SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
DEPARTEMEN KESEHATAI{
                                               REPI.JBUK INDONESIA

                        KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
                                   NOMOR : Kp.04.05.2.2.970L
                             MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

  Menimbang               Bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perrlu memindahkan pegawai Negeri Sipil yang
                          namanya tersebut pada diktum keputusan ini, dari tempat kedudukJn yang ljma ke
                                                                                                         tempat
                          kedudukan yang baru.
  Mengingat               1. Undang - undang Nomor B Tahun L914, )o Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
                          2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Th.t977 lo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Th. 200g;
                          3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3l
                          4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
                          5 Peralcti,-an i4enierri-(eseiratant$omor6I3fivTe-nkcc/p-Evlr/zooSrenggar2s Abrit 2oo5;
  Memperhatikan           1. Surat Direktur Poltekkes Depkes lakarta II lrlo.Kp.04.O4.t.2.L4g2 t9l. 10 Juli 200g.
                          2. Surat Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen PP dan pL Depkes ruo.fp.O+.OO.Vl /OL4Z4
                             /2OOB tgl. 24 Juli 2008.
                          3. Surat Sekretaris Ditjen PP dan PL Depkes No.Kp.04.06/1.2/2324/2008 tgt. 11 Agustus
                             2008.
                          4. Surat Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Depkes No.Kp.04.05 /II/2/4536             tgt.   4
                            September 2008.
                                            MEMUTUSKAN:
  Menetapkan
  PERTAMA                Untuk kepentingan dinas Pegawa i Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
                         1. Nama                       MOH. ICHSAN SUDJARNO, SKM, M.Epid
                         2. Tempat/Tanggal tahir       Ngawi, 28 November 1955
                         3. NIP                         14009s954 /C.0161426
                         4. Pangkat /Gol ruang         Pembina - IV/a
                         5. Jenis Kepegawaian          Pegawai Negeri Sipil Pusat
                         6. Tempat Kedudukan lama      Direktorat Jenderal PP dan PL Depkes RI di Jakartil
                         7. Pendidikan terakhir        M.Epid
                         Terhitung mulai tanggal   I   Oktober 2OO8, dipindahkan dan ditempatkan pada poltekkes
                         Depkes Jakarta II.
  KEDUA                  Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan           ini, akan diperbaiki
                             sebagaimana mestinya.
  Asli keputusan ini, diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
                                                                                          seperlunya.
  Tembusan :
  1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
  2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
  3. Direktur lenderal Anggaran Departemen Keuangan di lakarta
  4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta
 j^.-Sekretaris lenderal Departemen Kesehatan RI di lakarta
(6.r$ekretaris Badan ppSDM Kesehatan Depkes RI di lakarta
4 Sekretaris Ditjen pp dan pL Depkes RI di Jakarta
  9. Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen pp dan pL Depkes RI di Jakarta
 9. Direktur Poltekkes Depkes Jakarta II di Jakarta
  10. Kepala Kantor Pelayanan pembayaran Negara di Jakarta
  11. Direksi PT TASPEN Jl. Letjen Suprapto Jakarta
  12. Pejabat Pembuat Daftar Gaji pada Ditjen pp dan pL Depkes RI di Jakarta
  13. Pejabat Pembuat Daftar Gaji pada poltekkes Depkes Jakarta II


                                                                  DITETAPKAN    )I
                                                                               :   KESEHATAN RI

More Related Content

What's hot

1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpvRs husada
 
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalTelaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalSisca Yoliza
 
Surat keputusan perpanjangan masa aktif
Surat keputusan perpanjangan masa aktifSurat keputusan perpanjangan masa aktif
Surat keputusan perpanjangan masa aktifRaden Mas Abdinegara
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013moliiceman
 
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsiLieza FA
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Surat keterangan perbaikan nama
Surat keterangan perbaikan namaSurat keterangan perbaikan nama
Surat keterangan perbaikan namaLuqman Saifurrohim
 
Telaahn staff
Telaahn staffTelaahn staff
Telaahn staffLeo Josep
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumAnalisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumSujud Marwoto
 
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa BaratContoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa BaratDokter Tekno
 
