1. Pemerintahan pada masa Nabi Muhammad saw, merupakan realita kehidupan ummat
Islam sepanjang perjalanan politik Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan AlSunnah bagi masyarakat Madinah yang plural dan menerima agama baru (Agama Islam)
yang dibawa oleh Nabi saw yang pada waktu itu belum mempunyai tempat atau
wilayah yang bisa mengendalikan kepemimpinan syariat Islam. Kondisi seperti ini
sangat tidak menguntungkan bagi perjuangan Nabi saw yang kemudian lahir sebuah
kebijakan-kebijakan Nabi yang sangat strategis diantaranya tentang perintah hijrah ke
Habsah, mengadakan kerjasama dengan suku-suku diluar Makkah, melahirkan bai’at,
melindungi orang-orang yang tertindas dan mengupayakan kesejahteraan.
Realita politik Madinah merupakan rangkaian strategis yang berimplikasi pada
masyarakat Islam yang menerima perubahan-perubahan positif diantaranya: Pertama,
Ikatan daerah atau wilayah, Dari sini Madinah merupakan tempat tinggal bagi ummat
Islam. Kedua, jiwa kemasyarakatan, artinya dengan pemikiran dari ummat Islam
Madinah dapat dipersatukan untuk tujuan yang sama. Ketiga, domonasi politik, hal ini
terjadi karena keterlibatan ummat Islam secara langsung berperan dalam urusanurusan politik.(1)
Setelah hijrah ke Madinah, Nabi mengambil prakarsa mendirikan lembaga
pendidikan. Pasukan Quraisy yang tertawan dalam perang Badar dibebaskan dengan
syarat setiap mereka mengajarkan baca tulis kepada sepuluh anak- anak muslim.
Semenjak saat itu kegiatan belajar baca tulis dan kegiatan pendidikan lainnya
berkembang dengan pesat di kalangan masyarakat. Ketika Islam telah tersebar ke
seluruh penjuru jazirah Arabia, Nabi mengatur pengiriman guru-guru agama untuk
ditugaskan mengajarkan al-Qur'an kepada masyarakat suku-suku terpencil.
Setelah Nabi menetap di Madinah kalau dilihat dari strukrur keagamaan dan
masyarakatnya yang menunjukan adanya masyarakat yang plural. Yaitu:
1 Sirajuddin Ali, Pemikiran Politik Islam Klasik (Diktat Studi Pemikiran Politik Islam),
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, h. 6
2. a.
Kaum muslimin yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshor
b.
Kaum yahudi yang terdiri dari bani Nadhir, bani Quraidhah dan lain-lain
c.
Orang-orang munafik
d.
Orang-orang penyembah berhala
Disini Nabi membangun struktur kehidupan ummat yang meliputi semua elemen
yang berbeda-beda agama, dan Nabi berhasil mewujudkan piagam politik yang
merupakan langkah strategis. Karena meletakkan piagam sebagai persatuan hidup
bagi seluruh penduduk Madinah dengan tidak membedakan keturunan, bangsa dan
agama. Piagam ini merupakan naskah politik yang kedudukannya sebagai dustur atau
konstitusi Madinah. Piagam ini mempunyai tiga bagian dan empat puluh tujuh poin.
Tiga bagian tersebut, pertama, khusus berkaitan dengan orang-orang Islam Muhajirin
dan Anshor. Kedua, khusus yang berkaiatan dengan orang-orang Yahudi. Ketiga,
meliputi seluruh penduduk Madinah.(2)
Disini Nabi Muhammad saw tidak hanya berperan sebagai pembaharu
masyarakat, tetapi beliau juga sebagai pendiri sebuah bangsa yang besar. Pada tahap
awal, Nabi berjuang mendirikan sebuah kebangsaan dengan menyatukan para
pemeluknya, lalu beliau merancang sebuah kekuasaan (imperium) yang dibangun
berdasarkan kesepakatan dan kerja sama berbagai kelompok yang terkait. Pada saat
awal ini Nabi berhasil mendirikan sebuah negara Madinah, yang semula terdiri dari
kelompok masyarakat yang heterogen yang satu sama lainnya saling bermusuhan.
