Dokumen ini membahas pentingnya pengelolaan keuangan negara dan daerah, menjelaskan hak dan kewajiban pemerintah serta masyarakat dalam pengelolaan anggaran. Ditekankan bahwa anggaran harus melibatkan partisipasi rakyat dan tidak boleh dikooptasi, serta harus berfungsi menciptakan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Berbagai pendekatan perencanaan, prinsip-prinsip penganggaran, dan proses penganggaran ideal juga diuraikan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran.

1. Dr. Jamal Bake, M.Si
1
Administrasi Keuangan
Negara/Daerah

2. Pengertian Kuangan Negara/Daerah
2
 Keuangan negara adalah segala hal yang terkait
hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan
keuangan negara/daerah dalam kerangka
penyelenggaraan negara
 Segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan dan anggaran daerah mulai dari
pengaturan mengenai sistem, mekanisme,
struktur dan proses perencanaan, penetapan,
tahapan pelaksanaan, pengawasan,
pertanggungjawaban, dan
pertanggunggugatannya.
 Keuangan negara ada sebagai konsekuensi dari
adanya negara.
 Negara ada karena ada wilayah, ada rakyat dan

3. 3
Makna Filosofis Anggaran
Negara
3
 Hakikat anggaran negara adalah pengelolaan
keuangan/uang negara yang diperoleh dari rakyat atau
sumber lain yang menjadi beban rakyat, dan pemerintah
sebagai pihak yang dibebani tugas mengelolanya. Karena
itu, tidak ada alasan membiarkan pemerintah mengelola
anggaran negara tanpa melibatkan rakyat
 Pemerintah, Swasta dan Masyarakat adalan tiga pilar
penyelenggara negara yang masing-masing memiliki hak
dan kewajiban dalam pengelolaan anggaran/keuangan
negara

4. Anggaran negara/publik
4
 Berkaitan dengan berbagai program dan kegiatan
yang akan, sedang dan telah dilaksanakan,
didasarkanb pada sejumlah variabel penting,
mengkaitkan penerimaan dan pengeluaran
sebagai dasar dalam melakukan kontrol dan
pertangggungjawaban.
 Alat untuk mencapai tujuan dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan publik demi kesejahteraan rakyat
(Albedian, Samuel)
 Suatu perkiraan pengeluaran dan penerimaan
yang diharapkan akan terjadi dalam satu periode
di masa datang dan data dari pengeluaran masa
lalu dalam setiap institusi negara/daerah/publik

5. Pengertian Legal/formil
5
 Anggaran negara adalah dokumen yang disusun
oleh pemerintah dan disetujui oleh legislatif yang
berisikan belanja yang diperkirakan untuk
melaksanakan kegiatan penyelenbggaraan
negara, dan pendapatan yang diharapkanb untuk
menutupi kebutuhan belanja tersebut setiap
tahun anggaran;
 Struktur anggaran negara/daerah:
penerimaan/pendapatan, pengeluaran/belanja
dan pembiayaan

6. Hak dan Kewajiban Pemerintah
dalam pengelolaan anggaran:
6
 Hak: Mencetak Uang, Memungut (pajak,
retribusi, royalti dll), Hak Memaksa, Hak
mengatur dan Mengelola moneter, menetapkan
dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja
negara/daerah sesuai aturan Per-UU-an,
meminjam untuk memenuhi kebutuhan
angggaran dll.
 Kewajiban: Membayar tagihan pihak ketiga,
menyediakan layanan publik, menciptakan
kesjehtaraan masyarakat, melindungi kepemilikan
rakyat atas finansial dll, menjamin aktivitas
perekonomian dalam negara, mengelola dan
menatausahakan anggaran negara secara baik

7. Hak dan Kewajiban Rakyat dalam
Keuangan Negara
7
 Hak rakyat: mendapatkan informasi mengenai
pengelolaan keuangan negara/daerah; hak
berpartisipasi dana proses pengelolaan; hak
mendapatkan manfaat atas setiap pengeluaran
negara; hak mengawasi pengelolaan keuangan
negara;
 Kewajiban rakyat: membayar pajak, retribusi dan
,memikul segala kewajiban lain yang ditetapkan
dengan aturanb per-UU-an; memenuhi lain yang
ditetapkan oleh konstitusi.

