Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia
•
0 likes•356 views
Dokumen tersebut membahas tentang carbon pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan pengertian carbon pricing, contoh penerapannya di berbagai negara, peluang dan tantangan penerapannya di Indonesia, serta peran perdagangan karbon dalam kerangka Paris Agreement.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia
Similar to Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia (20)
More from Andi Samyanugraha
Carbon Pricing dan kesiapan penerapannya di Indonesia
- 1. Carbon Pricing dan Kesiapan Penerapannya KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN KEUANGAN PT. PLN (PERSERO) UNDP INDONESIA
- 2. • Pengertian Carbon Pricing • Penerapan Carbon Pricing di Dunia • Peluang dan Tantangan Penerapan Carbon Pricing Domestik • Perdagangan Karbon dalam Paris Agreement KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Outline
- 3. Apa itu Carbon Pricing? • Pemberian harga (valuasi) atas emisi gas rumah kaca a.k.a karbon. • Instrumen yang disukai ekonom untuk mengubah perilaku ekonomi atas suatu barang/jasa: • Harga sebagai sinyal untuk aktivitas ekonomi • Problem: Harga ≠ Nilai • Ironisnya, banyak hal yang bernilai tetapi tidak punya harga • Intervensi kebijakan untuk "market failure" dengan memanfaatkan kekuatan pasar. • Praktek dari "polluters-pay-principle". • Dapat menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah. • Komisi ahli di Carbon Pricing Leadership Coalition berpendapat bahwa menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius memerlukan harga karbon sebesar USD 50-100 per ton karbon dioksida di tahun 2030. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA
- 4. Jenis-jenis Carbon Pricing • Secara sederhana dapat digolongkan sebagai mekanisme langsung (pajak/cukai karbon, subsidi/RBP) dan tidak langsung (perdagangan karbon). • Payung hukum: Peraturan Pemerintah No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA
- 5. Perdagangan Karbon Non Perdagangan: Tidak ada perpindahan hak atas karbon Jenis-jenis Carbon Pricing KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Pajak Karbon Kandungan Karbon Emisi GRK Result-Based Payment Negosiasi Lelang Perdagangan Izin Emisi (cap and trade) Batas Atas Emisi (emission cap) A B A mempunyai surplus izin emisi yang dijual ke B A B Offset Karbon
- 6. Kenapa Carbon Pricing? KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Setiap pelaku mempunyai biaya mitigasi yang berbeda! Kedua pelaku menghasilkan jumlah pengurangan emisi yang sama dengan biaya yang berbeda! Kedua pelaku menghasilkan jumlah pengurangan emisi yang berbeda dengan biaya yang sama! Upaya mitigasi dengan biaya yang lebih rendah akan selalu dilakukan terlebih dahulu sehingga total biaya mitigasi akan lebih rendah (cost-effective).
- 7. • Pengertian Carbon Pricing • Penerapan Carbon Pricing di Dunia • Peluang dan Tantangan Penerapan Carbon Pricing Domestik • Perdagangan Karbon dalam Paris Agreement KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Outline
- 8. Penerapan Carbon Pricing di Dunia KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Sumber: State and Trends of Carbon Pricing 2019, World Bank
- 9. Peta Penerapan Carbon Pricing KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Sumber: State and Trends of Carbon Pricing 2019, World Bank
- 10. Harga Karbon di berbagai Kebijakan Carbon Pricing KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Sumber: State and Trends of Carbon Pricing 2019, World Bank
- 11. Partnership for Market Readiness • Program global yang dikelola Bank Dunia untuk meningkatkan kesiapan negara-negara peserta dalam merencanakan dan/atau menerapkan carbon pricing. • Berjalan di Indonesia sejak 2017 dalam koordinasi Kemenko Perekonomian dengan lingkup sektoral pembangkitan listrik dan industri lahap energi dan tiga fokus kegiatan sebagai berikut: • Pembuatan profil emisi GRK sektor dan sub sektor • Peningkatan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) inventori GRK • Identifikasi opsi-opsi carbon pricing dan pengembangannya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Website PMR global: www.thepmr.org Website PMR Indonesia: www.pmr-indonesia.org
- 12. • Pengertian Carbon Pricing • Penerapan Carbon Pricing di Dunia • Peluang dan Tantangan Penerapan Carbon Pricing Domestik • Perdagangan Karbon dalam Paris Agreement KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Outline
- 13. Kesiapan Carbon Pricing Domestik KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA • Indonesia telah memiliki kesiapan kebijakan dan teknis untuk ujicoba penerapan carbon pricing. • Kesiapan kelembagaan perlu ditingkatkan untuk dapat mengantisipasi isu- isu yang mengemuka seperti dampaknya terhadap harga barang/jasa, daya beli masyarakat dan daya saing industri.
