1. MAKALAH PKN
BENTUK PENGHARGAAN TERHADAP UTUSAN
INTERNASIONAL
OLEH :
NAMA
: 1. HIKMAHWATI
2. NURHIKMAH DWI ASTUTI
3. NUR NADYA
4. ST.FATIMAH
5. RISCHI AGUSTIANI
6. WD.MONASWATI HALIM
7. WD.YUYUN MUNDARI
8. WINDA WELANI
KELAS
: XI IPA7
SMA NEGERI 1 RAHA
2013/2014

2. KATA PENGANTAR
Syukur alhamdulillah, segala puji hanya kepada ALLAh SWT yang selalu
melimpahkan rahmat dan hidayah-nya. Dan dengan izin serta pertolongan-nya,
sehingga
makalah
sederhana
yang
berjudul
”BENTUK
PENGHARGAAN
TERHADAP UTUSAN INTERNASIONAL” ini dapat terselesaikan dengan baik.
Pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada guru pembimbing yang telah memberikan waktu dan
tenaganya dalam kelancaran penulisan ini.
Akhirnya, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna.
Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat penulis
gunakan untuk perbaikan makala berikutnya. Untuk itu, sebelum dan sesudahnya
penulis mengucapkan terima kasih.
RAHA, 27 APRIL 2013
Penulis

3. DAFTAR ISI

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem politik pada suatu negara terkadang bersifat relatif, hal ini
dipengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut.Seperti
halnya sistem politik di Indonesia, seiring dengan waktu, sistem politik di
Indonesia selalumengalami perubahan. Indonesia merupakan bagian dari
sistem politik dunia, dimana sistem politik Indonesia akan berpengaruh
pada sistem politik negara tetangga maupun dalam cakupan lebih luas.
Struktur
kelembagaan
atau
institusi
khas
Indonesia
akan
terus berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi, sehingga
melahirkan sistem politik hanya dimiliki oleh Indonesia. Namun demikian,
kekhasan sistem politik Indonesia belum dapat dikatakan unggul bila
kemampuan positif struktur dan fungsinya belum diperhitungkan sistem
politik negara lain.
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau
keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan
dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya
mewujudkan tujuan, pengambilankeputusan, seleksi dan penyusunan skala
prioritasnya.Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut
di dalamkonstitusi negara (termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan
yudikatif )DalamPenyusunan
keputusan-keputusan
kebijaksanaan
diperlukan adanya kekuatan yangseimbang dan terjalinnya kerjasama yang
baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan
terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuanmasyarakat/Negara. Dalam hal ini
yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara.
Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni
MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung,Mahkamah
Konstitusi,
Komisi
Yudisial.
Lembaga-lembaga
ini
yang
akan
membuatkeputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum
Mahkamah internasional adalah badan PBB yang berkedudukan di Den
Haag (Belanda) Mahkamah dapat bersidang di tempat lain kalau dianggap
perlu. Masa bersidang diadakan setiap tahun kecuali waktu-waktu libur.

5. Sidang-sidang lengkap pada prinsipnya dihadiri oleh 15 anggota, tetapi
quorum dengan 9 anggota sudah cukup untuk mengadili suatu perkara.
Biasanya mahkamah bersidang dengan 11 anggota tidak termasuk hakimhakim ad hoc.
Mahkamah memilih ketua dan wakil ketua untuk masa jabatan tiga
tahun dan dapat dipilih kembali. Mahkamah juga mengangkat panitera dan
pegawai-pegawai lain yang dianggap perlu. Adapun bahasa-bahsa resmi
yang digunakan menurut pasal 39 Statuta, harus Prancis dan Inggris.
Namun, atas permintaan salah satu dari pihak yang bersengketa,
mahkamah dapat mengizinkan penggunaan bahasa lain.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari permasalahan ini
adalah :
1). Bagaimana sistem politik di Negara Indonesia?
2). Apakah akibat bagi subyek hukum yang tidak menghargai keputusan
Mahkama Internasional?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui
sistem politik d Indonesia dan akibat bagi subyek hukum yang tidak
menghargai keputusan Mahkama Internasional.
D. Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan dengan menggunakan metode
pengumpulan data.

