Modul Kolaborasi Profesi di Daker dan Sektor PPIH 2020

Modul Kolaborasi Profesi Di Daker Dan Sektor
Pelatihan PPIH Kompetensi
DAFTAR ISI
Halaman
I. Deskripsi singkat ..……………………… 2
II. Tujuan pembelajaran……………………. 2
III. Pokok bahasan ...................……………. 2
IV. Bahan Belajar……………………........... 3
V. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran ...... 3
VI. Uraian materi ……………………..……… 6
VII. Rangkuman..………………………..……… 25
VIII. Latihan Soal ……………………………… 26
IX. Daftar pustaka ……………………… 26
X. Lampiran ………………………. 26

MATA PELATIHAN INTI UMUM 7
KOLABORASI PROFESI DI DAKER DAN SEKTOR
I. DESKRIPSI SINGKAT
Kolaborasi antar profesi di Daker dan Sektor bertujuan untuk
menginternalisasi dan mengaktualisasikan lima kompetensi kolaborasi
interprofesi di bidang kesehatan yang meliputi etika dan nilai, berbagi
peran dan tanggung jawab, komunikasi interprofesi, kerjasama, dan
pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu dan tim.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
a) Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan
kolaborasi profesi di Daker dan Sektor
b) Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu:
a. Menjelaskan Fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia di arab
Saudi
b. Menerapkan etika pelayanan kesehatan haji
c. Menerapkan Tata hubungan dan jejaring kerja tenaga
kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan Jemaah
haji di arab Saudi
d. Melakukan Kolaborasi Profesi antara TPP, TGC dan TKR
III. POKOK BAHASAN dan SUB POKOK BAHASAN
Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan-pokok bahasan sebagai
berikut yaitu :
Pokok Bahasan dan sub pokok bahasan:
1. Fasilitas pelayanan kesehatan
a. Jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia di KKHI
 Makkah
 Madinah

b. Jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan indonesia di sektor
c. Jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia di armina
d. Jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan indonesia di bandara
2. Etika pelayanan kesehatan haji
a. Prinsip dasar etika
b. Etika pelayanan kesehatan haji
 Sesama petugas
 Kepada pimpinan
 Kepada Jemaah haji
3. Tata Hubungan Kerja dan jejaring kerja
a. Tata hubungan kerja tenaga kesehatan yang terlibat dalam
pelayanan kesehatan Jemaah haji di arab Saudi
b. Jejaring kerja tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan
kesehatan jemaah haji di Arab Saudi.
4. Kolaborasi profesi antara TPP, TGC dan TKR
a. Tugas dan fungsi TPP, TGC dan TKR
b. Mekanisme kerja TPP, TGC dan TKR
c. Hubungan kerja TPP, TGC dan TKR
d. Rencana tindak lanjut
IV. BAHAN BELAJAR
 Modul Kolaborasi Profesi Di Daker Dan Sektor.
 Panduan diskusi kelompok
 Panduan simulasi.
V. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 10 jam
pelajaran (JPL) dengan perincian sebagai berikut: T = 3 JPL; P = 7
JPL; PL = 0 JPL, yan per JPLnya adalah @45 menit. Untuk
mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan partisipasi
seluruh perserta, dalam pproses pembelajaran maka perlu disusun
langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Sesi 1 :Pengkondisian peserta
Langkah-langkah Proses Pembelajaran sebagai berikut:
 Fasilitator menyapa peserta dan memperkenalkan diri
 Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan menggunakan bahan
tayangan
 Melakukan apersepsi tentang materi yang akan dibahas dengan
metoda curah pendapat atau meminta beberapa peserta/relawan
untuk menjawabnya
Sesi 2 : Pembahasan fasilitas pelayanan kesehatan
Langkah Proses Pembelajaran sebagai berikut:
 Fasilitator menjelaskan tentang fasilitas pelayanan kesehatan
Indonesia di Arab Saudi
 Peserta menyimak, memperhatikan dan mengklarifikasi materi-
materi yang disampaikan oleh fasilitator.
Sesi 3 : Pembahasan etika pelayanan kesehatan haji
 Fasilitator menjelaskan tentang apa yang menjadi dasar dari Prinsip
dasar etika pelayanan kesehatan haji, dan pada sesi ini juga
dijelaskan bagaimana seharusnya beretika terhadap sesama
petuga, kepada pimpinan, dan kepada Jemaah haji
 Peserta menyimak, memperhatikan dan mengklarifikasi materi-
materi yang disampaikan oleh fasilitator.
Sesi 4 : Pembahasan tata hubungan kerja dan jejaring kerja
 Fasilitator menjelaskan tentang bagaimana melakukan tata
hubungan kerja tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan
kesehatan Jemaah haji di arab Saudi dan bagaimana melakukan
jejaring kerja tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan

 Peserta memperhatikan, mencatat, menanyakan serta
mengklarifikasi materi yang disampaikan oleh fasilitator.
Sesi 5: Pembahasan kolaborasi profesi antara TPP, TGC dan TKR
 Fasilitator menjelaskan tentang tugas dan fungsi masing-masing
TPP, TGC dan TKR ; mekanisme kerjanya dan bagaimana
hubungan kerja antara TPP, TGC dan TKR
 Peserta menyimak memperhatikan dan berdiskusi untuk rencana
tindak lanjut masing-masing TPP, TGC dan TKR
Sesi 5 : Penutup, Umpan Balik Dan Rangkuman
 Fasilitator merangkum atau melakukan pembulatan tentang
pembahasan materi ini dengan mengajak seluruh peserta untuk
melakukan refleksi / umpan balik. Dilanjutkan dengan memberikan
apresiasi atas keterlibatan aktif seluruh peserta.
VI. URAIAN MATERI
1. Fasilitas pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan jemaah haji dilakukan oleh tenaga kesehatan
sebanyak 306 orang, yang tersebar pada Daker Bandara, Makkah, Madinah
dan Armina, termasuk di dalamnya Tim Asistensi dan Manajerial. Mereka
ditempatkan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) pada setiap daerah
kerja (Daker) dan pemondokan sektor. Berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun
2018 pasal 9 disebutkan bahwa dalam hal dibutuhkan untuk menunjang
penyelenggaraan kesehatan haji, rekrutmen PPIH Arab Saudi bidang
kesehatan, TKHI, dan TPK dapat dilakukan melalui penunjukan. Rekrutmen
dengan penunjukan didasarkan pada kebutuhan operasional kesehatan haji
dengan mempertimbangkan keahlian tertentu dan/atau pengalaman kerja
sebagai petugas kesehatan haji, serta izin dari atasan petugas yang ditunjuk.
Pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi menjadi
tanggung jawab Kementerian Kesehatan di bawah Koordinasi Kementerian

Agama. Pelayanan kesehatan di tiga kota perhajian dilakukan di Klinik
Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). KKHI Daerah Kerja merupakan tempat
rujukan bagi jemaah haji yang tidak tertangani di klinik sektor. Sedangkan
jemaah haji yang tidak tertangani di KKHI dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi.
Secara khusus pelayanan kesehatan haji juga diberikan kepada jemaah haji
yang mengalami gangguan kesehatan, sehingga tidak bisa melakukan wukuf
di Arafah secara normal atau perlu dilakukan ba’dal haji untuk jemaah yang
benar-benar tidak bisa keluar dari rawat inap, karena sangat parah atau
meninggal dunia.
1. Jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia di KKHI
1. Mekah:
Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makah mempunyai fasilitas
perawatan untuk 180 tempat tidur, ruang rawat pasien psikiatri dan IGD,
Radiografi, Laboratorium dan memiliki ruang perawatan ICU, Ruang rawat
pasien psikiatri, setara Rumah Sakit Kelas C.
KKHI dilengkapi dengan fasilitas 255 tempat tidur yang berada di IGD, ruang
observasi, ICU, ruang rawat jiwa, dan lain-lain. Layanan meliputi IGD, ruang
observasi, ruang rawat inap, ICU, laboratorium, hingga ruang rawat jiwa.
KKHI terdiri dari 5 lantai, di lantai dasar terdapat ruang IGD yang dilengkapi
dengan 24 tempat tidur, alat bantuan dasar medis,lifesaving, stimulator detak
jantung (defibrillator) dan dokter jaga.

