Makalah pkno(SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI )

14,757 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,757
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
133
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah pkno(SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI )

  1. 1. Tugas DI S U S U N OLEH Nama : Putriany Nis : 5824 Kelas : XI Ipa 3 SMAN 4 WATAM PONE Tahun Pelajaran 2012/2013 PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 1
  2. 2. BAB I PENDAHULUAN1. Latar belakang Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undanag-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dibahas mengenai sistem pemerintahan.2. Rumusan Masalah a) Apa pengertian system pemerintahan monarki baik secara umum maupun menurut para ahli ? b) Apa kelebihan dan kekurangan monarki ? c) Apa macam-macam system pemerintahan monarki ? jelaskan ! d) Apa jenis-jenis monarki ?3. Tujuan penulisan Menganalisis system pemerintahan monarki baik dari segi kelebihan, kekurangan, jenis-jenis, maupun macam-macam system pemerintahn monarki.4. Manfaat penulisan Agar wawasan kita lebih luas mengenai sistem pemerintahan monarki. PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 2
  3. 3. BAB II TINJUAN PUSTAKA1. Kerangka fikir Monarki merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja yang mempunyai kekuasaan yang absolut atau mutlak atas rakyatnya . Raja tidak dipilih oleh rakyatnya , namun raja mempunyai kekuasaan yang turun temurun , mulai dari si pemimpin pada masa itu lalu diturunkan kepada anak – anaknya .2. Landasan teori Garner menyatakan bahwa setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tampa melihat pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan. Jellinek menegaskan bahwa monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat – sifat dasar monarki adalah kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi Negara. PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 3
  4. 4. BAB III PEMBAHASAN A. Pengertian Monarki Sistem pemerintahan monarki adalah sebuah sistem pemerintahan dimanahanya seorang saja yang memegang kekuasaan. Biasanya, untuk dapatmempertahankan dan memimpin suatu pemerintahan monarki tidak terlaludibutuhkan kecakapan dalam hal hukum. Ini karena Undang - Undang telahmembatasi dan mengatur kekuasaan raja sudah cukup memberi jaminan bahwapemerintahan dapat berjalan. Jadi sebuah sistem pemerintahan monarki murnimembuat kekuasaan seorang raja sebagai kepala pemerintahan menjadi sangatmutlak dan tak terbatas. Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, danarchein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahanyang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahankerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkanpada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Darijumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak danselebihnya terbatas kepada sistem konstitusi. Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negaraadalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkanpresiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalamnegara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuanAgung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasamonarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarkimutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional,yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi. PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 4
  5. 5. Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yangsebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapidalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir dikalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitukerajaan konstitusional serta monarki demokratis. Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbolkesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarkibiasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara.Contohnya di Malaysia, Yang dipertuan Agung merupakan ketua agama Islam,sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth IIadalah ketua agama Kristen Anglikan. Meskipun demikian, pada masa sekarang inibiasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusanseseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan. Pengertian menurut para ahli, yaitu: Garner menyatakan bahwa setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tampa melihat pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan. Jellinek menegaskan bahwa monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat – sifat dasar monarki adalah kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi Negara. PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 5
