Etika Birokrasi Publik

1. Lanjutan
Etika
Birokrasi Publik

2. Prinsip-Prinsip Etika
Supriyadi, 2001: 19-20; The Liang Gie, 1987

3.  Bersifat Universal
 Menentukan Keberlangsungan
Peradaban Manusia
 Selalu Relevan Sepanjang
Masa
 Mempertanyakan Kewajiban
Manusia Sebagai “Manusia”
 Etika Administrasi Negara
Menentukan Reformasi
Birokrasi

4. Makna Etika
Pemerintahan
Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip- prinsip moral
tentang baik dan buruk dari tindakan atau perilaku manusia
di masyarakat;
Etika didasarkan pada nilai, norma, kaidah dan aturan.
Etika berkaitan erat dengan tata susila (kesusilaan), tata
sopan santun (kesopanan) dalam kehidupan sehari-hari di
keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara.
Etika berkaitan erat dengan tata susila (kesusilaan), tata
sopan santun (kesopanan) dalam kehidupan sehari-hari di
keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara.
Etika dapat berupa etika umum (etika sosial) dan etika khusus
(etika pemerintahan).
Etika berkaitan erat dengan tata susila (kesusilaan), tata sopan santun
(kesopanan) dalam kehidupan sehari-hari di keluardikenal etika bidang
profesional yaitu code PNS, code etik kedokteran, code etik pers, kode etik
pendidik, kode etik profesi akuntansi, hakim, pengacara, dan lainnya.Ga,
masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara.

5. A R T I P E N T I N G E T I K A
D A L A M O R G A N I S A S I
Etika berkaitan dengan perilaku manusia
Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku
Adanya dinamika manusia dengan segala konsekuensinya
Etika berkaitan erat dengan sistem nilai manusia
ALASAN DIPERLUKANNYA E T I K A
MANFAAT E T I K A DALAM ORGANISASI
Kebersamaan
Empati
Kepedulian
Kedewasaan
Orientasi Organisasi
Respect
Kebajikan
Integritas
Inovatif
Keunggulan
Keluwesan
Kearifan

6. Etika
Pemerintaha
n
Membahas keutamaan yang harus dilaksanakan oleh
pejabat
Merealisasikan nilai-nilai:
 Nilai kelembagaan (constitutional values)
 Nilai pemerintahan (regime values)
Membahas masalah utama dalam pelaksanaan
kekuasaan
 Masalah korupsi
 Masalah kolusi
 Malasah Nepotisme

7. Nilai Dasar Budaya Kerja

8. Budaya Kerja ‘ACTIVE’

9. P e r i l a k u P e g a w a i ‘ J K M ’
Jujur
Kerja Keras
Melayani

10. “Kemajuan Suatu Bangsa Tidak
Ditentukan oleh Usia Bangsa Tersebut”
 Para eksekutif dari negara maju yang berkomunikasi dengan temannya dari
negara terbelakang akan sependapat bahwa tidak ada perbedaan yang
signifikan dalam hal kecerdasan.
 Ras atau warna kulit juga bukan faktor penting. Para imigran yang
dinyatakan pemalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang
sangat produktif di negara-negara maju/kaya di Eropa.

11. Perbedaannya adalah pada
sikap/perilaku masyarakatnya, yang
telah dibentuk sepanjang tahun
melalui kebudayaan dan
pendidikan.

12. Prinsip Masyarakat di Negara
Maju
1. Etika, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kejujuran dan integritas
3. Bertanggung jawab
4. Hormat pada aturan & hukum masyarakat
5. Hormat pada hak orang/warga lain
6. Cinta pada pekerjaan
7. Berusaha keras untuk menabung & investasi
8. Mau bekerja keras
9. Tepat waktu.

13. Mengapa
Tanggung
Jawab
Birokrasi
Sangat Besar
?
 Birokrasi publik menentukan kemajuan bangsa
 Lingkup layanan umum sangat luas; pendidikan,
kesehatan, transportasi, perumahan, kesejahteraan
sosial, gizi, listrik, pangan, dll.
 Tanggungjawab formal tidak memadai bagi
kemajuan sistem Pemerintahan.
 Layanan umum sering dijadikan komoditas
 Manajemen publik terlalu task-oriented, bukan result-
oriented.

14. Fakta tentang
Korupsi dan
Penyalahgunaa
n Wewenang di
Indonesia.
Korupsi adalah pangkal dari semua
masalah (the root of all evil)
Trust rendah = penyalahgunaan
kewenangan meningkat
Korupsi & penyalahgunaan kewenangan
adalah “budaya Indonesia”?
Korupsi bukan karena gaji kurang
Pertimbangan moral vs. Pertimbangan
hukum.

15. SEKIAN DAN TERIMA KASIH