 IGD (21 bed)
- Triase : 2 bed
- R. Resusitasi : 2 bed
- R. Observasi Wanita: 7 bed
- R. Observasi Laki-laki : 6 bed
- R. Tindakan : 2 bed
- Cadangan = 2 bed
 R. Rawat B2 (18 bed)
- R. ICU = 12 bed
- R. Intermediate = 6 bed
 R. Rawat B1 (58 bed)
- R. Bangsal Wanita : 31 bed
- R. Isolasi : 7 bed
- R. psikiatri : 13 bed
- Cadangan : 7 bed
 R. Rawat Lt. I (60 Bed)
- R. Bangsal Pria = 33 bed
- R. Isolasi = 7 bed
- R. Psikiatri : 11 bed
R. IGD

R. Resusitasi
R. TRIASE

Pemerintah menyiagakan 29 ambulans di Arab Saudi untuk mendukung
kegiatan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia. 16 ambulans
ditempatkan di Mekkah, empat berukuranbesar, 10 berukuran sedang, dan dua
lainnya berukuran kecil.
Depo KKHI Makkah (2016)

Klinik Gigi KKHI Mekah
Pemeriksaan penunjang :
a. Laboratorium dasar, kimia darah, elektrolit
b. Radiologi
c. Elektromedik dan pemeliharaan alat medis

Pelayanan gizi
Green Zone

Green Zone
GREEN ZONE

2. Madinah: Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah mempunyai
fasilitas perawatan rawat inap untuk sebanyak 40 tempat tidur, memiliki ruang
rawat psikiatri untuk laki-laki dan perempuan, memiliki IGD, radiografi,
laboratorium sederhana namun tidak selengkap seperti fasilitas di KKHI Mekah
PROFIL SARANA dan PRASARANA di KKHI Madinah
1) 16 Ruangan dengan kapasitas 47 tempat tidur ( TT)
2) Ruang UGD ( 29 TT )
3) Ruang Rawat Inap:
4) Ranap Laki laki non infeksi ( 4 TT )
5) Ranap wanita non ineksi ( 3 TT )
6) Ranap wanita Infeksi ( 3 TT )
7) Ranap Isolasi ( 2 TT )
8) Ranap Jiwa Wanita ( 3 TT )
9) Ranap Jiwa Laki-Laki ( 3 TT )
10)Poli Gigi
11)Poli Gizi
12)Ruang Radiologi
13)Ruang Laboratorium
14)Ruang Rekam Medis
15)Ruang Apotik
16)Gudang Obat
17)Gudang Alkes
18)Ruang Pertemuan.
19)Mobil : 9 (3 mobil ambulance KKHI, 4 ambulance sektor, 2 mobil
operasional)

RUANG Rekam Medis
RUANG TRIASE

RUANG EMERGENCY
RUANG OBSERVASI
RUANG STABILISASI

RUANG PERAWATAN
RUANG POLI GIGI
RUANG GIZI

RUANG RADIOLOGI
RUANG LABORATORIUM
RUANG APOTEK

RUANG DEPO OBAT
Lokasi Hotel Jamaah Haji di Mekah dan Madinah

3. Jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia di sektor: Klinik Sektor
yang mempunyai fasilitas perawatan sementara untuk melayani konsultasi dan
pengobatan selama 24 jam, serta menerima rujukan dokter kloter;
Kloter pelayanan kesehatan haji yang secara langsung mengawasi dan
menangani kesehatan jemaah haji, tenaga kesehatan kloter terdiri atas 1 orang
dokter dan 2 orang tenaga paramedis.
SEKTOR (di Mekah) terdiri dari sekto 1 s/d 10 (sektor 10 sektor khusus)
Sektor Khusus merupakan sektor yang bertujuan untuk upaya mendekatkan
pelayanan pada jamaah di area Masjidil Haram bekerjasama dengan Tim Linjam
Yang terdiri dari : 1 orang dokter dan 1 orang perawat dalam 24 jam.
Dengan 5 Pos yang berlokasi di: lt 1 Marwa, depan hotel Daarut Tauhid, depan
hotel Grand Zamzam, seputaran Maqam Ibrahim, hotel Hilton.
4. Jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia di Armina:
Posko Kesehatan sementaradi Arafah dan Mina merupakan klinik sementaradengan
tenda yang dilengkapi dengan tempat tidur lipat, peralatan, dan obat-obatan
emergency;
POS MABIT MUZDALIFAH

SAFARI WUKUF

5. Jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia di bandara
Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Jeddah
Klinik sementara Jeddah memberikan pelayanan kesehatan pada saat
kedatangan dan kepulangan jemaah haji;
a) Skrining kesehatan terhadap jamaah haji di bandara
b) Observasi jamaah haji Indonesia yang sakit.

c) Pelayanan rujukan.
d) Pelayanan promotif - preventif.
e) Penyerahan tas kloter ke TKHI.

2. Etika pelayanan kesehatan haji
Buruknya pelayanan kesehatan haji dan kesalahan medik yang
diberikan oleh para Tenaga Kesehatan kepada Jemaah haji, hal tersebut
sampai-sampai tidak bisa diterima oleh Profesi Tenaga Kesehatan
tersebut, namun kejadian tersebut tidak bisa lepas begitu saja dari sikap
dan perilaku tenaga kesehatan itu sendiri. Tenaga Kesehatan Haji yang
merupakan tenaga profesional, seyogyanya selalu menerapkan etika
dalam sebagian besar aktifitas sehari-hari.
Tentunya pernah terdengar adanya keluhan dari Jemaah haji tentang
buruknya praktek pelayanan yang diberikan petugas kloter khususnya
tenaga kesehatan. Makin banyaknya pengaduan Jemaah Haji dan pihak-
pihak yang berinteraksi dengan petugas kesehatan haji Indonesia
terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan, hal ini ditunjang dengan
data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan terdapat penurunan
tingkat kepuasan Jemaah haji terhadap pelayanan yaitu sebesar -2,59 dari
tahun 2012 ke 2013.
Etika yang merupakan suatu norma perilaku atau biasa disebut dengan
asas moral, sebaiknya selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan
bermasyarakat kelompok manusia. Etika yang berlaku dimasyarakat
modern saat ini adalah Etika Terapan (applied ethics) yang biasanya
menyangkut suatu profesi, dimana didalamnya membicarakan tentang
pertanyaan-pertanyaan etis dari suatu individu yang terlibat. Sehingga
pada masing-masing profesi telah dibentuk suatu tatanan yang dinamakan
kode etik profesi.
Perilaku ini memang agak sulit menanganinya, kecuali kesadaran
sendiri masing-masing Tenaga Kesehatan dalam menerapkan,
mengaplikasikan, menghayati, memahami, kode etik profesinya. Karena,
etika profesi lebih bersifat moral.
A. Prinsip dasar etika
Etika Profesi dan Hukum Profesi Kesehatan masing-masing
mempunyai tingkatan masalah terhadap sikap dan perilaku tenaga
kesehatan yang berbeda-beda, yaitu Perilaku yang dilakukan telah sesuai,
baik terhadap Etika dan Hukum Profesi Kesehatan.

