Dokumen ini membahas pentingnya sektor pertanian di Indonesia, mencakup definisi, manfaat, serta tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan akan pertanian yang efisien dan peran vital petani dalam pemenuhan pangan. Selain menyumbang sekitar 17,3% terhadap PDB, sektor pertanian juga menjadi penyedia terbesar lapangan kerja dan berkontribusi terhadap devisa negara. Intelijen atas permasalahan dalam sektor ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan pengembangan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.

1. 1.1 DEFINISI PERTANIAN
Pengertian pertanian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai
budidaya penghasil tanaman pangan padahal kalau kita tinjau lebih jauh kegiatan
pertanian dapat menghasilkan tanaman maupun hewan ternak demi pemenuhan
kebutuhan hidup manusia.
Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga
memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha,
pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk,
pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani
memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai
keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif (intensive farming).
Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis.
Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang
demikian dikenal sebagaiintensifikasi. Karena pertanian industrial selalu
menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali disamakan.
Sedangkan pengertian pertanian yang dalam arti luas tidak hanya
mencakup pembudidayaan tanaman saja melainkan membudidayakan serta
mengelola dibidang perternakan seperti merawat dan membudidayakan hewan
ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak seperti:
ayam, bebek, angsa. Serta pemanfaatan hewan yang dapat membantu tugas para
petani kegiatan ini merupakan suatu cakupan dalam bidang pertanian.
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH
Dalam penyajian makalah ini membahas mengenai apa itu sektor
pertanian, serta manfaatnya bagi pembangunan didalam negara.
Perlu kita pelajari bahwa sector pertanian merupakan bagian pokok
didalam kehidupan dimana dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan
pemenuhan sandang, pangan, maupun papan yang harus dipenuhi dan menjadi
bagian pokok dalam kehidupan. Sektor pertanian mampu menjangkau kebutuhan
utama manusia yaitu dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Hal ini tidak boleh
dianggap mudah karena pada dasarnya dalam sektor pertanian ini bergantung
pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak dan berpengaruh sekitar 17,3%
penyumbang pemasukan negara pada PDB (Produk Domestik Bruto). Namun
pada kenyataanya seperti yang tidak jarang kita lihat bahwa kehidupan para petani
memang sangat memprihatinkan mulai dari pendanaannya didalam pertanian
hingga kehidupanya yang kurang sejahtera. Disini kita bisa melihat suatu
ketimpangan bahwa orang yang berjasa terkadang dipandang sebelah mata.
Point kedua dalam pengidentifikasian masalah ini adalah mengetahui apa
yang menjadi permasalahan-permaslahan di dalam sector pertanian yang ada di
Indonesia sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kendala utama penghambat
sektor pertanian agar menemukan secara bersama-sama pemecahan masalahnya.
1.3 TUJUAN
Tujuan dari pembelajaran makalah ini adalah agar setiap individu mampu
mengembangkan pendapatnya dalam penemuan solusi yang tepat mengenai
kendala yang terjadi pada sektor pertanian dinegara kita. Serta mampu
menciptakan inovasi-inovasi terbaru dalam pengembangan sarana dalam pertanian
sehingga berdaya guna bagi peningkatan hasil pertanian mulai dari inovasi
penciptaan peralatan pertanian maupun bibit unggul yang dapat bermanfaat
terutama disektor pertanian.
Namun yang menjadi point penting dalam makalah ini adalah berusaha
untuk mencari titik temu dalam pemecahan kendala dibidang pertanian terutama
yang memiliki kaitan erat dengan bidang-bidang lainya sehingga dapat di
aplikasikan dalam pemecahan kasusnya sehingga setiap individu mampu
mengembangkan pola pikirnya dalam membantu pemerintah serta dibutuhkannya
partisipasi masyarakat dalam setiap problema yang ada secara bersama-sama
dalam menangani kasus yang ada. Baik pemikiran tersebut yang berguna pada

2. saat sekarang maupun dimasa depan sehingga menjadikan negara kita mampu
bersaing dalam berbagai bidang terutama bidang pertanian yang memberi
sumbangsih terhadap PDB maupun mengurangi angka pengangguran yang cukup
besar.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 MANFAAT SEKTOR PERTANIAN
Kegiatan pertanian merupakan mata pencaharian terbesar penduduk
didunia termasuk di Indonesia. Sejarah Indonesia pun tidak terlepas dari sektor
pertanian (menghasilkan bahan baku seperti padi, jagung, sagu, dll) dan
perkebunan (menghasilkan buah-buahan) terutama pada masa kolonial penjajahan
Belanda kegiatan pertanian dan perkebunan menjadi penentu tingkat social dan
perekonomian seseorang. Meskipun kegiatan pertanian hanya menyumbang ratarata
4% dari PDB (Produk Domestik Bruto) suatu negara namun kegiatan
pertanian ini menjadi penyedia lapangan pekerjaan terbesar bagi setiap negara.
Berdasarkan data BPStahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan
lapangan kerja sekitar 44,3% bagipenduduk meskipun hanya menyumbang sekitar
17,3% dari total pendapatan domestik bruto.
Kegiatan pertanian ini sangat besar pengaruhnya dalam mengurangi angka
pengangguran di Indonesia sehingga kegiatan pertanian ini tidak dapat diabaikan
dan berpengaruh juga terhadap tumbuh kembangnya setiap negara. Mengingat
negara Indonesia merupakan negara yang subur akan tanah, kaya akan sumber
daya alam, sehingga berpotensi tinggi dalam mengembangkan usaha pertanian.
Sudah seharusnya kita mengolah setiap limpahan sumber daya yang ada dengan
semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sektor pertanian dinegara kita yang
turut meningkatkan pula sektor pertanian baik secara langsung maupun tidak
langsung membangkitkan sektor-sektor lainya dalam memajukan bangsa. Perlu
kita ketahui mengapa sektor pertanian ini perlu dikembangkan dan dimajukan
dinegara kita. Disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
1) Potensi Sumber Daya Yang Sangat Besar dan Beragam
Yang artinya negara Indonesia merupakan wilayah yang terdiri atas beriburibu
pulau yang amat subur memiliki letak astronomis 6° LU – 11°LS dan 94°BT
– 141°BT menandakan bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah yang subur
dan beriklim tropis. Potensi wilayah yang demikian sangat baik kaitannya dalam
pengembangan sektor pertanian. Ini menandakan faktor iklim yang sangat
mempengaruhi faktor terbentuk dan tumbuh suburnya setiap tanaman.Iklim di
Indonesia yang cukup dalam memperoleh sinar matahari sepanjang
tahun,mempengaruhi tumbuh suburnya setiap tanaman dengan mudah. Potensi
yang demikian membuat wilayah Indonesia mendapat julukan sebagai “Kolam
Susu” dimana setiap tangkai maupun bibit yang ditanam diwilayah Indonesia
selalu tumbuh subur dan menghasilkan uang.
Potensi yang demikianlah yang harusnya kita perhatikan dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya. Meskipun sektor pertanian kelihatannya mudah dan berpengaruh
kecil terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) namun disinilah kekayaan yang
berlimpah yang dianugerahi oleh alam kepada negara kita yang perlu
dikembangkan dan diolah demi peningkatan pendapatan perekonomian
negara, serta mampu berdaya saing dengan negara-negara lain sebagai pengekspor
bahan baku alam dan menjadi pemenuhan kebutuhan bagi setiap masyarakatnya.
Bila ditinjau dari segi letak geografis wilayah Indonesia berada pada posisi
dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan terletak
diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Hal ini menandakan
bahwa letak wilayah negara kita berada di sebuah jalur internasional yaitu sebuah
jalur yang strategis dalam menjalankan berbagai sektor yang seharusnya mampu
menjadi daya ikat bagi negara-negara luar terutama dalam bidang pemasaran
barang-barang produksi dalam negeri salah satunya produksi hasil pertanian.

3. Untuk itu pentingnya bagi kita untuk mengetahui situs-situs opportunity yang
tepat dalam memanfaatkan segala ketersediaan kesempatan yang didepan mata
terutama dalam memasarkan produk-produk pertanian dari dalam negeri sehingga
dapat menimbulkan suatu istilah yang disebut demand yaitu permintaan barang
dari negara luar sebagai hasil pendemonstrasian jenis maupun kualitas barang
yang bermutu baik sehingga dipercaya oleh setiap negara dalam kegiatan bilateral
maupun multilateral yang dimulai dari sektor yang dianggap kecil yaitu pertanian
tetapi memberi dampak serta keuntungan yang besar bagi negara kita.
2) Pangsa Pasar Terhadap Pendapatan Nasional Cukup Besar
Bisa dikatakan tidak banyak orang yang tahu dan paham bahwa sektor
pertanian menaruh keuntungan yang cukup besar pada PDB negara dan banyak
yang beranggapan bahwa sektor pertanian hanya sektor sampingan yang tidak
perlu terlalu diperhatikan. Meskipun hanya memberi 17,3% bagi PDB tiap
tahunnya, sektor ini menjadi barang komoditi yang paling dicari oleh masyarakat
karena menjadi kebutuhan primer dalam pemenuhan kebutuhan pangan yaitu
menjadi kebutuhan sehari-hari dan tidak boleh habis stoknya karena bisa
berdampak fatal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karena bila terjadi suatu
kesalahan yang tidak terencana penyediaannya atau habis didalam negeri sendiri
kita bisa kerepotan untuk mengimpor dari negara luar. Oleh sebab itu sektor
pertanian harus diperhatikan lebih baik karena menjadi faktor primer dalam
pemenuhan kebutuhan dan seharusnya sebagai negara yang terletak diwilayah
tropis kita harus bisa memanfaatkan keadaan alam yang ada dengan meningkatkan
hasil produksi dari sektor pertanian ini karena selain bermanfaat sebagai pemenuh
kebutuhan setiap keluarga bisa menjadi sector yang amat menguntungkan apabila
dibawa kepangsa pasar dan dilihat pada pangsa pasar yang lebih luas.
Bila dilihat dari segi ekonomi sektor pertanian ini mampu menaikan PDB
kita dan membawa keuntungan tentu saja apabila ditingkatkan hasil produksinya
dan mencari wilayah yang dianggap memiliki pangsa pasar yang luas. Tidak perlu
melihat secara jauh atau mencari pangsa pasar kenegara luar. Melihat dari segi
kuantitas wilayah Indonesia yang terdiri dari ±250 juta jiwa saja sudah menjadi
target utama pangsa pasar yang cukup ekonomis dan menguntungkan bagi
kita. Apalagi ditambah bila kita mampu menembus kepasar luar yang
membutuhkan barang-barang hasil pertanian negara kita. Ini merupakan suatu
perencaan yang cukup bagus dalam menembus pasar dunia bahkan bisa
meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertanian berkali-kali lipat dari
biasanya. Dari pembelajaran inilah kita bisa menentukan setiap target yang akan
ditempuh kedepanya dengan melirik kepada sector yang dianggap kecil
sebenarnya bisa memberi keuntungan yang besar.
Namun bukan semudah membalikan telapak tangan dalam melakukan
sutau proses pencapaian target ini. Di setiap titiknya dibutuhkan suatu perjuangan
yang tidak gampang bisa dikatakan demikian mengapa, karena bila kita melihat
kebelakang kita akan mengetahui seberapa besar kendala-kendala yang menjadi
penghambat dalam memajukan sektor pertanian yang memang membutuhkan
kepedulian dari seluruh pihak. Agar pencapaian akan tujuan tersebut dapat
terlaksana.
3) Peranan Petani Dalam Penyediaan Pangan Masyarakat
Peranan petani tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Mengapa
demikian karena petani menjadi pemasok setiap kebutuhan pangan dari setiap
anggota keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari. Tanpa
adanya petani manusia tentu tidak dapat memenuhi kebutuhannya bahkan harus
mngimpor barang-barang pangan dari luar. Namun dibeberapa negara besar
seperti arab yang sering mengimpor hasil tani kedalam negaranya, kurang
memanfaatkan peranan dari petaninya bukan dikarenakan faktor ketidaksediaan
modal melainkan faktor ketidakmampuann dari segi tanah dan iklim mereka
untuk bercocoktanam,sehingga sektor pertanian kurang berkembang dinegara

4. timur tersebut.
Untuk wilayah Indonesia profesi sebagai petani mampu mengurangi angka
pengangguran yang cukup besar dimana sektor pertanian terbuka secara luas
asalkan memiliki modal dan pengetahuan yang cukup dalam pengelolaaan usaha
tani tersebut. Keterkaitan peran para petani dengan masyarakat bisa disamakan
sebagai keterkaitan antara produsen dengan konsumen. Dimana produsen harus
selalu menyediakan setiap saat barang-barang kebutuhan dari konsumennya. Oleh
karena itu terdapat saling ketergantungan antara peran petani dengan
masyarakat dalam pemenuhan setiap kebutuhan masyarakat.
4) Menjadi Basis Pertumbuhan Ekonomi
Sektor pertanian menjadi salah satu dari unsur-unsur yang mengisi
pertumbuhan perekonomian disetiap negara . Di negara arab sekalipun meskipun
wilayahy lahanya tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan bercocok
tanam namun sector perekonomian menjadi salah satu unsur pengisi basis
pertumbuhan perekonomian dinegaranya misalnya dengan membudidayakan
tanaman kurma yang nilai komoditinya cukup besar dalam pengeksporan
keseluruh negara termasuk ke Indonesia yang ikut mengimpor komoditi
pertanaian dari Arab. Dengan kata lain sektor pertanian meski hanya
menyumbang tidak sampai dari ¼ pendapatan negara tetapi menjadi penopang
terhadap pendapatan dari setiap negara terutama di Indonesia yang tiap tahunya
mengekspor biji mete, beras, dan berbagai bahan pokok lainya dalam pangan
menjadi pemasukan devisa negara tiap tahunya.
Menurut laporan BPS, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto
terbesar dalam PDB berdasarkan harga berlaku triwulan I-2010 adalah sektor
industri pengolahan sebesar Rp380,9 triliun, kemudian sektor pertanian Rp239,4
triliun, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp208,0
triliun. Sementara sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp168,1 triliun,
sektor konstruksi sebesar Rp150,4 triliun, sektor jasa-jasa sebesar Rp139,2 triliun,
sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan sebesar Rp107,6 triliun dan sektor
pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp93,4 triliun, serta terakhir sektor listrik,
gas dan air bersih sebesar Rp11,7 triliun.
Dari data BPS tersebut bisa kita definisikan bahwa sector pertanian
menempati peringkat ke-3 setelah sektor industry dalam pendapatan negara tiap
tahunya. Melihat dari data BPS tersebut dapat dikemukakan bahwa sector
pertanian merupakan sector yang cukup menguntungkan dan akan lebih
meningkatkan devisa negara apabila ditingkatkan dan disebarluaskan pangsa
pasarnya khususnya dalam pemasaran produk-produk local negara kita sehingga
tidak kalah saing dengan produk-produk luar yang bermunculan saat ini.
Adanya pasar bebas harusnya menjadi tolak ukur bagi pemasaran produk hasil
pertanian di negara kita dengan produk luar yang artinya kita tidak boleh kalah
saing terhadap segala bentuk pola-pola pemasaran yang datangnya dari luar tetapi
lebih meningkatkan semangat dan kinerja dalam dunia persaingan bisnis, politik,
dan berbagai bidang lainya karena kemajuan zaman yang begitu pesat. Kita tidak
boleh semakin melemah namun harus tetap menjaga eksistensi dengan
memanfaatkan modal yang kita miliki sebaik-bainya dan terencana sehingga
memiliki nilai jual dan mampu bersaing terhadap negara manapun.
5) Kontribusi Terhadap Kesempatan Kerja
Kalau dilihat pola perubahan kesempatan kerja di pertanian dan industri
manufaktur, pangsa kesempatan kerja dari sektor pertama menunjukkan suatu
pertumbuhan tren yang menurun, sedangkan di sektor kedua meningkat.
Perubahan struktur kesempatan kerja ini sesuai dengan yang di prediksi oleh teori
mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi dari suatu proses
pembangunan ekonomi jangka panjang, yaitu bahwa semakin tinggi pendapatan
per kapita, semakin kecil peran dari sektor primer, yakni pertambangan dan
pertanian, dan semakin besar peran dari sektor sekunder, seperti manufaktur dan

