “ Jangan tanyakan padaku apa arti kemiskinan karena Anda sudah melihatnya dari luar rumah saya. Lihat rumah ini dan hitung jumlah lubangnya. Lihat perlengkapan yang ada dan pakaian yang saya kenakan. Lihat semua hal dan tuliskan apa yang Anda lihat. Apa yang Anda lihat adalah kemiskinan”. --- Laki-laki Miskin di Negara Kenya (Todaro, 2003)

3. Lanjutan ... Kebijakan Pemda belum sepenuhnya efektif dalam pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Peranan EKB belum efektif diterapkan. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh sektor agribisnis masih rendah yang ditunjukkan dengan 72,18% penduduk tergolong miskin (BPS, 2005) dan belum adanya LKM di Pakpak Bharat . Gap  Kemiskinan ,  Agribisnis ,  Lembaga Keuangan Mikro ,  Transaction Costs,  Asymetric Information Keyword

4. Lanjutan ... Dimekarkan berdasarkan UU No. 9/2003 ttg Pembentukan Kab. Humbang Hasundutan, Nias Selatan dan Pakpak Bharat  8 Kec, 47 Desa (2006) H ampir 80 persen w ilayah Pakpak Bharat lebih berada pada topografi terjal dan curam Potensi utama daerah adalah bidang pertanian  perkebunan  gambir + kemenyan + nilam Pengembangan agribisnis dapat meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya komoditi gambir Luas Wilayah 121.830 Ha (1.218,30 km2). Jumlah Penduduk (BPS, 2005) = 36.971 jiwa Menurut BPS (2005) 72,18% penduduk tergolong miskin. Sebagai daerah otonom, kewenangan dalam mengurus pembangunan daerah (UU No. 32/2004 ttg Otonomi Daerah) Kabupaten Pakpak Bharat

5. Lanjutan ... Permasalahan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan memang merupakan permasalahan besar yang dihadapi kelompok miskin pedesaan, tetapi ada permasalahan lain yang lebih krusial, yaitu pendapatan mereka sangat tergantung pada aktivitas sektor pertanian dan perikanan sehingga kondisi alam, iklim, dan cuaca sangat memengaruhi volatilitas pendapatan kelompok ini (LPEM FEUI, PSP IPB, PSEKP UGM ( 2004) dalam Dartanto (2006)) . Problem Kemiskinan

6. Lanjutan ... Menurut Saragih (2001), Sub-sistem agribisnis adalah (1) sub-sistem agribisnis hulu ( upstream agribusiness ), (2) sub-sistem usahatani ( on farm agribusiness ), (3) sub-sistem agribisnis hilir ( down-stream agribusiness ) dan (4) sub- sistem jasa penunjang agribisnis ( supporting institution ), khususnya untuk pengembangan komoditas perkebunan di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat . Koperasi agribisnis perlu dibentuk untuk mengembangkan usaha agribisnis skala kecil  aturan formal dan non formal. Dukungan Lembaga Keuangan Mikro dapat mengembangkan koperasi agribisnis. Koperasi agribisnis selanjutnya berhubungan dengan pengusaha besar. Agribisnis

7. Lanjutan ... Kebijakan pembangunan ekonomi daerah  belum efektif diterapkan  kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan  kemiskinan tetap ada dan berpotensi untuk bertambah. Perumusan Permasalahan Ekonomi Kelembagaan Baru (EKB)  peningkatan ekonomi rakyat via Lembaga Keuangan Mikro (LKM)  produktivitas meningkat  tingkat kemiskinan berkurang Peranan EKB

8. Lanjutan ... Untuk mengetahui perlunya dinamika ekonomi kelembagaan baru dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat menekan angka kemiskinan Tujuan D iharapkan dapat menjadi tambahan masukan guna melengkapi dasar-dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan pada sektor pertanian khususnya sektor agribisnis sejalan dengan pelaksanaan visi dan misi daerah. Manfaat Tujuan & Manfaat &

9. Lanjutan ... Dilakukan dengan penyebaran survey/kuesioner dan studi komparatif . Dalam penulisan paper ini dilakukan dengan metode studi komparatif dari berbagai penelitian. Metodologi

10. Institusi Agribisnis, RUU LKM Aturan Main Koperasi Agribisnis Lingkungan Kelembagaan Susunan Rencana Mengatasi Ketidakpastian Agribisnis Penekanan biaya Transaksi, informasi pasar dan negosiasi Efisiensi Produktivitas Profit Berkesinambunan Peningkatan ekonomi masyarakat Pengurangan Jumlah Kemiskinan Konsep Ekonomi Kelembagaan dalam Agribisnis