Perilaku yang dilakukan berlawanan, baik terhadap Etika dan Hukum
Profesi Kesehatan, Perilaku yang dilakukan bertentangan dengan Etika,
tetapi sesuai dengan Hukum Profesi Kesehatan, Perilaku yang dilakukan
bertentangan dengan hukum tetapi sesuai dengan Etika. Dari sini Tenaga
Kesehatan harus mencermati, dan mensikapi dengan baik setiap tindakan
yang hendak diberikan kepada pelanggan/ pengguna jasa.
Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas atau pelayanan
kesehatan yang prima terhadap masyarakat, seperti halnya pemberian
pelayanan publik lainnya, dibutuhkan sikap dan perilaku yang handal dan
profesional bagi seluruh SDM-nya. Sikap tersebut seharusnya dimulai dari
jajaran yang paling atas, tingkat pimpinan yang tertinggi, sampai pada
lapisan terbawah, atau petugas lapangan. Seorang pimpinan, seyogyanya
mau meluangkan waktunya, tenaganya dan dananya untuk
mempraktekkan apa yang pernah diucapkan.
Pelayanan Kesehatan yang profesional yang tanggap atas kebutuhan
masyarakat atas pelayanan kesehatan yang baik dan benar, terlepas dari
besar kecilnya organisasi/institusi yang ada, sangat membutuhkan SDM
Kesehatan yang mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut:
Memperlakukan user/pelanggan sebagai mitra, mampu menciptakan
strategi pelayanan yang baik dan benar sesuai dengan profesi dan
kompetensinya, menghargai keluhan pelanggan dengan kebaikan, simpati
dan pemecahan masalah, memperlakukan setiap pelanggan sebagai
sesuatu yang unik dan khusus, lakukan Informed Consent secara ikhlas,
laksanakan tindakan Rekam Medik secara lege de artis, sesuai dengan
ketentuan yang ada. Dapat mengetahui kepuasan pelanggan melalui sisi
mata pelanggan memandang kepuasan yang didapat, paham, mengerti,
dan mampu melaksanakan seni pelayanan pelanggan yang berkualitas
sesuai dengan Etika dan Hukum yang berlaku. Menetapkan sasaran-
sasaran kualitas pelayanan dan penghargaan yang akan diberikan, mau
terjun langsung ke lapangan dan melihat apa yang terjadi, bersikap sabar
dan tidak mudah puas dengan hasil yang didapat, mau mendengar dan
mensikapi terhadap gagasan yang timbul terhadap pelayanan yang
berkualitas.

1. Pengertian Etika dan Moralitas
Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan atau
watak. Dalam bahasa Perancis etiquette (etiket) berarti kebiasaan, cara
bergaul, berperilaku yang baik. Jadi etika merupakan pola perilaku
pergaulan seseorang atau suatu organisasi.
Moralitas atau moral berasal dari bahasa Latin mos (mores) yang
berarti cara hidup atau kebiasaan. Secara harafiah, moral memilki arti yang
sama dengan etika. Tapi dalam praktik sehari-hari. Moral atau dalam
bahasa Inggris morale dapat diartikan semangat atau dorongan batin
dalam diri seseorang untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu.
Moral ini dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh seseorang
atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk sehingga
dapat membedakan mana yang patut atau tidak patut dilakukan.
Perbedaan antara etika dan moralitas adalah dari sistem nilainya.
Moralitas cenderung merujuk nilai-nilai yang diyakini dari dalam diri
seseorang atau organisasi, sedangkan etika mengaitkan nilai-nilai yang
diyakini itu dengan interaksi terhadap lingkungan.
2. Konsep Etika dan Moralitas
Etika pada dasarnya merujuk kepada dua hal:
a) Etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari tentang
nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya. Etika
merupakan cabang ilmu filsafat.
b) Etika merupakan nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur
tingkah laku manusia.
Moral, dalam pengertian umum menekankan pada karakter dan sifat-
sifat individu yang khusus diluar ketaatan dan peraturan. Moral merujuk
pada tingkah laku yang bersifat spontan, misalnya kasih, kemurahan hati,
kebesaran jiwa dan sebagainya. Moralitas berfokus pada hukum-hukum
dan prinsip-prinsip yang abstrak dan bebas.
Berdasarkan kedua pandangan tersebut jelas perbedaan kedua istilah
tersebut. Etika dipandang sebagai suatu sistem nilai apa yang baik dan
buruk bagi manusia dan masyarakat. Sedangkan moralitas dimaksudkan

untuk menentukan sampai sejauh mana seseorang memilki dorongan
untuk melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika moral.
Prinsip-Prinsip Etika:
Enam prinsip yang mendasari etika adalah:
1. Keindahan (beauty)
2. Persamaan (equality)
3. Kebaikan (goodness)
4. Keadilan (justice)
5. Kebebasan (liberty)
6. Kebenaran (truth)
Dalam ilmu kedokteran, dikenal istilah Bioetika. Perkembangan yang
begitu pesat di bidang biologi dan ilmu kedokteran membuat etika
kedokteran tidak mampu lagi menampung keseluruhan permasalahan
yang berkaitan dengan kehidupan. Etika kedokteran berbicara tentang
bidang medis dan profesi kedokteran saja, terutama hubungan dokter
dengan pasien, keluarga, masyarakat, dan teman sejawat. Oleh karena
itu, sejak tiga dekade terakhir ini telah dikembangkan bioetika atau yang
disebut juga dengan etika biomedis.
Menurut F. Abel, Bioetika adalah studi interdisipliner tentang masalah-
masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan biologi dan kedokteran,
tidak hanya memperhatikan masalah-masalah yang terjadi pada masa
sekarang, tetapi juga memperhitungkan timbulnya masalah pada masa
yang akan datang.
Bioetika berasal dari kata bios yang berati kehidupan dan ethos yang
berarti norma-norma atau nilai-nilai moral. Bioetika merupakan studi
interdisipliner tentang masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan di
bidang biologi dan ilmu kedokteran baik skala mikro maupun makro, masa
kini dan masa mendatang. Bioetika mencakup isu-isu sosial, agama,
ekonomi, dan hukum bahkan politik.
Bioetika selain membicarakan bidang medis, seperti abortus,
euthanasia, transplantasi organ, teknologi reproduksi butan, dan rekayasa
genetik, membahas pula masalah kesehatan, faktor budaya yang
berperan dalam lingkup kesehatan masyarakat, hak pasien, moralitas