5. sektor-sektor tersier di bidang ekonomi. Namun semakin besar peran tidak
langsung dari sektor pertanian, yakni sebagai pemasok bahan baku bagi sektor
industri manufaktur dan sektor-sektor ekonomi lainnya.
Struktur tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor
pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009), selanjutnya sektor perdagangan,
hotel, dan restoran sebesar 20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen.
Pertumbuhan tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29
persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri
pengolahan 1,6 persen.
Sedangkan pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan,
asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial
dan jasa pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen. Berdasarkan data ini,
sektor pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah
orang yang bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan
sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling
tinggi.
6) Kontribusi Pertanian Terhadap Devisa
Pertanian juga mempunyai kontribusi yang besar terhadap peningkatan devisa,
yaitu lewat peningkatan ekspor dan atau pengurangan tingkat ketergantungan
Negara tersebut terhadap impor atas komoditi pertanian. Komoditas ekspor
pertanian Indonesia cukup bervariasi mulai dari getah karet, kopi, udang, rempahrempah,
mutiara, hingga berbagai macam sayur dan buah.
Peran pertanian dalam peningkatan devisa bisa kontradiksi dengan perannya
dalam bentuk kontribusi produk. Kontribusi produk dari sector pertanian terhadap
pasar dan industri domestic bisa tidak besar karena sebagian besar produk
pertanian di ekspor atau sebagian besar kebutuhan pasar dan industri domestic
disuplai oleh produk-produk impor. Artinya peningkatan ekspor pertanian bisa
berakibat negative terhadap pasokan pasar dalam negeri, atau sebaliknya usaha
memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri bisa menjadi suatu factor penghambat
bagi pertumbuhan ekspor pertanian. Untuk mengatasinya ada dua hal yang perlu
dilakukan yaitu menambah kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing
produknya. Namun bagi banyak Negara agraris, termasuk Indonesia
melaksanakan dua pekerjaan ini tidak mudah terutama karena keterbatasan
teknologi, SDM, dan modal.
2.2 KENDALA SEKTOR PERTANIAN YANG SEDANG TERJADI Di
INDONESIA
Dalam pengembangan sektor pertanian di negara kita, kita tidak bisa begitu
saja menutup mata dan mengabaikan setiap kendala yang terjadi karena dalam
setiap usaha pasti menemui batu kerikil yang menjadi penghambat dalam
kemajuan. Begitu pula yang kita lihat pada sektor pertanian di Indonesia banyak
sekali kendala atau faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan sektor
pertanian misalnya seperti ketersediaan lahan, keterbatasan modal, kondisi iklim
yang kurang mendukung dan lain-lain. Perlu kita kaji demi penemuan solusinya
dalam penuntasan masalah tersebut. Berikut beberapa penjelasan umum mengenai
problema yang menghampiri para petani di Indonesia yang terperinci sebagai
berikut:
1. Kondisi Lahan Pertanian di Indonesia
Luas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani di Indonesia rata-rata kecil
mengingat harga tanah yang semakin mahal sedangkan kemampuan para petani
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah minim ditambah harus
membeli lahan yang harganya semakin melonjak. Yang memungkinkan hanya
bisa menggarap lahan milik orang lain sehingga hasilnya pun harus dibagi dua.
Semakin sempitnya lahan untuk bertani karena penyebaran pembangunan
gedung-gedung industry yang bertambah jumlahnya disetiap lokasi. Hal ini
tentunya dapat mengurangi wilayah para petani untuk bercocok tanam. Sedangkan

6. kebutuhan manusia akan pangan semakin meningkat tidak diimbangi oleh
ketersediaan lahan dan pembangunan gedung-gedung industry yang tidak
terencana tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Sedangkan pada
daerah-daerah pedalaman masih banyaknya “Lahan Tidur” yang artinya lahan
tersebut belum tergarap maupun tersentuh oleh tangan-tangan manusia sementara
lahan disuatu wilayah strategis cenderung menjadi rebutan dengan harga yang
mahal. Ini mencerminkan bahwa penyebaran penduduk diwilayah Indonesia yang
belum merata.
Banyaknya lahan para petani yang belum bersertifikat menambah dampak
buruk bagi masa depan para petani yang menyebabkan terjadinya persengketaan
antara pihak petani dan pihak yang mencoba merampas hak milik petani
dimana posisinya memanfaatkan kesempatan pada lahan yang belum berlabel
pemilik. Bahkan kerap terjadi persengketaan antara petani dengan pihak
pemerintah dalam kepemilikan lahan.
2. Masalah Dari Petani Sendiri dan Mentalitasnya
Pendidikan formal petani yang masih rendah menyebabkan pengetahuannya
dalam pengembangan sektor pertanian tidak berkembang dan cenderung monoton
hanya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tanpa menciptakan
inovasi-inovasi terbaru demi peningkatan hasil pangan yang berlimpah. Hasil
panen yang tidak seberapa menyebabkan petani tidak memiliki modal dalam
pengembangan usahanya ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan
kehidupan para petani kurang sejahtera di wilayah Indonesia. Serta menyebabkan
tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, sementara 50 juta penduduk Indonesia
bermata pencaharian sebagai petani.
Kaum petani cenderung menggantungkan hidupnya pada pemerintah dan lebih
bersikap pasrah pada kondisi kehidupannya pada saat ini. Seharusnya mereka
lebih meningkatkan jiwa kewirausahaanya dalam pengembangan sector usaha
diberbagai bidang dan jangan hanya terpacu pada sector pertanian yang hasilnya
diperoleh pada periode dan musim-musim tertentu.
3. Masalah Teknologi
Sistem pengalihan teknologi dari tradisional menjadi modern dalam
pengelolaan pangan,belum mampu diterima secara luas oleh para petani yang
lebih banyak menggunakan peralatan tradisional seperti : cangkul, arit, dll. Yang
pada kenyataannya lebih banyak memakan waktu dan tenaga. Dibanding
menggunakan peralatan dan teknologi modern yang telah diterapkan dinegaranegara
luar. Penerapan teknologi di negara kita terkadang kurang tepat pada
sasaran dimana disatu sisi peralatan teknologi tersebut mampu membantu dan
meningkatkan kualitas pangan tetapi disisi lain peralatan tersebut merusak
ekosistem yang ada tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.
Disini perlu adanya sebuah penyuluhan besar-besaran dalam penyampaian
informasi serta pendidikan bagi para petani dalam pengambangan buduaya
pertaniannya serta peragaan alat pertanian yang berteknologi modern sehingga
mampu meningkatkan hasil panen para petani demi pemenuhan kebutuhan hidup
masyarakat banyak serta pensejahteraan kehidupan para kaum petani di wilayah
Indonesia. Perlu pula adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan para
pemerintah disektor pertanian guna penggalangan dana dalam peningkatan sector
pertanmian di Indonesia agar memberikan fasilitas yang layak dan tepat bagi para
petani dalam pengeloaan lahannya.
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Sektor pertanian merupakan penopang tertinggi dalam pendapatan negara
serta menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat Indonesia mengingat
wilayah kita yang kaya akan lahan, subur, dan iklim mendukung. Menghasilkan
produk pertanian yang berkualitas meruapakn komoditi terbesar Megara Indonesia

7. yang menduduki posisi teratas dalam BPS terhadap perhitungan PDB di Indonesia
tiap tahunnya. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus terhadap sector pertanian
ini guna peningakatan hasil tani ditahun-tahun kedepannya dengan melihat
berbagai factor kendala seperti masalah minimnya modal para petani, masalah
kepemilikan lahan, maupun ketidakmampuan dalam penggunaan alat yang
berteknologi canggih menjadi PR khusus dalam penanganannya mengenai sector
pertanian tersebut sehingga perlu adanya partisipasi dan dukungan dari pihak
pemerintah maupun kepedulian segenap masyarakat dalam menangani kasus
tersebut.
Dalam masalah kepemilikan lahan pemerintah beserta masyarakat harus
tururt membela hak lahan milik petani guna menjaga kelangsungan lingkungan
dan pengolaan lahan untuk kegiatan pertanian. Pembangunan yang berkelanjutan
pula harus memperhatikan segi lingkungan alam yang ada diwilayahnya jangan
sampai memakan wilayah pertanian dan merusak kondisi lingkungan
kita. Masalah kepemilikan modal pula perlu dibentuknya sejenis koperasi petani,
organisasi tani, serta modal simpan pinjam bagi rakyat kecil guna membantu
kegiatan para petani dalam pengeloaan lahan mulai dari pemberian bibit unggul,
pemberiaan pupuk, hingga memperoleh hasil akhir dari pertanian yaitu ketika tiba
musim panen yang memang membutuhkan modal yang tidak sedikit.
Perlu pula adanya penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan semangat para petani dalam
pengeloaan lahan, penyampaian informasi tani yang tepat dalam peningkatan hasil
pangan, cara-cara mengkreasikan hasil tani, serta cara-cara penggunaan alat-alat
teknologi canggih guna mendapatkan hasil yang optimal dari kegiatan bertani
dengan efektif dan efisien tanpa memakan waktu lama dan tenaga yang besar serta
dengan modal yang sekecil-kecilnya sesuai dengan prinsip ekonomi.
Jadi dalam penanganan permasalahan pertanian di negara kita perlu
adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah sebagai pendana bagi
kegiatan pertanian, masyarakat sebagai penyampai informasi yang tepat dalam
pengeloaan lahan, serta partisipasi para petani dalam penerima dan penerap
informasi serta ilmu-ilmu pertanian yajng telah didapat dalam kegiatan pertanian.
DAFTAR PUSTAKA
NN. 2010. Pembangunan Pertanian di Indonesia. Melalui:
http://www.docstoc.com/docs/36654781/PEMBANGUNAN-PERTANIAN-DIINDONESIA
[2010/04/30]
NN. 2011. Pertanian. Melalui:
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian [2011/01/14]
NN. 2009. Tiga Problem Sektor Pertanian. Melalui:
http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=92
07&Itemid=822 [2009/02/04]

8. Kelembagaan petani memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan
sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu
diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar
petani (kelompoktani). Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia
diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan.
Menurut Dimyati ( 2007), permasalahan yang masih melekat pada sosok petani
dan kelembagaan petani di Indonesia adalah:
1. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen
produksi maupun jaringan pemasaran.
2. Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih
terfokus pada kegiatan produksi (on farm).
3. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan
secara optimal.
Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu melakukan upaya pengembangan,
pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani (seperti : kelompoktani, lembaga
tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan
penyuluh, dan

9. kelembagaan permodalan) dan diharapkan dapat melindungi bargaining position
petani. Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai
produsen maupun penikmat hasil jerih payah usahatani mereka terutama diwujudkan
melalui tingkat harga output yang layak dan menguntungkan petani. Dengan demikian,
penguatan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut juga untuk menghasilkan
pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung SDA dan berbagai usaha
untuk menopang dan menunjang aktivitas kehidupan pembangunan pertanian di
pedesaan.
LEMAHNYA POSISI TAWAR PETANI
Problem mendasar bagi mayoritas petani Indonesia adalah ketidakberdayaan
dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini
umumnya lemah, hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan
pendapatan petani. Menurut Branson dan Douglas (1983), lemahnya posisi tawar petani
umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar
dan permodalan yang kurang memadai.
Petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya jalur pemasaran
sendiri, akibatnya petani menggunakan sistim tebang jual. Dengan sistim ini sebanyak
40 % dari hasil penjualan panenan menjadi milik tengkulak.
Peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan
keuntungan layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani yang
bergerak di sub sistem on farm dengan pelaku agribisnis di sub sektor hulu dan hilir.
Kesetaraan pendapatan hanya dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar petani.
Hal ini dapat dilakukan jika petani tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menghimpun
kekuatan dalam suatu lembaga yang betul-betul mampu menyalurkan aspirasi mereka.
Oleh karena itu penyuluhan pertanian harus lebih tertuju pada upaya membangun
kelembagaan. Lembaga ini hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan dan
pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga petani harus menjadi
subjek dalam proses tersebut (Jamal, 2008).
Peningkatan posisi tawar petani dapat meningkatkan akses masyarakat pedesaan
dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga bentuk kesenjangan dan kerugian yang
dialami oleh para petani dapat dihindarkan.
Menurut Akhmad (2007), upaya yang harus dilakukan petani untuk menaikkan
posisi tawar petani adalah dengan :
a. Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap
rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. Konsolidasi tersebut pertama
dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian, meliputi
kolektifikasi modal, kolektifikasi produksi, dan kolektifikasi pemasaran. Kolektifikasi
modal adalah upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya, misalnya
dengan gerakan simpan-pinjam produktif yang mewajibkan anggotanya menyimpan
tabungan dan meminjamnya sebagai modal produksi, bukan kebutuhan konsumtif.
Hal ini dilakukan agar pemenuhan modal kerja pada awal masa tanam dapat
dipenuhi sendiri, dan mengurangi ketergantungan kredit serta jeratan hutang
tengkulak.
b. Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan
pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal ini perlu dilakukan agar
dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar dari banyak
produsen. Efisisensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih besar dan
terkoordinasi dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi,
dan kemudahan dalam pengelolaan produksi, misalnya dalam penanganan hama dan
penyakit. Langkah ini juga dapat menghindari kompetisi yang tidak sehat di antara
produsen yang justru akan merugikan, misalnya dalam irigasi dan jadwal tanam.
c. Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai
efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi
tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran

10. dilakukan untuk mengkikis jaring-jaring tengkulak yang dalam menekan posisi tawar
petani dalam penentuan harga secara individual. Upaya kolektifikasi tersebut tidak
berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai pemasaran,
namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang merugikan petani
produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan pemangkasan rantai tata
niaga yang tidak menguntungkan.

11. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan ekonomi pedesaan yang mampu
memberikan kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi). Kelembagaan pertanian
dalam hal ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan di atas. Penguatan posisi
tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak
dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan
kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian/kelompok tani
merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan
sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem
perekonomian masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan petani akan disesuaikan
dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang tinggi
terhadap kelembagaan petani, diharapkan rasa ikut memiliki dari masyarakat atas
semua kegiatan yang dilaksanakan akan juga tinggi.
PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
Petani jika berusahatani secara individu akan terus berada di pihak yang lemah
karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan
terpencar serta kepemilikan modal yang rendah. Sehingga, pemerintah perlu
memperhatikan penguatan kelembagaan lewat kelompoktani karena dengan
berkelompok maka petani tersebut akan lebih kuat, baik dari segi kelembagaannya
maupun permodalannya.
Kelembagaan petani di desa umumnya tidak berjalan dengan baik ini disebabkan
(Zuraida dan Rizal, 1993; Agustian, dkk, 2003; Syahyuti, 2003; Purwanto, dkk, 2007) :
1. Kelompoktani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk
memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah,
sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang menjamin kemandirian
kelompok dan keberlanjutan kelompok.
2. Partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok masih relatif
rendah, ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok
rendah (hanya mencapai 50%)
3. Pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Kelompok sebagai
forum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan anggota
dan pengikat kebutuhan anggota secara bersama, sehingga kegiatan produktif
individu lebih menonjol. Kegiatan atau usaha produktif anggota kelompok
dihadapkan pada masalah kesulitan permodalan, ketidakstabilan harga dan jalur
pemasaran yang terbatas.
4. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis social
capital setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip
keotonomian dan pemberdayaan.
5. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru (blue
print approach) yang seragam. Introduksi kelembagaan dari luar kurang
memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta
kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan.
6. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang top
down, menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat.
7. Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan
horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-
orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya agar terjalin kerjasama yang
pada tahap selanjutnya diharapkan daya tawar mereka meningkat. Untuk ikatan
vertikal diserahkan kepada mekanisme pasar, dimana otoritas pemerintah sulit
menjangkaunya.
8. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan
cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kontaktani
memang lebih murah, namun pendekatan ini tidak mengajarkan bagaimana
meningkatkan kinerja kelompok misalnya, karena tidak ada social learning approach.

