Buku panduan ini membahas sistem rujukan berjenjang dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Sistem rujukan berjenjang merupakan pengaturan pelayanan kesehatan secara bertingkat dari fasilitas kesehatan primer hingga lanjutan sesuai kebutuhan medis pasien. Panduan ini menjelaskan definisi, ketentuan umum, tata cara pelaksanaan, forum komunikasi antar fasilitas kesehatan, pem
Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...Adelina Hutauruk
Peraturan Menteri Kesehatan RI
No. 46 Tahun 2016 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi
Rekomendasi KPK untuk JKN - Primer
A. MONITORING EVALUASI
1. Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik
2. Menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang.
3. BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P-care di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya.
B. MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan
2. Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang
3. Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat
4. Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan
C. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL
1. Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan
2. BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Enam pilar Transformasi Kesehatan terdiri dari Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
Bentuk pelayanan rujukan, Fungsi-Fungsi Rujukan, Tugas Layanan Rujukan, Macam pelayanan rujukan menurut jenis pekerjaannya, Jenis Pertanyaan Rujukan, EVALUASI PELAYANAN, langkah dalam meningkatkan rujukan, Alur Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal, Syarat Rujukan
Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...Adelina Hutauruk
Peraturan Menteri Kesehatan RI
No. 46 Tahun 2016 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi
Rekomendasi KPK untuk JKN - Primer
A. MONITORING EVALUASI
1. Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik
2. Menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang.
3. BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P-care di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya.
B. MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan
2. Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang
3. Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat
4. Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan
C. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL
1. Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan
2. BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Enam pilar Transformasi Kesehatan terdiri dari Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
Bentuk pelayanan rujukan, Fungsi-Fungsi Rujukan, Tugas Layanan Rujukan, Macam pelayanan rujukan menurut jenis pekerjaannya, Jenis Pertanyaan Rujukan, EVALUASI PELAYANAN, langkah dalam meningkatkan rujukan, Alur Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal, Syarat Rujukan
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pemerintah melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ingin memastikan tersedianya jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Oleh karena itu, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan dengan membentuk sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program tersebut, maka sejak 1 Januari 2014 lahirlah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jaminan pelayanan kesehatan diberikan oleh BPJS Kesehatan apabila sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan dan untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan diharuskan membayar iuran sesuai dengan kelas pelayanan yang dipilih.
BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berubah menjadi Badan Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.
BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.
www.bpjs-kesehatan.go.id
A. Data peserta terdaftar di FKTP yang terindikasi DM dan Hipertensi;
- Nama, No Kartu BPJS Kesehatan, Alamat, No Tlp/HP, Obat penyakit
kronis (jumlah dan signa)
- Melalui Skrining Riwayat Kesehatan
B. Penentuan Jadwal Kegiatan Prolanis
- Pemeriksaan Kesehatan
- Edukasi / Penyuluhan
- Senam Prolanis
- Pemeriksaan Laboratorium
C. Pembentukkan Klub Risti
- Nama Klub
- Identitas Koordinator Klub; Nama, No kartu, Alamat, No HP/Tlp
- Jumlah Anggota per klub maksimal 50 orang
D. Pemantauan Status Kesehatan
- Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan meliputi;
GDP, GDPP, IMT, Tekanan Darah
E. Edukasi Risti / Penyuluhan
- Materi berhubungan dengan penyakit DM dan Hipertensi
- Berkas pertanggungjawaban kegiatan;
Foto kegiatan, absensi, nota pembelian konsumsi, materi penyuluhan
F. Senam Prolanis
- Senam bagi penderitaDM dan Hipertensi
- Berkas pertanggungjawaban kegiatan;
Foto kegiatan, absensi, nota pembelian konsumsi
Untuk Pemantauan Status Kesehatan, Edukasi Risti, dan Senam Prolanis dilaporkan setiap bulan.
