Dokumen tersebut membahas mengenai konsinyering instrument audit sosial yang disampaikan oleh Rokhmad Munawir pada FGD Koalisi CSO RBD Jateng di Surakarta pada 29 November 2014. Audit sosial digunakan untuk menguatkan partisipasi masyarakat dan memberikan umpan balik kepada pemerintah untuk perbaikan. Model audit sosial PATTIRO melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi melalui disk
Materi tentang alur dan langkah audit sosial ini disampaikan oleh Miftahul Huda dalam pelatihan audit sosial terhadap warga di sekitar tambang, di Kabupaten Sumbawa Barat.
UTX is a simple glossary format developed by AAMT for terminology tools and machine translation. It allows for easy creation, sharing, and reuse of glossary data through a standardized tab-delimited format that is manageable in spreadsheets. UTX aims to be non-expert friendly and can serve as initial format for glossary work that can later be converted to more advanced formats like TBX.
This document summarizes Cloudspurt, a private cloud computing solution. It provides (1) a complete infrastructure solution with automated scaling, high availability, automatic recovery capabilities and cost savings of up to 50%, (2) an overview of private cloud computing and how Cloudspurt differs through automation and an all-in-one hybrid model, and (3) Cloudspurt's positioning lifecycle which involves a need analysis phase, early adopter phase where customers test Cloudspurt, and a commercial deployment phase for full adoption.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendukung dan mendorong agenda reformasi birokrasi.
Reformasi Birokrasi bukan Tujuan namun Alat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Transparansi anggaran di Kota Surakarta diawali dengan diskusi multipemakai untuk mendorong pemerintah daerah mengungkapkan alokasi anggaran melalui poster. Langkah ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas birokrasi serta meningkatkan alokasi untuk kesehatan masyarakat miskin. Pattiro terus berinovasi untuk meningkatkan transparansi seiring perkembangan regulasi.
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi anggaran di Kota Surakarta. Transparansi anggaran mulai diterapkan di Kota Surakarta pada tahun 2005 dengan diterbitkannya poster yang berisi program kegiatan dan alokasi anggaran. Langkah ini mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Sejak saat itu, Pattiro Surakarta terus mengawal agar transparansi anggaran menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Surakarta. Transparansi anggaran
Dokumen tersebut membahas tentang anggaran pemerintah daerah dan pelayanan publik. Terdapat empat kelompok yang membahas anggaran pendapatan dan belanja keluarga, serta penjelasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumber anggaran, tujuan penganggaran di daerah, fungsi anggaran daerah, dan contoh pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kependudukan.
This 3 sentence document discusses the author's connection to nature and their homeland, describing it as their "soul mate". The author shares memories and life experiences from growing up in beautiful natural surroundings. Seasons are said to start in this place, which provides a view of both sky and land for the author.
Materi tentang alur dan langkah audit sosial ini disampaikan oleh Miftahul Huda dalam pelatihan audit sosial terhadap warga di sekitar tambang, di Kabupaten Sumbawa Barat.
UTX is a simple glossary format developed by AAMT for terminology tools and machine translation. It allows for easy creation, sharing, and reuse of glossary data through a standardized tab-delimited format that is manageable in spreadsheets. UTX aims to be non-expert friendly and can serve as initial format for glossary work that can later be converted to more advanced formats like TBX.
This document summarizes Cloudspurt, a private cloud computing solution. It provides (1) a complete infrastructure solution with automated scaling, high availability, automatic recovery capabilities and cost savings of up to 50%, (2) an overview of private cloud computing and how Cloudspurt differs through automation and an all-in-one hybrid model, and (3) Cloudspurt's positioning lifecycle which involves a need analysis phase, early adopter phase where customers test Cloudspurt, and a commercial deployment phase for full adoption.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendukung dan mendorong agenda reformasi birokrasi.
Reformasi Birokrasi bukan Tujuan namun Alat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Transparansi anggaran di Kota Surakarta diawali dengan diskusi multipemakai untuk mendorong pemerintah daerah mengungkapkan alokasi anggaran melalui poster. Langkah ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas birokrasi serta meningkatkan alokasi untuk kesehatan masyarakat miskin. Pattiro terus berinovasi untuk meningkatkan transparansi seiring perkembangan regulasi.
