Skripsi ini membahas efektivitas jurusita dalam upaya peningkatan penerimaan penagihan pajak di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan jurusita yang dilakukan selama ini dalam proses penagihan pajak dapat meningkatkan penerimaan, serta mengetahui apakah pelaksanaan penagihan pajak yang didukung tindakan jurusita telah efektif.
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAK...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, tingkat efektivitasnya dalam mencairkan tunggakan pajak, serta hambatan dan upaya yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat
Skripsi ini membahas analisis kontribusi lima jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan parkir terhadap penerimaan pajak daerah Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur periode 2010-2014. Tujuannya adalah mengetahui tingkat kontribusi masing-masing pajak daerah, menganalisis sektor pajak yang memberikan kontribusi dominan, serta menganalisis laju pertumbuhan setiap sektor
PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN , PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENI...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas pengaruh pemungutan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi periode 2004-2013. Tujuannya adalah mengetahui apakah ketiga jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan, paj
EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENCAIRAN TUNGGAK...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, tingkat efektivitasnya dalam mencairkan tunggakan pajak, serta hambatan dan upaya yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat
Skripsi ini membahas analisis kontribusi lima jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan parkir terhadap penerimaan pajak daerah Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Timur periode 2010-2014. Tujuannya adalah mengetahui tingkat kontribusi masing-masing pajak daerah, menganalisis sektor pajak yang memberikan kontribusi dominan, serta menganalisis laju pertumbuhan setiap sektor
PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN , PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN DALAM MENI...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas pengaruh pemungutan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi periode 2004-2013. Tujuannya adalah mengetahui apakah ketiga jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan, paj
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEN...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta periode 2010-2014 dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber penerimaan pajak daerah terbesar di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan serta kendala yang di
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...yogieardhensa
Skripsi ini membahas analisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul. Tujuannya adalah mengetahui besar potensi pajak hotel dan seberapa jauh pemerintah daerah meningkatkan pajak hotel. Hasilnya menunjukkan potensi pajak hotel jauh di atas realisasinya, mengindikasikan potensi belum tergarap optimal.
Analisis koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama pada Kantor Bersama SAMSAT Wilayah I Makassar menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berpengaruh terhadap koordinasi pelayanan. Koordinasi meliputi perencanaan target penerimaan bersama, pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak, dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan sesuai peraturan.
ANALISIS ASSET LIABILITY MANAGEMENT PADA PT BTN ( PERSERO) Tbk ( PERIODE 2009...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas analisis manajemen aset dan kewajiban pada PT Bank Tabungan Negara Tbk periode 2009-2013. Memfokuskan pada rasio likuiditas, manajemen gap, dan rasio profitabilitas untuk menilai kinerja manajemen aset dan kewajiban bank.
Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di ...Muhammad Rafi Kambara
Karya tulis ini membahas implementasi rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan di KPPN Tegal dan KPP Pratama Tegal menggunakan aplikasi E-Rekon&LK. Rekonsiliasi dilakukan untuk mendeteksi perbedaan data antara sistem akuntansi pusat dan instansi guna menghasilkan laporan keuangan yang benar dan akurat.
Buku ini berisi ringkasan materi teori ekonomi mikro dan makro yang disusun oleh penulis untuk memenuhi tugas akhir semester. Terdiri dari delapan bab yang membahas cakupan ilmu ekonomi mikro dan makro, permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, produksi, struktur pasar, kebijakan fiskal dan moneter.
Buku ini membahas tentang perpajakan di Indonesia. Terdiri dari 13 bab yang mencakup pengertian dan ruang lingkup perpajakan, ketentuan umum perpajakan, berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, PPN, dan PBB. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi utama bagi siswa, guru, mahasiswa, dan pelaku usaha terkait perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia.
Skripsi ini membahas pengaruh tingkat kurs valuta asing Dollar Amerika Serikat, Euro, Yen, tingkat inflasi, dan suku bunga terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial dan simultan.
Buku ini menetapkan standar harga untuk belanja pegawai, tunjangan, dan honorarium pemerintah provinsi Kalimantan Timur tahun 2012, mulai dari gaji pokok pegawai tetap dan tidak tetap, honorarium kegiatan satuan kerja, hingga tunjangan petugas seperti telekomunikasi dan bahaya radiasi.
Makalah ini membahas tentang manajemen keuangan perusahaan dan pasar keuangan. Pembahasan mencakup peran manajemen keuangan dalam penciptaan nilai, pasar uang dan modal, teori suku bunga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal.
Laporan ini menguraikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Perumda Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka tahun 2021. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan membangun indeks kepuasan masyarakat sebagai ukuran kinerja layanan. Survei dilakukan terhadap 653 responden di tiga cabang layanan dengan menggunakan kuesioner. Hasilnya menunjukkan inde
Dokumen tersebut membahas mengenai penagihan pajak, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak, daluwarsa penagihan pajak, tindakan penagihan pajak seperti surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan lelang, serta urutan dan jangka waktu pelaksanaan penagihan pajak."
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEN...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta periode 2010-2014 dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber penerimaan pajak daerah terbesar di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan efektivitasnya dalam meningkatkan penerimaan serta kendala yang di
ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KAB...yogieardhensa
Skripsi ini membahas analisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul. Tujuannya adalah mengetahui besar potensi pajak hotel dan seberapa jauh pemerintah daerah meningkatkan pajak hotel. Hasilnya menunjukkan potensi pajak hotel jauh di atas realisasinya, mengindikasikan potensi belum tergarap optimal.
Analisis koordinasi pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama pada Kantor Bersama SAMSAT Wilayah I Makassar menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berpengaruh terhadap koordinasi pelayanan. Koordinasi meliputi perencanaan target penerimaan bersama, pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak, dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan sesuai peraturan.
ANALISIS ASSET LIABILITY MANAGEMENT PADA PT BTN ( PERSERO) Tbk ( PERIODE 2009...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas analisis manajemen aset dan kewajiban pada PT Bank Tabungan Negara Tbk periode 2009-2013. Memfokuskan pada rasio likuiditas, manajemen gap, dan rasio profitabilitas untuk menilai kinerja manajemen aset dan kewajiban bank.
Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di ...Muhammad Rafi Kambara
Karya tulis ini membahas implementasi rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan di KPPN Tegal dan KPP Pratama Tegal menggunakan aplikasi E-Rekon&LK. Rekonsiliasi dilakukan untuk mendeteksi perbedaan data antara sistem akuntansi pusat dan instansi guna menghasilkan laporan keuangan yang benar dan akurat.
Buku ini berisi ringkasan materi teori ekonomi mikro dan makro yang disusun oleh penulis untuk memenuhi tugas akhir semester. Terdiri dari delapan bab yang membahas cakupan ilmu ekonomi mikro dan makro, permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, produksi, struktur pasar, kebijakan fiskal dan moneter.
Buku ini membahas tentang perpajakan di Indonesia. Terdiri dari 13 bab yang mencakup pengertian dan ruang lingkup perpajakan, ketentuan umum perpajakan, berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, PPN, dan PBB. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi utama bagi siswa, guru, mahasiswa, dan pelaku usaha terkait perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia.
Skripsi ini membahas pengaruh tingkat kurs valuta asing Dollar Amerika Serikat, Euro, Yen, tingkat inflasi, dan suku bunga terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial dan simultan.
Buku ini menetapkan standar harga untuk belanja pegawai, tunjangan, dan honorarium pemerintah provinsi Kalimantan Timur tahun 2012, mulai dari gaji pokok pegawai tetap dan tidak tetap, honorarium kegiatan satuan kerja, hingga tunjangan petugas seperti telekomunikasi dan bahaya radiasi.
Makalah ini membahas tentang manajemen keuangan perusahaan dan pasar keuangan. Pembahasan mencakup peran manajemen keuangan dalam penciptaan nilai, pasar uang dan modal, teori suku bunga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal.
Laporan ini menguraikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Perumda Air Minum Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka tahun 2021. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan membangun indeks kepuasan masyarakat sebagai ukuran kinerja layanan. Survei dilakukan terhadap 653 responden di tiga cabang layanan dengan menggunakan kuesioner. Hasilnya menunjukkan inde
Dokumen tersebut membahas mengenai penagihan pajak, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak, daluwarsa penagihan pajak, tindakan penagihan pajak seperti surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan lelang, serta urutan dan jangka waktu pelaksanaan penagihan pajak."
Hukum acara perdata mengatur tentang cara menjamin ditaatinya hukum perdata melalui perantaraan hakim dengan mengatur proses pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan perkara di sidang, dan pelaksanaan putusan hakim. Hukum acara perdata berdasarkan pada asas-asas seperti hakim bersifat menunggu, ius curia novit, dan mendengar kedua belah pihak.
A brief comparison of three localization
options for a green field investment in Russia:
(1) Special Economic Zone set up the central gov
(2) Industrial park set up by local governments
(3) Elsewhere
Special economic zones offer by far the largest tax incentives in Russia. Long periods of income tax breaks and extremely cheap lands are among the most significant incentivrs. However their location is outside the geographical scope of most investors, i.e. outside the Moscow and Skt. Petersburg (Leningrad) regions.
Industrial parks set up by some local governments (such as the one in Kaluga) offer much richer choice in terms of location, while the incentives are less lavish than in SEZs but still significant.
Incentives offered by most other regional governments are more moderate than in the above mentioned options.
Skripsi ini membahas efektivitas pengelolaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang periode 2000-2004. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan pajak hotel dan besaran kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah melalui analisis data jumlah hotel, kamar, tarif kamar, dan tingkat hunian. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel meningkat
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan perpajakan di Indonesia sejak zaman kerajaan hingga reformasi perpajakan pada tahun 2000-an. Secara garis besar, dokumen menjelaskan jenis pajak dan produk hukum perpajakan yang berlaku pada masing-masing masa penjajahan Belanda, Jepang, masa kemerdekaan, serta empat kali reformasi perpajakan besar pada tahun 1983, 1994, 1997, dan 2000
1. Penelitian ini menganalisis pengaruh efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Mojokerto.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kedua faktor tersebut memberikan kontribusi sebesar 60,3% terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial, efektivitas administrasi perpajakan memberikan kontribusi 80,1% sedang
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 2 tahun 2012 tentang pajak sarang b...andika_combat
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang. Pajak ini merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pemerintahan daerah. Dokumen ini menjelaskan definisi-definisi kunci terkait pajak sarang burung walet serta ketentuan umum pelaksanaannya.