Yayan T. Sundara, Dokter di Klinik Jejaring Padjadjaran dan Master of Bio Medical Science Research dari Leiden University Medical Centrum, juga staff Departemen Pelayanan PT Rumah Sakit Padjadjaran
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Cara Daftar BPJS Kesehatan – Sejak JKN mulai diberlakukan per 1 Januari 2014 masyarakat mulai berbondong-bondong melakukan pendaftaran di kantor BPJS. Seperti biasa yang namanya pendaftaran pastinya tidak asing lagi dengan yang namanya antrian, apalagi pada masa awal-awal launchingnya. Maka tidak heran jika masih banyak masyarakat yang belum melakukan pendaftaran dikarenakan alasan antrian panjang yang menyita banyak waktu dan tenaga. Lantas apakah ada solusi cara daftar BPJS kesehatan yang lebih mudah? yang bisa menghemat waktu?. Tentu saja ada, anda tidak perlu khawatir karena pendaftaran BPJS bisa dilakukan secara online.
Cara Daftar BPJS Online
Agar bisa mendaftar BPJS ada dua cara yang bisa ditempuh yaitu secara konvesional (offline) dan online. Jika secara offline pastinya anda harus pergi ke kantor BPJS terdekat yang ada di kota anda dengan konseuensi anda harus siap mengantri. Nah cara kedua bisa dilakukan secara online dimana anda mendaftar secara langsung melalui situs resminya.
Syarat-Syarat Yang Harus disiapkan
Persyaratan daftar BPJS antara yang langsung ke kantor dengan yang online tidak berbeda jauh. Berikut ini adalah persyaratannya:
KK (kartu keluarga)
KTP (kartu tanda penduduk) yang masih belaku
Kartu NPWP
Alamat Email dan No HP anda
Nomor Rekening Penanggung yang digunakan untuk pembayaran Iuran
Mulai Cara Daftar BPJS Secara Online
Jika semua persyaratan yang disebut diatas telah anda persiapkan maka selanjutnya anda bisa memulai daftar bpjs secara online. berikut ini adalah langkah-langkah pendaftaran secara online:
Persiapkan semua berkas dan alat tempur (laptop/tablet/smartphone + koneksi internet).
Buka alamat situs resminya di http://bpjs-kesehatan.go.id
Cari menu Pendaftaran Online e-Registration yang ada di pojok kiri atas kemudian klik.
Setelah itu anda akan dihadapkan pada halaman dimana akan dijelaskan persyaratan yang harus disiapkan jika semua sudah lengkap klik tombol “Pendaftaran”.
Kemudia akan muncul form pendaftaran yang harus anda isi dengan data diri sesuai KTP maupun data-data anda. Adapun form yang harus anda isi diantaranya adalah alamat, tempat tanggal lahir, nomor handphone, alamat email, dan kantor cabang BPJS terdekat di kota anda dimana nanti anda akan mengambil kartu BPJS saat sudah jadi.
Catatan:
Dalam memilih kelas perlu diketahui terutama bagi yang Non-PBI (Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)
Kelas 1/ orang = Rp 59.500/bulan
Kelas 2/ orang = Rp 42.500/bulan
Kelas 3/ orang = Rp 25.500/bulan
Tugas dan fungsi Duta Promprev
Memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi kepada peserta/keluarga mengenai pentingnya pelaksanaan program promprev dalam rangka menjaga dan meningkatkan pemeliharaan kesehatan
Melatih dan meningkatkan kemandirian peserta terhadap pengelolaan penyakit yang disandang peserta
Melatih dan meningkatkan kemandirian peserta dalam perilaku hidup sehat
Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan promotif preventif peserta yang menjadi binaannya
90 % orang berusia di atas 55 tahun berisiko hipertensi
Lebih dari 2/3 penderita hipertensi tidak mengetahui tekanan darahnya meningkat karena biasanya tanpa gejala
Pentingnya pemeriksaan tekanan darah berkala
FKTP; Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
Pasal 2 Tarif pelayanan kesehatan pada FKTP meliputi:
Kapitasi
Non Kapitasi
PMK 59 tahun 2014 tentang STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN mengatur tentang Kapitasi dan Klaim non Kapitasi bagi Klinik.
Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yang meliputi:
a. pelayanan ambulans;
b. pelayanan obat rujuk balik;
c. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
d. pelayanan skrining
d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
e. rawat inap tingkat pertama;
f. jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
g. pelayanan Keluarga Berencana berupa MOP/vasektomi;
h. kompensasi pada daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
i. pelayanan darah; dan/atau
j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Salah satu modal pembangunan Nasional adalah sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta mempunyai produktivitas yang optimal. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta produktivitas yang optimal diperlukan upaya-upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan secara terus menerus yang dimulai sejak dalam kandungan, balita/ usia prasekolah, usia sekolah sampai dengan usia lanjut. Dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.
Upaya pengembangan masyarakat Indonesia yang merata, adil dan makmur tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Secara proporsional tugas ini diemban pula oleh seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya masyarakat yang bersangkutan itu sendiri, maupun oleh lapisan masyarakat lain yang secara sosial ekonomi berkemampuan relatif lebih baik. Seluruh komponen ini mempunyai kepentingan untuk secara aktif bersinergi dalam upaya perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat. Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai 1 Januari 2014 dan secara bertahap menuju ke Universal Health Coverage [UHC], secara umum memiliki tujuan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Perubahan pembiayaan menuju ke universal health coverage merupakan hal yang baik, namun mempunyai dampak dan resiko sampingan. Program penjaminan ganda, ketidakmerataan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan kondisi geografis, menimbulkan masalah baru berupa kesenjangan antara kualitas dan kuantitas sumberdaya manusianya serta aspek pelayanan peserta asuransi kesehatan dan sosialisasi ke masyarakat. Agar terjadi daya dukung antara penyelenggara dan partisipannya diperlukan kerjasama berbagai pihak.
Seiring meningkatnya usia harapan hidup, populasi lansia semakin meningkat, namun banyak pula dari lansia tersebut yang sakit. Penyakit yang sering dijumpai pada lansia adalah hipertensi, juga diabetes melitus. Kedua penyakit ini memiliki komplikasi dengan pembiayaan pengobatan yang tinggi, sehingga penting diupayakan pencegahan agar kedua penyakit ini tidak sampai menimbulkan komplikasi. Untuk mencegah terjadinya komplikasi dan menurunkan angka penderita penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, selain upaya pengobatan dengan kontrol rutin dan pemberian obat, juga diperlukan upaya preventif dan promotif yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam menurunkan tingginya pembiayaan akibat mengatasi komplikasi kedua penyakit di atas.
Program pengelolahan penyakit kronis (Prolanis) adalah suatu sistim pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS. Penyakit Kronis yang dialami oleh masyarakat dewasa ini, akan memberikan dampak dan beban bagi keluarga, bila penanganan di lakukan secara tidak intensif dan berkelanjutan. Manfaat penanganan yang intensif bagi penderita, adalah dapat mengenal tanda bahaya, menimbulkan kesadaran untuk menjaga kondisi dkesehatan diri agar tetap stabil, dan pengambilan tindakan segera bila mengalami kegawatdaruratan.
Dengan berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional sejak Januari 2014,sesuai amanah Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dapat melaksanakan program Prolanis, melalui kerja sama dengan BPJS untuk melakukan pembinaan bagi penderita penyakit kronis.
