Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to satpolpp
Similar to satpolpp (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
satpolpp
- 1. Pengawasan, penertiban dan Penindakan, pemanfaatan bagian – bagian jalan pada ruas jalan Provinsi Banten Oleh : H.MUGNI H.LAQONI, SH.MM Kepala Bidang penegakan peraturan perundang – undangan daerah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
- 2. 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN 4. PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH 3. PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. DASAR HUKUM : 5. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.420-Huk/2016 tentang Penetapan Fungsi, Status dan Kelas Jalan Provinsi Banten dan Penetapan Fungsi Jalan Kab/Kota di wilayah Provinsi Banten diluar Arteri dan Kolektor Primer.
- 3. UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 255 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIBENTUK UNTUK MENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN, SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
- 4. UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN PASAL 12 (1) SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JALAN DI DALAM RUANG MANFAAT JALAN. (2) SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JALAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN. (3) SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN
- 5. PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. PASAL 11 (1) SETIAP ORANG BERKEWAJIBAN MENTAATI LINGKUP KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELIPUTI: POIN (A)TERTIB TATA RUANG; (B) TERTIB JALAN;
- 6. PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PASAL 20 POIN (D) PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH ; PASAL 69 (1)PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DI LINKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DIBERI WEWENANG KHUSUS SEBAGAI PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG RETRIBUSI DAERAH, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA;
- 7. UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN PASAL 12 (1) SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JALAN DI DALAM RUANG MANFAAT JALAN. (2) SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JALAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN. (3) SETIAP ORANG DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN
- 8. 1. INTERNAL KEPADA SATUAN KERJA 2. PENGGUNA LAYANAN 3. PIHAK LAIN YANG DISEBUT LANGSUNG DALAM PERDA & PERKADA 4. MASYARAKAT PENEGAKAN PERDA & PERKADA DITUJUKAN KEPADA SIAPA ??
- 9. PENEGAKAN PERDA OLEH SATPOL PP Penegakan perda dilakukan dengan pola : 1. Pemberitahuan 2. Berdasarkan laporan SKPD Terkait Maupun Masyarakat 3. Wasdak dan Sidak DAPAT DILAKUKAN OLEH POLPP LANGSUNG ATAU DENGAN TIM GABUNGAN
- 10. KEDUDUKAN SATPOL PP DALAM UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 12 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Trantibum dan Linmas Pasal 65 Salah satu tugas KDH memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Pasal 255 Dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, Trantibum serta Linmas Pasal 256 (6) Pol PP dapat diangkat menjadi PPNS Pasal 257 Penyidikan oleh PPNS Satpol PP penting dan strategis
- 12. KEWENANGAN SATPOL PP (PS. 255 AYAT (2) UU 23/2014) MELAKUKAN TINDAKAN PENERTIBAN NON-YUSTISIAL THDP WARGA MASYARAKAT, APARATUR, ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS PERDA DAN/ATAU PERKADA MENINDAK WARGA MASYARAKAT, APARATUR, ATAU BADAN HUKUM YANG MENGGANGGU TRANTIBBUM MASYARAKAT MELAKUKAN TINDAKAN PENYELIDIKAN TERHADAP WARGA MASYARAKAT, APARATUR, ATAU BADAN HUKUM YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS PERDA DAN/ATAU PERKADA MELAKUKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP WARGA MASYARAKAT, APARATUR, ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS PERDA DAN/ATAU PERKADA
- 13. (1)Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14. TARGET PENEGAKAN PERDA ADALAH : PENDAPAT AN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK RETRIBUSI SEGALA BENTUK PERIJINAN
- 15. RUANG LINGKUP STANDAR OPERASIONAL PENEGAKAN PERDA • MELAKUKAN PENGARAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH • MELAKUKAN PEMBINAAN DAN ATAU SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM • PREFENTIF NON YUSTISIAL • PENINDAKAN YUSTISIAL
- 16. PEMBINAAN DAN ATAU SOSIALISASI • MELAKUKAN PENDEKATAN KEPADA MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM • PEMBINAAN PERORANGAN, DILAKUKAN DENGAN CARA MENDATANGI KEPADA MASYARAKAT • PEMBINAAN KELOMPOK, DILAKUKAN DENGAN CARA MENGUMPULKAN MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM
- 17. TAHAPAN PROSES PEMBINAAN PREFENTIF NON YUSTISIAL • SURAT PERNYATAAAN : 15 HARI • SURAT TEGURAN PERTAMA : 7 HARI • SURAT TEGURAN KEDUA : 3 HARI • SURAT TEGURAN KETIGA : 3 HARI • APABILA TIDAK DIINDAHKAN LAPOR KE PPNS UNTUK DIPROSES YUSTISI SESUAI DENGAN PERDA YANG BERLAKU.
- 18. TUGAS DAN WEWENANG PPNS - UU NO. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana * Pasal 7 ayat 2 : PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugas dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. * Pasal 107 ayat 2 : Dalam hal suatu peristiwa patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, PPNS melaporkan hal itu kepada Penyidik Polri. * Pasal 107 ayat 3 : Dalam hal Tindak Pidana telah disidik oleh PPNS ia menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri. * Pasal 109 ayat 3 : Dalam penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada Penyidik Polri dan penuntut umum.
- 19. BURUNG CENDRAWASIH DARI IRIAN TERIMAKASIH C U K U P S E K I A N