SlideShare a Scribd company logo

Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng

•
•
Publica Pos
Publica Pos

Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas perayaan Imlek yang dilakukan secara sederhana oleh warga keturunan Tionghoa di daerah Sewan Lebak wangi, Tangerang serta potensi besar dana yang akan dikelola oleh BPJS Kesehatan namun belum jelas siapa yang akan mengawasinya.

News & Politics
1 of 20
Download to read offline
PUBLICA POS Tabloid Dwi Mingguan Info Publik Terpercaya “Tidak penting apapun agama atau sukumu kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Orang tidak pernah tanya apa agamamu....” (K.H. Abdurrahman Wahid) Hal. 5... KPK Laporkan Polri Dra. Hj. Siti Masrifah, M.A.: Dorong Perempuan Cerdas Politik Sosok Hal. 20... Razia Apel Impor Berbakteri Ekonomi & Bisnis Hal. 7... Hukum Perayaan imlek warga Sewan Lebak wangi tak jauh berbeda dengan Warga Tionghoa Cina benteng lainnya yang disikapi dengan kesederhanaan. “Banyak makam Tionghoa di kawasan kebon karet yang kini telah berubah menjadi perumahan,” tukas Khoiron, Makam buyutnya pun tak luput dari penggusuran, hingga dipindahkan dekat rumahnya. Saat ini Khoiron dan keluarganya mendiami rumah yang terbuat dari kayu nangka, sentul, dan kecapi warisan engkongnya. Sayangnya, bagian pendopo rumah rela dirobohkan dan berganti lahan keluarga yang menghadap ke pintu depan. Seperti ritual jelang imlek pada umumnya, setiap keluarga keturunan Tionghoa biasanya menyiapkan sesajian untuk menghormati arwah leluhur. Tjok Ho San (78) yang sudah berkurang pendengarannya itu sibuk membuat kim chua (replika uang perak dari kertas). Keluarga ini telah menyiapkan buah-buahan, nasi, teh, dan berbagai menu masakanuntuksambutimlek.Alen melengkapinya dengan 12 menu lauk dan sayur, kue wajik, kue mangkok, kue keranjang, dan hidangan wajib atau samseng yang terdiri atas seekor ikan bandeng, sekerat daging babi, dan seekor ayam bekakak. Tiga hidangan terakhir itu dikukus dan dibumbui hanya dengan garam saja supaya lebih tahan lama. Sementara Tangerang kota gegap gempita menyambut imlek dengan riuhnya petasan, alat musik cai-cai, nong, tambur, dan liukan barongsai, tidak demikian dengan Sewan Lebak wangi di Tangerang udik. Jelang beberapa hari sebelum imlek, rumah 7 X 4 meter persegi milik Khoiron alias Khong Hoi (65) tampak sepi. Tak ada lampion merah atau tanda-tanda perayaan imlek lainnya. Siang itu istri Ruswati alias A len (59) tengah sibuk di dapur menyiapkan menu masakan dan buah-buahan untuk sesaji di meja abu keluarga, sedangkan suaminya duduk santai di kursi malas tua di paseban rumahnya. “Saya lakukan sendiri saja, ngga ada yang bantuin. Udah biasa kok,” ujar Alen tersenyum sembari merapikan tumpukan dua kue keranjang buatannya yang berbungkus daun pisang. Tak lupa taplak merah bermotif dewa-dewa mitologi Tionghoa turut mempercantik meja abu yang disewakan untuk usaha. Sebagian besar warga China Benteng di Cukanggalih maupun Sewan Lebak wangi tak sepenuhnya memahami makna di balik simbol yang mewakili perayaan imlek tersebut. Seperti Khoiron, A Len dan Tjok Ho san yang tetap senang bisa menyiapkan upacara tinggalan leluhur meski mereka tak mengerti makna di balik menu-menu masakan yang mereka sajikan. Bisa jadi orang tua mereka pun tak pernah mengajarkan makna simbolik tersebut karena hanya mengikuti tradisi. Namun, perayaan imlek tak kehilangan makna sejatinya. Selain melestarikan tradisi, makna imlek bagi mereka adalah berkumpulnya sanak keluarga, anak dan cucu, mengenang dan mendoakan leluhur. Sebuah makna berbeda dari Imlek bersahaja di tengah pesona perayaan di kota yang bersifat kesenangan dan duniawi semata.(tgh) Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng www.publicapos.com fanpage: publicapos.com @publicaposcom publicapos@gmail.com Terbit 20 Halaman Edisi I/II/II - 2015 KPK Dilemahkan, BPJS Siapa Mengawasi? Dok: Publicapos Tjok Ho San (78) di beranda rumahnya. Akan ada dana lebih dari 500 triliun berputar dalam progran BPJS sejak 2015 hingga2019nanti,hampirseperempatdariAPBNIndonesia.KonsepdasarJaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah pemenuhan hak rakyat, bukan penjualan asuransi kepada rakyat. Namun praktik yang terjadi justru sebaliknya, rakyat dipaksa untuk mensubsidi dirinya sendiri dengan sistem kapitasi asuransi. Potensi ini sangat rentan dimanipulasi dan disimpangkan, sementara kondisi KPK semakin dilemahkan. Lantas siapa akan mengawasi BPJS ?