Klinik Pajajaran sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama oleh swasta ingin memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan lansia khususnya yang menderita hipertensi dan diabetes peserta BPJS Ksehatan dengan salah satu upayanya yaitu mengadakan kegiatan Prolanis. Dengan Kegiatan ini diharapkan para penderita hipertensi dan para diabetisi, yang umunya lansia, dapat termotivasi untuk secara mandiri menjaga dan meningkatkan kesehatannya, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan derajat kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
More from Klinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran (11)
Definisi dan Ruang Lingkup Farmakovigilans.pptx
Definisi dan Ruang Lingkup Farmakovigilans.pptx
Definisi dan Ruang Lingkup Farmakovigilans.pptx
Definisi dan Ruang Lingkup Farmakovigilans.pptx
0838-4800-7379Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Garutjualobat34
Jual Obat Aborsi Cytotec | 083848007379 | Obat Aborsi Cytotec | Obat Telat Bulan | Obat Pelancar Haid | Obat Penggugur Kandungan | Cara Aborsi Aman | Cara Menggugurkan Kandungan | Apotek Cytotec | Klinik obataborsi7 | Jual Jamu Aborsi | Tempat Aborsi | Jual Obat Cytotec | Agen Cytotec | Alamat Penjual Cytotec | Tempat Penjual Cytotec | Harga Obat Aborsi | Harga Obat Cytotec | Obat Aborsi Wilayah.
Hp / WA :083848007379
APOTEK : Kami Jual Obat Aborsi Cytotec Hub :083848007379 | Jual Obat Aborsi Cytotec| Obat Penggugur Kandungan Cytotec |
Obat Pelancar Haid Tuntas. Dengan harga yang bisa Anda pilih sesuai usia kandungan Anda.
Tips menghindari penjual obat palsu:
(1) Hindari penawaran dengan harga yang murah / murahan hasil pasti (GAGAL).
(2) Layanan Setiap Waktu, bisa di TLP, dengan Respon yang baik & cepat.
(3) Mendapatkan No Resi Pengiriman supaya anda bisa cek melalui JNE/TIKI/POS terdekat untuk mengetahui / memastikan pesanan anda.
(4) Ada berbagai BUKTI nyata tanpa rekayasa & TERPERCAYA.
(5) Mintalah foto obat dengan mencantumkan alamat Anda di sekitarnya sebelum Anda mentransfer pembayaranya.
DAFTAR LENGKAP HARGA PAKET OBAT CYTOTEC AMAN DAN TERPERCAYA
Berikut daftar lengkap dari berbagai paket Obat Aborsi Cytotec — Obat Aborsi Tuntas — Obat Penggugur Kandungan ( Obat Telat Bulan — Dan Obat Aborsi Ampuh )
PAKET OBAT ABORSI HARGA STANDAR DAN HARGA TUNTAS
Paket Standar . 1 – 4 Minggu Rp. 800.000,
– Paket Tuntas 1 Bulan – Rp. 1.000.000,-
Paket Standar . 4 – 8 Minggu Rp. 1.200.000,
– Paket Tuntas – Rp. 1.500.000,-
Paket Standar . 8 – 12 Minggu Rp. 1.800.000,
– Paket Tuntas – Rp. 2.100.000,-
Paket Standar . 12 – 16 Minggu Rp. 2.400.000,
– Paket Tuntas – Rp. 2.800.000,
-16 – 24 Minggu Rp. 3.500.000,-
28 – 32 Minggu Rp. 4.500.000,-
Paket Obat Telat Bulan — Obat Aborsi Standar 90% Tingkat keberhasilan* Paket Obat Telat Bulan — Obat Aborsi Tuntas 99% Tingkat keberhasilan
INGAT … JANGAN TERGIUR HARGA MURAH … ANDA BISA MENYESAL, KARNA OBAT YANG ASLI MASIH BERKEMASAN TABLET UTUH, BENTUKNYA TABLET PUTIH SEGI ENAM BUKAN BULAT POLOS….!
TERIMAKASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA MENJADI PELANGGAN
KAMI
Pengiriman obat aborsi ampuh dilakukan melalui Tiki, Jne, pos indonesia untuk luar negri pos EMS EXPRESS 1–2 HARI SAMPAI. UNTUK LUAR NEGERI PAKET EMS 3–4 HARI DIJAMIN 100% SAMPAI DITEMPAT TUJUAN ALAMAT RUMAH ANDA,
INGAT … JANGAN TERGIUR HARGA MURAH … ANDA BISA MENYESAL
BUKTI PENGIRIMAN YANG DI KEMAS
Wa :083848007379
FORMAT PEMESANAN Pengiriman Via Paket JNE / TIKI / POS EMS INTERNASIONAL Untuk Luar Kota dan Luar Negeri.
