2. A. Peradaban islam periode Makkah 622-632
1. Mendirikan Masjid Nabawi
Nabi Muhammad Saw., mendirikan masjid
sebagai tempat peribadatan dan pertemuan
yang diberi nama masjid “Nabawi”. Fungsi
masjid ini selain sebagai tempat untuk
melaksanakan salat, juga sebagai sarana
mempersatukan kaum Muslimin, dan tempat
bermusyawarah merundingkan masalah-
masalah yang dihadapi.
3. 2. Mempersaudarakan antara Anshor dan Muhajirin
Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan
Anshar, penduduk Madinah yang sudah masuk
Islam. Dengan demikian diharapkan, setiap Muslim
merasa terikat dalam satu persaudaraan dan
kekeluargaan. Apa yang dilakukan Rasulullah Saw.,
ini berarti menciptakan suatu bentuk persaudaraan
yang baru, yaitu persaudaraan mereka berdasarkan
agama untuk menggantikan persaudaraan
berdasarkan darah atau kabilah. Dengan demikian
tidak ada jurang pemisah antara golongan yang
kaya dengan yang miskin, maupun golongan yang
kuat dengan yang lemah. Sehingga jumlah dan
kekuatan umat Islam semakin hari semakin
bertambah besar dan kuat.
4. 3. Perjanjian untuk saling membantu antara Muslim
dan Non- Muslim.
Di Madinah, di samping terdapat orang-orang Arab
Islam, juga ada golongan masyarakat Yahudi (Bani
Nadzir, Bani Quraidzah, Bani Qainuqa’) dan orang-
orang Arab yang masih menganut agama nenek
moyang mereka. Agar stabilitas masyarakat dapat
diwujudkan, Nabi Muhammad Saw., mengadakan
ikatan perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam
yang menjamin kebebasan beragama orang-orang
Yahudi sebagai suatu komunitas dikeluarkan.
5. 4. Peletakan asas-asas politik , ekonomi, dan sosial
Proses pelatakan yang dilakukan oleh nabi pada
masyarakat Islam di Yatrsib adalah sebagai berikut:
pertama, mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah
dengan maksud untuk membentuk masyarakat yang
tertib, maju dan berperadaban. Kedua, membangun
masjid sebagai tempat ibadah, sarana
mempersatukan umat dan membahas masalah-
masalah yang dihadapi (musyawarah). Ketiga,
membentuk Mu’akhat (persaudaraan) antara
Muhajirin dan Anshar dengan harapan dapat
mengikat kaum muslimin dalam satu persaudaraan
dan kekeluargaan. Keempat, membentuk
persahabatan dengan pihak-pihat lain yang tidak
beragama Islam. Kelima, membentuk pasukan
tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan
yang dilakukan oleh musuh.
6. 5. Pembentukan Negara Madinah
Turunnya wahyu al-Qur’an terbagi menjadi dua
periode begitupun dakwahnya Nabi Muhammad
Saw. yaitu periode Mekkah dan Madinah. Nabi Saw.,
berada di Mekkah yakni selamab 12 tahun 15 bulan
dan 3 hari. Tanggal 18 Ramadhan tahun 41 hingga
awal bulan Rabi’ul awal tahun 54 dari kelahirannya.
Ayat- ayat al-Qur’an turun pada masa itu sehingga
disebut ayat-ayat Makkiyah. Kemudian masa
sesudah hijrahnya Nabi yakni selama 9 tahun 9
bulan dan 9 hari yaitu awal bulan rabi’ul awal tahun
54 hingga 9 Dzulhijjah tahun 63 dari kelahirannya.