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi anggaran di Kota Surakarta. Transparansi anggaran mulai diterapkan di Kota Surakarta pada tahun 2005 dengan diterbitkannya poster yang berisi program kegiatan dan alokasi anggaran. Langkah ini mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Sejak saat itu, Pattiro Surakarta terus mengawal agar transparansi anggaran menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Surakarta. Transparansi anggaran
Dokumen tersebut membahas tentang anggaran pemerintah daerah dan pelayanan publik. Terdapat empat kelompok yang membahas anggaran pendapatan dan belanja keluarga, serta penjelasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumber anggaran, tujuan penganggaran di daerah, fungsi anggaran daerah, dan contoh pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kependudukan.
This 3 sentence document discusses the author's connection to nature and their homeland, describing it as their "soul mate". The author shares memories and life experiences from growing up in beautiful natural surroundings. Seasons are said to start in this place, which provides a view of both sky and land for the author.
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la economía mundial. Muchos países experimentaron fuertes caídas en el PIB y altas tasas de desempleo en 2020 debido a los bloqueos y restricciones. A medida que se implementan las vacunas, se espera que la actividad económica se recupere en 2021 aunque el panorama sigue siendo incierto.
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikRokhmad Munawir
Dokumen tersebut membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik mencakup pelayanan administratif, barang, dan jasa yang disediakan pemerintah kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. UU Pelayanan Publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta mulai dari penyusunan standar hingga evaluasi pelayanan publik. Masyarakat d
El documento resume la evolución histórica de la educación desde las culturas antiguas hasta la actualidad, destacando: 1) La educación en la antigua Grecia y Roma se centraba en la formación de virtudes ciudadanas y el estudio de las artes y las ciencias. 2) En la Edad Media, la educación estaba ligada a la religión y a la transmisión de valores judeocristianos. 3) A partir del Renacimiento se impulsó el estudio de las matemáticas y los clásicos griegos y romanos.
El documento argumenta que a pesar de nuestras diferencias, todos somos iguales y merecemos respeto. Aunque cada persona es única, debemos aceptar y respetar las diferencias de los demás en pensamiento, opinión y creencias. Respetar las diferencias de los demás nos hace más humanos.
Este documento presenta un breve recorrido histórico sobre las divisiones entre cristianos a lo largo de la historia. Explica que las primeras divisiones ocurrieron en los siglos I-IV d.C con grupos como los gnósticos y arrianos. Luego describe algunos de los principales concilios y cisma que llevaron a más divisiones, como el Cisma de Occidente en 1054 y el movimiento protestante iniciado por Lutero en el siglo XVI. Finalmente, resume brevemente algunos de los grupos protestantes más
El documento discute los desafíos del diálogo interreligioso. Sugiere que pretender poseer la verdad absoluta lleva a la intolerancia y la falta de diálogo. Sin embargo, aceptar que todas las religiones son igualmente válidas también crea problemas, ya que ignora las diferencias entre ellas. En cambio, propone que el diálogo requiere aceptar la propia perspectiva mientras se respeta a los demás y se busca sinceramente la verdad.
Este documento es una bula papal escrita por el Papa Francisco que anuncia el Año Santo de la Misericordia desde el 8 de diciembre de 2015 hasta el 20 de noviembre de 2016. El Papa explica que Jesús es el rostro de la misericordia de Dios y que la misericordia une a Dios con la humanidad. Durante este año, los católicos deben vivir de manera misericordiosa y participar en obras de misericordia espirituales y corporales.
Motivadora presentación preparada por Norith Ramos para explicar cómo es que estamos llamado a amar al prójimo de una manera concreta mediante nuestro servicio solidario
El documento habla sobre el llamado a la santidad para todos. La santidad se relaciona con ser feliz al responder al llamado de Dios de una manera única. Las personas pueden cultivar la santidad a través de atreverse a ser diferentes y seguir su propio camino hacia Dios.
Prosedur ini menjelaskan proses monitoring dan evaluasi program CSR yang meliputi tujuan, ruang lingkup, standar yang berlaku, prosedur pelaksanaan monev, indikator program, laporan hasil monev, aspek lingkungan dan K3, risiko dan pengendaliannya. Proses monev dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menilai capaian program dan mengidentifikasi perbaikan.
[RANGKUMAN] BAHAN BACAAN MODUL 7 - Pemantauan dan Evaluasi Program.pdfAmarAhmad13
Modul membahas tentang tahap pemantauan dan evaluasi program KKN TKWU. Kegiatan pemantauan dilakukan selama pelaksanaan KKN untuk menilai kemajuan program, sedangkan evaluasi dilakukan di akhir untuk menilai capaian program. Kedua kegiatan menggunakan berbagai instrumen seperti wawancara dan observasi lapangan untuk menilai pencapaian tujuan.