8. Hal Yang Melandasi Hak Rakyat dan
Kewajiban Rakyat Terhadap Anggaran negara
8
 Rakyat sebagai komponen dari negara
 Rakyat dibebani membayar pajak, retribusi dan
memikul beban dampak dari pengelolaanb
sumberdaya alam dan potenbsi lainnya;
 Rakyat memikul resiko jikaq terjadi kegagalan
dalam pengelolaan keuangan negara/daerah
 Negara wajib menyejahterakan rakyat;
 Konsekuensi dari negara demokrasi

9. Administrasi Keuangan/Anggaran
Negara/Daerah
9
 Isu-isu krusial dalam pengelolaan anggaran
negara/daerah adalah: dari mana sumber dan
bagaimana mendapatkannya, bagaimana
mengelolanbya, bagaimana memaksimalkan
rasio keuntungan atas alokasi anggaran;
menguntungkan siapa; program apa yang
prioritas; bagaimana pertanggungjawaban; siapa
pelaksananya; bagaimana pelaporannya,
bagaimana menilai kinerja setiap penggunaan
anggaran

10. Tujuan Kebijakan Anggaran
Negara/daerah
10
 Dapat menentukan prioritas kebijakan
penyelenbggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan publik;
 Mencerminkan rencana pendapatan atau
pembebanan dan pengeluaran atau alokasi atas
segala program dan proyek pe,mbangunan dan
pelayanan publik yang harus dilakanakan;
 Sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas
kehidupan sosial ekonomi dengan mendorong alokasi
anggaran secara adil antara daerah dan antara
struktur dlam masyarakat.
 Merangsang pertumbuhan ekonomi dengan alokasi
anggaran yang merangsang pertumbuhan investasi
dan perkembangan ekonomi rakyat, terutama usaha
kecil dan menengah melalui program pemberdayaan

11. Makna Esensil Anggaran
Negara/Daerah
11
 Keseluruhan anggaran yang dirancang oleh
penyelenggara negara yang tujuan dan fungsi
serta peruntukannya berbasis pada upaya
mengatasi permasalahan rakyat dan memenuhi
kebutuhan demi terciptanya kesejahteraan
rakyat;
 Anggaran tidak boleh dikooptasi oleh mereka
yang mengelolanya, melainkan harus selalu
bermuara pada percepatan kemajuan wilayah
dan daerah demi peningkatan kesejahteraan
rakyat selaku pemiliknya. Karena itu, proses
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pertanggungjawan harus melibatkan rakyat.

12. Indikator untuk mengukur kinerja pemerintah
dalam pengelolaanb anggaran negara/daerah
al:
12
 Proses pengelolaanmnya patuh aturan, dan konsisten
dengan visi dan misi pemerintah;
 Kedisiplinan mengelola anggaran (disiplin waktu,
disiplin alokasi, disiplin administrasi); dan daya serap
anggaran maksimal;
 Tidak ada penyimpangan/pemangkasan/korupsi;
 Ada partisipasi stakeholders,, sehingga alokasi
anggaran adil dan proporsional;
 Ada transparansi, akuntabilitas, efektivitas
(perencnanaan sesuai denganpelaksanaan,
penggunaan anggaran sesuai dengan
peruntukannya)
 Tidak ada pemborosan (efisiensi)
 Out put sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan,
 Memberikan manfaat dan dampak kepada
masyarakat

