1. PENDATAAN PERUMAHAN
DI LOKASI YANG BERPOTENSI
DAPAT MENIMBULKAN BAHAYA
Kota Banjarmasin
Tahun 2022
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
Jalan R.E. Martadinata No.1, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan
3. “rumah yang
memenuhi
persyaratan
keselamatan
bangunan dan
kecukupan
minimum luas
bangunan serta
kesehatan
penghuninya”
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2011 tentang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah yang
ditentukan dengan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
pengumpulan data
yang merupakan
kegiatan paling awal
dan utama sebagai
dasar perhitungan
kebutuhan SPM
Permendagri
59/2021
LATAR BELAKANG
mekanisme dan
strategi penerapan
SPM pengumpulan
data, penghitungan
pemenuhan
kebutuhan dasar,
perencanaan SPM,
dan pelaksanaan
SPM serta
pelaporan
identifikasi
perumahan di lokasi
yang berpotensi
dapat menimbulkan
bahaya
penerapan Standar
Pelayanan Minimal
(SPM)
4. Teridentifikasinya penyebaran
perumahan dan kawasan permukiman,
baik eksisting maupun rencana sesuai
RTRW
01
SASARAN
02
03
04
Teridentifikasinya kegiatan atau
pemanfaatan ruang yang berpotensi
menimbulkan bahaya di Kota
Banjarmasin
Teridentifikasi perumahan di lokasi
yang berpotensi dapat menimbulkan
bahaya di Kota Banjarmasin.
Tersusunnya basis data dan peta sebaran
perumahan di lokasi yang berpotensi
menimbulkan bahaya di Kota
Banjarmasin.
Tersedianya basis data
Perumahan yang
teridentifikasi berada pada
lokasi yang berpotensi dapat
menimbulkan bahaya di Kota
Banjarmasin
TUJUAN
MAKSUD
Untuk mengidentifikasi
perumahan yang berada di
lokasi yang berpotensi
dapat menimbulkan
bahaya di wilayah Kota
Banjarmasin.
5. RTRW Kota
Banjarmasin
lokasi dan kegiatan yang
berpotensi dapat
menimbulkan bahaya
Sebaran Perumahan
Eksisting Kota
Banjarmasin
Data Perizinan Rencana
Kegiatan/Bangunan
Sebaran eksisting dan rencana
Kawasan Permukiman Kota
Banjarmasin
Ketentuan
Khusus
sektoral
Peta Sebaran lokasi
kegiatan yang berpotensi
dapat menimbulkan
bahaya
Sebaran jenis
perumahan/rumah
Sebaran lokasi permukiman pada
lokasi kegiatan yang berpotensi
dapat menimbulkan bahaya
Basis data dan peta sebaran perumahan
di lokasi yang berpotensi menimbulkan
bahaya Kota Banjarmasin
Survei dan verifikasi
lapangan (Permendagri
59/2021)
KERANGAKA
KERJA
Overlay peta/SHP
• Lokasi
• Jumlah (unit) dan luasan
(Ha)perumahan
• Jumlah KK
• Kondisi Ekonomi (MBR/Non MBR)
• Status tanah (legal/tidak legal)
7. KAJIAN KEBIJAKAN & DASAR HUKUM
Pasal 140
Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman
di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi
barang ataupun orang.
Pasal 130
Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,
setiap orang wajib:
Huruf b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan
kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum;
UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN
2011 TENTANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan
perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk
di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan,
serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
Pasal 2
Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan
berasaskan:
huruf l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.
8. KAJIAN KEBIJAKAN & DASAR HUKUM
Pasal 18:
Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
Pasal 1 Butir 17:
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK
INDONESIA NOMOR
23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH
Pasal 298:
Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan
Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan
dengan standar pelayanan minimal
9. KAJIAN KEBIJAKAN & DASAR HUKUM
PERATURAN
PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN
2OI8 TENTANG
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu
pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya
Pendidikan Kesehatan PUPR
Perkim Trantibumlinmas Sosial
Pasal 3
Jenis
Pelayanan
Dasar
Pasal 4 ayat (2) muatan SPM
Mutu
Pelayanan
Dasar
Penerima
Pelayanan
Dasar
a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang
layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota; dan
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak
huni bagi masyarakat yang terkena
relokasi program Pemerintah Daerah
kabupaten/ kota.
Pasal 8 ayat (3)
Pasal 11 ayat (2) Penerapan SPM
a. pengumpulan data;
b. penghitungan kebutuhan pemenuhan
Pelayanan Dasar;
c. penJrusunan rencana pemenuhan
Pelayanan Dasar; dan
d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan
Dasar.
10. KAJIAN KEBIJAKAN & DASAR HUKUM
PERATURAN
MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR
59 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:
Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari
pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan
pelaksanaan SPM serta pelaporan
Perkim
Pasal 3 ayat (2) muatan SPM
fasilitasi penyediaan rumah yang
layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi Program
Pemerintah Daerah kabupaten/kota
penyediaan dan rehabilitasi
rumah yang layak huni bagi
korban bencana daerah
kabupaten/kota;
1. Dilaksanakan setelah terjadi
bencana yang status
kebencanaannya ditetapkan
oleh kepala daerah.
