REV PROGRAM QUICK WINS PRESISI FINAL 30.10.22 19.36[plus latar belakang].pptx

VERSI PERBAIKAN
MADE REDI 30/10/22

TELAH BEKERJA KERAS, YANG HINGGA KINI TERUS
MEMBERIKAN DEDIKASI TERBAIKNYA DALAM MENJALANKAN
TUGAS POKOK KEPOLISIAN DI WILAYAHNYA DENGAN TURUT
SERTA DALAM MENJAGA STABILITAS KAMTIBMAS.
PROGRAM QUICK WINS PRESISI - POSKO PRESISI 2

Apa yang melatar belakangi Quick Win Presisi 2022?
Penghambat
Program Presisi
Pendorong
Program Presisi
• Adanya tuntutan internal Polri dan
masyarakat untuk memperbaiki Polri
• Adanya Komitmen Kapolri untuk
melakukan transformasi polri
• Adanya dukung poltik presiden dan
dewan untuk reformasi Polri.
• Konsolidasi peluang untuk mencapai
perubahan yang terukur
• Penurunan Kepercayaan Publik terhadap
Institusi Polri
• Adanya penyalahgunaan wewenang oleh
oknum anggota Polri
• Budaya melindungi oknum Polri yang
melakukan pelanggaran
• Lemahnya pengawasan internal
kepolisian
• Penengakan hukum belum memenuhi
asas keadilan dan harapan masyarakat
• Praktik pungli masih terjadi pada layanan
publik
Sasaran
Quick Wins Presisi 2022
Pelaksanaan Quick Wins Presisi 2022
ditargetkan untuk:
• Meningkatkan Kepercayaan Publik
hingga 60-65%
• Meningkatkan Kepuasan Publik
terhadap Layanan Publik Polri 60-65%
• Meningkatkan Kinerja Layanan Publik
Polri 60-65%.
Sumber: Survei Presisi, September 2022

Kenapa Quick Wins?
Dampak
Tinggi,
Upaya untuk
Mencapainya
Mudah
Quick Wins
Dampak Tinggi,
Upaya untuk Mencapainya Mudah
Time Waster
Dampak Rendah,
Upaya untuk Mencapainya Sulit
Fill Ins
Dampak Rendah, Upaya untuk Mencapainya
Major Project
Dampak Tinggi,
Upaya untuk Mencapainya Sulit

Mekanisme Pelaporan Quick Win
Polda melaporkan Capaian Quick Melalui Aplikasi
SIAP PRESISI
Posko Presisi melakukan review capaian Quick Win
agar on track
1 2

Bagaimana Mengevaluasi Dampak
Quick Wins diharapkan lebih dari melaksanakan kegiatan, tapi
meningkatkan percakapan positif dan meningkatkan
kepercayaan public terhadap Polri.
Kepercayaan
Publik
Percakapan
Publik
Capaian
Program
Untuk memastikan program Quick Wins berada pada jalur yang
tepat, evaluasi dampak Quick Win dilakukan dalam 2 tahap
utama: Baseline dan Anev Program Presisi Triwulan III.
Baseline
Anev Dampak Antara
Quick Win 2022
(Opsional)
Anev Program Presisi
Triwulan IV

10 PROGRAM QUICK WINS PRESISI
PERIODE BULAN 1 NOVEMBER – 10 DESEMBER 2022
PROGRAM QUICK WINS PRESISI– POSKO PRESISI 7
1. PENGEMBANGAN SDM UNGGUL
2. PERBAIKAN INTERAKSI POLISI DENGAN MASYARAKAT DI JALAN ATAU AREA PUBLIK
3. OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK
4. OPTIMALISASI PEMOLISIAN MASYARAKAT
5. OPTIMALISASI MANAJEMEN MEDIA
6. PENGUATAN KERJASAMA DENGAN PIHAK EKSTERNAL
7. PENERAPAN BUDAYA INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI
8. RESPON PROBLEM AKUT
9. DIGITALISASI PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS
10. DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