Edisi II/II/II - 2015S O R O T2 P u b l i c a P o s Cabut BPJS Sekarang Juga Publicapos (Jakarta)- Ada potensi dana luar biasa dibalik penyelnggaraan program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, program yang efektif berjalan pada 1 Juli 2015 men­ datang ditargetkan bisa mencapai Rp500 Triliun pada 2020. “Tahun depan target kita (dana pengelo­ la­an) Rp220 triliun, lima tahun lagi kita harapkan sampai Rp500 triliun,” papar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn saat diwawancarai usai RDP dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1) lalu. Menurutnya, saat ini total dana pengelo­ laan BPJS Ketenagakerjaan men­capai Rp187 triliun. Jumlah tersebut meningkat tajam jika dibandingkan akhir 2008 yang hanya mencapai Rp61 triliun. Saat ini beban iuran untuk BPJS Ke­ tenaga­­kerjaan adalah 8 persen dari gaji atau 5 persen pemberi kerja, 3 persen pekerja. Namun besaran iuran tersebut di­se­but­kan belum final. Pasalnya pihak BPJS Ketenagakerjaan harus menunggu per­aturan pemerintah yang menetapkan besaran iuran dana pensiun. Secara terpisah, Dirut BPJS, Fahmi Idris mengatakan, semua hambatan teknis pene­rapan CoB akan diselesaikan dengan segera. Lebih lanjut Fahmi mengatakan, jumlah angkatan kerja di seluruh Indonesia, sebanyak 42 juta. Dari jumlah tersebut, ternyata hanya 3,3 juta yang masuk dalam skema asuransi komersial Melihat Potensi dana BPJs yang Potensi Dana BPJS Rp500 Triliun, Siapa Mengawal Photo: Ilustrasi demikian besar, kecurigaan beragam pihakpun berdatangan. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR RI dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), beberapa anggota DPR melontarkan beberapa pertanyaan bernada curiga, hingga tak sungkan lagi meminta perincian gaji yang diterima Direktur Utama beserta jajarannya. Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyebutkan penjabaran gaji diperlukan agar pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan bisa transparan. “Saya minta diberikan penjabaran jelas berapa gaji dari Direktur Utama hingga jajaran lain di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ada transparasi di sini,” sebut Rieke. Selain itu Rieke juga meminta BPJS Ketenagakerjaan menjabarkan biaya iklan yang digunakan perusahaanuntukmemublikasikanprogram yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. “Saya beberapa kali lihat wajah bapak di televisi swasta, yang saya ingin tanyakan berapa biaya iklan yang digunakan BPJS? Karena menggunakan slot televisi itu biayanya tidak sedikit, mohon data dan penjelasannya pak,” tukasnya. Senada dengan Rieke, Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Ketut Sustiawan mengatakan bahwa penjabaran aset dan pengelolaan aset sangat penting, hal ini diperlukan agar nantinya tidak terjadi konflik dalam pengelolaan aset BPJS. “Transformasi dari Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan, ini kalau dilihat data 2013, total aset Jamsostek Rp153 triliun, kemudian total investasi Jamsostek Rp150 triliun, kemudian dari hasil perolehan investasi tersebut kira-kira Rp15 triliun. Kita ingin mendapat lebih detail, di mana dana Jamsostek ini di investasikan dan termasuk di dalamnya bahwa kita harus ada transparasi data keuangan,” ucapnya. Dia menyebutkan bahwa gaji atau dana yang diperoleh komisaris juga perlu segera diberikanpenyelarasanuntukmenghindari kemungkinan korupsi di kemudian hari.Hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Daniel tobing. Pihaknya bahkan meminta laporan detail Jamsostek sebelum beralih ke BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2008 hingga 2013. “Saya minta laporan detail dari 2008 sampai 2013, dan laporan BPJS tahun 2014, ini kan sudah tutup buku, data itu perlu supaya bisa dikomentarin, kalau gak ada data apa yang mau dikomentarin? Data- data ini penting buat komisi IX supaya kita bisa follow up per triwulan,” tukasnya.