2. Pelaksanaan pemenuhan
layanannya pada n+1 atau
pasca masa tanggap darurat
yang ditetapkan oleh BPBD.
Dapat dilaksanakan pemda sebagai:
1. langkah preventif sebelum
terjadinya bencana
2. Penanganan Kawasan kumuh
sesuai kewenangan daerah
3. Penanganan perumahan di atas
lahan bukan fungsi permukiman /
ilegal
4. Penanganan perumahan dilokasi
yang “menimbulkan bahaya”
Layanan 1 : Layanan 2 :
11. KAJIAN KEBIJAKAN & DASAR HUKUM
Dapat dilaksanakan pemda
sebagai:
1. langkah preventif sebelum
terjadinya bencana
2. Penanganan Kawasan kumuh
sesuai kewenangan daerah
3. Penanganan perumahan di
atas lahan bukan fungsi
permukiman / ilegal
4. Penanganan perumahan
dilokasi yang “menimbulkan
bahaya”
Layanan 2 :
FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA
Sempadan sungai;
Jaringan SUTT dan
SUTET
Lokasi BTS;
Lokasi dan zona
instalasi energi;
Lokasi TPA dan rencana
pengembangannya
Kawasan militer
Lokasi Instalasi Pengolahan Limbah
B3 dan rencana pengembangannya
Kawasan kumuh
Rencana pengembangan
jaringan rel kereta api
Lokasi Jembatan
12. GAMBARAN UMUM WILAYAH
Luas Wilayah
2350,7 Ha
10 Kelurahan
334 RT
Banjarmasin Utara
Luas Wilayah
676 Ha
12 Kelurahan
257 RT
Banjarmasin Tengah
Luas Wilayah
1295.6 Ha
9 Kelurahan
356 RT
Banjarmasin Barat
Luas Wilayah
3,833.4 Ha
12 Kelurahan
334 RT
Banjarmasin Selatan
Luas Wilayah
1690,5
9 Kelurahan
278 RT
Banjarmasin Timur
Luas Total Wilayah
9846.78 Ha
53 Kelurahan
1559 RT
13. GAMBARAN UMUM WILAYAH
Industri 180 Ha
Pergudangan 118.9 Ha
Sawah 3203.4 Ha
Perdagangan dan jasa 578.9 Ha
Perumahan /Permukiman 3335.5
Ha
Semak Belukar 259.88 Ha
Sumber : RTRW Kota Banjarmasin Tahun 2020
14. GAMBARAN UMUM WILAYAH
JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2021
662320 JIWA
JUMLAH PENDUDUK/JIWA
Kepadatan Penduduk
433O jiwa/km2
Kepadatan
Penduduk
13160 jiwa/km2
Kepadatan
Penduduk
10451
jiwa/km2
Kepadatan
Penduduk
5070
jiwa/km2
Kepadatan
Penduduk
9041 jiwa/km2
15. GAMBARAN UMUM WILAYAH
Banjarmasin Utara
941.26 Ha
Banjarmasin Barat
550.39 Ha
Banjarmasin Tengah
302.81 Ha
Banjarmasin Selatan
811.10 Ha
Banjarmasin
Timur
745.65Ha
SEBARAN PERMUKIMAN EKSISTING
PERUMAHAN SWADAYA
110.046 UNIT
PERUMAHAN NON SWADAYA
52.385 UNIT
RUMAH UMUM
52.385 UNIT
RUMAH KOMERSIAL
52.385 UNIT
RUMAH KHUSUS
52.385 UNIT
Sumber : RTRW Kota Banjarmasin Tahun 2020 & RP3KP Kota Banjarmasin 2018
18. LOKASI YANG BERPOTENSI
DAPAT MENIMBULKAN BAHAYA
Berdasarkan data
sekunder dan
Mengacu rencana
RTRW Kota
Banjarmasin tahun
2021,terdapat 8
lokasi yang dapat
menimbukan bahaya
Sempadan sungai
Jaringan SUTT dan SUTET
Lokasi dan zona instalasi
energi
Kawasan kumuh
Lokasi BTS;
Lokasi TPA dan rencana
pengembangannya
Lokasi Jembatan
Lokasi Instalasi Pengolahan Limbah
B3 dan rencana pengembangannya
27. PENDEKATAN & METODOLOGI
1. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam
kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit
berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul
sepanjang alur sungai.
2. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5
m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang
alur sungai.
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor
38 Tahun 2011
Tentang Sungai
28. PENDEKATAN & METODOLOGI
berada pada jarak paling dekat 30 (tiga puluh) meter
dari:
1. Jalan umum dan/atau jalan tol;
2. Daerah pemukiman, perdagangan, hotel, restoran,
fasilitas keagamaan dan pendidikan;
3. Garis pasang naik laut, sungai, daerah pasang surut,
kolam, danau, rawa, mata air dan sumur penduduk;
dan
4. Daerah cagar alam, hutan lindung, dan/atau daerah
lainnya yang dilindungi.
