2. PPN & PPn BM
(PENGERTIAN UMUM)
PAJAK ATAS KONSUMSI
BKP/JKP
DI DALAM DAERAH
PABEAN
OLEH
• ORANG PRIBADI
• BADAN
PPn & PPnBm
2
3. OBJEK PPN
PASAL 4 UU PPN
PENYERAHAN BKP
IMPOR BKP
DLM DRH PABEAN
PEMANFAATAN
PENYERAHAN JKP
BKP TDK BERWUJUD
DLM DRH PABEAN DR LUAR DRH PBN
PEMANFAATAN
EKSPOR BKP JKP DR LUAR
DAERAH PABEAN
MEMBANGUN
PENYERAHAN SENDIRI
AKTIVA BEKAS (PASAL 16C UU PPN jo.
(PASAL 16D UU PPN) KMK 554/2000 s.t.d.d.
KMK 320/2002)
OLEH ORANG
OLEH PENGUSAHA
ATAU BADAN
PPn & PPnBm
3
4. BKP
PASAL 1 AYAT (2) DAN (3)
BARANG BARANG TAK
BERWUJUD BERWUJUD
BARANG BERGERAK
BARANG TAK BERGERAK
SEMUA JENIS BARANG
PADA PRINSIPNYA
MERUPAKAN BKP,
KECUALI DITENTUKAN LAIN
OLEH UU PPN
PPn & PPnBm
4
5. BUKAN BKP
PASAL 4A AYAT (2)
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU
PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG
DARI SUMBERNYA
BARANG KEBUTUHAN POKOK YG SANGAT
DIBUTUHKAN RAKYAT BANYAK (BERAS,
GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, GARAM)
MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN
DI HOTEL, RUMAH MAKAN, WARUNG,
DAN SEJENISNYA
UANG, EMAS BATANGAN, DAN
SURAT BERHARGA
DITETAPKAN LEBIH LANJUT DGN
PP NOMOR 144 TAHUN 2000
PPn & PPnBm
5
6. PENYERAHAN BKP
PASAL 1A AYAT (1)
PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA
SUATU PERJANJIAN
PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU
PERJANJIAN SEWA BELI & PERJANJIAN LEASING
PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG
PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
PERSEDIAAN BKP & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN
SEMULA TDK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YG MASIH
TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN,
SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHAN AKTIVA TSB.
MENURUT KETENTUAN DAPAT DIKREDITKAN.
PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU
SEBALIKNYA & PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
PPn & PPnBm
6
7. TIDAK TERMASUK
PENYERAHAN BKP
PASAL 1 AYAT (2)
PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM KUHD
PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN
UTANG PIUTANG
PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG
ATAU SEBALIKNYA & PENYERAHAN ANTAR
CABANG DLM HAL PKP MEMPEROLEH
IZIN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
PPn & PPnBm
7
8. JKP
PASAL 1 AYAT (5) DAN (6)
JASA ADALAH SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
BERDASAR PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG MENYEBABKAN SUATU BARANG,
FASILITAS, KEMUDAHAN, ATAU HAK
TERSEDIA UNTUK DIPAKAI,
TERMASUK JASA YG DILAKUKAN UNTUK
MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN
ATAU PERMINTAAN DENGAN BAHAN DAN
ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN (MAKLON)
SEMUA JENIS JASA PADA PRINSIPNYA
MERUPAKAN JKP,
KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH UU PPN
PPn & PPnBm
8
9. BUKAN JKP
PASAL 4A AYAT (3)
JASA-JASA DI BIDANG:
• PELAYANAN MEDIK
• PELAYANAN SOSIAL
• PENGIRIMAN SURAT DGN PERANGKO
• PERBANKAN, ASURANSI, FINANCE LEASE
• KEAGAMAAN
• PENDIDIKAN
• KESENIAN & HIBURAN YG TELAH
DIKENAKAN PAJAK TONTONAN
• PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN
• ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR
• TENAGA KERJA
• PERHOTELAN
• JASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA MENJALANKAN
PEMERINTAHAN SECARA UMUM
DITETAPKAN LEBIH LANJUT DGN
PPn & PPnBm PP NOMOR 144 TAHUN 2000
9
10. KEWAJIBAN PKP
PASAL 3A AYAT (1) DAN (2)
PENGUSAHA YG MELAKUKAN :
• PENYERAHAN BKP DI DLM DAERAH PABEAN
• PENYERAHAN JKP DI DLM DAERAH PABEAN
• EKSPOR BKP
TERMASUK PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH
UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP
MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN
SEBAGAI PKP
MEMUNGUT PPN
MENYETOR &
MELAPORKAN
PPn BM
YG
TERUTANG
MEMBUAT FAKTUR PAJAK
PPn & PPnBm
10
11. DPP PPN
PASAL 1 ANGKA 17
HARGA JUAL
PENGGANTIAN
NILAI IMPOR PPN =
NILAI EKSPOR DPP PPN
NILAI LAIN YG X
DITETAPKAN
DG. KEPMENKEU
Tarif
(KMK 567/2000)
s.t.d.d.