Anda Bisa SMS kan Format Pemesanan Seperti Di Bawah Ini :
Nama Lengkap : __
Alamat Lengkap : __
No. Hp Aktif : __
Pesanan Barang : __
Bank Transfer : __
? Contoh Format Pemesanan
Nama Lengkap : Amelia Lestary
Alamat Lengkap : Jl. Pahlawan No.105
No. Hp Aktif : 08123456xxx
Pesanan Barang : Paket Obat Aborsi No.4, Rp xxxxxx
Transfer Bank : Via Bank BRI / BNI / MANDIRI / BCA
Lalu Anda Kirimkan SMS Ke Nomer Kami
.
audit stunting Desa Bengkak Kecamatan wongsorejoReniAnjarwati
AUDIT STUNTING BADUTA DESA BENGKAK YANG MENGALAMI MALNUTRISI
DARI HASIL RECALL 24 JAM DIPEROLEH HASIL :1. ENERGI 53,8 % (DEFISIT TINGKAT BERAT)2. KARBOHIDRAT 60,74% (DEFISIT TINGKAT BERAT)3. PROTEIN 113,5% (NORMAL)4.LEMAK 86,8% (DEFISIT TINGKAT RINGAN)
UNTUK MENDAPATKAN OBAT ASLI : 087776558899
__Cara Menggugurkan Janin Dalam Kandungan 3 Jam Bersih Tuntas Tanpa Kuret Secara Aman Dari Usia Kehamilan 1 – 7 Bulan.
Obat Penggugur Kandungan BPOM yang dijual di Apotik Cytotec dan Gastrul yaitu obat penggugur kandungan ampuh yang direkomendasi oleh Alodokter dan Halodoc sebagai obat aborsi manjur. Obat cytotec misoprostol 200mcg sangat ampuh untuk menggugurkan janin kuat (Bandel) bergaransi dijamin tuntas 100%.__
#UNTUK MENDAPATKAN OBAT ABORSI ASLI 087776558899
__Cara gugurkan kandungan awal kehamilan di luar nikah, cara menggugurkan kandungan usia 5 bulan dengan alkohol, anak luar nikah, secara alami dan cepat dalam 1 hari, cara menggugurkan janin di luar kandungan secara alami, Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan yang masih gumpalah darah, hitungan hari.__
Selain itu, ini juga dapat dikerjakan jika memang benar-benar ada abnormalitas janin yang menyebabkan janin lepas dari kandungan. Dan di posting ini kali kami akan menjelaskan 4 cara menggugurkan kandungan dan percepat haid, Dengan Paramex, Dengan Paracetamol, Dengan Alkohol dan berikut penuturannya.
Obat MENGGUGURKAN kehamilan Kuat dengan cepat selesai dalam waktu 24 jam secara alami – Cara Menggugurkan Kandungan Usia Janin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bulan Dengan Cepat Dalam Hitungan jam Secara Alami.
Obat Penggugur Kandungan untuk Ibu Menyusui di Apotik dan Harganya Cara Menggugurkan Kandungan atau Aborsi Medis Dengan Pil Cytotec 200mg Misoprostol adalah salah satu Obat Penggugur Kandungan Di Apotik Paling Ampuh yang tidak dijual secara Umum, ( Tips dan Cara Gugurkan Kehamilan Kuat 1-8 Bulan dengan Cepat Dalam Hitungan Jam secara Alami ) dari Janin usia 1 Bulan, 2 Bulan, 3 Bulan, 4 Bulan, 5 Bulan, 6 Bulan, 7 Bulan, 8 Bulan sangat mudah diatasi dengan Obat Aborsi Cytotec Misoprostol Asli 100% Berhasil TUNTAS.
