Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan penyelenggaraan hutan kota menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Secara ringkas, hutan kota didefinisikan sebagai kawasan yang bertumbuh pohon-pohon di dalam wilayah perkotaan, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan perkotaan. Fungsinya ant

2. Youtube Video Webinar 2 : https://youtu.be/ZPtps_Yyrkw

5. • Ada yang pemanfaatannyauntuk fungsi kawasan lindung ada
juga untuk budidaya
• Agar semua fungsi yang ada di dalam ruang tersebut
berjalan dengan baik dan berkelanjutan
• Secara bertingkat tata ruangdilakukan dari tingkat
nasional, provinsi, kab./kotahingga kecamatan
• RDTR penting sekali karena
disusun pada ketelitian detail
(skala 1:5000) dan menjadi
dasar perijinan pemanfaatan
ruang
Kenapa diperlukan tata ruang?
• Ruang itu terbatas

6. PP NO.63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA:
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009
tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

7. HUTAN KOTA ≠ RIMBA KOTA
Lampiran Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten/Kota, Tabel II.8 Hal 50

8. Berdasarkan Kamus Bahasan Indonesia
Rimba dapat diartikan hutan lebat (yang luas dengan pohon yang besar-besar):
Berlaku Hukum Rimba
Contoh kalimat
Tarzan Raja Rimba
Apakah hutan kota dapat di artikah hutan
lebat yang ada di kota sehingga harus diganti
dengan kata Rimba Kota?
tentu jawabannya TIDAK

9. Atau kata rimba dapat berarti jiga tidak jelasa asal usulnya,,
Apakah hutan kota tidak jelas asal usulnya?, tentu saja tidak

10. Kalimat Hutan Rimba dapat diartikan sebagai hutan yang dipenuhi
vegetasi flora dan fauna satu sama lain tidak dapat dipisahkan,
keberadaannya secara alami tanpa campur tangan manusia, terdiri dari
satu jenis pohon atau beberapa jenis pohon berkayu, berbagai jenis
semak belukar dan tumbuhan lainnya ( parasit & Epipit) serta tempat
hidup berbagai fauna.
Hutan Kota tidak tepat berubah menjadi Rimba Kota
Apagi keberadaannnya merupakan bagian dari Zona Ruang
terbuka

11. Ataukah ini jawabannya kenapa menggunakan kata Rimba pada hutan kota?

12. HUTAN
KONTRADIKTIF
KOTA
Yang Mana Hutan Kota ?

13. Jorgensen, E.
(1974)
Hutan Kota adalah cabang
khusus dari kehutanan yang
bertujuan untuk budidaya dan
pengelolaan pohon untuk
kontribusi saat ini dan
potensialnya bagi
kesejahteraan fisiologis,
sosiologis dan ekonomi
masyarakat perkotaan.
Deneke, F.
(1993)
Hutan Kota adalah
perencanaan berkelanjutan,
penanaman, perlindungan,
pemeliharaan, dan perawatan
pohon, hutan, ruang hijau dan
sumber daya di dalam dan
sekitar kota dan masyarakat
untuk manfaat ekonomi,
lingkungan, sosial, dan
kesehatan masyarakat bagi
masyarakat.
Robert W. Miller
(1997)
Hutan Kota dapat
didefinisikan sebagai jumlah
dari semua kayu dan vegetasi
terkait di dalam dan sekitar
pemukiman padat manusia,
mulai dari komunitas kecil di
pedesaan hingga wilayah
metropolitan.
G. Kuchelmeister
(1993)
Hutan Kota adalah perpaduan
antara arborikultur, hortikultura
hias dan pengelolaan hutan. Ini
terkait erat dengan arsitektur
lansekap dan manajemen
taman dan harus dilakukan
bersama-sama dengan para
profesional di bidang ini serta
dengan perencana kota.
PENGERTIAN HUTAN KOTA
Hutan Kota adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan
rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan
sebai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
PP NO.63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA:
PENGERTIAN HUTAN KOTA