KMK 251/2002
PPn & PPnBm
11
12. SAAT TERUTANG PPN
(PASAL 11 UU PPN)
Pasal 13 PP 143/2000 s.t.d.d.
PP 24/2002
SAAT PEMBAYARAN
• SAAT PENYERAHAN ( PASAL 11 (2) )
BKP/JKP
• SAAT IMPOR BKP
• SAAT PEMANFAATAN APABILA PEMBAYARAN
DITERIMA SEBELUM
BKP TDK BERWUJUD
TERJADINYA:
/JKP DR. LUAR PABEAN • PENYERAHAN BKP/JKP
• EKSPOR BKP • PEMANFAATAN BKP TDK
( PASAL 11 (1) ) BERWUJUD / JKP DARI
LUAR DAERAH PABEAN
DI DLM DRH PABEAN
DJP DAPAT MENETAPKAN SAAT LAIN SEBAGAI SAAT
TERHUTANGNYA PAJAK
PPn & PPnBm
(PASAL 11 (4) )
12
13. DETAIL SAAT TERUTANGNYA PPN
BKP Berwujud Bergerak
BKP
Saat penyerahan; atau Saat Pembayaran
BKP Berwujud Tidak Bergerak
-Saat Pembayaran Saat dan Saat
Penyerahan hak
BKP Tidak Berwujud
-Saat dinyatakan sbg Piutang;
-Saat harga ditagih;
-Saat diterima pembayaran;
-Saat kontrak ditandatangani.
JKP Jasa Pemborong Bangunan
-Saat pembayaran uang muka
-Saat Pembayaran termijn;
-Saat pembuatan berita acara;
Selain Pemborong Bangunan
-Saat brg/fasilitas tersedia;
-Saat dilakukan penagihan;
-Saat pembayaran.
JKP dari luar Daerah Pabean
PPn & PPnBm = BKP tidak berwujud
13
14. TEMPAT TERUTANG
PPN ( PASAL 12 )
PEMANFAATAN
BKP TDK BERWUJUD/
PKP IMPOR
JKP DARI LUAR
DAERAH PABEAN
• TEMPAT TINGGAL TEMPAT BKP
TEMPAT TINGGAL
• TEMPAT KEDUDUKAN DIMASUKAN
TEMPAT KEDUDUKAN
• TEMPAT KEGIATAN KE DALAM
ATAU TEMPAT
USAHA DAERAH PABEAN
USAHA ORANG
• TEMPAT LAIN DAN DIPUNGUT
PRIBADI ATAU
DITETAPKAN OLEH MELALUI
BADAN
DIRJEN PAJAK DJBC
( PASAL 12 (4) )
( PASAL 12 (1) ) ( PASAL 12 (3) )
DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN SATU TEMPAT
ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PPN
PPn & PPnBm
PASAL 12 AYAT (2) UU PPN
14
15. PKP MEMPUNYAI SATU ATAU LEBIH TEMPAT
KEGIATAN USAHA DI LUAR TEMPAT
TINGGAL/TEMPAT KEDUDUKAN
TERLETAK PADA TERLETAK PADA
SATU WILAYAH WILAYAH KERJA
KERJA KPP KPP YG BERBEDA
PKP MEMILIH SALAH TERUTANG DI SETIAP
SATU TEMPAT PAJAK TEMPAT KEGIATAN
TERHUTANG USAHA
WAJIB DIKUKUHKAN
CUKUP MEMILIKI
SEBAGAI PKP
SATU NPPKP
DI SETIAP KPP YBS.
DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS UNTUK MEMILIH
SATU TEMPAT ATAU LEBIH SBG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK
( SENTRALISASI / PEMUSATAN PPN )
• KEGIATAN PENYERAHAN BKP / JKP UNTUK SEMUA TEMPAT
KEGIATAN USAHA HANYA DILAKUKAN OLEH SATU ATAU
LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA
• ADM. PENJUALAN & KEUANGAN DISELENGGARAKAN TERPUSAT
PADA SATU ATAU LEBIH TEMPAT KEGIATAN USAHA
PPn & PPnBm
• FAKTUR PAJAK & FAKTUR PENJUALAN DIBUAT OLEH PUSAT
15
16. FAKTUR PAJAK
( PASAL 1 ANGKA 23 )
BUKTI PUNGUTAN PAJAK YG
YG. DIBUAT YG. DIGUNAKAN
OLEH PKP OLEH DJBC
ATAS ATAS
PENYERAHAN
IMPOR BKP
BKP/JKP
PPn & PPnBm
16
17. SAAT PEMBUATAN
FAKTUR PAJAK
KEP-549/PJ./2000 S.T.D.T.D. KEP-433/PJ./2002
Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan
BKP/JKP dlm hal pembayaran diterima setelah bulan
penyerahan, kecuali apabila pembayaran diterima
sebelum akhir bulan berikutnya, maka FP Standar harus
dibuat pada saat diterimanya pembayaran.
Pada saat pembayaran, dlm hal pembayaran terjadi sebelum
penyerahan BKP/JKP.
Pada saat pembayaran termijn, dalam hal Penyerahan
sebagian tahap pekerjaan.
Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada
Pemungut PPN (WAPU).
FP Gabungan dibuat paling lambat pada akhir bulan
berikutnya setelah bulan penyerahan, kecuali jika
terjadi pembayaran maka atas pembayaran tersebut
PPn & PPnBm
dibuatkan FP Standar tersendiri. 17
18. JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK STANDAR:
FAKTUR PAJAK YG BENTUK & ISINYA SESUAI
DENGAN PASAL 13 (5) UU PPN
DIATUR DALAM KEP-549/PJ.2000 s.t.d.d.
KEP-323/PJ/2001 dan KEP-433/PJ./2002
FAKTUR PAJAK GABUNGAN:
FP STANDAR YG DIBUAT UNTUK PENYERAHAN
SATU BULAN TAKWIM
PASAL 13 AYAT (2) UU PPN
FAKTUR PAJAK SEDERHANA:
DIATUR DALAM KEP-524/PJ./2000 s.t.d.d.
KEP-425/PJ./2001
DOKUMEN TERTENTU YG DIPERLAKUKAN SBG
FAKTUR PAJAK STANDAR
DIATUR DALAM KEP-522/PJ/2000 s.t.d.d.