12. 9. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari
pengembangan aspek kulturalnya. Struktural organisasi dibangun lebih dahulu,
namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Sikap berorganisasi
belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun wadahnya sudah
tersedia.
Permasalahan yang dihadapi petani pada umumnya adalah lemah dalam hal
permodalan. Akibatnya tingkat penggunaan saprodi rendah, inefisien skala usaha karena

13. umumnya berlahan sempit, dan karena terdesak masalah keuangan posisi tawar
ketika panen lemah. Selain itu produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah,
karena umumnya budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktek pertanian masih
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten), dan belum berorientasi
pasar. Selain masalah internal petani tersebut, ketersediaan faktor pendukung seperti
infrastruktur, lembaga ekonomi pedesaan, intensitas penyuluhan, dan kebijakan
pemerintah sangat diperlukan, guna mendorong usahatani dan meningkatkan akses
petani terhadap pasar (Saragih, 2002).
KESADARAN BERKELOMPOK
Kesadaran yang perlu dibangun pada petani adalah kesadaran
berkomunitas/kelompok yang tumbuh atas dasar kebutuhan, bukan paksaan dan
dorongan proyek-proyek tertentu. Tujuannya adalah (1) untuk mengorganisasikan
kekuatan para petani dalam memperjuangkan hak-haknya, (2) memperoleh posisi tawar
dan informasi pasar yang akurat terutama berkaitan dengan harga produk pertanian dan
(3) berperan dalam negosiasi dan menentukan harga produk pertanian yang diproduksi
anggotanya (Masmulyadi, 2007).
Ada empat kriteria agar asosiasi petani itu kuat dan mampu berperan aktif dalam
memperjuangkan hak-haknya, yaitu : (1) asosiasi harus tumbuh dari petani sendiri, (2)
pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala, (3) memiliki kekuatan
kelembagaan formal dan (4) bersifat partisipatif.
Dengan terbangunnya kesadaran seperti diatas, maka diharapkan petani mampu
berperan sebagai kelompok yang kuat dan mandiri, sehingga petani dapat meningkatkan
pendapatannya dan memiliki akses pasar dan akses perbankan.
PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
Lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya.
Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya,
berupa : kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan sosial,
pengakuan, dan pengembangan pengakuan. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi
kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai kontrol sosial,
sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat
(Elizabeth dan Darwis, 2003).
Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu kelembagaan petani agar tetap
eksis dan berkelanjutan adalah :
1. Prinsip otonomi (spesifik lokal).
Pengertian prinsip otonomi disini dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu :
a. Otonomi individu.
Pada tingkat rendah, makna dari prinsip otonomi adalah mengacu pada individu
sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia
sebagai salah satu anugerah paling berharga dari sang pencipta (Basri, 2005).
Kebebasan inilah yang memungkinkan individu-individu menjadi otonom sehingga
mereka dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam
dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom ini selanjutnya akan
membentuk komunitas yuang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta
unggul (Syahyuti, 2007).
b. Otonomi desa (spesifik lokal).
Pengembangan kelembagaan di pedesaan disesuaikan dengan potensi desa itu
sendiri (spesifik lokal). Pedesaan di Indonesia, disamping bervariasi dalam
kemajemukan sistem, nilai, dan budaya; juga memiliki latar belakang sejarah
yang cukup panjang dan beragam pula. Kelembagaan, termasuk organisasi, dan
perangkat-perangkat aturan dan hukum memerlukan penyesuaian sehingga
peluang bagi setiap warga masyarakat untuk bertindak sebagai subjek dalam
pembangunan yang berintikan gerakan dapat tumbuh di semua bidang
kehidupannya. Disamping itu, harus juga memperhatikann elemen-elemen
tatanan

14. Yang hidup di desa, baik yang berupa elemen lunak (soft element) seperti
manusia dengan sistem nilai, kelembagaan, dan teknostrukturnya, maupun yang
berupa elemen keras (hard element) seperti lingkungan alam dan
sumberdayanya, merupakan identitas dinamis yang senantias menyesuaikan diri
atau tumbuh dan berkembang (Syahyuti, 2007).

15. 2. Prinsip pemberdayaan.
Pemberdayaan mengupayakan bagaiamana individu, kelompok, atau komunitas
berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk
membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama pemberdayaan
adalah tercapainya kemandirian (Payne, 1997).
Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa untuk untuk memperkuat
diri dan kelompok mereka dalam berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan,
kepemimpinan, sosial ekonomi, dan politik dengan menggunakan basis kebudayaan
mereka sendiri (Taylor dan Mckenzie, 1992).
Pada proses pemberdayaan, ada dua prinsip dasar yang harus dipedomani (Saptana,
dkk, 2003) yaitu :
a. Menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya
secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri.
b. Mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang
atau peluang yang tercipta tersebut.
Kebijakan ini diterjemahkan misalnya di bidang ekonomi berupa peningkatan
aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi dan pasar, sedangkan di
bidang sosial politik berupa tersedianya berbagai pilihan bagi masyarakat untuk
menyalurkan aspirasinya.
Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di pedesaan , meliputi :
a. Pola pengembangan pertanian berdasarkan luas dan intensifikasi lahan, perluasan
kesempatan kerja dan berusaha yang dapat memperluas penghasilan.
b. Perbaikan dan penyempurnaan keterbatasan pelayanan sosial (pendidikan, gizi,
kesehatan, dan lain-lain).
c. Program memperkuat prasarana kelembagaan dan keterampilan mengelola
kebutuhan pedesaan.
Untuk keberhasilannya diperlukan kerjasama antara : administrasi lokal, pemerintah
lokal, kelembagaan/organisasi yang beranggotakan masyarakat lokal, kerjasama
usaha, pelayanan dan bisnis swasta (tiga pilar kelembagaan) yang dapat
diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional dan global (Uphoff, 1992).
Pemberdayaan kelembagaan menuntut perubahan operasional tiga pilar
kelembagaan (Elizabeth, 2007a) :
a. Kelembagaan lokal tradisional yang hidup dan eksisi dalam komunitas (voluntary
sector).
b. Kelembagaan pasar (private sector) yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka.
c. Kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik (public
sector).
Ketiga pilar yang menopang kehidupan dan kelembagaan masyarakat di pedesaan
tersebut perlu mereformasikan diri dan bersinergis agar sesuai dengan kebutuhan
yang selalu mengalami perkembangan. Inilah yang dimaksud dengan tranformasi
kelembagaan sebagai upaya pemberdayaannya, yang dilakukan tidak hanya secara
internal, namun juga tata hubungan dari keseluruhan kelembagaan tersebut.
Disisi lain, pemberdayaan kelembagaan pada masa depan perlu diarahkan agar
berorientasi pada : a). Pengusahaan komoditas (pangan/non pangan) yang paling
menguntungkan, b). Skala usaha ekonomis dan teknologi padat karya, c). Win-win
mutualy dengan kemitraan yang kolehial, d). Tercipta interdependensi hulu-hilir, e).
Modal berkembang dan kredit melembaga (bank, koperasi, petani), f). Koperatif,
kompetitif dan transparan melalui sistem informasi bisnis, g). Memanfaatkan peluang
di setiap subsistem agribisnis, serta h). Dukungan SDM yang berpendidikan, rasional,
mandiri, informatif, komunikatif, dan partisipatif (inovatif) (Elizabeth, 2007b).
Beberapa kunci dalam pengembangan kelembagaan untuk pemberdayaan adalah :
adanya akses kepada informasi, sikap inklusif dan partisipasi, akuntabilitas, dan
pengembangan organisasi lokal (Saptana, dkk, 2003).
3. Prinsip kemandirian lokal.
Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan
bahwa semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara

16. desentralisasi. Upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi
akan menumbuhkan kondisi otonom, dimana setiap komponen akan tetap eksis
dengan berbagai keragaman (diversity) yang dikandungnya (Amien, 2005).

17. Kegagalan pengembangan kelembagaan petani selama ini salah satunya akibat
mengabaikan kelembagaan lokal yang hidup di pedesaan, karena dianggap tidak
memiliki jiwa ekonomi yang memadai. Ciri kelembagaan pada masyarakat tradisional
adalah dimana aktivitas ekonomi melekat pada kelembagaan kekerabatan dan
komunitas. Pemenuhan ekonomi merupakan tanggungjawab kelompok-kelompok
komunal genealogis. Ciri utama kelembagaan tradisional adalah sedikit
kelembagaan, namun banyak fungsi. Beda halnya dengan pada masyarakat modern
yang dicirikan oleh munculnya banyak kelembagaan dengan fungsi-fungsi yang
spesifik dan sempit-sempit (Saptana, dkk, 2003).
Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai
proses adaptasi-kreatif suatu tatanan masyarakat dari pada sebagai serangkaian
upaya mekanistis yang mengacu pada satu rencana yang disusun secara sistematis.
Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan
lebih mengedepankan partisipasi dan dialog dibandingkan semangat pengendalian
yang ketat sebagaimana dipraktekkan selama ini (Amien, 2005).
KESIMPULAN
Pemberdayaan (empowering) artinya adalah meningkatkan kekuatan atau posisi
tawar masyarakat agar mereka bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, serta
ikut menentukan dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pihak lain
dan berpengaruh terhadap dirinya (misalnya program pembangunan dan perumusan
kebijakan desa). Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang terkait dengan kekuasaan
(power), dan konsep kekuasaan ini terkait dengan konsep lainnya yaitu: demokrasi.
Perumusan format upaya pemberdayaan masyarakat desa haruslah berbasis pada
dua prinsip dasar pendekatan. Yang pertama, bagaimana menciptakan peluang bagi
masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk
memanfaatkan peluang tersebut. Upaya pemberdayaan desa seyogyanya tidak dilakukan
dengan berbasis pada suatu grand scenario, karena hal yang seperti itu tidak pernah
mampu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Pemberdayaan kelembagaan menuntut perubahan operasional tiga pilar
kelembagaan yaitu :
a. Kelembagaan lokal tradisional yang hidup dan eksisi dalam komunitas (voluntary
sector).
b. Kelembagaan pasar (private sector) yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka.
c. Kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik (public
sector).

18. DAFTAR PUSTAKA
Amien, M., 2005. Kemandirian Lokal. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Agustian, A.; Supena, F.; Syahyuti; dan E. Ariningsih. 2003. Studi Baseline Program PHT
Perkebunan Rakyat Lada di Bangka Belitung dan Lampung. Laporan Penelitian.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Akhmad, S., 2007. Membangun Gerakan Ekonomi Kolektif dalam Pertanian
Berkelanjutan; Perlawanan Terhadap Liberalisasi dan Oligopoli Pasar Produk
Pertanian. Tegalan Diterbitkan oleh BABAD. Purwokerto. Jawa Tengah.
Basri, Faisal H. 2005. Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah. Universitas
Brawijaya,Malang.http://128.8.56.108/irisdata/PEG/Bahasa/malang/Malang
tantangan. pdf., 22 Maret 2005).
Branson, R E. dan Douglas G.N., 1983. Introduction to Agricultural Marketing, McGraw-
Hill Book Company, New York, USA.
Dimyati, A., 2007. Pembinaan Petani dan Kelembagaan Petani. Balitjeruk Online. Balai
Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Tlekung-Batu. Jawa Timur
Elizabeth, R dan Darwis, V., 2003. Karakteristik Petani Miskin dan Persepsinya Terhadap
Program JPS di Propinsi Jawa Timur. SOCA. Bali.
Elizabeth, R., 2007a. Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung
Pengembangan Agribisnis Kedelai. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan
Pertanian. Bogor.
-----------, 2007b. Restrukturisasi Pembrdayaan Kelembagaan Pangan Mendukung
Perekonomian Rakyat di Pedesaan dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan.
Makalah Simposium Tanaman Pangan V. 29 Agustus 2007. Puslitbangtan
Pertanian. Bogor.
Jamal, H, 2008. Mengubah Orientasi Penyuluhan Pertanian. Balitbangda Provinsi Jambi.
Jambi Ekspress Online. Diakses tanggal 18 Februari 2008.
Masmulyadi, 2007. Membangun Kesadaran dan Keberdayaan Petani. Diakses dari
Internet tanggal 14 Maret 2007.
Purwanto; Mat Syukur; dan Pudji Santoso, 2007. Penguatan Kelembagaan Kelompok
Tani Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Di Jawa Timur. Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian. Malang. Jawa Timur.
Payne, M., 1997. Modern Social Work Theory. Second Edition. McMilan Press Ltd.
London.
Saptana, T; Pranadji; Syahyuti dan Roosganda, E.M., 2003. Transformasi Kelembagaan
untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan. Laporan Penelitian. PSE.
Bogor.
Saragih, Bungaran, 2002. Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi
Nasional Menghadapi Abad ke 21. http/www. 202. 159. 18. 43/jsi.htm (online).
10 Oktober 2002.
Syahyuti, 2003. Bedah Konsep Kelembagaan : Strategi Pengembangan dan
Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
-----------, 2007. Strategi dan Tantangan dalam Pengembangan Gabungan Kelompoktani
(GAPOKTAN) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial
Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.

19. Taylor, D.R.F; dan McKenzie. 1992. Dvelopment from Wihins. Routledge. Chapter 1 dan
10. London.
Uphoff, N., 1992. Local Institution and Participation for Sustainable Development. IIED.
London.
Zuraida, D dan J. Rizal (ed), 1993. Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan :
Pokok-Pokok Pemikiran Selo Soemardjan. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
Basri, Faisal H. 2005. “Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah”. Universitas
Brawijaya,Malang. http://128.8.56.108/irisdata/PEG/Bahasa/malang/Malang tantangan.
pdf., 22 Maret 2005).
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pembangunan Pertanian
Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan
sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status
dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk
mengembangkan
potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik,
budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (improvement), pertumbuhan
(growth) dan perubahan (change) (Iqbal dan Sudaryanto, 2008).
Dalam literatur klasik pembangunan pertanian karya Arthur Mosher yang
berjudul “Getting Agriculture Moving” dijelaskan secara sederhana dan gamblang
tentang syarat pokok dan syarat pelancar dalam pembangunan pertanian. Syarat
pokok pembangunan pertanian meliputi: (1) adanya pasar untuk hasil-hasil usahatani,
(2) teknologi yang senantiasa berkembang, (3) tersedianya bahan-bahan dan
alat-alat produksi secara lokal, (3) adanya perangsang produksi bagi petani, dan
(5) tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu. Adapun syarat pelancar
pembangunan pertanian meliputi: (1) pendidikan pembangunan, (2) kredit produksi,
(3) kegiatan gotong royong petani, (4) perbaikan dan perluasan tanah pertanian,
dan (5) perencanaan nasional pembangunan pertanian. Beberapa Negara
berkembang, termasuk Indonesia, mengikuti saran dan langkah kebijakan yang
disarankan oleh Mosher.
Pembangunan pertanian di Indonesia dilaksanakan secara terencana dimulai
sejak Repelita I (1 April 1969), yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru,
yang tertuang dalam strategi besar pembangunan nasional berupa Pola Umum
19
Pembangunan Jangka Panjang (PU-PJP) yaitu PU-PJP I (1969-1994) dan PU-PJP
II (1994-2019). Dalam PU-PJP I, pembangunan dilaksanakan melalui lima serangkaian
Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang semuanya dititik
beratkan pada sektor pertanian sebagai berikut:
1. Repelita I: titik berat pada sektor pertanian dan industri pendukung sektor
pertanian.
2. Repelita II: titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri
pengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
3. Repelita III: titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan
meningkatkan industri pengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
4. Repelita IV: titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju
swasembada pangan dengan meningkatkan industri penghasil mesin-mesin.
5. Repelita V: melanjutkan Repelita IV.
Menurut Suhendra (2004) di banyak negara, sektor pertanian yang berhasil

20. merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Para perancang
pembangunan Indonesia pada awal masa pemerintahan Orde Baru menyadari benar
hal tersebut, sehingga pembangunan jangka panjang dirancang secara bertahap.
Pada tahap pertama, pembangunan dititikberatkan pada pembangunan sektor
pertanian dan industri penghasil sarana produksi peratnian. Pada tahap kedua,
pembangunan dititikberatkan pada industri pengolahan penunjang pertanian
(agroindustri) yang selanjutnya secara bertahap dialihkan pada pembangunan
industri mesin dan logam. Rancangan pembangunan seperti demikian, diharapkan
dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia yang serasi dan seimbang,
tangguh menghadapi gejolak internal dan eksternal.
20
Pada saat Indonesia memulai proses pembangunan secara terencana pada
tahun 1969, pangsa sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
mencapai lebih dari 40 persen, sementara itu serapan tenaga kerja pada sektor
pertanian mencapai lebih dari 60 persen. Fakta inilah yang kemudian mengilhami
penyusunan rencana, strategi dan kebijakan yang mengedepankan pembangunan
pertanian sebagai langkah awal proses pembangunan.
Kebijakan untuk menetapkan sektor pertanian sebagai titik berat pembangunan
ekonomi sesuai dengan rekomendasi Rostow dalam rangka persiapan
tinggal landas (Simatupang dan Syafa’at, 2000). Lebih lanjut dinyatakan bahwa
revolusi pertanian merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan upaya menciptakan
prakondisi tinggal landas.
Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu
negara juga dikemukakan oleh Meier (1995) sebagai berikut: (1) dengan mensuplai
makanan pokok dan bahan baku bagi sektor lain dalam ekonomi yang
berkembang, (2) dengan menyediakan surplus yang dapat diinvestasikan dari
tabungan dan pajak untuk mendukung investasi pada sektor lain yang berkembang,
(3) dengan membeli barang konsumsi dari sektor lain, sehingga akan
meningkatkan permintaan dari penduduk perdesaan untuk produk dari sektor yang
berkembang, dan (4) dengan menghapuskan kendala devisa melalui penerimaan
devisa dengan ekspor atau dengan menabung devisa melalui substitusi impor.
Pembangunan pertanian di masa pemerintahan Orde Baru telah membawa
beberapa hasil. Pertama, peningkatan produksi, khususnya di sektor pangan yang
berpuncak pada pencapaian swasembada pangan, khususnya beras, pada tahun
1984. Ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, dengan harga yang relatif
21
murah, memberikan kontribusi terhadap proses industrialisasi dan urbanisasi yang
membutuhkan pangan murah. Kedua, sektor pertanian telah meningkatkan penerimaan
devisa di satu pihak dan penghematan devisa di lain pihak, sehingga memperbaiki
posisi neraca pembayaran Indonesia. Ketiga, pada tingkat tertentu sektor
pertanian telah mampu menyediakan bahan-bahan baku industri sehingga melahirkan
agroindustri.
Sungguhpun demikian, pembangunan pertanian di masa pemerintahan
Orde Baru tersebut mengandung sejumlah paradoks. Pertama, peningkatan produksi
pertanian telah menimbulkan kecenderungan menurunnya harga produkproduk
pertanian yang berakibat negatif pada pendapatan petani, seperti yang
ditunjukkan oleh hasil penelitian Ratnawati et al. (2004) bahwa peningkatan
produktivitas pertanian menurunkan harga output di tingkat petani berkisar antara
0.28-10.08 persen dan akan menurunkan pendapatan rumah tangga perdesaan berkisar
antara 2.10-3.10 persen. Kedua, peningkatan produktivitas dan produksi
tidak selalu dibarengi atau diikuti dengan meningkatnya pendapatan petani, bahkan
pendapatan petani cenderung menurun, seperti yang ditunjukkan oleh hasil

21. penelitian Siregar (2003) bahwa secara riil tingkat kesejahteraan petani dari tahun
ke tahun justru mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh nilai tukar petani
(NTP) yang mempunyai tendensi (trend) yang menurun (negatif) sebesar –0.68
persen per tahun. Di masa pemerintahan Orde Baru, ternyata sektor pertanian
hanya bisa berkembang dalam kebijaksanaan yang protektif, memerlukan subsidi
dan mendapat intervensi yang sangat mendalam, sehingga sektor pertanian dianggap
sebagai most-heavily regulated.
22
Menurut Arifin (2004) tidak berkembangnya sektor pertanian berakar pada
terlalu berpihaknya pemerintah pada sektor industri sejak pertengahan tahun
1980-an. Menyusul periode pertumbuhan tinggi sektor pertanian satu dekade
sebelumnya,
pemerintah seolah menganggap pembangunan pertanian dapat bergulir
dengan sendirinya. Asumsi ini membuat pemerintah mengacuhkan pertanian
dalam strategi pembangunannya. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh paradigma
pembangunan saat itu yang menekankan industrialisasi. Pemerintah mencurahkan
perhatiannya pada sektor industri, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai
kebijakan proteksi yang sistematis. Akibatnya, proteksi besar-besaran ini telah
merapuhkan basis pertanian pada tingkat petani.
Menurut Sudaryanto et al. (2005), pendekatan pembangunan pertanian
selama pemerintahan Orde Baru dilaksanakan dengan pendekatan komoditas.
Pendekatan ini dicirikan oleh pelaksanaan pembangunan pertanian berdasarkan
pengembangan komoditas secara parsial (sendiri-sendiri) dan lebih berorientasi
pada peningkatan produksi dibanding peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
petani. Namun pendekatan komoditas ini mempunyai beberapa kelemahan mendasar,
yaitu: (1) tidak memperhatikan keunggulan komparatif tiap komoditas,
(2) tidak memperhatikan panduan horizontal, vertikal dan spatial berbagai kegiatan
ekonomi, dan (3) kurang memperhatikan aspirasi dan pendapatan petani.
Oleh karena itu, pengembangan komoditas seringkali sangat tidak efisien dan
keberhasilannya
sangat tergantung pada besarnya subsidi dan proteksi pemerintah,
serta kurang mampu mendorong peningkatan pendapatan petani.
Menyadari akan hal tersebut di atas, maka pendekatan pembangunan
pertanian harus diubah dari pendekatan komoditas menjadi pendekatan sistem
23
agribisnis. Seiring dangan hal ini, maka orientasi pembangunan pertanian juga
akan mengalami perubahan dari orientasi peningkatan produksi menjadi orientasi
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan
internasional yang sangat ketat dan bebas, pembangunan pertanian semakin
dideregulasi melalui pengurangan subsidi, dukungan harga dan berbagai proteksi
lainnya. Kemampuan bersaing melalui proses produksi yang efisien merupakan
pijakan utama bagi kelangsungan hidup usahatani. Sehubungan dengan hal tersebut,
maka partisipasi dan kemampuan wirausaha petani merupakan faktor kunci
keberhasilan pembangunan pertanian.
Suryana (2006) menyatakan bahwa perubahan lingkungan strategis yang
sangat cepat, baik domestik maupun internasional, akan membawa pengaruh yang
sangat besar terhadap dinamika pembangunan pertanian. Kondisi tersebut memerlukan
penyesuaian terhadap arah dan kebijakan serta pelaksanaan program
pembangunan pertanian. Dengan demikian, strategi pembangunan pertanian harus
lebih memfokuskan pada peningkatan daya saing, mengandalkan modal dan

22. tenaga kerja terampil dan berbasis inovasi teknologi dengan memanfaatkan
sumberdaya
lokal secara optimal.
Sejak awal 1990-an, seiring dengan menurunnya pangsa pertanian dalam
struktur perekonomian (PDB), pembangunan ekonomi dan kebijakan politik mulai
meminggirkan sektor pertanian. Fokus pembangunan ekonomi lebih banyak diarahkan
pada sektor industri dan jasa, bahkan yang berbasis teknologi tinggi dan
intensif kapital. Namun demikian, ketika krisis ekonomi terjadi, agenda reformasi
yang bergulir tanpa arah, proses desentralisasi ekonomi yang menghasilkan
24
kesengsaraan dan penderitaan rakyat, maka Indonesia kembali menjadikan sektor
pertanian sebagai landasan utama pembangunan ekonomi (Arifin, 2005).
Peran penting sektor pertanian telah terbukti dari keberhasilan sektor
pertanian pada saat krisis ekonomi dalam menyediakan kebutuhan pangan pokok
dalam jumlah yang memadai dan tingkat pertumbuhannya yang positif dalam
menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini menjadi pertimbangan
utama dirumuskannya kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap sektor pertanian
dalam memperluas lapangan kerja, menghapus kemiskinan dan mendorong
pembangunan ekonomi yang lebih luas (Sudaryanto dan Munif, 2005).
Secara lebih rinci, beberapa pertimbangan tentang pentingnya mengakselerasi
sektor pertanian di Indonesia dikemukakan oleh Simatupang (1997) sebagai
berikut:
1. Sektor pertanian masih tetap sebagai penyerap tenaga kerja, sehingga akselerasi
pembangunan sektor pertanian akan membantu mengatasi masalah pengangguran.
2. Sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian desa dimana
sebagian besar penduduk berada. Oleh karena itu, akselerasi pembangunan
pertanian paling tepat untuk mendorong perekonomian desa dalam rangka
meningkatkan pendapatan sebagian besar penduduk Indonesia dan sekaligus
pengentasan kemiskinan.
3. Sektor pertanian sebagai penghasil makanan pokok penduduk, sehingga
dengan akselerasi pembangunan pertanian maka penyediaan pangan dapat terjamin.
Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pangan pada
pasar dunia.
25
4. Harga produk pertanian memiliki bobot yang besar dalam indeks harga konsumen,
sehingga dinamikanya amat berpengaruh terhadap laju inflasi. Oleh
karena itu, akselerasi pembangunan pertanian akan membantu menjaga stabilitas
perekonomian Indonesia.
5. Akselerasi pembangunan pertanian sangatlah penting dalam rangka mendorong
ekspor dan mengurangi impor produk pertanian, sehingga dalam hal
ini dapat membantu menjaga keseimbangan neraca pembayaran.
6. Akselerasi pembangunan pertanian mampu meningkatkan kinerja sektor
industri. Hal ini karena terdapat keterkaitan yang erat antara sektor pertanian
dengan sektor industri yang meliputi keterkaitan produk, konsumsi dan investasi.
Kabinet Indonesia Bersatu telah menetapkan program pembangunannya
dengan menggunakan strategi tiga jalur (triple track strategy) sebagai manifestasi
dari strategi pembangunan yang lebih pro-growth, pro-employment dan pro-poor.
Operasionalisasi konsep strategi tiga jalur tersebut dirancang melalui hal-hal
sebagai berikut:
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6.5 persen per tahun melalui percepatan
investasi dan ekspor.
2. Pembenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan

23. menciptakan lapangan kerja baru.
3. Revitalisasi pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan
kemiskinan.
Revitalisasi pertanian diartikan sebagai kesadaran untuk menempatkan
kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, melalui
26
peningkatan kinerja sektor pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak
mengabaikan sektor lain. Sejalan dengan hal ini, Sudaryanto dan Munif (2005)
menyatakan bahwa revitalisasi pertanian dimaksudkan untuk menggalang komitmen
dan kerjasama seluruh stakeholder dan mengubah paradigma pola pikir
masyarakat dalam melihat pertanian tidak hanya sekedar penghasil komoditas
untuk dikonsumsi. Pertanian harus dilihat sebagai sektor yang multi-fungsi dan
sumber kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.
Kegiatan pembangunan pertanian tahun 2005-2009 dilaksanakan melalui
tiga program, yaitu: (1) Program peningkatan ketahanan pangan, (2) Program
pengembangan
agribisnis, dan (3) Program peningkatan kesejahteraan petani.
Operasionalisasi program peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui
peningkatan
produksi pangan, menjaga ketersediaan pangan yang cukup aman dan
halal di setiap daerah setiap saat, dan antisipasi agar tidak terjadi kerawanan
pangan. Operasionalisasi program pengembangan agribisnis dilakukan melalui
pengembangan sentra/kawasan agribisnis komoditas unggulan. Operasionalisasi
program peningkatan kesejahteraan petani dilakukan melalui pemberdayaan
penyuluhan,
pendampingan, penjaminan usaha, perlindungan harga gabah, kebijakan
proteksi dan promosi lainnya (Departemen Pertanian, 2005c).
2.2. Industrialisasi Pertanian
Menurut Meier (1995), transformasi struktural dari ekonomi agraris perdesaan
berpendapatan rendah ke ekonomi industri perkotaan dengan pendapatan
per kapita lebih tinggi melibatkan fenomena industrialisasi dan pembangunan
pertanian. Lebih lanjut disebutkan bahwa pertanian harus dipandang bukan sekedar
sebagai sumber surplus untuk mendukung industrialisasi, tetapi juga sebagai
27
sumber dinamis pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, dan distribusi
pendapatan yang lebih baik. Selain itu, kemajuan pertanian adalah penting dalam
menyediakan pangan bagi tumbuhnya tenaga kerja non pertanian, bahan baku
untuk produksi sektor industri, tabungan dan penerimaan pajak untuk mendukung
pembangunan sektor ekonomi lainnya; untuk mendapatkan lebih banyak devisa
(atau menghemat devisa jika produk primer diimpor); dan memberikan pertumbuhan
pasar bagi industri domestik. Hubungan intersektoral antara pertanian dan
industri akan menentukan transformasi struktural pada perekonomian negara
berkembang.
Secara historis proses pembangunan dan industrialisasi pertanian di berbagai
negara pada umumnya diawali dari penguatan sektor pertanian. Langkah ini
ditempuh melalui modernisasi institusi perdesaan dan pergeseran pertanian berskala
kecil ke pertanian kapitalis berskala besar serta peningkatan produktivitas
pertanian (Weisdorf, 2006).
Arifin (2005) menyatakan bahwa definisi industrialisasi pertanian tidak
sesempit sekedar mekanisasi pertanian atau pengolahan hasil pertanian oleh sektor
industri, tetapi jauh lebih luas dari itu karena mencakup proses peningkatan nilai
tambah, sampai pada koordinasi dan integrasi vertikal antara sektor hulu dan

24. sektor hilir. Lebih lanjut dinyatakan bahwa terdapat pihak-pihak yang memperlakukan
industrialisasi pertanian sebagai bagian dari seluruh rangkaian pembangunan
sistem agribisnis, di pihak lain ada pula yang beranggapan bahwa
proses industrialisasi adalah suatu keniscayaan seiring dengan proses transformasi
struktur ekonomi dan merupakan tuntutan efisiensi dalam bidang usaha melalui
integrasi vertikal dari hulu hingga hilir.
28
Sudaryanto (2005) memberikan definisi industrialisasi pertanian sebagai
suatu proses konsolidasi usahatani dan disertai dengan koordinasi vertikal
agribisnis dalam satu alur produk melalui mekanisme non pasar, sehingga karakteristik
produk akhir yang dipasarkan dapat dijamin dan disesuaikan dengan
preferensi konsumen akhir. Dengan demikian, industrialisasi pertanian adalah
suatu proses transformasi struktur agribisnis dari pola dispersal menjadi pola
industrial. Lebih lanjut disebutkan bahwa berbeda dengan pola dispersal, dalam
agribisnis pola industrial setiap perusahaan tidak lagi berdiri sendiri atau
bergabung dalam asosiasi horizontal tetapi memadukan diri dengan
perusahaanperusahaan
lain yang bergerak dalam seluruh bidang usaha yang ada pada satu
alur produk vertikal (dari hulu hingga hilir) dalam satu kelompok usaha.
Kahn (1979) menyatakan bahwa pengalaman di hampir semua negara
menunjukkan bahwa industrialisasi sangat perlu karena menjamin pertumbuhan
ekonomi. Hanya sebagian kecil negara dengan jumlah penduduk yang sedikit dan
kekayaan minyak atau sumber daya alam (SDA) lainnya yang melimpah, seperti
Kuwait dan Libya, dapat berharap mencapai tingkat pendapatan per kapita yang
tinggi tanpa melalui proses industrialisasi, hanya mengandalkan pada sektor
pertambangan (minyak). Fakta di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada
perekonomian yang bertumpu pada sektor-sektor primer (pertanian dan pertambangan)
yang mampu mencapai tingkat pendapatan per kapita di atas 500 US
$ selama jangka panjang.
Sektor industri diyakini dapat dijadikan sebagai sektor yang memimpin
(leading sector) bagi sektor-sektor lainnya dalam suatu perekonomian. Hal ini
karena produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri memiliki dasar tukar
29
(term of trade) yang tinggi atau lebih menguntungkan, serta mampu menciptakan
nilai tambah (value added) yang besar dibandingkan dengan produk-produk yang
dihasilkan oleh sektor lainnya. Sektor industri mempunyai variasi produk yang
sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marjinal yang tinggi kepada
pemakainya. Selain itu, sektor industri juga memberikan marjin keuntungan yang
lebih menarik bagi para pelaku bisnis, serta proses produksi dan penanganan
produknya
lebih bisa dikendalikan oleh manusia yang tidak terlalu bergantung pada
alam (musim atau keadaan cuaca). Karena kelebihan-kelebihan sektor industri
inilah, maka industrialisasi dianggap sebagai “obat mujarab” (panacea) untuk
mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang.
Walaupun penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dan stabil, industrialisasi bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan hanya
merupakan salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses
pembangunan ekonomi guna mencapai tingkat pendapatan per kapita yang tinggi
(Riedel, 1992). Meskipun pelaksanaannya sangat bervariasi antarnegara, periode
industrialisasi merupakan tahapan logis dalam proses transformasi struktur ekonomi.
Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan kontribusi sektor
industri manufaktur dalam permintaan konsumen, produksi, ekspor, dan kesempatan