Audit sosial muti stakeholder: monitoring program bantuan sosial dengan pende...Ilham Cendekia
Kerangka regulasi program bantuan sosial pemerintah seperti BOS, Raskin, dan pupuk bersubsidi dinilai cukup baik namun lemah pada komponen mekanisme pengaduan masyarakat dan akses informasi. Hal ini menyebabkan lemahnya pelaksanaan dan munculnya penyelewengan. Diperlukan perbaikan sistem dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Audit sosial merupakan evaluasi kinerja lembaga layanan sosial dari aspek non-finansial. Jurnal ini mengembangkan sistem audit sosial untuk menilai program pemberdayaan sosial di enam provinsi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan focus group, wawancara mendalam, dan survei untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasilnya menunjukkan kinerja program bervariasi antar daerah dan perlu regulasi pemerintah untuk menduk
Dokumen tersebut membahas mengenai monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan. Ia menjelaskan definisi, jenis, tujuan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Monitoring digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program sedangkan evaluasi untuk menilai capaian program. Keduanya memberikan umpan balik penting untuk perbaikan perencanaan dan kebijakan pembangunan.
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Sertifikasi IndustriDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan. Secara garis besar membahas tentang definisi, jenis, tahapan, dan sistem monitoring serta evaluasi. Monitoring digunakan untuk mengawasi pelaksanaan sementara evaluasi digunakan untuk menilai capaian tujuan. Keduanya penting untuk mengetahui kemajuan dan masalah pelaksanaan guna perbaikan.
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...WiandhariEsaBBPKCilo
Berikut ini adalah bahan tanyang untuk materi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la economía mundial. Muchos países experimentaron fuertes caídas en el PIB y altas tasas de desempleo en 2020 debido a los bloqueos y restricciones. A medida que se implementan las vacunas, se espera que la actividad económica se recupere en 2021 aunque el panorama sigue siendo incierto.
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikRokhmad Munawir
Dokumen tersebut membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik mencakup pelayanan administratif, barang, dan jasa yang disediakan pemerintah kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. UU Pelayanan Publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta mulai dari penyusunan standar hingga evaluasi pelayanan publik. Masyarakat d
El documento resume la evolución histórica de la educación desde las culturas antiguas hasta la actualidad, destacando: 1) La educación en la antigua Grecia y Roma se centraba en la formación de virtudes ciudadanas y el estudio de las artes y las ciencias. 2) En la Edad Media, la educación estaba ligada a la religión y a la transmisión de valores judeocristianos. 3) A partir del Renacimiento se impulsó el estudio de las matemáticas y los clásicos griegos y romanos.
El documento argumenta que a pesar de nuestras diferencias, todos somos iguales y merecemos respeto. Aunque cada persona es única, debemos aceptar y respetar las diferencias de los demás en pensamiento, opinión y creencias. Respetar las diferencias de los demás nos hace más humanos.
Este documento presenta un breve recorrido histórico sobre las divisiones entre cristianos a lo largo de la historia. Explica que las primeras divisiones ocurrieron en los siglos I-IV d.C con grupos como los gnósticos y arrianos. Luego describe algunos de los principales concilios y cisma que llevaron a más divisiones, como el Cisma de Occidente en 1054 y el movimiento protestante iniciado por Lutero en el siglo XVI. Finalmente, resume brevemente algunos de los grupos protestantes más
El documento discute los desafíos del diálogo interreligioso. Sugiere que pretender poseer la verdad absoluta lleva a la intolerancia y la falta de diálogo. Sin embargo, aceptar que todas las religiones son igualmente válidas también crea problemas, ya que ignora las diferencias entre ellas. En cambio, propone que el diálogo requiere aceptar la propia perspectiva mientras se respeta a los demás y se busca sinceramente la verdad.
Este documento es una bula papal escrita por el Papa Francisco que anuncia el Año Santo de la Misericordia desde el 8 de diciembre de 2015 hasta el 20 de noviembre de 2016. El Papa explica que Jesús es el rostro de la misericordia de Dios y que la misericordia une a Dios con la humanidad. Durante este año, los católicos deben vivir de manera misericordiosa y participar en obras de misericordia espirituales y corporales.