6. Bab ii
Pembahasan
1. Sistem Politik di Negara Indonesia
Sistem politik pada suatu negara terkadang bersifat relatif, hal ini
dipengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut.Seperti
halnya sistem politik di Indonesia, seiring dengan waktu, sistem politik di
Indonesia selalumengalami perubahan. Indonesia merupakan bagian dari
sistem politik dunia, dimana sistem politik Indonesia akan berpengaruh
pada sistem politik negara tetangga maupun dalam cakupan lebih luas.
Struktur
kelembagaan
atau
institusi
khas
Indonesia
akan
terus berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi, sehingga
melahirkan sistem politik hanya dimiliki oleh Indonesia. Namun demikian,
kekhasan sistem politik Indonesia belum dapat dikatakan unggul bila
kemampuan positif struktur dan fungsinya belum diperhitungkan sistem
politik negara lain.
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau
keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan
dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya
mewujudkan tujuan, pengambilankeputusan, seleksi dan penyusunan skala
prioritasnya.Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut
di dalamkonstitusi negara (termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan
yudikatif )DalamPenyusunan
keputusan-keputusan
kebijaksanaan
diperlukan adanya kekuatan yangseimbang dan terjalinnya kerjasama yang
baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan
terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuanmasyarakat/Negara. Dalam hal ini
yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara.
Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni
MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung,Mahkamah
Konstitusi,
Komisi
Yudisial.
Lembaga-lembaga
ini
yang
akan
membuatkeputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

7. Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media
massa,Kelompok kepentingan ( Interest Group ), Kelompok Penekan
(Presure Group),Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political
Figure), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik,
melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya.
Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan.
Dengan adanya partisipasi masyarakt diharapkan keputusan yang dibuat
pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan
memakaisystem demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat
oleh rakyat untuk rakyat. Indonesia menganut sistem pemerintahan
presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa yang meletakkan dasar
pembentukan Negara Indonesia, setelah tercapainyakemerdekaan pada
tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyatyang berasal
dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di
ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik
Indonesia(NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan
federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan (27
Desember 1949 – 17 Agustus 1950),namun kembali ke bentuk
pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 -1997),
pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem
pemerintahanyang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan
konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.22
Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau
keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan
dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya
mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala
prioritasnya.Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar
(UUD) 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara
negara; kewenangan, tugas,dan hubungan antara lembaga-lembaga negara
(legislatif, eksekutif, dan yudikatif).UUD 1945 juga mengatur hak dan
kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiriatas Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan
tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat
regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan
di
pemerintahan
kabupaten/kotamadyadipimpin
oleh
seorang
bupati/walikota.

8. Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman
tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada di
bawahnya.Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan,
pengaturan, memberi nasehat, dan fungsi adminsitrasi. Saat ini UUD 1945
telah mengalami beberapa kali amandemen, yang telah memasuki tahap
amandemen ke empat. Amandemen konstitusi ini mengakibatkan perubahan
mendasar terhadap tugas dan hubunganlembaga-lembaga Negara.
 Penerapan Sistem Politik Di Indonesia
Sistem politik di Indonesia adalah sebuah sistem yang mengatur urusan
bernegara di Indonesia. Dalam sistem politik di Indonesia pun menyebutkan
bahwa Negara Indonesia berbentuk republik yang pemerintahannya dijalankan
oleh
presiden
dan
wakil
presiden.
Politik bebas aktif ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dijalankan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Pada masa awal
terbentuknya Negara Republik Indonesia memang MPR atau Majelis
Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang pemerintahan tertinggi.
Namun pada masa demokrasi ini pemerintahan tertinggi tetap dijalankan
oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden, sementara MPR berubah
menjadi badan tertinggi negara yang bertugas mengawasi jalannya
pemerintahan yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden.
 UUD 1945 Bagian Dari Sistem Politik Indonesia
Sistem politik Indonesia yang dijalankan saat ini tetap berpatokan
pada Undang-undang Dasar 1945 yang fungsinya mengatur kedudukan
badan-badan atau institusi penyelenggara pemerintahan seperti lembaga
legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan lembaga
konstitusional.
Sementara
itu,
dalam
menjalankan
pemerintahan
dengan
menggunakan sistem saat ini, Indonesia tidak lagi menggunakan sistem
pemerintahan terpusat melainkan sudah dibentuknya daerah-daerah
otonomi dimana masing-masing provinsi yang di Indonesia berhak mengatur
dan menjalankan pemerintahan daeranya sendirii namun tetap memberikan
laporannya
kepada
pihak
pemerintahan
pusat.
Sistem yang memberikan hak otonomi bagi masing-masing daerah ini

