Konsep perkembangan diri, penilaian ketrampilan, dan perencanaan proses pembelajaran membahas tiga hal utama: (1) pentingnya pengembangan diri bagi guru untuk meningkatkan kompetensi, (2) penilaian ketrampilan peserta didik meliputi berbagai teknik seperti penilaian praktik dan produk, dan (3) perencanaan supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah harus sistematis dan berdasarkan tujuan peningkatan mutu
Manajemen Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Melalui Supervisi Edukatif Kolaboratif Secara Periodik Di SDN Martopuro I Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Manajemen Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Melalui Supervisi Edukatif Kolaboratif Secara Periodik Di SDN Martopuro I Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
2. LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang
harus diperhatikan. Hingga saat ini pendidikan di
Indonesia masih banyak mengalami persoalan yang
mendasar, yaitu persoalan mengenai sumber daya
pendidik yang belum secara optimal mengembangkan
potensi-potensi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan.
3. Seorang guru harus terus meningkatkan profesionalismenya
melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan
kemampuannya dalam mengelola pembelajaran maupun
kemampuan lain dalam upaya menjadikan peserta didik memiliki
keterampilan pembelajaran.
(Mulyasa, 2013: 211).
4. Rumusan Masalah
Bagaimana konsep perkembangan diri , penilaian ketrampilan
dan perencanan proses pembelajaran ?
5. Pengembangan diri adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk
meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi
profesi yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan, yaitu
agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajiban dalam
melaksanakan proses pembelajaran/pembimbingan, termasuk
pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah
(Priatna & Sukamto, 2013)
6. Sekolah sebagai wadah untuk meningkatkan pengembangan diri
oleh guru yang dilaksanakan senantiasa berorientasi terhadap
kebutuhan guru dalam mengembangkan kemampuan kualitas dan
keprofesionalannya di sekolah tempat guru bertugas. Namun sikap
guru perlu menjadi indikator yang lebih penting untuk bagaimana
persiapan pra-jabatan harus dirancang, banyak perhatian telah
diberikan untuk mengembangkan guru yang sepenuhnya sadar,
yang kesadaran profesionalnya datang tidak hanya dari
pengetahuan yang diperoleh tetapi dari dalam refleksi (Danuta
Gabrys-Barker, 2010).
7. Dengan demikian, guru mampu memberikan bekal pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar kompetensi.
Sehingga berdampak kepada sekolah yang mampu memberikan
lulusan yang berprestasi Dalam meningkatkan mutu pendidikan,
organisasi dalam sekolah harus saling mendukung. Kepala sekolah
yang berperan sebagai supervisor yang mempunyai peran yang
sangat penting sebagai pemangku kepentingan secara langsung di
sekolah dalam hal pencapaian tujuan pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010
menyatakan bahwa “kepala sekolah merupakan seorang guru
yang diberi tambahan tugas untuk memimpin sekolah”.
Keberhasilan dapat dilihat dari kepala sekolah yang mampu
memberikan upaya untuk membangun kualitas layanan terhadap
guru dan para peserta didik.
9. Menurut Arikunto (2010: 238-240) Kepala sekolah
sebagai edukator, supervisor, motivator yang harus
melaksanakan pembinaan kepada para karyawan, dan
para guru di sekolah yang dipimpinnya karena faktor
manusia merupakan faktor sentral yang menentukan
seluruh gerak aktivitas suatu organisasi, walau secanggih
apapun teknologi yang digunakan tetap faktor manusia
yang menentukan.
10. Pelaksanaan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
merupakan salah satu jalan bagi guru untuk meningkatkan karirnya di bidang
4 pendidikan. Kegiatan PKB-nya diarahkan kepada peningkatan keprofesian
agar dapat memenuhi tuntutan dalam rangka memberikan layanan
pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Kegiatan PKB dapat
dilaksanakan secara individu maupun kegiatan kolektif yang diselenggarakan
pihak-pihak lain di dalam sekolah maupun di luar sekolah dengan berbagai
kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah serta karya inovatif.
11.
