PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN DALAM PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK SATUAN PEN...Riyan Hidayatullah
Oleh: Dr. Riyan Hidayatullah, M.Pd.
Rapor Pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian diturunkan menjadi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah
Dasar indikator yang ditampilkan di dalam Rapor Pendidikan didasari oleh Surat Kepala Badan, Standar, dan Asesmen Pendidikan nomor 012/H/M/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Profil Satuan Pendidikan dan Profil Pendidikan Daerah
Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN DALAM PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK SATUAN PEN...Riyan Hidayatullah
Oleh: Dr. Riyan Hidayatullah, M.Pd.
Rapor Pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian diturunkan menjadi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah
Dasar indikator yang ditampilkan di dalam Rapor Pendidikan didasari oleh Surat Kepala Badan, Standar, dan Asesmen Pendidikan nomor 012/H/M/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Profil Satuan Pendidikan dan Profil Pendidikan Daerah
Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
Sejarah Guru dan Pendidikan Guru di Indonesia dari Zaman ke ZamanIwan Syahril
Pendidikan guru menentukan kualitas guru. Semakin baik pendidikan guru sebuah sistem, semakin baik kualitas guru-gurunya. Fondasi pendidikan guru di awal kemerdekaan Indonesia lebih kuat untuk guru sekolah dasar dibanding sekolah menengah. Sejumlah orang Indonesia, walaupun jumlahnya sangat kecil, mendapat pendidikan guru SD yang sangat baik di zaman Belanda. Namun hampir tdk ada yg mendapat pendidikan guru utk menjadi guru di sekolah menengah. Karena itu di awal kemerdekaan, Indonesia membentuk fondasi pendidikan guru utk sekolah menengah dengan visi yg sangat progresif untuk masa itu: pendidikan guru setingkat universitas. Berdirilah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) tahun 1954.
Sayangnya, pendidikan guru terganggu dinamika politik, baik di masa Orde Lama & Orde Baru. Di masa Orde Lama, seperti halnya organisasi guru, pendidikan guru pun terpengaruh dinamika pro & anti komunis, sehingga terpecah dua. IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) adalah hasil kesepakatan penyatuan 2 aliran lembaga pendidikan guru tsb, yg difasilitasi oleh Presiden Sukarno. Data statistik menunjukkan sekitar 50% atau lebih sekolah guru beserta siswa & gurunya hilang karena revolusi 1960an. Akibatnya, di awal Orde Baru terjadi kekurangan guru & pendidik guru yg signifikan.
Di masa Orde Baru, Presiden Suharto melakukan depolitisasi dan menuntut mono-loyalitas semua guru & pendidik di sekolah guru. Semuanya harus masuk partai pemerintah Golongan Karya. Budaya PNS mulai menggantikan budaya profesional, sehingga terjadi de-profesionalisasi guru & pendidikan guru. Selain itu, pendidikan guru dilakukan serba darurat, super cepat utk memenuhi pemesanan rekrutmen massal ratusan ribu guru di sekolah dasar & sekolah menengah. Mutu pun semakin menurun, semakin menjauh dr budaya profesional dan budaya intelektual. Ini diperparah dengan proliferasi lembaga pendidikan guru swasta yg umumnya tdk bermutu baik.
Ketika SPG dihapus th 1989, menurut saya, terjadi pemutusan keahlian & legasi tradisi pendidikan keguruan yg baik dari zaman Belanda. Guru-guru SPG tdk langsung mendapat tempat di IKIP karena kualifikasi pendidikan mereka blm bisa menjadi dosen.
Sementara itu banyak kalangan menyangsikan kualitas lulusan IKIP terutama karena mereka tdk dianggap menguasai ilmu pelajaran yang diampunya. Sekolah pendidikan guru jg banyak menerapkan “kurikulum fleksibel” sejak tahun 1980an karena hanya 50%-60% lulusannya yg terserap menjadi guru. Di akhir tahun 1990an, mulailah IKIP menjadi universitas, dg harapan terjadi penguatan penguasaan konten dari calon-calon guru di IKIP. Sayangnya hingga sekarang, masalah ini tampaknya belum terselesaikan.
