pokok-pokok perubahan SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai Per-14/PJ/2013

1. Sosialisasi PER-14/PJ/2013
Perubahan Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26
dan Bukti Potong PPh Pasal 21/26

2. ATURAN TERKAIT PER-14/PJ/2013

3. 1. PMK-181/PMK.34/2007 s.t.d.d tentang Bentuk dan
Isi SPT, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian,
Penandatanganan, dan Penyampaian SPT
2. PMK-252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan
Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan
Orang Pribadi
3. PMK-262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara
Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pejabat Negara,
PNS, Anggota TNI, anggota POLRI, dan Pensiunan
atas Penghasilan yang Dibebankan pada APBN
atau APBD
4. PMK-16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara
Pemotongan PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon,
Uang Manfaat Pensiun, THT/JHT, atau Pembayaran
Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus
5
6.
7.
8.
9.
PMK-250/PMK.03/2008 tentang Besar Biaya
Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai
Tetap atau Pensiunan
PMK-206/PMK.11/2012 tentang Penetapan Bagian
Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari
Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai
Tidak Tetap Lainnya yang tidak Dikenakan
Pemotongan PPh Pasal 21
PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan
dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang
Pribadi
PER-32/PJ/2009 tentang Bentuk Formuli SPT PPh
Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan Bukti
Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 21 dan/atau
PPh Pasal 26
PER-6/PJ/2009 tentang Penyampaian SPT Dalam
Bentuk Elektronik

4. LATAR BELAKANG

5. No
Issue
Penyebab
1 Kesulitan dalam pengawasan pelaporan
Data disampaikan secara gelondongan,
PPh 21 per bulan (Januari s.d November) sehingga tidak ada rincian setiap masa pajak
2 Kesulitan matching data bukti potong
3 Lambatnya penyediaan data SPT di
database
4 Kesulitan melakukan pertukaran data
dengan negara lain
5 Belum adanya keterhubungan data SPT
dengan data pihak ketiga
6 Formulir SPT Masa PPh 21 dan bukti
potong PPh 21 sebagaimana dimaksud
dalam PER-32/PJ/2009 belum
selaras dengan PMK-262/PMK.03/2010
dan PMK-16/PMK.03/2010
Solusi
Mewajibkan perincian daftar pemotongan PPh
Pasal 21 untuk setiap masa pajak
Penomoran bukti potong tidak terstruktur
Melakukan standarisasi penomoran bukti
potong
Proses perekaman SPT yang relatif lambat dan Memperluas cakupan pengguna
cakupan penggunaan e-SPT masih sedikit
e-SPT PPh Pasal 21
Regulasi yang ada belum mengakomodir
mekanisme peluang terjadinya pertukaran data
dengan negara lain terutama yang berkaitan
dengan PPh Pasal 26
Belum adanya 'key‘ yang menjadi penghubung
data SPT dan bukti potong yang kita miliki
dengan data pihak ketiga
Melakukan pengaturan yang membuka
peluang terjadinya pertukaran data dengan
negara lain terutama dalam kaitannya dengan
PPh Pasal 26
Mencantumkan 'key' yang dapat menjadi
penghubung antara data SPT dan bukti potong
dengan data pihak ketiga, misal : NIK
PMK-262/PMK.03/2010 dan PMK16/PMK.03/2010 diterbitkan setelah
berlakunya PER-32/PJ/2009
Melakukan penyesuaian formulir bukti potong
1721 A2 dengan menambahkan informasi
'PPh atas penghasilan teratur yang terpisah
dari gaji' dalam bukti potong tersebut

6. STRUKTUR PER-14/PJ/2013

7. PER-14/PJ.13/2013
Bentuk SPT Masa PPh
Pasal 21
Perubahan Formulir
Aturan Peralihan
E-SPT untuk Katagori Tertentu
Perubahan lampiran SPT
Penyampaian/pembetulan SPT
Masa jan-nov 2013
Hardcopy
Standarisasi penomoran Bukti
Potong
Penyampaian/pembetulan SPT
Masa des 2013
Design SPT yang scan-friendly
Penambahan informasi Bukti
Potong

8. POKOK-POKOK PERUBAHAN

9. 1. Kategori Pengguna e-SPT PPh Pasal 21/26
Melakukan
Mengeluarkan bukti
Mengeluarkan
Melakukan
pemotongan PPh
potong PPh Pasal
bukti potong PPh
penyetoran SSP
Pasal 21 atas
21 dan/atau PPh
Pasal 21 final
atau bukti Pbk lebih
pegawai tetap yang
Pasal 26 yang tidak
lebih dari 20
dari 20 dokumen
jumlahnya lebih dari
final lebih dari 20
dokumen
20 pegawai
dokumen

10. 2. Penambahan lampiran daftar pemotongan PPh Pasal 21/26
pegawai tetap yang harus dilaporkan setiap bulan

11. 3. Standarisasi penomoran bukti potong:
a. 1.3-mm.yy-xxxxxxx
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26
tidak final
b. 1.4 - mm.yy - xxxxxxx
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final)
c. 1.1 - mm.yy - xxxxxxx
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap
dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala
d. 1.2 - mm.yy - xxxxxxx
Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi PNS, Anggota
TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya

12. 4. Penyesuaian desain SPT agar lebih scan-friendly
penyediaan space untuk: (a) penempelan barcode SPT pada induk SPT, (b) penulisan
hasil penghitungan jumlah lembar SPT dan (c) penstaplesan induk dan lampiran SPT.
penambahan (d) identitas di setiap halaman formulir.

13. 5.
Penambahan beberapa informasi dalam bukti potong
(seperti negara domisili, NIK/No. Paspor, dan Kode Obyek Pajak)

14. 6. Dihapusnya lampiran:
a. Daftar Perubahan Pegawai Tetap
b. 1721-T : Daftar Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Berkala (yang disampaikan pada Masa Pajak
Juli 2009 atau saat pertama kali berkewajiban menyampaikan SPT PPh Pasal 21/26)

15. 7. Penyesuaian Informasi Pada SPT PPh Pasal 21 Induk
Bagian C Obyek PPh Final

16. KETENTUAN PERALIHAN
s/d. Masa
Pajak Nov
2013
[Pasal 8 PER-14/PJ/2013]
Masa Pajak
s/d. Nov
2013
Masa Pajak
Des 2013
Keterangan:
SPT Lama
SPT Baru
Meliputi SPT Normal maupun Pembetulan
Masa Pajak
Des 2013