- 14. Kajian Opsi Instrumen Berbasis Pasar Berisikan berbagai informasi dan analisa untuk membantu Pemerintah memilih, merancang dan menerapkan instrumen berbasis pasar karbon, antara lain: a. Kondisi pasar karbon global terkini b. Jenis-jenis instrumen pasar karbon dan potensi pemanfaatannya dalam konteks Indonesia c. Pembelajaran dari penerapan instrumen pasar karbon di berbagai negara d. Kesiapan kebijakan eksisting untuk penerapan instrumen pasar karbon e. Kajian skenario penerapan instrumen pasar karbon yaitu: • Cap and trade • Sertifikat energi efisiensi • Cap and tax • Offset karbon f. Peta jalan pengembangan KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA
- 15. Ringkasan Hasil Kajian KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Skenario Cakupan sektor Tingkat peserta Penurunan emisi Harga karbon Kenaikan harga produk Dampak terhadap PDB Pro/Cons* ETS / cap and trade Pembangkit, Semen, Pupuk, Pulp & Kertas Instalasi 2,91 s.d. 58,13 MtCO2 Rp 2.387 - Rp 189.120 per tCO2 -0,01% s.d. 14,16% 0,002% - 0,0019% • Relatif sulit dikembangkan sistemnya • Kepastian jumlah pengurangan emisi yang lebih baik • Sudah ada payung instrumen ekonomi lingkungan hidup Energy Efficiency Certificate Pembangkit, Semen, Pupuk, Pulp & Kertas Instalasi 0,62 s.d. 12,33 TOE (energi) Rp 48.991 - Rp 1.802.818 per TOE (energi) 1% s.d. 32,61% 0% s.d. -0,11% • Sudah ada kewajiban managemen energi • Tidak bisa memberikan insentif untuk seluruh aksi mitigasi Cap and Tax Semen, Pupuk, Pulp & Kertas Perusahaan 0,97 - 19,38 MtCO2 Rp 2.486 - Rp 177.048 per tCO2 -0,01% s.d. 14,16% 0% • Mudah dikembangkan sistemnya • Tidak ada kepastian jumlah pengurangan emisi • Payung kebijakan sulit dibuat Offset mechanism Semua sektor Aksi Mitigasi 120 MtCO2 pada harga karbon USD 5/tCO2 - n/a n/a • Mudah dikembangkan sistemnya • Tidak ada kepastian jumlah pengurangan emisi
- 16. Memilih Instrumen Pasar • Keselarasan dengan kebijakan eksisting • Dampak terhadap ekonomi • Dampak terhadap emisi • Dampak terhadap pembangunan rendah karbon • Kemudahan penerapan (kelembagaan, operasionalisasi, MRV, dan lain-lain) • Kapasitas regulator dan operator • Penerimaan calon regulator dan operator • Penerimaan calon peserta • Keberadaan contoh dan pembelajaran • Kemungkinan linkage dengan sistem lain (domestik dan internasional) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Rekomendasi hasil studi: Cap and Trade
- 17. Rencana Aksi Cap and Trade KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Elemen Perencanaan Tindak Lanjut Lingkup Sektoral Melakukan konsultasi dengan industri/asosiasi yang akan tercakup dalam fase pertama untuk mengidentifikasi isu-isu dan mencari solusi atas concerns dari industri. Jenis GRK Mulai dengan CO2 dan secara bersamaan mempersiapkan tambahan cakupan GRK jenis lainnya. Tingkat peserta (point of regulation) Memastikan apakah tingkat peserta (instalasi atau perusahaan) yang digunakan sudah sesuai dengan sistem MRV dan proses bisnis yang ada. Batas keikutsertaan (inclusion threshold) Memastikan tata cara penentuan batas keikutsertaan (misalnya berdasarkan data tahun terakhir atau rata-rata beberapa tahun terakhir) dan prosedur exit bila peserta kemudian tidak lagi dalam threshold. Kebijakan dan Kelembagaan Membuat aturan teknis yang memungkinkan pelaksanaan cap and trade, misalnya prosedur dan pedoman yang dibutuhkan, dan memastikan keterlibatan sektor melalui keterlibatan kementerian teknis masing-masing dalam kelembagaan cap and trade.