9. membuat pembangunan menjadi lebih efektif di mana masing-masing
pemerintah daerah berusaha membangun daerahnya dengan sebaikbaiknya serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerahnya
tersebut.
Hal ini akhirnya juga mampu mengembangkan daerah-daerah yang
tertinggal menjadi daerah yang lebih modern di mana pemerataan
pendidikan dapat dilaksanakan, berbagai fasilitas pendidikan dapat
dibangun serta pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang lainnya.
Selain itu, sistem ini memberikan kekuasaan bagi pemerintah di
masing-masing daerah juga membuat pemerintah daerah berusaha untuk
memaksimalkan potensi daerahnya demi mendapatkan pendapatan daerah
untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga daerahnya tersebut.
 Sistem Politik Yang Berubah Fungsi
Perkembangan jaman dan era modernisasi yang semakin cepat
ternyata membawa perubahan besar pula dalam penerapan sistem politik
yang ada. Seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, di mana
penambangan batu bara mengakibatkan eksploitasi hutan dan lingkungan
secara besar-besaran membuat sistem dalam politik yang seharusnya
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan.
Pembukaan lahan hutan untuk membangun proyek penambangan batu
bara membuat penduduk di sekitar wilayah penambangan terkena
dampaknya. Polusi dan banjir serta berbagai bencana alam lainnya
menghantui kehidupan masyarakat sekitar areal penambangan.
Belum lagi wabah penyakit yang disebabkan dengan gersangnya
wilayah tambang, keselamatan kerja yang tidak terjamin membuat
kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan
makmur
hanya
akan
menjadi
impian.
Politik saat ini seolah-olah hanya berpihak pada yang kuat di mana
kesenjangan sosial meningkat tajam, kemiskinan merajalela, pengangguran
terus
bertambah
dan
matinya
rasa
kemanusian.
Sayangnya, pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun
pemerintah pusat seolah-olah menutupkan matanya. Sehingga tidak

10. melihat betapa kerusakan alam sudah sangat parah hingga lubang galian
tambang sudah mencapai bermil-mil dalamnya.
 Hubungan Sistem Politik dan Korupsi
Sistem dalam politik yang dimiliki suatu negara harusnya mampu
mengatur kehidupan bernegara baik bagi masyarakat yang ada dan
berdiam di negara tersebut maupun seluruh aparat yang berwenang yang
memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kelangsungan hidup
negara ini. Tetapi pada kenyataannya, sistem yang harus mengatur
tersebut
tidak
berfungsi
sebagai
mana
mestinya.
Politik hanyalah dunia saling mencaci dan menjatuhkan sehingga
ketika ada permasalahan maka permasalahan tersebut akan diangkat dan
diekspos sebagai suatu kegagalan sistem dalam politik yang sedang
diterapkan dan akhirnya digunakan untuk menggulingkan kekuatan partai
politik
tertentu.
Namun yang ada adalah perebutan kursi nyaman yang mampu
menggelembungkan uang. Masing-masing partai berusaha merebut
kenyamanan kursi tersebut hingga ketika terjadi pemilihan rela
mengeluarkan sekian banyak uang untuk menyuap rakyat yang kelaparan
agar
memilih
mereka
kembali.
Sistem dalam politik Indonesia tidak akan dapat menciptakan
kesejahteraan bagi rakyatnya selama korupsi masih merajalela dengan
uang panas yang dibagikan secara merata diantara para petinggi negara
tersebut.
Perjalanan dinas, studi banding, mobil dinas yang mewah, baju dinas,
atau mungkin pesta-pesta yang mengatasnamakan kenegaraan akhirnya
menjadi lebih penting dari segala-galanya dibanding rakyat yang terpaksa
melakukan demosntrasi ketika bahan bakar minyak diisukan akan
mengalami kenaikan, atau lebih penting dari para fakir miskin yang
kelaparan.
 Penerapan Sistem Politik Yang Sebenarnya
Jika ingin maju, seharusnya negara kita tercinta ini haruslah segera
berbenah. Potensi sumber daya alam yang kita miliki dengan kekayaan alam
yang beraneka ragam seharusnya tidak membuat kita menjadi negara
miskin.

