Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta re-impor maupun kegiatan usaha lain. Kesimpulan. PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

1. PERTEMUAN IX

2. PPH PASAL 22
Menteri Keuangan
Menetapkan
Bendahara, Badan-
badan Tertentu, Wajib
Pajak Tertentu Untuk
MEMUNGUT Pajak
Penghasilan

3. PEMUNGUT
OBJEK YANG DIKENAI PPH PASAL 22
PEMUNGUT
Bank devisa & DJBC Impor Barang
Bendahara pemerintah
Pembelian Barang dari
APBN/APBD
BUMN/Bank BUMN Pembelian Barang
Badan usaha : semen,
kertas, baja, otomotif
Penjualan Hasil
Produksi di DN
Produsen/importir
Penjualan BBM, Gas,
Pelumas
Badan Pedagang Emas
Batangan
Penjualan Emas
Batangan
Industri/eksportir :
hutan, tani, kebun, ikan
Pembelian Bahan dari
Pedagang Pengumpul
WP Badan Tertentu
Penjualan Barang
Sangat Mewah

4. IMPOR BARANG
TERUTANG DAN DILUNASI
Pembayaran BM
Penyelesaian Dok
PIB
PPh Pasal 22 Impor
Tidak ada API =
7,5%
Barang Tidak
dikuasai = 7,5%
Dikenakan Pemungutan Pajak
Impor Barang importir
Tarif PPh Pasal 22 Impor
dikenakan atas Nilai Impor
adalah nilai berupa uang yg
menjadi dasar penghitungan
BM yaitu CIF ditambah dengan
BM dan pungutan lainnya yang
dikenakan berdasarkan
ketentuan peraturan
perundang-undangan pabean
di bidang impor.
CIF +
Bea
Impor
= Nilai
Impor

5. PMK 110/PMK.010/ 2018
Impor = Ditjen Bea Cukai
1. Tarif 10 % = Barang dalam Lampiran 1 (tanpa/dengan API)
2. Tarif 7,5%= Barang dalam Lampiran 2 (tanpa/dengan API)
3. Tarif 0,5%= Barang dalam Lampiran 3 (dengan API) Kedelai,
Gandum dan Tepung Terigu
4. Tarif 2,5% = Selain Angka 1, 2,3 (dengan API)
5. Tarif 7,5% =Barang 3,4 (tanpa API)
6. Tarif 7,5% = Barang yang tidak dikuasai

6. CONTOH

8. EKSPOR KOMODITAS
Tambang batubara, mineral logam dan non logam yang dilakukan
eksportir, kecuali yang dilakukan oleh WP yang terikat dalam
perjanjian kerja sama
1,5% X Nilai Ekspor

9. PEMBELIAN BATUBARA, MINERAL LOGAM DARI
PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
1,5% X HARGA PEMBELIAN
(TIDAK TERMASUK PPN)

10. PEMBELIAN BARANG PEMERINTAH
Bendahara Pemerintah
(PUSAT/DAERAH)
DASAR HUKUM
TARIF
PPh Pasal 22
Ditunjuk Sebagai Pemungut PPh Pasal 22
Ditjen Anggaran,
Bea Cukai (impor)
PEMBAYARAN
Atas Pembelian Barang
UU PPh Pasal 22
PMK 154/PMK.03/2010 diubah
PMK 110/PMK.011/2018
1,5% X Harga Beli (sblm PPN)
Apabila rekanan tidak memiliki
NPWP, maka dipungut 100% lebih
tinggi

11. BADAN USAHA TERTENTU
INDUSTRI SEMEN
INDUSTRI OTOMOTIF
INDUSTRI BAJA
INDUSTRI KERTAS
0,25% x DPP PPN
0,45% x DPP PPN
0,3% x DPP PPN
0,1% x DPP PPN
TIDAK FINAL
TIDAK FINAL
TIDAK FINAL
TIDAK FINAL
PENJUALAN HASIL PRODUKSI DI DALAM NEGERI
“Terutang Dan Dipungut Pada Saat
Penjualan”
INDUSTRI FARMASI 0,3% x DPP PPN TIDAK FINAL

12. PENJUALAN HASIL TERTENTU
ATAS
PENJUALAN
BBM,
GAS
DAN
PELUMAS
OLEH
PRODUSEN
ATAU
IMPORTIR
BBM
0,25% x
Penjualan
0,3% x
Penjualan
BBG
0,3% x
Penjualan
0,3% x
Penjualan
PELUMAS
0,3% x
Penjualan
0,3% x
Penjualan
SPBU PERTAMINA Non PERTAMINA
Kepada Penyalur/Agen Bersifat Final, Selain Penyalur/Agen Bersifat Tidak Final