13. Prinsip-Prinsip Penganggaran
13
 Demokratis: proses perencanaan, penetapan pajak/retribusi,
pengalokasian, pengeluaran harus dilakukan dengan
sepengetahuan rakyat/(bukan hanya diwakili oleh DPR/D).
 Adil (equity); ada keseimbangan yang proporsional antar
anggaran untuk pemerintahan dan untuk masyarakat, antar
wilayahdan antara pusat dan daerah dan antar kelompok
masyarakat;
 Transparansi; ada akses mendapatkan informasi (dokumen),
ada ruang berpartisipasi; ada ruang mempertanyakan
kebijakan, sosialisasi kebijakan dan publikasi;
 Akuntabel: menjelaskan sumber-sumber penerimaan,
digunakan untuk apa, alasan kebijakan, target yang hendak
dicapai (sasaran, out put, out come, benefit dan impact);
 Bermoral; todak foya-foya, efisiensi, kejujuran, patuh aturan,
berpihak pada rakyat miskin;
 Berhati-hati; mampu menghitung resiko, tidak membebani
rakyat;

14. Fungsi Angaran
14
 Fungsi alokasi: penerimaan, pengeluaran dan
penetapan menggambarkan besaran alokasi
setiap lembaga/wilayah kerja;
 Fungsi distribusi: keseimbangan antar daerah,
antara kelompok masyarakat; antar unit lembaga
menurut beban kerja/tanggungjawab;
 Fungsi stabilitas: menciptakan stabilitas ekonomi
makro, nilai tukar mata uang, ,mendrong
pertumbuhan, pembukaan lapangan kerja,
investasi dan lain-lain.

15. Peruntukan Anggaran
Negara/Daerah
15
 Operasionalisasi pemerintahan
 Mendanai pembangunan fisik dan nono fisik,
infrastruktur, sarana dan prasarana (sosial,
ekonomi, sosial, politik, hukum, keagamaan,
budaya, hankam, dll)
 Menjamin terlaksananya pelayanan publik
 Membayar tagihan kepada pihak ketiga

16. Perencanaan Program Dan Anggaran
16
 Renstranas/da
 RPJP/RPJM/RKP/RKSKPD
 Visi dan misi
 Proses perencanaan (tahapan, peran multi pihak)
 Prioritas dan Strategi
 Mekanisme perencanaan (top down/bottom
up/perpaduan)
 Penetapan sasaran dan target
 Rencana Anggaran

17. 17
PILIHAN PARADIGMA PENDEKATAN DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
• Pendekatan top down; atau sering disebut dengan
pendekatan terpusat dari atas ke bawah, dilakukan
secara sentralistik, diperankan oleh para elit
perencana di pusat-pusat kekuasaan;
• Pendekatan bottom Up, sering disebut dengan
pendekatan dari bawah ke atas, dilakukan secara
partisipatif melibatkan masyarakat, memberdayakan
pelaku pembangunan di level bawah, dimana
penetapan program dan kegiatan dilakukanb sesuai
dengan kebutuhan ril dalam masyarakat
• Pendekatan terpadu (top down dan bottom up),
menggabungkan kedua jenis pendekatan, dalam
mencari solusi, jalan tengah antara banyaknya
masalah di satu sisi dan keterbatasan sumberdaya

18. 18
Basis Pendekatan Perencanaan Pembangunan
Daerah
• Pendekatan perencanaan berbasis pada penyelesaian
masalah dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi
masyarakat;
• Pendekatan berbasis kinerja, didasarkan pada adanya
target kinerja yang hendak dficapai lalu kemudian mencari
sumber-sumber input (finansial, tenaga, teknologi) untuk
mencapai target yang hendak dicapai;
• Pendekatan berbasis sumber daya, mendahulukan
perhitungan sumberdaya yang dimiliki lalu kemudian
merencanakan target yang hendak dicapai dengan sumber
daya yang ada.