Maka masyarakat Madinah menjadi bersatu dalam kesatuan negara Madinah.
Lalu Nabi Muhammad saw menyampaikan beberapa ketentuan hukum yang
memberlakukan semua kelompok tersebut dalam kedudukan yang sama, tidak
mengenal perbedaan kedudukan karena nasab, kelas sosial dan lain-lain
Menurut Ahmad Sukardja dalam karyanya “Piagam Madinah dan Undang-undang
dasar 1945” menyatakan bahwa Piagam Madinah ini adalah konstitusi Negara Madinah
yang dibentuk pada masa awal klasik Islam, tepatnya pada tahun 622M sebagai
konstitusi yang dibuat oleh seorang Negarawan yang berkedudukan sebagai Rasul
2 bid,
h. 11
3. dengan dibantu oleh para sahabatnya.(3) Karena Piagam Madinah ini bertujuan untuk
mengatur kehidupan bersama antara sesama ummat dan masyarakat Madinah yang
majmuk. Dengan demikian berdasarkan piagam Madinah yang telah ditetapkan dan di
sepakati bersama oleh seluruh elemen masyarakat Madinah yang majmuk, maka
Madinah secara otomatis menjadi Negara (City State) yang berdaulat, dimana Nabi
sebagai pendirinya dan Nabi dipandang bukan saja sebagi Nabi dan Rasul tetapi pada
saat yang sama Nabi dipandang sebagai kepala Negara.(4 )
Dari sinilah terjadi proklamasi berdirinya Negara Islam, maka secara otomatis
pemerintahan Islam telah dimulai. Dalam konteks ini Munawir Sadjali memberikan
tanggapan bahwa banyak diantara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam beranggapan
bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi Negara Islam
yang pertama dan didirikan oleh Nabi di Madinah.(5)
Akan tetapi menurut Said Aqil Siradj, Nabi Muhammad mendirikan Negara
bukan karena Agama, akan tetapi karena hukum (tamaddun), dan namanya bukan
Negara Islam melainkan Negara Madinah. Didalam piagam madinah, khususnya
didalam kitab Al-sirah An-Nabawiyah karangan Abdul Malik Ibn Hisyam Al-Anshori juz 2
halaman 119-122 menyebutkan: umat islam pendatang, pribumi dan yahudi asalkan
satu cita-cita, sati visi misi, satu garis perjuangan, karena semuanya itu ummatun
wahidun.(6)
Dalam urusan tersebut, kedudukan Nabi Muhammad saw adalah sebagai kepala
pemerintahan. Jadi Nabi menjabat peran atau fungsi ganda yaitu sebagai fungsi
kenabian dan fungsi kepemerintahan. Sekalipun Nabi menjabat otoritas tertinggi,
3 Ahmad
Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-undang dasar 1945, (Kajian
Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majmuk),
Jakarta; UI-Press, 1995, h. 5
Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jakarta: UI-Press, 1985, jilid
1, h. 22
5 Munawir Sadjali, Islam Dan Tata Negara, (Ajaran, Sejarah, Pemikiran), jakarta: UIPress, 1990, h. 10
6 Said Aqil Siradj dalam stadium general di Malhilaul Falah, pati, 12 Oktober
2005
4
4. namun beliau sering mengajak musyawarah para sahabat untuk memutuskan masalahmasalah penting. Langkah kebijakan yang pertama kali dilakukan Nabi Muhammad saw
di Madinah adalah membangun masjid, yang dikenal sebagai Masjid Nabawi, yang
merupakan pusat kegiatan pemerintahan Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid
juga berfungsi untuk kantor pemerintah pusat dan peradilan. Perjanjian dan
perjamuan para delegasi asing, penetapan surat perintah kepada para gubernur dan
pengumpulan pajak diselenggarakan di masjid. Sebagai hakim, Nabi memeriksa dan
memutuskan suatu perkara di masjid.