14. PENGERTIAN HUTAN KOTA
SINGAPURA MENGACU KEPADA FAO
FAO mendefinisikan hutan kota sebagai “jaringan atau
sistem yang terdiri dari semua hutan, kelompok pohon, dan
pohon individu yang terletak di daerah perkotaan dan
pinggiran kota ” - istilah tersebut mencakup segala sesuatu
mulai dari taman hingga satu pohon
WIKIPEDIA
Sebuah hutan kota adalah hutan , atau koleksi pohon, yang
tumbuh dalam kota , kota atau pinggiran kota . Dalam arti yang
lebih luas, ini dapat mencakup semua jenis tumbuhan berkayu yang
tumbuh di dalam dan sekitar pemukiman manusia
MALAYSIA
Hutan kota dapat didefinisikan sebagai semua pohon milik publik
dan pribadi di dalam wilayah perkotaan

15. PENGERTIAN
• Penunjukkan hutan kota
adalah penetapan awal suatu wilayah
tertentu sebagai hutan kota yang
dapat berupa penunjukan di dalam
wilayah perkotaan baik pada tanah
negara maupun tanah hak.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009
tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

16. TUJUAN, MAKSUD & FUNGSI
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
TUJUAN pasal 2 ayat (1)
Penyelenggaraan hutan kota bertujuan untuk kelestarian, keserasian
dan keseimbangan ekosistem perkotaanyang meliputi unsur
lingkungan, sosial dan budaya.

17. MAKSUD pasal 2 ayat (2)
Penyelenggaraan hutan kota
dimaksudkan untuk:
1. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara
di perkotaan;
2. menekan/mengurangi pencemaran udara
(kadar karbonmonoksida, ozon,
karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan
debu);
3. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan
permukaan tanah; dan
4. mencegah terjadinya banjir atau genangan,
kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya
kandungan logam berat dalam air.
TUJUAN, MAKSUD & FUNGSI
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota

18. TUJUAN, MAKSUD & FUNGSI
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
FUNGSI pasal 2 ayat (3)
Fungsi hutan kota adalah untuk :
1. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
2. meresapkan air;
3. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan
fisik kota; dan
4. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

19. FUNGSI HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
Memperbaiki Dan Menjaga Iklim
Mikro Dan Nilai Estetika
pasal 2 ayat (3)
Iklim mikro merupakan iklim dalam satu wilayah spesifik
dalam satu area yang lebih luas. Kota tanpa pohon
memiliki iklim mikro yang cenderung panas dan tidak
nyaman. Keberadaan hutan kota dapat menurunkan
kondisi iklim mikro perkotaan sekaligus menambah nilai
etetika kota dari bentuk pohon (daun dan bunga).

20. FUNGSI HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
Meresapkan Air
pasal 2 ayat (3)
Pada permukaan yang memiliki vegetasi lebih dapat
menyerap air dibandingkan dengan permukaan tanpa
vegetasi. Air meresap kedalam lapisan tanah yang lebih
dalam melalui tanah yang bervegetasi dan selanjutnya
mungkin sebagian kecil akan bergerak secara lateral
(troughflow).

21. FUNGSI HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
Menciptakan Keseimbangan Dan
Keserasian Lingkungan Fisik Kota
pasal 2 ayat (3)
Di tengah padatnya aktivitas manusia di wilayah
perkotaan, keberadaan makhluk hidup selain manusia
penting untuk juga diperhatikan. Agar lingkungan tetap
nyaman dan sehat, aman dari ancaman polusi dan
pemanasan global, tumbuhan adalah komponen
lingkungan yang keberadaannya sangat penting.

22. FUNGSI HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
Mendukung Pelestarian
Keanekaragaman Hayati Indonesia
pasal 2 ayat (3)
Inti dari ekosistem kota hijau adalah keanekaragaman
hayati (tingkat genetik, spesies, dan ekosistem) yang
menyebabkan suatu ekosistem kota berfungsi optimal
secara berkelanjutan didalam menghasilkan beragam
jenis produk dan jasa lingkungan yang penting untuk
menunjang perikehidupan makhluk hidup, khususnya
masyarakat kota tersebut.

23. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PENUNJUKAN HUTAN KOTA pasal 5-9
Luas Wilayah pasal 8
Daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang
padat menyebabkan berkurangnya lahan untuk
vegetasi. Salah satu ruang bervegetasi adalah
hutan kota. Hutan kota bermanfaat untuk mensuplai
kebutuhan oksigen, menyerap molekul karbon
di udara, dan sebagai medium serapan air.
Luas hutan kota yang dibangun kawasan perkotaan
minimal 30% berdasarkan UU penataan ruang 26
tahun 2007 dari luas kawasan perkotaan.
Dan 10 persen dari luas kota atau 0,25 /Ha
berdasrkan Permen Kehutanan No:P.71/Menhut-
II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan
Kota
Pasal 28 ayat (3) dan (4)

24. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PENUNJUKAN HUTAN KOTA pasal 5-9
Berdasarkan Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang rth Suatu wilayah kota dengan jumlah
penduduk minimum 480.000 diharuskan memiliki RTH dengan luas minimal 4,0 m2 per penduduk
dalam bentuk hutan kota.
Jumlah
Penduduk pasal 8
Permen pu no. 5 tahun 2008 tentang RTH

25. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PENUNJUKAN HUTAN KOTA pasal 5-9
Tingkat Pencemaran pasal 8
Hutan kota yang tahan terhadap pencemar dan
efektif dalam menurunkan kandungan pencemar
dapat menjadikan lingkungan kota menjadi lebih
sehat. Tak hanya sebagai penyaring polusi udara,
hutan kota juga dapat berfungsi sebagai paru-
paru kota.

26. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PENUNJUKAN HUTAN KOTA pasal 5-9
Kondisi Fisik Kota pasal 8
Kondisi fisik kota merupakan keadaan bentang
alam kota berupa bangunan alam di atas tanah
perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau,
rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai
sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung,
permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka
hijau, taman dan sejenisnya termasuk
lingkungannya.

27. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PENUNJUKAN HUTAN KOTA pasal 5-9
b. Penunjukan Luas Hutan Kota
1) Luas hutan kota dalam
satu hamparan yang
kompak paling sedikit
0,25 (dua puluh lima per
seratus) hektar.
2) Persentase luas hutan
kota paling sedikit 10%
(sepuluh per seratus) dari
wilayah perkotaan dan
atau disesuaikan dengan
kondisi setempat.

28. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PEMBANGUNAN HUTAN KOTA pasal 10-27
a. Rencana Pembangunan Hutan Kota pasal 12-24
1) Aspek Teknis pasal 8
Kesiapan lahan Jenis Tanaman bibit teknologi

29. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PEMBANGUNAN HUTAN KOTA pasal 10-27
a. Rencana Pembangunan Hutan Kota pasal 12-24
2) Aspek Ekologis pasal 8
Pembangunan Hutan Kota
harus memperhatikan
keserasian hubungan
manusia dengan
lingkungan alam kota.

30. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PEMBANGUNAN HUTAN KOTA pasal 10-27
a. Rencana Pembangunan Hutan Kota pasal 12-24
3) Aspek Ekonomi pasal 8
biaya Hutan Kota

31. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PEMBANGUNAN HUTAN KOTA pasal 10-27
a. Rencana Pembangunan Hutan Kota pasal 12-24
4) Aspek sosial dan budaya setempat pasal 8
Pembangunan Hutan Kota harus memperhatikan nilai dan norma sosial serta
budaya setempat.

32. TIPE HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
1. TIPE KAWASAN PERMUKIMAN pasal 16
Tipe kawasan permukiman dibangun pada areal
permukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen,
penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin,
dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman
pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman
perdu dan rerumputan
2. TIPE KAWASAN INDUSTRI pasal 17
Tipe kawasan industri dibangun di kawasan industri yang
berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan,
yang ditimbulkan dari kegiatan industri
3. TIPE KAWASAN REKREASI pasal 18
Tipe rekreasi berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan
rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang
indah dan unik.

33. TIPE HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
4. TIPE KAWASAN PELESTARIAN PLASMA NUTFAH pasal 19
Tipe pelestarian plasma nutfah berfungsi sebagai pelestari
plasma nutfah, yaitu sebagai konservasi plasma nutfah
khususnya vegetasi secara insitu dan sebagai habitat khususnya
untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan.
5. TIPE PERLINDUNGAN pasal 20
Tipe perlindungan berfungsi untuk :
a. mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor
pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai
karakter tanah;
b. melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi);
c. melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah
menipisnya volume air tanah dan atau masalah intrusi air laut;
6. TIPE KAWASAN PENGAMANAN pasal 21
Tipe pengamanan berfungsi untuk meningkatkan keamanan
pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur
hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.