1. PENGEMBANGAN SDM UNGGUL
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN
1 Pengembangan
Sumber Daya
Manusia unggul
1. Melatih
keterampilan dan
etika pelayanan
publik bagi
anggota Polri
• Terselenggaranya pelatihan
keterampilan dan etika pelayanan
publik dengan tenaga ahli professional
• Melaksanakan Kegiatan
pelatihan keterampilan dan
etika pelayanan publik bagi
anggota Polri dilakukan
sebanyak 4 kegiatan selama
40 hari dengan narasumber
ahli / profesional
Tercapainya anggota Polri
yang memiliki
keterampilan dan etika
dalam bidang pelayanan
publik
2. Meningkatkan
kemampuan anggota
Polri dalam
pembuatan konten
media sosial (content
creator dan copy
writing) dan pelatihan
komunikasi publik
secara berkala.
• Terselenggaranya pelatihan anggota
Polri dalam pembuatan konten
media sosial (content creator dan
copy writing) dan pelatihan
komunikasi publik. Sehingga
kemudian bisa menentukan does
and done dalam menyampaikan
pemberitaan ke publik.
• Melaksanakan Kegiatan
pelatihan anggota Polri
dalam pembuatan konten
creator dan copy writing)
dan pelatihan komunikasi
publik dilakukan sebanyak 4
kegiatan selama 40 hari
dengan narasumber tenaga
profesional
Tercapainya
peningkatan
kemampuan anggota
Polri dalam
pembuatan konten
creator dan copy
writing) dan pelatihan
komunikasi publik
PROGRAM QUICK WINS PRESISI

2. PERBAIKAN INTERAKSI POLISI DENGAN MASYARAKAT DI JALAN ATAU AREA PUBLIK
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR URAIAN
INDIKATOR
TARGET CAPAIAN
2 Perbaikan interaksi
Polisi dan
masyarakat di jalan
atau area publik.
1. Memastikan ketaatan peraturan
berlalulintas bagi kendaraan dinas Polri
contoh kendaraan dinas dengan Plat nomor
RFP dilarang parkir di tempat terlarang,
masuk jalan bus way, menggunakan lampu
strobo dan sirine serta melaju di bahu jalan
Tol. Pengecualian pada keadaan yang
diperbolehkan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku
antaralain mengejar TSK, pengawalan VVIP.
• Terbitnya Jukrah
• Terlaksananya Sosialisasi
• Terlaksananya Razia /
penertiban
• Melakukan
Razia
sebanyak 2
kegiatan
dalam satu
minggu
Terwujudnya
ketaatan
berlalulintas bagi
kendaraan dinas
Polri
2. Memastikan penertiban plat nomor khusus
(misal RFP) yang penerbitannya tidak sesuai
peraturan / SOP yang berlaku khususnya bagi
kendaraan bukan dinas TNI-POLRI dan
kementerian lembaga.
• Terlaksananya Pembatalan
penerbitan dan keberlakuan
plat nomor khusus yang
digunakan untuk kendaraan
non-organik yang tidak
sesuai dengan peraturan /
SOP yang berlaku.
• Tidak diperpanjangnya
keberlakuan plat nomor
khusus (misal RFP).
Terwujudnya
penerbitan dan
penggunaan Plat
nomor khusus
(misalnya RFP)
sesuai dengan
peraturan / SOP
yang berlaku

3. Melakukan pencegahan
dan penindakan terhadap
aksi premanisme yang
meresahkan masyarakat.
• Terlaksananya kegiatan pencegahan
premanisme misalnya penempatan
anggota pada tempat rawan preman,
patroli.
• Terlaksananya penindakan / penegakkan
hukum terhadap preman contohnya debt
collector, pemeras atau sejenisnya yang
melakukan pemungutan uang
pengendara di jalan.
• Melaksanakan
kegiatan rutin yang
ditingkatkan setiap
hari selama 40 hari
(40 kegiatan)
• Penindakan /
penegakkan hukum
terhadap para pelaku
premanisme
Hilangnya /
berkurangnya aksi
premanisme di
jalanan yang
meresahkan
masyarakat.
4. Menggelar anggota Polri
pada jam sibuk
masyarakat untuk
memastikan keamanan,
ketertiban dan
kelancaran lalu lintas
• Terlakasananya penggelaran anggota
polri pada pagi hari khususnya pada jam
sibuk dan titik rawan macet, rawan
kejahatan / preman, anak sekolah dan
tempat perbelanjaan.
• Terlakasananya penggelaran anggota
polri pada sore hari khususnya pada jam
sibuk kembalinya masyarakat pulang ke
rumah pada titik rawan macet, rawan
kejahatan / preman dan tempat
perbelanjaan.
• Melaksanakan
kegiatan setiap hari,
waktu dan durasi
disesuaikan dengan
konteks wilayah
masing-masing
selama 40 hari (40
kegiatan)
Terwujudnya
aktifitas
masyarakat yang
aman, tertib dan
lancar.