KEP-312/PJ./2001
PPn & PPnBm
18
19. FAKTUR PAJAK STANDAR
FAKTUR PAJAK STANDAR
HARUS MENCANTUMKAN
( PASAL 13 (5) )
NAMA, ALAMAT, NPWP, YG MENYERAHKAN BKP/JKP
NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP
JENIS BARANG ATAU JASA, JUMLAH HARGA JUAL
ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA
PPN YG DIPUNGUT
PPn BM YG DIPUNGUT
KODE,NO.SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR
NAMA, JABATAN & TANDA TANGAN YG BERHAK
MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK HARUS DIISI SECARA FAKTUR PAJAK YG DIISI
LENGKAP,JELAS, BENAR & SESUAI DG KETENTUAN
DITANDATANGANI OLEH PEJABAT DISEBUT
YG DITUNJUK OLEH PKP FAKTUR PAJAK STANDAR
DIRJEN PAJAK DAPAT MENETAPKAN DOKUMEN-
DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK
PPn & PPnBm
( PASAL 13 (6) )
19
20. FAKTUR PAJAK SEDERHANA
( PASAL 13 (7) )
PKP YG MELAKUKAN
PENYERAHAN
KEPADA
• KONSUMEN AKHIR dan
•TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA
DAPAT MEMBUAT
FAKTUR PAJAK SEDERHANA
MINIMAL HARUS MEMUAT :
NAMA, ALAMAT, DAN NPWP YG
MENYERAHKAN BKP ATAU JKP
JENIS & KUANTUM
JUMLAH HARGA JUAL ATAU
PENGGANTIAN YG SUDAH TERMASUK
PAJAK ATAU BESARNYA PAJAK
DICANTUMKAN SECARA TERPISAH
TGL. PEMBUATAN
PPn & PPnBm FAKTUR PAJAK SEDERHANA
20
21. DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN
SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
PASAL 13 AYAT (6)
KEP. Dirjen Pajak
KEP-522/PJ./2000 s.t.d.d.
KEP-312/PJ./2001
Dokumen-dokumen yg dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar:
a. PIB yang dilampiri SSP/bukti pungutan pajak oleh DJBC untuk impor BKP
b. PEB yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari DJBC dan dilampiri
dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yg tidak terpisahkan dengan PE;
c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat oleh BULOG/DOLOG
untuk penyaluran tepung terigu;
d. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA
untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM;
e. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.
f. Ticket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Deliverry Bill, yang dibuat
untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
g. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP
dari luar Daerah Pabean;
h. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
i. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.
Minimal harus memuat:
a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
SYARAT b. Nama dan alamat penerima dokumen;
c. NPWP dalam hal penerima dokumen adalah sebagai WPDN;
d. Jumlah satuan barang apabila ada;
PPn & PPnBm e. Dasar Pengenaan Pajak;
f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor. 21
22. LARANGAN MEMBUAT
FAKTUR PAJAK
PASAL 14
ORANG PRIBADI / BADAN YG
TIDAK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
DILARANG MEMBUAT
FAKTUR PAJAK
DLM HAL FAKTUR
PAJAK TELAH DIBUAT
PAJAK YG TERCANTUM
DLM FAKTUR PAJAK
HARUS DISETORKAN
KE
KAS NEGARA
PPn & PPnBm
22
23. SANKSI &
ASPEK PAJAK
TERKAIT FP
PKP Penjual PKP Pembeli
KESALAHAN:
TERLAMBAT Jika terlambat
2% X DPP PPN MEMBUAT lebih dari 3 bulan
FAKTUR PAJAK tidak dianggap
sbg FP Standar
FAKTUR PAJAK
2% X DPP PPN PPN tidak dapat
TIDAK DIISI
dikreditkan
LENGKAP
PPn & PPnBm
23
24. RETUR BKP
( PASAL 5A )
A
PENYERAHAN BKP
T
PPN DAN PPn.BM A
YANG
DIKEMBALIKAN
S
MENGURANGI
PK DAN PPn BM TERUTANG
OLEH PKP PENJUAL
PADA MASA PAJAK PM DARI PKP PEMBELI
TERJADINYA DG CATATAN PM TSB
PENGEMBALIAN BKP TSB TELAH DIKREDITKAN
BIAYA ATAU HARTA BAGI
PKP PEMBELI DLM HAL
TATACARA PAJAK ATAS BKP YG
DITETAPKAN DGN DIKEMBALIKAN TELAH
KEP.MEN. KEUANGAN DIBEBANKAN SBG BIAYA
(KMK 596/1994) ATAU TELAH DIKAPITALISIR
PPn & PPnBm
24
25. PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA
PEMUNGUT PPN
PASAL 16 A (1)
• BENDAHARAWAN
PENYERAHAN BKP / JKP PEMERINTAH
KEPADA PEMUNGUT PPN • KPKN
PAJAK TERUTANG
DIPUNGUT O
L PEMUNGUT
DISETOR E
H
PPN
DILAPORKAN
Tatacara pemungutan, penyetoran,
& pelaporan diatur dgn KMK
No. 563/KMK.03/2003
PPn & PPnBm
25
26. PAJAK MASUKAN YG DAPAT
DIKREDITKAN
HARUS MEMENUHI
SYARAT:
BERHUBUNGAN LANGSUNG DGN
MATERIAL KEGIATAN USAHA YG
PENYERAHANNYA TERUTANG PPN
(PRODUKSI, DISTRIBUSI,
PEMASARAN & MANAJEMEN)
BENTUK, KOLOM & ISIAN SESUAI
FORMAL DGN KEP-
549/PJ./2000 s.t.d.d.