34. BENTUK HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
1. BENTUK JALUR pasal 23 ayat (1)
Hutan kota dengan bentuk dibangun memanjang antara lain
berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan
kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai dengan
memperhatikan zona pengaman fasilitas/instalasi yang
sudah ada, antara lain ruang bebas SUTT dan SUTET.
2. BENTUK MENGELOMPOK pasal 23 ayat (2)
Hutan kota dengan bentuk mengelompok dibangun dalam
satu kesatuan lahan yang kompak.
3. BENTUK MENYEBAR pasal 23 ayat (3)
Hutan kota dengan bentuk menyebar dibangun dalam
kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan atau
kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan
pengelolaan.

35. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PEMBANGUNAN HUTAN KOTA pasal 10-27
1) Penataan Areal pasal 26
Penataan Areal dilaksanakan berdasarkan
kondisi fisik lapangan dengan melakukan
penataan bagian-bagian lahan sesuai
dengan persyaratan teknis dan
peruntukannya.
b. Pelaksanaan Pembangunan Hutan Kota pasal 25-27

36. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PEMBANGUNAN HUTAN KOTA pasal 10-27
2) Penanaman pasal 26
b. Pelaksanaan Pembangunan Hutan Kota pasal 25-27
persiapan tanaman
(pengadaan bibit, ajir/bronjong,
penyiapan lubang tanaman)
pelaksanaan penanaman

37. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PEMBANGUNAN HUTAN KOTA pasal 10-27
3) Pemeliharaan pasal 26
b. Pelaksanaan Pembangunan Hutan Kota pasal 25-27
pemupukan penyiangan penyulaman Pemangkasan Penjarangan

38. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PEMBANGUNAN HUTAN KOTA pasal 10-27
4) Pembangunan sipil teknis pasal 26
b. Pelaksanaan Pembangunan Hutan Kota pasal 25-27
Pembangunan sipil teknis dapat berupa
terassering, sesuai kondisi setempat dan
sarana penunjang lainnya

39. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PENETAPAN HUTAN KOTA pasal 28-31
a. Tanah hak yang karena keberadaannya, dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh
pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
b. Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota. Insentif
tersebut berupa:
• insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan atau natura, infrastruktur,
bimbingan teknis; dan/atau
• insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.
c. Tanah hak ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun
sebagai jaminan terhadap pemberian insentif dan manfaat ekonomi apabila terjadi perubahan
penggunaan atas tanah.
d. Tanah hak yang dimintakan penetapannya sebagai hutan kota harus memenuhi kriteria sebagai
berikut:
• terletak di wilayah perkotaan dari suatu Kabupaten/Kota atau provinsi untuk Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;
• merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
• mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar dan mampu
membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika, dan berfungsi sebagai resapan air.

40. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PENGELOLAAN HUTAN KOTA pasal 32-40
Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe
dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal
berdasarkan penetapan hutan kota.
Pengelolaan hutan kota meliputi tahapan kegiatan :
a. penyusunan rencana pengelolaan;
b. pemeliharaan;
c. perlindungan dan pengamanan;
d. pemanfaatan; dan
e. pemantauan dan evaluasi.

41. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PENGELOLAAN HUTAN KOTA pasal 32-40
Pengelolaan hutan kota yang berada
pada tanah negara dapat dilakukan
oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. masyarakat.

42. A. PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN pasal 34-35
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
1. PENETAPAN TUJUAN PENGELOLAAN
Penetapan tujuan pengelolaan dimaksudkan dalam rangka optimalisasi fungsi hutan kota.
Penyusunan rencana pengelolaan disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :
2. PENETAPAN PROGRAM JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG
Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang dilaksanakan dengan memperhatikan
lingkungan strategis.
3. PENETAPAN KEGIATAN DAN KELEMBAGAAN
Penetapan kegiatan dan kelembagaan dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik,
yang meliputi :
a. penetapan organisasi;
b. batas-batas kewenangan pihak terkait.
4. PENETAPAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penetapan :
a. kriteria;
b. standar;
c. indikator; dan
d. alat verifikasi.

43. B. PEMELIHARAAN pasal 36
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
1. OPTIMALISASI RUANG TUMBUH DAN DIVERSIFIKASI TANAMAN
Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman antara lain meliputi kegiatan:
a. penyulaman;
b. penjarangan;
c. pemangkasan; dan
d. pengayaan.
Pemeliharaan dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat
hutan kota melalui :
2. PENINGKATAN KUALITAS TEMPAT TUMBUH
Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman antara lain meliputi kegiatan:
a. penyulaman;
b. penjarangan;
c. pemangkasan; dan
d. pengayaan.