penyembuhan tradisional, lingkungan kerja, demografi, dan sebagainya.
Bioetika memberi perhatian yang besar pula terhadap penelitian
kesehatan pada manusia dan hewan percobaan.
Masalah bioetika mulai diteliti pertama kali oleh Institude for the Study
of Society, Ethics and Life Sciences, Hasting Center, New York pada tahun
1969. Kini terdapat berbagai isu etika biomedik.
3. Prinsip-prinsip Dasar Bioetika
Prinsip-prinsip dasar etika adalah suatu aksioma yang mempermudah
penalaran etik. Prinsip-prinsip itu harus dibersamakan dengan prinsip-
prinsip lainnya atau yang disebut spesifik. Tetapi pada beberapa kasus,
karena kondisi berbeda, satu prinsip menjadi lebih penting dan sah untuk
digunakan dengan mengorbankan prinsip yang lain. Keadaan terakhir
disebut dengan Prima Facie. Konsil Kedokteran Indonesia, dengan
mengadopsi prinsip etika kedokteran barat, menetapkan bahwa, praktik
kedokteran Indonesia mengacu kepada kepada 4 kaidahdasar moral yang
sering juga disebut kaidah dasar etika kedokteran atau bioetika, antara
lain:
1) Beneficence
Dalam arti prinsip bahwa seorang dokter berbuat baik, menghormati
martabat manusia, dokter tersebut juga harus mengusahakan agar
pasiennya dirawat dalam keadaan kesehatan. Dalam suatu prinsip ini
dikatakan bahwa perlunya perlakuan yang terbaik bagi pasien.
Beneficence membawa arti menyediakan kemudahan dan kesenangan
kepada pasien mengambil langkah positif untuk memaksimalisasi akibat
baik daripada hal yang buruk. Ciri-ciri prinsip ini, yaitu:
 Mengutamakan Alturisme (menolong dengan sukarela dan tanpa
tekanan).
 Memandang pasien atau keluarga bukanlah suatu tindakan tidak
hanya menguntungkan seorang dokter.
 Mengusahakan agar kebaikan atau manfaatnya lebih banyak
dibandingkan dengan suatu keburukannya.
 Menjamin kehidupan baik-minimal manusia

 Memaksimalisasi hak-hak pasien secara keseluruhan.
 Menerapkan Golden Rule Principle, yaitu melakukan hal yang baik
seperti yang orang lain inginkan.
 Memberi suatu resep.
2) Non-malficence
Non-malficence adalah suatu prinsip yang mana seorang dokter tidak
melakukan perbuatan yang memperburuk pasiendan memilih pengobatan
yang paling kecil resikonya bagi pasien sendiri. Pernyataan kuno First, do
no harm (Yang Utama, tidak menimbulkan cedera) tetap berlaku dan harus
diikuti. Non-malficence mempunyai ciri-ciri:
 Menolong pasien emergensi
 Mengobati pasien yang luka
 Tidak membunuh pasien
 Tidak memandang pasien sebagai objek
 Melindungi pasien dari serangan
 Manfaat pasien lebih banyak daripada kerugian dokter
 Tidak membahayakan pasien karena kelalaian
 Tidak melakukan White Collar Crime (kejahatan profesi)
3) Justice
Keadilan (Justice) adalah suatu prinsip dimana seorang dokter
memperlakukan sama rata dan adil terhadap untuk kebahagiaan dan
kenyamanan pasien tersebut. Perbedaan tingkat ekonomi, pandangan
politik, agama, kebangsaan, perbedaan kedudukan sosial, kebangsaan,
dan kewarganegaraan tidak dapat mengubah sikap dokter terhadap
pasiennya. Justice mempunyai ciri-ciri :
 Memberlakukan segala sesuatu secara universal.
 Mengambil porsi terakhir dari proses membagi yang telah ia
lakukan.
 Menghargai hak sehat pasien.
 Menghargai hak hukum pasien.
4) Autonomy
Dalam prinsip ini seorang dokter menghormati martabat manusia.
Setiap individu harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak

menentukan nasib diri sendiri. Dalam hal ini pasien diberi hak untuk berfikir
secara logis dan membuat keputusan sendiri. Autonomy bermaksud
menghendaki, menyetujui, membenarkan, membela, dan membiarkan
pasien demi dirinya sendiri. Autonomy mempunyai ciri-ciri:
 Menghargai hak menentukan nasib sendiri.
 Berterus terang menghargai privasi.
 Menjaga rahasia pasien.
 Melaksanakan Informed Consent.
 Prinsip Etika Kedokteran di atas juga diterapkan pada pelayanan
kesehatan haji.
B. Etika pelayanan kesehatan haji
Etika petugas kesehatan haji ini diadopsi dari etika pegawai negeri sipil.
Karena pada dasarnya seorang petugas haji adalah pegawai negara yang
ditetapkan jabatannya oleh surat keputusan menteri kesehatan sebagai
pejabat negara.
1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Negara
dan Pemerintah.
2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan
Republik Indonesia.
3) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
4) Menyimpan rahasia jabatan.
Kewajiban Bagi Petugas kesehatan haji
1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar
1945, Negara dan Pemerintah;
2) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau
diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak
kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain;
3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan
Petugas kesehatan haji;

4) Mengangkat sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
5) Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-
baiknya;
6) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik
yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara
umum;
7) Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan
penagabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
8) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
negara;
9) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan
kesatuan;
10)Segera melakukan rujukan kepada institusi yang lebih berkompeten
apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan kesehatan
Jemaah haji;
11)Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
12)Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan
sebaik-baiknya;
13)Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat
menurut bidang tugasnya masing-masing;
14)Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap
bawahannya;
15)Berpakaian rapi, sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun
kepada masyarakat, sesama Petugas haji, dan terhadap atasannya;
16)Hormat menghormati antara sesama petugas haji dan kepada jemaah haji;
17)Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
18)Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan
yang berlaku;
19)Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; Memperhatikan
dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan.

Sedangkan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Petugas
Kesehatan Haji adalah sebagai berikut:
1) Melaksanakan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat
negara, pemerintah, atau petugas kesehatan haji;
2) Menyalahgunakan wewenangnya;
3) Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing;
4) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik
negara;
5) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau
martabat petugas kesehatan haji, kecuali untuk kepentingan jabatan;
6) Bertindak dan bertingkah laku yang bertentangan dengan norma dan etika
Negara tempat bertugas atau bertentangan dengan syariat Islam.
7) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan
yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang
dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Jemaah haji /pihak
yang dilayani;
8) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak
lain.
Selanjutnya ditegaskan dalam ketentuan tersebut bahwa setiap ucapan,
tulisan, atau perbuatan petugas kesehatan haji yang melanggar ketentuan
mengenai kewajiban dan larangan tersebut, dianggap sebagai pelanggaran
disiplin.
a) Sesama petugas
1) Memperlakukan sesama petugas dengan baik sebagaimana dirinya
ingin diperlakukan
2) Bekerja sama dengan baik dengan sesama petugas TKHI
3) Bekerja sama dengan baik dengan petugas TPHI dan TPIHI
4) Bekerja sama dengan baik dengan petugas non kloter seperti petugas
di sektor, BPHI dan petugas lainnya.
5) Menerapkan sopan santun dan akhlak mulia pada saat berinteraksi dan
bekerja sama