Cara Menggugurkan Kandungan dan Percepat Haid, Cara Menggugurkan Kandungan Dan Percepat Haid yang Aman Secara Klinis. Menggugurkan kandungan ialah satu tindakan yang nista karena dipandang hilangkan nyawa calon bayi. Tetapi demikian, menggugurkan kandungan dapat menjadi legal atau dibolehkan bila terjadi beberapa kasus tertentu yang mewajibkannyauntuk digugurkan karena argumen klinis.Mirip contoh: si ibu yang mempunyai penyakitkronis yang bila dipaksa melanjutkan kehamilan maka mencelakakan nyawa si ibu.Cara menggugurkan kandungan adalah suatu hal tindakan yang sudah dilakukan untuk akhiri kehamilan yang tidak di harap (aborsi).
Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Obat Penggugur Kehamilan Atau Obat Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Obat Penggugur Kandungan Adalah mungkin salah satu cara yang di anggap seseorang tepat, karena beberapa faktor alasan tertentu. Padahal Gugurkan kehamilan memiliki tingkat resiko yang lumayan tinggi apabila penggunaan Obat Aborsi atau yang sering di kenal dengan obat Cytotec
2. 02 panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang 03
Kata Pengantar
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa
operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1
Januari 2014.
BPJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan
badan hukum publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan
Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh Pemerintah.
Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan
Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan
stakeholder terkait tentu perlu mengetahui prosedur
dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan
kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan
Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu
pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder
terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun
pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program
Jaminan Kesehatan Nasional.
Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat akan
mengetahui dan memahami tentang Jaminan Kesehatan
Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya masyarakat
dapat memahami hak dan
kewajibannya serta memanfaatkan jaminan kesehatan
dengan baik dan benar. Tentu saja, pada waktunya buku
panduan praktis ini dapat saja direvisi dan diterapkan
berdasarkan dinamika pelayanan yang dapat berkembang
menurut situasi dan kondisi di lapangan serta perubahan
regulasi terbaru.
Direktur Utama BPJS Kesehatan
Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes.
3. 04 panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang 05
I Definisi Dan Ketentuan Umum
A. Definisi
Sistem Rujukan pelayanan kesehatan adalah
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab
pelayanan kesehatan secara timbal balik baik
vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan
oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi
kesehatan sosial, dan seluruh fasilitas kesehatan.
Peserta
Emergency
Faskes Primer
Rujuk/
Rujuk Balik
Alur Pelayanan Kesehatan
BPJS Kesehatan
Branch Office
Rumah Sakit
Klaim
Daftar Isi
I Definisi Dan Ketentuan Umum 05
II Tata Cara Pelaksanaan System
Rujukan Berjenjang
10
III Forum Komunikasi Antar
Fasilitas Kesehatan
14
IV Pembinaan Dan Pengawasan
Sistem Rujukan Berjenjang
15
V Hal Yang Perlu Diperhatikan
Dalam Sistem Rujukan
Berjenjang
16
4. 06 panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang 07
B. Ketentuan Umum
1. Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3
(tiga) tingkatan yaitu:
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
2. Pelayanan kesehatan tingkat pertama
merupakan pelayanan kesehatan dasar yang
diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat
pertama.
3. Pelayanan kesehatan tingkat kedua merupakan
pelayanan kesehatan spesialistik yang
dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi
spesialis yang menggunakan pengetahuan dan
teknologi kesehatan spesialistik.
4. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan
pelayanan kesehatan sub spesialistik yang
dilakukan oleh dokter sub spesialis atau
dokter gigi sub spesialis yang menggunakan
pengetahuan dan teknologi kesehatan sub
spesialistik.