11. Kekayaan alam tersebut jelas akan mampu menghidupi seluruh rakyat
Indonesia
dengan
layak
tanpa
ada
yang
harus
kelaparan.
Jika berpatokan pada Undang-undang Dasar 1945, seharusnya sistem
dalam politik yang diterapkan akan mampu memberikan manfaat yang
sangat besar bagi masyarakat yang tinggal di negara ini, seperti :
Pemanfaatan alam yang seluas-luasnya untuk kepentingan seluruh
masyarakat.
Pemberantasan korupsi dengan tegas hingga ke akar-akarnya. Selama ini
pemberantasan korupsi terus didengungkan dan digembar gemborkan. Lalu
apa akhir dari kisah Century? Bagaimana dengan kisah Gayus yang ditelan
bumi? Atau bagaimana dengan Melinda Dee yang mengkorupsi sekian
banyak
uang
nasabahnya?
Anehnya, ketika kasus A diangkat dan diekspos secara besar-besaran, lalu
pada suatu saat, akan muncul lagi kasus baru yang diangkat sementara
kasus lama yang belum selesai hilang secara perlahan.
Peningkatan pendidikan untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas
sehingga tidak terjadi lagi pembodohan masyarakat.
Memahami pentingnya pembangunan dan pemanfaatan alam yang tidak
merusak lingkungan sehingga biaya untuk memperbaiki kerusakan
lingkungan tersebut tidak menghabiskan anggaran negara yang ada.
Penerapan sistem dalam politik yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila
secara nyata dan sebenar-benarnya.
Melakukan inspeksi atau pemeriksaan pejabat daerah bahkan hingga
aparat desa tentang kemungkinan terjadinya korupsi kecil-kecilan yang
bisa berakibat fatal kelak dikemudian hari.
 Sistem Politik Demokrasi
Sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berdasarkan
demokrasi di mana keputusan tertinggi berada di tangan rakyat.
Kenyataannya, walaupun keputusan tertinggi berada di tangan rakyat,
rakyat tetap tidak mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi
masing-masing individu di dalamnya.

12. Keputusan pemanfaatan lahan hutan sebagai areal pertambangan contohnya,
banyak rakyat kita yang bisa dengan mudah disogok dengan sejumlah uang yang
sebenarnya sangat tidak sebanding dengan pengerukkan kekayaan negara yang
dilakukan di areal-areal pertambangan .
2. Akibat Bagi Sistem Hukum yang Tidak Menghargai Keputusan Mahkama
Internasional
Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman PBB berkedudukan di
Den Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan piagam PBB,
berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti dari Mahkamah Internasional
Permanen.
Mahkamah Internasional (International Court of Justice atau ICJ)
merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB. Dewan keamanan dapat
menyerahkan suatu sengketa hukum kepada mahkamah, majelis umum dan dewan
keamanan dapat memohon kepada mahkamah nasihat atas persoalan hukum apa
saja dan organ-organ lain dari PBB serta badan-badan khusus apabila pendapat
wewenang dari majelis umum dapat meminta nasihat mengenai persoalanpersoalan hukum dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Majelis umum telah
memberikan wewenang ini kepada dewan ekonomi dan sosial, dewan perwakilan,
panitia interim dari majelis umum, dan beberapa badan-badan antar pemerintah.
Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim, dua merangkap ketua dan
wakil ketua, masa jabatan 9 tahun. Anggotanya direkrut dari warga negara
anggota yang dinilai cakap di bidang hukum internasional. Lima berasal dari
Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Cina, Rusia, Amerika serikat,
Inggris dan Prancis.
Mereka (anggota mahkamah) dipilih oleh majelis umum dan dewan
keamanan yang mengadakan pemungutan suara secara terpisah. Hakim-hakim
dipilih atas dasar kecakapan mereka, bukan atas dasar kebangsaan akan tetapi
diusahakan untuk menjamin bahwa sistem-sistem hukum yang terpenting didunia