Orde reformasi dg desentralisasinya menuntut penataan ulang pengelolaan guru & pendidikan guru, & hingga saat ini masih perlu penyempurnaan di sana sini. Sertifikasi guru, sebuah terobosan masif & mahal utk peningkatan kualitas guru & pendidikan guru Indonesia, belum terlihat dampaknya terhadap kualitas pendidikan Indonesia.
Jepang adalah negara yang menginspirasi dunia. Negara maju dengan suasana peradaban yang aman, nyaman, dan memberikan tempat untuk setiap manusia mengekspresikan dirinya. Banyak yang kagum dengan kondisi negeri mereka. Sebenarnya ada apa? Di slide ini akan dipaparkan bahwa sistem pendidikan merekalah yang membuahkan hasil semua hal di atas.
Studi di luar negeri menurut analisis kami di ACIKITA sebagai salah satu cara memutus rantai permasalahan bangsa. Karena umumnya mereka yang berstudi di luar negeri, insyaallah bisa meningkatkan potensi diri untuk kemajuan diri, keluarga dan masyarakat, kalau yang bersangkutan mau untuk melakukannya.
Kami setiap tahun mengadakan seminar di banyak kota untuk membuka wawasan, dan berbagi informasi yang sebenarnya agar banyak yang sukses untuk mengambil banyak peluang studi di luar negeri.
Pergilah ke negeri orang, timba ilmu dan asah kemampuan, untuk pengabdian nyata untuk kemajuan Indonesia kita!
Yuk tetap semangat
Jumiarti Agus
This is our journal analyses of medical microbiology (Prevalence and Antibiotic Resistance Pattern
of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae
in Urine Tract Infections at the La Paz
Medical Center, Malabo, Equatorial Guinea
)
2. SISTEM PENDIDIKAN JEPANG
1. Wajib belajar (Gimukyoiku)
• Wajib belajar di Jepang adalah 9 tahun, mulai
dari SD sampai SMP.
• Dalam masa wajib belajar, biaya pendidikan
dan buku gratis
• Tetapi biaya tambahan selain buku, misalnya
biaya karyawisata, dan sebagainya harus
dibayar sendiri.
3. • Anak yang berkewarganegaraan Jepang akan
mendapat pemberitahuan masuk sekolah
lewat surat dari Panitia Pendidikan daerah
setempat. Di dalam surat tersebut tertera
nama sekolah yang akan dimasuki dan tanggal
masuknya.
• Anak yang berkewarganegaraan asing pun
dapat masuk ke sekolah dasar dan menengah
di Jepang bila mengajukan permohonan ingin
masuk ke SD/SMP Negeri setempat pada
Panitia Pendidikan.
4. • Dan bagi orang yang telah tinggal dan
terdaftar sebagai penduduk di dalam wilayah
prefektur tersebut, maka apabila anaknya
telah mencapai umur masuk sekolah, secara
otomatis orang tersebut akan menerima surat
pemberitahuan lalu mengisi formulir
pendaftaran dan menyerahkannya kembali.
5. • Tingkatan pendidikan di Jepang sama dengan
di Indonesia yaitu dengan menggunakan
sistem 6-3-3 (6 tahun SD, 3 tahun SMP, tiga
tahun SMA) dan Perguruan Tinggi.
• Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama digolongkan
sebagai Compulsory Education dan Sekolah
Menengah Atas digolongkan
sebagai Educational Board.
6. • Di Jepang Pendidikan dasar tidak mengenal
ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah
menyelesaikan proses belajar di kelas satu
secara otomatis akan naik ke kelas dua,
demikian seterusnya.
• Ujian akhir juga tidak ada, karena SD dan SMP
masih termasuk kelompok compulsory
education, sehingga siswa yang telah
menyelesaikan studinya di tingkat SD dapat
langsung mendaftar ke SMP.