(tgh) Photo: RuaJurai.com Foto 1: Winda Sari, pasien tunawisma korban tabrak lari yang diduga di usir oleh pihak RSUD Abdul Moeloek, Lampung saat di angkut menggunakan gerobak oleh suaminya. Foto 2: Pengusiran Winda Sari memancing reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat, salah satunya spanduk protes di depan papan nama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Foto 3: Setelah beberapa kali di rawat berpindah-pindah akhirnya Winda Sari menjalani perawatan terakhirnya di RSUD Abdul Moeloek, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Publicapos (Jakarta)- Melihat potensi luar biasa besar dari pengelolaan dana BPJS, melahirkan kecemburuan luar biasa besar dari beberapa perusahaan asuransi yang menilai negara telah melakukan monopoli pelayanan asuransi kesehatan. Logika ini bertolak belakang dengan prinsip jaminan kesehatanyangmenjaditugasnegarakepada warganya. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrany menilai Peraturan BPJS nomor 4/2014 ini melanggar hak rakyat. "Konsep dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah pemenuhan hak rakyat, bukan penjualan asuransi kepada rakyat. Maka, syarat-syarat yang ditetapkan BPJS menjadi tidak perlu. Dan yang paling membahayakan buat BPJS adalah pasal 10 ayat 2 yang menyatakan masa berlaku peserta 7 hari setelah pembayaran. Artin­ya, seseorang yang telahmembayariuranharusmenunggu7 hari sebelum bisa di­jamin JKN," katanya. Bahkan, Hasbullah juga menyampaikan idealnya aturan ini di rubah, peraturan ini melanggar hak penduduk mengingat dalam hukum asuransi komersial, jaminan segera berlaku setelah seseorang membayar iuran. Sebagai contoh, seseorang calon penumpang membeli asuransi kecelakaan di bandara pada hari minggu. Sejam setelah membeli asuransi dan pembeli terbang, pesawat mengalami kecelakaan. Padahal uang yang dibayar belum masuk rekening atau kas perusahaan asuransi. Mengacu pada hal tersebut, Hasbullah sendiri me­ nyarankan peraturan BPJS tersebut (meski telah diundangkan) harus di­cabut karena tidak sejalan dengan janji Presiden yang men­jamin kesehatan warga­nya. Bahkan pakar kesehatan ini juga meng­ancam akan melakukan uji materi ke MK jika peraturan ini tidak dirubah, “Kalauwargamendaftarkandiri,sedangkan kartunya baru terbit tujuh hari kemudian. Siapa yang berani menjamin bahwa dalam rentang waktu menunggu itu tidak akan terjadi apa-apa pada warga tersebut. Ini harus dirubah logika berpikirnya. Saya sudah sampaikan, kalau tidak di rubah akan saya uji materi kan, “ tutur Hasbullah ujarnya saat ditemui di sela-sela acara diskusi di gedung DPR, beberapa waktu lalu. Dia melanjutkan, BPJS juga dapat digugat dan dituntut miliaran rupiah per orang. Semisal apabila dalam 7 hari setelah mem­ bayar iuran, ia mengalami kecelakaan atau serangan jantung yang memerlukan biaya besar atau perawatan intensif yang meng­ habiskan ratusan juta atau dia tidak bisa membayar uang muka kemudian RS tidak mem­berikan layanan dan ia mati, maka BPJS bisa dituntut ganti rugi. "Logika berpikirnya, jika saja BPJS dan RS menjamin karena tahu pasien akan dijamin BPJS mendapatkan layanan kesehatan, ada peluangpasientidakmati.Tapikarenapasien mati, maka keluarga pasien kehilangan peluang mendapatkan penghasilan orang ter­sebut, mungkin sampai 20-40 tahun kemudian. Artinya keluarga pasien menga­ lami kerugian peluang yang bisa jadi besar­ nya puluhan miliar per orang," tegasnya Sinyalmen ancaman dari pakar ke­ sehat­an ini kemudian hari terbukti, bebe­ rapa perusahaan asuransi menggugat pemerintah untuk mencabut program BPJS karena dinilai telah memonopoli asuransi kesehatan melalui BPJS, dan menutup celah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan. "Ada monopoli oleh negara dalam pelayanan kesejatan," ujar kuasa hukum pemohon Aan Eko Widiarto dalam pers rilisnya Rabu (7/1) sebagaimana diterima publicapos.LebihlanjutAanmengemukakan bahwa beberapa badan pelaksana jaminan kesehatan masyarakat tidak bisa beroperasi karena satu satunya penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat adalah BPJS. "Ini menutup akses masyarakat untuk berpartisipasi beri pelayanan kesehatan masyarakat," jelas Aan. Uji perkara di MK ini dimohonkan oleh PT. Papan Nirwana, PT Cahaya Medika Health Care, PT Ramamuza Bakti Usaha, PT Abdiwaluyo Mitrasejahtera, serta dua orang dari unsur pekerja yaitu Sarju dan Imron Sarbini. Sementara itu, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti enggan ber­komentar banyakterkaitgugatanbeberapaperusahaan asuransi pada