19. 19
TUJUAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN DARERAH
• Memastikan terselenggaranya pembangunan daerah disertai dengan
tujuan dan sasaran Program yang jelas, pasti dan anggaran yang dapat
dipepridiksi;
• Menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan;
• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintah, maupun
antara pusat dan daerah;
• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
• Mengoptimalkan peranserta pemangku kepentingan dalam
pembangunan;
• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
19
Keuangan negara/daerah

20. Integrasi Sistem Penganggaran
20
 RPJPN/RPJPD 20 tahun (visi jangka panjang)
 RPJMN/RPJMD 5 tahunan (Visi jangka menengah 5 tahunan)
 Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD,
adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan
kota untuk periode 1 (satu) tahun.
 Rencana Kerja Pemerintah, selanjutnya disebut RKP, adalah
dokumen perencanaan pemerintah nasipnal untuk periode 1
(satu) tahun.
 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya
disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
selanjutnya disebut RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu
tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

21. 21
Berbagai Skenario Perencanaan
Program Dan Anggaran
• Perencanaan tanpa disertai kalkulasi
anggaran
• Perencanaan disertai rencana anggaran
(bottom up, pop down, perpaduan )
• Penetapan Pagu perunit/lembaga
• Pola penganggaran terpusat
• Pola Block grand
• Dana Alokasi Langsung
• Pola alokasi parsial/sharing pembiayaan
21

22. Siklus Kebijakan Penganggaran
22
 Sebagai suatu siklus, kebijakan anggaran daerah
selalu diawali dengan persiapan, review, ratifikasi,
penetapan, implementasi, Monitoring, pelaporan,
dievaluasi dan dianalisis/penilaian dengan maksud
untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran
daerah dilakukan secara efektif, sesuai dengan
fungsi anggaran daerah, sebagai suatu kebijakan
pemerintahan daerah (Coe, 1989).

23. Pilihan Sistem Penganggaran
23
 Traditional Budgeting
 Performance Budgeting
 Zero Base Budgeting
 Medium Term Expenditure Framework
 Multi Years system

24. Perbandingan Sistem Anggaran Dan Anggaran Berbasis Kinerja
24
Aspek Traditonal Budgeting Performance Budgeting
Proses Perencanaan Top Down/Sentra,listik/Elitis Bottom Up., Desentralisasi, Melibatkan
Stakeholders
Peruntukan anggaran Membiayai input, berorientasi
proyek
Membiayai out put, orientasi program,
sesuai kebutuahn masyarakat.
Penetapan besaran
anggaran
Inkremental, % dari tahun ke
tahun
Sesuai kebutuhan, skala prioritas, terget
kinerja, sesuai visi dan misi
Proses dan Nilai-nilai
dikembangkan
Tertutup, akses publik tdk ada,
efektivitas, efisiensi dan disiplin
administrasi
Partisipasi, transparansi, akuntabilitas,
responbsif, bertanggungjawab,
profesional, disiplin, pro rakyat, sesuai
perencanaan, asas kepatutanb dan
kemanfaatan.
Keberlanjutan Terputus dari tahun ke tahun Berkelanjutan, sesuai target kinerja,
tahunan, multiyears, lima tahunan, JM
dan JP
Ukuran kinerja Penyerapanb abggaran/
kelengkapan administrasi
Capaian kinerja (input, proses, out put,
out come, benefit, impact bagi
masyarakat

25. Tujuan Peroses Penyusunan
Anggaran
25
 Membantu pencapaian tujuan fiscal (menghitung
kemampuan keuangan yang dimiliki dan sumber-
sumber potensial)
 Meningkatkan koordinasi;
 Membantu terciptanya efisiensi dan efektivitas
pengelolaan anggaran
 Membantu dalam penentuan skala prioritas
belanja
 Memastikan sasaran serta target alokasi
anggaran