5. Dalam menjalankan pelayanan kesehatan,
fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat
lanjutan wajib melakukan sistem rujukan
dengan mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku
6. Peserta yang ingin mendapatkan pelayanan
yang tidak sesuai dengan sistem rujukan dapat
dimasukkan dalam kategori pelayanan yang
tidak sesuai dengan prosedur sehingga tidak
dapat dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
7. Fasilitas Kesehatan yang tidak menerapkan
sistem rujukan maka BPJS Kesehatan akan
melakukan recredentialing terhadap kinerja
fasilitas kesehatan tersebut dan dapat
berdampak pada kelanjutan kerjasama
8. Pelayanan rujukan dapat dilakukan secara
horizontal maupun vertikal.
9. Rujukan horizontal adalah rujukan yang
dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam
satu tingkatan apabila perujuk tidak dapat
memberikan pelayanan kesehatan sesuai
dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan
fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang
sifatnya sementara atau menetap.
5. 08 panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang 09
10. Rujukan vertikal adalah rujukan yang dilakukan
antar pelayanan kesehatan yang berbeda
tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat
pelayanan yang lebih rendah ke tingkat
pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.
11. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang
lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih
tinggi dilakukan apabila:
a. pasien membutuhkan pelayanan kesehatan
spesialistik atau subspesialistik;
b. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien
karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/
atau ketenagaan.
12. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang
lebih tinggi ke tingkatan pelayanan yang lebih
rendah dilakukan apabila :
a. permasalahan kesehatan pasien dapat
ditangani oleh tingkatan pelayanan
kesehatan yang lebih rendah sesuai dengan
kompetensi dan kewenangannya;
b. kompetensi dan kewenangan pelayanan
tingkat pertama atau kedua lebih baik
dalam menangani pasien tersebut;
c. pasien membutuhkan pelayanan lanjutan
yang dapat ditangani oleh tingkatan
pelayanan kesehatan yang lebih rendah
dan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan
pelayanan jangka panjang; dan/atau
d. perujuk tidak dapat memberikan pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien
karena keterbatasan sarana, prasarana,
peralatan dan/atau ketenagaan.
Pelayanan kesehatan sub
spesialistik oleh dokter sub
spesialis di Faskes tingkat
lanjutan
Pelayanan kesehatan
spesialistik oleh dokter
sub spesialis di Faskes
tingkat lanjutan
Pelayanan kesehatan
dasar oleh Faskes
tingkat Pertama
Kasus yang sudah
ditegakkan diagnosis
& rencana terapi,
merupakan pelayanan
berulang dan hanya
tersedia di faskes
primer
Tingkat
Ketiga
Tingkat Kedua
Tingkat Pertama
Sistem Rujukan Berjenjang
6. 10 panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang 11
II
Tata Cara Pelaksanaan System
Rujukan Berjenjang
1. Sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan
secara berjenjang sesuai kebutuhan medis, yaitu:
a. Dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat
pertama oleh fasilitas kesehatan tingkat
pertama
b. Jika diperlukan pelayanan lanjutan oleh
spesialis, maka pasien dapat dirujuk ke fasilitas
kesehatan tingkat kedua
c. Pelayanan kesehatan tingkat kedua di faskes
sekunder hanya dapat diberikan atas rujukan
dari faskes primer.
d. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga di faskes
tersier hanya dapat diberikan atas rujukan dari
faskes sekunder dan faskes primer.
2. Pelayanan kesehatan di faskes primer yang dapat
dirujuk langsung ke faskes tersier hanya untuk
kasus yang sudah ditegakkan diagnosis dan
rencana terapinya, merupakan pelayanan berulang
dan hanya tersedia di faskes tersier.
