Dokumen tersebut menyajikan informasi mengenai kondisi ekonomi dan industri jasa keuangan Indonesia. Terdapat rencana OJK untuk meningkatkan pengaturan dan perlindungan konsumen, menjadikan Indonesia sebagai pusat investasi syariah dan hijau, serta mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.
14. RBC Asuransi
CAR Perbankan
Gearing Ratio
Perusahaan Pembiayaan
23,81%
2020
25,67%
2021
23,31%
2019
23,40%
2018
25,63%
2022 2018
2,99
2018
332,5%
440,6%
2021
539,8%
327,3%
Asuransi Jiwa Asuransi Umum
2019
345,3%
789,4%
2020
528,6%
343,5%
2019
2,61
2020
2,15
2021
1,98
2022
2,07
2022
327,0%
484,2%
15. PASAR MODAL
PERBANKAN
10% - 12%
7% - 9%
KREDIT
DPK Rp 200 Triliun
NILAI EMISI
ASURANSI
5% - 7%
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DANA PENSIUN
5% - 7%
13% - 15%
16. OJK MEMBUKA RUANG DISKUSI DENGAN INDUSTRI
JASA KEUANGAN & SELURUH STAKEHOLDER DALAM PROSES
PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI UU PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (P2SK)
17. Penguatan pengawasan market conduct
Penataan landscape sektor keuangan Syariah
melalui kebijakan spin off dan konsolidasi
Persiapan implementasi Program
Penjaminan Polis
Perluasan kegiatan dan produk sektor
jasa keuangan
25. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa
yang lebih efektif dan efisien
Edukasi yang masif untuk meningkatkan literasi
keuangan
Penguatan fungsi gugatan perdata
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN MASYARAKAT
26. Perluasan akses keuangan
kepada UMKM
Indonesia sebagai pusat
investasi syariah dan
investasi hijau global
Meningkatkan daya tarik
investasi pasar keuangan
domestik
Dukungan reformasi
perekonomian dan Program
Strategis Pemerintah
27. INDONESIA MENJADI PUSAT INVESTASI SYARIAH DAN
INVESTASI BERKELANJUTAN SERTA HIJAU GLOBAL
Kebijakan
Green Sukuk
Mendorong penerbitan instrumen investasi yang baru dan
inovatif sesuai dengan kebutuhan para investor dengan sinergi
dan kolaborasi dengan Pemerintah, otoritas lain, dan seluruh
pemangku kepentingan
28. MENINGKATKAN DAYA TARIK INVESTASI
PASAR KEUANGAN DOMESTIK
Peningkatan likuiditas pasar &
pengembangan infrastruktur
dan produk derivatif
Mengoptimalkan penerapan
prinsip interoperability
antar pasar keuangan
29. DUKUNGAN REFORMASI STRUKTURAL
PEREKONOMIAN DAN PROGRAM
STRATEGIS PEMERINTAH
Dukungan bagi Lembaga
Jasa Keuangan untuk dapat
beroperasi di financial
center IKN
Insentif untuk program
hilirisasi SDA
Insentif untuk sektor
dengan multiplier effect
yang tinggi
31. Perluasan
pemanfaatan SLIK
Level playing field
antar industri
Single window
perizinan terintegrasi
PENGUATAN LAYANAN OJK
OJK memfasilitasi koordinasi
industri jasa keuangan
dengan otoritas lain
32. PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BAIK
OJK MAUPUN DI SEKTOR JASA KEUANGAN
Mengedepankan integritas
dan profesionalisme
Akselerasi penerapan Sistem
Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP)
Harmonisasi ketentuan dengan
standar internasional
Pengelolaan data dan
informasi terintegrasi
Pengembangan pengawasan
berbasis teknologi (suptech)
dan regtech
33. Pembukaan posko
pengaduan investasi
ilegal di setiap Kantor
OJK di daerah
Penindakan investasi
ilegal untuk mencegah
kerugian masyarakat
Pengenaan sanksi
terhadap pelanggaran
Penyelesaian secara
cepat dan adil