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmasCha Eco
 
Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013moliiceman
 
Contoh Laporan Tata Usaha
Contoh Laporan Tata UsahaContoh Laporan Tata Usaha
Contoh Laporan Tata UsahaKutsiyatinMSi
 

What's hot (20)

1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv
 
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalTelaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
 
Kode administrasi surat
Kode administrasi suratKode administrasi surat
Kode administrasi surat
 
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDIMutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
 
Dadang anwar
Dadang anwarDadang anwar
Dadang anwar
 
Surat keputusan perpanjangan masa aktif
Surat keputusan perpanjangan masa aktifSurat keputusan perpanjangan masa aktif
Surat keputusan perpanjangan masa aktif
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
209116135 prosedur-mutasi-pns-antar-propinsi
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Surat keterangan perbaikan nama
Surat keterangan perbaikan namaSurat keterangan perbaikan nama
Surat keterangan perbaikan nama
 
Telaahn staff
Telaahn staffTelaahn staff
Telaahn staff
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumAnalisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
 
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa BaratContoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
Contoh Surat Permohonan Perpanjangan PTT Provinsi Jawa Barat
 
Format sppd
Format sppdFormat sppd
Format sppd
 
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas
2.3.6. sk visi misi, tata nilai dan tujuan puskesmas
 
Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013
 
Delegasi wewenang
Delegasi wewenangDelegasi wewenang
Delegasi wewenang
 
Contoh Laporan Tata Usaha
Contoh Laporan Tata UsahaContoh Laporan Tata Usaha
Contoh Laporan Tata Usaha
 
2.2.4 pengemudi
2.2.4 pengemudi2.2.4 pengemudi
2.2.4 pengemudi
 
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paserTelaahan tambahan penghasilan kab paser
Telaahan tambahan penghasilan kab paser
 

Viewers also liked

Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten PangandaranKpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten PangandaranDani Setiawan
 
Contoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahContoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahBudi Cahyadi
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanFre Marhaban
 
Buku 3 perlengkapan dan tugas umum
Buku 3 perlengkapan dan tugas umumBuku 3 perlengkapan dan tugas umum
Buku 3 perlengkapan dan tugas umumAdi Kuntarto
 
Contoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerjaContoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerjaBawi Nabawi
 
Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015NAUFAL473
 
Contoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap YayasanContoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap YayasanTjoetnyak Izzatie
 
Contoh sk kcd gugus
Contoh sk kcd gugusContoh sk kcd gugus
Contoh sk kcd gugusJamaludin ..
 
Sk honorer dan kegiatan
Sk honorer dan kegiatanSk honorer dan kegiatan
Sk honorer dan kegiatanherman su
 
Sk penugasan pelatihan di dell
Sk penugasan pelatihan di dellSk penugasan pelatihan di dell
Sk penugasan pelatihan di dellAldon Samosir
 
Internship Certificate - PT. Pertamina UTC
Internship Certificate - PT. Pertamina UTCInternship Certificate - PT. Pertamina UTC
Internship Certificate - PT. Pertamina UTCArriyo Yustanto
 
Surat panggilan tes dari pt.pertamina ke jakarta
Surat panggilan tes dari  pt.pertamina ke jakartaSurat panggilan tes dari  pt.pertamina ke jakarta
Surat panggilan tes dari pt.pertamina ke jakartaOperator Warnet Vast Raha
 
Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010
Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010
Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010AgronomiPetanian
 

Viewers also liked (20)

Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten PangandaranKpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
 
CONTOH SK
CONTOH SKCONTOH SK
CONTOH SK
 
Contoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucahContoh peraturan perusahaan bucah
Contoh peraturan perusahaan bucah
 
Sk tk gtt kepala dinas
Sk tk gtt kepala dinasSk tk gtt kepala dinas
Sk tk gtt kepala dinas
 
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat KeputusanTata CAra Pembuatan Surat Keputusan
Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan
 
Buku 3 perlengkapan dan tugas umum
Buku 3 perlengkapan dan tugas umumBuku 3 perlengkapan dan tugas umum
Buku 3 perlengkapan dan tugas umum
 
Contoh permohonan
Contoh permohonanContoh permohonan
Contoh permohonan
 
Contoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerjaContoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerja
 
Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015Sk yayasan 2010-2015
Sk yayasan 2010-2015
 
Contoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap YayasanContoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap Yayasan
 
Contoh sk kcd gugus
Contoh sk kcd gugusContoh sk kcd gugus
Contoh sk kcd gugus
 
Sk honorer dan kegiatan
Sk honorer dan kegiatanSk honorer dan kegiatan
Sk honorer dan kegiatan
 
Sk penugasan pelatihan di dell
Sk penugasan pelatihan di dellSk penugasan pelatihan di dell
Sk penugasan pelatihan di dell
 
Sk ppas
Sk ppasSk ppas
Sk ppas
 
Desa siaga book
Desa siaga bookDesa siaga book
Desa siaga book
 
Internship Certificate - PT. Pertamina UTC
Internship Certificate - PT. Pertamina UTCInternship Certificate - PT. Pertamina UTC
Internship Certificate - PT. Pertamina UTC
 
Surat panggilan tes dari pt.pertamina ke jakarta
Surat panggilan tes dari  pt.pertamina ke jakartaSurat panggilan tes dari  pt.pertamina ke jakarta
Surat panggilan tes dari pt.pertamina ke jakarta
 
Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010
Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010
Keputusan Menteri Pertanian Nomo : 22 Tahun 2010
 
Surat resmi pt.pertamina 1
Surat resmi pt.pertamina 1Surat resmi pt.pertamina 1
Surat resmi pt.pertamina 1
 
Contoh surat penugasan
Contoh surat penugasanContoh surat penugasan
Contoh surat penugasan
 

Similar to Sk penempatan

Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Ricky Handaya
 
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanPermenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanDitjen P2P
 
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanSk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanNurman syah
 
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahNurman syah
 
Permenkes 889 2011
Permenkes 889 2011Permenkes 889 2011
Permenkes 889 2011ADIJM
 
Sejarah Pemberantasan Penyakit
Sejarah Pemberantasan PenyakitSejarah Pemberantasan Penyakit
Sejarah Pemberantasan PenyakitDitjen P2P
 
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesaPermenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesabening2air
 
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplPergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplDewi Hadiwinoto
 
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupPermen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupDewi Hadiwinoto
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Nurman syah
 
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1Nurul Huda
 
Permen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-uplPermen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-uplAdi Handarbeni
 
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...Saroni Nasta
 
Permenkes no. 2348
Permenkes no. 2348Permenkes no. 2348
Permenkes no. 2348Dewi Palupi
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahOswar Mungkasa
 

Similar to Sk penempatan (20)

Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
 
Sprin penempatan
Sprin penempatanSprin penempatan
Sprin penempatan
 
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan PelabuhanPermenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Permenkes 2348 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
 
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanSk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
 
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
 
4 tpq
4 tpq4 tpq
4 tpq
 
Permenkes 889 2011
Permenkes 889 2011Permenkes 889 2011
Permenkes 889 2011
 
Sejarah Pemberantasan Penyakit
Sejarah Pemberantasan PenyakitSejarah Pemberantasan Penyakit
Sejarah Pemberantasan Penyakit
 
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesaPermenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
 
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplPergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
 
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HidupPermen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
 
Kepda
KepdaKepda
Kepda
 
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
Permen no.13-thn-2010-ukl-upl pemantauan lh1
 
Permen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-uplPermen no.13 thn 2010 ukl-upl
Permen no.13 thn 2010 ukl-upl
 
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
P.1 menhut ii2015 ttg perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan k...
 
