Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan tarif kredit pajak PPH pasal 22 berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 dan peraturan pemerintah terkait. Terdapat berbagai tarif kredit pajak untuk transaksi pembelian, impor, ekspor, penjualan barang dan jasa tertentu, serta industri.
2. DASAR HUKUM
Pasal 22 UU Nomor 36 Tahun 2008
34/PMK.010/2017 Jo. PMK 110/PMK.03/2018
3. Pembelian Barang oleh Bendaharawan
pemerintah, Bendahara Pengeluaran, Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), dan BUMN
= 1,5% X Harga Pembelian
PEMBELIAN BARANG OLEH
BENDAHARAWAN
4. IMPOR BARANG
Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
PMK 110/PMK.03/2018 dengan atau tanpa menggunakan
Angka Pengenal Impor (API)
10% X Nilai Impor
Barang barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II PMK 110/PMK.03/2018dengan atau
tanpa menggunakan API
7,5% X Nilai Impor
5. IMPOR BARANG
Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK PMK
110/PMK.03/2018dengan menggunakan API
0,5% X Nilai Impor
Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya
sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II dan
Lampiran III, yang menggunakan API
2,5% X Nilai Impor
6. IMPOR BARANG
Barang sebagaimana dimaksud pada Lampiran III dan selain
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang tidak
menggunakan API
7,5% X Nilai Impor
Barang yang tidak dikuasai
7,5% X Nilai Impor
7. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam,
dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan
pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV 34/PMK.010/2017 oleh
eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang
terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan
pertambangan dan Kontrak Karya
= 1,5% X Nilai Ekspor
EKSPOR KOMODITAS TAMBANG
8. Industri Semen = 0,25% X DPP PPN
Industri farmasi = 0,3% X DPP PPN
Industri Kertas = 0,1% X DPP PPN
Industri Baja = 0,3% X DPP PPN
Industri Otomotif = 0,45% X DPP PPN
INDUSTRI
9. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh
Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen
Pemegang Merek (APM)
=0,45% X DPP PPN
PENJUALAN KENDARAAN
BERMOTOR DN
10. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
yang belum melalui industir manufaktur oleh badan
usaha industry atau eksportir yang bergerak dalam
sector kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,
dan perikanan
=0,25% X Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)
PEMBELIAN BAHAN-BAHAN BERUPA HASIL
KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN,
PETERNAKAN, DAN PERIKANAN
11. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan
logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin
usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha
=1,5% X Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)
PEMBELIAN BATUBARA, MINERAL LOGAM, DAN
MINERAL BUKAN LOGAM
14. PENJUALAN BARANG YANG
TERGOLONG SANGAT MEWAH
Rumah pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi;
= 5% x Harga Jual
Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya;
= 5% x Harga Jual
Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga
pengalihannya lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh
miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400m2 (empat
ratus meter persegi);
= 1% x Harga Jual
15. PENJUALAN BARANG YANG
TERGOLONG SANGAT MEWAH
(LANJUTAN)
Apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual
atau pengalihannya lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga
puluh miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150m2
(seratus lima puluh meter persegi);
= 1% x Harga Jual
Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang
dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV),
multi purpose vehicle (MPV), minibus, dan sejenisnya, dengan
harga jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc; dan/atau
= 5% x Harga Jual
16. PENJUALAN BARANG YANG
TERGOLONG SANGAT MEWAH
(LANJUTAN)
Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual
lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau
dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.
= 5% x Harga Jual
17. CONTOH SOAL
Pada contoh saat ini saya akan memberikan contoh transaksi PPh
Pasal 22 antara WP dengan Instansi Pemerintah.
Contoh 1
PT. MMM (sudah PKP) sebagai perusahaan yang bergerak dalam
bidang pengadaan barang & jasa, pada tanggal 10 September 2015
menjual barang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai
sebesar Rp. 150 juta, Bendahara Pemprov Jabar melakukan
pembayaran pada tanggal 25 September 2015. PT. MMM menerima
SSP dari Bendahara Pemprov Jabar pada tanggal 15 Oktober 2015.
Bagaimana jurnal PT. MMM??
18. PEMBAHASAN
Bendahara Pemprov Jabar akan memungut PPh pasal 22 atas transaksi
dengan PT. MMM dengan tarif 1,5% x Rp. 150 Juta = Rp. 2.250.000,-
Jadi uang pembayaran yang akan diterima oleh PT. MMM adalah
sebesar Rp. 147.750.000,- (150.000.000 - 2.250.000,-).
Sedangkan PT. MMM akan melakukan penagihan kepada Bendahara
Pemprov Jabar sebesar transaksi penyerahan barang beserta dengan
PPN nya, sehingga jumlah tagihan PT. MMM kepada Bendahara
Pemprov Jabar adalah sebesar = Rp. 150.000.000,- + (10% x
150.000.000) = Rp. 165.000.000,-
Untuk PPN yang Rp. 15.000.000,- oleh Bendahara Pemprov Jabar
tidak akan diserahkan kepada PT. MMM melainkan akan disetorkan
sendiri karena Bendahara Pemerintah merupakan Badan Pemungut
PPN (Wapu PPN).