25. kerja (Chenery, 1992). Menurut Tambunan dan Priyanto (2005), penurunan
share sektor pertanian dalam pembentukan PDB dari waktu ke waktu dan peningkatan
penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur, merupakan indikator bahwa
ekonomi Indonesia telah memasuki proses industrialisasi.
Proses industrialisasi di Indonesia sudah dimulai sejak Pelita I, yang
dimulai tahun 1969. Industrialisasi yang dilaksanakan sejak Pelita I hingga krisis
ekonomi tahun 1997, mengakibatkan pendapatan per kapita masyarakat
30
mengalami peningkatan yang cukup pesat setiap tahunnya. Apabila hanya
mengandalkan
dari sektor pertanian dan sektor pertambangan (migas), maka Indonesia
dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang, tidak akan pernah mencapai
laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7 persen per tahun dan tingkat pendapatan
per kapita di atas 1.000 US $ pada pertengahan tahun 1997 (Tambunan,
2001).
Menurut Simatupang dan Syafaat (2000), pembangunan ekonomi pada
masa pemerintahan Orde Baru mengacu pada paradigma transformasi struktural
berimbang melalui industrialisasi bertahap berbasis sektor pertanian. Pembangunan
ekonomi yang demikian ini dapat pula disebut sebagai pembangunan
dengan pendekatan sistem agribisnis.
Definisi agribisnis menurut Badan Agribisnis (1995) adalah suatu kesatuan
sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling terkait erat, yaitu subsistem
pengadaan dan penyaluran sarana produksi (subsistem agribisnis hulu),
subsistem usahatani atau pertanian primer, subsistem pengolahan, subsistem
pemasaran, serta subsistem jasa dan penunjang. Subsistem agribisnis hulu adalah
kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana (input) pertanian seperti industri
perbenihan dan pembibitan tanaman, industri pupuk dan pestisida (agro kimia),
serta industri alat dan mesin pertanian (agro otomotif) bagi kegiatan pertanian
primer. Subsistem usahatani adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas
atau produk pertanian primer melalui pemanfaatan sarana produksi yang
dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu. Subsistem pengolahan adalah kegiatan
ekonomi yang mengolah komoditas atau produk pertanian primer menjadi produk
olahan. Termasuk dalam subsistem tersebut adalah industri makanan, industri
31
minuman, industri rokok, industri barang serat alam, industri biofarma, serta
industri agrowisata dan estetika. Subsistem pemasaran adalah kegiatan ekonomi
yang berkaitan dengan kegiatan distribusi, promosi, informasi pasar, kebijakan
perdagangan dan struktur pasar. Adapun subsistem jasa dan penunjang adalah
kegiatan
ekonomi yang menyediakan jasa atau layanan yang diperlukan untuk
memperlancar pengembangan agribisnis. Termasuk dalam subsistem ini adalah
lembaga perkreditan dan asuransi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan
penyuluhan, serta transportasi dan pergudangan. Hubungan dan keterkaitan antar
subsistem agribisnis tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Sistem Agribisnis
Sumber: Badan Agribisnis (1995)
Soekartawi (1993) menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam jenis agroindustri
adalah: (a) industri pengolahan input pertanian yang pada umumnya tidak
berlokasi di perdesaan, padat modal, dan berskala besar seperti industri pupuk,
32
industri pestisida, dan sebagainya, dan (b) industri pengolahan hasil pertanian,
seperti pengolahan pucuk teh hijau atau teh hitam, pengalengan buah, pengolahan

26. minyak kelapa, dan lain-lain.
Tambunan dan Priyanto (2005) menyatakan bahwa industrialisasi di
Indonesia selalu dimulai dari industri besar, dan kurang memperhatikan usahausaha
kecil. Akibatnya, sampai saat ini Indonesia belum menunjukkan tandatanda
sebagai Negara industri yang mandiri. Hal ini disinyalir karena para
pemimpin pembangunan ekonomi terlalu mengandalkan peranan industri besar
modern, yang dianggap sebagai jalan paling pendek dan paling mungkin untuk
mengisi arti kemerdekaan.
Senada dengan hal tersebut di atas, Simatupang dan Syafa’at (2000)
menyatakan bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia adalah karena
kesalahan industrialisasi yang tidak berbasis pada pertanian. Selama krisis juga
terbukti bahwa sektor pertanian masih mampu mengalami laju pertumbuhan yang
positif, walaupun dalam persentase yang kecil, sedangkan sektor industri manufaktur
mengalami laju pertumbuhan yang negatif di atas satu digit. Banyak pengalaman
di negara-negara maju di Eropa dan Jepang yang menunjukkan bahwa
mereka memulai industrialisasi setelah atau bersamaan dengan pembangunan di
sektor pertanian. Sebagai contoh, Inggris mengalami revolusi industri pada abad
ke-18 setelah diawali dengan revolusi pertanian yang terjadi melalui introduksi
teknologi turnip. Industrialisasi di Jepang berlangsung bersamaan dengan revolusi
pertanian yang terjadi melalui reformasi agraria (restorasi Meiji). Demikian
juga di Taiwan pada dekade 1950-an, yang menunjukkan bahwa industrialisasi
berbasis pertanian melalui pengembangan industri berskala kecil dan berlokasi di
33
perdesaan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata
serta struktur ekonomi yang tangguh.
Terdapat beberapa alasan mengapa sektor pertanian yang kuat sangat esensial
dalam suatu proses industrialisasi pertanian. Beberapa alasan tersebut antara
lain sebagai berikut (Tambunan, 2001):
1. Sektor pertanian yang kuat berarti ketahanan pangan terjamin dan ini merupakan
salah satu prasyarat penting agar proses industrialisasi pertanian pada
khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya bisa berlangsung
dengan baik. Ketahanan pangan berarti tidak ada kelaparan dan ini menjamin
kestabilan sosial dan politik.
2. Dari sisi permintaan agregat, pembangunan sektor pertanian yang kuat membuat
tingkat pendapatan riil per kapita di sektor tersebut tinggi yang merupakan
salah satu sumber permintaan terhadap barang-barang nonfood,
khususnya manufaktur (keterkaitan konsumsi atau pendapatan). Khususnya di
Indonesia, dimana sebagian besar penduduk berada di perdesaan dan mempunyai
sumber pendapatan langsung maupun tidak langsung dari kegiatan
pertanian, jelas sektor ini merupakan motor utama penggerak industrialisasi.
Selain melalui keterkaitan pendapatan, sektor pertanian juga berfungsi sebagai
sumber pertumbuhan di sektor industri manufaktur melalui intermediate
demand effect atau keterkaitan produksi: output dari industri menjadi input
bagi pertanian.
3. Dari sisi penawaran, sektor pertanian merupakan salah satu sumber input bagi
sektor industri pertanian yang mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif,
misalnya industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian
jadi, industri kulit, dan sebagainya.
34
4. Masih dari sisi penawaran, pembangunan yang baik di sektor pertanian bisa
menghasilkan surplus di sektor tersebut dan ini bisa menjadi sumber investasi
di sektor industri, khususnya industri skala kecil di perdesaan (keterkaitan

27. investasi).
Menurut Dumairy (1997), hanya sedikit negara-negara berkembang yang
menyadari bahwa usaha untuk memajukan dan memperluas sektor industri haruslah
sejajar dengan pembangunan dan pengembangan sektor-sektor lain, terutama
sektor pertanian. Hal ini karena sektor pertanian yang lebih maju dibutuhkan oleh
sektor industri, baik sebagai penyedia bahan baku maupun sebagai pasar yang
potensial bagi produk-produk industri. Berkaitan dengan hal ini, Tambunan
(2001) menyatakan bahwa sektor pertanian dan sektor industri mempunyai keterkaitan
yang sangat erat. Keterkaitan tersebut terutama didominasi oleh efek
keterkaitan pendapatan, keterkaitan produksi, dan keterkaitan investasi. Secara
grafis, keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri disajikan pada Gambar
4.
Pada Gambar 4, jumlah output dari sektor pertanian adalah OA, sedangkan
Of adalah makanan yang dikonsumsi di pasar domestik dan Ox adalah bahan baku
atau komoditas pertanian yang diekspor. Ekspor ini memungkinkan negara yang
bersangkutan untuk impor sebesar Om, dengan dasar tukar internasional (terms of
trade) OT. Dengan adanya impor (Om) dan makanan (Of) memungkinkan sektor
industri di negara tersebut dapat menghasilkan output sebesar Oi. Misalkan volume
produksi di sektor industri meningkat ke Of'. Untuk tujuan ini dibutuhkan
lebih banyak input yang harus diimpor, yakni sebesar Om'. Produksi meningkat
berarti juga kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di negara tersebut juga
35
meningkat, yang selanjutnya berarti permintaan akan makanan juga meningkat,
yakni ke Of'. Jika output di sektor pertanian tidak meningkat, maka ekspor dari
sektor tersebut akan berkurang ke Oy dan ini berarti kebutuhan akan impor sebesar
Om' tidak dapat dipenuhi. Oleh sebab itu, dalam usaha meningkatkan
volume produksi di sektor industri (ke Oi'), maka output di sektor pertanian juga
harus ditingkatkan ke OC. Ini akan meningkatkan konsumsi makanan ke Om' dan
berarti juga output di sektor industri bisa naik ke Oi'.
Gambar 4. Keterkaitan antara Sektor Pertanian dan Sektor Industri
Sumber: Tambunan (2001)
Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa tanpa suatu peningkatan output atau
produktivitas di sektor pertanian, maka industri pertanian (agroindustri) tidak dapat
meningkatkan outputnya (atau pertumbuhan yang tinggi akan sulit tercapai).
Oleh karena itu, sektor pertanian memainkan peranan yang sangat penting dalam
proses industrialisasi pertanian.
36
2.3. Kemiskinan dan Kemiskinan Perdesaan
2.3.1. Konsep dan Ukuran Kemiskinan
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan
memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya
kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan
aspek sosial dan moral. Bappenas (2002) mendefinisikan kemiskinan sebagai
suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak
mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.
Lebih lanjut Bappenas (2004 dalam Susanto, 2005) mendefinisikan kemiskinan
sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu
memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan
kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain terpenuhinya
kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih,
pertanahan,
sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau

28. ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik,
baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Ravallion (2001) mengemukakan bahwa kemiskinan meliputi dimensi
politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap asset. Dimensi
tersebut saling terkait dan saling mengunci/membatasi. Kemiskinan adalah kelaparan,
tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk
berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah,
tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan
anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak
memiliki rasa bebas.
37
Beberapa definisi kemiskinan yang dirujuk oleh Komite Penanggulangan
Kemiskinan (2002) adalah sebagai berikut:
1. BPS: Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi
makannya kurang dari 2 100 kalori per kapita per hari.
2. BKKBN: Kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera, tidak dapat melaksanakan
ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali sehari, tidak
memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja dan bepergian, bagian
terluas rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke
sarana kesehatan. Pengertian keluarga miskin ini didefinisikan lebih lanjut
menjadi: (a) paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telur,
(b) setahun sekali seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu
setel pakaian baru, dan (c) luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk tiap
penghuni. Keluarga miskin sekali adalah keluarga yang karena alasan ekonomi
tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:
(a) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih,
(b) anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah
dan bepergian, dan (c) bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.
3. Bank Dunia: Kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan
penghasilan US $ 1 per hari.
Sumodiningrat (1999) mengklasifikasikan pengertian kemiskinan ke dalam
lima kelas, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural,
kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara. Kemiskinan absolut, adalah apabila
tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan (poverty line) atau
sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum
38
(basic needs), antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan
pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif, adalah
apabila seseorang mempunyai penghasilan di atas garis kemiskinan, namun relatif
lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan
relatif erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural,
yakni kesenjangan akibat kebijakan pembangunan yang belum menjangkau
seluruh masyarakat. Kemiskinan kultural, mengacu pada sikap seseorang atau
masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya tidak mau berusaha untuk
memperbaiki
tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.
Kemiskinan kronis, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (a) kondisi sosial
budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif,
(b) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian (daerah-daerah kritis
sumber daya alam dan daerah terpencil), dan (c) rendahnya taraf pendidikan dan
derajad perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan
masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar. Kemiskinan sementara, terjadi akibat

29. adanya: (a) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi,
(b) perubahan yang bersifat musiman seperti dijumpai pada kasus kemiskinan
nelayan dan pertanian tanaman pangan, dan (c) bencana alam atau dampak
dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan
suatu masyarakat.
Menurut Darwis dan Nurmanaf (2001), secara teoritis garis kemiskinan
dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi,
pendapatan dan pengeluaran. Garis kemiskinan yang ditentukan berdasarkan tingkat
produksi, misalnya produksi padi per kapita, hanya dapat menggambarkan
39
kegiatan produksi tanpa memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup. Perhitungan
garis kemiskinan dengan pendekatan pendapatan rumah tangga dinilai
paling baik. Cara ini tidak mudah dilakukan karena kesulitan untuk memperoleh
data pendapatan rumah tangga yang akurat. Untuk mengatasi kesulitan tersebut,
maka garis kemiskinan ditentukan dengan pendekatan pengeluaran yang digunakan
sebagai proksi atau perkiraan pendapatan rumah tangga.
Garis kemiskinan yang dipergunakan BPS dinyatakan sebagai jumlah rupiah
yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
yang setara dengan 2 100 kalori per kapita ditambah dengan pemenuhan kebutuhan
minimum lainnya seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan
dan bahan bakar. Penggunaan kebutuhan kalori dengan pendekatan pengeluaran
sebagai dasar penentuan garis kemiskinan, sebelumnya telah diperkenalkan
oleh Sayogyo tahun 1977. Konsep ini dinilai lebih mendekati kondisi kehidupan
masyarakat yang sesungguhnya karena pengeluaran pokok di luar kebutuhan
pangan juga diperhitungkan (Yusdja et al., 2003).
Berdasarkan garis kemiskinan yang dipergunakan, dapat dihitung jumlah
penduduk miskin di suatu wilayah. Garis kemiskinan dibedakan antara daerah
perkotaan dan perdesaan, dimana garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi
dibandingkan dengan di perdesaan sesuai dengan perbedaan indeks harga
bahanbahan
kebutuhan pokok masyarakat di kedua wilayah tersebut. Garis kemiskinan
juga berubah dari tahun ke tahun, dikoreksi menurut perkembangan tingkat harga
kebutuhan pokok masyarakat (Sumedi dan Supadi, 2004).
40
Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kemiskinan dalam studistudi
empiris adalah sebagai berikut (Yudhoyono dan Harniati, 2004; Nanga,
2006; dan Foster et al., 1984):
1. Incidence of poverty, yang menggambarkan persentase dari populasi yang
hidup dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis
kemiskinan. Indeksnya disebut poverty headcount index, yang merupakan
ukuran kasar dari kemiskinan, karena hanya menjumlahkan berapa banyak
orang miskin yang ada di dalam perekonomian kemudian dibuat persentasenya
terhadap total penduduk. Dengan ukuran ini, setiap orang miskin
memiliki bobot yang sama besarnya, tidak ada perbedaan antara penduduk
yang paling miskin dan penduduk yang paling kaya di antara orang-orang
miskin.
2. Depth of poverty, yang menggambarkan tingkat kedalaman kemiskinan di
suatu wilayah yang diukur dengan poverty gap index. Indeks ini mengestimasi
jarak atau perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis
kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu proporsi dari garis kemiskinan
tersebut. Kelemahan indeks ini adalah mengabaikan atau belum memperhatikan
distribusi pendapatan di antara penduduk miskin.

