UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

131,675 views

Published on

0 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
131,675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
92
Actions
Shares
0
Downloads
1,263
Comments
0
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

  1. 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2005TENTANGGURU DAN DOSENDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikanadalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa danmeningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmupengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkanmasyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradabberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses,peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahanyang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampumenghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahankehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukanpemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secaraterencana, terarah, dan berkesinambungan;c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dankedudukan yang sangat strategis dalam pembangunannasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksudpada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesiyang bermartabat;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen;Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301);Dengan . . .
  2. 2. - 2 -Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamamendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikananak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,dan pendidikan menengah.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengantugas utama mentransformasikan, mengembangkan, danmenyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan senimelalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat.3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesoradalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masihmengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukanoleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupanyang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapanyang memenuhi standar mutu atau norma tertentu sertamemerlukan pendidikan profesi.5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintahdaerah, atau masyarakat yang menyelenggarakanpendidikan pada jalur pendidikan formal.6. Satuan . . .
  3. 3. - 3 -6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikanyang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikanformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalahperjanjian tertulis antara guru atau dosen denganpenyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yangmemuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban parapihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatanberdasarkan peraturan perundang-undangan.8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerjaadalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerjabersama guru atau dosen karena sesuatu hal yangmengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guruatau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuanpendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikanakademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuaidengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan.10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan,dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai olehguru atau dosen dalam melaksanakan tugaskeprofesionalan.11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikuntuk guru dan dosen.12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuanyang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenagaprofesional.13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadanhukum yang didirikan dan diurus oleh guru untukmengembangkan profesionalitas guru.14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruantinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untukmenyelenggarakan program pengadaan guru padapendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, sertauntuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmukependidikan dan nonkependidikan.15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen ataspekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuanpendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuaidengan peraturan perundang-undangan.16. Penghasilan . . .
  4. 4. - 4 -16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosendalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugaskeprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsippenghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkanmartabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atauterbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yangterpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerahyang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerahyang berada dalam keadaan darurat lain.18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesianonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranandalam bidang pendidikan.19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintahkabupaten, atau pemerintah kota.21. Menteri adalah menteri yang menangani urusanpemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.BAB IIKEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUANPasal 2(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesionalpada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, danpendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yangdiangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengansertifikat pendidik.Pasal 3(1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesionalpada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai denganperaturan perundang-undangan.(2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengansertifikat pendidik.Pasal 4 . . .
  5. 5. - 5 -Pasal 4Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkanmartabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsiuntuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.Pasal 5Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkanmartabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran,pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sertapengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkanmutu pendidikan nasional.Pasal 6Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuanuntuk melaksanakan sistem pendidikan nasional danmewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnyapotensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman danbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negarayang demokratis dan bertanggung jawab.BAB IIIPRINSIP PROFESIONALITASPasal 7(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaankhusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaiberikut:a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutupendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakangpendidikan sesuai dengan bidang tugas;d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai denganbidang tugas;e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugaskeprofesionalan;f. memperoleh . . .
  6. 6. - 6 -f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai denganprestasi kerja;g. memiliki kesempatan untuk mengembangkankeprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajarsepanjang hayat;h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalammelaksanakan tugas keprofesionalan; dani. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenanganmengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugaskeprofesionalan guru.(2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesidosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yangdilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidakdiskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggihak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.BAB IVGURUBagian KesatuKualifikasi, Kompetensi, dan SertifikasiPasal 8Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikatpendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuanuntuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.Pasal 9Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atauprogram diploma empat.Pasal 10(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yangdiperoleh melalui pendidikan profesi.(2) Ketentuan . . .
  7. 7. - 7 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi gurusebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.Pasal 11(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggiyang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yangterakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif,transparan, dan akuntabel.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diaturdengan Peraturan Pemerintah.Pasal 12Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memilikikesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru padasatuan pendidikan tertentu.Pasal 13(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakananggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dansertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkatoleh satuan pendidikan yang diselenggarakan olehPemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untukpeningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.Bagian KeduaHak dan KewajibanPasal 14(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:a. memperoleh . . .