44. C. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN pasal 37-38
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
Perlindungan dan pengamanan hutan kota bertujuan untuk
menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap
berfungsi secara optimal. Perlindungan dan pengamanan
hutan kota dilakukan melalui upaya:
1. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
2. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna
dan flora;
3. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
4. pengendalian dan penanggulangan hama dan
penyakit.
Indikator perubahan dan penurunan fungsi hutan kota
ditunjukkan oleh penurunan kondisi di sekitar lokasi hutan
kota, di antaranya suhu udara, sistem tata air, tingkat erosi,
kecepatan angin, keutuhan pepohonan, yang
mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan kota.

45. C. PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN pasal 37-38
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
Setiap orang dilarang :
a. membakar hutan kota;
b. merambah hutan kota;
c. menebang, memotong, mengambil, dan
memusnahkan tanaman dalam hutan kota,
tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
d. membuang benda-benda yang dapat
mengakibatkan kebakaran atau
membahayakan kelangsungan fungsi hutan
kota; dan
e. mengerjakan, menggunakan, atau
menduduki hutan kota secara tidak sah.

46. D. PEMANFAATAN pasal 39
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
Pemanfaatan hutan kota antara lain untuk
keperluan :
1. pariwisata alam, rekreasi dan atau olah
raga;
2. penelitian dan pengembangan;
3. pendidikan;
4. pelestarian plasma nutfah; dan atau
5. budidaya hasil hutan bukan kayu.
Pemanfaatan hutan kota dilakukan sepanjang
tidak mengganggu tujuan, maksud dan fungsi
hutan kota.

47. D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI pasal 40
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan
kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan
secara menyeluruh.
Hasil penilaian kegiatan pengelolaan dipergunakan sebagai
bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-
tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana
dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi
pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.
Pedoman pengelolaan hutan kota diatur dengan Peraturan
Daerah.

48. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PEMBINAAN pasal 41
1. Menteri melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.
2. Menteri dapat melimpahkan pembinaan atas
penyelenggaraan hutan kota di
Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku
wakil pemerintah di daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
3. Pembinaan meliputi pemberian pedoman,
bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
4. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan
terhadap pengelolaan hutan kota yang
dilakukan oleh masyarakat.

49. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
PENGAWASAN pasal 42
1. Menteri melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.
2. Menteri dapat melimpahkan pengawasan atas
penyelenggaraan hutan kota di Kabupaten/Kota
kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah
sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota
di wilayah kerjanya.
4. Pelaksanaan pengawasan dilakukan bersama-sama
masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi
pemerintah yang terkait.

50. PERAN SERTA MASYARAKAT
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
Peran serta masyarakat dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan,
pembinaan dan pengawasan.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk :
1. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
2. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
3. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
4. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan
hutan kota;
5. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
6. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
7. pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. bantuan pelaksanaan pembangunan;
9. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
10. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
11. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

52. 52
 Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan
lingkungan buatan;
 Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber
daya alam dan sumber daya buatan dengan
memperhatikan sumber daya manusia;
 Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan
dampak negatif terhadap lingkungan akibat
pemanfaatan ruang.
TUJUAN
PENATAAN RUANG
untuk mewujudkan
ruang yang aman,
nyaman, produktif,
dan berkelanjutan
Nyaman
Aman
Aman
Produktif
Berkelanjutan

53. DASAR HUKUM RDTR & PZ
1. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang penataan
Ruang
2. Permen ATR No.Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kabupaten/Kota

54. PENGERTIAN RDTR
Rencana Detail Tata Ruang yang
selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang
tata ruang wilayah kabupaten/kota
yang dilengkapi dengan peraturan
zonasi kabupaten/kota.
Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kab/Kota
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut
PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail
tata ruang

55. KONSEPSI PENATAAN RUANG

56. RTRW Kabupaten
(Rencana Tata
Ruang Wilayah
Kabupaten
RTRWN
(Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional
RDTR
(Rencana Detail Tata
Ruang)
RTRWP
(Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi
RTRW Kota
(Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota
Skala 1: 1.000.000
Skala 1: 5.000
Skala 1: 100.000
Skala 1: 50.000
JENJANG DAN KOMPLEMENTARITAS RENCANA TATA RUANG