30. 3. Severity of poverty, yang menunjukkan kepelikan kemiskinan di suatu wilayah,
yang merupakan rata-rata dari kuadrad kesenjangan kemiskinan (squared
poverty gaps). Indikator ini selain memperhitungkan jarak yang memisahkan
orang miskin dari garis kemiskinan juga ketimpangan pendapatan di antara
orang miskin tersebut. Indeks ini juga sering dinamakan sebagai indeks keparahan
kemiskinan (poverty severity index).
41
Tambunan (2001) mengemukakan bahwa terdapat sejumlah cara untuk
mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan, yang dapat dibagi ke
dalam dua kelompok pendekatan yaitu asiomatic approach dan stochastic dominance.
Pendekatan yang sering digunakan dalam studi-studi empiris adalah
pendekatan pertama dengan tiga alat ukur yaitu: (1) the generalized entropy (GE),
(2) the Atkinson measure, dan (3) Gini coefficient.
Rumus GE dapat dituliskan sebagai berikut:
GE (_) =
_ _
_
_
_ _
_
_
_ _
_
_
_


n
i y
yi
n 1
2 1
1 1


........................................................(2.1)
dimana: n adalah jumlah individu (orang) di dalam sampel, yi adalah pendapatan
dari individu (1, 2, ....., n), dan y = (1/n) _ yi adalah ukuran rata-rata pendapatan.
Nilai GE terletak antara 0 sampai _. Nilai GE nol berarti distribusi pendapatan
merata (pendapatan dari semua individu di dalam sampel sama) dan _ berarti
kesenjangan yang sangat besar. Parameter _ mengukur besarnya perbedaan antar
pendapatan dari kelompok yang berbeda di dalam distribusi tersebut.
Dari persamaan (2.1) di atas, dapat diturunkan cara mengukur ketimpangan
dari Atkinson sebagai berikut:
A = 1 -
1/(1 )
1
1
1





31. _
_
_
_
_ _
_
_
_ __
_
_ n
i y
yi
n
....................................................................(2.2)
dimana: adalah parameter ketimpangan (0 < < 1), semakin tinggi nilai 
maka semakin tidak seimbang pembagian pendapatan. Nilai A terletak antara 0
sampai 1. Nilai A sama dengan nol berarti tidak ada ketimpangan dalam distribusi
pendapatan.
42
Alat ukur ketiga yang sering digunakan dalam setiap studi empiris mengenai
kesenjangan dalam pembagian pendapatan adalah koefisien atau rasio Gini,
yang formulanya dapat dirumuskan sebagai berikut:
G = 1 - 


n
i
Pi F Yi F Yi
1
* * 1 ……………….……………...…(2.3)
dimana: G adalah nilai koefisien gini, n adalah jumlah sampel, Pi=1/n, F*(Yi)
adalah persentase pendapatan sampel ke-i dibagi total pendapatan seluruh sampel,
dan F*(Yi-1) adalah jumlah persentase kumulatif pendapatan sampel ke-(i-1).
Nilai Gini (G) berada pada selang 0 sampai 1. Apabila rasio Gini = 0, berarti kemerataan
yang sempurna (setiap orang mendapat porsi dari pendapatan yang
sama). Apabila rasio Gini = 1, berarti ketidakmerataan yang sempurna dalam
pembagian pendapatan. Dengan kata lain, satu orang (satu kelompok pendapatan)
di suatu negara menikmati semua pendapatan negara tersebut.
Dengan menggunakan grafik, rasio Gini dapat digambarkan dengan Kurva
Lorenz seperti yang disajikan pada Gambar 5. Koefisien Gini adalah rasio antara
daerah di dalam grafik yang terletak di antara kurva Lorenz dan garis kemerataan
sempurna (yang membentuk sudut 450 dari titik 0 sumbu Y dan X) terhadap daerah
segitiga antara garis kemerataan dan sumbu Y dan X. Semakin tinggi nilai
rasio Gini, yakni mendekati 1 atau semakin menjauh kurva Lorenz dari garis 450,
semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.
43
Gambar 5. Rasio Gini dan Kurva Lorenz
Sumber: Tambunan (2001)
Foster et al. (1984) mengemukakan suatu ukuran atau indikator yang dapat
digunakan untuk menganalisis kemiskinan melalui distribusi pendapatan. Ukuran
atau indikator tersebut adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) poverty index, yang
dapat dirumuskan sebagai berikut:
P(z;_) =

32. N
1


__
_
N _
i z
g p z
1
( ; )
, _ ≥ 0 .........................................................(2.4)
dimana:
g(p;z) = distribusi dari poverty gaps
z = garis kemiskinan (poverty line)
Untuk mengetahui bagaimana interpretasi FGT indeks, menurut nilai _,
dapat dilihat pada Gambar 6, yang menggambarkan kontribusi total kemiskinan
P(z;_) dari masing-masing individu dengan tingkat kemiskinan p yang berbeda.
Kontribusi tersebut ditunjukkan oleh (g(p;z)/z)_. Untuk _ = 0, kontribusinya
adalah 1 untuk yang miskin dan 0 untuk yang kaya (yang mempunyai ranking
44
melebihi F(z) pada gambar atau sama dengan pendapatan Q(p) yang melebihi z).
Headcount index adalah daerah empat persegi panjang. Untuk _ =1 kontribusi
seseorang pada tingkat kemiskinan p, persis sama dengan poverty gaps, g(p;z)/z.
Rata-rata kemiskinan yang dinormalkan adalah yang berada pada daerah di bawah
g(p;z)/z. Demikian juga untuk nilai _ yang lebih besar, misalnya kontribusi untuk
P(z;_=3) dari individu-individu pada tingkat kemiskinan p adalah (g(p;z)/z)3,
sehingga rata-rata kemiskinan P(z;_=3) adalah area yang berada di bawah kurva
(g(p;z)/z)3.
Gambar 6. Poverty Gaps dan FGT Indeks
Sumber: Foster et al. (1984)
Duclos dan Araar (2004) memperkenalkan dua pendekatan yang dapat
digunakan untuk mengukur kemiskinan. Kedua pendekatan ukuran kemiskinan
tersebut adalah: (1) equality distributed equivalent (EDE), yaitu standar hidup dari
masyarakat dimana pendapatan menjadi acuan batas garis kemiskinan, dan
45
(2) kombinasi antara pendapatan dan garis kemiskinan menjadi poverty gaps dan
mengelompokkannya dalam kesejahteraan masyarakat.
2.3.2. Kemiskinan Perdesaaan
Desa hingga saat ini tetap menjadi kantong utama kemiskinan. Pada tahun
1998 dari 49.5 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia sekitar 60 persen (29.7 juta
jiwa) tinggal di daerah perdesaan. Pada tahun 1999, persentase angka kemiskinan
mengalami penurunan dari 49.5 juta jiwa menjadi 37.5 juta jiwa. Persentase
kemiskinan di daerah perkotaan mengalami penurunan, tetapi persentase kemiskinan
di daerah perdesaan justru mengalami peningkatan dari 60 persen tahun
1998 menjadi 67 persen tahun 1999 yaitu sebesar 25.1 juta jiwa, sementara di
daerah perkotaan hanya mencapai 12.4 juta jiwa (Susanto, 2005). Data tersebut
diperkuat oleh laporan Kompas tahun 2004 yang menyajikan bahwa lebih dari 60
persen penduduk miskin Indonesia tinggal di daerah perdesaan. Dengan demikian,
wilayah perdesaan hingga saat ini tetap menjadi kantong terbesar dari pusat
kemiskinan.

33. Menurut Sumedi dan Supadi (2004), tingkat pendapatan masyarakat perdesaan
lebih sensitif (elastis) terhadap perubahan struktur perekonomian. Diduga
hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat miskin di perdesaan memiliki
tingkat pendapatan di sekitar batas garis kemiskinan, sementara di perkotaan
sebagian besar masyarakat miskin memiliki tingkat pendapatan jauh di bawah
batas garis kemiskinan. Dengan demikian, adanya perbaikan struktur perekonomian
yang berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, pengurangan jumlah
penduduk miskin di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan. Sebaliknya,
46
adanya krisis ekonomi yang menurunkan pendapatan masyarakat, pertambahan
jumlah penduduk miskin di perdesaan juga lebih besar.
Tingkat pendidikan kepala rumahtangga yang rendah sangat mempengaruhi
indeks kemiskinan di daerah perdesaan. Hasil penelitian Darwis dan Nurmanaf
(2001) menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen kepala rumah tangga miskin di
perdesaan tidak tamat Sekolah Dasar dan kurang dari 25 persen yang menamatkan
Sekolah Dasar. Lebih lanjut disebutkan bahwa rumah tangga miskin memiliki
rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang lebih besar dibandingkan dengan
rumah tangga yang tidak tergolong miskin. Dengan demikian, bila diasumsikan
bahwa jumlah anggota rumah tangga merupakan beban tanggungan pengeluaran,
maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga miskin memiliki beban yang lebih
berat dalam mencukupi kebutuhan anggota keluarganya dibandingkan dengan
rumah tangga yang tidak tergolong miskin.
Hasil penelitian Yusdja et al. (2003) menunjukkan bahwa lebih dari 62
persen angkatan kerja rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian di perdesaan,
disusul pada kegiatan di sektor perdagangan sebagai pedagang kecil (10
persen), industri rumah tangga (7 persen) dan jasa (6 persen). Pada umumnya
sebagian besar anggota rumah tangga miskin bekerja pada kegiatan-kegiatan yang
memiliki produktivitas tenaga kerja rendah. Hal ini erat kaitannya dengan rendahnya
aksesibilitas angkatan kerja terhadap penguasaan faktor-faktor produksi.
Pada kenyataannya angkatan kerja tersebut cenderung lebih mengandalkan pekerjaan
fisik dengan keterampilan yang minimal dibandingkan dengan faktor
produksi lain berupa aset produktif dan permodalan.
47
Menurut Susanto (2005), penyebab kemiskinan di perdesaan umumnya
bersumber dari sektor pertanian, yang disebabkan oleh ketimpangan kepemilikan
lahan pertanian. Kepemilikan lahan pertanian sampai dengan tahun 1993 mengalami
penurunan 3.8 persen dari 18.3 juta ha. Di sisi lain, kesenjangan di sektor
pertanian juga disebabkan oleh ketidakmerataan investasi. Alokasi anggaran kredit
yang terbatas juga menjadi penyebab daya injeksi sektor pertanian di perdesaan
menurun. Tahun 1985 alokasi kredit untuk sektor pertanian mencapai 8
persen dari seluruh kredit perbankan, dan hanya naik 2 persen tahun 2000 menjadi
10 persen.
Kondisi tersebut di atas sesuai dengan pendapat Thorbecke dan Pluijm
(1993), yang menyatakan bahwa kemiskinan banyak dijumpai di perdesaan dan
sangat berhubungan dengan: (a) pola kepemilikan lahan dan produktivitas lahan,
(b) struktur kesempatan kerja, dan (c) operasi pasar tenaga kerja. Lebih lanjut
disebutkan bahwa individu-individu dari berbagai golongan rumah tangga mempunyai
perbedaan dalam hal anugerah sumberdaya yang diterima, khususnya
penguasaan lahan (land endowment) dan modal manusia (human capital). Hal ini
berarti terdapat korelasi yang tinggi antara standar hidup dengan jumlah dan
kualitas lahan yang dimiliki, serta korelasi antara standar hidup dengan tingkat
pendidikan dan keahlian anggota rumah tangga. Dengan demikian, suatu rumah

34. tangga yang tergolong tidak memiliki lahan dan dengan tingkat pendidikan serta
keahlian yang terbatas, jika tidak menerima bantuan dan transfer pendapatan dari
pihak lain, maka rumah tangga tersebut akan cenderung terus tenggelam dalam
kemiskinannya.
48
2.4. Model Keseimbangan Umum
Dalam suatu sistem perekonomian, perubahan keseimbangan pada suatu
pasar tidak hanya berdampak terhadap sektor atau komoditas itu sendiri, tetapi
juga berdampak terhadap sektor atau komoditas serta berbagai aktivitas ekonomi
lainnya melalui keterkaitan input-output. Oleh karena itu, dampak suatu kebijakan
lebih tepat dianalisis berdasarkan teori keseimbangan umum dibandingkan
dengan teori keseimbangan parsial.
Teori keseimbangan umum menjelaskan bahwa pasar sebagai suatu sistem
terdiri dari beberapa macam pasar yang saling terkait. Keseimbangan umum terjadi
apabila permintaan dan penawaran pada masing-masing pasar dalam sistem
tersebut berada dalam kondisi keseimbangan secara simultan. Tingkat harga
keseimbangan
yang terwujud merupakan solusi dari sistem persamaan simultan
yang menggambarkan perilaku setiap pelaku ekonomi dan keseimbangan di setiap
pasar.
Menurut paham teori keseimbangan umum, apabila dalam kondisi keseimbangan
terjadi gangguan yang mengakibatkan ketidakseimbangan (disequilibrium)
pada suatu pasar secara parsial, maka akan segera diikuti oleh
penyesuaian di pasar yang bersangkutan dan selanjutnya terjadi proses penyesuaian
di pasar lainnya (simultaneous adjustment) yang membawa perekonomian
secara keseluruhan kembali pada kondisi keseimbangan yang baru. Mekanisme
pencapaian keseimbangan pada semua jenis barang di semua pasar yang berlaku
bagi produsen dan konsumen disebut sebagai analisis keseimbangan umum (general
equilibrium analysis).
49
Analisis keseimbangan umum merupakan landasan bagi perkembangan
model keseimbangan umum. Hulu (1997) mengemukakan bahwa formulasi teoritis
model keseimbangan umum telah dimulai sejak pertengahan abad ke-19, antara
lain rumusan Gossen (1854), Jevons (1871), Walras (1874-1877), dan Menger
(1871). Abraham Wald dan Gustav Cassel (1930-an), berhasil menyusun formulasi
model keseimbangan umum sebagai sebuah model simultan versi Walras, walaupun
belum lengkap pembuktian eksistensi solusinya. John von Neuman selanjutnya
berhasil membuktikan adanya keseimbangan umum, memakai sebuah
model dan menghasilkan solusi tunggal. John Hicks dan Oscar Lange, menyusun
model keseimbangan umum versi makroekonomi Keynesian, yaitu perekonomian
yang terdiri dari empat pasar (pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja dan
pasar modal). Solusi keseimbangan umum model ini menggunakan asumsi
Walras, yaitu andaikan ada n pasar, dan jika n-1 pasar sudah berada dalam
keseimbangan,
maka seluruh n pasar akan berada dalam keseimbangan.
Pembuktian Walras mengenai adanya titik keseimbangan umum tersebut
dilakukan dengan menggunakan matematika formal. Walras menyimpulkan bahwa
sejumlah n fungsi excess demand tidak tergantung pada fungsi lainnya.
Formula ini dapat dituliskan sebagai berikut:
( ) 0
1



35. PED P i
n
i
i …………………………….……………………….....(2.5)
dimana: ED (P) i = excess demand untuk barang i
i P = harga untuk barang i
Persamaan (2.5) di atas adalah Hukum Walras, yang berarti bahwa total
excess demand terjadi pada seluruh jenis barang atau komoditas yang diproduksi
50
(Nicholson, 1994). Apabila nilai semua komoditas yang ditawarkan di pasar sama
dengan nilai komoditas yang diminta di pasar, sedangkan harga-harga (dalam hal
ini harga relatif) diketahui pada saat pasar ke-1 ada keseimbangan, maka dalam
pasar yang ke-k akan ada keseimbangan juga.
Fondasi yang kokoh dari model keseimbangan umum berhasil dibangun
oleh Arrow dan Debreu (1954) dan McKenzie (1959) yang membuktikan bahwa
model keseimbangan umum secara teoritis “ada, memiliki solusi tunggal, dan
stabil”. Arrow dan Debreu (1954) mensyaratkan adanya keseimbangan umum
apabila perekonomian dalam keadaan kompetitif sempurna, dimana tidak terdapat
indivisibilitas dan tidak terdapat skala pengembalian yang meningkat (increasing
return to scale). Dengan demikian, perekonomian yang tidak kompetitif sempurna,
titik keseimbangan umum tidak selalu ada.
Dalam perkembangan selanjutnya, penerapan model keseimbangan umum
teoritis formulasi Arrow, Debreu dan McKenzie disebut sebagai model Computable
General Equilibrium (CGE). Menurut Ratnawati (1996), terdapat tiga ciri
pengembangan model CGE. Pertama, formulasi CGE yang dikembangkan oleh
Johansen pada tahun 1960, yaitu model CGE disusun sebagai sebuah model linier
simultan, dan dari solusi model diperoleh harga dan kuantitas dari setiap barang
yang diidentifikasi sebagai keseimbangan umum. Kedua, Herbert Scarf pada
tahun 1970 merumuskan penyelesaian model CGE menggunakan “fixed point
theorem”. Ketiga, Adelman dan Robinson pada tahun 1978 merumuskan model
CGE sebagai sebuah model simultan non linier (nonlinier programming solution),
dan penyelesaiannya menghasilkan harga bayangan (shadow prices) yang
diinterpretasikan
sebagai harga dalam kondisi keseimbangan umum.
51
Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa model CGE merupakan sebuah
pendekatan komprehensif yang merangkum model multimarket dan menggunakan
keseimbangan pasar sebagai elemen dasar analisisnya. Sebuah model
CGE menggambarkan agen-agen pelaku ekonomi dan perilakunya, sehingga
membawa pasar-pasar yang berbeda ke dalam suatu keseimbangan.
Pada formulasi model CGE, terdapat keterkaitan antar pelaku ekonomi,
yaitu perusahaan atau industri, rumah tangga, investor, pemerintah, importir,
eksportir dan antar pasar komoditas yang berbeda. Seluruh pasar berada dalam
keadaan keseimbangan dan mempunyai struktur yang spesifik untuk mencapai
keseimbangan
apabila terdapat guncangan pada salah satu pasar (Oktaviani, 2001).
Secara umum model CGE memuat persamaan-persamaan, variabel-variabel
eksogen dan parameter, variabel-variabel endogen, dan bentuk-bentuk fungsi
dari persamaan. Sistem persamaan dibentuk oleh subsistem-subsistem persamaan
yang secara umum meliputi produksi, pasar tenaga kerja, faktor renumerasi,
pendapatan disposable, kelembagaan (rumah tangga dan pemerintah), tabungan
dan investasi, permintaan produk, pasar eksternal, keseimbangan pasar produk,