Motivadora presentación preparada por Norith Ramos para explicar cómo es que estamos llamado a amar al prójimo de una manera concreta mediante nuestro servicio solidario
El documento habla sobre el llamado a la santidad para todos. La santidad se relaciona con ser feliz al responder al llamado de Dios de una manera única. Las personas pueden cultivar la santidad a través de atreverse a ser diferentes y seguir su propio camino hacia Dios.
Prosedur ini menjelaskan proses monitoring dan evaluasi program CSR yang meliputi tujuan, ruang lingkup, standar yang berlaku, prosedur pelaksanaan monev, indikator program, laporan hasil monev, aspek lingkungan dan K3, risiko dan pengendaliannya. Proses monev dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menilai capaian program dan mengidentifikasi perbaikan.
[RANGKUMAN] BAHAN BACAAN MODUL 7 - Pemantauan dan Evaluasi Program.pdfAmarAhmad13
Modul membahas tentang tahap pemantauan dan evaluasi program KKN TKWU. Kegiatan pemantauan dilakukan selama pelaksanaan KKN untuk menilai kemajuan program, sedangkan evaluasi dilakukan di akhir untuk menilai capaian program. Kedua kegiatan menggunakan berbagai instrumen seperti wawancara dan observasi lapangan untuk menilai pencapaian tujuan.
Audit sosial muti stakeholder: monitoring program bantuan sosial dengan pende...Ilham Cendekia
Kerangka regulasi program bantuan sosial pemerintah seperti BOS, Raskin, dan pupuk bersubsidi dinilai cukup baik namun lemah pada komponen mekanisme pengaduan masyarakat dan akses informasi. Hal ini menyebabkan lemahnya pelaksanaan dan munculnya penyelewengan. Diperlukan perbaikan sistem dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Audit sosial merupakan evaluasi kinerja lembaga layanan sosial dari aspek non-finansial. Jurnal ini mengembangkan sistem audit sosial untuk menilai program pemberdayaan sosial di enam provinsi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan focus group, wawancara mendalam, dan survei untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasilnya menunjukkan kinerja program bervariasi antar daerah dan perlu regulasi pemerintah untuk menduk
Dokumen tersebut membahas mengenai monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan. Ia menjelaskan definisi, jenis, tujuan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Monitoring digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program sedangkan evaluasi untuk menilai capaian program. Keduanya memberikan umpan balik penting untuk perbaikan perencanaan dan kebijakan pembangunan.
Membangun Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Sertifikasi IndustriDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan. Secara garis besar membahas tentang definisi, jenis, tahapan, dan sistem monitoring serta evaluasi. Monitoring digunakan untuk mengawasi pelaksanaan sementara evaluasi digunakan untuk menilai capaian tujuan. Keduanya penting untuk mengetahui kemajuan dan masalah pelaksanaan guna perbaikan.
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...WiandhariEsaBBPKCilo
Berikut ini adalah bahan tanyang untuk materi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Prinsip dan Rumusan Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Termasuk ruang lingkup, peraturan terkait, hubungan antar dokumen perencanaan pusat dan daerah, serta perangkat pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional."
Paradigma Baru Sistem Perencanaan PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi siklus manajemen pembangunan, perencanaan berbasis kinerja, reformasi perencanaan berdasarkan UU 25 tahun 2004, tujuan dan permasalahan pembangunan, serta pergeseran paradigma dari government ke governance. Dokumen ini juga menjelaskan proses perencanaan, status hukum dokumen perencanaan, syarat perencanaan yang ideal, fungsi perencanaan, serta pel
Dokumen tersebut membahas mengenai monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan yang mencakup definisi, tujuan, jenis, kriteria evaluasi serta perbedaan antara monitoring dan evaluasi dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan dampak dari suatu program."
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. Pengantar
• Pada era desentralisasi saat ini, partisipasi masyarakat
menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam
mendorong dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,
pemenuhan hak dan pemberdayaan masyarakat.
• Partisipasi masyarakat selalu akan dimulai dari tingkat
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
• Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpatisipasi
menjadi hal penting pada ketiga level tersebut.
• Salah satu model partisipasi masyarakat terutama pada
level pelaksanaan dan pertanggungjawaban adalah
dengan keberadaan Audit Sosial.
3. Apa itu Audit Sosial
• Audit Sosial di
banyak negara
merupakan salah
satu metode yang
digunakan
menguatkan
kapasitas
masyarakat sipil
di satu sisi
• dan di sisi lain mampu
menyediakan umpan
balik bagi pemerintah
untuk melakukan
perbaikan terhadap
kebijakan maupun
mekanisme
implementasi
pelayanan publik
maupun program yang
dijalankan oleh
pemerintah.