3. Optimalisasi
Pelayanan
Publik
1. Mengoptimalkan
hotline 110
dalam menerima
dan merespon
pengaduan dan
pelaporan
masyarakat.
• Tersedianya pengaduan dan pelaporan
dengan pemanfaatan Hotline 110.
• Terselenggaranya respon yang cepat sebagai
tindaklanjut pengaduan dan pelaporan
masyarakat melalui 110.
• Melaporkan pelaksanaan Hotline 110
terkait jumlah incoming call dan
respon yang diberikan oleh Satwil
• Setiap Satwil membentuk Unit Kecil
Lengkap (UKL) 110 yang bertugas
menindaklanjuti dengan segera aduan
atau laporan masyarakat.
• Terwujudnya sarana
pengaduan sarana
pengaduan atau
pelaporan masyarakat
melalui Hotline 110
secara optimal.
2. Menyediakan
pengaduan
masyarakat
melalui media
sosial WhatsApp
a. Milik Satwil
b. Milik
Kasatwil
• Tersedianya pengaduan masyarakat
melalui nomor Whatsapp Satwil
• Tersosialisasikannya Whatsapp tersebut.
• Terselenggaranya respon yang cepat
sebagai tindaklanjut pengaduan dan
pelaporan masyarakat melalui Whatsapp.
• WhatsApp Bussiness Satwil yang
terkoneksi dan ruang kerja Kapolres.
• Sosialisasi WhatsApp Satwil di Media
Sosial, Media Online dan sosialisasi
secara konvensional (Banner,
Pamflet dsb)
• Terwujudnya
sarana pengaduan
sarana pengaduan
atau pelaporan
masyarakat
melalui Whatsapp
milik satwil
maupun milik
Kasatwil secara
optimal.
• Tersedianya pengaduan masyarakat
melalui nomor telephone/Whatsapp
Kasatwil sebagai sarana komunikasi dan
dumas dari masyarakat
• Tersosialisasikannya Whatsapp tersebut.
• Terselenggaranya respon yang cepat
sebagai tindaklanjut pengaduan dan
pelaporan masyarakat melalui Whatsapp.
• WhatsApp Kasatwil yang direspon
langsung oleh Kasatwil.
• Mensosialisasikan WhatsApp Kasatwil
di Media Sosial dan konvensional.
3. OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK

3. Menyediakan kegiatan yang
memungkinkan Kasatwil dapat
berkomunikasi secara langsung
dengan masyarakatnya sehingga
dapat menerima kritik,
masukkan, aduan publik
contohnya Jumat curhat.
• Terselenggaranya kegiatan secara
rutin yang memungkinkan
Kasatwil berkomunikasi langsung
dengan publik.
• Melaporkan hasil kegiatan,
masukkan-masukkan dari
masyarakat dan tindak lanjut atas
masukkan tersebut.
Terwujudnya suatu
komunikasi yang baik antara
masyarakat dan satwil dalam
rangka meningkatkan
kepercayaan publik terhadap
Polri.
4. Menginformasikan dan
mengaktualisasikan standar
pelayanan publik (alur
pelayanan, biaya pelayanan dan
waktu pelayanan).
• Terpasangnya standar pelayanan
publik di satker dan satwil.
• Teraktualisasikannya standar
pelayanan tersebut.
• memasang banner, pamflet,
brosur, mengupload pada media
sosialnya standar pelayanan yang
berisikan mekanisme pelayanan,
biaya pelayanan serta lama waktu
pelayanan.
• Adanya testimoni pada medsos
baik secara lisan maupun tulisan
(minimal 2 testimoni per hari).
Terwujudnya transparansi /
akuntabilitas pada pelayanan
publik
5. Meningkatkan IKM (indeks
kepuasan masyarakat) pada
semua titik pelayanan
kepolisian.
• Terselenggaranya pengisian IKM
pada setiap pelayanan publik di
satker dan satwil.
• Melaksanakan survey mandiri
setiap hari menggunakan e-survey
(ePZI) pada setiap titik pelayanan
antaralain : SIM, SKCK, SPKT,
Reserse, Samsat, ijin keramaian
• Melaksanakan anev berdasarkan
hasil survey dan melakukan
perbaikan pelayanan.
Terwujudnya pelayanan publik
Polri yang Prima