Nabi Muhammad saw merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan
kepada masyarakat Arab sistem pendapatan dan pembelanjaan pemerintahan. Beliau
mendirikan lembaga kekayaan masyarakat di Madinah. Lima sumber utama
pendapatan negara Islam yaitu Zakat, Jizyah (pajak perorangan), Kharaj (pajak
tanah), Ghanimah (hasil rampasan perang) dan al-Fay' (hasil tanah negara). Zakat
merupakan kewajiban bagi setiap muslim atas harta kekayaan yang berupa binatang
ternak, hasil pertanian, emas, perak, harta perdagangan dan pendapatan lainnya yang
diperoleh seseorang. Jizyah merupakan pajak yang dipungut dari masyarakat non
muslim sebagai biaya pengganti atas jaminan keamanan jiwa dan harta benda
mereka. Penguasa Islam wajib mengembalikan jizyah jika tidak berhasil menjamin
dan melindungi jiwa dan harta kekayaan masyarakat non muslim. Kharaj merupakan
pajak atas kepemilikan tanah yang dipungut kepada setiap masyarakat non muslim
yang memiliki tanah pertanian. Ghanimah merupakan hasil rampasan perang yang 4/5
dari ghanimah tersebut dibagikan kepada pasukan yang turut berperang dan sisanya
yaitu 1/5 didistribusikan untuk keperluan keluarga Nabi, anak-anak yatim, fakir miskin
dan untuk kepentingan umum masyarakat. al-Fay' pada umumnya diartikan sebagai
tanah-tanah yang berada di wilayah negeri yang ditaklukkan, kemudian menjadi harta
milik negara.
Pada masa Nabi, Negara mempunyai tanah-tanah pertanian yang luas, yang
hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum masyarakat. Nabi Muhammad saw
merupakan pimpinan tertinggi tentara muslim. Beliau turut serta dalam peperangan
dan ekspedisi militer. Bahkan Nabi memimpin beberapa perang besar seperti perang
5. Badar, Uhud, Khandaq, Hunayn dan dalam penaklukkan kota Makkah. Peperangan dan
ekspedisi yang lebih kecil diserahkan kepada para komandan yang ditunjuk oleh Nabi.
Nabi Muhammad saw selalu mendorong masyarakat untuk giat belajar.
Perjalanan
pemerintahan
Islam
Madinah
yang
dibangun
Nabi
Saw.
mengingatkan kepada umat Islam untuk melihat kembali realitas pemerintahan yang
ada di Indonesia. Sampai saat ini Negara Indonesia dikenal sebagai negara, yang
diklaim oleh para pengamat adalah memiliki sistem pemerintahan yang demokratis.
Tetapi di satu sisi perlu diketahui, dari hasil pembacaan realitas perjalanan
pemerintahan Negara Indonesia selama kemerdekaannya, sesungguhnya belum
mendapat prestasi besar di hadapan publiknya dan dunia Internasional dalam
menegakkan
keadilan,
dimana
keadilan
adalah
indikator
utama
adanya
demokrasitisasi dalam sebuah Negara. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan
rakyat, terbalik menjadi penindas hak-hak rakyat. Supremasi hukum yang semestinya
menjadi tata aturan yang melindungi dan membela harkat dan martabat bangsa,
ternyata dijadikan alat politik untuk melindungi kekuasaan.
DAFTAR PUSTAKA
·
Ali, Sirajuddin, Pemikiran Politik Islam Klasik (Diktat Studi Pemikiran Politik
Islam), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006
·
Nasution, Harun, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jakarta: UI-Press, 1985
·
Sadjali, Munawir, Islam Dan Tata Negara, (Ajaran, Sejarah, Pemikiran), jakarta:
UI-Press, 1990
·
Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945, (Kajian
Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majmuk),
Jakarta; UI-Press, 1995
6. STRUKTUR PEMERINTAHAN ISLAM
A. Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah
Struktur Pemerintahan Negara Islam Madinah pada zaman RasuluLlah SAW, telah sampai
kepada kita secara mutawatir dalam bentuk umum, dan diperincikan melalui riwayat. Telah
diketahui secara mutawatir, bahawa Rasulullah SAW sendiri telah mendirikan struktur Negara
Islam, melengkapkannya semasa baginda masih hidup dan meninggalkan bentuk pemerintahan
yang
diketahui
umum
dan
dapat
dikaji
sepanjang
masa.
