1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
SEBAGAI SASARAN UTAMA IMPLEMENTASI
UU NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
Oleh :
Sjarief Widjaja
SEMINAR NASIONAL
”IMPLEMENTASI UU GURU DAN DOSEN”
IKATAN ALUMNI UKKI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SURABAYA, 18 FEBRUARI 2006

2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 Pasal 1 ayat 1 : guru adalah pendidik profesional
dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan
pendidikan menengah.
 Pasal 1 ayat 4 : profesional adalah pekerjaan atau
kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi
sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan
keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi
standar mutu atau norma tertentu.
 Pasal 1 ayat 5 : Penyelenggara pendidikan adalah
pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan
formal

3. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Pasal 1 ayat 7 :
 Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja
bersama adalah :
 perjanjian tertulis antara guru dan dosen
dengan penyelenggara pendidikan atau
satuan pendidikan,
 yang memuat syarat-syarat kerja serta hak
dan kewajiban,
 berdasarkan peraturan perundang-undangan

4. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Bagian Kesatu, Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi
Pasal 8 tentang guru wajib memiliki :
 kualifikasi akademik,
 kompetensi,
 sertifikat pendidik,
 sehat jasmani dan rohani, serta
 memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional

5. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Bagian Kedua, Hak dan Kewajiban,
Pasal 14 ayat 1 :
Dalam melaksanakan tugas profesional, guru berhak :
 Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan minimum dan
jaminan kesejahteraan sosial
 Mendapat promosi dan penghargaan sesuai tugas dan
prestasi kerja
 Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas
dan hak atas kekakayan intelektual
 Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi
 Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana
pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas
profesional
 ……

6. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Bagian Kedua, Hak dan Kewajiban, Pasal 14 ayat 1 :
Dalam melaksanakan tugas profesional, guru berhak :
 ……
 Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut
menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada
peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik
guru, dan peraturan perundangan
 Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam
melaksanakan tugas
 Memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi
 Memilki kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kebijakan pendidikan
 Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan
meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi
 Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam
bidangnya

7. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Bagian Kedua, Hak dan Kewajiban, Pasal 20 :
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :
 Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses
pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi
hasil pembelajaran ;
 Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan
kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ;
 Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi
fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial
ekonomi peserta didik dalam pembelajaran ;
 Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum,
dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika ;
 Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa ;

8. ESENSI
UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 Memberikan suatu bentuk kepastian tentang status
hubungan kerja antara guru dan penyelenggara pendidikan
 Penghargaan terhadap profesionalitas, hak dan kewajiban
seorang guru.
 Penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan seorang guru,
sesuai teori Maslow tentang model hirarki kebutuhan
manusia : (1) Physiological , 2) safety and security, (3)
Social, (4) Esteem dan (5) Self Actualization
 Pemahaman terhadap penerapan quality chain dalam
penyelenggaraan pendidikan

9. Proses Bisnis Pendidikan
PROSES MANAJEMEN
Penyusunan Visi Penyusunan Monitoring dan
dan Misi Strategi Evaluasi
PROSES UTAMA L
Penjaringan calon Persiapan proses Proses belajar
U
siswa/ mahasiswa belajar mengajar L
mengajar U
S
A
N
PROSES PENDUKUNG
Pengembangan Dukungan Dukungan Pemeliharaan
SDM dan Informasi dan Administrasi Infrastruktur
Infrastruktur Teknologi dan Keuangan

10. Proses Manajemen Penyelenggara Pendidikan
PERSIAPAN IMPLEMENTASI MONITORING
DAN EVALUASI
• Evaluasi Diri • Proses belajar
Penyusunan Visi mengajar • Pembentukan
dan Misi • Pembentukan tim auditor
• Penyusunan Strategic organisasi • Menyusun
Plan dan Persiapan pembelajaran mekanisme
Sumber Daya • Pengukuran evaluasi
• Pengurusan ijin hasil proses • Melaksanakan
dan Sertifikasi belajar mengajar evaluasi

11. SASARAN PENDIDIKAN
Prosper
Masyarakat maju
dan terdidik
Academic
Dependent institution ? Independent
•Education
Other •Research
institution ?
•Public Service
Masyarakat miskin
dan tidak terdidik
Poor

12. Contoh : Visi Pendidikan Tinggi di Indonesia
“Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”
Periode dan Tema Pembangunan
2005 – 2010 Program Peningkatan Kapasitas dan modernisasi
Ukuran Kinerja Kunci :
 APK PT 18%
 Jumlah pengangguran lulusan PT turun 50%
 Jumlah politeknik meningkat 50% (120 – 180)
 PT unggulan yg memiliki perpustakaan internasional menjadi
100% (dari 60%)
 Dosen berpendidikan S2/ S3 menjadi 70% (dari 50%)
 5 jurusan PT masuk 100 besar Asia (seni, manajemen,
kedokteran, keperawatan, politeknik)
 Jumlah buku teks yang ditulis dosen meningkat 50 %
 Jumlah PTN yg menjadi badan hukum menjadi 50 %
 Jumlah dan kapasitas PTS meningkat 20 %
 Publikasi jurnal ilmiah intersional naik 30 %
 Perolehan paten meningkat 100 % (dari 30 %)