b) Kepada pimpinan
1) Tidak menaruh sifat iri dengki, mudah diperintah, selalu siap siaga
2) Tidak mudah tersinggung, merajuk, menggerutu, menyerah.
3) Mudah untuk di Hubungi dan tidak mudah menyalahkan orang lain.
4) Tidak pernah berkhianat/ pantang berkhianat, Bersikap hormat, Harus
Jujur dan terbuka, jangan sekali-kali membohongi pimpinan
5) Siap menjalankan tugas yang diberikan
6) Menjaga rahasia institusi, negara maupun pimpinan
7) Jangan melangkahi pimpinan dalam mengambil keputusan
8) Melaporkan/menyampaikan setiap perkembangan situasi
9) Meminta persetujuan pimpinan apabila mau memutuskan hal2 yang
penting dan urgent
10)Luwes, fleksibel namun sesuai dengan norma, etika dan aturan bukan
bersikap ABS (Asal Bapak Senang)
11)Meminta Ijin jika ada keperluan pribadi utk meninggalkan pekerjaan
jangan sampai membolos atau menghilang tanpa keterangan yang
jelas
12)Menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas
13)Jangan sekali2 membicarakan kejelekan pimpinan
14)Melaksanakan setiap perintah dgn rasa ikhlas sbg sebuah ibadah krn
hanya dgn rasa ikhlas yg beratpun akan jadi ringan, tetapi dgn
keterpaksaan yg ringan pun akan menjadi terasa berat.
c) Kepada jemaah haji
1) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya
2) Menerapkan sopan santun dan akhlak mulia pada saat berinteraksi dan
memberi pelayanan kepada jemaah haji.
3) Mengutamakan tugasnya dalam melayani jemaah dari pada
kepentingan pribadi.
4) Setiap saat dibutuhkan oleh jemaah haji selalu siap sedia.

4. Tata Hubungan Kerja dan jejaring kerja
Tidak mudah untuk membuat keputusan di saat pelaksanaan kegiatan
ibadah haji, termasuk keputusan untuk evakuasi jemaah yang
berhubungan dengan kesehatan. Mungkin karena informasi kondisi
jemaah yang simpang siur atau, karena banyak koordinasi yang terlibat
dalam pengambilan keputusan. juga karena kebijakan yang berhubungan
dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi yang setiap tahun mengalami
perubahan.
Prioritas yang utama adalah keselamatan jemaah haji, hal ini sangat
penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Petugas penghubung, jemaah
sakit, keluarga dan tenaga kesehatan harus bisa memutuskan, jika ada
tanda-tanda menunjukkan kondisi jemaah sakit memang parah dan tidak
membaik, ambil keputusan secepatnya sebelum terlambat.
Mutu peralatan pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah
Kerajaan Arab Saudi sangat bailk dan bertanggung jawab. Ini berarti
meskipun pelayanan kesehatan yang dimiliki di KKHI tidak meragukan,
pada kenyataannya banyak dokter dan rumah sakit lain yang mampu
memberikan pengobatan yang lebih baik. Tidak perlu ragu tentang kualitas
layanan kesehatan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
a. Tata hubungan kerja tenaga kesehatan yang terlibat dalam
pelayanan kesehatan Jemaah haji di arab Saudi
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana,
yang dimaksud dengan TATA HUBUNGAN KERJA adalah pengaturan
hubungan kerja antara satu unit dengan unit lainnya dalam bentuk
koordinasi fungsional, administratif operasional dan atau teknis
operasional. Tata Hubungan Kerja tenaga kesehatan yang terlibat dalam
pelayanan kesehatan Jemaah haji di Arab Saudi perlu dibuat untuk unit-
unit kerja yang memiliki tugas-tugas yang cenderung tumpang tindih
dengan tugas-tugas dari unit lain atau sungguh-sungguh memerlukan
kerjasama yang perlu diatur.

Tata Hubungan Kerja diharapkan akan lebih memperjelas batas tugas
pekerjaan dan batas wewenang antar unit kerja. Tata Hubungan Kerja
disusun sesuai dengan urutan langkah-langkah kegiatan agar dapat
menggambarkan prosedur kerja yang jelas dari kegiatan tersebut. Tata
Hubungan Kerja mencakup Tata Hubungan Kerja Intern dan Tata
Hubungan Kerja Ekstern. Tata Hubungan Kerja Intern adalah pengaturan
hubungan kerja yang menyangkut hanya unit-unit kerja didalam suatu
organisasi. Sedangkan Tata Hubungan Kerja Ekstern adalah pengaturan
hubungan kerja antara unit-unit kerja dalam suatu organisasi dengan unit
kerja di luar organisasi tersebut.
1) Tata Hubungan Kerja Intern
Pengaturan hubungan kerja yang menyangkut unit-unit kerja didalam
suatu organisasi merupakan tata hubungan kerja intern. Berdasarkan
pengertian tersebut tata hubungan kerja perlu dibuat untuk unit-unit kerja
yang cenderung tumpang tindih atau memang memerlukan
kerjasama yang harus diatur dengan tata hubungan kerja. Tata hubungan
kerja perlu dibuat terutama untuk tugas-tugas yang bersifat strategis
yang memerlukan kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dari
masing-masing unit kerja
Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penyusunan tata
hubungan kerja intern adalah :
i. Mengidentifikasi tugas-tugas yang cenderung tumpang tindih atau
benar-benar memerlukan pengaturan kerja sama.
ii. Menetapkan unit kerja yang menjadi pelaku utama (focal point) dari
setiap tugas.
iii. Menetapkan peran unit-unit terkait dalam pelaksanaan setiap tugas.
iv. Menetapkan urutan kegiatan yang harus dilakukan untuk
melaksanakan/ menyelesaikan setiap tugas, sesuai dengan peran
masing-masing unit.
2) Tata Hubungan Kerja Ekstern
Tata hubungan kerja ekstern adalah pengaturan hubungan kerja antara
unit-unit kerja dalam suatu organisasi dengan unit kerja di luar organisasi

tersebut. Hubungan kerja dengan unit organisasi lain tersebut dapat
berupa kerjasama lintas program ataupun lintas sektor.
Adapun bentuk hubungan dengan unit-unit kerja di luar organisasi dapat
berbentuk:
1) Hubungan teknis fungsional yaitu hubungan yang serasi, selaras
dan seimbang antara dua atau lebih unit organisasi yang secara
teknis mempunyai fungsi yang sama.
2) Hubungan koordinatif yaitu hubungan dalam rangka penyatuan
keputusan
3) Koordinator (Coordinating) yaitu peran unit kerja/pejabat
sebagai pengatur keselarasan, kesesuaian, ketepatan, dan
efektivitas kerjasama dalam pelaksanaan tugas yang
bersangkutan.
4) Pemberi dukungan (Supporting), yaitu peran unit kerja sebagai
penyedia sumber daya dan jasa yang diperlukan untuk
pelaksanaan tugas yang bersangkutan.
5) Tempat Berkonsultasi (Consulting), yaitu peran unit kerja
sebagai pemberi verifikasi dan mitra untuk mematangkan
pertimbangan bilamana diperlukan.
6) Pemberi informasi (Informing), yaitu peran unit kerja sebagai
pemberi data/informasi.
7) Pengambilan Keputusan (Decision Making), yaitu peran unit
kerja /pejabat sebagai pembuat ketetapan akhir (final) terhadap
sesuatu atau sejumlah hal dalam upaya dan daya dengan unit kerja
lain untuk mencapai tujuan bersama.
b. Jejaring kerja tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan
1) Prinsip Dasar membangun Tim Jejaring Kerja
Dalam membangun jejaring kerja dalam pelaksanaan tugas
diperlukan adanya prinsip-prinsip yang harus disepakati bersama agar
terjalin kuat dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar tersebut
diantaranya :