Buku ini membahas tentang kesadaran perpajakan dalam pendidikan tinggi. Materi dibahas dalam 6 bab yang mencakup tentang peran dan fungsi pajak dalam kehidupan sehari-hari, alasan keberadaan pajak, sejarah pajak di Indonesia, peran pajak dalam pembangunan, pajak sebagai perwujudan Pancasila, dan kewajiban perpajakan warga negara. Buku ini bertujuan menanamkan pemahaman dan kesad
Makalah ini membahas tentang kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak yang merupakan masalah bagi pendapatan negara. Makalah ini dibuat oleh 10 mahasiswa dalam rangka mempelajari mata kuliah Hukum Pajak di Universitas Da Paz, Dili, Timor Leste."
Kontribusi dan efektivitas pad candra 2015candra romanda
Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Musi Banyuasin antara 2010-2014 masih rendah, hanya 15,41%. Efektivitas pajak daerah 2010, 2011, dan 2014 termasuk kategori sangat efektif sedangkan 2012-2013 termasuk efektif dengan rata-rata 122,41%.
Rangkuman singkat dari dokumen tersebut adalah:
Ada tiga jenis rancangan penelitian yaitu kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Dalam memilih rancangan penelitian perlu mempertimbangkan pandangan dunia, strategi penelitian, dan metode yang akan digunakan. Faktor lain seperti masalah penelitian, pengalaman peneliti, dan pembaca juga perlu dipertimbangkan dalam memilih rancangan penelitian.
Dokumen tersebut merupakan lampiran SE yang mengatur pengkategorian alasan penolakan cek dan/atau bilyet giro, dengan menentukan alasan mana yang dikategorikan sebagai penolakan kosong dan yang tidak. Dokumen ini juga memberikan contoh format surat keterangan penolakan.
Dokumen tersebut membahas tentang penagihan pajak, meliputi pengertian pajak dan penagihan pajak, jenis-jenis penagihan pajak, tahapan penagihan pajak, dan dasar-dasar penagihan pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan."
Pedoman Lap Skripsi STMIK Nusa Mandiri Jakarta Periode I 2021.pdfBachtiar Yanuari
Dokumen tersebut berisi pedoman penyusunan laporan skripsi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri. Pedoman ini mencakup teknik penulisan, penjelasan outline skripsi, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, serta lampiran-lampiran contoh yang diperlukan. Pedoman ini dimaksudkan untuk memandu mahasiswa dalam menyusun laporan skripsi yang baik dan sesuai standar.
Laporan ini membahas upaya meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 18 Katobu melalui model pembelajaran konstruktivis realistik pada materi operasi hitung bilangan bulat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan peningkatan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran tersebut.
Tinjauan pelaksanaan disiplin kerja pegawai di kecamatan astanaanyar bandungMutiara Bunda Ulil Albab
Laporan ini membahas tinjauan pelaksanaan disiplin kerja pegawai di Kecamatan Astanaanyar Bandung. Laporan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan disiplin kerja pegawai, tujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan dan masalah disiplin kerja serta pemecahan masalahnya. Laporan ini diharapkan memberikan manfaat pengetahuan tentang disiplin kerja di instansi pemerintahan.
LAPORAN AKHIR KULIAH KERJA PRAKTIK
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA
KANTOR BERSAMA SATU ATAP (SAMSAT) PUTRI HIJAU MEDAN
UTARA
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains
Laporan ini membahas analisis sistem penerimaan siswa baru di SMK PGRI Pontianak. Tim penulis menganalisis sistem yang berjalan dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Sistem saat ini masih manual dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan siswa. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi adalah proses yang terlalu rumit dan panjang serta keterbatasan sarana prasarana.
Saga Creative Hub didirikan pada Maret 2018 sebagai pusat kreativitas dan pengembangan bisnis pertama di Sumatera Utara. Tempat ini bertujuan untuk mendukung industri kreatif dan wirausaha muda.
Program Bimbingan dan Konseling SMK Taman Sakti Jakarta tahun pelajaran 2018/2019 ini membahas tentang (1) rasional pelaksanaan program BK di sekolah, (2) dasar hukum yang mendasari program BK, dan (3) komponen-komponen program BK seperti layanan dasar, responsif, peminatan, dan dukungan sistem.
Analisis rasio keuangan guna menilai kinerja perusahaan food and beverages ya...Mustaghfirin Mustaghfirin
Skripsi ini membahas analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini menganalisis rasio-rasio keuangan seperti rasio lancar, rasio cepat, rasio hutang terhadap modal, rasio penjualan dan laba bersih dari 5 perusahaan selama tahun 2001-2005. Hasil analisis rasio digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan.
Laporan praktek kerja industri (prakerin) smk al baisuny 2014-2015 (maulana)Ahmad Sayadi
- Maulana
- Rizky
- Adi
- Asep
Kepala
BHAKTI
Guru
- Zainal Abdi.ST
- Sunriyah
- Herni Teng,AMd
Siswa
- Maulana
- Rizky
- Adi
- Asep
- dll
Struktur organisasi BHAKTI terdiri dari:
1. Kepala BHAKTI
Bertanggung jawab kepada pemilik dan mengkoordinir seluruh kegiatan.
2. Sekretaris
Bertugas membantu
Laporan ini memberikan ringkasan singkat tentang Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. PKL ini dilaksanakan selama 2 bulan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Akuntansi di Politeknik Negeri Pontianak. Tujuan PKL ini adalah untuk menerapkan ilmu akuntansi, menambah pengalaman, serta mempelajari sistem kerja pemerintah daerah."
Laporan praktek kerja industri (prakerin) smk al baisuny 2014-2015 (jazuli)Ahmad Sayadi
Laporan ini membahas tentang pelaksanaan praktek kerja industri di Shafa2 Komputer dengan topik dual boot menggunakan Ubuntu 14.04 LTS dengan Wubi. Laporan ini berisi tentang latar belakang, tujuan, profil perusahaan, landasan teori Ubuntu, dan implementasi dual boot Ubuntu."
PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, PROFESIONALISME, DAN ETIKA PROFESI TERHADAP KI...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas pengaruh independensi auditor, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kinerja auditor eksternal di kantor akuntan publik di Jakarta Timur. Variabel independen adalah independensi auditor, profesionalisme, dan etika profesi, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja auditor eksternal. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebar ke auditor di lima kantor akuntan publik di Jakarta Timur. Has
Laporan praktek kerja industri (prakerin) smk al baisuny 2014-2015 (mulyani)Ahmad Sayadi
PEMBONGKARAN LAPTOP, Laporan praktek kerja industri (prakerin) smk al baisuny 2014-2015, SMK Al-Baisuny Kokop, SMK KOKOP Bangkalan. SMA Kokop Bangkalan.
OTOMATISASI UNTUK MENGETAHUI KELAYAKAN SIMPAN PINJAMUofa_Unsada
Skripsi ini membahas tentang otomatisasi sistem untuk mengetahui kelayakan simpan pinjam pada CV. Rizki Bersama. Penelitian ini mengembangkan sistem administrasi koperasi menjadi sistem berbasis web dengan menggunakan bahasa PHP dan database MySQL. Sistem yang dikembangkan mencakup fitur-fitur untuk admin/operator dan anggota koperasi seperti pengajuan pinjaman, pembayaran angsuran, dan lainnya.
PENERAPAN NOTIFIKASI ANDROID UNTUK MEMBANTU PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKA...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas tentang penerapan notifikasi Android untuk membantu penyebaran informasi dan komunikasi sivitas Universitas Darma Persada. Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi notifikasi berbasis Android yang dapat digunakan sivitas kampus untuk bertukar informasi secara real-time. Aplikasi ini menggunakan database untuk menyimpan data pengguna dan pesan notifikasi.
OPTIMASI PENJADWALAN MATA KULIAH DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA (STUDI...Uofa_Unsada
Tugas akhir ini membahas optimasi penjadwalan perkuliahan dengan menggunakan algoritma genetika. Algoritma genetika digunakan untuk menghasilkan jadwal perkuliahan yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan. Sistem dirancang menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan basis data SQL Server untuk menyimpan dan mengolah data. Sistem dapat digunakan untuk menginput data, menghasilkan jadwal secara otomatis, dan men
MEMBANGUN APLIKASI PERPUSTAKAAN ONLINE BERBASIS DESKTOP DAN MOBILE ANDROID ST...Uofa_Unsada
Aplikasi ini membangun aplikasi perpustakaan online berbasis desktop dan mobile Android untuk perpustakaan Universitas Darma Persada yang mencakup layanan peminjaman, pengembalian, dan pencarian buku.
PERANCANGAN DAN PEMBUATAN APLIKASI DATAMINING BERBASIS WEB MENGGUNAKAN ALGORI...Uofa_Unsada
Aplikasi ini merancang dan membuat aplikasi data mining berbasis web menggunakan algoritma C4.5 untuk memprediksi kelulusan mahasiswa S-1 pada Universitas Darma Persada. Aplikasi ini menganalisis data mahasiswa dan melakukan proses data mining dengan algoritma C4.5 untuk memprediksi kelulusan berdasarkan aturan-aturan yang dihasilkan.
PERANCANGAN SISTEM MONITORING SUHU MENGGUNAKAN RASPBERRY PI BERBASIS WEB DAN ...Uofa_Unsada
Sistem monitoring suhu menggunakan Raspberry Pi dan sensor suhu dibangun untuk memantau suhu ruang server secara real-time melalui aplikasi berbasis web dan android. Raspberry Pi akan mengambil data suhu dari sensor, menyimpannya ke database MySQL, dan mengirimkan notifikasi jika suhu melewati batas normal. Aplikasi web dan android dapat diakses untuk melihat data grafik suhu dan streaming video ruang server.
PROTOTYPE SMART HOME DENGAN KONSEP INTERNET OF THING (IOT) MENGGUNAKAN ARDUIN...Uofa_Unsada
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Prototype smart home dengan konsep Internet of Thing (IoT) menggunakan Arduino berbasis web untuk memenuhi syarat skripsi. [ringkasan selesai]
ANALISIS HARGA POKOK PRODUKSI BALL BEARING DENGAN METODE ACTIVITY-BASED COSTI...Uofa_Unsada
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan laporan penelitian yang menganalisis harga pokok produksi ball bearing dengan metode activity-based costing di PT SKF Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung harga pokok produksi ball bearing secara lebih akurat dengan menggunakan metode activity-based costing dibandingkan metode tradisional. Metode ini dilakukan dengan mengalokasikan biaya overhead pabrik berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi setiap produk. Hasilny
ANALISIS KINERJA JARINGAN SERAT OPTIK PADA RING 1 DI ARNET JATINEGARAUofa_Unsada
This document is the final project paper of Luchinda Heprilian analyzing the performance of the fiber optic network on Ring 1 in ARNET Jatinegara. It was submitted to fulfill the requirements for obtaining a bachelor's degree in Electrical Engineering from Darma Persada University. The paper examines the fiber optic cable attenuation on Ring 1 of PT Telekomunikasi Indonesia Tbk's SKSO Arnet Jatinegara division. It analyzes the network performance using the link power budget method to determine power loss at the receiver due to attenuation along the fiber optic communication system. The results found losses exceeding standards at several splice points, with the highest loss being 5.264 dB.
PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP UNTUK SPEKTRUM ULTRA WIDEBAND PADA WLAN 5,2 GHzUofa_Unsada
Skripsi ini membahas perancangan antena mikrostrip untuk spektrum ultra wideband pada WLAN 5.2 GHz. Antena dirancang menggunakan substrat RT/Duroid 5880 dengan konstanta dielektrik 2.2 dan ketebalan 1.57 mm. Antena berbentuk persegi dengan penambahan slot E dan saluran pencatuan menggunakan saluran mikrostrip 50 ohm. Simulasi menunjukkan antena memiliki return loss di bawah -10 dB pada 4.681-8.41
PERANCANGAN ANTENA MIKROSTRIP PATCH BUJUR SANGKAR DENGAN FREKUENSI KERJA 2.6 ...Uofa_Unsada
Skripsi ini membahas perancangan antena mikrostrip patch bujur sangkar dengan frekuensi kerja 2.6 GHz untuk aplikasi Ground Penetrating Radar (GPR). Antena dirancang menggunakan substrat RT/Duroid 5880 dan saluran transmisi mikrostrip 50 ohm. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak Microwave Office 2004 untuk menganalisis parameter antena seperti bandwidth, VSWR, dan impedansi masukan.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
EFEKTIVITAS JURUSITA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI
1. EFEKTIVITAS JURUSITA DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENERIMAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
JAKARTA KRAMAT JATI
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademika Dan
Melengkapi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Oleh :
CYNTHIA SAFIRA NURIANSYAH
2011420012
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA
2015
5. iv
ABSTRAK
NIM : 2011420012, Judul : EFEKTIVITAS JURUSITA DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENERIMAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI.
Jumlah Halaman : xi + 62 hal, Lampiran
Kata Kunci : Efektivitas Jurusita Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan
Penagihan Pajak
Untuk mengetahui sejauhmana tindakan Jurusita yang dilakukan selama
ini dalam proses penagihan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan
penagihan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, dan untuk mengetahui
apakah pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan didukung tindakan Jurusita
telah efektif dalam upaya peningkatan penerimaan penagihan pajak pada KPP
Pratama Jakarta Kramat Jati.
Daftar Acuan : (2010 - 2014)
Jakarta, 14 Agustus 2015
Penulis
6. v
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan kesehatan bagi penulis dan melimpahkan rahmat serta hidayahnya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul
“EFEKTIVITAS JURUSITA DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENERIMAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KPP PRATAMA JAKARTA
KRAMAT JATI”. Adapun tugas akhir ini diajukan sebagai persyaratan untuk
dapat lulus pada mata kuliah Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Darma Persada Jakarta.
Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan
kelulusan program Strata Satu (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Darma Persada Jakarta. Selain itu penulis juga dapat mencoba
menerapkan dan membandingkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh
dibangku kuliah dengan kenyataan di lingkungan kerja. Dalam penyusunan tugas
akhir ini penulis menyadari masih ada kekurangan, hal ini disebabkan oleh
keterbatasan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.
Penulis berharap dari keterbatasan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi
pembaca dan dapat dikembangkan lebih luas lagi.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini
khususnya kepada :
1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan baik moril dan material
sepanjang proses pembuatan skripsi ini.
2. Adik saya yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya agar mampu
menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Sukardi H. Sentono, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Darma Persada Jakarta.
7. vi
4. Bapak Ahmad Basid Hasibuan, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta.
5. Ibu Dra. Sri Ari Wahyuningsih, SE, MM, selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Drs. Haryanto, Ak, MM, selaku Pembimbing Skripsi yang telah
memberikan banyak waktu, bimbingan, dukungan, pengarahan, saran dan kritik
yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Darma Persada Jakarta yang telah memberikan
ilmu kepada penulis dari semester I sampai semester VIII.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Darma Persada Jakarta.
9. Semua teman-teman akuntansi seperjuangan angkatan 2011, terima kasih atas
persahabatan dan kenangannya.
10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak
langsung kepada penulis.
Dengan segala hormat dan kerendahan diri, penulis menyadari bahwa
penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, itu
semua karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, tetapi penulis
berharap agar kiranya skripsi ini dapat berguna nantinya. Untuk itu penulis akan
senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai
pihak demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.
Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis serta
mahasiswa dibidang Akuntansi pada khususnya dan berguna bagi masyarakat
pada umumnya.
Jakarta, 14 Agustus 2015
Penulis
8. vii
DAFTAR ISI
Halaman
JUDUL SKRIPSI ................................................................................
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................. i
LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................. iii
ABSTRAK ........................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ......................................................................... v
DAFTAR ISI ....................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ............................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ........................................................................... xi
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 5
BAB II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR
2.1 Landasan Teori ......................................................................... 6
2.1.1 Definisi Pajak .............................................................. 6
2.1.2 Fungsi Pajak ................................................................ 6
2.1.3 Jenis Pajak ................................................................... 7
2.1.4 Asas - Asas Pemungutan Pajak .................................... 8
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak ............................................ 9
2.1.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak .............................. 10
2.1.7 Tarif Pajak ................................................................... 11
2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak ....................................... 13
2.1.9 Penagihan Pajak ........................................................... 14
2.1.10 Dasar Hukum Penagihan Pajak .................................... 14
2.1.11 Tahapan - Tahapan Penagihan Pajak ............................ 16
2.1.12 Jenis - Jenis Penagihan Pajak ....................................... 17
2.1.13 Penerbitan Surat Teguran ............................................. 18
9. viii
2.1.14 Tata Cara Penerbitan Surat Teguran ............................. 21
2.1.15 Penerbitan Surat Paksa ................................................. 22
2.1.16 Tata Cara Penyampaian Surat Paksa ............................. 26
2.1.17 Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan
(SPMP) ........................................................................ 27
2.1.18 Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Melakukan
Penyitaan (SPMP) ........................................................ 28
2.1.19 Lelang .......................................................................... 28
2.1.20 Tata Cara Pelaksanaan Lelang ...................................... 29
2.1.21 Definisi Jurusita Pajak ................................................. 33
2.2 Kerangka Berfikir ..................................................................... 37
BAB III : METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian ...................................................................... 39
3.2 Jenis Data ................................................................................. 39
3.3 Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 40
3.4 Metode Analisis Data ............................................................... 40
3.5 Jadwal Penelitian ...................................................................... 42
BAB IV : ANALISA DAN HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Penelitian .................................................................. 43
4.1.1 Sejarah dan Jumlah Pegawai KPP Pratama Jakarta
Kramat Jati .................................................................. 43
4.1.2 Struktur Organisasi ...................................................... 46
4.1.3 Job Description ............................................................ 47
4.1.4 Wilayah Kerja dan Potensi Penerimaan KPP Pratama
Jakarta Kramat Jati ....................................................... 49
4.1.5 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati ................................. 49
4.2 Analisis Data ............................................................................ 50
4.2.1 Tingkat Efektivitas Jurusita Dalam Upaya Peningkatan
Penerimaan Penagihan Pajak ........................................ 50
10. ix
4.2.2 Hambatan dan Upaya yang Mempengaruhi Jurusita
Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Penagihan
Pajak ............................................................................ 58
4.3 Hasil Penelitian ........................................................................ 59
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan .............................................................................. 60
5.2 Saran ........................................................................................ 61
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
11. x
DAFTAR TABEL
Tabel 3.4 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas ................................. 41
Tabel 3.5 Rencana Jadwal Waktu Penelitian .................................. 42
Tabel 4.1.4 Potensi Penerimaan ........................................................ 49
Tabel 4..1.5 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Kramat
Jati .................................................................................. 50
Tabel 4.2.1.1 Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan Surat Teguran
tahun 2010 - 2014 .......................................................... 51
Tabel 4.2.1.2 Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan Surat Paksa
tahun 2010 - 2014 .......................................................... 52
Tabel 4.2.1.3 Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan Surat Perintah
Melakukan Penyitaan tahun 2010 - 2014 ........................ 53
Tabel 4.2.1.4 Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan Lelang tahun
2010 - 2014 .................................................................... 54
Tabel 4.2.1.5 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas ................................. 55
Tabel 4.2.1.6 Realisasi Penagihan Pajak tahun 2010 - 2014 ................. 56
13. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia, pajak merupakan salah satu faktor penting sumber
penerimaan yang digunakan untuk pengeluaran Negara baik itu pengeluaran
rutin maupun pembangunan. Pajak di pungut berdasarkan undang-undang.
Asas Undang Undang (UU) pajak yang universal adalah Undang Undang
(UU) pajak yang harus berdasarkan keadilan sesuai dengan beban yang di
pikul berdasarkan kemampuan rakyat dan non diskriminasi, menjamin
kepastian hukum dan mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang
antara rakyat dan Negara.
Perubahan yang cukup besar terjadi tahun 1983. Saat itu beberapa
undang-undang baru di bidang perpajakan disahkan untuk mengganti undang-
undang lama. Sistem pemungutan pajak diubah dari Official Assessment
menjadi Self Assessment. Dengan adanya sistem Self Assessment, Wajib pajak
diberikan kepercayaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban pajaknya,
dimulai dari menghitung sendiri penghasilannya, mengitung sendiri pajak
yang terutang, serta melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban pajaknya. Hal
ini tidak dapat berjalan efektif apabila Wajib Pajak atau pihak Penanggung
Pajak tidak memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup di bidang
perpajakan. Dalam hal ini, aparat pajak (Fiskus) hanya melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak tersebut.
14. 2
Dengan digunakannya sistem Self Assessment sebagai sistem
perpajakan di Indonesia, adakalanya terjadi perbedaan penetapan besaran
pajak yang harus dibayar antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Perbedaan antara
Wajib Pajak dan Fiskus terjadi karena adanya perbedaan persepsi dalam
penerapan undang-undang dan peraturan perpajakan.
Dalam rangka melakukan upaya pembinaan dan pengawasan
terhadap pemenuhan kewajiban oleh Wajib Pajak, Fiskus melakukan tindakan
pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Fiskus, jika
ditemukan kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan dengan benar oleh
Wajib Pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan
pajak yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Fiskus
merupakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat
Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), ataupun Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
(SKPLB).
Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-
undang Nomor 19 tahun 2000 tersebut mengatur tahapan-tahapan dan cara-
cara yang dapat dipergunakan oleh petugas pajak untuk menagih baik dengan
cara soft collection maupun dengan cara memaksa agar Wajib Pajak
memenuhi kewajiban perpajakannya.
15. 3
Dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa Penagihan Pajak
adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak
dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memeberitahukan Surat
Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita dengan lelang. Pelaksana
tindakan penagihan pajak adalah tugas Jurusita Pajak.