  8. 8. - 8 -a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidupminimum dan jaminan kesejahteraan sosial;b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengantugas dan prestasi kerja;c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugasdan hak atas kekayaan intelektual;d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkankompetensi;e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasaranapembelajaran untuk menunjang kelancaran tugaskeprofesionalan;f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian danikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atausanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidahpendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalammelaksanakan tugas;h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasiprofesi;i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuankebijakan pendidikan;j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan danmeningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;dan/atauk. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalambidangnya.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah.Pasal 15(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf ameliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, sertapenghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjanganfungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yangterkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkandengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerahdiberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(3) Guru . . .
  9. 9. - 9 -(3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkanperjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.Pasal 16(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telahmemiliki sertifikat pendidik yang diangkat olehpenyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh masyarakat.(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yangdiangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan olehPemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masakerja, dan kualifikasi yang sama.(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanjanegara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanjadaerah (APBD).(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi gurusebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 17(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikantunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuanpendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah danpemerintah daerah.(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikansubsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuanpendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuaidengan peraturan perundang-undangan.(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan danbelanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanjadaerah.Pasal 18 . . .
  10. 10. - 10 -Pasal 18(1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yangbertugas di daerah khusus.(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yangdiangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan olehPemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masakerja, dan kualifikasi yang sama.(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintahdaerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yangdisediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengankewenangan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusussebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 19(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperolehdalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan,beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahanuntuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru,pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjaminterwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1).(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.Pasal 20Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan prosespembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasihasil pembelajaran;b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademikdan kompetensi secara berkelanjutan sejalan denganperkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;c. bertindak . . .
  11. 11. - 11 -c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasarpertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisifisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosialekonomi peserta didik dalam pembelajaran;d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum,dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dane. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.Bagian KetigaWajib Kerja dan Ikatan DinasPasal 21(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukanketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negaraIndonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dankompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru didaerah khusus di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negaraIndonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah.Pasal 22(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkanpola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhikepentingan pembangunan pendidikan nasional ataukepentingan pembangunan daerah.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagicalon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Pemerintah.Pasal 23(1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatandinas berasrama di lembaga pendidikan tenagakependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutupendidikan.(2) Kurikulum . . .
  12. 12. - 12 -(2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikantenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untukmendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikanbertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulanlokal.Bagian KeempatPengangkatan, Penempatan, Pemindahan,dan PemberhentianPasal 24(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalamjumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensisecara merata untuk menjamin keberlangsungan satuanpendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sertauntuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar danmenengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.(2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baikdalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalamkompetensi secara merata untuk menjaminkeberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikankhusus sesuai dengan kewenangan.(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhanguru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupundalam kompetensi secara merata untuk menjaminkeberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anakusia dini jalur pendidikan formal sesuai dengankewenangan.(4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usiadini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, danpendidikan menengah yang diselenggarakan olehmasyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baikdalam jumlah, kualifikasi akademik, maupunkompetensinya untuk menjamin keberlangsunganpendidikan.Pasal 25(1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secaraobjektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(2) Pengangkatan . . .
  13. 13. - 13 -(2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuanpendidikan yang diselenggarakan Pemerintah ataupemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.(3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuanpendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan olehpenyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yangbersangkutan berdasarkan perjanjian kerja ataukesepakatan kerja bersama.Pasal 26(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintahdaerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yangdiangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah padajabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 27Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuanpendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru danperaturan perundang-undangan.Pasal 28(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintahdaerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi,antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupunantarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuanpendidikan dan/atau promosi.(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintahdaerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baikantarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatanmaupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.(3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintahatau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan gurusebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengankewenangan.(4) Pemindahan . . .
  14. 14. - 14 -(4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggarapendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutanberdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerjabersama.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan gurusebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 29(1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yangmeliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikanpangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungandalam pelaksanaan tugas.(2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintahdaerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupanuntuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2(dua) tahun.(3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintahdaerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebihdi daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia gurupengganti.(4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah ataupemerintah daerah wajib menyediakan guru penggantiuntuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran padasatuan pendidikan yang bersangkutan.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas didaerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan PeraturanPemerintah.Pasal 30(1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatansebagai guru karena:a. meninggal dunia;b. mencapai batas usia pensiun;c. atas permintaan sendiri;d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapatmelaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12(dua belas) bulan; ataue. berakhirnya . . .