a) Kesamaan Tujuan
Jejaring tim hendaknya dibangun atas dasar kesamaam tujuan
yang akan dicapai. Kesamaan tujuan menjadi motivasi dan perekat
jejaring tim tersebut. Petugas pendamping dalam penyelenggaraan
ibadah haji mempunyai tujuan akhir yang sama yakni menghantar
jamaah haji menjadi haji yang mabrur, sehingga jejaring tim ini dapat
bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama.
b) Kepercayaan (trust)
Setelah adanya kesamaan tujuan maka prinsip berikutnya adalah
adanya rasa saling percaya antar pihak yang berjejaringmenjadi
sebuah tim. Kepercayaan adalah modal dasar dalam membangun
timjejaring yang sinergis dan mutualis. Untuk dapat dipercaya, maka
relasi yang dibangun harus dilandasi oleh itikad (niat) yang baik dan
menjunjung tinggi kejujuran dalam tim jejaring
c) Saling Menguntungkan
Asas saling menguntungkan merupakan pondasi yang kuat dalam
membanguntim jejaring. Jika dalam berjejaring ada salah satu pihak
yang merasa dirugikan ataupun merasa tidak mendapat manfaat lebih,
maka akan mengganggu keharmonisan dalam kerja sama tim. Antara
pihak yang berjejaring harus saling memberi kontribusi sesuai peran
masing-masing dan harus saling merasa diuntungkan dengan adanya
jalinan jejaring yang menjadi sebuah tim kerja.
d) Azas Efisiensi dan Efektifitas
Dengan menjalin jejaring, maka akan dapat mensinergikan
beberapa sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang sama
dengan harapan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan
tenaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas proses
dan hasil, justru sebaliknya malah dapat meningkatkan kualitas proses
dan poduk yang dicapai. Tingkat efektifitas pencapaian tujuan menjadi
lebih tinggi jika proses kerja tim mampu memanfaatkanjalinan jejaring.
Dengan berjejaring dapat dicapai kesepakatan-kesepakatan dari
anggota tim jejaring tentang siapa melakukan apa sehingga
pencapaian tujuan diharapkan akan menjadi lebih efektif.

e) Komunikasi Dialogis
Komunikasi timbal balik dilaksanakan secara dialogis atas dasar
saling menghargai satu sama lainnya. Komunikasi dialogis merupakan
pondasi dalam membangun kerjasama dalam tim jejaring. Tanpa
komunikasi dialogis akan terjadi dominasi pihak yang satu terhadap
pihak yang lainnya yang pada akhirnya dapat merusak tim jejaring yang
sudah dibangun.
2) Komponen Jejaring Kerja Pelayanan Haji tenaga kesehatan
yang terlibat dalam pelayanan kesehatan jemaah haji di Arab
Saudi.
Secara skema dapat digambarkan sebagai berikut:
Ka DAKER
Bidang
Pelayanan
Bimb. Ibadah
Bidang
Pelayanan
Kesehatan
Bidang
Pelayanan
Umum
Seksi
Pelayanan
Kesehatan
Seksi
Apotik dan
Alkes
Seksi Sanitasi
dan
SurveilansSEKTOR
Seksi Yanum
Seksi YanBimDah
Sub Si Kes
KLOTER
KARU
KAROM
TPHI TPIHI TKHI

5. Kolaborasi profesi antara TPP, TGC dan TKR
a. Tugas dan fungsi TPP, TGC dan TKR
1) Tugas dan Fungsi TPP
Pelaksanaan upaya pembinaan kepada jemaah haji di Arab Saudi,
telah dibentuk Tim Promotif Preventif (TPP).TPP adalah tim yang akan
melakukan kegiatan promosi kesehatan, perlindungan jamaah, dan
penemuan kasus serta tindakan awal yang diperlukan. Tujuan dari
pelaksanaan TPP untuk Mewujudkan jemaah haji Indonesia yang
sehat secara mandiri mulai dari Tanah Air, Selama di arab Saudi dan
Kembali lagi ke Tanah Air.
Tugas dan fungsi TPP adalah :
a) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku jemaah haji
Indonesia terkait dengan gangguan kondisi kesehatan selama
melaksanakan ibadah haji.
b) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku jemaah haji
Indonesia terkait dengan upaya pengelolaan faktor risiko penyakit.
c) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku jemaah haji
indonesia dalam upaya mencegah terjadinya transmisi penyakit
menula
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya TPP melakukan
kegiatannya berdaskan prioritas yaitu :
a) Melakukan kegiatan Health Promotion
Kegiatan Promosi Kesehatan (Health Promotion) sebagai proses
pemberdayaan jamaah haji untuk memelihara, meningkatkan dan
melindungi kesehatannya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara
langsung atau dengan menggunakan media KIE. Materi
penyuluhan yang diberikan yang terkait dengan informasi tentang
pentingnya menjaga kesehatan jamaah haji baik melalui
pemahaman pendekatan agama maupun dengan ilmu
pengetahuan.
b) Melakukan Specific Protection

Kegiatan Perlindungan Spesifik (Spesific Protection), merupakan
upaya pencegahan terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan
pada Jemaah haji
c) Melakukan Early diagnostic and Prompt Treatment
Kegiatan deteksi dini dan pengobatan yang tepat (Early diagnostic
and Prompt Treatment) sebagai upaya tindakan pencegahan pada
Jemaah haji yang memiliki resiko dan segera memberikan tindakan
awal sehingga tidak menjadi parah.
d) Melakukan pencatatan dan laporan
Setiap pelaksanaan kegiatan TPP membuat perencanaan
kegiatan yang dibuat menjadi suatu pencatatan dan dilakukan
pelaporan setiap hari untuk didokumentasikan dan sebagai
pertimbangan pimpinan dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya
2) Tugas dan fungsi TGC
Secara umum tugas dan fungsi TGC adalah Memberikan pembinaan,
pelayanan dan perlindungan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, dengan
rincian:
a) Melakukan identifikasi dan deteksi dini risiko kegawatdaruratan,
b) Melakukan penatalaksanaan kegawatdaruratan
c) Melakukan evakuasi rujukan
d) Pencatatan dan pelaporan
Selain tugas dan fungsi, TGC juga menerapkan konsep kerja yaitu :
a) Perkuat Kompetensi Petugas.
Petugas TGC Harus memiliki kompetensi dalam hal pengenalan dini
kegawatdaruratan, kemampuan dalam tatalaksana awal
kegawatdaruratan, pengetahuan evakuasi dan rujukan serta bantuan
hidup dasar.
b) Persingkat Akses dan Dekatkan Jemaah.
Pola gerak TGC saat pra dan pasca Armina adalah “menjemput bola”,
yaitu melakukan visitasi ke Kloter yang berada dalam tanggung jawab
sektornya dengan tujuan penemuan kasus dan pertolongan
kegawatdaruratan di Kloter.

c) Perkuat Komunikasi.
TGC harus melakukan komunikasi ke tim kesehatan lainnya di Arab
Saudi antara lain PPIH Kloter Tenaga Kesehatan Haji, TPP, TKR/
KKHI, Tim Visitasi, Kasi dan KabidKesehatan. Selain itu juga menjalin
komunikasi dan koordinasi kepada Sektor, TPHI, Kasatop Armina dan
pihak lain yang dapat memperlancar dan mempermudah pelaksanaan
tugas TGC.
d) Sederhanakan Prosedur.
Setiap kasus medis yang ditemukan dan ditangani oleh TGC
menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah
ditetapkan. Hal ini disesuaikan dengan peralatan kesehatan dan
jumlah SDM TGC di Sektor, di Arafah dan di Mina.
3) Tugas dan Fungsi TKR
Secara umum tugas dan fungsi TKR dalah Memberikan pelayanan
kesehatan, Promotif, Proventif, kuratif dan rehabilitatif, kepada jemaah
haji Indonesia di Arab Saudi.
TKR Mekkah :
a) Memberikan pelayanan medis kepada jemaah haji.
b) Melakukan rujukan ke RSAS.
c) Melakukan visitasi pasien yang dirawat di RSAS.
d) Mempersiapkan safari wukuf untuk jemaah haji rawat di KKHI
Makkah.
e) Memberikan pelayanan gawatdarurat dan evakuasi di Muzdalifah
f) Melakukan tanazul dan evakuasi jemaah haji sakit.
g) Melakukan pencatatan dan pelaporan
TKR Madinah :
a) Memberikan pelayanan medis kepada jemaah haji.
b) Melakukan rujukan ke RSAS.
c) Melakukan visitasi pasien yang dirawat di RSAS.
d) Memberikan pelayanan emergency dan evakuasi di Mina.
e) Melakukan evakuasi dan tanazul jemaah haji sakit.
f) Melakukan pencatatan dan pelaporan.