6. Kasatwil Melakukan
pengawasan secara langsung
terhadap pelayanan publik.
• Terlaksananya pengecekan secara
langsung oleh kasatwil terhadap
pelayanan publik di wilayah
hukum masing-masing.
• Kasatwil melaksanakan inspeksi
mendadak terhadap pelayanan
publik sebanyak 3 kegiatan dalam
1 minggu (total 15 kegiatan)
Terwujudnya pelayanan publik
Polri yang Prima
7. Melaksanakan survei oleh pihak
eksternal terkait dengan
pelayanan publik Polri.
• Terlaksananya survei oleh pihak
eksternal kepada satwil di wilayah
hukumnya terkait dengan
pelayanan publik Polri.
• Kasatwil bekerja sama dengan
pihak eksternal untuk
melaksanakan survei kepada
satwil di wilayah hukumnya
sebanyak 1 kegiatan.
Tergambarkannya persepsi
publik terhadap pelayanan
publik Polri termasuk
didalamnya berupa harapan
masyarakat terhadap Satwil di
wilayah hukumnya.

4 Optimalisasi
Pemolisian
Masyarakat.
1. Meningkatkan
patroli rutin /
sambang oleh
Bhabinkamtibmas
.
• Terlaksananya patroli rutin di
wilayah tugasnya;
• Terlaksananya interaksi dengan warga
untuk mengidentifikasi dan
menindaklanjuti gangguan keamanan
yang jadi keluhan warga;
• Tersosialisasikannya nomor telepon
dinasnya agar warga mudah
menghubungi jika membutuhkan
bantuan Polisi.
• Melakukan kegiatan patroli
rutin setiap hari selama 40
hari (40 kegiatan).
Terjalinnya
Bhabinkamtibmas
yang dekat
dengan
masyarakat di
wilayahnya.
2. Membentuk Pos Polisi
Keliling untuk menerima
layanan pengaduan
masyarakat.
• Terbentuknya Pos Polisi Keliling di
setiap desa atau kelurahan.
• Terbentuknya patroli dumas keliling
dengan menggunakan ran dinas
• Membentuk Pos Polisi Keliling
pada setiap desa / kelurahan
atau bangunan milik
pemerintahlainnya setiap hari
selama 40 hari dalam rangka
menerima keluhan / masalah
warga dan mencari solusi
sebagai tindaklanjutnya.
• Membentuk pos patroli keliling
dengan memanfaatkan sarana
dan prasarana kepolisian.
Terlayaninya
masyarakat dalam
memberikan
pengaduan.

3. Seluruh
bhabinkamtibmas
wajib memiliki
akun media social
dan
mempublikasikan
kegiatan dengan
#PolriPresisi .
• Terbuatnya 1 akun media sosial untuk 1
Bhabinkamtibmas antara lain twitter
maupun instagram
• Membuat 1 akun media sosial
antara lain twitter maupun
instagram.
Terinformasikannya
kegiatan
bhabinkamtibmas
pada masyarakat
sehingga
menimbulkan opini
positif terhadap
Polri
• Terselenggaranya pemostingan kegiatan
positif Bhabinkamtibmas dengan
#PolriPresisi 1 kali sehari
• Melaporkan pemostingan
kegiatan positif Setiap
bhabinkamtibmas dengan
#PolriPresisi menggunakan
akun milik Bhabinkamtibmas
setiap hari selama 40 hari

NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR TARGET
CAPAIAN
5 Optimalisasi
Manajemen
Media.
1. Setiap Polsek
membuat akun
media sosial yang
terverifikasi /
official.
Terlaksananya kegiatan media sosial Polsek yang
efektif yang dilakukan dengan cara
• Setiap polsek memiliki satu akun media sosial
antara lain tiktok, twitter maupun instagram.
• Fungsi utama memberikan informasi terkini
tentang kejadian di lingkungan yang menjadi
tanggung jawabnya (kemacetan, demonstrasi,
kebakaran, penutupan jalan dll)
• Dengan tujuan masyarakat dapat melakukan
antisipasi, termasuk rekap informasi yang
didapat Bhabinkamtibmas Ketika melakukan
patrol rutin dan juga menerima pengaduan /
keluhan warga.
• Akun ini dipromosikan ke masyarakat di wilayah
kerjanya melalui jaringan RT / RW setempat.
• Akun ini dilarang merespon isu-isu kebijakan
politik pemerintah serta wajib meneruskan
informasi resmi polri.
• Setiap akun resmi polri hingga di tingkat polsek
wajib mendapatkan 100% centang biru official
atau terverifikasi, untuk hal ini akan difasilitasi
oleh posko presisi.
• Membuat akun sesuai dengannama polsek.
• Memastikan akun media Polsek terverifikasi.
• Mengamplifikasi minimal 1 kegiatan positif
setiap hari selama 40 hari.
Terwujudnya
komunikasi
media yang
efektif antara
Polsek dan
masyarakat.

NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR TARGET
CAPAIAN
2. Melakukan respon
cepat sebelum viral.
Terselenggaranya respon segera suatu berita dengan cara
bertindak :
• monitoring postingan warga di media sosial, setiap ada informasi
terkait dengan keamanan dan ketertiban harus segera ditelusuri
faktanya dan secepatnya di respon via akun resmi polri tanpa
harus menunggu viral. Terlebih jika pelakunya adalah polisi.
• Akun resmi Polres atau Polsek seperti @polsek_pancoranmas
wajib secara cepat memberikan jawaban pada setiap aduan
yang disampaikan masyarakat melalui akun tersebut.
• Kecepatan merespon menjadi krusial untuk mendorong
pemulihan citra Polri di mata masyarakat.
• Melakukan patrol siber setiap hari
selama 40 hari.
• Akun humas pada masing-masing
Polres melakukan klarifikasi dan
mengamplifikasi melalui akun media
sosial Polsek.
Tertanganinya
isu negatif /
pengaduan
masyarakat
terhadap Polri
melalui media
sosial.
3. Melakukan amplifikasi
konten positif Polri
• Terselenggaranya amplifikasi konten positif Polri melalui akun
Polri;
• Akun Humas setiap Satwil, harus
mengamplifikasi 1 konten positif Polri
setiap harinya (konten polisi baik
dengan sasaran kegiatan
Harkamtibmas dan Pelayanan
Kepolisian
Terciptanya
citra positif
terhadap Polri
di media
sosial.

6. PENGUATAN KERJASAMA DENGAN PIHAK EKSTERNAL
6 Penguatan
Kerjasama dengan
pihak eksternal.
1. Meningkatkan kemampuan
personel Polda dan Polres
dalam hal memberikan
pelayanan terhadap kelompok
rentan dan pemahaman HAM.
• Tergelarnya pelatihan
anggota Polri dengan
NGO / Komnas
Perempuan.
• Melaksanakan pelatihan
sebanyak 1 kegiatan
denganNGO / Komnas
Perempuan dan Komnas
HAM.
Terwujudnya kerjasama
dengan eksternal berupa
pelatihan yang dapat
bermanfaat bagi peningkatan
kemampuan pemahaman
anggota terhadap
penanganan kekerasan pada
kelompok rentan dan HAM.
• Tergelarnya pelatihan
anggota Polri dengan
Komnas HAM.
2. Meningkatkan sinergisitas TNI-
Polri
• Terselenggaranya Kegiatan
TNI-Polri dalam
penanggulangan bencana
alam
• Melakukan kegiatan
sosialisasi dan
penanggulangan kepada
masyarakat di daerah
rawan bencana alam
Terciptanya sinergitas
antara TNI-Polri yang
dapat dirasakan oleh
masyarakat
• Terselenggaranya Kegiatan
Patroli gabungan TNI-Polri
dalam menjaga kamtibmas
• Melakukan kegiatan
patroli gabungan dalam
menjaga kamtibmas setiap
hari selama 40 hari
• Terselenggaranya apel
gabungan
• Melaksanakan apel
gabungan dengan
pengambil apel bergantian
TNI / Polri 1 kali seminggu.