57. RENCANA TATA RUANG
Rencana Sistem Pusat
Permukiman
Rencana Sistem
Jaringan Prasarana
Peruntukan Kawasan
Lindung
Peruntukan Kawasan
Budidaya
Sistem Wilayah
Sistem internal
Perkotaan
Rencana Pola Ruang
Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan
Transportasi
Sistem Jaringan Energi
& Kelistrikan
Sistem Jaringan
Telekomunikasi
Sistem Persampahan &
Sanitasi
Sistem Jaringan SDA,
dll.
Kegiatan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Kegiatan Sosial
Kegiatan Budaya
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan Pertahanan &
Keamanan
Ps. 17 ayat (1)
Ps. 17 ayat (2)
Ps. 17 ayat (3)
Ps. 17 ayat (4)
dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling
sedikit 30 %dari luas DAS
Ps. 17 ayat (5)

58. RENCANA ZONA LINDUNG

60. DEFINISI RUANG TERBUKA HIJAU
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Menurut Pasal 1 Butir 30, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Perkotaan
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Pasal 1 bahwa dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :
1. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk
area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya
Iebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari
ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung
manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

61. DEFINISI RUANG TERBUKA HIJAU
Permen PU No.05/ PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ialur dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam.
2. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

62. Jika dilihat dari jenis aktivitas atau kegiatannya, ruang terbuka terbagi menjadi dua yaitu
ruang terbuka aktif dan ruang terbuka pasif:
JENIS RUANG TERBUKA HIJAU
RUANG TERBUKA AKTIF, mempunyai unsur kegiatan
didalamnya seperti bermain, berolahraga, jalan-jalan.
Ruang ini dapat berupa Plaza, lapangan olahraga,
tempat bermain anak dan remaja, penghijauan tepi
sungai sebagai tempat rekreasi.
RUANG TERBUKA PASIF, ruang terbuka yang tidak
digunakan untuk kegiatan, lebih berfungsi sebagai
ekologis dan pengindah visual, seperti penghijauan
tepi jalan, penghijauan bantaran kereta api, sungai
dan daerah alami.

63. ZONA LINDUNG
Permen ATR No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kabupaten/Kota
Hutan lindung (protected forest) adalah
kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah atau kelompok masyarakat
tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi
ekologisnya—terutama menyangkut tata air
dan kesuburan tanah—tetap dapat berjalan
dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di
sekitarnya.
1. Zona Hutan Lindung (HL)

64. ZONA LINDUNG
Permen ATR No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kabupaten/Kota
Gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari
timbunan materi organik yang berasal dari sisa-sisa
pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang
membusuk.
2. Zona yang Memberikan Perlindungan terhadap
Zona Dibawahnya (PB)
a. Zona Lindung Gambut (LG)
Kawasan resapan air adalah kawasan yang
mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air
hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi
(aquifer) yang berguna sebagai sumber air
b. Zona Resapan Air (RA)

65. ZONA LINDUNG
Permen ATR No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kabupaten/Kota
3. Zona Perlindungan Setempat (PS)
a. Zona Sempadan Pantai (SP) b. Zona Sempadan Sungai (SS)
c. Zona Sekitar Danau/Waduk (DW) d. Zona Sekitar Mata Air (MA)

66. ZONA LINDUNG
Permen ATR No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kabupaten/Kota
4. Zona RTH Kota (RTH)
a. Hutan Kota (RTH-1)
b. Taman Kota (RTH-2)
c. Taman Kecamatan (RTH-3)
d. Taman Kelurahan (RTH-4)
e. Taman RW (RTH-5)
f. Taman RT (RTH-6)
g. Pemakaman (RTH-7).

67. ZONA LINDUNG
Permen ATR No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kabupaten/Kota
5. Zona Konservasi (KS) a. Cagar Alam (KS-1)
b. Suaka Margasatwa (KS-2)
c. Taman Nasional (KS-3)
d. Taman Hutan Raya (KS-4)
e. Taman Wisata Alam (KS-5)
Zona konservasi adalah
Zona hutan dengan ciri khas tertentu
yang mempunyai fungsi pokok
pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya. zona yang dilindungi
ditetapkan oleh pemerintah
berdasarkan berbagai macam kriteria
sesuai dengan kepentingannya.

68. ZONA LINDUNG
Permen ATR No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kabupaten/Kota
5. Zona Lindung Lainnya
kawasan lindung lainnya, meliputi:
cagar biosfer, ramsar, taman buru,
kawasan perlindungan plasma-nutfah,
kawasan pengungsian satwa, terumbu
karang, dan kawasan koridor bagi jenis
satwa atau biota laut yang dilindungi.

70. UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang Pasal 29
Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang
terbuka hijau publik dan ruang
terbuka hijau privat.
Permen Kehutanan No:P.71/Menhut-
II/2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Hutan Kota
Pasal 28 ayat (3) dan (4)

71. Dimana Posisi RTH 10 % Privat 20 % publik Sesuai UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 Pasal 29
ZONA LINDUNG
Hutan Kota (RTH-1) Taman Kota (RTH-2) Taman Kecamatan (RTH3) Taman Kelurahan (RTH-4)
Taman RW (RTH-5) Taman RT (RTH-6) Pemakaman (RTH-7)

72. RTH merupakan bagian Zona Lindung sehingga :
RTH  Zona Hutan Lindung (HL)
 Zona yang Memberikan
Perlindungan terhadap
Zona Dibawahnya (PB)
 Zona Perlindungan
Setempat (PS)
 Zona Konservasi (KS)
 Zona Lindung Lainnya
≠

73. Apabila tidak ada.
a. Hutan Kota (RTH-1)
b. Taman Kota (RTH-2)
c. Taman Kecamatan (RTH-3)
d. Taman Kelurahan (RTH-4)
e. Taman RW (RTH-5)
f. Taman RT (RTH-6)
g. Pemakaman (RTH-7).
MAKA RTH = 0
 Zona Hutan Lindung (HL)
 Zona yang Memberikan
Perlindungan terhadap
Zona Dibawahnya (PB)
 Zona Perlindungan
Setempat (PS)
 Zona Konservasi (KS)
 Zona Lindung Lainnya

74. Cara Merencanakan Hutan Kota dalam RDTRK
KEBUTUHAN RUANG
KECENDERUNGAN PERKEMBANGAN
PERMASALAHAN RUANG
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JUMLAH PENDUDUK

75. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
Luas Wilayah pasal 8
Luas hutan kota yang dibangun kawasan
perkotaan minimal 10% dari luas
kawasan perkotaan.

76. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
Jumlah Penduduk pasal 8
Suatu wilayah kota dengan jumlah penduduk
minimum 480.000 diharuskan memiliki RTH dengan
luas minimal 4,0 m2 per penduduk dalam bentuk
hutan kota.
1. TIPE KAWASAN PERMUKIMAN pasal 16
Tipe kawasan permukiman dibangun pada areal
permukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen,
penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin,
dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman
pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman
perdu dan rerumputan
3. TIPE KAWASAN REKREASI pasal 18
Tipe rekreasi berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan
rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang
indah dan unik.

77. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
Tingkat Pencemaran pasal 8
TIPE KAWASAN INDUSTRI pasal 17
Tipe kawasan industri dibangun di kawasan industri yang
berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan,
yang ditimbulkan dari kegiatan industri
. BENTUK JALUR pasal 23 ayat (1)
Hutan kota dengan bentuk dibangun memanjang antara lain
berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan
kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai dengan
memperhatikan zona pengaman fasilitas/instalasi yang
sudah ada, antara lain ruang bebas SUTT dan SUTET.
2. BENTUK MENGELOMPOK pasal 23 ayat (2)
Hutan kota dengan bentuk mengelompok dibangun dalam
satu kesatuan lahan yang kompak.

78. Kondisi Fisik Kota pasal 8
4. TIPE KAWASAN PELESTARIAN PLASMA NUTFAH pasal 19
Tipe pelestarian plasma nutfah berfungsi sebagai pelestari
plasma nutfah, yaitu sebagai konservasi plasma nutfah
khususnya vegetasi secara insitu dan sebagai habitat khususnya
untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan.
5. TIPE PERLINDUNGAN pasal 20
Tipe perlindungan berfungsi untuk :
a. mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor
pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai
karakter tanah;
b. melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi);
c. melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah
menipisnya volume air tanah dan atau masalah intrusi air laut;
6. TIPE KAWASAN PENGAMANAN pasal 21
Tipe pengamanan berfungsi untuk meningkatkan keamanan
pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur
hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.

79. PENEMPATAN HUTAN KOTA HARUS MEMPERHATIKAN KAWSAN TERBANGUN
URBAN HEAT ISLAND