Tim Mobile/Bandara
Tugas dan fungsi Tim mobile/Bandara yaitu :
a) Melakukan deteksi dini risiko kegawatdaruratan;
b) Melakukan tatalaksana kegawatdaruratan;
c) Melakukan proses rujukan;
d) Melakukan visitasi;
e) Melakukan Promotif dan Preventif;
f) Pencatatan dan pelaporan.
b. Mekanisme kerja TPP, TGC dan TKR
1) Mekanisme kerja TPP
Mobilisasi TPP akan disesuaikan dengan pergerakan jemaah haji. Di
masa awal operasional haji, semua tim TPP akan berada di
Madinah.Ketika jemaah haji mulai datang ke Makkah (jemaah haji
gelombang 1 pindah dari Madinah ke Makkah), maka sebagianTPP
akan mulai bergerak ke Makkah berangsur-angsur sampai H-4
kedatangan kloter terakhir gelombang 1 di Madinah, seluruh tim TPP
sudah ada di Makkah. Ketika periodeArmina, seluruh Tim akan berada
di Armina, mengikuti pergerakan Jemaah haji. Sesudah periode
Armina,TPP akan kembali ke Makkah dan sebagian mulai bergerak ke
Madinah ketika Jemaah haji gelombang 2 mulai bergerak ke Madinah.
Diakhir operasional ketika tidak ada lagi kloter di Makkah (kloter
gelombang 1 sudah kembali ke Indonesia dan kloter gelombang 2
sudah di Madinah) semua TPP berada di Madinah.Setiap anggota TPP
akan dibekali dengan TPP Kit yang berisi, masker sekali pakai,
kacamata pelindung, botol waterspray, payung, topi, kanebo, handuk
kecil, tempat minum, senter, powerbank, hand sanitizer, dan tas.
Prasarana yang bisadigunakan adalah megaphone, minispeaker, atau
bisa meminjam speaker hotel di pondokan jemaah. Dalam
melaksanakan tugasnya, setiap TPP berkoordinasi dengan TKHI yang
kloternya berada di sektor tanggung jawabnya. Untuk memudahkan
koordinasi dengan TKHI, TPP membuat grup sosial media TPP-TKHI-
TGC.

2) Mekanisme kerja TGC
Pada saat operasional haji di Arab Saudi, TGC dapat dimobilisasi
sesuai kebutuhan bila diperlukan. Mobilisasi dapat dilakukan antar
ketiga daerah kerja, Mekah, Madinah, atau Bandara. Mobilisasi juga
bisa dilakukan antar tim penugasan (TGC, TKR, TPP).
TGC berkoordinasi dengan TPP dalam menentukan jadwal kunjungan
ke kloter sesuai dengan sektornya masing-masing, saat akan
melakukan proses kegiatan promotif dan preventif kepada jemaah haji.
TGC berperan dalam membantu proses distribusi obat ke kloter yang
dilakukan oleh tim Perbekes. Selanjutnya TGC juga melaporkan sisa
obat dan perbekes Kit TGC
(untuk lebih lengkap baca Juknis TGC 1441 H/2020 M)
3) Mekanisme kerja TKR
TKR pelayanan Kesehatan haji dibagi menjadi 3Tim yaitu TKR daker
Mekkah, TKR daker Madinah dan TKR mobile/bandara. Mekanisme kerja
TKR disetiap daker hampir sama sesuai dengan kebutuhan jumlah SDM
dan fasilitas pelayanan kesehatan.(baca Juknis KKHI Mekkah, Madinah,
Tim Mobile/Bandara).
Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia di
semua Daerah Kerja merupakan salah satu upaya menurunkan angka
kesakitan dan/atau kematian jemaah haji. Pelayanan kesehatan yang
diberikan tetap mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji.
TPP TGC PERBEKES
KLOTER

c. Hubungan kerja TPP, TGC dan TKR
Petugas kesehatan Haji Indonesia secara umum terdiri dari 2 komponen
besar, yaitu PPIH Arab Saudi dan TKHI Kloter. TKHI Kloter Tenaga
Kesehatan Haji adalah petugas kesehatan yang menyertai kloter, dengan
tiap kloter terdiri dari satu orang dokter dan dua orang perawat. Sedangkan
PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan terdiri dari tiga tim besar yaitu TPP,
TKR, dan TGC.
Setiap Kegiatan promotif dan preventif di kloter dapat berkoordinasi
dengan Tim Promotif Preventif (TPP). Sedangkan untuk pelayanan
kegawatdaruratan dan rujukan jemaah sakit dapat dikoordinasikan dengan
Tim Gerak Cepat (TGC) yang bertugas di 11 Sektor. TPP dan TGC secara
berkala melakukan kunjungan ke kloter-kloter untuk mendukung
pelayanan kesehatan di kloter.
TGC berkoordinasi dengan TPP dalam menentukan jadwal kunjungan ke
kloter sesuai dengan sektornya masing-masing, saat akan melakukan
proses kegiatan promotif dan preventif kepada jemaah haji. TGC berperan
dalam membantu proses distribusi obat ke kloter yang dilakukan oleh tim
Perbekes. Selanjutnya TGC juga melaporkan sisa obat dan perbekes Kit
TGC
Untuk lebih jelasnya bagaimana hubungan kerja TPP, TGC dan TKR bisa
dilihat pada gambar dibawah ini:
d. Rencana tindak lanjut
Rencana Tindak Lanjut merupakan sebuah rencana kerja yang dibuat
secara individual oleh setiap petugas kesehatan haji PPIH yang berisi tentang
rencana peningkatan Unit Organisasi yang menjadi tugas dan wewenangnya.
Rencana Tindak Lanjut adalah rencana kegiatan yang harus dilakukan pada
Arab Saudi