7 Penerapan Budaya
Integritas dan anti korupsi.
1. Melarang keikutsertaan PNPP
dalam kelompok / organisasi /
club yang dapat dipersepsikan
oleh publik menampilkan gaya
hidup mewah serta berpotensi
terjadinya benturan kepentingan
dengan tugasnya sebagai anggota
Polri
• Terbitnya jukrah atau STR • Memberikan jukrah atau
STR tentang pelarangan
keterlibatan anggota
Polri dalam keanggotaan
organisasi pengurus
Moge atau organisasi
lainnya yang
menampilkan gaya hidup
mewah serta potensi
konflik kepentingan
dengan tugasnya sebagai
anggota Polri.
Terwujudnya PNPP yang
tidak terlibat dalam
kelompok organisasi yang
dapat dipersepsikan
menampilkan gaya hidup
mewah serta berpotensi
konflik kepentingan sebagai
cerminan budaya integritas
dan anti korupsi.
• Sosialisasi pelarangan keterlibatan
PNPP sebagai anggota organisasi
masyarakat yang menampilkan gaya
hidup mewah serta potensi konflik
kepentingan dengan tugasnya
sebagai anggota Polri.
• Terlaksananya sosialisasi
sebanyak 1 kegiatan
dalam 1 minggu (5
kegiatan).
• Pengecekan, penertiban dan
penindakan terhadap PNPP yang
masih terlibat keanggotaan
organisasi masyarakat yang
menampilkan gaya hidup mewah
serta potensi konflik kepentingan
dengan tugasnya sebagai anggota
Polri oleh fungsi Propam.
• Terlaksananya
pengecekan, penertiban
dan penindakan terhadap
pelanggaran jukrah/STR
sebanyak 1 kegiatan
dalam 1 minggu (5
kegiatan).
7. PENERAPAN BUDAYA INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI

2. Menghilangkan
budaya Pungli,
gratifikasi,
transaksional
dalam pelayanan
publik antaralain
pelayanan : SIM,
SKCK, SPKT,
Reserse, Samsat
dan ijin keramaian
• Terbitnya Jukrah tentang
Menghilangkan budaya Pungli,
gratifikasi, transaksional dalam
pelayanan publik.
• Menerbitkan Jukrah tentang
Menghilangkan budaya Pungli, gratifikasi,
transaksional dalam pelayanan publik.
Terwujudnya budaya
budaya anti Pungli,
gratifikasi, transaksional
dalam pelayanan publik
• Terciptanya Inovasi Satwil untuk
menghilangkan budaya Pungli,
pelayanan publik .
• Laporan kegiatan inovasi Satwil dalam
menghilangkan budaya Pungli, gratifikasi,
transaksional dalam pelayanan publik .
• tersosialisasikannya budaya anti
Pungligratifikasi, transaksional
dalam pelayanan publik kepada
anggota
• Pelaksanaan sosialisasi pada setiap jam
Pimpinan sebanyak 2 kali dalam seminggu
selama waktu yang ditentukan. (16
kegiatan)
• Kasatwil /Kasatker menjadi role
mode dalam perilaku
menghilangkan budaya Pungli,
pelayanan publik.
• Mengirimkan Laporan kegiatan Kasatwil
/Kasatker menjadi role model dalam
menghilangkan budaya Pungli, gratifikasi,`
transaksional dalam pelayanan publik (8
laporan)
• Peningkatan peran Fungsi
Pengawas dalam pelaksanaan
penegakan hukum.
• Peningkatan penyelidikan yang dilakukan
oleh fungsi Pengawas Polri (Propam dan
Itwasda).

3. Menampilkan sikap tampang
yang baik antara lain
penggunaan Pakaian dinas
Kepolisian atau pakaian yang
menunjukkan atribut Polri yang
sesuai dengan ketentuan dan
kepantasan pada saat di depan
publik.
• Terbitnya Jukrah
tentang penggunaan
pakaian dinas sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku yang
disampaikan kepada
anggota secara lisan
maupun tertulis.
• Terlaksananya
Sosialisasi
• Terlaksananya
penertiban /
penindakan terhadap
pelanggaran.
• Memberikan jukrah
• Memberikan sosialisasi
setiap saat minimal 8
kali kegiatan
• Melaksanakan
pengecekan dan
penertiban terhadap
pelanggaran jukrah
minimal 8 kali kegiatan .
Tertibnya anggota Polri
dalam menggunakan
Pakaian dinas kepolisian
dan tidak menimbulkan
persepsi hedonisme saat
tampil di media