  15. 15. - 15 -e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerjabersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.(2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatansebagai guru karena:a. melanggar sumpah dan janji jabatan;b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerjabersama; atauc. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1(satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.(3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiunsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukanpada usia 60 (enam puluh) tahun.(5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintahdaerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru,kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagaipegawai negeri sipil.Pasal 31(1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutandiberi kesempatan untuk membela diri.(2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan olehmasyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuaidengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.Bagian KelimaPembinaan dan PengembanganPasal 32(1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaandan pengembangan profesi dan karier.(2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik,kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensiprofesional.(3) Pembinaan . . .
  16. 16. - 16 -(3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatanfungsional.(4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikanpangkat, dan promosi.Pasal 33Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dankarier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan olehPemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkandengan Peraturan Menteri.Pasal 34(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina danmengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi gurupada satuan pendidikan yang diselenggarakan olehPemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakatwajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademikdan kompetensi guru.(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikananggaran untuk meningkatkan profesionalitas danpengabdian guru pada satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,dan/atau masyarakat.Pasal 35(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitumerencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatihpeserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.(2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatapmuka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatapmuka dalam 1 (satu) minggu.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja gurusebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.Bagian Keenam . . .
  17. 17. - 17 -Bagian KeenamPenghargaanPasal 36(1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/ataubertugas di daerah khusus berhak memperolehpenghargaan.(2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerahkhusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.Pasal 37(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintahdaerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuanpendidikan.(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkatdesa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkatkabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional,dan/atau tingkat internasional.(3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuktanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam,dan/atau bentuk penghargaan lain.(4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangkamemperingati hari ulang tahun kemerdekaan RepublikIndonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahunkabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, haripendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau haribesar lain.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), danayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 38Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagaipenghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturanperundang-undangan.Bagian Ketujuh . . .
  18. 18. - 18 -Bagian KetujuhPerlindunganPasal 39(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasiprofesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikanperlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiperlindungan hukum, perlindungan profesi, sertaperlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan,ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atauperlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tuapeserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungankerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar,pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehanterhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yangdapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadaprisiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja,kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatanlingkungan kerja, dan/atau risiko lain.Bagian KedelapanCutiPasal 40(1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetapmemperoleh hak gaji penuh.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PeraturanPemerintah.Bagian Kesembilan . . .
  19. 19. - 19 -Bagian KesembilanOrganisasi Profesi dan Kode EtikPasal 41(1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifatindependen.(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkankompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindunganprofesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.(3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.(4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapatmemfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaanpembinaan dan pengembangan profesi guru.Pasal 42Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;b. memberikan bantuan hukum kepada guru;c. memberikan perlindungan profesi guru;d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dane. memajukan pendidikan nasional.Pasal 43(1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan danmartabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan,organisasi profesi guru membentuk kode etik.(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi normadan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaantugas keprofesionalan.Pasal 44(1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesiguru.(2) Keanggotaan . . .
  20. 20. - 20 -(2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan gurusebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggarandasar organisasi profesi guru.(3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik gurudan memberikan rekomendasi pemberian sanksi ataspelanggaran kode etik oleh guru.(4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimanadimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif,dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasiprofesi serta peraturan perundang-undangan.(5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasidewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat(3).BAB VDOSENBagian KesatuKualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan AkademikPasal 45Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikatpendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasilain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempatbertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuanpendidikan nasional.Pasal 46(1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalamPasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi programpascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidangkeahlian.(2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:a. lulusan program magister untuk program diploma atauprogram sarjana; danb. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.(3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luarbiasa dapat diangkat menjadi dosen.(4) Ketentuan . . .