13. PEDAGANG PENGUMPUL
pertanian
perhutanan
Perkebunan
perikanan
Industri
/
eksportir
bidang Membeli Bahan – Bahan Untuk
Kepentingan Industri/Ekspor Dari
Supplier
Terutang
Dipungut
PPh Pasal 22
Pada saat
pembelian
Tarif
0,25% X
Pembelian
Pembelian Bahan > Rp20.000.000

14. PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM NEGERI
OLEH APTM, APM, IMPORTIR UMUM
O,45% X DASAR PENGENAAN PPN

15. PENJUALAN EMAS BATANGAN
O,45% X HARGA JUAL EMAS BATANGAN

16. PENJUALAN BARANG MEWAH
1. pesawat udara pribadi dan helicopter pribadi;
2. kapal pesiar, yacht dan sejenisnya;
3. rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari
Rp30.000.000.000,00 (Tigapuluh milyar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400m2
(empat ratus meter persegi);
4. apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya
lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tigapuluh milyar rupiah) atau luas bangunan lebih
dari 150m2 (serratus lima puluh meter persegi);
5. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa
sedan, jeep, spart utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan
sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan
dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
6. kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari
250cc
Pemungut Pajak memungut Pajak Penghasilan pada saat
melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah
1% angka 3, 4
PMK 92 tahun 2019
5% selain angka 3, 4

17. KEGIATAN YANG TIDAK DIKENAKAN
PPH 22
1. Barang untuk kepentingan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat semacam itu
yang terbuka untuk umum.
2. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Barang keperluan khusus kaum tuna Netra dan penyandang cacat lainnya.
4. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
5. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau daerah yang digunakan untuk kepentingan umum
6. Perlengkapan militer yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara
7. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran, kitab suci.
8. Impor sementara dan reimport
9. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau hasil listrik
10. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian,
perternakan dan perikanan yang belum melalui proses industry manufaktur dengan jumlahnya
paling banyak 20.000.000 tidak termasuk PPN.
dll

18. CONTOH SOAL
• Pada tanggal 1 Januari 2021, PT ABC mengimpor barang dari Amerika dengan harga
faktur US$100.000. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk
dalam barang-barang tertentu. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar
dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea masuk dan bea
masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri
Keuangan pada saat itu sebesar US$1= Rp10.000. Hitunglah PPh Pasal 22 yang
dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memili API (Angka Pengenal Impor) dan
jika tidak memiliki API?
• PT XYZ berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas
Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT DTC melakukan
penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar Rp11.000.000 (nilai sudah
termasuk PPN). Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan?

19. CONTOH SOAL
• Pada bulan Agustus, PT Semen Sentosa menjual hasil produknya kepada PT Indah
Bahagia senilai Rp825.000.000. harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.
• Pada bulan April, PT Gerhana yang bergerak dalam industri kertas menjual hasil
produksinya senilai Rp550.000.000 kepada PT Halilintar. Harga tersebut sudah
termasuk PPN sebesar 10%.
• Pada bulan Juli, PT Baja Perkasa menjual hasil produknya kepada PT Adi Karya senilai
Rp1.100.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.
• PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan
bahan bakar minyak senilai Rp300.000.000 (tidak termasuk PPN) kepada non-SPBU.
Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut?
• PT Toyota Astra Motor (pabrikan otomotif), menjual 10 unit mobil camry, untuk mobil
dinas PT ABC (Persero) sebuah BUMN harga camry tsb adalah Rp 671.000.000,- per
unit Hitung PPh pasal 22 dan tentukan siapa pemungutnya
• Tn. Joko Condro membeli Harley Davidson seharga Rp 800.000.000,- dari Harley Mabua
Indonesia. Berapa PPh pasal 22 dan identifikas pemungutnya?

20. CONTOH SOAL
PT Toyota Astra Motor, mengimpor mobil sebanyak 50 unit dari Thailand
Diketahui kurs menteri keuangan = 14.100/usd dan kurs tengah BI = 14.050/usd
Hitung PPh pasal 22 dan identifikasi siapa pemungutnya
Harga Mobil = 14.000 USD per unit
Harga Mobil Total = 700.000 USD total
Biaya Kirim total = 300 USD total
Asuransi (2%xC&F)= 14.006 total
Bea Masuk 10%
Bea Masuk Tambahan 15%
Pungutan Kepabeanan Lain 30.000.000

21. CONTOH SOAL
Pada bulan Oktober 2021, SPBU X (milik swasta) yang terletak di tol rest area 19
menebus BBM dari Pertamina sebagai berikut
Pertalite 100.000 liter Pertalite: Rp 7.650
Pertamax 80.000 liter Pertamax: Rp 9.000
Pertamax Turbo 80.000 liter Pertamax Turbo: Rp 12.000
Dexlite 50.000 liter Dexlite: Rp 9.500
Pertamina Dex 20.000 liter Pertamina Dex: Rp 11.150
Hitung PPH pasal 22 dan identifikasi pemungutnya