11. Analisis Pendekatan institusional dalam ekonomi, salah satunya dipelopori oleh Douglass C North dalam bukunya Institutions, Institutional Change and Economic Performance . North membedakan institusi, organisasi, dan aktor ekonomi dalam membahas perubahan kelembagaan dalam ekonomi. Institusi merupakan konteks (landasan) di mana organisasi bekerja: dia menyangkut aturan yang tampak (hukum) dan yang mengakar (norma). Dalam organisasi para aktor berinteraksi dengan dibatasi oleh aturan hukum dan norma. Interaksi ketiganya (institusi, organisasi, dan aktor ekonomi) akan menentukan kualitas kinerja ekonomi. Ekonomi Kelembagaan Baru

12. Lanjutan ... Institusi dapat didefinisikan sebagai aturan atau prosedur yang mengatur interaksi antarmanusia (agents) dan organisasi yang mengimplementasikan aturan2 tsb. untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Brinkerkoff & Goldsmith (1992) dalam Arsyad (2005)). Konkretnya, memenuhi target penekanan angka kemiskinan tidak bisa hanya dengan mengutak-atik indikator makro-ekonomi daerah . Selain harus merancang aturan formal yang memadai, kebijakan pemerintah daerah juga harus memengaruhi tindakan para aktor ekonomi (koperasi agribisnis) . Korupsi yang masih terus terjadi merupakan bukti, kebijakan pemerintah masih berhenti pada formalitas aturan dan belum sampai memengaruhi tindakan para aktor ekonomi. Kualitas kelembagaan secara nasional akan memengaruhi kualitas kelembagaan unit-unit organisasi secara individual. Tata kelola koperasi tidak pernah tercapai tanpa ada sistem tata kelola secara organisatoris. Institusi & Organisasi Agribisnis

13. Lanjutan ... Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan ( deposits ), kredit ( loan ), pembayaran berbagai transaksi jasa ( payment services ) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Lembaga Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis . Menurut Adan dan Fitchett (1992) dalam Arsyad (2005), karakteristik LKM adalah sama spt lembaga pendidikan yang dinamis, inovatif dan penyusunan yang fleksibel yang disesuaikan dengan lingkungan ekonomi dan sosial daerah. Fleksibel, transaksi kecil jangka pendek, prosedur yang simpel dan pinjaman didistribusikan dengan cepat merupakan ciri dari LKM P engentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, termasuk didalamnya adalah program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana dan tentu saja adalah melalui pinjaman dalam bentuk micro credi t ( Marguiret Robinson , 2000) LKM & Penanggulangan Kemiskinan (1)

14. Lanjutan ... Menurut Krisnamurthi (2003), Keuangan mikro dapat menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif. Peningkatan akses dan pengadaan sarana penyimpanan, pembiayaan dan asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan, melalui : tingkat konsumsi yang lebih pasti dan tidak be r fluktuasi, mengelola resiko dengan lebih baik, secara bertahap memiliki kesempatan untuk membangun aset, mengembangkan kegiatan usaha mikronya, menguatkan kapasistas perolehan pendapatannya, dan dapat merasakan tingkat hidup yang lebih baik LKM & Penanggulangan Kemiskinan (2)

15. Secara spesifik dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Menurut Ashari (2006), s etidaknya ada lima alasan untuk mendukung argumen tersebut , yaitu : LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani/pelaku ekonomi di desa. Petani/masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur. Karakteristik usahatani umumnya membutuhkan platfond kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM. D ekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah; dan Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat personal emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral hazard dalam pengembalian kredit.

16. Referensi Arsyad, Lincolin. 2006. How do Microfinance Institutions Cope with Risk and Uncertainty?. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 21, No. 1, pp. 22 – 36. Arsyad, Lincolin. 2005. Institutions do Really Matter : Lessons from Village Credit Institutions of Bali. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 20, No. 2, pp. 105 – 119. Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 4, No. 2, hal. 146 – 164. BPS. 2005. Pakpak Bharat dalam Angka. BPS, Dairi, Sumut. Jaya, Wihana Kirana. 2006. Peran Institusi dalam Pertumbuhan Ekonomi. PANGSA – Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Edisi 13/XII/2006, hal. 03 – 18. Kurniadi, Titus K.. 2002. Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Cara Efektif untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Menggerakkan Ekonomi Rakyat. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel – Th. I – No. 5. http://www.ekonomirakyat.org Krishnamurti, Bayu. 2003. Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel – Th. II – No. 2. http://www.ekonomirakyat.org North, Douglas C.. 1991. Institutions. Journal of Economic Perspectives, Volume 5, No. 1, pp. 97 – 112. Saragih, Bungaran. 2001. Agribisnis : Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian . Editor : Rachmat Pambudy dkk.. Yayasan Mulia Persada Indonesia dan PT. Surveyor Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan IPB, Bogor. Yustika, Ahmad Erani. 2006. Ekonomi Kelembagaan – Definisi, Teori dan Strategi. Edisi Pertama. Bayumedia Publishing, Malang.

17. Terima Kasih Sekian & Njuah-njuah