Proses tindakan penagihan pajak pertama dengan memperingatkan
Wajib Pajak dengan Surat Teguran kemudian dilanjutkan dengan
menyerahkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak, selanjutnya jika Wajib Pajak
tidak memenuhi kewajibannya dapat dilakukan tindakan penyitaan terhadap
harta kekayaan Wajib Pajak, pecegahan dan maupun penyanderaan.
Penyitaan merupakan tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai
barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang
pajak menurut peraturan perundang-undangan. Sedangkan objek sita adalah
barang Penganggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Barang
Penanggung Pajak bisa berupa barang bergerak maupun barang tidak
bergerak. Selain berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak
penyitaan juga dapat dilakukan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak
yang tersimpan di bank.
Harta kekayaan yang tersimpan di bank meliputi rekening, simpanan
dan bentuk simpanan lain yang wajar dalam praktek perbankan. Penyitaan
terhadap kekayaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tersimpan di
16. 4
bank harus didahului dengan tindakan pemblokiran terhadap rekening Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak. Tindakan pemblokiran tersebut merupakan
salah satu alternatif yang bisa ditempuh oleh Jurusita apabila Wajib Pajak
sampai dengan penyampaian Surat Paksa tidak melunasi hutang pajaknya.
Pemblokiran rekening ini dilakukan dengan pertimbangan Wajib Pajak tidak
kooperatif dan menyulitkan Jurusita untuk mendapatkan barang sitaan guna
melunasi hutang pajaknya.
Peranan Jurusita dalam melakukan kegiatan penagihan pajak sangat
diperlukan, termasuk juga dalam kegiatan Penerimaan Penghasilan dari Pajak
untuk Negara. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati
yang memiliki tunggakan pajak terbesar di wilayah tersebut, diperlukan
tindakan penagihan yang efektif agar tunggakan pajak yang telah menjadi
beban dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati segera
terselesaikan, mengingat tunggakan pajak memiliki masa kadaluarsa,
sehingga jika tidak dengan segera diselesaikan akan merugikan Negara.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian mengenai “EFEKTIVITAS JURUSITA DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENERIMAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI”.
1.2 Rumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:
17. 5
1. Bagaimanakah tingkat efektivitas Jurusita dalam upaya peningkatan
penerimaan penagihan pajak?
2. Apa saja hambatan dan upaya yang mempengaruhi Jurusita dalam upaya
peningkatan penerimaan penagihan pajak?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :
1. Menganalisa efektivitas Jurusita dalam upaya peningkatan penerimaan
penagihan pajak.
2. Menganalisa kendala dan upaya yang dihadapi oleh Jurusita dalam upaya
peningkatan penerimaan penagihan pajak.
Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis
Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan
khususnya masalah penagihan pajak. Serta untuk menentukan berbagai
kebijakan yang berhubungan dengan kemampuannya dalam berbagai
aspek yang dapat meningkatkan kualitas.
2. Manfaat Praktis
Menjadi penambah bahan bacaan yang bersifat akademis yang berguna
untuk menambah pengetahuan bagi segenap aktivitas dan juga
diharapkan menjadi acuan pengembangan penelitian berikutnya.
18. 6
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Perpajakan
2.1.1 Definisi Pajak
Definisi menurut Rochmat Soemitro :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan
untuk membayar pengeluaran Umum.”
Definisi menurut Djajadiningrat :
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari
kekayaan ke kas negara yang disebabakan suatu keadaan, kejadian, dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai
hukuman, menururt peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara
langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”
Pengertian Pajak menurut Undang- Undang No. 28 Pasal 1 Tahun 2007
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan
Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.”
2.1.2 Fungsi Pajak
Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak.
Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki
kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum,
19. 7
suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan
ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian-pengertian
pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak seperti
yang ditulis oleh Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus
(2014:3), yaitu :
a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan.
b. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat ukur
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang
keuangan.
2.1.3 Jenis Pajak
Menurut Siti Resmi (2014:7), Jenis pajak dikelompokan menjadi
3 yaitu :
1) Jenis Pajak Menurut Golongan
a. Pajak Langsung
Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada
pihak lain dan harus Wajib Pajak sendiri yang bersangkutan. Contoh :
PPh.
20. 8
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak
lain. Contoh : PPn.
2) Jenis Pajak Menurut Sifat
a. Pajak Subyektif
Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya dan
memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh : PPh.
b. Pajak Objektif
Pajak yang bergantung pada objeknya tanpa memperhatikan
keadaan Wajib Pajak. Contoh : PPn dan PBB.
3) Jenis Pajak Menurut Pemungutannya
a. Pajak Pusat (Negara)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai pengeluaran Negara. Contoh : PPh, PPn, PPnBM,
Bea Materai.
b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan
untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Contoh : Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame,
Pajak Bumi dan Bangunan dan sebagainya.
2.1.4 Asas - Asas Pemungutan Pajak
Menurut Siti Resmi (2014:10), Asas pemungutan pajak dapat
dibagi menjadi 3 yaitu :
21. 9
1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), asas ini menyatakan bahwa
negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal
dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili
atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam
Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya
baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
2) Asas Sumber, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan
pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa
memeperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang
memperoleh penghasilan yang diperolehnya tadi.
3) Asas Kebangsaan, asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
dihubungkan dengan kebangsaan negara. Misalnya, pajak bangsa asing
di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan
berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:7), Sistem pemungutan pajak dapat
dibagi menjadi 3 yaitu :
1) Official Assessment System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan
pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang.
2) Self Assessment System, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang
memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib
22. 10
Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan
sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3) Withholding System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau
memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2.1.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:8), ada dua ajaran yang mengatur
timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:
a. Ajaran Materiil
Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena
diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini konsisten
dengan penerapan Self Assestment System.
b. Ajaran Formil
Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena
dikeluarkannya surat ketetapan oleh Fiskus (pemerintah). Ajaran ini
konsisten dengan penerapan Official Assestment System.
Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut :
a. Pembayaran atau Pelunasan
Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotong atau pemungutan
oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran
sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi
dan kantor pos).
23. 11
b. Kompensasi
Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun
kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.
c. Daluwarsa
Daluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka
waktu tertentu, suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka
utang pajak tersebut dianggap telah lunas atau dihapus atau berakhir
dan tidak dapat ditagih lagi. Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2000,
utang pajak akan daluwarsa setelah melewati waktu sepuluh tahun
tertentu sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,
bagianan tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.
d. Pembebasan/Penghapusan
Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus
karena setelah dilakukan penyidikan tenyata wajib pajak tidak mampu
lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib
pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.
2.1.7 Tarif Pajak
Menurut Siti Resmi (2014:14), Tarif pajak dibedakan menjadi 4 yaitu :
1) Tarif Sebanding/ Proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap
besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk penyerahan Barang
24. 12
Kena Pajak di dalam daerah pembiayaan akan dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sebesar 10%.
2) Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh : Besarnya tarif Bea Materil untuk cek dan bilyet giro dengan
nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.
3) Tarif Progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar. Contoh : Pasal 17 Undang-undang Pajak
Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
Lapisan Panghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25%
Di atas Rp 500.000.000,00 30%
Menurut kenaiakan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :
a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.
b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.
c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil.
25. 13
4) Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar.
2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:8), Hambatan terhadap pemungutan
pajak dapat dikelompokkan menjadi :
a. Perlawanan pasif
Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya
sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain :
a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
c) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
b. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari
pajak. Bentuknya antara lain :
a) Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak
melanggar Undang-undang.
b) Tax evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar
Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat
tedapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakan.
26. 14
2.1.9 Penagihan Pajak
Penagihan pajak menururt Undang-undang No. 28 Tahun 2007
pasal 22 ayat (2) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah :
“Serangkaian agar tindakan agar penanggung melunasi hutang
pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingati
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat
Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan
penyandera, menjual barang yang telah disita”.
Berdasarkan undang-undang diatas, penulis menyimpulkan bahwa
penagihan pajak adalah serangkaian tindakan penagiahan untuk melunasi
hutang pajak. Oleh karena itu penulis mencoba merumuskan atau
mendefinisikan yang diungkapkan oleh para sarjana.
Penagihan pajak menurut Rochmat Soemitro :
“Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi
ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran
pajak.”
Sedangkan menurut pendapat penulis :
“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
Direktorat Jenderal Pajak, berhubung wajib pajak tidak memenuhi
kewajiban pajak yang terutang menurut undang-undang perpajakan
yang berlaku.”
2.1.10 Dasar Hukum Penagihan Pajak
Dasar hukum penagihan hukum terdapat dalam Undang-undang
No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu
STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keberatan, Putusan Banding, dan Surat
Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
27. 15
bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak ini
digunakan oleh aparat perpajakan untuk bukti penagihan pajak yang kurang
atau tidak dibayar.
Adapun masing-masing Surat Ketetapan Pajak yang disebut
diatas berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang ketentuan undang-
undang yang berlaku tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
akan diuraikan sebagai berikut :
1. Surat Teguran Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap pemotong atau pemungutan oleh pihak ke-3 yang diajukan oleh
wajib pajak.
5. Putusan Banding adalah surat keputusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib
pajak.
6. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulisan, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan
28. 16
ketentuan peraturan perundang-undanagan perpajakan yang terdapat
dalam SKP atau STP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau
Surat Pengambilan Pendahuluan kelebihan pajak.
2.1.11 Tahapan - Tahapan Penagihan Pajak
Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak
atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
dengan tahapan pelaksanaan penagihan pajak adalah sebagai berikut :
1. Penerbitan surat teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk 7 (tujuh)
hari setelah jatuh tempo pembayaran.
2. 21 hari sejak diterbitkan surat teguran wajib pajak atau penanggung pajak
belum melunasi utang pajak, maka pejabat menerbitkan surat paksa.
3. Dua kali 24 jam sejak surat paksa diterbitkan wajib pajak atau
penanggung pajak belum melunasi utang pajak, maka pejabat
menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
4. 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang belum melunasi juga, maka
pejabat melakukan segera melaksanakan pengumuman lelang.
5. 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang belum melunasi juga, maka
pejabat melakukan pelelangan barang sitaan melalui kantor lelang.
Selain pengertian diatas penagihan pajak juga dapat diartikan
sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
karena wajib pajak atau penanggung pajak tidak mematuhi ketentuan
undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak atau kegiatan
29. 17
yang dilakukan untuk mencairkan tunggakan-tunggakan wajib pajak atau
penanggung pajak dengan catatan setelah wajib pajak atau penanggung
pajak memperoleh surat keputusan atau ketetapan-ketetapan yang sudah
ditentukan.
