Recommended
More Related Content
Similar to KIP PTN (1).pptx
Similar to KIP PTN (1).pptx (20)
More from Sanaji
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
KIP PTN (1).pptx
- 1. PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS INFORMASI PUBLIK Siti Ajijah, S.H.,M.H Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat
- 2. URGENSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2 2 Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia 1 Informasi merupakan kebutuha pokok setiap orang 3 Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalksan pengawasn publik 4 Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya mengembangkan masyarakat informasi
- 3. Keterbukaan Informasi; Pasal 28 F UUD 1945 ▸ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 3
- 4. #BukaInformasiPublik 01 02 03 04 05 06 Menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik Mewujudkan penyelenggaran negara yang baik (transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik JaminanHak PartisipasiMasyarakat PeranAktif Pengetahuan GoodGovernment PelayananInformasi TUJUANUUKIP
- 5. INFORMASI PUBLIK Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim , dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang ini serta inform asi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 5
- 6. BADAN PUBLIK, Ps 1 Angka 3 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi non- pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
- 7. RUANG LINGKUP BADAN PUBLIK ▸ Lembaga Eksekutif ▸ Lembaga Legislatif ▸ Lembaga Yudikatif ▸ Badan lain sepanjang memenuhi syarat, yaitu (i) fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara; (ii) sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. ▸ Organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari (i) APBN/APBD; (ii) sumbangan masyarakat; (iii) sumbangan luar negeri. ▸ Partai Politik ▸ BUMN/BUMD ▸ Badan Hukum Pendidikan ▸ Badan Hukum Milik Negara 7
- 8. “ PASAL 13 UU KIP Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); 8
- 9. 9 PPID PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan dan/atau Pelayanan Informasi di Badan Publik
- 10. PSL 7; KEWAJIBAN BADAN PUBLIK MEMBUAT PERTIMBANGAN POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PERTAHANAN MEMANFAATKAN SARANA ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK MEMBUAT PERTIMBANGAN TERTULIS SETIAP KEBIJAKAN MENYEDIAKAN IP; BENAR, AKURAT, TIDAK MENYESATKAN MENERBITKAN IP MEMBANGUN DAN MENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
- 11. HAK BADAN PUBLIK Perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat Belum dikuasai atau didokumentasikan Membahayakan Negara Hak-hak pribadi Rahasia Jabatan Menolak Memberikan Informasi
- 12. INFORMASI PUBLIK 12 Pasal 10 Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Pasal 9 Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala Pasal 11 Informasi yang Wajib tersedia Setiap Saat Pasal 17 Informasi yang Dikecualikan
- 13. 1. Permohonan Informasi Mengajukan Permohonan Informasi ke PPID 10 HK+7 HK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2. Keberatan Mengajukan Keberatan ke Atasan PPID 30 HK 13 3. Sengketa Informasi Sengketa Informasi di Komisi Informasi 14 HK
- 14. KATEGORI INFORMASI 14 BERKALA Informasi yang rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu DIKECUALIKAN Informasi yang tidak dapat diakses oleh Publik Informasi yang dihasilkan secara spontan, pada saat itu juga. SERTA MERTA Informasi yang tersedia setiap saat di Badan Publik TERSEDIA SETIAP SAAT
- 15. INFORMASI DIKECUALIKAN Adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP No 61 Tahun 2010) 15
- 16. AYAT 2 Informasi Publik yang dikecualikan bersifat Ketat dan Terbatas PASAL 2 UU KIP; AZAS AYAT 4 Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 16
- 17. Pasal 17 UU KIP 17 j. i. h. g. f. e. d. c. b. a. Menghambat proses penegakan Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara Merugikan Ketahanan ekonomi Nasional Mengungkap isi akta Otentik yang bersifat pribadi Memorandum atau surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan Mengganggu HKI Mengungkap Kekayaan Alam Inonesia Merugikan kepentingan hubungan luar negeri Mengungkap Rahasia Pribadi Informasi lain yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU
- 18. “ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. 18
- 19. PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI Sebelum adanya permohonan Informasi AKTIF Pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Atas Perintah Majelis ATAS PERINTAH MAJELIS Pada saat adanya Permohonan Informasi PASIF
- 20. PENGUJIAN KONSEKUENSI 1 Menyebutkan secara jelas, dan terang 2 Dasar Hukum Pengecualian 3 Konsekuensi Dibuka dan Ditutup 4 Mencantumkan Jangka Waktu Yaitu Jangka Waktu Pengecualian Mencantumkan Konsekuensi Mencantumkan Dasar Hukum Mencantumkan Informasi
- 21. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR........ TAHUN........... Pada hari ini, Selasa. Tanggal 18.......... bulan.....januari....... tahun....2022........ Bertempat di.......hotel/dinas komifno/dinas DBMPR............. telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini: Dasar Hukum Pengecualian Informasi Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) Dibuka Ditutup Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh: 1 . …. 2. .(Nama)...kepala UPT (Jabatan)..... (Unit Kerja) ..... TTD 2.....dr widi. (Nama)... (Jabatan)...Direktur/coordinator (Unit Kerja) ..... TTD 3...... Dr Dyah Yuni(Nama)... (Jabatan)..... (Unit Kerja) ..... TTD Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian. Menyetujui TTD + Stempel/CapPPID/BadanPublik (Pimpinan Badan Publik/Atasan PPID)
- 22. PENETAPAN PPID ...................... MENIMBANG : a.. b.. MENGINGAT : a.. b.. MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor......... Tahun......... MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan. KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor........ Tahun yang tercantum dalam lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini. Ditetapkan di.......Pada tanggal..... PPID……… (Nama, TTD, Stempel)
- 23. JANGKA WAKTU Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik. Jangka Waktu Pengecualian ditetapkan berdasarkan sifat informasi yang dikecualikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- 24. PENYERAHAN INFORMASI DIKECUALIKAN Dalam hal salinan dokumen Informasi Publik akan diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang Dikecualikan. 1 PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik 2 PPID wajib menjaga kerahasian, mengelola dan menyimpan dokumen Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3
- 27. 27 THANKS! Any questions? You can find me at: 081902421569