1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PMK.04/2015
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009
TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI
YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA
PELEKATAN PITA CUKAI
Direktorat Cukai
KP DJBC - 2015
KEMENTERIAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2. LATAR BELAKANG
• Bahwa untuk tertib administrasi keuangan negara, jangka waktu
penundaan yang diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir
yang melewati tahun anggaran berjalan perlu diatur jangka waktu
penundaannya;
• Berlakunya PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan
Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
dan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 41 Tahun 2013 Tentang
Pengawasan Produk Tembakau Yang Beredar, Pencantuman Peringatan
Kesehatan Dalam Iklan Dan Kemasan Produk Tembakau, Dan Promosi;
• Berlakunya PMK-62/PMK.04/2014 tentang Perdagangan Barang Kena
Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau
Pembubuhan Tanda Pelunasan Pita Cukai Lainnya yang antara lain
menghapus ketentuan larangan penjualan hasil tembakau berhadiah.
1

3. MAKSUD & TUJUAN
• Meningkatkan tertib administrasi keuangan negara;
• Menyelaraskan peraturan di bidang cukai dengan peraturan lain yang
terkait dengan cukai;
• Menyempurnakan bentuk format Keputusan Menteri Keuangan
Tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan
Pita Cukai yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir yang
melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai.
2

4. MATERI PERUBAHAN
A. Pasal 2 ayat (3) diubah, dan menambahkan ayat (4)
(3) Dikecualikan dari ketentuan jangka
waktu penundaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), bagi
pengusaha pabrik yang telah
mengekspor hasil tembakau
melebihi yang dijual di dalam
negeri sebelum tahun anggaran
berjalan yang dihitung berdasarkan
dokumen pemesanan pita cukai,
dapat diberikan penundaan dalam
jangka waktu 90 (sembilan puluh)
hari.
(3) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu
penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, bagi pengusaha pabrik
yang telah mengekspor hasil tembakau
melebihi yang dijual di dalam negeri
sebelum tahun anggaran berjalan yang
dihitung berdasarkan dokumen
pemesanan pita cukai, dapat diberikan
penundaan dalam jangka waktu 90
(sembilan puluh) hari.
(4) Dalam hal jatuh tempo penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) melewati tanggal 31 Desember
tahun berjalan, pembayaran cukai
dilakukan paling lama tanggal 31
Desember tahun berjalan.
SEBELUM PERUBAHAN
3

5. SEBELUM PERUBAHAN
Keputusan pemberian penundaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3) dibekukan selama 6 (enam) bulan sejak
ditemukan pelanggaran dalam hal:
a. pengusaha pabrik atau importir
melakukan pelanggaran
perdagangan barang kena cukai
berupa pemberian hadiah uang,
barang atau yang semacam itu, baik
dikemas menjadi satu maupun tidak
menjadi satu dengan barang kena
cukai;
b. pengusaha pabrik atau importir
diduga melakukan pelanggaran
pidana di bidang cukai;
c. ...(dan seterusnya)...
Keputusan pemberian penundaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) dibekukan selama 6 (enam)
bulan sejak ditemukan pelanggaran
dalam hal:
a. DIHAPUS;
b. pengusaha pabrik atau importir
diduga melakukan pelanggaran
pidana di bidang cukai
c. ...(dan seterusnya)...
B. Pasal 13 ayat (1) huruf a Dihapus
MATERI PERUBAHAN ...lanjutan...
4

6. Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan
Cukai
3. Kepala Kantor Wilayah /
KPPBC yang membawahi
perusahaan / importir;
4. Nama pabrik atau importir.
Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan u.p.
Direktur Jenderal Bea dan
Cukai;
2. Direktur Cukai;
3. Kepala Kantor Wilayah /
KPPBC yang membawahi
perusahaan / importir;
4. Nama pabrik atau importir
yang bersangkutan.
C. Mengubah Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 69/PMK.04/2009, perihal salinan / tembusan
Keputusan Pemberian Penundaan Cukai.
SEBELUM PERUBAHAN
5

7. 30 HARI
MULAI BERLAKU
SEJAK TANGGAL
DIUNDANGKAN
2
FEBRUARI
DIUNDANGKAN
4
MARET
BERLAKU
2015
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/PMK.04/2015
6

8. ILUSTRASI PENUNDAAN &
PEMBAYARAN CUKAI
Contoh Kasus 1:
Pengusaha A mengajukan CK-1 Penundaan pada
tanggal 1 November 2015.
Pada tanggal berapakah pembayaran cukai tersebut
jatuh tempo, dan pada tanggal berapakah cukai
terutang tersebut WAJIB dilunasi?
7

9. 1 DES
2015
1 NOV
2015
1 JAN
2016
1 FEB
2016
CK-1 2 Bulan
Jatuh
Tempo
1 DES
2015
1 NOV
2015
1 JAN
2016
1 FEB
2016
CK-1 2 Bulan
Jatuh
Tempo
31 Desember 2015
Paling lama
dilunasinya Cukai
SEBELUM
PERUBAHAN
PMK 20/PMK.04/2015
ILUSTRASI PENUNDAAN DAN PEMBAYARAN CUKAI
KASUS 1
8

10. Contoh Kasus 2:
Pengusaha B mengajukan CK-1 Penundaan pada
tanggal 1 Desember 2015.
Pada tanggal berapakah pembayaran cukai tersebut
jatuh tempo, dan pada tanggal berapakah cukai
terutang tersebut WAJIB dilunasi?
ILUSTRASI PENUNDAAN &
PEMBAYARAN CUKAI
9

11. 1 DES
2015
1 NOV
2015
1 JAN
2016
1 FEB
2016
CK-1 2 Bulan
Jatuh
Tempo
1 DES
2015
1 NOV
2015
1 JAN
2016
1 FEB
2016
CK-1 2 Bulan
Jatuh
Tempo
31 Desember 2015
Paling lama
dilunasinya Cukai
SEBELUM
PERUBAHAN
PMK 20/PMK.04/2015
ILUSTRASI PENUNDAAN DAN PEMBAYARAN CUKAI
KASUS 2
10

13. Kantor Pusat DJBC
DIREKTORAT CUKAI