5. Audit Sosial Model PATTIRO
• Dikembangkan mulai tahun 2011
• Jika di negara-negara lain model ini
digunakan sebagai salah satu mendapatkan
temuan dan kemudian melakukan advokasi
• bagi PATTIRO temuan tersebut digunakan
untuk mendorong perbaikan atas
kesepahaman bersama stakeholders
• Temuan yang didapatkan dalam
pertemuan audit sosial tersebut kemudian
dikonklusikan untuk mendapatkan solusi
atas masalah tersebut.
6. Audit Sosial Model PATTIRO
• Audit sosial yang dikembangkan oleh PATTIRO
adalah pengembangan dari 3 (tiga) metode
monitoring partisipatif ,yakni:
– Metode Audit Sosial konvensional dari India yang
umum dipakai di berbagai negara;
– Kerangka monitoring integritas dan akuntabilitas yang
dikembangkan dan digunakan oleh Global Integrity
(United States);
– Analisis rantai nilai (value chain) yang dikembangkan
oleh Bank Dunia, yang secara umum untuk
menganalisis kejadian korupsi yang terjad berdasarkan
tracking dari proses bisnis yang ada pada kegiatan
atau proyek pemerintah.
7. Tujuan Audit Sosial
• Menguatkan kapasitas masyarakat sipil dalam
ranah partisipasi dalam pelaksanaan program
kebijakan pemerintah
• Memantau pelaksanaan pembangunan
• Menilai kinerja pemerintah sebagai penyedia
pelayanan publik dan memberikan masukan atas
temuan masalah yang muncul
• Mengidentifikasi permasalahan yang
dimungkinkan muncul dalam pelaksanaan
program dan kebijakan pemerintah serta
mengindentifikasi kemanfaatan program dan
kebijakan pemerintah
8. Prinsip Audit Sosial
• Dialog multi stakeholders.
• Melakukan penilaian pada implementasi
(pelaksanaan).
• Bukan penilaian administratif.
• Eksploarasi fakta dan menghindari opini.
9. Metode Audit Sosial
• Metode yang digunakan
dalam audit sosial adalah FGD
(Focus Group Discussion).
• Melibatkan :
– pemerintah dan atau
pemerintah daerah
– masyarakat penerima manfaat
– akademisi
– media massa.
12. Instrument Audit Sosial
A. Value Chain (Rantai Nilai): adalah tahapan yang ada dan
dilaksanakan pada saat kebijakan atau program
pemerintah tersebut diimplementasikan
B. Aspek Komponen Akuntabilitas dan Integritas: Adalah hal
yang digunakan untuk menilai apakah tahapan atau value
chain dalam kebijakan dan program pemerintah tersebut
telah akuntabel dan berintegritas. Semua aspek
komponen akuntabilitas dan integritas tersebut akan
digunakan untuk menggali fakta dan informasi pada setiap
value chain (tahapan) di atas.
C. Komponen penilaian adalah satuan keadaan dari tiap-tiap
komponen aspek akuntabiltas pada setiap value chain
atau tahapan implementasi kebijakan atau program
13. Rantai Nilai
1. Pelaksanaan Pendataan. Pada tahapan ini
ada 2 (dua) sub tahapan, yakni:
a. Pengajuan data diri.
b. Verifikasi, melalui home visit.
2. Pelaksanaan Program. Adalah tahapan
implementasi program atau kucuran dana
kepada penerima manfaat tersebut sesuai
dengan mekanisme dan ketentuan yang
diatur dalam masing-masing program.
14. Komponen aspek - Surakarta
• Aspek Informasi. Adalah untuk mengukur dan menilai apakah ada
informasi yang diperoleh warga penerima manfaat baik melalui
akses permintaan atau melalui informasi langsung (sosialisasi).
• Aspek Partisipasi. Adalah guna menilai apakah dalam value chain di
atas ada partisipasi dari masyarakat, serta derajat partisipasinya
seperti apa. Apakah partisipasi pasif atau aktif atau pada derajat
kooperatif atau kolaboratif.
• Aspek Kontrol. Guna mengetahui apakah ada proses kontrol
masyarakat dalam setiap value chain di atas, jika ada dalam bentuk
seperti apa
• Aspek Manfaat. Adalah sebagai instrument penilaian pada setiap
value chain di atas, apakah masyarakat (penerima manfaat)
memperoleh atau mendapatkan manfaat, jika ada manfaatnya bagi
masyarakat bentuk manfaatnya seperti apa. Juga untuk mengetahui
manfaat program atau kebijakan secara menyeluruh.