12. Program pengembangan diri bagi guru adalah salah satu yang
utama yang digunakan untuk mencapai reformasi pendidikan
dan untuk memenuhi standar pemerintah . Program
pengembangan diri harus berorientasi pada tindakan,
memberikan guru individu kesempatan untuk merefleksikan
secara kritis dan menilai sendiri praktik mereka, dan bertukar
dan berbagi pembelajaran ini dengan rekan kerja di komunitas
belajar profesional di sekolah dan konteks pendidikan yang lebih
luas
13. Secara tidak langsung kegiatan pengembangan diri bagi guru
harus selalu ditingkatkan mengingat bahwa mutu guru sangat
berpengaruh kepada hasil belajar siswa dan kepala sekolah harus
memberikan dukungan kepada guru. Tindak lanjut dari kegiatan
pengembangan diri, guru menginformasikan kepada guru lain
dalam forum yang diadakan dari kepala sekolah untuk
membahas tindak lanjut kegiatan tersebut, dengan selalu
mengikuti pelatihan, mengadakan follow up, dan mengadakan
evaluasi
14. kegiatan kolektif guru adalah kegiatan dalam mengikuti pertemuan ilmiah atau
kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai standar atau di atas standar
kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Kegiatan kolektif guru tersebut meliputi:
Kegiatan lokakarya atau kegiatan kelompok guru seperti Kelompok Kerja Guru
(KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala
Sekolah (KKKS), ataupun sejenisnya.
Pembahas atau peserta pada seminar, pertemuan ilmiah
Kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru, seperti
diklat fungsional, dan lain sebagainya
Kegaitan yang dilakukan berupa workshop, seminar, membeli buku teks
pelajaran terbaru, mengikuti kegiatan MGMP, serta berdisikusi dengan rekan
guru bidang studi. Terdapat kendala dalam memenuhi kebutuhan pengembangan
keprofesian guru berkelanjutan, kendala itu antara lain adalah masalah waktu,
dana, usia, sarana prasaran sekolah, motivasi, kebijakan pimpinan, dan akses
jaringan internet
15.
16. Pelaksanaan Supervisi kepada guru khususnya dalam hal
penilaian pembelajaran
Penilaian pembelajaran merupakan pintu strategis bagi perbaikan mutu
pembelajaran agar dapat mempersiapkan siswa dalam mengadopsi dan
mengadaptasi kemampuan pembelajaran di Abad 21. Bahan ajar ini akan
membahas secara teknis pelaksanaan supervisi penilaian pembelajaran dalam
konteks implementasi Program Kemitraan Tahun 2019.
Penilaian Sesuai Kurikulum 2013 Penilaian adalah proses pengumpulan dan
pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
Penilaian belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik yang meliputi aspek:
sikap,
pengetahuan,
dan keterampilan.
17.
18. Penilaian Keterampilan
Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta
didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks
sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi.
Penilaian keterampilan tersebut meliputi ranah berpikir dan bertindak. Sedangkan, keterampilan
ranah berpikir, meliputi antara lain keterampilan menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi,
dan membuat
19. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian
praktik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan teknik lain
misalnya tes tertulis. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan
karakteristik KD pada KI-4.
20. Teknik Penilaian Keterampilan Kurikulum 2013
Teknik penilaian keterampilan pada Kurikulum 2013 dapat
digambarkan pada skema berikut:
21. Pedoman Penilaian Keterampilan Oleh Pendidik Dalam Kurikulum 2013
1. Perencanaan Penilaian
Perencanaan penilaian meliputi penyusunan kisi-kisi, penyusunan
instrumen, dan penyusunan rubrik penilaian.
Penyusunan kisi-kisi meliputi menentukan kompetensi yang penting
untuk dinilai, dalam hal ini adalah KD dari KI 4 dan menyusun indikator
berdasarkan kompetensi yang akan dinilai.