Nabi SAW telah menguruskan semua urusan negara, mulai dari urusan pemerintahan,
perundangan, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Adapun struktur tersebut ringkasnya
seperti berikut:
1).
Ketua
Negara
Semasa kaum Ansar melakukan baiah Aqabah Pertama, mereka telah berjanji kepada Rasulullah
SAW untuk membentuk kekuatan yang perlu untuk memastikan diperolehnya kekuasaan di
Madinah untuk baginda. Rasulullah tidak berhijrah ke Madinah sehingga benar-benar ada
jaminan tentang pembentukan Negara Islam di Madinah. Apabila ini telah wujud, baginda SAW
sendiri memimpin pengurusan urusan kaum muslimin dan penerapan hukum Islam.
2).
Naib
Ketua
Negara
Ketika Rasulullah SAW keluar dari Madinah untuk berperang, menunaikan ibadah haji ataupun
umrah, baginda saw senantiasa melantik seseorang yang akan “menggantikan” kedudukan
baginda
dalam
menguruskan
urusan
ummat
Islam
di
Madinah.
3).
Muawin/Wazir
Nabi SAW telah melantik pembantu untuk membantu baginda dalam hal ihwal pemerintahan.
Pada zaman Nabi, mereka ini dikenali sebagi wazir. Rasulullah SAW telah meminta pandangan
mereka dan menyerahkan hal ihwal pemerintahan, mahkamah, peperangan dan urusan umum
yang lain kepada mereka. Dari Abi Said al-Khudri berkata, Rasulullah saw. bersabda:
– “Adapun dua orang wazirku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan „Umar.” [An-Nasa'i,
Sunan,
hadith.
no.
4133]
4).
Setiusaha
(Bitanah)
Bitanah merupakan setiusaha dan penasihat Nabi SAW. Abi Sa‟id al-Khudri berkata, bahawa
Nabi
saw.
bersabda:
– “Allah tidak pernah mengutus seorang Nabipun dan tidak pernah menggantikan seorang
khalifahpun, kecuali ia mempunyai dua bitanah (setiausaha). Setiausaha yang memerintahkannya
kepada kemakrufan dan mendorongnya untuk melakukannya, serta setiausaha yang
memerintahkannya kepada keburukan dan mendorongnya. Adapun orang yang terjaga, adalah
siapa sahaja yang dijaga oleh Allah SWT.” [Al-Bukhari, Sahih, hadith no. 6659]
5).
Angkatan
Bersenjata
Angkatan bersenjata Negara Islam adalah satu, yaitu laskar, yang terdiri dari batalion-batalion,
pengawal dan perajurit perbatasan. Rasulullah saw. sejak mula-mula menjadi ketua negara telah
menyiapkan angkatan bersenjata. Bagindalah yang secara langsung menjadi Panglima Perang.
Baginda juga melantik para ketua pasukan yang keluar untuk berperang, tanpa kehadiran baginda
di sisinya. Mereka ini adalah detachment (pasukan gerak khas). Baginda juga telah melantik
batalion dan menyerahkan panji batalion kepada mereka. Rasulullah SAW menguruskan hal
ihwal pentadbiran ketenteraan, seperti persediaan logistik, pelatihan, persenjataan, panji dan
7. bendera
pasukan.
6).
Wali
dan
Para
„Amil
Apabila Negara Islam telah meluas dan berkembang, maka Nabi SAW membagi-bagikan Negara
Islam Madinah menjadi beberapa wilayah dan daerah, kemudian setiap wilayah dilantik seorang
wali dan setiap daerah dilantik seorang „amil (ketua daerah). Masing-masing bandar: Makkah,
Taif, Yaman, Bahrain, Oman dan Yamamah merupakan wilayah, kemudian Yaman dibagi oleh
baginda menjadi dua wilayah, yaitu San‟a sebagai satu wilayah dan Hadramaut sebagai wilayah
yang
lain.