  21. 21. - 21 -(4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian denganprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuanpendidikan tinggi.Pasal 47(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksuddalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagaiberikut:a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik padaperguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asistenahli; danc. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggiyang menyelenggarakan program pengadaan tenagakependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan olehPemerintah.(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasiuntuk menyelenggarakan program pengadaan tenagakependidikan sesuai dengan kebutuhan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untukdosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapanperguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 48(1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.(2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asistenahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.(3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesorharus memiliki kualifikasi akademik doktor.(4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dandosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikantinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pasal 49(1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuanpendidikan tinggi yang mempunyai kewenanganmembimbing calon doktor.(2) Profesor . . .
  22. 22. - 22 -(2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dankarya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untukmencerahkan masyarakat.(3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumentallainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya danmendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadiprofesor paripurna.(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurnasebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiapperguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pasal 50(1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dankompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.(2) Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosensebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikutiproses seleksi.(3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung mendudukijenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasilpenilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, danpengalaman yang dimiliki.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapanjenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksudpada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikantinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Bagian KeduaHak dan KewajibanPasal 51(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidupminimum dan jaminan kesejahteraan sosial;b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengantugas dan prestasi kerja;c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugasdan hak atas kekayaan intelektual;d. memperoleh . . .
  23. 23. - 23 -d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkankompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana danprasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdiankepada masyarakat;e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, danotonomi keilmuan;f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian danmenentukan kelulusan peserta didik; dang. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasiprofesi/organisasi profesi keilmuan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah.Pasal 52(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf ameliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, sertapenghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjanganfungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, sertamaslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosenyang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasarprestasi.(2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yangdiselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerahdiberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yangdiselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkanperjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.Pasal 53(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telahmemiliki sertifikat pendidik yang diangkat olehpenyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikantinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yangdiangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dankualifikasi yang sama.(3) Tunjangan . . .
  24. 24. - 24 -(3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanjanegara.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesisebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 54(1) Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yangdiangkat oleh Pemerintah.(2) Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepadadosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yangdiselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturanperundang-undangan.(3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanjanegara.Pasal 55(1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yangbertugas di daerah khusus.(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yangdiangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah padatingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.(3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanjanegara.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusussebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 56(1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepadaprofesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atausatuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokokprofesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masakerja, dan kualifikasi yang sama.(2) Ketentuan . . .
  25. 25. - 25 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.Pasal 57(1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperolehdalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan,beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahanuntuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen,pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjaminterwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1).(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.Pasal 58Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuanpendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhakmemperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturanperundang-undangan.Pasal 59(1) Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmulangka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dariPemerintah dan/atau pemerintah daerah.(2) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah khusus,berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintahdan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.Pasal 60Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosenberkewajiban:a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdiankepada masyarakat;b. merencanakan . . .
  26. 26. - 26 -b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, sertamenilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademikdan kompetensi secara berkelanjutan sejalan denganperkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasarpertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisiktertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didikdalam pembelajaran;e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum,dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; danf. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.Bagian KetigaWajib Kerja dan Ikatan DinasPasal 61(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukanketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negaraIndonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dankompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen didaerah khusus.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negaraIndonesia sebagai dosen dalam keadaan daruratsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.Pasal 62(1) Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calondosen untuk memenuhi kepentingan pembangunanpendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentinganpembangunan daerah.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagicalon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Pemerintah.Bagian Keempat . . .
  27. 27. - 27 -Bagian KeempatPengangkatan, Penempatan, Pemindahan, danPemberhentianPasal 63(1) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuanpendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparansesuai dengan peraturan perundang-undangan.(2) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuanpendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintahdiatur dengan Peraturan Pemerintah.(3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuanpendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakatdilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuanpendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjiankerja atau kesepakatan kerja bersama.(4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasisatuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan olehmasyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikanyang bermutu.Pasal 64(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkanpada jabatan struktural sesuai dengan peraturanperundang-undangan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yangdiangkat oleh Pemerintah pada jabatan strukturalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.Pasal 65Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuanpendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturanperundang-undangan.Pasal 66Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yangdiselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggarapendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerjabersama.Pasal 67 . . .