26. Aspek penting dalam penyusunan
anggaran
26
 Konsistensi pada visi dan misi
 Tujuan, sasaran dan target harus jelas dan terukur
(performace budgeting)
 Ketersediaan sumberdaya, finansial dan potensi
dan faktor produksi yang dimiliki;
 Waktu yang dibutuhkan (periodisasi anggaran);
 Faktor global yang mempengaruhi (fluktuasi pasar,
politik LN, bencana dll)

27. Proses Penganggaran Ideal
27
 Komprehensif dan disiplin: kesinambungan,
memperhatikan semua aspek (kemampuan, potensi,
prioritas alokasi), taat asas, pengeluaran tidak off
budget;
 Fleksibilitas: dalam rangka efisiensi dan efektivitas
 Terprediksi; ketepatan dalam perencanaan;
 Kejujuran;
 Informatif kepada semua pihak;
 Kejelasan tugas danb tanggungjawab setiap pihak.

28. Faktor Penyebab Adanya Pemborosan
(Inefisiensi)
28
 Pendekatan dalam proses penetapan besaran
alokasi anggaran setiap tahun menggunakan
pendekatan inkremental, didasarkan kenaikan
dari tahun ketahun berdasarkan jumlah
penduduk, inflasi, daya beli dll;
 Distribusi alokasi anggaran tidak terkoordinasi
baik / juga ego sektoral/ salinbg klaim
kewenangan
 Adanya mark up anggaran di atas kebutuhan
teknis dari suatu proyek/kegiatan;
 Penyimpangan terhadap perencanaan,
penetapan tujuan, sasaran dan target tidak jelas;
 Praktek KKN

29. Penyebab Kegagalan pembangunan Jangka
Panjang 10 - 25 tahunan al:
29
 Tidak adanya kesamaan visi dan misi antara setiap sektor atau
departemen yang mengerjakan suatu obyek program yang sama, dan
sering terjadi tumpang tindih program atau proyek duplikasi dalam
pelaksanaan proyek-proyek atau kegiatan.
 Adanya ego Pemimipin. Setiap Pemimpin berganti baik di suatu
departemen maupun pejabat di daerah, masing- masing pejabat yang
diangkat ingin menunjukkan kehebatannya kepada atasan (kepada
presiden atau pemerintah pusat) dan seakan-akan ingin tampil beda
dengan pejabat lama.
 Belum adanya komitmen para penentu kebijakan untuk menyukseskan
program pembangunan yang disusun secara berkelanjutan sesuai
dengan visi dan missi yang telah ditetapkan.
 Ketidaktepatan memprediksi faktor-faktor resiko
 Terbatasnya Pembiayaan
 Adanya Bencana

30. Implikasi Dari Sistem Penganggaran
Terpusat
30
 Dominasi pemerintah dalam pengelolaan
program dan anggaran
 Ketergantungan pemerintah daerah/desa
 Intervensi kelompok kepentingan/pembisnis
dominan/proyek pesanan
 Proyek dorping
 Masalah rakyat lokal tidak teratasi

31. Problematika Desentralisasi Pengelolaan
Anggaran Negara
31
 Adanya perbedaan potensi daerah berimplikasi pada
adanya kesenjangan fiscal antar daerah;
 Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat bagi
daerahh marginal;
 Penetapan aturan dan kebijakan nasional yang seragam,
sementara kondisi daerah berbeda-beda;
 Ketidaksiapan aparatur pemerintah local
 Ketersediaan teknologi informasi yang tidak merata
keseluruhh daerah;
 Agenda nasional dalam pembangunan Negara bisa
terabaikan
 Arena penyimpangan anggaran semakin luas, tidak hanya
di level nasional;
 Instrumen pengawasan yang terbatas

32. Program Pembangunan Jangka Panjang Tidak
Berkelanjutan Karena
32
 Tidak ada kesamaan visi dan misi (belum ada
bluprint pembangunan jangka panjang)
 Ego pemimpin yang berkuasa
 Tidak ada komitmen semua elemen pada setiap
era kepemimpinannya
 Permasalahan yang terus berubah