KEP-323/PJ./2001 &
KEP-433/PJ./2002
DIISI LENGKAP, BENAR, &
DITANDATANGANI ORANG YG
BERWENANG
DIBUAT TEPAT WAKTU
PPn & PPnBm
(KEP-424/PJ./2003)
26
27. PAJAK MASUKAN YG TDK DPT
DIKREDITKAN
PASAL 9 AYAT (8)
PENGELUARAN UNTUK:
PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA
PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR, SEDAN, JEEP, STATION WAGON,
VAN& COMBI KECUALI BRG DAGANGAN ATAU UNTUK DISEWA
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH
PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
PEROLEHAN BKP/JKP YG BKT PUNGUTAN PAJAKNYA BERUPA FAKTUR PJK SEDERHANA
PEROLEHAN BKP/JKP YG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (5)
PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH
PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (6)
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK
PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG
DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN
PPn & PPnBm
27
28. PENGKREDITAN PAJAK
MASUKAN
PASAL 9 AYAT (2) S.D. (4) & PASAL 13
PM DAPAT DIKREDITKAN
DG PK MASA PAJAK YG SAMA
( PASAL 9 (2) )
JIKA TDK ADA PK PADA MASA PAJAK
YBS, PM TETAP DPT DIKREDITKAN
(PASAL 9 (2A) )
PK > PM PM > PK
SELISIH DIBAYAR SELISIH DAPAT DIRESTITUSI
OLEH PKP ATAU DIKOMPENSASI
(PASAL 9 (3) ) (PASAL 9 (4) )
PENGHITUNGAN DAN TATA CARA
RESTITUSI DIATUR DGN KEP-DJP
PPn & PPnBm (PSL 9 (13) )
28
29. PENGKREDITAN PM PADA
MASA PAJAK TIDAK SAMA
PASAL 9 AYAT (9)
PAJAK MASUKAN
DAPAT DIKREDITKAN
PADA MASA PAJAK
BERIKUTNYA
SELAMBATNYA 3 BULAN
SETELAH BERAKHIRNYA
MASA PAJAK
SYARAT: BELUM DIBEBANKAN SBG
BIAYA ATAU DIKAPITALISASI DAN
BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN
PPn & PPnBm
29
30. PENYERAHAN DALAM SUATU
MASA PAJAK
PASAL 9 AYAT (5) & (6)
PENYERAHAN YG PENYERAHAN YG TDK
TERUTANG PAJAK TERUTANG PAJAK
PAJAK
MASUKAN
DAPAT DIKETAHUI PM TIDAK DAPAT
DG PASTI DARI DIKETAHUI
PEMBUKUAN DENGAN PASTI
PENGKREDITAN PM
PM YG TERKAIT
DIATUR DENGAN
DG PENYERAHAN
KEP.MEN.KEU.
YG TERUTANG PPN
No. 575/KMK.04/2000
DAPAT DIKREDITKAN
PM YG TELAH DIKREDITKAN
HARUS DIHITUNG KEMBALI
PPn & PPnBm PADA AKHIR THN BUKU
30
31. PPN TIDAK DIPUNGUT ATAU
DIBEBASKAN
PASAL 16B
KEGIATAN DI KAWASAN TERTENTU /
TEMPAT TERTENTU DLM DRH PABEAN
PENYERAHAN BKP TERTENTU ATAU
PENYERAHAN JKP TERTENTU
IMPOR BKP TERTENTU
PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD
TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN
PEMANFAATAN JKP TERTENTU DARI
LUAR DAERAH PABEAN
DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH, a.l.:
PP 146/2000; PP 12/2001 s.t.d.t.d. PP 46/2003.