2.1.12 Jenis - Jenis Penagihan Pajak
Dalam bidang administrasi perpajakan dikenal beberapa bentuk
penagihan pajak dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :
1) Penagihan pasif
Tindakan penagihan pasif menurut System Self Assessment merupakan
tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Fiskus
dengan cara melakukan pencatatan atas kepatuhan pembayaran masa
dan pembayaran lainnya oleh wajib pajak.
2) Pajak aktif
Pajak aktif merupakan kelanjutan dari tindakan penagihan pasif,
penagihan aktif dimulai dengan penerbitan surat teguran terhadap wajib
pajak yang tidak melunasi STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, dan SK pembetulan tersebut. Penagihan
ini dilakukan oleh fiskus apabila wajib pajak tidak memenuhi
kewajiban pembayaran pajaknya sehingga yang melampaui tanggal
jatuh tempo pembayaran.
3) Penagihan Paksa
Penagihan berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 terakhir
atas perubahan undang-undang tentang penagihan pajak dimana fiskus
30. 18
melalui Jurusita Negara menyampaikan atau menerbitkan surat paksa
melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang
Negara terhadap barang-barang wajib pajak.
2.1.13 Penerbitan Surat Teguran
Langkah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan Surat
Teguran. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000. Surat Teguran, Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dalam ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007
diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi
jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan,
pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu
menerbitkan Surat Teguran. Surat Teguran tersebut diterbitkan setelah lewat
7 (tujuh) hari dari tanggal Penerbitan Surat Teguran dilakukan pada Seksi
Penagihan.
Langkah ini diambil sebagai peringatan agar Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari
dilakukannya tindakan penagihan. Surat Teguran juga dimaksudkan agar
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai kesempatan sampai dengan
31. 19
jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan
diterbitkannya Surat Paksa. Dalam hal ini Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka
waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut
ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran. Penyampaian
Surat Teguran tidak harus dilakukan oleh Jurusita Pajak, namun dapat
dilakukan melalui :
1. Secara langsung dapat dilakukan oleh petugas pada Seksi Penagihan
atau AR yang melayani Wajib Pajak yang bersangkutan,
2. Melalui pos, atau
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat.
Surat Teguran tidak perlu diterbitkan apabila :
1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menyampaikan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2. Dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, apabila terjadi kekeliruan
dalam penerbitan Surat Teguran, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada
Pejabat. Pejabat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal
diterima permohonan harus memberi keputusan atas permohonan yang
diajukan, jika tidak diberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut,
maka permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dianggap
dikabulkan dan tindakan penagihan dihentikan untuk sementara waktu.
32. 20
Pembetulan Surat Teguran yang terdapat kesalahan atau kekeliruan
dalam penerbitannya dapat juga dilakukan secara jabatan, tanpa ada
permohonan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Apabila Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari
sejak tanggal disampaikan Surat Teguran tidak melakukan pelunasan
tunggakan utang pajak, maka Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan
Surat Paksa tersebut diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak
kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
Pihak yang terkait :
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2. Kepala Seksi Penagihan.
3. Jurusita Pajak.
4. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
Formulir yang digunakan :
1. Bukti pelunasan (SSP (Surat Setoran Pajak)/STTS (Surat Tanda Terima
Setoran)/Bukti Pbk).
2. Bukti pengurangan (Keputusan pembetulan/Keputusan keberatan/
Keputusan banding/Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak/Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi).
3. Surat Ketetapan Pajak.
33. 21
2.1.14 Tata Cara Penerbitan Surat Teguran
Penerbitan Surat Teguran dilakukan pada Seksi Penagihan,
dengan prosedur sebagai berikut :
1. Pelaksana pada Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak
(SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)/Surat Tagihan Bea (STB) yang harus
diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan
meminta persetujuan Kepala Seksi dan kemudian diteruskan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Sistem Informasi DJP.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan Surat
Teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem
Informasi DJP.
3. Pelaksana melihat Sistem Informasi DJP dan memeriksa persetujuan
penerbitan Surat Teguran dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak
mencetak Surat Teguran minimal sebanyak 2 rangkap (lembar ke-1
untuk Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan lembar ke-2 untuk Arsip
Kantor Pelayanan Pajak) dan menyampaikannya kepada kepala seksi
penagihan.
4. Kepala Seksi Penagihan meneliti, memparaf Surat Teguran dan
menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani Surat
Teguran dan meneruskan kepada Pelaksana untuk disampaikan kepada
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
34. 22
6. Pelaksana meneliti Surat Teguran yang telah ditandatangani Kepala
Kantor Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya
kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui Sub Bag. Umum.
2.1.15 Penerbitan Surat Paksa
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak. Surat paksa dibuat dengan kepala surat demi
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukan
bahwa Surat Paksa telah memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai hukum yang tetap ini. Dalam Surat Paksa terdapat dua perintah,
perintah pertama ditunjukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
agar melakukan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan dalam jangka
waktu 2 x 24 jam. Dan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa atau
Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa
untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 x 24 jam surat paksa ini tidak
dipenuhi.
Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
1. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
2. Dasar Penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.
35. 23
Menurut Fidel (2010:47) UU PPSP yaitu :
Falsafah UU PPSP No. 19 Tahun 2000
1. Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya
dipertegaskan perolehan hak karena warisan, hibah, wasiat yang
merupakan objek pajak.
2. Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam
memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Adanya kepastian hukum dan menegakan keadilan.
Tujuan perubahan UU PPSP No. 19 Tahun 2000 banyaknya
tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin
besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang
mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kepatuhan wajib pajak atau
penanggung pajak merupakan posisi strategi dalam peningkatan penerimaan
pajak. Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan
berkesinambungan merupakan wujud lawan enfercoment untuk
meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib
pajak atau penanggung pajak. Memberikan perlindungan hukum baik
kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun kepada pihak ketiga
berupa hak untuk mengajukan gugatan.
Hal-hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP No. 19 Tahun 2000 :
1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan ketentuan
penerbitan surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenisnya
sebelum surat paksa dilaksanakan.
36. 24
2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan.
3. Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris,
pemegang saham dan pemilik modal.
4. Menaikan nilai usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka
menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak.
5. Menambah jenis barang dan penjualannya dikecualikan dari lelang.
6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas
persentase tertentu dari hasil penjualan.
7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau memohon banding oleh
wajib pajak atau penanggung pajak tidak menunda pembayaran dan
pelaksanaan penagihan pajak.
8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan
nilai barang yang diumumkan tidak melalui media masa dalam rangka
efisiensi.
9. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan
pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan. Mempertegas
pemberi sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah,
menghalang-halangi atau meninggalkan penagihan pajak.
Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan
pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau
tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam
37. 25
pengertian Surat Paksa telah diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang
No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang
berbunyi : “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak.” Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan
bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya
penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak atau penanggung
pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.
Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo
dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan
persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Sebagai surat yang
mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki ciri-ciri dan kriteria
tersendiri. Dalam Undang-undang No. 19 Tahaun 1997 Pasal 7 Ayat 1
menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya
bertuliskan “Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pasal 7
Ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya :
1. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
2. Dasar Panagihan.
3. Besarnya utang pajak.
38. 26
2.1.16 Tata Cara Penyampaian Surat Paksa
Penyampaian Surat Paksa dilakukan pada Seksi Penagihan,
dengan prosedur sebagai berikut :
1. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat waktu dari sistem,
Jurusita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita
Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Penagihan.
2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memparaf konsep Surat Paksa dan
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Paksa. Kemudian menyampaikannya kepada Jurusita Pajak.
4. Jurusita Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan Surat Paksa
dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak.
5. Jurusita Pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan
Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala
Seksi Penagihan.
6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan
Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) kemudian menyerahkannya kembali
kepada Jurusita Pajak untuk ditatausahakan.
7. Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu
Pengawasan serta mengarsipkan LPSP.
39. 27
2.1.17 Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)
Sita merupakan tindak lanjut dari Surat Paksa. Penyitaan ini
dilakukan oleh Jurusita Pajak dimana yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwewenang pada prinsipnya semua harta kekayaan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dapat disita sebagai jaminan untuk melunasi hutang
pajaknya. Berikut ini definisi sita berdasarkan Undang-undang No. 28
Tahun 2007 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu “Penyitaan
adalah tindakan Jurusita untuk menguasai barang Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak, guna dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang
pajak menurut peraturan perundang-undangan.” Penyitaan menurut Moeljo
Hadi : “Penyitaan adalah seorang dari tindakan Jurusita Pajak yang dibantu
oleh dua orang sanksi untuk menguasai barang-barang dari Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak, guna dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang
pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.”
Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) diterbitkan oleh
pihak Fiskus 2 x 24 jam, setelah diterimanya Surat Paksa atau Penanggung
Pajak SPMP ini dibuat apabila hutang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak dalam waktu 2 x 24 jam setelah ditagih dengan
Surat Paksa maka pejabat menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
Sebelum melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak, Jurusita hendaknya mengumpulkan dan mempelajari
data mengenai harta kekayaan yang akan disita tersebut, agar penyitaan
berjalan lancar dan efisien untuk melaporkan jalannya sita, Jurusita
40. 28
diwajibkan menyusun berita acara sita tersebut dibuat secara jelas, benar,
dan lengkap.
2.1.18 Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan
(SPMP)
Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)
dilakukan pada Seksi Penagihan, dengan prosedur sebagai berikut :
1. Jurusita Pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya
(SSP/STTS/SSB/bukti Pbk) atau pengurangan (keputusan pembetulan/
keputusan keberatan/putusan banding/ keputusan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi), membuat konsep SPMP dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Penagihan.
2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memparaf konsep SPMP, serta
menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SPMP
dan meneruskan kepada Kepala Seksi Panagihan.
4. Jurusita Pajak menerima SPMP yang telah disetujui.
2.1.19 Lelang
Dalam hal ini Fiskus telah melakukan segala upaya hukum
terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar melunasi kewajibannya
perpajakan dengan jalan menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa, dan
Surat Perintah Melakukan Penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
41. 29
maka barang-barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilelang
oleh Kantor Lelang Negara.
Definisi lelang berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2000
terakhir perubahan atas Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang
penagihan pajak dengan Surat Paksa. “Lelang adalah setiap penjualan
barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan tulisan
melalui usaha pengumpulan peminat calon pembeli.” Definisi lelang
menurut Moeljo Hadi : “Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan
dengan cara penawaran naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis melalui
usaha pengumpulan orang.” Sehingga lelang dapat diartikan sebagai
perjanjian jual beli antar pihak penjual dan pihak pembeli, baik mengenai
harga maupun keadaan barang itu sendiri.
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak belum juga melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak tidak
melunasi setelah penyitaan, maka pejabat berwenang melaksanakan
penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.