7. • Selanjutnya siswa lulusan SMP dapat memilih
SMA yang diminatinya, tetapi kali ini mereka
harus mengikuti ujian masuk SMA yang
bersifat standar, artinya soal ujian dibuat oleh
Educational Board.
• Level pendidikan taman kanak-kanak (TK), di
Jepang lebih cenderung merupakan lembaga
pengembangan dan pelatihan kebiasaan
sehari-hari. Karena itu pendidikan di level TK
bukanlah pengajaran, tatapi lebih tepat
disebut pendidikan.
8.
9. • Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), sifat dan
karakteristik kurikulum di Jepang hampir sama
dengan kurikulum SD di Indonesia.Hanya yang
membedakan adalah pada mata pelajaran
kebiasaan hidup yang umumnya diajarkan di
kelas 1 dan 2. Tujuan utama diajarkan mata
pelajaran ini adalah untuk mengenalkan dan
membiasakan anak-anak pada pola hidup
mandiri.
10. • Daripada mengajarkan mata pelajaran IPA dan
IPS, Jepang lebih memilih memperkenalkan
tata cara kehidupan sehari-hari kepada anak-
anak yang baru lulus dari tingkat TK yang lebih
memfokuskan kegiatan bermain daripada
belajar di dalam kelas.
11.
12. • Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang
dan berhitung mempunyai porsi yang lebih
dibanding pelajaran lainnya. Sedangkan
pelajaran moral diajarkan tidak secara khusus
dalam mata pelajaran tertentu, tetapi
diajarkan oleh wali kelas sejam seminggu atau
diintegrasikan melalui pelajaran lain.
13.
14. • Untuk pendidikan SMP, kurikulum menitik
beratkan pada pendidikan bahasa Jepang,
matematika, IPA dan IPS. Sedangkan
pendidikan bahasa asing seperti Inggris dan
Jerman tidak diwajibkan dan hanya bersifat
pilhan bagi murid. Pelajaran bahasa Inggris
baru dijadikan pelajaran wajib di level SMP
pada kurikulum 2002.
15. • Adanya mata pelajaran pilihan seperti bahasa
Jepang, IPS, matematika, IPA,
musik, art, pendidikan jasmani, keterampilan,
dan bahasa asing, merupakan pembeda khas
antara kurikulum pendidikan SMP di Jepang
dan Indonesia. Selain pendidikan utama di
Jepang juga dilengkapi dengan pendidikan
ekstrakurikuler seperti di Indonesia.
16.
17. • Dibandingkan kurikulum SD dan SMP,
kurikulum SMA di Jepang paling sering
berubah. Pada tingkat ini sudah diadakan
sistem penjurusan seperti di Indonesia. Sifat
khas kurikulum SMA adalah kompleksnya
pelajaran yang diajarkan. Contohnya pelajaran
bahasa Jepang yang mulai dikelompokkan
menjadi literatur klasik dan modern.
18. • Penjurusan dilakukan di kelas 3, jurusan yang
ada meliputi IPA dan budaya/sosial. tetapi
seiring berjalannya waktu penjurusan
mengalami perkembangan karena banyaknya
lulusan SMA yang memilih akademi yang
terkait dengan teknik, pertanian, perikanan,
kesejahteraan masyarakat, dan lain lain.
19.
20. Ciri-ciri pendidikan Jepang
• Perhatian pada pendidikan datang dari bermacam-
macam pihak
• Sekolah Jepang tidak Mahal
• Di Jepang Tidak Ada Diskriminasi Terhadap Sekolah
• Kurikulum sekolah Jepang sangat berat
• Sekolah sebagai unit pendidikan
• Guru terjamin tidak akan kehilangan jabatan
• Guru jepang penuh dedikasi
• Guru jepang merasa wajib memberi pendidikan “orang
seutuhnya”
• Guru Jepang bersikap adil.