Instrumen yang disusun mengarah kepada pencapaian indikator hasil
belajar, dapat dikerjakan oleh siswa, sesuai dengan taraf
perkembangan siswa, memuat materi yang sesuai dengan cakupan
kurikulum, bersifat adil (tidak bias gender dan latar belakang sosial
ekonomi); dan menetapkan batas waktu penyelesaian.
Rubrik penilaian hendaknya
(1) memuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu,
(2) memiliki indikator yang diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja
pada instrumen atau sistematika pada hasil kerja siswa,
(3) dapat mengukur kemampuan yang diukur (valid),
(4) dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa,
(5) dapat memetakan kemampuan siswa, dan
(6) disertai dengan penskoran yang jelas.
22. prinsip-prinsip perencanaan supervisi akademik
adalah
a. objektif,
b. bertanggung jawab,
c. berkelanjutan,
d. berdasarkan SNP,
e. didasarkan atas kebutuhan sekolah.
23. pedoman pelaksanaan supervisi sebaiknya perencanaan supervisi memuat:
1).Latar belakang
Latar belakang berisi tentang arti penting supervisi dan alasan perlunya pelaksanaan
supervisi akademik.
2).Landasan hukum Landasan hukum berisi berbagai peraturan yang digunakan sebagai
landasan pelaksanaan supervisi akademik dan peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok
dan fungsi supervisi.
3).Tujuan Tujuan supervisi memuat hal-hal yang diinginkan dari adanya program supervisi
dan pelaksanaan supervisi.
4).Indikator keberhasilan supervisi akademik. Agar supervisi akademik terukur
keberhasilannya, perlu dideskripsikan indikator keberhasilan, baik dilihat dari awal, proses
pelaksanaan maupun hasilnya.
24. Kriteria keberhasilan merupakan tolak ukur untuk menetapkan
tingkat keberhasilan sebuah aktivitas.
Keberhasilan pelaksanaan supervisi akademik, ditandai ciri-ciri
sebagai berikut:
1) Pra-observasi (Pertemuan awal):
(a) Terciptanya suasana akrab dengan guru;
b) Membahas persiapan yang dibuat oleh guru dan disepakatinya
fokus pengamatan; dan
(c) Disepakatinya instrumen observasi yang akan digunakan.
2) Observasi (Pengamatan pembelajaran)
(d) Dilaksanakan pengamatan sesuai dengan fokus yang telah
disepakati;
(e) Digunakannya instrumen observasi;
(f) Adanya catatan (fieldnotes) berdasarkan hasil pengamatan
yang mencakup perilaku guru dan peserta didik, selama proses
pembelajaran (mulai pendahuluan sampai penutup); dan
(g) Tidak mengganggu proses pembelajaran.
25. 3) Pasca-observasi (Pertemuan balikan): Terlaksananya pertemuan balik setelah observasi;
(a) Menanyakan pendapat guru mengenai proses pembelajaran yang baru berlangsung;
(b) Menunjukkan data hasil observasi (instrumen dan catatan) dan memberi kesempatan
guru mencermati dan menganalisisnya;
(c) Mendiskusikan secara terbuka hasil observasi terutama pada aspek yang telah disepakati
dan memberikan penguatan terhadap penampilan guru;
(d) Menghindari kesan menyalahkan, usahakan guru menemukan sendiri kekurangannya;
(e) Memberikan motivasi bahwa guru mampu memperbaiki kekurangannya; dan
(f) Menentukan bersama rencana pembelajaran dan supervisi berikutnya.
4) Sasaran Sasaran supervisi adalah guru atau tenaga kependidikan yang akan disupervisi.
5) Pendekatan dan teknik supervisi Pendekatan dan teknik supervisi berisi tentang pendekatan
dan teknik yang dipilih dalam pelaksanaan supervisi sesuai dengan kebutuhan.
6) Ruang lingkup supervisi Ruang lingkup berisi cakupan bidang yang disupervisi, antara lain
analisis perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.
7) Jadwal pelaksanaan supervisi. Jadwal supervisi berisi daftar nama guru yang di supervisi serta
kapan supervisi tersebut dilaksanakan.
8) Instrumen yang digunakan, sesuai dengan yang telah dibahas di awal