2.1.20 Tata Cara Pelaksanaan Lelang
1. Berdasarkan data dari sistem yang menunjukkan bahwa Wajib
Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi hutang pajak dan biaya
penagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan
penyitaan, Jurusita Pajak membuat konsep Surat Kesempatan Terakhir
sebelum tanggal/hari Pelaksanaan Lelang dan menyampaikan kepada
Kepala Seksi Penagihan.
42. 30
2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memparaf konsep Surat
Kesempatan Terakhir, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Kesempatan Terakhir.
4. Jurusita Pajak menatausahakan dan mengirimkan Surat Kesempatan
Terakhir kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui Sub Bag.
Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
5. Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi hutang
pajaknya, maka proses akan dilanjutkan dengan SOP tentang Tata Cara
Pencabutan Sita.
6. Dalam hal Penanggung Pajak tetap tidak melunasi hutang pajaknya,
maka Jurusita Pajak akan membuat konsep Surat Penetapan Harga
Limit terhadap barang-barang yang telah disita dan akan dijual melalui
lelang serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
7. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memparaf konsep Surat
Penetapan Harga Limit serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Penetapan Harga Limit.
9. Kepala Seksi Penagihan menugaskan dan memberi disposisi kepada
Jurusita Pajak untuk menginventarisasi aset-aset Penanggung Pajak
43. 31
yang akan dilelang dan membuat konsep Surat Permohonan Jadwal
Waktu dan Tempat Pelelangan.
10. Jurusita Pajak menginventarisasi aset-aset Penanggung Pajak yang akan
dilelang, meneliti dengan melihat data tunggakan beserta pelunasan
(SSP/STTS/bukti Pbk) atau pengurangan (keputusan pembetulan/
keputusan keberatan/putusan banding/ keputusan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi), membuat konsep Surat Permohonan Jadwal Waktu
dan Tempat Pelelangan yang disertai dengan salinan data tunggakan
beserta pelunasan atau pengurangan dan menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Penagihan.
11. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memparaf konsep Surat
Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan, serta
menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan.
13. Jurusita Pajak menyampaikan Surat Permohonan Jadwal Waktu dan
Tempat Pelelangan beserta kelengkapannya kepada Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara.
14. Setelah menerima Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Kepala
Kantor Pelayanan Pajak meneruskan Surat Penetapan Hari dan Tanggal
Lelang kepada Kepala Seksi Penagihan (SOP Tata Cara Penerimaan
Dokumen di KPP).
44. 32
15. Jurusita Pajak membuat konsep Pengumuman Lelang dengan
tanggal/hari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal/ hari berdasarkan
Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang dari Kantor Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara, dan menyampaikannya kepada Kepala
Seksi Penagihan.
16. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memparaf konsep Pengumuman
Lelang, serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
17. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Pengumuman Lelang dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.
18. Kepala Seksi Penagihan menerima Pengumuman Lelang yang telah
ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan meneruskannya
kepada Jurusita Pajak.
19. Jurusita Pajak mengirimkan Pengumuman Lelang ke penerbit Surat
Kabar Harian untuk diiklankan atau ditempel di papan pengumuman
kantor dalam hal Pengumuman Lelang terhadap barang dengan nilai
paling banyak Rp 20,000,000 (dua puluh juta rupiah). Pengumuman
Lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang
tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
20. Pelaksanaan Lelang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan didampingi
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Seksi Penagihan
sebagai Penjual Barang Sitaan.
45. 33
21. Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya
penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar
hutang pajak.
22. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima Risalah Lelang dari Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dan meneruskan kepada Kepala
Seksi Penagihan.
23. Kepala Seksi Penagihan menerima Risalah Lelang dan menugaskan
Jurusita Pajak untuk mengupdate data tunggakan pajak dan
menatausahakan.
24. Jurusita Pajak mengupdate data tunggakan pajak dan menatausahakan
Risalah Lelang ke dalam berkas penagihan Wajib Pajak.
2.1.21 Definisi Jurusita Pajak
Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang
meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa,
penyitaan dan penyanderaan. (UU PPSP, pasal 1, angka 6). Syarat Jurusita
Pajak berdasarkan Keputusan Meteri Keuangan Nomor
562/KMK.04/2000 Pasal 2, yaitu :
1) Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang
setingkat,
2) Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Gol. II/a),
3) Berbadan Sehat,
4) Lulus pendidikan dan pelatihan Jurusita Pajak,
5) Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
46. 34
Tugas Jurusita Pajak berdasarkan UU PPSP Pasal 5 ayat 1, yaitu :
1) Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2) Memberitahukan Surat Paksa.
3) Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4) Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
Wewenang dalam penagihan seketika dan sekaligus Jurusita Pajak
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus apabila :
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
atau berniat untuk itu,
b. Penanggung Pajak akan memindah tangankan barang yang dimiliki atau
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
Wewenang Jurusita Pajak berdasarkan UU PPSP Pasal 3, Pejabat
Pajak memiliki wewenang sebagai berikut :
a. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki
dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan
tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat
kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat
lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. (UU
PPSP, Pasal 3, ayat 3).
b. Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak juga dapat meminta
bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum
47. 35
dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan
Pertahanan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Pengadilan Negeri, Bank, atau pihak lain. (UU PPSP, Pasal 3, ayat 4).
c. Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang
mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau
Keputusan Kepala Daerah. (UU PPSP, Pasal 3, ayat 5).
Kewajiban Jurusita Pajak, yaitu :
Memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak,
memperlihatkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus/ Surat
Paksa/ SPMP/ Surat Perintah Penyanderaan (gijzeling), dan
Memberitahukan maksud dan tujuan menyampaikan Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus/ Surat Paksa/ SPMP/ Surat Perintah
Penyanderaan (gijzeling).
Sumpah Jurusita Pajak berdasarkan Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2000.
Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil janji atau
sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang berbunyi :
“Saya bersumpah/berjanji dengan sunggung-sunggung bahwa
saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung,
dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan
atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tidak sekali-kali akan
menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji
atau pemberian.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar da
48. 36
ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-
undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik
Indonesia.”
Pemberhentian Jurusita Pajak sesuai dengan Pasal 4 Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 Jurusita Pajak
diberhentikan dari jabatannya dalam hal :
a. Pensiun,
b. Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya,
c. Ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas,
d. Melakukan perbuatan tercela,
e. Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak, atau
f. Sakit jasmani atau rohani terus menerus.
49. 37
2.2 Kerangka Berfikir
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir
Sumber : Data hasil penelitian, diolah Penulis.
KPP Pratama
Jakarta Kramat
Jati
Wajib Pajak
Tindakan Jurusita
dalam Penagihan
Pajak
Penerimaan
Penagihan Pajak
50. 38
Penjelasan :
Pihak yang terkait dalam metode penelitian yaitu KPP Pratama Jakarta
Kramat Jati dan Wajib Pajak. Wajib pajak seharusnya memenuhi kewajibannya
yaitu membayarkan/menyetorkan pajak ke Bank dan melaporkannya ke KPP
Pratama Jakarta Kramat Jati. KPP Pratama Jakarta Kramat Jati melakukan
pemeriksaan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya maka KPP
Pratama Jakarta Kramat Jati mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dengan
menerbitkan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran dari jumlah pajak yang harus dibayar kepada Wajib Pajak. Apabila
Wajib Pajak tidak memenuhi lagi kewajibannya maka KPP Pratama Jakarta
Kramat Jati menunjuk Jurusita dalam tindakan Penagihan Pajak dengan
mengeluarkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal
Surat Teguran. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi lagi kewajibannya maka
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati menerbitkan Surat Paksa Melaksanakan
Penyitaan (SPMP) dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan/penyampaian Surat Paksa. Dan apabila Wajib Pajak tidak
memenuhi lagi kewajibannya maka KPP Pratama Jakarta Kramat Jati menerbitkan
Surat Lelang 14 (empat belas) hari setelah melakukan SPMP. Perwakilan Jurusita
dalam Penagihan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati untuk menagih
Wajib Pajak yang belum melunasi kewajibannya dalam membayar Pajak. Apabila
Wajib Pajak sudah melunasi kewajibannya membayar pajak maka Jurusita
membuat Penerimaan Penagihan Bulanan dan Tahunan.
51. 39
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis melakukan
penelitian di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati yang berlokasi di Jalan Dewi
Sartika No. 189 A, Jakarta Timur 13630. Penulis melakukan penelitian
selama tiga bulan ( April, Mei, dan Juni ).
3.2 Jenis Data
a. Data Primer
Data primer merupakan data asli yang diperoleh dari obyek
penelitian dan yang belum diolah oleh pihak lain. Untuk mendapatkan data
primer ini penulis melakukan riset lapangan yang merupakan suatu cara
pengumpulan data dan informasi secara langsung dari pihak-pihak yang
bersangkutan untuk membahas masalah yang diteliti sehingga dapat
diperoleh data yang memadai.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan
disajikan dengan benar sesuai apa yang terlampir atau dilaporkan. Untuk
data sekunder, penulis melakukan riset kepustakaan yang diperoleh dari
buku-buku referensi yang berhubungan dengan obyek penelitian yang
dipilih kemudian diolah dan dianalisa untuk membuat kesimpulan dan
saran.
52. 40
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
a. Studi Pustaka (Library Research)
Dengan cara membaca, mencatat, dan mengumpulkan bahan bacaan
yang terdapat dalam perpustakaan, media cetak serta data lainnya yang
relevan dengan masalah yang diteliti.
b. Studi Lapangan (Field Research)
Dengan cara :
1) Wawancara
Penulis melakukan pengumpulan data dan informasi dengan
wawancara tidak terstruktur yaitu berkomunikasi langsung dengan
pihak Jurusita yang terkait dengan penelitian.
2) Observasi
Selain wawancara, Penulis juga melakukan metode observasi yaitu
dengan pengamatan dan pencatatan kuantitatif secara sistimatik
terhadap unsur-unsur yang terjadi dalam objek penelitian.
3.4 Metode Analisis Data
Berdasarkan masalah dan teknik pengumpulan data penulis
menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara
menggambarkan kenyataan dan keadaan atas suatu objek dalam bentuk
uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan
langsung dengan penelitian ini. Serta memberikan informasi yang lengkap
dan jelas tentang obyek penelitian ini. Dan hasil akhir yang diperoleh
53. 41
kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berlaku untuk kemudian
dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan saran.
Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus
diperlukan indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat
keefektifan suatu obyek. Untuk menghitung tingkat/rasio keefektifan
Jurusita yaitu sebagai berikut :
Jumlah Penagihan Pajak yang dibayar
Efektivitas Jurusita = X 100%
Jumlah Penagihan Pajak yang diterbitkan
Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut :
Tabel 3.4
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas
Persentase Kriteria
>100% Sangat Efektif
90%-100% Efektif
80%-90% Cukup Efektif
60%-80% Kurang Efektif
<60% Tidak Efektif
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996
54. 42
Dari tabel diatas menunjukan bahwa apabila persentase kurang dari
60 persen kriteria tidak efektif, 60 persen sampai 80 persen kriteria kurang
efektif, 80 persen sampai 90 persen kriteria cukup efektif, 90 persen sampai
100 persen kriteria efektif, dan lebih dari 100 persen kriteria sangat efektif.