PPn & PPnBm
31
32. OBJEK PPn BM
(PASAL 5 UU PPN)
DIKENAKAN
SEKALI
PENYERAHAN IMPOR
BKP MEWAH BKP MEWAH
DI DALAM
DAERAH PABEAN
OLEH PENGUSAHA
YANG MENGHASILKAN
BKP MEWAH DALAM LINGKUNGAN
PERUSAHAAN
DAN PEKERJAANNYA
PPn & PPnBm
32
33. PPN DI BATAM
PPN/PPn BM TIDAK DIPUNGUT ATAS:
• IMPOR BKP; DAN
• PEROLEHAN BKP DARI DALAM DAERAH PABEAN,
YG AKAN DIGUNAKAN UTK MENGHASILKAN BKP
YANG DIEKSPOR.
• PKP YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP WAJIB
MENERBITKAN FP YG DICAP “ PPN dan atau PPn BM
Tidak Dipungut Sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003”
• ATAS IMPOR BKP DJBC MEMBUBUHKAN CAP “ PPN
dan atau PPn BM Tidak Dipungut Sesuai PP Nomor 63
Tahun 2003” PADA SETIAP LEMBAR PIB.
APABILA BKP TIDAK DIGUNAKAN UNTUK
MENGHASILKAN BKP UNTUK DIEKSPOR, PPN/PPn BM
YG TIDAK DIPUNGUT HARUS DIBAYAR KEMBALI
DITAMBAH SANKSI SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU.
PPn & PPnBm
33
34. YANG DIKENAKAN PPN
DI BATAM
TERHADAP:
• IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BKP SELAIN YG
AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN
MENGHASILKAN BKP YG DIEKSPOR; DAN
• PENYERAHAN JKP DI/KE/DARI KB BATAM
TERUTANG PPN/PPn BM YANG
PENGENAANNYA DILAKUKAN SECARA
BERTAHAP SESUAI KMK.
PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN ATAU JKP
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM KB BATAM.
DASAR HUKUM:
• PP NOMOR 63 TAHUN 2003
• KMK 583/KMK.03/2003
PPn & PPnBm
34
35. BATASAN PENGUSAHA
KECIL PPN
KMK 571/KMK.03/2003
PENGUSAHA KECIL ADALAH PENGUSAHA YG
MELAKUKAN PENYERAHAN:
BKP JKP BKP dan JKP
YANG
JUMLAH PEREDARAN BRUTO ATAU PENERIMAAN BRUTO
TIDAK LEBIH DARI Rp 600 JUTA.
PPn & PPnBm
35
36. PENGUSAHA KECIL
YANG
SAMPAI DENGAN SUATU BULAN DALAM TAHUN BUKU, JUMLAH
PEREDARAN BRUTO DAN ATAU PENERIMAAN BRUTONYA
MELEBIHI Rp 600 JUTA
MAKA
WAJIB MELAPORKAN USAHANYA UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP
PALING LAMBAT PADA AKHIR BULAN BERIKUTNYA
• APABILA S.D AKHIR BULAN BERIKUTNYA TIDAK MELAPORKAN
UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP, MAKA SAAT PENGUKUHAN
ADALAH AWAL BULAN BERIKUTNYA.
• KEWAJIBAN UTK MEMUNGUT PPN DIMULAI SEJAK SAAT
PENGUKUHAN MENJADI PKP.
PPn & PPnBm
36
37. PEMUNGUT PPN DAN PPn BM
(WAPU PPN/PPn BM)
KMK 563/KMK.03/2003
SEJAK 1 JANUARI 2004, PEMUNGUT PPN DAN PPn BM
HANYA BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KPKN.
BADAN-BADAN TERTENTU TIDAK LAGI MENJADI
PEMUNGUT PPN, KECUALI:
ATAS PENYEREHAN BKP/JKP YANG PENYERAHANNYA
DILAKUKAN PALING LAMBAT PADA 31-12-2003 DAN FP-NYA
DITERBITKAN SEBELUM 31-01-2004.