Kemudian
Yaman
dijadikan
menjadi
lima
wilayah.
7).
Kehakiman
Rasulullah SAW sendiri telah mengepalai urusan kehakiman, samada berkenaan dengan
persengketaan, mazhalim (kezalim pihak berkuasa) ataupun untuk mencegah daripada apa-apa
yang boleh memudaratkan hak-hak masyarakat. Baginda juga melantik seseorang yang
memutuskan persengketaan secara sementara.
8).
Jabatan
Pentadbiran
(management)
Awam
Negara
Rasulullah SAW telah melaksanakan pentadbiran untuk menguruskan urusan kaum muslimin,
menerapkan hukum-hukum Allah dan mentadbir kemaslahatan rakyat, sementara untuk
membantu aktivitas seorang pentadbir, maka baginda SAW melantik seorang penulis untuk
setiap
urusan
berkenaan.
9).
Majlis
al-Ummah
Rasulullah saw. telah mengkhususkan 14 orang lelaki yaitu tokoh-tokoh yang memawakili kaum
mereka, untuk bermusyawarah, 7 orang dari mereka berasal kalangan Ansar, dan 7 orang lagi
dari Muhajirin. Rasulullah senantiasa merujuk kepada mereka dalam urusan pemerintahan,
pentadbiran
dan
perlantikan
para
wali
dan
pegawai
pentadbiran.
10).
Diwan
Ada bagian Diwan yang bertanggungjawab untuk mencatat wahyu, surat-surat kepada raja-raja
dan regim yang ada, teks perjanjian, dokumen hutang-menghutang, dan akad-akad yang lain.
Ada pula bagian yang bertanggung-jawab dalam hal mencatat ghanimah, hasil perolehan
pertanian, harta sedekah, bilangan tanah yang ditagihkan, dan sebagainya. Dalam realitanya, ini
merupakan pendapatan Negara, semuanya catatan tersebut disimpan dalam file. Diwan yang
mencatat pendapatan negara ini kemudian disempurnakan pada zaman Khalifah „Umar bin alKhattab dan dikenal sebagai sebutan Diwan al-Kharaj. Sistem pentadbiran Diwan ini mengalami
perkembangan pada zaman al-Khulafa al-Rasyidin. Adalah Khalifah „Umar yang
memperluaskannya lagi penyusunan pentadbiran ini, dan tercetuslah sistem Diwan. Ini
diperkembang terus pada zaman Khilafah selanjutnya dengan Qaidah: Adapun perkara
mu‟amalaat
semua
boleh
kecuali
yang
dilarang
oleh
Nash.
B.
Sistem
Pemerintahan
Dalam
Islam
1(Versi
Dr
Qordhowi)
Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati. hatilah kamu terhadap mereka,
supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah
kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah
bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan
sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang
fasik. (QS. 5. Almaaidah:49).
8. Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wa Sallam dengan ajaran
Islam yang dibawanya datang untuk memerintah manusia dengan wahyu yang diturunkan Allah
Ta‟ala. Seorang Nabi adalah seorang pemimpin yang mengatur rakyatnya dengan hidayah Allah.
Kepemimpinan yang menunjukkan supremasi Dienullah atas aturan-aturan hidup yang lainnya.
Ini telah dibuktikan dengan kepemimpinan Dawlah Islamiyah dimana Rasulullah Shollallahu
Alaihi Wa Sallam bertindak sebagai Imam dan sekaligus kepala negara.
Kepemimpinan Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dilanjutkan oleh Sahabat-sahabat
beliau. Para sahabat yang secara berturut-turut menggantikan fungsi Rasulullah Shollallahu
Alaihi Wa Sallam sebagai kepala negara mendapat jaminan boleh diikuti sepakterjangnya dalam
sistem pemerintahan Islam. Nabi bersabda, “Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah
khulafaur
rasyidin
yang
mendapatkan
hidayah”.