Permenkes no. 2348
Permenkes no. 2348Permenkes no. 2348
Permenkes no. 2348
 
Dadang
Dadang Dadang
Dadang
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
 
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw okRktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
Rktm penyusunan laporan keuangan sai pada sekretariat uappa bw ok
 

More from Mohammad Ichsan (20)

Epid surveilans keseling
Epid surveilans keselingEpid surveilans keseling
Epid surveilans keseling
 
Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009
 
Uu no 4 1984
Uu no 4 1984Uu no 4 1984
Uu no 4 1984
 
Klinik sanitasi 1
Klinik sanitasi 1Klinik sanitasi 1
Klinik sanitasi 1
 
Uu 36-2009 kesehatan
Uu 36-2009 kesehatanUu 36-2009 kesehatan
Uu 36-2009 kesehatan
 
Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009Uu kesehatan no. 36 thn 2009
Uu kesehatan no. 36 thn 2009
 
Klb skd 2011
Klb skd 2011Klb skd 2011
Klb skd 2011
 
Silabus epid b 2013 2
Silabus epid b 2013 2Silabus epid b 2013 2
Silabus epid b 2013 2
 
Epid kesehatan lingkungan
Epid kesehatan lingkunganEpid kesehatan lingkungan
Epid kesehatan lingkungan
 
Kepmen epid1116
Kepmen epid1116Kepmen epid1116
Kepmen epid1116
 
Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116
 
Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116
 
Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116
 
Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116
 
Perkantoran dan industri
Perkantoran dan industriPerkantoran dan industri
Perkantoran dan industri
 
Perkantoran dan industri
Perkantoran dan industriPerkantoran dan industri
Perkantoran dan industri
 
Perkantoran dan industri
Perkantoran dan industriPerkantoran dan industri
Perkantoran dan industri
 
Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116
 
Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116Epidemiologi 1116
Epidemiologi 1116
 
Urindo konsep dasar se
Urindo konsep dasar seUrindo konsep dasar se
Urindo konsep dasar se
 

Sk penempatan

  • 1. DEPARTEMEN KESEHATAI{ REPI.JBUK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : Kp.04.05.2.2.970L MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perrlu memindahkan pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, dari tempat kedudukJn yang ljma ke tempat kedudukan yang baru. Mengingat 1. Undang - undang Nomor B Tahun L914, )o Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Th.t977 lo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Th. 200g; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3l 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003; 5 Peralcti,-an i4enierri-(eseiratant$omor6I3fivTe-nkcc/p-Evlr/zooSrenggar2s Abrit 2oo5; Memperhatikan 1. Surat Direktur Poltekkes Depkes lakarta II lrlo.Kp.04.O4.t.2.L4g2 t9l. 10 Juli 200g. 2. Surat Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen PP dan pL Depkes ruo.fp.O+.OO.Vl /OL4Z4 /2OOB tgl. 24 Juli 2008. 3. Surat Sekretaris Ditjen PP dan PL Depkes No.Kp.04.06/1.2/2324/2008 tgt. 11 Agustus 2008. 4. Surat Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Depkes No.Kp.04.05 /II/2/4536 tgt. 4 September 2008. MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA Untuk kepentingan dinas Pegawa i Negeri Sipil tersebut di bawah ini : 1. Nama MOH. ICHSAN SUDJARNO, SKM, M.Epid 2. Tempat/Tanggal tahir Ngawi, 28 November 1955 3. NIP 14009s954 /C.0161426 4. Pangkat /Gol ruang Pembina - IV/a 5. Jenis Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat 6. Tempat Kedudukan lama Direktorat Jenderal PP dan PL Depkes RI di Jakartil 7. Pendidikan terakhir M.Epid Terhitung mulai tanggal I Oktober 2OO8, dipindahkan dan ditempatkan pada poltekkes Depkes Jakarta II. KEDUA Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini, diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. Tembusan : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta 3. Direktur lenderal Anggaran Departemen Keuangan di lakarta 4. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI di Jakarta j^.-Sekretaris lenderal Departemen Kesehatan RI di lakarta (6.r$ekretaris Badan ppSDM Kesehatan Depkes RI di lakarta 4 Sekretaris Ditjen pp dan pL Depkes RI di Jakarta 9. Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen pp dan pL Depkes RI di Jakarta 9. Direktur Poltekkes Depkes Jakarta II di Jakarta 10. Kepala Kantor Pelayanan pembayaran Negara di Jakarta 11. Direksi PT TASPEN Jl. Letjen Suprapto Jakarta 12. Pejabat Pembuat Daftar Gaji pada Ditjen pp dan pL Depkes RI di Jakarta 13. Pejabat Pembuat Daftar Gaji pada poltekkes Depkes Jakarta II DITETAPKAN )I : KESEHATAN RI