7. 12 panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang 13
3. Ketentuan pelayanan rujukan berjenjang dapat
dikecualikan dalam kondisi:
a. terjadi keadaan gawat darurat;
Kondisi kegawatdaruratan mengikuti ketentuan
yang berlaku
b. bencana;
Kriteria bencana ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan atau Pemerintah Daerah
c. kekhususan permasalahan kesehatan pasien;
untuk kasus yang sudah ditegakkan rencana
terapinya dan terapi tersebut hanya dapat
dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan
d. pertimbangan geografis; dan
e. pertimbangan ketersediaan fasilitas
4. Pelayanan oleh bidan dan perawat
a. Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat
dapat memberikan pelayanan kesehatan
tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. Bidan dan perawat hanya dapat melakukan
rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi
pelayanan kesehatan tingkat pertama kecuali
dalam kondisi gawat darurat dan kekhususan
permasalahan kesehatan pasien, yaitu kondisi
di luar kompetensi dokter dan/atau dokter gigi
pemberipelayanan kesehatan tingkat pertama
5. Rujukan Parsial
a. Rujukan parsial adalah pengiriman pasien atau
spesimen ke pemberi pelayanan kesehatan
lain dalam rangka menegakkan diagnosis
atau pemberian terapi, yang merupakan satu
rangkaian perawatan pasien di Faskes tersebut.
b. Rujukan parsial dapat berupa:
1) pengiriman pasien untuk dilakukan
pemeriksaan penunjang atau tindakan
2) pengiriman spesimen untuk pemeriksaan
penunjang
c. Apabila pasien tersebut adalah pasien rujukan
parsial, maka penjaminan pasien dilakukan
oleh fasilitas kesehatan perujuk.
8. 14 panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
panduan praktis | Rujukan Berjenjang 15
III
Forum Komunikasi Antar
Fasilitas Kesehatan
1. Untuk dapat mengoptimalisasikan sistem rujukan
berjenjang, maka perlu dibentuk forum komunikasi
antar Fasilitas Kesehatan baik faskes yang setingkat
maupun antar tingkatan faskes, hal ini bertujuan
agar fasilitas kesehatan tersebut dapat melakukan
koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan
menggunakan sarana komunikasi yang tersedia
agar:
a. Faskes perujuk mendapatkan informasi
mengenai ketersediaan sarana dan prasarana
serta kompetensi dan ketersediaan tenaga
kesehatan serta dapat memastikan bahwa
penerima rujukan dapat menerima pasien
sesuai dengan kebutuhan medis.
b. Faskes tujuan rujukan mendapatkan informasi
secara dini terhadap kondisi pasien sehingga
dapat mempersiapkan dan menyediakan
perawatan sesuai dengan kebutuhan medis.
2. Forum Komunikasi antar Faskes dibentuk oleh
masing-masing Kantor Cabang BPJS Kesehatan
sesuai dengan wilayah kerjanya dengan menunjuk
Person In charge (PIC) dari masing-masing Faskes.
Tugas PIC Faskes adalah menyediakan informasi
yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan rujukan
IV
Pembinaan Dan Pengawasan
Sistem Rujukan Berjenjang
1. Ka Dinkes Kab/Kota dan organisasi profesi
bertanggung jawab atas pembinaan dan
pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan
tingkat pertama.
2. Ka Dinkes provinsi dan organisasi profesi
bertanggung jawab atas pembinaan dan
pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan
tingkat kedua.
3. Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan
pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan
tingkat ketiga.
9. 16 panduan praktis | Sistem Rujukan Berjenjang
V
HalYang Perlu Diperhatikan
Dalam Sistem Rujukan
Berjenjang
1. Apakah pasien yang tidak mengikuti rujukan
berjenjang dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan?
Peserta yang ingin mendapatkan pelayanan
yang tidak sesuai dengan sistem rujukan dapat
dimasukkan dalam kategori pelayanan yang tidak
sesuai dengan prosedur sehingga tidak dapat
dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, kecuali dalam
kondisi tertentu yaitu kondisi gawat darurat,
bencana, kekhususan permasalahan pasien,
pertimbangan geografis, dan pertimbangan
ketersediaan fasilitas.
2. Untuk pasien di perbatasan, apakah
diperbolehkan untuk merujuk pasien lintas
kabupaten?
Jika atas pertimbangan geografis dan keselamatan
pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan
rujukandalamsatukabupaten,makadiperbolehkan
rujukan lintas kabupaten.