  28. 28. - 28 -Pasal 67(1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatansebagai dosen karena:a. meninggal dunia;b. mencapai batas usia pensiun;c. atas permintaan sendiri;d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerusselama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmanidan/atau rohani; ataue. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerjabersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.(2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat darijabatan sebagai dosen karena:a. melanggar sumpah dan janji jabatan;b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerjabersama; atauc. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1(satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.(3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atausatuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkanperaturan perundang-undangan.(4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiunsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukanpada usia 65 (enam puluh lima) tahun.(5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usiapensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.(6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikandari jabatan sebagai dosen, kecuali sebagaimana dimaksudayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinyadiberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.Pasal 68(1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.(2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakanoleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidakatas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansialsesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerjabersama.Bagian Kelima . . .
  29. 29. - 29 -Bagian KelimaPembinaan dan PengembanganPasal 69(1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaandan pengembangan profesi dan karier.(2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik,kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensiprofesional.(3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukanmelalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1).(4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikanpangkat, dan promosi.Pasal 70Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dankarier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakanoleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan PeraturanMenteri.Pasal 71(1) Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasiakademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikantinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ataumasyarakat.(2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan olehmasyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasiakademik dan kompetensi dosen.(3) Pemerintah wajib memberikan anggaran untukmeningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen padasatuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan olehPemerintah dan/atau masyarakat.Pasal 72 . . .
  30. 30. - 30 -Pasal 72(1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitumerencanakan pembelajaran, melaksanakan prosespembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran,membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukantugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepadamasyarakat.(2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kreditsemester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuankredit semester.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosensebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur olehsetiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturanperundang-undangan.Bagian KeenamPenghargaanPasal 73(1) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/ataubertugas di daerah khusus berhak memperolehpenghargaan.(2) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerahkhusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.Pasal 74(1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintahdaerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan/atausatuan pendidikan tinggi.(2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuanpendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi,tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.(3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa,kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/ataubentuk penghargaan lain.(4) Penghargaan . . .
  31. 31. - 31 -(4) Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangkamemperingati hari ulang tahun kemerdekaan RepublikIndonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahunkabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi,hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), danayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Bagian KetujuhPerlindunganPasal 75(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasiprofesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajibmemberikan perlindungan terhadap dosen dalampelaksanaan tugas.(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiperlindungan hukum, perlindungan profesi, sertaperlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan,ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atauperlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tuapeserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosensebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusanhubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturanperundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar,pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, danotonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yangdapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadaprisiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja,kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatanlingkungan kerja, dan/atau risiko lain.(6) Dalam . . .
  32. 32. - 32 -(6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapatperlindungan untuk menggunakan data dan sumber yangdikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.Bagian KedelapanCutiPasal 76(1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturanperundang-undangan.(2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atauuntuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, danseni dengan memperoleh hak gaji penuh.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimanadimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2) diatur denganPeraturan Pemerintah.BAB VISANKSIPasal 77(1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintahdaerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai denganperaturan perundang-undangan.(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. teguran;b. peringatan tertulis;c. penundaan pemberian hak guru;d. penurunan pangkat;e. pemberhentian dengan hormat; atauf. pemberhentian tidak dengan hormat.(3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuaidengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersamadiberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.(4) Guru . . .
  33. 33. - 33 -(4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atausatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat,yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjiankerja atau kesepakatan kerja bersama.(5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksioleh organisasi profesi.(6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hakmembela diri.Pasal 78(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidakmenjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. teguran;b. peringatan tertulis;c. penundaan pemberian hak dosen;d. penurunan pangkat dan jabatan akademik;e. pemberhentian dengan hormat; atauf. pemberhentian tidak dengan hormat.(3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atausatuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan olehmasyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimanadimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai denganperjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.(4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuaidengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersamadiberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.(5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hakmembela diri.Pasal 79 . . .Pasal 79
  34. 34. - 34 -(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yangmelakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat(4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai denganperaturan perundang-undangan.(2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:a. teguran;b. peringatan tertulis;c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuanpendidikan; ataud. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuanpendidikan.BAB VIIKETENTUAN PERALIHANPasal 80(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:a. guru yang belum memiliki sertifikat pendidikmemperoleh tunjangan fungsional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) danmemperoleh maslahat tambahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10(sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telahmemenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.b. dosen yang belum memiliki sertifikat pendidikmemperoleh tunjangan fungsional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) danmemperoleh maslahat tambahan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10(sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telahmemenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.(2) Tunjangan . . .