13. diwakili oleh mahkamah. Tidak ada dua hakim yang menjadi warga negara dari
negara yang sama. Semua persoalan-persoalan diputuskan menurut suatu
kelebihan dari hakim-hakim yang hadir, dan jumlah sembilan merupakan
quorumnya. Apabla terjadi seri, maka ketua mahkamah mempunyai suara yang
menentukan.
Fungsi Mahkamah Internasional adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus
persengketaan internasional yang subyeknya adalah negara. Ada 3 kategori
negara,yaitu:
a. Negara anggota PBB, otomatis dapat mengajukan kasusnya ke Mahkamah
Internasional.
b. Negara bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja Mahkamah
internasional. Dan yang bukan wilayah kerja Mahkamah Internasional boleh
mengajukan kasusnya ke Mahkamah internasional dengan syarat yang
ditentukan dewan keamanan PBB.
c. Negara bukan wilayah kerja (statute) Mahkamah internasional, harus membuat
deklarasi untuk tunduk pada ketentuan Mahkamah internasional dan Piagam
PBB.
Yuridikasi Mahkamah Internasional adalah kewenangan yang dimilki oleh
Mahkamah Internasional yang bersumber pada hukum internasional untuk
menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum. Kewenangan atau Yuridiksi ini
meliputi:
a.
Memutuskan
perkara-perkara
pertikaian
(Contentious
Case).
b. Memberikan opini-opini yang bersifat nasehat (Advisory Opinion).
Mahkamah Internsional memutuskan sangketa berdasarkan hukum.
Keputusan dapat dilakukan berdasarkan kepantasan dan kebaikan apabila
disetujui oleh Negara yng bersangketa. Keputusan Mahkamah Internasional
bersifat mengikat, final, dan tanpa banding. Keputusan Mahkamah Internasional
mengikat para pihak yang bersangketa dan hanya utnuk perkara yang
disangketakan.
Dalam Pasal 57 statuta, hakim Mahkamah Internasional dapat
mengemukan pendapat terpisah atau Dissenting Opinion (Pendapat seorang hakim
yang tidak menyetujui suatu keputusan dan menyatakan keberatannya terhadap
motif-motif yang diberikan dalam keputusan tersebut).
Peran Mahkamah Internasional sangat menentukan kepada negara-negara
yang sedang bersengketa. Dalam hal ini, Mahkamah Internasional mempunyai
kewenangan, dimana Mahkamah Internasional berwenang untuk memeriksa,

14. menyelesaikan sengketa hingga memberikan keputusan atas dasar sengketa
tersebut. Hal ini dinyatakan dalam pasal 94 ayat (1) Piagam PBB, yaitu : “Setiap
anggota PBB berusaha mematuhi keputusan Mahkamah Internasional dalam
perkara
apapun
dimana
anggota
tersebut
menjadi
suatu
pihak.”
Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: “Apabila sesuatu pihak
dalam suatu perkara tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan
kepadanya oleh suatu keputusan Mahkamah, pihak yang lain dapat meminta
perhatian Dewan Keamanan, yang jika perlu, dapat memberikan rekomendasi atau
menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk terlaksananya keputusan
itu.
Ada beberapa dampak yang akan diterima suatu negara yang tidak
mematuhi keputusan dari Mahkamah Internasional. Adapun dampak
tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Dikucilkan dari pergaulan internasional.
2. Diberlakukan Travel Warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara
tertentu) terhadap warga negaranya.
3. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing.
4. Pemutusan hubungan diplomatik.
5. Pengurangan bantuan ekonomi.
6. Pengurangan tingkat kerjasama.
7. Pemboikotan produk ekspor.
8. Embargo ekonomi.
Sedangkan Negara-negara yang selalu mematuhi keputusan dari Mahkamah
Internasional mempunyai beberapa sikap berbeda dari negara lain, yaitu:
1. Sikap tidak mau mencampuri urusan dalam negeri setiap negara.
2. Sikap mau mengembangkan hubungan persaudaraan antarbangsa bangsa.
3. Sikap mau bekerja sama secara internasional dalam memecahkan persoalan
ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan.
4. Sikap mau menyelesaikan persengketaan secara damai.
5. Sikap menghargai dan menjunjung tinggi prinsip - prinsip Mahkamah
Internasional.

15. Bab iii
Penutup
A. Kesimpulan
B. Saran
Adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu :
1. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan
atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara
Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum
termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya
mewujudkan tujuan, pengambilankeputusan, seleksi dan
penyusunan skala prioritasnya.
2. Sistem politik Indonesia yang dijalankan saat ini tetap
berpatokan pada Undang-undang Dasar 1945 yang
fungsinya mengatur kedudukan badan-badan atau
institusi
penyelenggara
pemerintahan.Sedangkan
sistem polotik di indonesia berdasarkan demokrasi
dimana’ keputusan tertinggi berada ditangan rakyat
3. Mahkamah Internasional (International Court of
Justice atau ICJ) merupakan badan kehakiman yang
terpenting dalam PBB, yang terdiri dari 15 hakim, dua
merangkap ketua dan wakil ketua, masa jabatan 9
tahun.
4. Dampak bagi subyek hukum yang tidak menghargai
keputusan mahkamah internasional yaitu ; Dikucilkan
dari pergaulan internasional,Diberlakukan travel
warning, Pemutusan hubungan diplomatik, Pengurangan
bantuan ekonomi, Pengurangan tingkat kerjasama, dsb

16. Semoga dengan adanya makalah ini dapat menambah wawasan
kita mengenai sistem politik yang ada dinegara kita dan mahkamah
internasional serta akibat bagi subyek hukum yang tidak menghargai
keputusannya