- 18. Rencana Aksi Cap and Trade KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Elemen Perencanaan Tindak Lanjut MRV Memastikan sektor yang tercakup telah mempunyai sistem dan pedoman MRV serta dapat melaksanakannya dengan baik. Baseline Memastikan batas emisi yang diterapkan pada pelaku sudah selaras dengan baseline dan target emisi sektor. Cap Setting Menyepakati tatacara penentuan cap dan strategi penerapannya, misalnya memulai dengan cap yang longgar untuk diperketat secara bertahap. Alokasi izin emisi Menyepakati strategi alokasi izin emisi, misalnya apakah akan diberikan secara gratis atau dengan lelang. Opsi fleksibilitas Menyepakati kriteria, jumlah dan tata cara penggunaan unit karbon dari luar cakupan cap and trade. Ujicoba secara sukarela (voluntary pilot)
- 19. Peta Jalan Cap and Trade KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA 2020 2021-2022 2023
- 20. • Pengertian Carbon Pricing • Penerapan Carbon Pricing di Dunia • Peluang dan Tantangan Penerapan Carbon Pricing Domestik • Perdagangan Karbon dalam Paris Agreement KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Outline
- 21. Paris Agreement KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA Article 6: • Kerjasama sukarela antar Pihak dapat digunakan untuk meningkatkan ambisi mitigasi. • Penggunaan pengalihan hasil mitigasi (Internationally Transferred Mitigation Outcomes / ITMOs) untuk NDC harus bersifat sukarela dan diotorisasi oleh Pihak terkait. • Penghindaran double counting. • Pembentukan sustainable development mechanism. • Pembentukan kerangka kerja pendekatan non-pasar. CP21 Para. 36: Meminta SBSTA untuk merumuskan panduan corresponding adjustment untuk menghindari double counting.
- 22. Potensi Pasar Karbon Internasional KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA • UNEP Emission Gap Report memperkirakan komitmen saat ini masih kurang 15 Gt CO2 untuk target 2°C; dan kurang 32 Gt CO2 untuk target 1.5°C. Perlu peningkatan ambisi NDC tiga kali lipat dan lima kali lipat untuk target 2°C dan 1.5°C. • 134 negara menyebut instrumen pasar dan/atau carbon pricing dalam dokumen NDC-nya. • Belum ada rulebook untuk pelaksanaan Article 6. • Pasar karbon sukarela masih berjalan. • Kesimpulan: • Pasar karbon untuk pemenuhan NDC belum dapat berjalan. • Perkiraan nilai pasar karbon di tahun 2030 adalah USD 58 - 400 milyar per tahun. • Walaupun potensi tampak besar namun realisasinya sulit diperkirakan karena gap untuk target 2°C masih sangat besar. • Diperkirakan kerjasama karbon bilateral akan lebih menarik bagi banyak negara. • Pasar karbon sukarela dan CORSIA dapat menjadi sumber insentif bagi aksi mitigasi selama tidak mengganggu pencapaian target NDC.
- 23. Pasar Karbon Sukarela KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNDP INDONESIA • Pasar karbon sukarela relatif kecil namun masih tumbuh dan di tahun 2018 mencapai total volume 98,4 Mt CO2. • Per 2019, ada 13 proyek pasar karbon sukarela di Indonesia dengan jumlah karbon kredit yang dihasilkan sebesar > 14 juta ton CO2. Sebagian besarnya dari proyek kehutanan. • Hasil dari perdagangan di pasar karbon sukarela tidak dapat diklaim oleh negara pembeli untuk NDC tanpa otorisasi dari negara penjual. • Opsi offset di pasar sukarela dalam era non double counting Paris Agreement: a) Offset dilakukan hanya bila negara asal tidak menghitung pengurangan emisi tersebut dalam NDC-nya. b) Bila negara pembeli tidak mengklaimnya dalam NDC (i.e. tidak mungkin tanpa otorisasi). c) Dengan rekognisi dari negara asal.
- 24. Terimakasih Laporan dan publikasi lainnya dapat diakses melalui: www.pmr-indonesia.org/publikasi KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN KEMENTERIAN KEUANGAN PT. PLN (PERSERO) UNDP INDONESIA