  35. 35. - 35 -(2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi gurudan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanjanegara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.Pasal 81Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganguru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan ataubelum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.BAB VIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 82(1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasipendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulanterhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.(2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dansertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dansertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejakberlakunya Undang-Undang ini.Pasal 83Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untukmelaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.Pasal 84Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar . . .
  36. 36. - 36 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 30 Desember 2005PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 30 Desember 2005MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIAAD INTERIM,ttdYUSRIL IHZA MAHENDRALEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 157Salinan sesuai dengan aslinyaDEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARABIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,ABDUL WAHID
  37. 37. PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2005TENTANGGURU DAN DOSENI. UMUMPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungisegenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untukmemajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, danikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuannasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan.Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhakmendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikandasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintahmengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanjanegara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untukmemenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5)Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi denganmenjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untukkemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memilikivisi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat danberwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia
  38. 38. - 2 -berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu danproaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masayang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yangsemakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesiatersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dankedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakanbahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dandosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnyapenyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsipprofesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negaradalam memperoleh pendidikan yang bermutu.kedudukan . . .Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosensebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuanUndang-Undang ini sebagai berikut:1. mengangkat martabat guru dan dosen;2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen;4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen;5. meningkatkan mutu pembelajaran;6. meningkatkan mutu pendidikan nasional;7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerahdari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.Berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenagaprofesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannyasebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikannasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesionalberfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkanilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutupendidikan nasional.
  39. 39. - 3 -Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagaitenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikannasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakniberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berimandan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yangdemokratis dan bertanggung jawab.Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen,kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalurpendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah,dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikatpendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan gurudan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya,guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidupminimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkankemampuan profesionalnya.Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsidan peran strategis guru dan dosen yang meliputi penegakan hak dankewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional, pembinaan danpengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum,perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatankerja.Selain . . .Berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di atasdiperlukan strategi yang meliputi:1. penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasiakademik dan kompetensi;2. pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenagaprofesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas;3. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan,penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuaidengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupunkompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparanuntuk menjamin keberlangsungan pendidikan;
  40. 40. - 4 -4. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan danpengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkanprofesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen;5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindunganterhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional;6. peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga danmeningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalampelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional;7. penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas padasatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah danpemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas padasatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;8. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah danpemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaranpendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosensebagai tenaga profesional; dan9. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dankewajiban guru dan dosen.Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesionalmerupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yangpelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian,ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukanguru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undangtentang Guru dan Dosen.II. PASAL DEMI PASAL . . .II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Ayat (1)
  41. 41. - 5 -Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwapekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yangmempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikatpendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis danjenjang pendidikan tertentu.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 3Cukup jelas.Pasal 4Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learningagent) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator,pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagipeserta didik.Pasal 5Cukup jelas.Pasal 6Cukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisikesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapatmelaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mentaltersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10 . . .
  42. 42. - 6 -Pasal 10Ayat (1)Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalahkemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalahkemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif,dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalahkemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas danmendalam.Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuanguru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif danefisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali pesertadidik, dan masyarakat sekitar.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Ayat (1)huruf aYang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhanhidup minimum adalah pendapatan yang cukup untukmemenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secarawajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan,rekreasi, maupun jaminan hari tua.huruf bCukup jelas.
  43. 43. - 7 -huruf cCukup jelashuruf dCukup jelas.huruf eCukup jelas.huruf fCukup jelas.huruf g . . .huruf gCukup jelas.huruf hCukup jelas.huruf iCukup jelas.huruf jCukup jelas.huruf kCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 15Ayat (1)Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilanyang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masakerja.Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalahtambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yangditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yangdiberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagaipenghargaan atas profesionalitasnya.