WAJIB MEMUNGUT PPN/PPn BM TERUTANG DAN
MENYETORKANNYA PALING LAMBAT 31 JAN 2004.
PPn & PPnBm
37
38. JASA ANGKUTAN UMUM DI
DARAT DAN DI AIR KMK 527/2003
jo. KEP-395/2001
JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI
AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT, TERMASUK JASA ANGKUTAN
UMUM DI JALAN, JASA ANGKUTAN TAKSI, DAN JASA
ANGKUTAN KERETA API.
JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR, TERMASUK JASA ANGKUTAN
UMUM DI LAUT, JASA ANGKUTAN ANGKUTAN UMUM DI SUNGAI
DAN DANAU, DAN JASA ANGKUTAN UMUM PENYERBERANGAN.
TIDAK DIKENAKAN PPN KECULAI DILAKUKAN DGN CARA:
• ADA PERJANJIAN LISAN/TULISAN. TDK TERMASUK DLM PENGERTIAN
PERJANJIAN: TIKET, KARCIS, BUKTI PEMBAYARAN JASA, B/L, DLL;
• WAKTU/TEMPAT PENGANGKUTAN TELAH DITETAPKAN SESUAI
PERJANJIAN; DAN
• KENDARAAN ANGKUTAN DIGUNAKAN HANYA UTK MENGANGKUT MILIK
SATU ORANG DAN ATAU ORANG YG TERIKAT PERJANJIAN.
PPn & PPnBm
38
39. SENTRALISASI / PEMUSATAN
PPN
WP BESAR
OTOMATIS KEP-515/PJ/2000 s.t.d.t.d. KEP-
389/PJ./2003, DAN
KEP-390/PJ./2003
WP BUMN
KEP-394/PJ./2003
WP YG MENYAMPAIKAN SPM
WAJIB PPN/PPn BM DGN CARA E-
MEMBERITAHUKAN FILING
KEP-128/PJ./2003
SELAIN WP TERSEBUT DI ATAS
MENGAJUKAN PERMOHONAN
SYARAT UTAMA: UNIT YG DIPUSATKAN HANYA
MENGADMINISTRASIKAN PERSEDIAAN & PEMBELIAN UNTUK
OPERASIONAL UNIT YBS, DGN DANA KAS KECIL (TIDAK BERLAKU
UNTUK PABRIK)
PEDAGANG ECERAN: JIKA KEGIATAN & ADM PEMBELIAN UNTUK
SELURUH OUTLET DIPUSATKAN
PPn & PPnBm
(KEP-128/PJ./2003)
39
40. Tempat Pembayaran/
Penyetoran Pajak
Kantor Pos dan Giro
Bank Pemerintah, kecuali BTN
Bank Pembangunan Daerah
Bank Devisa
Bank-bank lain penerima setoran pajak
Kantor Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, Khusus untuk impor tanpa LKP
PPn & PPnBm
40
41. Saat pembayaran/
penyetoran PPN/PPn BM
PPN dan PPn BM yang dihitung sendiri oleh PKP
harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan
takwim berikutnya setelah bulan Masa Pajak.
Contoh : Masa Pajak Januari 1996, penyetoran
paling lambat tanggal 15 Pebruari 1996.
PPN dan PPn BM yang tercantum dalam SKPKB,
SKPKBT, dan STP harus dibayar/ disetor sesuai
batas waktu yang tercantum dalam SKPKB,
SKPKBT, dan STP tersebut.
PPN/ PPn BM atas Impor, harus dilunasi bersamaan
dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila
pembayaran Bea Masuk ditunda/ dibebaskan, harus
dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor
PPn & PPnBm
41
42. Lanjutan….
PPN/PPn BM yang pemungutannya dilakukan oleh:
Bendaharawan Pemerintah, harus disetor selambat-
lambatnya tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir.
Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah, harus
disetor selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN/
PPn BM atas Impor, harus menyetor dalam jangka waktu
sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.
PPN dari penyerahan gula pasir dan tepung terigu
oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus dilunasi
sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah
Pengeluaran Barang (D.O) ditebus.
PPn & PPnBm
42