16. No
Value Chain
(Tahapan)
Komponen Aspek
Informasi Partisipasi Kontrol Manfaat
1 Pelaksanaan Pendataan
1.a Pengajuan Data Diri
Untuk mengetahui
tingkat
pengetahuan
masyarakat
terhadap
proses pengajuan
data diri
Untuk mengetahui
dan menilai apakah
ada partisipasi
masyarakat, jika
ada, bentuknya
seperti apa
untuk mengetahui
kontrol masyarakat
dalam proses
pendataan
Untuk mengetahui
apakah masyarakat
mendapat manfaat
dari proses
pendataan.
1.b Verifikasi (Home Visit)
Untuk mengetahui
tingkat
pengetahuan
masyarakat dalam
verifikasi data
Untuk mengetahui
proses partisipasi
masyarakat dalam
verifikasi data
Untuk mengetahui
apakah ada kontrol
masyarakat dalam
proses verifikasi
Untuk mengetahui
apakah verifikasi
data mempunyai
manfaat bagi
masyarakat
2 Pelaksanaan Program
Untuk mengetahui
tingkat
pengetahuan
masyarakat ketika
program
dilaksanakan dan
apakah dia tahu
bahwa menjadi
penerima manfaat
Untuk mengetahui
model partisipasi
masyrakat dalam
pelaksanaan
program
Untuk mengetahui
kontrol masyarakat
ketika program
dilaksanakan
Untuk mengetahui
apakah program
tersebut
bermanfaat bagi
masyarakat
18. No Value Chain – Komponen Aspek Pertanyaan Kunci
1 Pengajuan Data Diri – Informasi
1. Dari manakah Anda mengetahui adanya
pendataan bagi warga miskin untuk program
ini?
2. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah?
Siapakah yang menyosialisasikan hal
tersebut?
2 Pengajuan Data Diri – Partisipasi
1. Siapakah yang mengajukan data diri Anda
dalam pendataan? mengjukan sendiri atau
diajukan RT?
2. Apakah dalam pendataan, SKPD melakukan
kolaborasi dengan masyarakat?
3 Pengajuan Data Diri – Kontrol
1. Apakah ada kontrol atau pengawasan oleh
masyarakat dalam proses pendataan?
4 Pengajuan Data Diri – Manfaat
1. Apakah Anda merasakan bahwa proses
pendataan bermafaat dan perlu?
2. Adakah yang perlu diperbaiki?
5 Verifikasi – Informasi
1. Apakah Anda tahu bahwa data yang anda
ajukan akan diverifikasi oleh SKPD?
2. Bagaimana SKPD menginformasikan tentang
verifikasi pendataan tersebut?
19. No Value Chain – Komponen Aspek Pertanyaan Kunci
6 Verifikasi – Partisipasi
1. Apakah dalam verifikasi pendataan, SKPD
melakukan kolaborasi dengan masyarakat?
7 Verifikasi – Kontrol
1. Apakah ada kontrol atau pengawasan oleh
masyarakat dalam proses verifikasi?
2. Oleh siapa dan bagaimana mekanismenya?
8 Verifikasi – Manfaat
1. Apakah Anda merasakan bahwa proses
verifikasi itu bermafaat dan perlu?
2. Adakah yang perlu diperbaiki?
9 Pelaksanaan Program – Informasi
1. Apakah Anda mendapatkan informasi bahwa
Anda menjadi penerima manfaat program?
2. Apakah SKPD memberikan informasi kepada
publik tentang siapa penerima manfaat dan
pelaksanaan program dimulaksanakan?
10 Pelaksanaan Program – Partisipasi
1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan program?
2. Bagaimana penerima manfaat program
dapat berpartisipasi?
20. No Value Chain – Komponen Aspek Pertanyaan Kunci
11 Pelaksanaan Program – Kontrol
1. Apakah masyarakat dapat melakukan
pengawasan pelaksanaan program?
2. Bagaimana bentuk dan mekanismenya?
12 Pelaksanaan Program – Manfaat
1. Apakah program ini bermanfaat bagi Anda?
2. Apa yang Anda rasakan dengan keberadaan
program ini?
3. Adakah yang perlu diperbaiki dari
pelaksanaan program?