36. dan numeraire (Sadoulet dan de Janvry, 1995). Persamaan-persamaan yang
membentuk
model CGE biasanya dikelompokkan menjadi blok-blok persamaan seperti
blok produksi, blok konsumsi, blok ekspor-impor, blok investasi, dan blok kliring
pasar.
Lebih lanjut Sadoulet dan de Janvry (1995) mengemukakan bahwa dengan
sitem persamaan yang komprehensif, model CGE memiliki keunggulan dalam
mengungkapkan dampak produksi, konsumsi, perdagangan, investasi dan interaksi
spasial secara keseluruhan dari suatu kebijakan (policy) atau guncangan
52
(shock). Karena itu model ini telah diterapkan untuk mensimulasikan dampak
sosial ekonomi dari sebuah skenario yang luas yang mencakup beberapa hal.
Pertama, foreign shocks, seperti perubahan yang tidak diharapkan dalam term of
trade (misalnya kenaikan dalam harga impor minyak atau penurunan dalam harga
komoditas ekspor utama suatu negara) dan keharusan menurunkan pinjaman luar
negeri. Kedua, perubahan dalam kebijakan ekonomi. Pajak dan subsidi merupakan
instrumen kebijakan yang sangat lazim dianalisis, khususunya dalam sektor
perdagangan. Model ini juga telah digunakan untuk melihat perubahan ukuran
dan komposisi dalam pengeluaran rutin dan investasi pemerintah. Ketiga, perubahan
dalam struktur sosial ekonomi domestik, seperti perubahan teknologi pertanian,
redistribusi aset-aset, dan pembentukan modal sumberdaya manusia.
Buehrer dan Mauro (1995) mengemukakan bahwa model CGE dapat
digunakan untuk mensimulasi dampak dari kebijakan perdagangan dan dampak
perubahan ekonomi dari berbagai paket kebijakan pemerintah. Adapun menurut
Yeah et al. (1994) bahwa penggunaan model CGE tidak hanya pada model
perdagangan internasional tetapi juga pada perencanaan pembangunan, keuangan,
lingkungan, manajemen sumberdaya, dan perubahan transisi dan ekonomi pasar.
Model tersebut dapat menganalisis sensitivitas dari alokasi sumberdaya karena
adanya perubahan dari sektor eksternal, sementara analisis keseimbangan parsial
mengasumsikan bahwa sumberdaya bersifat tetap. Selanjutnya, landasan teori
ekonomi mikro yang digunakan meliputi parameter elastisitas dan input-output
data, sehingga model CGE merupakan alat analisis eksperimental untuk menganalisis
perubahan ekonomi.
53
Penggunaan aturan baku model CGE, keseimbangan ekonomi makro di
masing-masing pasar dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 7, yang diadopsi
dari Devarajan, Lewis dan Robinson (1990), seperti yang dikutip oleh Sadoulet
dan de Janvry (1995).
Gambar 7. Keseimbangan Ekonomi Makro dalam CGE
Keterangan: M = komoditas impor, E = komoditas ekspor, D = komoditas
domestik, C = tingkat konsumsi frontier, P = tingkat produksi
frontier, PE/Pd = harga ekspor relatif terhadap harga domestik,
dan Pd/PM = harga domestik relatif terhadap harga impor.
Sumber: Sadoulet dan de Janvry (1995)
Gambar 7 tersebut mengilustrasikan kondisi keseimbangan di berbagai
pasar yang dicerminkan oleh keempat kuadran. Diasumsikan bahwa seluruh faktor
produksi digunakan secara penuh (fully employed), tingkat produksi agregat
54
ditunjukkan oleh kurva kemungkinan produksi frontier yang terletak pada kuadran
IV, yang mencerminkan kemungkinan transformasi antara tujuan ekspor (E) dan
tujuan pasar domestik (D). Barang yang diekspor (E) digunakan untuk mendapatkan
barang impor (M) melalui transaksi perdagangan di pasar pertukaran luar

37. negeri (foreign exchange market) yang dicerminkan di kuadran I, dimana hubungan
di antara kedua barang tersebut menghasilkan neraca perdagangan
(balance of trade). Barang produksi domestik yang tidak diekspor (D) dijual di
pasar domestik yang dilukiskan pada kuadran III. Berkorespondensi dengan ketiga
kuadran tersebut di atas, tingkat konsumsi frontier di kuadran II dipasok dari
kombinasi barang domestik (D) dan impor (M).
Pada kuadran I diasumsikan tidak ada foreign capital inflow dan harga
ekspor maupun impor adalah sama yang dilukiskan oleh lereng garis balance of
trade sebesar satu. Pada kuadran II, kecuraman kurva utilitas merupakan fungsi
dari tingkat konsumsi frontier pada titik C dan harga relatif keseimbangan Pd/PM.
Adapun pada sisi produksi di kuadran IV yang berkaitan dengan tingkat produksi
sebesar P, dimana kecuraman lereng kurva kemungkinan produksi frontier
ditentukan oleh harga relatif barang ekspor dan domestik (PE/Pd). Selanjutnya,
solusi keseimbangan ekonomi makro dalam model ini dapat diamati pada kuadran
II yang menunjukkan perilaku permintaan konsumen, yaitu tingkat utilitas tertentu
pada saat konsumsi sebesar C dan tingkat produksi sebesar P.
2..4..1.. Properttiies Kondiisii Keseiimbangan Umum
Menurut Nicholson (1994), properties dari kondisi keseimbangan umum
adalah terjadinya efisiensi pareto. Adapun menurut Just et al. (1982), kriteria
pareto menyatakan bahwa sesuatu perubahan dianggap sebagai perubahan yang
55
membawa kebaikan, jika perubahan tersebut mengakibatkan beberapa orang
menjadi lebih baik namun tidak seorangpun menjadi lebih buruk. Dengan
demikian, apabila telah tercapai suatu kondisi dimana satu pihak tidak dapat
meningkatkan
kepuasannya tanpa mengurangi kepuasan pihak-pihak yang lainnya,
maka kondisi ini disebut pareto optimum.
Efisiensi pareto terjadi pada saat keseimbangan umum tercapai melalui
mekanisme pasar persaingan sempurna. Konsep efisiensi pareto mencakup tiga
jenis efisiensi, yaitu efisiensi alokasi sumber (keseimbangan produksi), efisiensi
distribusi komoditas (keseimbangan konsumsi) dan efisiensi kombinasi produk
(keseimbangan simultan di sektor produksi dan konsumsi). Di bawah ini dibahas
masing-masing efisiensi tersebut pada kasus satu konsumen, dua faktor produksi
dan dua komoditas.
2.4.2. Keseimbangan Produksi
Nicholson (1994) berpendapat bahwa produsen akan berada dalam kondisi
keseimbangan apabila marginal rate of technical substitution (MRTS) antara dua
faktor produksi yang digunakan sama dengan rasio harga dari kedua faktor produksi
tersebut. Dengan demikian, untuk penggunaan dua faktor produksi yaitu tenaga
kerja (L) dan kapital (K), maka keseimbangan produksi akan tercapai pada
saat MRTSlk = w1/w2 di mana w1 adalah harga faktor L dan w2 harga faktor K.
Pada kasus dua perusahaan yang masing-masing menghasilkan komoditas yang
berbeda yaitu x1 dan x2, keseimbangan simultan yang terjadi dapat dijelaskan
melalui kotak Edgeworth (Gambar 8).
56
Gambar 8. Diagram Kotak Edgeworth pada Kasus Dua Komoditas dan
Dua Faktor Produksi
Sumber: Nicholson (1994)
Paga Gambar 8, nampak bahwa keseimbangan simultan antara dua produk
x1 dan x2 tercapai pada saat isoquant x1 bersinggungan dengan isoquant x2 pada
berbagai tingkat output. Titik-titik singgung tersebut membentuk kurva yang
disebut contract curve (CC). Pilihan tingkat output yang akan diproduksi ditentukan

38. oleh rasio harga faktor. Secara matematis permasalahan di atas dapat diformulasikan
sebagai berikut:
MRTS1
lk = MRTS 2
lk =
2
1
w
w ……………………………....………………(2.6)
dimana MRTS adalah slope dari isoquant. Rumusan di atas adalah rumusan
keseimbangan
umum di sektor produksi, yang tercapai pada saat MRTS untuk
semua jenis output adalah sama. Jika harga faktor diketahui, maka jumlah output
x1 dan x2 yang harus diproduksi agar tercapai keuntungan maksimum, dapat ditentukan.
57
Tingkat output x1 dan x2 yang diproduksi perusahaan harus sesuai dengan
permintaan konsumen terhadap barang x1 dan x2. Permintaan konsumen ditentukan
oleh harga relatif p1 dan p2. Untuk menyesuaikan sektor penawaran dengan
permintaan, dibutuhkan konsep production posibility curve (PPC) (Gambar 9).
X1
X1
4 P1
P2
X1
3
X1
2 P3
X1
1 P4
0 X2
1 X2
2 X2
3 X2
4 X2
Gambar 9. Production Possibility Curve
Sumber: Nicholson (1994)
PPC diderivasi dari CC yang terbentuk dalam kotak Edgeworth. PPC adalah
kumpulan titik-titik yang menggambarkan berbagai tingkat produksi x1 dan x2
yang efisien. PPC disebut juga kurva transformasi produk karena menggambarkan
transfomasi dari satu produk menjadi produk lain melalui alokasi faktor
produksi (marginal rate of production transformation = MRPT).
Berdasarkan definisi:
MRPT12 = -
2
1
dx
dx
dimana
2
1
dx
dx
< 0 …………………………..……....(2.7)
Secara matematis dapat dibuktikan bahwa MRPT12 =
2
1
p

39. p
, sebagai berikut:
58
Berdasarkan definisi MC:
MC1 =
1
1
dx
dC
dan MC2 =
2
2
dx
dC
, sehingga
1
2
2
1
2
1 .
dx
dx
dC
dC
MC
MC
……...…(2.8)
dimana: MC = Biaya marginal
C = Biaya total
Dengan menggunakan diferensiasi total:
C1 = w1 (L1) + w2 (K1) dan C2 = w1 (L2) + w2 (K2) ……….....(2.9)
dimana: L1 = - L2 dan K1 = K2

2
1
dC
dC
, jadi 12
1
2
2
1 MRPT
dx
dx
MC
MC
………...……...….(2.10)
Pada pasar persaingan sempurna:
MC1 = p1 dan MC2 = p2, sehingga MRPT12 =
2
1
p
p
…………….....…(2.11)
2.4.3. Keseimbangan Konsumsi
Untuk mengetahui kondisi pareto optimum pada konsumen, maka harus
diketahui konsep tingkat pertukaran marginal atau marginal rate of substitution
(MRS), dimana MRS menunjukkan kesediaan seorang konsumen untuk menukarkan

40. satu unit terakhir dari suatu barang untuk mendapatkan beberapa unit barang
lainnya. Setiap konsumen akan selalu menyamakan MRS dengan harga relatif
kedua barang yang akan dikonsumsinya, yang secara matematis dapat ditentukan
sebagai berikut:
Fungsi kepuasan U = f(X) dengan pendapatan (I), sehingga didapatkan:
Max U = f (x1, x2) t.p.k p1x1 + p2x2 = I
= f (x1, x2) + (I – p1x1 – p2x2)
59
. 0 1 1
1
MU p 
dx
d


atau
1
1
p
MU

. 0 2 2
2
MU p 
dx
d


atau
2
2
p
MU

0 1 1 2 2 I p x p x 
d
d


2
1
2
1
p
p
MU
MU
…………………………………………...….………..…(2.12)
U = f (x1, x2)
0
2
1
1

dx
dU
dx

41. dx
dU
dU
. . 0 1 1 2 2 MU dx MU dx 
12
1
2
2
1 MRS
dx
dx
MU
MU
……………………………........………..…(2.13)
Dari persamaan (2.12) dan (2.13) terbukti bahwa
2
1
12 p
p
MRS ….....(2.14)
2.4.4. Keseimbangan Simultan di Sektor Produksi dan Konsumsi
Keseimbangan simultan di sektor produksi dan konsumsi tercapai pada
saat MRPT12 = MRS12 = p1/p2. MRPT menunjukkan bagaimana suatu produk
ditransformasikan
menjadi produk lain, sedangkan MRS menunjukkan sejauh mana
konsumen mau mempertukarkan suatu komoditas dengan komoditas lainnya.
Keseimbangan
terjadi apabila rencana produksi sesuai dengan rencana konsumsi atau
MRPT = MRS. Pengertian ekonomi dari keseimbangan simultan ini adalah bahwa
kombinasi output x1 dan x2 harus optimal baik dari sudut produsen maupun
60
konsumen. Secara grafis keseimbangan simultan di sektor produksi dan konsumsi
dapat dilihat pada Gambar 10.
Gambar 10. Keseimbangan Simultan Sektor Produksi dan Konsumsi
Sumber: Nicholson (1994)
2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Oktaviani (2000) menganalisis dampak liberalisasi perdagangan dalam
skema kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC) terhadap kondisi makroekonomi
Indonesia dengan menggunakan model CGE INDOF. Model ini disusun berdasarkan
pada model ORANI-F yaitu model CGE untuk Australia yang telah
disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Selain itu, model GTAP (Global Trade
Analysis Project) juga digunakan untuk menganalisis dampak dari liberalisasi
perdagangan APEC pada kondisi pasar global yang berubah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perbaikan produktivitas dan kesempatan kerja akan meningkatkan
Produk Domestik Bruto (PDB) riil lebih besar dari perbaikan pada
61
komponen ekonomi lain, baik dengan maupun tanpa liberalisasi perdagangan.
Implikasinya adalah bahwa kedua variabel di atas dapat distimulasi lebih cepat
lagi untuk berkontribusi bagi pemulihan ekonomi.
Oktaviani dan Sahara (2005) melakukan penelitian tentang dampak kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap kinerja ekonomi makro,
keragaan ekonomi sektoral dan rumah tangga di Indonesia, dengan menggunakan
pendekatan model CGE Recursice Dynamic. Simulasi yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah: (1) peningkatan harga BBM tanpa disertai kompensasi kepada