tahap berikutnya dan dinyatakan dalam satu rangkaian kegiatan yang
berkelanjutan. Termasuk didalamnya adalah perubahan-perubahan yang
perlu dilakukan, selaras dengan perubahan kebutuhan dan masalah yang
akan dihadap di tempat kerjanya di Arab Saudi sebagai PPIH.
Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dilaksanakan menjelang akhir
pelatihan dimaksudkan untuk memandu peserta untuk melekukan kegiatan-
kegiatan yang perlu dilakukan setelah yang bersangkutan melaksanakan
tugas ditempat tugasnya masing–masing di Arab Saudi.
Rencana ini di buat setelah peserta diklat mengikuti seluruh mata diklat
yang telah diberikan dalam diklat, Sehingga dengan demikian seluruh
kompetensi telah dimiliki oleh peserta tersebut. Penyusunan rencana tindak
lanjut ini dimaksudkan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah
disampaikan dalam pelatihan dan simulasi kegiatan yang sudah dilakukan
oleh peserta latih.
Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan rencena tindak lanjut
adalah sebagai berikut :
1) Rencana tindak lanjut disusun berdasarkan kondisi nyata dilapangan,
dalam artian mengangkat masalah-masalah nyata yang ada dalam Unit
Kerja yang menjadi lokus yang nantinya akan dibuatkan rencana tindak
lanjutnya.
2) Rencana Tindak Lanjut merupakan sebuah rencana oleh karena itu di
dalam penyusunan rencana tindak lanjut mengacu pada syarat-syarat
rencana yang baik.
Adapun kriteria rencana adalah sebagai berikut :
a) Sebuah rencana haruslah memiliki suatu tujuan yang jelas, obyektif,
rasional dan menantang untuk diperjuangkan.
b) Rencana harus mudah difahami penafsirannya.
c) Rencana harus mudah dipakai sebagai pedoman untuk bertindak
ekonomis rasional.
d) Rencana harus menjadi dasar dan alat pengendalian semua tindakan.
e) Rencana harus dapat dikerjakan oleh sekelompok orang.

f) Rencana harus menunjukan urutan – urutan dan waktu pekerjaan.
g) Rencana harus fleksibel tetapi tidak mengubah tujuan.
h) Rencana harus berkesinambungan.
i) Rencana harus meliputi semua tindakan yang akan dilakukan.
j) Rencana harus berimbang artinya pemberian tugas harus berimbang
dengan penyediaan fasilitas.
k) Rencana tidak bertentangan dengan tindakan tetapi mendukung satu
sama lain.
l) Rencana harus sensitif dengan situasi, sehingga mudah mengubah
teknik pelaksanaanya tanpa mengurangi tujuan.
m) Rencana harus ditetapkan dan diimplementasikan atas hasil analisis
data, informasi dan fakta.
Form RTL yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:
No.
Jenis
Kegiatan
Tujuan Sasaran Tempat Waktu Tempat Biaya
Penanggung
Jawab
Indikator
Keberhasilan
Ket
1
2
3
4
dst

RANGKUMAN
Pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi menjadi
tanggung jawab Kementerian Kesehatan di bawah Koordinasi Kementerian
Agama. KKHI Daerah Kerja merupakan tempat rujukan bagi jemaah haji yang
tidak tertangani di klinik sektor. Sedangkan jemaah haji yang tidak tertangani
di KKHI dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi.
Secara khusus pelayanan kesehatan haji juga diberikan kepada jemaah
haji yang mengalami gangguan kesehatan, sehingga tidak bisa melakukan
wukuf di Arafah secara normal atau perlu dilakukan ba’dal haji untuk jemaah
yang benar-benar tidak bisa keluar dari rawat inap, karena sangat parah atau
meninggal dunia.Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas atau
pelayanan kesehatan yang prima terhadap masyarakat khususnya terhadap
jemaah haji Indonesia, seperti halnya pemberian pelayanan publik lainnya,
dibutuhkan sikap dan perilaku yang handal dan profesional bagi seluruh SDM-
nya. Sikap tersebut seharusnya dimulai dari jajaran yang paling atas, tingkat
pimpinan yang tertinggi, sampai pada lapisan terbawah, atau petugas
lapangan.
Pelayanan Kesehatan yang profesional yang tanggap atas kebutuhan
masyarakat atas pelayanan kesehatan yang baik dan benar, terlepas dari
besar kecilnya organisasi/institusi yang ada, sangat membutuhkan SDM
Kesehatan yang mempunyai sikap dan perilaku beretika.
Dengan Tata Hubungan Kerja yang baik diharapkan akan lebih
memperjelas batas tugas pekerjaan dan batas wewenang antar unit kerja.
Tata Hubungan Kerja disusun sesuai dengan urutan langkah-langkah
kegiatan agar dapat menggambarkan prosedur kerja yang jelas dari kegiatan
tersebut. Tata Hubungan Kerja mencakup Tata Hubungan Kerja Intern dan
Tata Hubungan Kerja Ekstern.
Dalam membangun jejaring kerja dalam pelaksanaan tugas diperlukan
adanya prinsip-prinsip yang harus disepakati bersama agar terjalin kuat dan
berkelanjutan yaitu: Kesamaan Tujuan, Kepercayaan (trust), saling
menguntungkan, Azas Efisiensi dan Efektifitas serta Komunikasi Dialogis.

Kolaborasi antar profesi di Daker dan Sektor bertujuan untuk
menginternalisasi dan mengaktualisasikan lima kompetensi kolaborasi
interprofesi di bidang kesehatan baik yang berperan dan bertugas sebagai
TPP, TGC dan TKR, dalam mekanisme kerja dan hubungan kerja sehingga
selaras dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PPIH Kesehatan
Arab Saudi.

LATIHAN SOAL
1. Sebutkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Arab Saudi?
2. Jelaskan mengapa setiap petugas PPIH harus memahami keberadaan
fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Arab Saudi?
3. Jelaskan perbedaan etika dan moral ?
4. Jelaskan tiga jenis etika yang harus dilakukan selama berada di Arab
Saudi?
5. Jelaskan prinsip-prinsip dasar etika ?
6. Jelaskan yang dimaksud dengan 4 kaidah bioetika ?
7. Jelaskan pengertian tata hubungan kerja ?.
8. Jelaskan Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penyusunan
tata hubungan kerja intern.
9. Jelaskan yang dimaksud dengan Tata hubungan kerja ekstern.
10.Jelaskan Prinsip Dasar membangun Tim Jejaring Kerja.
11.Jelaskan tugas dan fungsi TPP, TGC dan TKR?
12.Jelaskan bagaimana mekanisme kerja dari TPP, TGC dan TKR?
13.Jelaskan bagaimana hubungan kerja antara TPP, TGC dan TKR dimasing-
masing lokus fasilitas kesehatan yang ada di Arab Saudi?

DAFTAR PUSTAKA
1. Adji, Oemar Seno, (1991): Profesi Dokter Etika Profesional dan Hukum
Pertanggung Jawaban Dokter, Erlangga, Jakarta
2. K.Bertens, (1993), Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Indonesia
3. Kementerian kesehatan RI, Modul Etika Dan Moral Verifikator, Pelatihan
Verifikasi Program Jamkesmas, Jakarta, 2008.
4. Http://hamzah-harun.blogspot.co.id/2012/01/islam-dan-etika-kedokteran
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2407 /Menkes /
Per/XII/2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji.
7. Permenkes No.62 tahun 2016 tentang penyelengaraan Kesehatan Haji
8. MoU Persiapan Haji 1438 H/ Taklimatul Hajj 1438 H.
9. http://dokumen.tips/documents/tata-hubungan-kerja-56da46607b3a8.html

Modul Kolaborasi Profesi di Daker dan Sektor PPIH 2020

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (10)

Similar to Modul Kolaborasi Profesi di Daker dan Sektor PPIH 2020

Similar to Modul Kolaborasi Profesi di Daker dan Sektor PPIH 2020 (20)

More from ramadonatan

More from ramadonatan (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Modul Kolaborasi Profesi di Daker dan Sektor PPIH 2020