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan
Republik Indonesia
Nomor :
P.56/Menlhk-
Setjen/2015 Tentang
Tata Cara Dan
Persyaratan Teknis
Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya
Dan Beracun Dari
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
29. PENDEKATAN & METODOLOGI
Tinggi bangunan yang masih dianggap aman dari konduktor atau kabel transmisi
listrik bertegangan tinggi
Lapangan terbuka atau daerah terbuka
SUTT 66 KV memiliki jarak bebas 7,5 meter dari permukaan tanah
SUTT 150 KV memiliki jarak bebas 8,5 Meter dari permukaan tanah
SUTET 275 KV memiliki jarak bebas 10,5 Meter dari permukaan tanah
SUTET 500 KV memiliki jarak bebas 12,5 Meter dari permukaan tanah
Bangunan atau jembatan
SUTT 66 KV memiliki jarak bebas 4,5 meter dari permukaan tanah
SUTT 150 KV memiliki jarak bebas 5,0 Meter dari permukaan tanah
SUTET 275 KV memiliki jarak bebas 7,0 Meter dari permukaan tanah
SUTET 500 KV memiliki jarak bebas 9,0 Meter dari permukaan tanah
Peraturan Menteri
Energi Dan
Sumber Daya
Mineral Republik
Indonesia Nomor
2 Tahun 2019
Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 m
yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik
Peraturan menteri
pekerjaan umum nomor
: 05/prt/m/2008 tentang
pedoman penyediaan
dan pemanfaatan ruang
terbuka hijau di kawasan
perkotaan
30. PENDEKATAN & METODOLOGI
Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin
Nomor 6 Tahun
2018 Tentang
Penyelenggaraan
Pendirian Menara
Telekomunikasi
1. Memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan
melaksanakan bina lingkungan berupa kegiatan sosial,
Pendidikan dan tempat ibadah kepada masyarakat
setempat sejauh radius 125% (serratus dua puluh lima
persen) ketinggian Menara
2. radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung
125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara,
yang diukur dari permukaan tanah atau air tempat
berdirinya menara, untuk menjamin keselamatan akibat
kecelakaan menara,
1. Ukuran tinggi menara kurang dari 45 meter standar jarak
aman menara BTS dengan pemukiman minimal 20 meter
dan berjarak sepuluh meter dari area komersial dan 5
meter dari daerah industri.
2. menara tower setinggi lebih dari 45 meter maka jaraknya
dari pemukiman harus sejauh minimal 30 meter, dari
area komersial sejauh 15 meter dan dari daerah industri
sejauh 10 meter.
WHO
31. PENDEKATAN & METODOLOGI
Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum
Republik Indonesia
Nomor 03/Prt/M/2013
Tentang
Penyelenggaraan
Prasarana Dan Sarana
Persampahan Dalam
Penanganan Sampah
Rumah Tangga Dan
Sampah Sejenis
Sampah Rumah
Tangga
1. jarak TPST ke permukiman terdekat
paling sedikit 500 m;
2. penempatan lokasi TPS 3R sedekat
mungkin dengan daerah pelayanan dalam
radius tidak lebih dari 1 km; dan
3. jarak TPA dari permukiman, yaitu lebih
dari 1 km (satu kilometer) dengan
mempertimbangkan pencemaran lindi,
kebauan, penyebaran vector penyakit,
dan aspek sosial;
32. PENDEKATAN & METODOLOGI
memiliki jarak yang aman, paling dekat:
1. 150 m (seratus lima puluh meter) dari jalan utama
atau jalan tol;
2. 300 m (tiga ratus meter) dari daerah pemukiman,
perdagangan, rumah sakit, pelayanan kesehatan
atau kegiatan sosial, hotel, restoran, fasilitas
keagamaan dan pendidikan;
3. 300 m (tiga ratus meter) dari garis pasang naik laut,
sungai, daerah pasang surut, danau, rawa, mata air;
4. 300 m (tiga ratus meter) dari daerah yang dilindungi
(cagar alam dan hutan lindung).
PERATURAN
MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2021
TENTANG TATA
CARA DAN
PERSYARATAN
PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN
BERACUN
33. PENDEKATAN & METODOLOGI
1. Titik TPA sebelum dilakukan analisis
Buffering
2. Titik TPA Setelah dilakukan Buffering
dengan standart radius 1 km
3. Deliniasi perumahan yang masuk
dalam deliniasi Kawasan Potensial
Menimbul kan Bahaya
Pengolahan Deliniasi Kawasan
34. PENDEKATAN & METODOLOGI
Survei dan
verifikasi
• Lokasi
• Jumlah (unit) dan luasan
(Ha)perumahan
• Jumlah KK
• Kondisi Ekonomi (MBR/Non MBR)
• Status tanah (legal/tidak legal)
Pengolahan data
base
Survei dan Verifikasi lapangan