  6. 6. B. Jenis - Jenis Monarki 1. Turun – temurun dan Elektif. Monarki mungkin saja diklasifikasikan sebagai tahta turun – temurun dan elektif. Monarki secara turun – menurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun – temurun. Dan kehidupan dari monarki turun – temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun – menurun mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian tertentu. Ahli waris laki- laki yang tertua biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya sendiri. Rangkaian pergantian bisa juga ditentukan dengan konstitusi atau melalui sebuah aksi legislature. Peraturan tersebut memiliki bermacam rupa diberbagai Negara seluruh dunia. Awalnya kerajaan Roman merupakan monarki elektif. Masa kerajaan Roman dahulunya menganut pemilih dari kampus. Semenjak abad pertengahan konstitusi monarki elektif telah berubah dan bukan merupakan hal yang luar biasa. Bagaimanapun, perjalanan masa ke masa monarki ala elektif mengalami perubahan menuju monarki ala turun- temurun. Garner menganggap inggris sebagai monarki elektif, karena parlement menuntut dan menggunakan hukum mengatur mutlak rangkaian pergantian. 2. Monarki mutlak dan terbatas. Monarki juga bisa diklasifikasikan sebagai mutlak dan terbatas. Garner menyatakan monarki mutlak adalah monarki yang benar – benar raja. Kehendaknya adalah hukum dalam merespek segala perkara yang ada. Dia tidak dijilid atau dibatasi oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Dibawah sistem ini Negara dan pemerintahan tampak identik. Louis XIV raja Negara francis menyatakan dengan sombongnya bahwa” aku adalah Negara. Ini merupakan deskripsi yang tepat dari posisi monarki yang mutlak. Tsart dari PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 6
  7. 7. Russia, Raja Prussia dan kaisar Ottoman merupakan contoh monarki yang mutlak. Monarki terbatas memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi yang tertulis atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis, seperti monarkinya Negara inggris. Monarki dinegara England hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan; raja adalah pemerintahan namun tidak memerintah. Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori saja, namun pemerintahan dipimpin oleh yang lainnya. Monarki dinegara jepang juga terbatas. Disana kaisar tidak memiliki kekuasaan apapun dipemerintahan. jadi, jelasnya raja adalah simbol Negara dan kesatuan rakyat’’ didalam pengertian yang nyata, monarki yang terbatas hanyalah bentuk pemerintahan yang demokrasi.C. Bentuk pemerintahan Monarki 1) Monarki Absolut Dalam Monarki Absolut, pemerintahan di kepelai oleh seorang raja,ratu,syah atau kaisar (sebutan untuk jabatan ini antara satu wilayah dengan wilayah lain kadang berbeda yang kekuasaannya tidak terbatas. Perintah penguasa merupakan hukum yang harus di patuhi oleh rakyatnya.pada diri penguasa terdapat kekuasaan exsekutif, legeslatif,dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya.Satu contoh yang banyak di kenal adalah Perancis pada masa kekuasaan Louis XIV. Louis XIV menyebut l’etat c’est moi (Negara adalah saya ) Artinya tidak ada perbedaan antara lembaga Negara dengan diri pribadi sang Raja,segala kehendaknya bearti undang-undang yang mesti di patuhi oleh rakyat. 2) Monarki konstitusional Bentuk monarki absolut banyak di praktekkan pada masa lalu, ketika partisipasi politik rakyat di batasi atau bahkan tidak di perkenankan sama PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 7
  8. 8. sekali. Perkembangan politik yang terjadi, terutama setelah lahirnya RevolusiIndustri, menyadarkan rakyat bahwa mereka memiliki hak asasi yang tidakdapat di anbil alih secara paksa karena itu berkembang kehendak untukmembatasi kekuasaan Raja agar tidak bersifat mutlak ( Absolut ). Disisi lainpartisipasi politik Rakyat juga harus di beri ruang.penguasa pun mestimemperhatikan kepentinagan rakyat dan bekarja keras untuk mewujutkatujuan bersama. Semua itu termasuk dala suatu undang-undang dasar (Konstitusi ) yang di andaikan sebagai suatu kontrak Sosial antara penguasadan rakyat. Karena kekuasaan raja di batasi oleh undan-undang dasar (Konstitusi ), maka bentuk pemerintahan di sebut monarki konstitusional. Pengalaman beberapa kerajaan berkaitan dengan proses terbentuknyaMonarki Konstitusional dapat di uraikan sebagai berikut.a) Ada kalanya inisiatif untuk mengubah bentuk menarki absolut menjadi monarki konstitusional itu datang dari raja sendiri karena di takut kekuasaannya akan runtuh. Contoh :Jepang dengan hak octrooi.b) Adakalanya monarki absolut berubah