42. masyarakat, dan (2) peningkatan harga BBM disertai dengan adanya kompensasi
kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan
harga BBM pada kedua simulasi tersebut akan mengakibatkan turunnya
konsumsi BBM, baik oleh konsumen industri maupun rumah tangga. Akibatnya,
sebagian sektor industri mengurangi produksinya dan mengurangi tenaga kerja.
Kenaikan harga BBM sebelum dan setelah kompensasi menyebabkan daya beli
masyarakat menurun di setiap kelompok rumahtangga karena peningkatan pendapatan
nominal jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat inflasi. Kondisi ini
diperparah dengan turunnya tingkat upah pekerja yang tidak mempunyai keterampilan
(unskilled). Untuk mempertahankan tingkat utilitas yang sama, jumlah
rumah tangga di hampir seluruh kelompok pendapatan jumlahnya akan menurun.
Hal ini mengindikasikan semakin tingginya tingkat kemiskinan.
Oktaviani et al. (2005) membangun model CGE yang diberi nama Model
Kemiskinan Indonesia (MKI). Model ini dibangun dengan mengkombinasikan
model ORANI-F (Horridge et al., 1993), 1NDOF (Oktaviani, 2000), WAYANG
(Wittwarr, 1999) dan ORANIGRD (Horridge, 2002). Tujuan penelitian ini adalah
62
untuk menganalisis dampak berkurangnya subsidi bahan bakar, sebagai suatu
bentuk kebijakan fiskal, terhadap variabel makroekonomi, kinerja sektor pertanian
dan distribusi pendapatan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
berkurangnya subsidi bahan bakar cenderung menurunkan harga bahan bakar pada
tingkat produsen. Penurunan ini terkait dengan berkurangnya permintaan rumah
tangga dan industri terhadap bahan bakar. Sebagai input antara (intermediate),
penurunan ini juga akan mempengaruhi harga output industri yang sangat tergantung
pada bahan bakar, seperti sektor transportasi dan perikanan. Sebaliknya,
perubahan pada harga bahan bakar tidak mempengaruhi harga padi. Upah tenaga
kerja terlatih, sewa lahan dan bunga modal menurun sebagai respon perubahan
harga bahan bakar. Rumah tangga akan kehilangan pendapatannya setelah
menurunnya
subsidi bahan bakar, yang pada gilirannya menurunkan kesejahteraan
rumah tangga. Pendapatan tidak terdistribusi secara merata di dalam masyarakat
(grup rumah tangga). Kenaikan harga bahan bakar pada tingkat konsumen juga
akan menurunkan GDP riil Indonesia.
Oktaviani et al. (2006) melakukan studi yang bertujuan untuk menganalisis
dampak pengurangan subsidi minyak dan peningkatan pengeluaran pemerintah
untuk pendidikan melalui suatu peningkatan penawaran tenaga kerja
administrator dan manager/professional. Model yang digunakan adalah model
CGE dengan tujuan untuk menangkap dampak variabel makro dan mikroekonomi.
Simulasi yang dilakukan adalah: (1) penurunan subsidi bahan bakar minyak
sebesar 29 persen dan peningkatan penawaran tenaga kerja administrator sebesar
2.73 persen, (2) penurunan subsidi bahan bakar minyak sebesar 29 persen dan
peningkatan penawaran tenaga kerja manager/professional sebesar 12.83 persen.
63
Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDP riil mengalami peningkatan tetapi
Indonesia akan mengalami ketergantungan impor dalam jangka panjang. Seluruh
skenario memberikan dampak yang positif terhadap upah nominal tenaga kerja,
tetapi tidak secara otomatis meningkatkan daya beli mereka. Kebijakan tersebut
tidak cukup untuk meningkatkan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga tanpa
meningkatkan penawaran tenaga kerja terdidik atau skilled (administrator dan
manager/professional).
Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia (Joseph, Dewandaru dan
Dhini, 2000) menggunakan model CGE yang diberi nama GEMBI. Model ini

43. berguna dalam kegiatan simulasi jangka menengah-panjang dari dampak kebijakan
moneter dan fiskal pada perkembangan laju inflasi. Misalnya seberapa
besar pengaruh perubahan money stock terhadap tekanan inflasi pada dua triwulan
ke depan, bagaimana dampak kebijakan kenaikan pengeluaran pemerintah terhadap
target inflasi tahunan, atau seberapa besar dampak suatu perubahan nilai
tukar terhadap perkembangan inflasi dalam negeri. Adanya lag (selisih) dari suatu
kebijakan dengan efeknya pada perekonomian menuntut kemampuan untuk
melakukan simulasi-simulasi tersebut, sehingga pengendalian inflasi untuk tetap
mencapai target yang telah ditentukan dapat dilakukan secara efektif. Dalam
GEMBI, suatu kebijakan moneter mempengaruhi perkembangan di sisi internal
(sektor riil dan pemerintah) dan di sisi eksternal (current account, nilai tukar, dan
hutang luar negeri) melalui jalur transmisi suku bunga nominal dan jalur suku
bunga riil.
Penelitian mengenai dampak kebijakan fiskal juga dilakukan oleh
Departemen Keuangan (2000) dengan menggunakan model CGE INDORANI.
64
Walaupun dalam penelitian ini telah dilakukan disagregasi rumah tangga menjadi
beberapa tipe rumah tangga, namun tidak dilakukan upaya untuk mengidentifikasi
dampak dari kebijakan fiskal terhadap kejadian kemiskinan. Salah satu informasi
yang berhubungan dengan kemiskinan yang ditemukan dari penelitian ini adalah
bahwa rumah tangga perdesaan menengah dan besar kurang terpengaruh oleh
kenaikan harga bahan bakar.
Dengan menggunakan model CGE INDORANI, Abimanyu (2000) mengkaji
isu ketergantungan liberalisasi perdagangan, aktivitas produksi sektor pertanian
dan polusi lingkungan. Simulasi yang dilakukan adalah: (1) penurunan tarif
impor input yang terkait dengan sektor pertanian, (2) peningkatan subsidi pupuk,
dan (3) kombinasi pengurangan tarif impor dan peningkatan transfer pemerintah
ke petani miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan penurunan
tarif impor input pertanian berdampak terhadap kenaikan GDP. Demikian
pula dengan kebijakan peningkatan subsidi pupuk dan kombinasi kebijakan liberalisasi
perdagangan dengan transfer pemerintah kepada masyarakat miskin.
Sektor pertanian memberikan manfaat yang lebih besar pada semua simulasi
kebijakan yang dilakukan, khususnya pada usaha perkebunan karet dan kehutanan.
Liberalisasi perdagangan dengan menurunkan tarif impor input pertanian
secara relatif tidak begitu berdampak terhadap distribusi konsumsi nominal rumah
tangga. Kebijakan ini lebih memberikan benefit kepada petani yang berpendapatan
sedang. Adapun pemberiaan subsidi merupakan cara yang paling efektif
untuk diterapkan, karena dengan pemberian subsidi langsung, akan sangat membantu
masyarakat miskin di perdesaan yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
Secara umum, penerapan tarif impor terhadap input pertanian tidak memberikan
65
dampak terhadap lingkungan, namun demikian peningkatan penggunaan pupuk
dalam negeri tidak efisien dan menjadi tidak ramah lingkungan.
Sugema (2001) dalam penelitiannya menggunakan model CGE MAKROEKONOMI.
Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa dalam mendorong terjadinya
akselerasi pemulihan ekonomi selalu diperlukan bauran kebijakan fiskal dan
moneter dengan tujuan mencapai suatu tingkat stabilitas ekonomi tertentu. Krisis
ekonomi yang terjadi selama ini berawal dari kegagalan otoritas moneter dalam
melakukan stabilisasi moneter seperti nilai tukar, jumlah uang beredar, suku bunga
dan inflasi. Dalam model CGE MAKROEKONOMI dilakukan shock berupa
kenaikan tingkat suku bunga sebesar 5 persen. Dampak dari kenaikan ini terhadap
GDP cenderung negatif yaitu sebesar -0.863 persen. Artinya GDP akan

44. mengalami penurunan sekitar 0.863 persen dibandingkan dengan tingkat GDP
potensial. Hal ini berarti bahwa prospek pertumbuhan ekonomi dengan adanya
kenaikan suku bunga menjadi semakin suram, sehingga tight money policy
cenderung kontra produktif dalam arti menciptakan hambatan bagi terciptanya
recovery yang lebih mulus.
Oktaviani (2001) menggunakan model CGE INDOMAKRO dalam
penelitiannya yang berjudul Dampak Perubahan Kebijakan Fiskal terhadap
Kinerja Ekonomi Makro dan Ekonomi Sektoral. Model ini merupakan pengembangan
dari model CGE INDOF (Oktaviani, 2000) dan model CGE MAKROEKONOMI
(Sugema, 2001). Melalui model ini dampak kebijakan fiskal terhadap
semua pasar dan kinerja perekonomian lainnya dapat dilihat secara lebih terinci
dibandingkan dengan model keseimbangan parsial. Perbedaan utama model CGE
INDORANI dengan model CGE INDOMAKRO terletak pada disagregasi rumah
66
tangga, dimana pada model CGE INDORANI rumah tangga sudah didisagergasi
menjadi beberapa golongan rumah tangga, sedangkan pada model CGE INDOMAKRO
rumah tangga hanya terdiri dari satu golongan. Pembagian rumah
tangga diperlukan untuk melihat dampak suatu kebijakan fiskal terhadap distribusi
pendapatan di antara golongan masyarakat.
Dalam kaitannya dengan aspek kemiskinan, Hertel et al. (2004) mengestimasi
kejadian kemiskinan Indonesia menggunakan ukuran kemiskinan yang
dikemukakan oleh Foster, Greer dan Thorbecke (1984). Penelitian tersebut
memfokuskan
pada pendapatan di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, peneliti
memfokuskan pada issu sentral mengenai apakah liberalisasi perdagangan berdampak
terhadap kejadian kemiskinan. Titik kritis untuk skenario pasca liberalisasi
didapatkan dengan menghitung tingkat pendapatan yang diperlukan untuk
mendapatkan tingkat utilitas yang sama seperti yang dicapai sebelum liberalisasi,
tetapi pada pendapatan dan harga konsumen setelah liberalisasi. Karena model
GTAP yang digunakan dalam penelitian ini hanya mengasumsikan satu konsumen
teragregasi, peneliti menginkorporasikan data dari Susenas untuk membedakan
rumah tangga menjadi berbagai kategori rumah tangga berdasarkan sumber
pendapatannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan multilateral
dapat menurunkan kemiskinan. Persentase penurunan kejadian kemiskinan
jelas kelihatan pada kasus tenaga kerja rumah tangga di Indonesia, yaitu bahwa
kemiskinan dapat menurun sebesar 10.6 persen.
Untuk menjawab kelemahan dalam menggunakan representasi rumah
tangga, Robilliard et al. (2001) dalam Oktaviani et al. (2005) menerapkan model
simulasi mikro-makro untuk Indonesia. Model ini didasarkan pada data SAM
67
Indonesia dengan 38 sektor dan 15 faktor produksi dan menggunakan sub-sample
9 800 rumah tangga dari survei Susenas tahun 1996. Survei tersebut memberikan
infomasi mengenai sumber pendapatan, daerah tempat tinggal, komposisi demografis
dan sumberdaya untuk modal manusia seperti tingkat pendidikan dan status
kesehatan. Disamping fakta bahwa fokus dari penelitian adalah pada kemiskinan
dan ketidakmerataan dalam masyarakat, namun gangguan kebijakannya bukan
pada pemotongan subsidi tetapi implikasi dari krisis finansial yang memukul
Indonesia pada tahun 1997. Simulasi yang dilakukan untuk merepresentasikan
krisis finansial adalah: (a) devaluasi riil sebesar 20 persen, (b) kenaikan 25 persen
pada biaya marketing untuk pangan, (c) penurunan sebesar 25 persen dan 20 persen
ketersediaan modal kerja asing dan domestik dan penurunan 5 persen pada

45. total faktor produktivitas.
Damuri dan Perdana (2003) melakukan penelitian tentang dampak kebijakan
fiskal terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia, dengan
menggunakan model CGE WAYANG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ekspansi fiskal secara signifikan mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemiskinan.
Ekspansi fiskal akan bermanfaat bagi rumah tangga perkotaan dan rumah
tangga perdesaan non-labour, khususnya bagi segmen masyarakat yang paling
kaya. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh segmen
ini membuat mereka menuai paling banyak keuntungan dari ekspansi fiskal tersebut.
Selain itu, rumah tangga ini paling sedikit terpengaruh oleh peningkatan
harga dalam kaitan dengan struktur konsumsi mereka.
Savard (2003) menganalisis distribusi pendapatan dan kemiskinan dengan
menggunakan pendekatan model CGE. Analisis distribusi pendapatan yang
68
digunakan adalah analisis indeks Gini, sedangkan untuk mengukur kemiskinan
digunakan indeks FGT. Dalam kerangka CGE tersebut, poverty line diperlakukan
sebagai variabel eksogen, sehingga tidak ada keterkaitan antara harga barangbarang
makanan dan poverty line. Dalam penelitian ini digunakan dua model
untuk diperbandingkan dalam rangka menghitung dampak simulasi kebijakan terhadap
distribusi pendapatan dan kemiskinan. Model pertama adalah mengendogenkan
fungsi konsumsi dan menggunakan sistem permintaan yang sama dalam
model rumah tangga yang disebut sebagai model Representative Agent CGE (RACGE).
Model kedua melakukan perubahan pada sistem pengeluaran, dimana
fungsi pengeluaran yang diturunkan dari fungsi utilitas CobbDouglass diganti
dengan Non Linear Expenditure System yang disebut model Top-down/Bottom-up
CGE (TO-BU CGE). Hasil analisis menunjukkan bahwa model pertama menghasilkan
penurunan indeks Gini sebesar 0.11, sedangkan model kedua cenderung
meningkatkan indeks Gini sebesar 0.042.
Cockburn (2002) menggunakan CGE Micro Simulation Model yang diterapkan
di Nepal untuk mengkaji dampak kebijakan fiskal dan liberalisasi
perdagangan terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan. Untuk tujuan analisis
distribusi pendapatan digunakan indeks Atkinson dan indeks Gini, sedangkan
untuk analisis kemiskinan digunakan indeks FGT. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dampak terhadap distribusi pendapatan adalah menurunkan indeks Gini
maupun indeks Atkinson yang berarti mengarah pada distribusi pendapatan yang
lebih merata. Indeks Gini data dasar (sebelum simulasi) menujukkan besaran
0.2287 yang tergolong pada distribusi yang merata.
69
O’Ryan dan Sebastian (2003) mengkaji dampak peningkatan produktivitas
kapital terhadap distribusi pendapatan dan kemiskinan dengan menggunakan
model CGE. Sektor produksi didisagregasi ke dalam sektor pertanian primer,
sektor primer lainnya, sektor agroindustri, sektor industri dan sektor-sektor lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas kapital di
sektor industri menurunkan kesenjangan pendapatan. Populasi rumah tangga kaya
memperoleh peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar daripada golongan
populasi miskin. Sebaliknya kebijakan di sektor pertanian dan agroindustri akan
memperbaiki distribusi pendapatan. Kelompok rumah tangga miskin akan memperoleh
peningkatan pendapatan yang lebih besar dibandingkan kelompok kaya.
Dari beberapa studi di atas, nampak bahwa sebagian besar model CGE
yang digunakan dalam studi adalah model CGE statis, yaitu model CGE yang
tidak mempunyai referensi waktu yang jelas. Dengan kata lain, model CGE statis
tidak memasukkan variabel lag waktu dan variabel harapan di masa yang akan

46. datang. Adapun dalam penelitian ini digunakan model CGE recursive dynamic,
yaitu model CGE yang bukan hanya mendesain variabel dalam kaitannya dengan
waktu (time subscripted variable) tetapi yang lebih penting lagi mencakup
hubungan antar variabel endogenus dari berbagai periode waktu, yang sebelumnya
tidak lazim digunakan. Menurut Oktaviani et al. (2007), keunggulan dari
model CGE dinamis dibandingkan dengan model CGE statis antara lain bahwa
dampak intertemporal dari suatu perubahan kebijakan dapat dipisahkan ke dalam
dua fase yaitu: (1) dampak sementara jangka pendek (short term transitory
effects), dan (2) dampak permanen jangka panjang (long term permanent effects).
Melalui model CGE dinamis, pemilihan alternatif bauran kebijakan dapat
70
dianalisis dengan cara membandingkan dampak jangka pendek dan jangka
panjangnya. Suatu bauran mungkin hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi
tidak dalam jangka panjang. Di lain pihak, bauran lainnya hanya efektif dalam
jangka panjang. Dengan kata lain, penentuan bauran kebijakan tidak hanya
sebatas apa jenis kebijakan yang harus diterapkan tetapi juga aspek timing-nya.
Seperti yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya bahwa dalam
penelitian ini digunakan model CGE recursive dynamic. Unsur dinamis dalam
model CGE ini ditunjukkan oleh akumulasi kapital dan pertumbuhan tenaga kerja
setiap tahun. Model dasar yang digunakan adalah model CGE ORANI-F
(Horridge et al., 1993), INDOF (Oktaviani, 2000), WAYANG (Wittwer, 1999),
dan ORANIGRD (Horridge, 2002). Dalam penelitian ini dilakukan kombinasi
antar beberapa model CGE tersebut di atas, sehingga memungkinkan digunakan
sebagai alat analisis untuk mengkaji dampak industrialisasi pertanian terhadap
kinerja ekonomi sektoral, ekonomi makro, pendapatan rumah tangga dan kemiskinan
perdesaan. Selanjutnya model ini diberi nama model CGE Agroindustri
Indonesia (model CGE AGRINDO).