8. RESPON PROBLEM AKUT
8 Respon
problem akut
1. Membuat Posko
pengaduan (daring/luring)
untuk menerima laporan
warga terkait kasus yang
melibatkan orang banyak
dan menjadi atensi publik
seperti Pinjaman Online,
Judi Online dan Narkoba.
• Terbentuk Posko
pengaduan
(daring/luring);
• Membuat laporan terkait
pembentukan posko / satgas dalam
rangka menerima laporan warga dan
pemberian informasi terkait kasus
tersebut.
Terselenggaranya
pelayananaduandan
informasikepada
masyarakatterhadap
penanganansuatukasus
yang menjadi atensi
publik dan melibatkan
orang banyak.
2. Membentuk satgas (ad
hoc) untuk menerima
laporan warga terkait
kasus atensi atau perhatian
publik.
• Terbentuknya satgas (ad
hoc).
3. Memberdayakan Unit
PPA di tingkat Polda dan
Polres.
• Terselenggaranya
penanganan kasus
pemerkosaan, asusila,
KDRT, perdagangan
anak dan kelompok
rentan lainnya oleh
Unit PPA.
• Melaporkan kegiatan penanganan
kasus oleh Unit PPA setiap aduan
masyarakat terkait pemerkosaan,
asusila, KDRT, perdagangan anak
dan kelompok rentan lainnya.
Terselenggaranya
penanganan kasus
pemerkosaan, asusila,
KDRT, perdagangan
anak dan kelompok
rentan lainnya dengan
baik.

9. DIGITALISASI PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS
9 Digitalisasi
Penegakan
Hukum Lalu Lintas
1. Menegakan hukum
Lantas secara
humanis dengan
pemanfaatan ETLE.
• Terbitnya jukrah tentang
pelarangan penilangan
manual yang
menggunakan blanko
tilang.
Penegakkan hukum
lantas hanya
menggunakan ETLE
penindakan simpatik
berupa teguran humanis
kepada pelanggar lalu
lintas
• Membuat laporan
penegakan hukum
menggunakan ETLE
setiap hari selama 40
hari
Terwujudnya suatu
penegakkan hukum
lantas yang
professional dan anti
korupsi.

10. MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
10 Dukungan
terhadap Program
Pemulihan
Ekonomi Nasional
1. Memberikan pembinaan
kepada UMKM dan
masyarakat
• Terlaksananya
workshop dan
pembinaan
terhadap
UMKM terkait
legalitas dan
dapat
berpartisipasi
dalam e-
commerce
• Melaksanakan workshop
dan pembinaan terkait
legalitas terhadap UMKM
dan masyarakat sebanyak
2 kegiatan selama 40 hari.
Terwujudnya
pemahaman
masyarakat terkait
legalitas UMKM dan
e-commerce

PROGRAM QUICK WINS PRESISI - POSKO PRESISI 25
10 PROGRAM QUICK WINS PRESISI AKAN DILAKSANAKAN DARI TANGGAL 1 NOVEMBER
SAMPAI DENGAN 10 DESEMBER 2022.
LAPORAN PROGRAM QUICK WINS PRESISI DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SIAP
PRESISI.
PROGRAM QUICK WINS PRESISI YANG DILAKSANAKAN OLEH SATUAN KEWILAYAHAN
AKAN DITUNJUK WAKAPOLDA SELAKU PENANGGUNG JAWAB DAN IRWASDA SELAKU
KETUA PELAKSANA DI TINGKAT POLDA.
TERKAIT DENGAN MEKANISME PELAPORAN, PADA HARI SENIN AKAN DILAKSANAKAN
KEMBALI RAPAT PENYAMPAIAN MEKANISME DAN TEKNIS PELAPORAN PROGRAM
QUICK WINS PRESISI OLEH WAKAPOKSO YANG NANTINYA AKAN DI IKUTI OLEH
IRWASDA POLDA JAJARAN SELAKU KETUA PELAKSANA DI TINGKAT POLDA.
CAPAIAN PROGRAM QUICK WINS PRESISI DIHARAPKAN DAPAT TERLAKSANA TEPAT
WAKTU DENGAN CAPAIAN 100%.

REV PROGRAM QUICK WINS PRESISI FINAL 30.10.22 19.36[plus latar belakang].pptx

REV PROGRAM QUICK WINS PRESISI FINAL 30.10.22 19.36[plus latar belakang].pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to REV PROGRAM QUICK WINS PRESISI FINAL 30.10.22 19.36[plus latar belakang].pptx

Similar to REV PROGRAM QUICK WINS PRESISI FINAL 30.10.22 19.36[plus latar belakang].pptx (20)

REV PROGRAM QUICK WINS PRESISI FINAL 30.10.22 19.36[plus latar belakang].pptx

Editor's Notes