3.5 Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
Persiapan penelitian ini dinamakan waktu 5 bulan mulai dari pembuatan
judul, pengumpulan data hingga penyempurnaan Bab I, Bab II, Bab III, Bab
IV, dan Bab V. Penelitian dimulai pada bulan April, Mei, Juni, Juli, dan
Agustus.
Tabel 3.5
Rencana Jadwal Waktu Penelitian
No. Kegiatan April
2015
Mei
2015
Juni
2015
Juli
2015
Agustus
2015
1. Judul Variabel X XX
2. Pengumpulan Data X XX XXX
3. Penyusunan Skripsi X X XX XXX
4. Perbaikan XX X
5. Penyelesaian Skripsi XX X X
6. Dikumpulan Ke
Dosen
X
Sumber : Data diolah Penulis
55. 43
BAB IV
ANALISA DAN HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Penelitian
4.1.1 Sejarah dan Jumlah Pegawai KPP Pratama Jakarta Kramat
Jati
Penulis melakukan penelitian ini pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Kramat Jati terletak pada Jalan Dewi Sartika No. 189 A,
Jakarta Timur 13630. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta
Kramat Jati yang dibentuk sebagai bagian dari Reorganisasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007, mulai beroperasi tanggal 2 Oktober
2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-86/PJ/2007
tanggal 11 Juni 2007.
Sebagai KPP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan
modern, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati memiliki karakteristik organisasi
berdasarkan fungsi dan diharapkan memiliki sistem informasi yang
terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, sarana kantor yang
memadai serta tata kerja yang transparan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22
Desember 2006, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati
memiliki kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut :
56. 44
a. Kedudukan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati merupakan
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.
b. Tugas
KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan
dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak
Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah
Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Makasar berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
menyelenggarakan fungsi :
a) pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan
subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
b) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
c) pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan
dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat
lainnya;
d) penyuluhan perpajakan;
e) pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
f) pelaksanaan ekstensifikasi;
g) penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
h) pelaksanaan pemeriksaan pajak;
57. 45
i) pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
j) pelaksanaan konsultasi perpajakan;
k) pelaksanaan intensifikasi;
l) pembetulan ketetapan pajak;
m) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
n) pelaksanaan administrasi kantor.
58. 46
4.1.2 STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI
Sumber : KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
KANTOR
PELAYANAN
PAJAK
SUB
BAGIAN UMUM
SEKSI
PENGOLAHAN
DATA DAN
INFORMASI
SEKSI
PELAYANAN
SEKSI
PENAGIHAN
SEKSI
PEMERIKSAAN
DAN
KEPATUHAN
INTERNAL
SEKSI
EKSTENSIFIKASI
PERPAJAKAN
SEKSI
PENGAWASAN
DAN
KONSULTASI I
SEKSI
PENGAWASAN
DAN
KONSULTASI II
SEKSI
PENGAWASAN
DAN
KONSULTASI III
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
59. 47
4.1.3 Job Description
a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas
melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data,
penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen
perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan
dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-
Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta menyiapkan
laporan kinerja.
c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian
dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan
Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,
penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak,
serta melakukan kerjasama perpajakan.
d. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penata
usahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan
pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta
penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
e. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas
melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan
aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah
60. 48
Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan
lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko,
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut
hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan
proses bisnis.
f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan
pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek
pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai obyek
pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan
Konsultasi II, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi III,
masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan
kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis
perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja
Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka
melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak,
dan melakukan evaluasi hasil banding.
61. 49
4.1.4 Wilayah Kerja dan Potensi Penerimaan KPP Pratama Jakarta
Kramat Jati
Secara garis besar potensi penerimaan pajak pada KPP Pratama
Jakarta Kramat Jati yang meliputi Kecamatan Makasar dan Kecamatan
Kramat Jati dengan segala potensi wilayah yang dimiliki sebagaimana telah
diuraikan dalam tabel berikut, yaitu :
Tabel 4.1.4 Potensi Penerimaan Pajak
1
KPP Pratama Jakarta
Kramat Jati WP Orang Pribadi 118,820
WP Badan 9,920
WP Bendahara
Pemerintah 448
Sumber : Pengolahan Data dan Informasi
4.1.5 KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
Adapun wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kramat Jati yang
dipecah menjadi 2 (dua) KPP yaitu dengan KPP Pratama Jakarta Pasar
Rebo, adapun realisasi penerimaan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati terdiri
dari 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Makasar dan Kramat Jati mulai
tahun 2008 sehingga realisasi tahun sebelumnya ( tahun 2006 dan 2007 )
lebih besar karena merupakan gabungan dari KPP Pratama Jakarta Kramat
Jati dan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo sebelum dipecah adalah sbb :
62. 50
Tabel 4.1.5 Realisasi Penerimaan Pajak
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
(dalam ribuan rupiah)
Tahun Realisasi (Rp)
2012 837,297,182
2011 620,410,779
2010 512,481,397
2009 471,279,790
2008 326,479,180
Sumber : Pengolahan Data dan Informasi
4.2 Analisis Data
4.2.1 Tingkat Efektivitas Jurusita Dalam Upaya Peningkatan
Penerimaan Penagihan Pajak
Penagihan pajak dengan Surat Teguran dilakukan setelah 7
(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang
masih harus dibayar. Berikut ini data penagihan pajak dengan Surat Teguran
dan Pencairan Piutang di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
63. 51
Tabel 4.2.1.1
Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan Surat Teguran
Di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
Tahun 2010 - 2014
Tahun
Surat Teguran
Lembar Nominal (Rp) Pencairan Piutang (Rp)
2010 125,676 3,007,451,563 243,547,556,147
2011 155,668 3,116,547,700 255,657,485,415
2012 178,665 3,174,786,954 265,475,586,996
2013 253,652 3,185,642,234 276,342,515,675
2014 315,644 3,199,452,147 284,573,245,745
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
Pada tabel surat teguran diatas dapat dilihat jumlah surat teguran
tahun 2010 ada 125,676 lembar atau Rp 3,007,451,563 dan pencairan
piutang Rp 243,547,556,147. Pada tahun 2011 jumlah surat teguran ada
155,668 lembar atau Rp 3,116,547,700 dan pencairan piutang Rp
255,657,485,415. Pada tahun 2012 jumlah surat teguran ada 178,665 lembar
atau Rp 3,174,786,954 dan pencairan piutang Rp 265,475,586,996. Pada
tahun 2013 jumlah surat teguran ada 253,652 atau Rp 3,185,642,234 dan
pencairan piutang Rp 276,342,515,675. Dan pada tahun 2014 jumlah surat
teguran ada 315,644 atau Rp 3,199,452,147 dan pencairan piutang Rp
284,573,245,745.
64. 52
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan setelah lewat 21
(dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran dan hutang pajak belum
dilunasi. Berikut ini data penagihan pajak dengan Surat Paksa dan Pencairan
Piutang di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
Tabel 4.2.1.2
Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan Surat Paksa
Di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
Tahun 2010 - 2014
Tahun
Surat Paksa
Lembar Nominal (Rp) Pencairan Piutang (Rp)
2010 120,402 3,009,554,123 246,251,175,365
2011 145,678 3,009,685,471 251,245,725,621
2012 162,954 3,112,546,847 265,485,125,478
2013 224,230 3,124,561,321 275,245,576,875
2014 305,506 3,138,756,878 280,365,573,262
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2010 jumlah surat
paksa ada 120,402 lembar atau Rp 3,009,554,123 dan pencairan piutang Rp
246,251,175,365. Pada tahun 2011 jumlah surat paksa 145,678 lembar atau
Rp 3,009,685,471 dan pencairan piutang Rp 251,245,725,621. Pada tahun
2012 jumlah surat paksa ada 162,954 atau Rp 3,112,546,847 dan pencairan
piutang Rp 265,485,125,478. Pada tahun 2013 jumlah surat paksa ada
224,230 atau Rp 3,124,561,321 dan pencairan piutang Rp 275,245,576,875.
Dan pada tahun 2014 jumlah surat paksa ada 305,506 atau Rp
3,138,756,878 dan pencairan piutang Rp 280,365,573,262.
65. 53
Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan
dilakukan dalam jangka waktu 2 x 24 (dua puluh empat) jam sesudah
tanggal pemberitahuan/penyampaian Surat Paksa dan hutang pajak belum
dilunasi. Berikut ini data penagihan pajak dengan Surat Perintah Melakukan
Penyitaan dan Pencairan Piutang di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
Tabel 4.2.1.3
Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan SPMP
Di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
Tahun 2010 - 2014
Tahun
SPMP
Lembar Nominal (Rp) Pencairan Piutang (Rp)
2010 106,366 3,007,514,632 245,577,554,886
2011 132,651 3,008,654,472 253,548,756,455
2012 155,936 3,009,756,428 258,854,158,785
2013 208,578 3,045,623,657 265,425,163,642
2014 267,506 3,096,852,431 274,563,214,758
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2010 jumlah SPMP
ada 106,366 lembar atau Rp 3,007,514,632 dan pencairan piutang Rp
245,577,554,886. Pada tahun 2011 jumlah SPMP ada 132,651 atau Rp
3,008,654,472 dan pencairan piutang Rp 253,548,756,455. Pada tahun 2012
jumlah SPMP ada 155,936 atau Rp 3,009,756,428 dan pencairan piutang Rp
258,854,158,785. Pada tahun 2013 jumlah SPMP ada 208,578 atau Rp
3,045,623,657 dan pencairan piutang Rp 265,425,163,642. Dan pada tahun
2014 jumlah SPMP ada 267,506 atau Rp 3,096,852,431 dan pencairan
piutang Rp 274,563,214,758.
66. 54
Penagihan Pajak dengan Lelang dilakukan setelah 14 (empat
belas) hari sejak tanggal pelaksanaan SPMP dan hutang pajak belum juga
dilunasi. Berikut ini data penagihan pajak dengan Lelang dan Pencairan
Piutang di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
Tabel 4.2.1.4
Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan Lelang
Di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
Tahun 2010 - 2014
Tahun
Lelang
Jumlah
Lelang Nominal (Rp) Pencairan Piutang (Rp)
2010 8 625,000,000 625,000,000
2011 9 1,011,339,260 1,011,339,260
2012 12 1,397,134,250 1,397,134,250
2013 13 2,169,257,813 2,169,257,813
2014 15 3,713,687,531 3,713,687,531
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
Dari tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2010 jumlah lelang
ada 8 dan pencairan piutang Rp 625,000,000. Pada tahun 2011 jumlah
lelang ada 9 dan pencairan piutang Rp 1,011,339,260. Pada tahun 2012
jumlah lelang ada 12 dan pencairan piutang Rp 1,397,134,250. Pada tahun
2013 jumlah lelang ada 13 dan pencairan piutang Rp 2,169,257,813. Dan
pada tahun 2014 jumlah lelang ada 15 dan pencairan piutang Rp
3,713,687,531.
