SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
( DPPA SKPD ) 
DINAS PEKERJAAN UMUM 
TAHUN ANGGARAN 2011 
KODE NAMA FORMULIR 
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a 
Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah 
R e k a p i t u l a s i D o k ume n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a 
Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker ja Perangkat 
Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Penerimaan Pembiayaan Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
DPPA SKPD 
DPPA SKPD 1 
DPPA SKPD 2.1 
DPPA SKPD 2.2 
DPPA SKPD 2.2.1 
DPPA SKPD 3.1 
DPPA SKPD 3.2
Formulir 
DPPA SKPD 
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
Tahun Anggaran 2011 
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib 
Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum 
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
KODE 
REKENING 
URAIAN 
Bertambah/ 
Jumlah (Rp) (Berkurang) 
Sebelum 
Perubahan 
Setelah 
Perubahan 
(Rp) % 
1 2 3 4 5 6 
4 PENDAPATAN 590.000.000,00 550.000.000,00 (40.000.000,00) (6,78) 
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 590.000.000,00 550.000.000,00 (40.000.000,00) (6,78) 
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 440.000.000,00 400.000.000,00 (40.000.000,00) (9,09) 
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 
5 BELANJA 34.467.902.120,00 84.099.353.484,00 49.631.451.364,00 143,99 
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.061.673.823,00 2.608.692.187,00 (452.981.636,00) (14,80) 
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.061.673.823,00 2.608.692.187,00 (452.981.636,00) (14,80) 
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.406.228.297,00 81.490.661.297,00 50.084.433.000,00 159,47 
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262.810.000,00 379.010.000,00 116.200.000,00 44,21 
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.534.494.197,00 4.652.002.197,00 2.117.508.000,00 83,55 
5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.608.924.100,00 76.459.649.100,00 47.850.725.000,00 167,26 
SURPLUS / (DEFISIT) (33.877.902.120,00) (83.549.353.484,00) (49.671.451.364,00) 146,62 
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN 
NO. URAIAN 
TRIWULAN 
I II III IV JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Pendapatan 137.499.000,00 137.499.000,00 137.499.000,00 137.503.000,00 550.000.000,00 
2.1 Belanja Tidak Langsung 1.096.328.014,00 900.363.405,00 566.549.223,00 45.451.545,00 2.608.692.187,00 
2.2 Belanja Langsung 9.681.732.550,00 6.718.683.100,00 60.773.738.125,00 4.316.507.522,00 81.490.661.297,00 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SALAK, 16 November 2011 
Menyetujui 
SEKRETARIS DAERAH 
Drs. HOLLER SINAMO, MM 
NIP. 196105081986021002 
Formulir DPPA SKPD Halaman 1

More Related Content

What's hot

23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modalkabupaten_pakpakbharat
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerahkabupaten_pakpakbharat
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modalkabupaten_pakpakbharat
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerahkabupaten_pakpakbharat
 

What's hot (20)

29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
5. Bappeda
5. Bappeda5. Bappeda
5. Bappeda
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanam modal
 
19. Kantor kepegawaian daerah
19. Kantor kepegawaian  daerah19. Kantor kepegawaian  daerah
19. Kantor kepegawaian daerah
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 
3. Rumah sakit umum daerah
3. Rumah sakit umum daerah3. Rumah sakit umum daerah
3. Rumah sakit umum daerah
 
14. Sekretariat daerah
14. Sekretariat daerah14. Sekretariat daerah
14. Sekretariat daerah
 
1. Dinas pendidikan
1. Dinas pendidikan 1. Dinas pendidikan
1. Dinas pendidikan
 
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
13. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah
 

Similar to 4. Dinas pekerjaan umum

Similar to 4. Dinas pekerjaan umum (16)

6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
 
2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan
 
4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum
 
3. Rsud
3. Rsud3. Rsud
3. Rsud
 
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisata, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
 
11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja
 
4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
 
14. Serketariat daerah
14. Serketariat daerah14. Serketariat daerah
14. Serketariat daerah
 

More from kabupaten_pakpakbharat

More from kabupaten_pakpakbharat (8)

Manual book v 3
Manual book v 3Manual book v 3
Manual book v 3
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (8)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

4. Dinas pekerjaan umum

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2011 KODE NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah R e k a p i t u l a s i D o k ume n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker ja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Penerimaan Pembiayaan Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2
  • 2. Formulir DPPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Tahun Anggaran 2011 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Bertambah/ Jumlah (Rp) (Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 590.000.000,00 550.000.000,00 (40.000.000,00) (6,78) 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 590.000.000,00 550.000.000,00 (40.000.000,00) (6,78) 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 440.000.000,00 400.000.000,00 (40.000.000,00) (9,09) 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 5 BELANJA 34.467.902.120,00 84.099.353.484,00 49.631.451.364,00 143,99 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.061.673.823,00 2.608.692.187,00 (452.981.636,00) (14,80) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.061.673.823,00 2.608.692.187,00 (452.981.636,00) (14,80) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.406.228.297,00 81.490.661.297,00 50.084.433.000,00 159,47 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262.810.000,00 379.010.000,00 116.200.000,00 44,21 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.534.494.197,00 4.652.002.197,00 2.117.508.000,00 83,55 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.608.924.100,00 76.459.649.100,00 47.850.725.000,00 167,26 SURPLUS / (DEFISIT) (33.877.902.120,00) (83.549.353.484,00) (49.671.451.364,00) 146,62 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 137.499.000,00 137.499.000,00 137.499.000,00 137.503.000,00 550.000.000,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.096.328.014,00 900.363.405,00 566.549.223,00 45.451.545,00 2.608.692.187,00 2.2 Belanja Langsung 9.681.732.550,00 6.718.683.100,00 60.773.738.125,00 4.316.507.522,00 81.490.661.297,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALAK, 16 November 2011 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Drs. HOLLER SINAMO, MM NIP. 196105081986021002 Formulir DPPA SKPD Halaman 1