Para ulama mengatakan bahwa khulafaur Rasyidin ada empat: Abu Bakar, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Tholib Radliyallahu Anhum. Sebagian mereka mengatakan
ada lima dengan menambah Umar bin Abdul Aziz Radliyallahu Anhu. Rasulullah Shollallahu
Alaihi
Wa
Sallam
juga
berkata,
“Khalifah sesudahku ada tigapuluh, kemudian sesudah itu kepemimpinan yang menggigit”
Para ulama berlainan pendapat dengan makna “tsalasin (tigapuluh)” . Ada yang mengatakan 30
tahun hijriyah ada yang mengartikan 30 orang Khalifah yang adil sampai hari kiamat. Sistem
pemerintahan Islam dalam bentuk Khilafah telah mandeg sejak Tahun 1928 dengan Khalifah
terakhir Sultan Abdul Hamid II dari Turki Othmani. Ini terjadi disebabkan kelalaian kaum
muslimin
sendiri.
Setelah berakhirnya masa khulafaur rasyidin sampai masa runtuhnya Khilafah Utsmaniyah
tersebut telah terbentuk pula kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh Dunia.
Kekhilafahan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain menaungi kerajaan-kerajaan
Islam yang tersebar diseluruih Dunia. Dakwah Islam menjadi sebab utama munculnya berbagai
kerajaan itu. Di Indonesia pernah tegak kerajaan Perlak, Samudra Pasai, Pagaruyung, Palembang
(Sumatera), Demak, Mataram, (Pulau Jawa), Pontianak, Pangkalan Bun, Banjar, Kutai
(Kalimantan), Kesultanan Makassar dan Bone (Sulawesi), Kesultanan Ternate dan Tidore
(Maluku), dan lain-lain. Para wali yang menyebarkan Islam di berbagai kepulauan Nusantara
tidak hanya mengajarkan akidah, fikih, dan akhlak tetapi juga membangun masyarkat dan negara
Islam. Mereka disebut Wali jamaknya awliya karena mereka adalah pemimpin-pemimpin negara
yang menyampaikan dakwah Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Gelar mereka pun Sunan yang
lebih tinggi derajatnya dari Sultan. Namun karena bentuknya yang kecil-kecil dan jauhnya
hubungan kerajaan-kerajaan tersebut dengan pusat Khilafah semakin lama kerajaan-kerajaan itu
semakin
lemah
sehingga
satu
persatu
dapat
ditaklukan
oleh
Penjajah.
Ketika perang kemerdekaan, kaum muslimin di Indonesia berdiri di front terdepan untuk
membebaskan negerinya dari penjajah. Namun kondisi ummat Islam di dunia benar-benar berada
dalam keadaan parah. Sementara itu masyarakat yang baru merdeka pada umumnya tyerkena
euforia nasionalisme Barat. Mereka mengatakan, “Kalau ingin maju tirulah barat (yang selama
ini menjajah kita) dan tinggalkanlah agama”. Karena itu di dunia Islam sistem pemerintahan
yang ada pada umumnya tidak mengacu pada sistem Islam. Kaum muslimin seolah-olah lebih
percaya kepada selain ajaran Islam dan kaum muslimin untuk mengatur negeri ini.
Setelah runtuhnya Khilafah islamiyah berbagai upaya menegakkan kembali sistem ini dilakukan
oleh para mujahid dakwah. Salahsatu yang mengambil jalan bertahap dan sistemik adalah Imam
Syahid Hasan Albanna dengan gerakan dakwah Al Ikhwanul Muslimun. Beliau memiliki
pandangan yang tajam dan terencana untuk membangun kembali kejayaan peradaban Islam.
9. Mutiara pemikiran beliau yang terserak-serak tentang perbaikan pemerintahan akan kita sajikan
kembali di sini dalam bentuk yang telah disesuaikan untuk keadaan sekarang.