  44. 44. - 8 -Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjanganyang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitanhidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerahkhusus.Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahankesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanankesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 16Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) . . .Ayat (3)Tunjangan profesi dapat diperhitungkan sebagai bagian darianggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaranpendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 17Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Tunjangan fungsional dapat diperhitungkan sebagai bagian darianggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran
  45. 45. - 9 -pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.Pasal 18Ayat (1)Tunjangan khusus dapat diperhitungkan sebagai bagian darianggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaranpendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 19Ayat (1)Yang dimaksud dengan kemudahan untuk memperolehpendidikan bagi putra-putri guru adalah berupa kesempatan dankeringanan biaya pendidikan bagi putra-putri guru yang telahmemenuhi syarat-syarat akademik untuk menempuh pendidikandalam satuan pendidikan tertentu.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) . . .Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 20Cukup jelas.Pasal 21Cukup jelas.
  46. 46. - 10 -Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24Cukup jelas.Pasal 25Cukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27Cukup jelas.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Cukup jelas.Pasal 32Cukup jelas.Pasal 33Cukup jelas.
  47. 47. - 11 -Pasal 34 . . .Pasal 34Cukup jelas.Pasal 35Cukup jelas.Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38Cukup jelas.Pasal 39Cukup jelas.Pasal 40Cukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43Cukup jelas.Pasal 44Cukup jelas.Pasal 45Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisikesehatan fisik dan mental yang memungkinkan dosen dapat
  48. 48. - 12 -melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mentaltersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.Pasal 46Cukup jelas.Pasal 47Cukup jelas.Pasal 48 . . .Pasal 48Ayat (1)Yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerjapenuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap padasatuan pendidikan tinggi tertentu.Yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen yangbekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidiktidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 49Cukup jelas.Pasal 50Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan secara langsung adalah tanpa berjenjang.Ayat (4)Cukup jelas.
  49. 49. - 13 -Pasal 51Ayat (1)huruf aYang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhanhidup minimum adalah pendapatan yang cukup untukmemenuhi kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secarawajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan,rekreasi, maupun jaminan hari tua.huruf bCukup jelas.huruf cCukup jelas.huruf dCukup jelas.huruf eCukup jelas.huruf f . . .huruf fCukup jelas.huruf gCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 52Ayat (1)Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilanyang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masakerja.Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalahtambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yangditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.
  50. 50. - 14 -Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yangdiberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagaipenghargaan atas profesionalitasnya.Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjanganyang diberikan kepada dosen sebagai kompensasi atas kesulitanhidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerahkhusus.Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahankesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanankesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 53Cukup jelas.Pasal 54Cukup jelas.Pasal 55Ayat (1)Lihat penjelasan Pasal 52 ayat (1)Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) . . .Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 56Cukup jelas.
  51. 51. - 15 -Pasal 57Cukup jelas.Pasal 58Cukup jelas.Pasal 59Ayat (1)Yang dimaksud dengan bidang ilmu yang langka adalah ilmuyang sangat khas, memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan/ataumempunyai nilai-nilai strategis serta tidak banyak diminati.Yang dimaksud dengan dana dan fasilitas khusus adalah alokasianggaran dan kemudahan yang diperuntukkan bagi dosen yangmendalami ilmu langka tersebut.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 60Cukup jelas.Pasal 61Cukup jelas.Pasal 62Cukup jelas.Pasal 63Cukup jelas.Pasal 64Cukup jelas.Pasal 65Cukup jelas.
  52. 52. - 16 -Pasal 66 . . .Pasal 66Cukup jelas.Pasal 67Cukup jelas.Pasal 68Cukup jelas.Pasal 69Cukup jelas.Pasal 70Cukup jelas.Pasal 71Cukup jelas.Pasal 72Cukup jelas.Pasal 73Cukup jelas.Pasal 74Cukup jelas.Pasal 75Cukup jelas.Pasal 76Cukup jelas.Pasal 77Cukup jelas.
  53. 53. - 17 -Pasal 78Cukup jelas.Pasal 79Cukup jelas.Pasal 80Cukup jelas.Pasal 81 . . .Pasal 81Cukup jelas.Pasal 82Cukup jelas.Pasal 83Cukup jelas.Pasal 84Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4586
  54. 54. - i -

×