67. 55
Dibawah ini adalah rumus untuk mengetahui persentase efektivitas Jurusita
dalam Penagihan Pajak :
Jumlah Penagihan Pajak yang dibayar
Efektivitas Jurusita = X 100%
Jumlah Penagihan Pajak yang diterbitkan
Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut :
Tabel 4.2.1.5
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas
Persentase Kriteria
>100% Sangat Efektif
90%-100% Efektif
80%-90% Cukup Efektif
60%-80% Kurang Efektif
<60% Tidak Efektif
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996
Dari tabel diatas menunjukan bahwa apabila persentase kurang dari
60 persen kriteria tidak efektif, 60 persen sampai 80 persen kriteria kurang
efektif, 80 persen sampai 90 persen kriteria cukup efektif, 90 persen sampai
100 persen kriteria efektif, dan lebih dari 100 persen kriteria sangat efektif.
68. 56
Tabel dibawah ini merupakan tabel realisasi penagihan pajak pada
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan cara perhitungan efektivitas jurusita/
persentasenya. Penulis mengambil satu contoh untuk menghitung efektivitas
jurusita/persentase dari Surat Teguran dan perhitungan ini dipakai juga
dengan Surat Paksa, SPMP, dan Lelang :
243,547,556,147
Efektivitas Jurusita tahun 2010 = X 100% = 81%
3,007,451,563
Tabel 4.2.1.6
Realisasi Penagihan Pajak
Tahun 2010 - 2014
Tahun
Jenis
Surat Lembar Nilai Tagihan Nilai Pelunasan
Persentase
(%)
2010 Teguran 125,676 3,007,451,563 243,547,556,147 81%
Paksa 120,402 3,009,554,123 246,251,175,365 82%
SPMP 106,366 3,007,514,632 245,577,554,886 82%
Lelang 8 625,000,000 625,000,000 100%
2011 Teguran 155,668 3,116,547,700 255,657,485,415 82%
Paksa 145,678 3,009,685,471 251,245,725,621 83%
SPMP 132,651 3,008,654,472 258,854,158,785 86%
Lelang 9 1,011,339,260 1,011,339,260 100%
69. 57
Tahun
Jenis
Surat Lembar Nilai Tagihan Nilai Pelunasan
Persentase
(%)
2012 Teguran 178,665 3,174,786,954 265,475,586,996 84%
Paksa 162,954 3,112,546,847 265,485,125,478 85%
SPMP 155,936 3,096,852,431 274,563,214,758 89%
Lelang 12 1,397,678,520 1,397,678,520 100%
2013 Teguran 53,652 3,185,642,234 276,342,515,675 87%
Paksa 24,230 3,124,561,321 275,245,576,875 88%
SPMP 23,578 3,045,623,657 265,425,163,642 87%
Lelang 13 1,784,017,780 1,784,017,780 100%
2014 Teguran 15,644 3,199,452,147 284,573,245,745 89%
Paksa 5,506 3,138,756,878 280,365,573,262 89%
SPMP 3,506 3,096,852,431 274,563,214,758 89%
Lelang 15 2,170,357,040 2,170,357,040 100%
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
Dari data yang ada yaitu tabel penagihan dengan Surat Teguran,
tabel penagihan dengan Surat Paksa, tabel penagihan dengan SPMP, tabel
penagihan dengan Lelang, dan tabel Realisasi Penagihan Pajak dari tahun
2010 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan itu artinya bahwa
penagihan yang dilakukan oleh Jurusita pada KPP Pratama Jakarta Kramat
Jati sudah cukup efektif sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
70. 58
4.2.2 Hambatan dan Upaya Yang Mempengaruhi Jurusita Dalam
Upaya Peningkatan Penerimaan Penagihan Pajak
Hambatan yang dihadapi Jurusita dalam penagihan pajak
dengan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan Lelang :
(a) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pindah alamat.
(b) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengaku belum menerima
SKP (Surat Ketetapan Pajak).
(c) Kurangnya tingkat kepatuhan dan integritas dari Wajib Pajak.
(d) Jumlah Jurusita tidak sebanding dengan beban kerja.
(e) Seksi Pelayanan dan Tim survey belum mempunyai data
registrasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang akurat dan
update sesuai alamat dan KTP.
Namun adapun upaya yang dilakukan Jurusita dalam penagihan
pajak :
(a) Pihak Tim survey dan seksi penagihan pajak di KPP Pratama
Jakarta Kramat Jati seharusnya bekerjasama dengan pihak
kecamatan setempat.
(b) Dikeluarkan Surat Paksa agar Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak melunasi utang pajaknya.
(c) Seharusnya pemerintah meningkatkan penyuluhan kepada Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak mengenai hak dan kewajiban
kenegaraannya, terlebih khusus mengenai pelunasan tunggakan
pajak dengan kemasan menarik seperti bekerjasama dengan
71. 59
pihak lain seperti media masa melalui talkshow ataupun
penanyangan iklan perpajakan yang mampu menggugah
semangat wajib pajak membayar pajak.
(d) Menambah jumlah Jurusita agar pelaksanaan Penagihan Pajak
lebih efektif.
(e) Seharusnya setiap KPP Pratama memberikan sebuah
penghargaan kepada karyawan yang menjalankan tugasnya
dengan baik sehingga karyawan termotivasi untuk bekerja
dengan baik.
4.3 Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di KPP Pratama
Jakarta Kramat Jati tentang Efektivitas Jurusita Dalam Upaya Peningkatan
Penerimaan Penagihan Pajak dapat dilihat bahwa Penagihan Tunggakan
Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan
Penyitaan (SPMP) dan Lelang tergolong Cukup Efektif. Tingkat Penagihan
Pajak yang dilakukan oleh Jurusita meningkat pada tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 dari jumlah tunggakan pajak yang diterbitkan, dan
tingkat keefektifannya.
72. 60
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan,
penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Penagihan pajak yang telah dilaksanakan didukung tindakan Jurusita
dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan
Penyitaan (SPMP) dan Lelang mengalami peningkatan dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 baik dari segi jumlah lembaran Surat
Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, dan Lelang.
Begitu pula dengan Pencairan Pajak dengan Surat Teguran, Surat
Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), dan Lelang.
b. Penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita pajak di KPP Pratama
Jakarta Kramat Jati tergolong cukup efektif, baik ditinjau dari segi
jumlah lembar maupun nilai nominal dan pencairan pajak yang tertera
dalam Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan
(SPMP), dan Lelang. Penyebab pencairan pajak pada tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 tidak mencapai 100% antara lain Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakui adanya utang pajak.
Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengakui utang pajak dan
tidak mampu melunasi utang pajaknya, maka Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran
73. 61
karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan
sekaligus.
c. Hambatan-hambatan yang dihadapi Jurusita dalam penagihan pajak
dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan
Penyitaan (SPMP), dan Lelang :
(a) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pindah alamat.
(b) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengaku belum menerima
SKP (Surat Ketetapan Pajak).
(c) Kurangnya tingkat kepatuhan dan integritas dari Wajib Pajak.
(d) Jumlah Jurusita tidak sebanding dengan beban kerja.
(e) Seksi Pelayanan dan Tim survey belum mempunyai data registrasi
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang akurat dan update sesuai
alamat dan KTP.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu Jurusita dalam
upaya peningkatan penerimaan penagihan pajak dengan Surat Teguran,
Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), dan Lelang
dalam pelaksanaannya cukup efektif, maka saran yang dapat penulis
sampaikan :
a. Jurusita yang telah menunjukkan kinerja baik tersebut kiranya dapat
diberikan penghargaan, apapun bentuknya sehingga diharapkan
memotivasi yang bersangkutan untuk berkinerja lebih baik dimasa yang
akan datang.
74. 62
b. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas, sebaiknya :
(a) Pihak Tim survey dan seksi penagihan pajak di KPP Pratama
Jakarta Kramat Jati seharusnya bekerjasama dengan pihak
kecamatan setempat.
(b) Dikeluarkan Surat Paksa agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
melunasi utang pajaknya.
(c) Seharusnya pemerintah meningkatkan penyuluhan kepada Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak mengenai hak dan kewajiban
kenegaraannya, terlebih khusus mengenai pelunasan tunggakan
pajak dengan kemasan menarik seperti bekerjasama dengan pihak
lain seperti media masa melalui talkshow ataupun penanyangan
iklan perpajakan yang mampu menggugah semangat wajib pajak
membayar pajak.
(d) Menambah jumlah Jurusita agar pelaksanaan Penagihan Pajak lebih
efektif.
(e) Seharusnya setiap KPP Pratama memberikan sebuah penghargaan
kepada karyawan yang menjalankan tugasnya dengan baik
sehingga karyawan termotivasi untuk bekerja dengan baik.
75. DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Hadi, Moeljo. 2010. Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara. Jakarta : Raja
Grafindo Persada.
Harjo, Dwikora. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Mitra Wacana Media.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
Masdar, Muhammad. 2013. Modul Perkuliahan Perpajakan. Fakultas Ekonomi
Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada, Jakarta.
Mowen dan Hansen. 2010. Perpajakan. Jakarta.
Priantara, Dias. 2012. Perpajakan. Jakarta.
Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk
Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung : Nuansa.
Resmi, Siti. 2014. Perpajakan teori dan kasus. Edisi 8 buku 1. Yogyakarta :
Salemba Empat.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung :
Alfabeta.
Widyaningsih, Aristanti. 2011. Perpajakan. Jakarta.
76. Internet :
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jurusita_pajak (20 Mei 2015)
http://chandralaksanahere.blogspot.in/2012/06/definisi-jurusita-pajak.html?m=1
(20 Mei 2015)
http://e-ayobelajarpajak.blogspot.com/2012/06/penatausahaan-piutang-pajak.html
( 20 Mei 2015)
77.
78.
79. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Cynthia Safira Nuriansyah
NIM : 2011420012
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Teratai Putih I/2/245 RT.012 RW.004
Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit,
Perumnas Klender, Jakarta Timur
Pendidikan
1997 – 1999 : TK Puspita Mekar Jakarta
1999 – 2005 : SD Negeri 07 Menteng Dalam Jakarta
2005 – 2008 : SMP Negeri 213 Jakarta
2008 – 2011 : SMA Muhammadiyah 23 Jakarta
2011 – 2015 : S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Darma Persada Jakarta