Sehinga disebut dengan ayat-ayat Madaniyyah
7. B. Arti hijrah Nabi ke Madinah
Menurut al-Faruqi bahwa yang melatar belakangi
hijrah Rasulullah saw. Ke Madinah adalah gerakan
untuk mencari keselamatan. Dan ini merupakan
upaya untuk mencari tempat yang dapat dijadikan
sebagai titik tolak bagi perkembangan keimanan
baru sekaligus untuk menata ulang masyarakat
muslim, baik sebagai tatanan sosial maupun
Negara. Hal tersebut dipertegas oleh Abdullah al-
Hatib, bahwa hijrah selain penghindaran dari fitnah
dan cobaan, juga juga untuk menjalin ikatan yang
kuat, menghimpun kekuatan, memperoleh daerah
strategis untuk membentuk suatu kekuatan politik.
8. C. Piagam Madinah
Selama beberapa minggu di Madinah, Rasul menelaah
situasi kota Madinah dengan mempelajari keadaan
politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Beliau berusaha
mencari jalan bagaimana agar penduduk asli dan kaum
muhajirin dapat hidup berdampingan dengan aman.
Untuk mengatasi kesulitan yang pertama dan kedua Nabi
Muhammad membuat suatu perjanjian dengan penduduk
Madinah baik Muslimin, Yahudi ataupun musyrikin.
Dalam perjanjian itu ditetapkan tugas dan kewajiban
Kaum Yahudi dan Musyrikin Madinah terhadap Daulah
Islamiyah di samping mengakui kebebasan mereka
beragama dan memiliki harta kekayaannya. Dokumen
politik, ekonomi, sosial dan militer bagi segenap
penduduk Madinah, baik Muslimin, Musyrikin, maupun
Yahudinya. Secara garis besar perjanjian itu memuat isi
sebagai berikut :
9. a. Bidang ekonomi dan sosial
Keharusan orang kaya membantu dan membayar utang orang
miskin, kewajiban memelihara kehormatan jiwa dan harta bagi
segenap penduduk, mengakui kebebasan beragama dan melahirkan
pendapat, menyatakan kepastian pelaksanaan hukum bagi siapa
saja yang bersalah, dan tidak ada perbedaan antara siapapun di
depan pengadilan.
b. Bidang militer
Antara lain menggariskan kepemimpinan Muhammad bagi segenap
penduduk Madinah, baik Muslimin, Yahudi ataupun Musyrikin, segala
urusan berada di dalam kekuasaannya. Beliaulah yang
menyelesaikan segala perselisihan antara warga negara. Dengan
demikian jadilah beliau sebagai Qaaid Aam (panglima tertinggi) di
Madinah. Keharusan bergotong royong melawan musuh sehingga
bangsa Madinah merupakan satu barisan menuju tujuan. Dan tidak
boleh sekali-kali kaum Musyrikin Madinah membantu Musyrikin
Makkah (Quraisy). Baik dengan jiwa ataupun harta, dan menjadi
kewajiban kaum Yahudi membantu belanja perang selama kaum
Muslimin berperang.
10. Arti Penting Piagam Madinah
Piagam Madinah ternyata mampu mengubah
eksistensi orang-orang mukmin dan yang lainnya
dari sekedar kumpulan manusia menjadi masyarakat
politik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki
kedaulatan dan otoritas politik dalam wilayah
Madinah sebagai tempat mereka hidup bersama,
bekerjasama dalam kebaikan atas dasar kesadaran
sosial mereka, yang bebas dari pengaruh dan
penguasaan masyarakat lain dan mampu
mewujudkan kehendak mereka sendiri.
11. Pendapat Beberapa Ahli Tentang
Keberadaan Piagam Madinah
Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para
ahli dalam melakukan penilaian terhadap naskah
atau dokumen politik tertua dalam sejarah tersebut
karena ada yang kemudian menggolongkannya
sebagai suatu Piagam, ada yang
menggolongkannya sebagai suatu undang-undang
negara, ada pula yang setelah melakukan penelitian
memasukkan dalam kelompok Charter, ada yang
menggolongkannya dalam definisi perjanjian. Tetapi
beberapa ahli sepakat untuk memasukkannya ke
dalam kelompok yang lebih tinggi, di mana dokumen
yang sangat bersejarah tersebut dimasukkan dalam
golongan Konstitusi.