menjadi monarki konstitusional karena adanya desakan dari Rakyat atau terjadi refilusi yang berakibat dibatasinya kekuasaan raja ( tidak lagi mutlah / Absolut ). Contoh : Inggris yang melehirkan Bill of right pada 1689, Yordania, Denmark, Arab Saudi, dan Brunei Darusalam. Dalam perkembangan modren, tidak sedikit yang kemudianmembatasi kekuasaan raja dengan hanya menempatkan raja sebagai kepalanegara. Sementara, kekuasaan kepela pemerinthan di pegang oleh seorangperdana mentri.kabinet yang di pimpin oleh perdanamentri sendiri di bentukberdasarkan kekuatan politik di parlemen. Dalam sistem ini, perdana mentribertanggung jawab kepada parlemen. Sementara, anggota parlemen di piliholeh Rakyat. Dengan demikian, rakyat memiliki kekuasaan cukup besar untuk PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 8
  9. 9. terlibat dalam segenap proses politik dengan pembatasan kekuasaan raja dan di bukanya partisipasi politik warga negara, maka prinsip-prinsip dasar demikrasi sesunguhnya telah di terapkan. Sistem yang demikian pada masa kini di kembangkan antara lain oleh Inggris,Belanda , dan Malaysia.D. Kelebihan dan Kekurangan Monarki 1. Kelebihan a. Pemerintahan terbaik bagi masyarakat terdahulu. Masyarakat terdahulu secara umum memiliki sifat suka berbicara, kurang didalam beralasan, suka berkuasa dan bernafsu, bahkan juga suka berkelahi dan menginginkan semangat toleransi. Monarki mutlaklah yang bisa menjinakkan dan membuat mereka disiplin. J.S. Mill, menegaskan bahwa despostisme merupakan pemerintahan mode logis dimana sesuai untuk distribusi para barbarian. b. Bentuk pemerintahan stabil. Monarki tidak bergantung pada legislature, bahkan tidak bisa dipindahkan diatas sebuah vote yang tidak cocok didalam pemilihan secara umum. Monarki terus memerintah menurut pengalaman dan kebijaksanaannya. Sedangkan batas akhir jabatannya bersifat seumur hidup. c. Konsekuensi kontinuitas kebijaksanaan. Monarki bisa merubah segala kebijaksanaan, bila itu perlu untuk kesejahteraan dan keselamatan Negara. d. Kegiatan dan ketepatan waktu dalam administrasi. Kita ketahui bahwa monarki tidak bergantung pada legislature atau opini publik untuk izin terhadap ukuran administrasi, monarki bisa mengambil langkah kegiatan dan ketepatan waktu untuk melaksanakan semua program dan kebijaksanaan. Dia tidak perlu menghabiskan waktu diatas meja perdebatan dan diskusi. e. Menghasilkan keadilan sosial. PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 9
  10. 10. Bentuk pemerintahan monarki dituntut untuk menegaskan kepentingan dan pengembangan keadilan sosial. Karena monarki tidak bergantung pada dukungan kekuasaan kelompok khusus, maka dia bisa menghasilkan pandangan keadilan didalam satu permasalahan, dimana mempengaruhi individual dan golongan masyarakat.2. Kekurangan a) Terbatasnya pengetahuan dan pengalaman monarki. Aristotle menyatakan bahwa secara histori diketahui hanya sedikit monarki yang bisa menutupi kondisi ini. Bagaimanapun, kehendak, pengalaman, pengetahuan dan kebebasan seseorang sangat terbatas. b) Monarki mutlak memimpin untuk menuju kezaliman. Sejarah membuktikan bahwa sangat sedikit dari monarki yang bisa menindas kezaliman, bahkan untuk setia dalam hal kesejahteraan bersama. Sebagian besar monarki terbukti keji, korupt dan tidak mampu. c) Menghalangi karakter perkembangan rakyat. Kebanyakan argument menyatakan dan melawan monarki mutlak, karena terhalangnya perkembangan personalitas rakyat. d) Kritikan Thomas Paine atas monarki mutlak. Dalam hal koneksi ini tidak akan menyimpang dari kutipan pemikir terkenal pada abad 18, dia menulis, sistem monarki mutlak tidak memilki karakter yang pasti. Jadi Monarki adalah pemerintahan yang melalui kecelakaan dan nafsu medium. PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 10
  11. 11. BAB IV PENUTUP1. Simpulan Setelah mempelajari bentuk pemerintahan monarki dapat kita simpulkan bahwa setiap tata pemerintahan memiliki kekurangan dan kelebihan. kombinasi dari bentuk – bentuk pemerintahan monarki terdahulu telah membawa kita kearah yang lebih baik. Bentuk pemerintahan ibarat anggota tubuh yang urgen dalam diri kita, tanpa kita sadari tanpa sistem atau bentuk tersebut kita tidak akan sempurna dalam hidup karna tidak adannya konsep yang jelas dalam menggunakannya. Disinilah dibutuhkan sistem pemerintahan yang jelas supaya arah dan tujuan Negara terarah dan tepat sasaran.2. Saran Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu, kami memberikan saran kepada para pembaca apabila ingin meningkatkan wawasannya mengenai system pemerintahan monarki agar sekiranya mencari referensi lain. PKn | SISTEM PEMERINTAHAN MONARKI 11

×