SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
( DPPA SKPD ) 
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 
TAHUN ANGGARAN 2013 
KODE NAMA FORMULIR 
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a 
Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah 
R e k a p i t u l a s i D o k ume n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a 
Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker ja Perangkat 
Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Penerimaan Pembiayaan Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
DPPA SKPD 
DPPA SKPD 1 
DPPA SKPD 2.1 
DPPA SKPD 2.2 
DPPA SKPD 2.2.1 
DPPA SKPD 3.1 
DPPA SKPD 3.2
Formulir 
DPPA SKPD 
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
Tahun Anggaran 2013 
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan 
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian 
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
KODE 
REKENING 
URAIAN 
Bertambah/ 
Jumlah (Rp) (Berkurang) 
Sebelum 
Perubahan 
Setelah 
Perubahan 
(Rp) % 
1 2 3 4 5 6 
4 PENDAPATAN 560.725.000,00 560.725.000,00 0,00 0,00 
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 560.725.000,00 560.725.000,00 0,00 0,00 
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 560.725.000,00 560.725.000,00 0,00 0,00 
5 BELANJA 12.792.706.694,00 12.429.144.759,00 (363.561.935,00) (2,84) 
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.428.583.898,00 3.066.533.242,00 (362.050.656,00) (10,56) 
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.428.583.898,00 3.066.533.242,00 (362.050.656,00) (10,56) 
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.364.122.796,00 9.362.611.517,00 (1.511.279,00) (0,02) 
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348.938.000,00 200.145.000,00 (148.793.000,00) (42,64) 
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.032.824.796,00 3.018.440.517,00 (14.384.279,00) (0,47) 
5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.982.360.000,00 6.144.026.000,00 161.666.000,00 2,70 
SURPLUS / (DEFISIT) (12.231.981.694,00) (11.868.419.759,00) 363.561.935,00 (2,97) 
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN 
NO. URAIAN 
TRIWULAN 
I II III IV JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Pendapatan 55.822.500,00 168.467.500,00 167.467.500,00 168.967.500,00 560.725.000,00 
2.1 Belanja Tidak Langsung 1.028.357.152,00 1.007.230.224,00 774.967.647,00 255.978.219,00 3.066.533.242,00 
2.2 Belanja Langsung 1.565.388.631,00 1.268.474.385,00 3.669.616.130,00 2.859.132.371,00 9.362.611.517,00 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Salak, 23 October 2013 
Menyetujui 
SEKRETARIS DAERAH 
Drs. HOLLER SINAMO, MM 
NIP. 196105081986021002 
Formulir DPPA SKPD Halaman 1

More Related Content

What's hot

5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerahkabupaten_pakpakbharat
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modalkabupaten_pakpakbharat
 
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihankabupaten_pakpakbharat
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasikabupaten_pakpakbharat
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
5. Badan perencanaan pembangunan daeah
5. Badan perencanaan pembangunan daeah5. Badan perencanaan pembangunan daeah
5. Badan perencanaan pembangunan daeahkabupaten_pakpakbharat
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasikabupaten_pakpakbharat
 

What's hot (20)

5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
 
14. Serketariat daerah
14. Serketariat daerah14. Serketariat daerah
14. Serketariat daerah
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
 
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan
 
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
5. Badan perencanaan pembangunan daeah
5. Badan perencanaan pembangunan daeah5. Badan perencanaan pembangunan daeah
5. Badan perencanaan pembangunan daeah
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
3. RSUD
3. RSUD 3. RSUD
3. RSUD
 
4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum
 
2. Dinas Kesehatan
2. Dinas Kesehatan2. Dinas Kesehatan
2. Dinas Kesehatan
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
3. RSUD
3. RSUD 3. RSUD
3. RSUD
 

Similar to 29. Dinas pertanian dan perkebunan

23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerahkabupaten_pakpakbharat
 
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipilkabupaten_pakpakbharat
 
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerahkabupaten_pakpakbharat
 
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklatkabupaten_pakpakbharat
 

Similar to 29. Dinas pertanian dan perkebunan (18)

21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah10. Badan penanggulangan bencana daerah
10. Badan penanggulangan bencana daerah
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
3. RSUD
3. RSUD3. RSUD
3. RSUD
 
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
 
11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja11. Satuan polisi pamong praja
11. Satuan polisi pamong praja
 
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
 
14. Sekretariat daerah
14. Sekretariat daerah14. Sekretariat daerah
14. Sekretariat daerah
 
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
19. Badan kepegawaian daerah dan diklat
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum
 

More from kabupaten_pakpakbharat

32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 

More from kabupaten_pakpakbharat (20)

Manual book v 3
Manual book v 3Manual book v 3
Manual book v 3
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
19. Kantor kepegawaian daerah
19. Kantor kepegawaian  daerah19. Kantor kepegawaian  daerah
19. Kantor kepegawaian daerah
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 

Recently uploaded

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 

Recently uploaded (14)

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 

29. Dinas pertanian dan perkebunan

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2013 KODE NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah R e k a p i t u l a s i D o k ume n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker ja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Penerimaan Pembiayaan Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2
  • 2. Formulir DPPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Bertambah/ Jumlah (Rp) (Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 560.725.000,00 560.725.000,00 0,00 0,00 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 560.725.000,00 560.725.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 560.725.000,00 560.725.000,00 0,00 0,00 5 BELANJA 12.792.706.694,00 12.429.144.759,00 (363.561.935,00) (2,84) 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.428.583.898,00 3.066.533.242,00 (362.050.656,00) (10,56) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.428.583.898,00 3.066.533.242,00 (362.050.656,00) (10,56) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.364.122.796,00 9.362.611.517,00 (1.511.279,00) (0,02) 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348.938.000,00 200.145.000,00 (148.793.000,00) (42,64) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.032.824.796,00 3.018.440.517,00 (14.384.279,00) (0,47) 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.982.360.000,00 6.144.026.000,00 161.666.000,00 2,70 SURPLUS / (DEFISIT) (12.231.981.694,00) (11.868.419.759,00) 363.561.935,00 (2,97) RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 55.822.500,00 168.467.500,00 167.467.500,00 168.967.500,00 560.725.000,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.028.357.152,00 1.007.230.224,00 774.967.647,00 255.978.219,00 3.066.533.242,00 2.2 Belanja Langsung 1.565.388.631,00 1.268.474.385,00 3.669.616.130,00 2.859.132.371,00 9.362.611.517,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salak, 23 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Drs. HOLLER SINAMO, MM NIP. 196105081986021002 Formulir DPPA SKPD Halaman 1