Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan praktik demokrasi di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa pendiri Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem politik, namun praktiknya masih mengalami tantangan. Rezim Orde Lama dan Orde Baru cenderung otoriter meski mengklaim demokratis, sebelum akhirnya terjadi reformasi untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi secara lebih sejati.
2.
PENGERTIAN DEMOKRASI
JENIS PELAKSANAAN DEMOKRASI
BEBERAPA KRITERIA YG DIANGGAP SEBAGAI
SOKO
GURU
DEMOKRASI
MENURUT
ALAMUDI (1991)
SYARAT
DASAR
TERSELENGGARANYA
PEMERINTAHAN YG DEMOKRASI MENURUT
BUDIARJO (1988)
4.
Secara
Etimologis
demokrasi
berasal
dari
Yunani”Demos” berarti rakyat Dan “Kratos/Kratein”
berarti kekuasaan atau berkuasa.
Menurut Abraham Lincoln Demokrasi adalah suatu
pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat)
Demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan
oleh rakyat baik langsung maupun tidak
langsung(melalui perwakilan setelah melalui proses
pemilu yang langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan
adil)
kata
yang
5.
Demokrasi Langsung yaitu suatu demokrasi
dimana rakyat secara langsung menggunakan
haknya dalam menetapkan kebijakan publik.
Demmokrasi tidak langsung yaitu rakyat
menggunakan hak-haknya melalui orangorang yang dipercaya.
6.
Kedaulatan rakyat
Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari
yang diperintah
Kekuasaan Mayoritas
Pengakuan hak-hak minoritas
Jaminan hak asasi manusia
Pemilihan yang bebas dan jujur
Persamaan didepan hukum
Proses hukum yang wajar
Pembatasan pemerintah secara konstitusional
Pluralisme social,ekonomi dan politik
Nilai-nilai toleransi,kerjasama dan mufakat
8. 1.
Faktor ekonomi
Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor
yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi
di suatu negara tertentu. Namun bukan berarti
negara-negara miskin tidak dapat menerapkan
demokrasi dan negara yang kaya selalu demokratis.
Kesejahteraan masyarakatlah yang umumnya
menjadi faktor utama untuk menentukan suatu
negara demokratis atau tidak.
9. 2. Faktor Sosial Politik
Faktor penting berkaitan dengan
pembangunan demokrasi suatu negara
adalah masalah perasaan kesatuan
nasional atau identitas sebagai bangsa.
10. 3. Faktor budaya kewarganegaraan dan
sejarah
Bahmueller (1996) mengukapkan hasil
temuan Robert Putnam menyimpulkan
bahwa daerah-daerah yang memiliki
tradisi
kuat
dalam
nilai-niali
kewarganegaran
menunjukan
tingkat
efektifitas paling tinggi dalam upaya
pembangunan demokrasi.
11. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Menyelesaikan perselisihan secara damai dan
secara melembaga.
Menjamin terselenggaranya perubahan secara
damai didalam suatu masyarakat yang sedang
berubah.
Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara
teratu.
Membatasi penggunaan kekerasan sampai
batas minimum.
Mengakui serta menganggap wajar adanya
keanekaragaman
pendapat
dalam
masyarakat;
Menjamin tegaknya keadilan
12. Pendiri negara indonesia memilih demokrasi
menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai
salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk
mencapai
efektivitas
penyelenggaraan
pemerintah negara. Namun praktik kehidupan
demokrasi masih mengalami pasang surut
seiring dengan arah dinamika pembangunan
politik yang masih dalam proses menentkan
format sistem politik ideal yang sesuai dengan
cita-cita demokrasi.
13. Praktik kehidupan demokrasi di indonesia sering
terkecoh pada politik yang kelihatannya
demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud
otoriter. Hal ini terlihat ketika UUD 1945
ditetapkan kembali melalui dekrit presiden 5 juli
1959,dan
bertekad
untuk
melaksanakan
pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. Akan tetapi,pelaksanannya belum
dapat terwujud demokrasi terpimpin (19591966) karena pemerintahan (orde lama) waktu
itu cenderung memusatkan kekuasaanya
pada presiden saja, yang akhirnya indonesia
diakhiri tahun 1965 berada diambang
kehancuran, baik secara politik, ekonomi,
sosial-budaya serta pertahanan keamanan.
14. Selain itu juga pada rezim soeharto (orde
baru), yang ditandai dengan pemusatan
kekuasaan
pada
diri
presiden,telah
membawa bangsa indonesia di ambang
krisis multi dimensi dan akhirnya orde baru
jatuh tahun 1998. Dan akhirnya dikeluarkan
UU.NO.22
tahun
1999
yang
lebih
menekankan pada otonomi luas. hingga
lahirnya reformasi yang pada dasarnya
merupakan gerakan kesinambungan yang
merefleksikan komitmen bangsa indonesia
yang secara rasional dan sistematis untuk
bertekad mengaktualisasikan nilai-nilai
dasar demokrasi