Dawlah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas fondasi dakwah, sehingga ia
menjadi sebuah pemerintahan yang mengusung sebuah misi, bukan sekedar bagan struktur, dan
bukan pula pemerintahan yang materialistis; yang gersang tanpa ruh di dalamnya. Demikian juga
dakwah tidak akan tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan yang akan menjaga,
menyebarkan,
dan
mengokohkannya.
Merupakan kesalah yang fatal ketika kita melupakan akar pemikiran ini, sehingga dalam
prakteknya kita sering memisahkan urusan agama dari urusan politik meski secara teoritis
sebagian kita mengingkari pemisahan seperti ini. Para pakar politik seringkali merusak citra
Islam dalam persepsi dan pikiran khalayak, serta merusak keindahan Islam dalam realitas
kehidupan. Hal ini mereka lakukan dengan keyakinan dan kesadaran penuh untuk menjauhkan
pesan-pesan agama dari kancah politik. Inilah awal dari persangkaan yang keliru dan ini pulalah
pangkal
kerusakan.
C.
Pemerintahan
Islam
Pemerintahan dalam Islam tegak di atas kaidah-kaidah yang sudah polpuler dan baku. Kaidahkaidah itu merupakan kerangka pokok bagi sistem pemerintahan Islam. Ia tegak di atas tiga pilar:
rasa tanggungjawab pemerintah, kesatuan masyarakat, dan sikap menghargai aspirasi rakyat.
1.
Tanggung
Jawab
Pemerintah
Pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertanggung-jawab kepada Allah dan rakyatnya.
Pemerintah adalah pelayan dan pekerja, sedangkan rakyat adalah tuannya. Rasulullah Shollallahu
Alaihi
Wa
Sallam
pernah
bersabda,
“Pemimpin
suatu
bangsa
adalah
pelayan
mereka”
“Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggungjawab atas yang digembalakan”
Ketika Abu Bakar ra diangkat menjadi khalifah, beliau naik ke atas mimbar seraya berkata,
“Wahai sekalian manusia, aku dulu bekerja untuk keluargaku. Akulah yang menghasilkan makan
buat mereka. Namun, kini aku bekerja untuk kalian, maka bayarlah aku dari baitulmaal kalian”.
Dengan penjelasan ini maka beliau telah memberikan penafsiran yang paling baik dan adil
terhadap teori hubungan sosial antara pemerintah dengan rakyatnya. Bahkan beliau telah
meletakkan dasar-dasarnya, bahwa masing-masing pihak harus menjaga hak-hak dan
kewajiabnnya serta memelihara kepentingan bersama. Jika dia baik dalam melakukan tugasnya,
maka baginya pahala. Namun jika sebaliknya, maka baginya telah sudah ditetapkan sanksi
hukuman.
2.
Kesatuan
Ummat
Ummat Islam adalah ummat yang satu – karena ukhuwwah yang dengannya Islam telah
mempersatukan hati mereka – adalah salahsatu landasan iman. Tidak ada kesempurnaan iman
kecuali dengan ukhuwwah, dan tidak akan terealisir iman kecuali dengan menegakkannya.
Namun hal itu tidak berarti menghalangi kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan
nasihat dari yang kecil kepada yang besar, atau dari yang besar kepada yang kecil. Hal inilah
yang merupakan tradisi Islam, yakni memberi nasihat, amar makruf nahi munkar, Rasulullah
Shollallahu
Alaihi
Wa
Sallam
bersabda,
Agama itu nasihat. Mereka berkata, “Bagi siapa wahai Rasulullah ?? Rasulullah menjawab,
“bagi Allah, Rasul-Nya, kitab-Nya, para pemimpin kaum muslimin , dan kalangan ummat
mereka”
Rasulullah
Shollallahu
Alaihi
Wa
Sallam
bersabda,
10. Jika engkau melihat ummatku takut berkata kepada orang yang berbuat zalim, “Wahai si zhalim,
maka
ia
telah
keluar
dari
kelompok
mereka”
Pada riwayat lain beliau menambahkan, “Dan perut bumi lebih baik bagi mereka daripada
permukaannya”.
Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutollib dan orang yang berdiri di hadapan
pemimpin durjana dengan memerintah berbuat makruf dan melarang dari perbuatan munkar,
kemudian
ia
dibunuh”
Di kalangan ummat Islam tidak terdapat perbedaan dalam persoalan-persoalan prinsip antara satu
dengan yang lain, karena sistem sosial yang mereka yakini adalah satu, yakni Al Islam yang
telah dikenal luas oleh mereka. Sementara itu, perbedaan dalam hal furu‟ (cabang) tidaklah
membahayakan, tidak akan menimbulkan kebencian, permusuhan, dan fanatisme golongan.
Meskipun demikian, diperlukan adanya penelitian dan kajian, musyawarah dan saling
menasihati,. Apa yang sudah ada nashnya tidak perlu dilakukan ijtihad terhadapnya. Sedangkan
yang tidak ada maka kepala negaralah yang memutuskan agar ummat tetap bersatu dengannya.
Dan
tidak
ada
lagi
yang
sesudah
itu.
3.
Menghargai
Aspirasi
Rakyat
Di antara hak ummat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan secermatcermatnya dan menasihatinya jika dirasa hal itu membawa kebaikan. Sedangkan pemerintah
hendaknya bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dengan mengambil yang
baik dari masukan-masukannya. Allah Subhanahu wa Ta‟ala telah memberikan kepada kepada
kepala
pemerintahan
agar
melakukan
hal
itu,
Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (Ali Imran: 159)
Bahkan
Allah
memuji
kebaikan
kaum
muslimin
atas
prinsip
tersebut,
Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. (Assyura: 3)
Masalah ini juga ditegaskan oleh Sunnah Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam dan
Khulafaur
Rasyidin,
“Jika datang kepada mereka suatu masalah, mereka mengumpulkan para ahli dari kaum
muslimin. Kemudian mereka saling bermusyawarat dan mengambil yang benar dari rangkaian
pendapat mereka. Bahkan para ahli tadi mengajak dan menganjurkan kamu berpegang kepada
pendapat
yang
benar
tadi”
Abu
Bakar
As
Shiddiq
berkata,
Jika kalian melihat aku dalam kebenaran maka dukunglah (untuk melaksanakannya) dan jika
kalian
melihatku
dalam
kebatilan,
maka
betulkan
dan
luruskanlah”
Sistem Islam bukanlah slogan dan julukan semata, selama kaidah-kaidah pokok di atas tadi bisa
diwujudkan (dimana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya) dan diterapkan secara
tepat sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam berbagai situasinya (yang masing-masing
bagian tidak mendominasi bagian lainnya). Keseimbangan ini tidak mungkin dapat terpelihara
tanpa adanya nurani yang selalu terjaga dan perasaan yang tulus akan kesakralan ajaran ini.
Dengan memelihara dan menjaganya akan tercapailah keberuntungan di dunia dan keselamatan
akhirat.
Itulah yang dalam istilah politik modern kita dikenal sebagai kesadaran politik, atau kematangan
politik, atau pendidikan politik, atau istilah-istilah sejenis yang semua itu bermuara pada satu
hakikat; keyakinan akan kelayakan sistem dan rasa kepedulian untuk menjaganya. Teks-teks
ajaran saja tidak akan cukup untuk membangkitkan ummat. Demikian juga, sebuah undangundang tidak akan berguna jika tidak ada seorang hakim yang adil dan bersih- yang mempelopori
penerapannya.
11. KESIMPULAN
Pemerintahan islam menjadi contoh dalam pemerintahan negara-negara islam didunia pada
umumnya. Struktur yang digambarkan oleh pemimpin-pemimpin islam menjadi sebuah
supremasi dalam mengembangkan sistem pemerintahannya sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Alqur‟an
dan
Terjemahannya,
Departemen
Agama
RI
Jakarta
1971.
Pulungan, J.Suyuti, Fiqh Siyasah. 2002. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
Wahhab Khallaf, Abdul. Kaidah-kaidah Hukum Islam. 2002. PT Raja Wali Persada. Jakarta
http://ayok.wordpress.com/2006/12/20/pemerintahan-islam/
