SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
( DPPA SKPD ) 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
TAHUN ANGGARAN 2013 
KODE NAMA FORMULIR 
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a 
Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah 
R e k a p i t u l a s i D o k ume n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a 
Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker ja Perangkat 
Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Penerimaan Pembiayaan Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
DPPA SKPD 
DPPA SKPD 1 
DPPA SKPD 2.1 
DPPA SKPD 2.2 
DPPA SKPD 2.2.1 
DPPA SKPD 3.1 
DPPA SKPD 3.2
Formulir 
DPPA SKPD 
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
Tahun Anggaran 2013 
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib 
Bidang Pemerintahan : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 
Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
KODE 
REKENING 
URAIAN 
Bertambah/ 
Jumlah (Rp) (Berkurang) 
Sebelum 
Perubahan 
Setelah 
Perubahan 
(Rp) % 
1 2 3 4 5 6 
4 PENDAPATAN 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 
5 BELANJA 3.660.618.975,00 3.753.212.903,00 92.593.928,00 2,53 
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.667.716.625,00 1.699.728.253,00 32.011.628,00 1,92 
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.667.716.625,00 1.699.728.253,00 32.011.628,00 1,92 
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.992.902.350,00 2.053.484.650,00 60.582.300,00 3,04 
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.640.000,00 114.640.000,00 21.000.000,00 22,43 
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.390.913.150,00 1.328.579.450,00 (62.333.700,00) (4,48) 
5 . 2 . 3 Belanja Modal 508.349.200,00 610.265.200,00 101.916.000,00 20,05 
SURPLUS / (DEFISIT) (3.608.618.975,00) (3.701.212.903,00) (92.593.928,00) 2,57 
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN 
NO. URAIAN 
TRIWULAN 
I II III IV JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Pendapatan 12.999.000,00 12.999.000,00 12.999.000,00 13.003.000,00 52.000.000,00 
2.1 Belanja Tidak Langsung 486.873.732,00 480.788.228,00 522.154.427,00 209.911.866,00 1.699.728.253,00 
2.2 Belanja Langsung 461.671.700,00 839.029.050,00 423.412.500,00 329.371.400,00 2.053.484.650,00 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Salak, 23 October 2013 
Menyetujui 
SEKRETARIS DAERAH 
Drs. HOLLER SINAMO, MM 
NIP. 196105081986021002 
Formulir DPPA SKPD Halaman 1

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
 
5. Badan perencanaan pembangunan daeah
5. Badan perencanaan pembangunan daeah5. Badan perencanaan pembangunan daeah
5. Badan perencanaan pembangunan daeah
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
 
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
 
2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
 
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
 
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
31. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
 
2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan
 
12. Dprd
12. Dprd12. Dprd
12. Dprd
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
5. Badan perencanan pembangunan daerah
5. Badan perencanan pembangunan daerah5. Badan perencanan pembangunan daerah
5. Badan perencanan pembangunan daerah
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 

Similar to 6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Similar to 6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (18)

27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum
 
3. RSUD
3. RSUD3. RSUD
3. RSUD
 
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
 
1. Dinas pendidikan
1. Dinas pendidikan1. Dinas pendidikan
1. Dinas pendidikan
 

More from kabupaten_pakpakbharat

More from kabupaten_pakpakbharat (20)

Manual book v 3
Manual book v 3Manual book v 3
Manual book v 3
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
19. Kantor kepegawaian daerah
19. Kantor kepegawaian  daerah19. Kantor kepegawaian  daerah
19. Kantor kepegawaian daerah
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 

Recently uploaded

Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
alimenyut76
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
gulieglue
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
290165
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (12)

Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 

6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2013 KODE NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah R e k a p i t u l a s i D o k ume n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker ja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Penerimaan Pembiayaan Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2
  • 2. Formulir DPPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Bertambah/ Jumlah (Rp) (Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 5 BELANJA 3.660.618.975,00 3.753.212.903,00 92.593.928,00 2,53 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.667.716.625,00 1.699.728.253,00 32.011.628,00 1,92 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.667.716.625,00 1.699.728.253,00 32.011.628,00 1,92 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.992.902.350,00 2.053.484.650,00 60.582.300,00 3,04 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.640.000,00 114.640.000,00 21.000.000,00 22,43 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.390.913.150,00 1.328.579.450,00 (62.333.700,00) (4,48) 5 . 2 . 3 Belanja Modal 508.349.200,00 610.265.200,00 101.916.000,00 20,05 SURPLUS / (DEFISIT) (3.608.618.975,00) (3.701.212.903,00) (92.593.928,00) 2,57 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 12.999.000,00 12.999.000,00 12.999.000,00 13.003.000,00 52.000.000,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 486.873.732,00 480.788.228,00 522.154.427,00 209.911.866,00 1.699.728.253,00 2.2 Belanja Langsung 461.671.700,00 839.029.050,00 423.412.500,00 329.371.400,00 2.053.484.650,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salak, 23 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Drs. HOLLER SINAMO, MM NIP. 196105081986021002 Formulir DPPA SKPD Halaman 1