kebijakan BPJS tersebut. "Itu hak mereka, kita pasif saja, meski OJK awasi BPJS dari sisi keuangan dan program yang mengawasi DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani ditemui di gedung Radius Prawiro Bank Indonesia (BI), Jakarta, Rabu (21/1). Menurut Firdaus, jika yang menjadi masalah pendaftaran BPJS memicu monopoli industri asuransi, seharusnya pemerintah bisa menjawab permasalahan tersebut dengan jelas. Dia mengungkapkan, hadirnya BPJS merupakan keinginan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi kalangan masyarakat tidak mampu. Sebanyak 86 juta masyarakat tidak mampu yang bisa disubsidi oleh pemerintah melalui program BPJS. Dengan cara itu, keinginan pemerintah agar program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kepada masyarakat bisa memiliki perlindungan dasar di bidang kesehatan dapat terpenuhi. Namun, sayangnya monopoli jaminan kesehatan ini tidak dibarengi dengan kualitas layanan, negara justru dianggap telah memaksa warganya untuk mensubsidi dirinya sendiri dan melepas tanggung jawab memenuhi hak rakyat.(tgh) 1 2 3
3P u b l i c a P o sEdisi II/II/II - 2015 S O R O T KPK Laporkan POLRI ke Ombudsman KPK VS Polri: Mari Kembali ke NuraniPublicapos (Jakarta)- Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Refly Harun mengata­kan solusi untuk penyelesaian polemik antara Komisi Pemberantas­an Korupsi (KPK) dan Polri harus didasarkan pada hati nurani. “Solusinya adalah, kembali pada akal sehat, hati nurani, rasionalitas, untuk memastikan bahwa ter­sangka tidak dilantik menjadi pe­jabat publik,” kata Refly dalam Diskusi Bulanan Forum Alumni PPMI di Jakarta, Minggu (1/2). Menurut dia, Presiden Joko Widodo tidak perlu khawatir untuk mengambil kebijakan tidak me­lantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. “Presiden tidak perlu khawatir mengambil kebijakan tidak melantik seorang tersangka, biar permasalah ini selesai,” ujar dia. Reflymenegaskansituasiseperti ini lebih tepat menggunakan hati nurani dan rasionalitas untuk mem­buat kebijakan ketimbang ber­dasar pada hukum. “Kalau kita berpegang pada hati nurani,kitaharusmemegangetika ter­tinggi bahwa kita tidak boleh Publicapos(Jakarta)- Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto meng­ adu­kan pihak kepolisian kepada Ombudsman RI terkait dengan proses penangkapannya pada Jumat (23/1), karena menjadi ter­sangka dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK 2010. "Saya sehat dan waras, banyak orang sehat tapi gak waras," kata Bambang, saat tiba di gedung Ombudsman Jakarta, Kamis. Bambang ditemani sejumlah pengacara, salah satunya Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IndonesiaAlfons,danditerimaoleh Komsioner Bidang Penyelesaian Laporan Pengaduan Budi Santoso dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana. "Kita respon dan apresiasi adanya inisiatif Mas Bambang dan kuasa hukumnya untuk melapor­ kan masalah itu ke Ombudsman. Kita butuh waktu untuk menela­ ah itu, dan kita dalam posisi independen," ucap Danang. Ia mengaku pelaporan tersebut mem­­butuhkan waktu 14 hari untuk diproses. "Paling cepat dalam waktu 14 hari untuk diproses. Hasilnya akan memberikan rekomendasi ke tiga pihak, presiden, kepolisian, dan KPK," tambah Danang. Sebelumnya, pengacara Bambang, Uli Parulian Sihombing sudah melakukan konsultasi ke Ombudsman pada Rabu (28/1). "Ombudsman lebih ke pe­layan­ an publiknya, karena ombudsman ini punya kewenangan untuk me­ monitor pelayan publik. Ke­polisi­ an sebagai pelayanan publik," ujar Uli. Selain ke Ombudsman, Bambang dan pengacaranya juga sudah melaporkan ke Komnas HAM pada Selasa (27/1) mem­biarkan siapapun dia, entah itu Budi Gunawan atau bukan Budi Gunawan, yang mendapat status tersangka dilantik menjadi pejabat publik,” ujar dia. Secara pribadi Refly berharap Komjen Pol Budi Gunawan mau legawa untuk mengundurkan diri sebagai calon Kapolri. “Kalau dia legowo, sebaiknya mengun­ durkan diri. Di era SBY yang di­jadi­kan tersangka disuruh mengun­dur­kan diri. Ini belum menjadi pejabat kok ngga mau mengun­durkan diri,” ujar dia. Menurut Refly, rekomendasi yang diberikan oleh tim independen bentukan presiden di­nilai sudah tepat dan dianggap me­wakili suara masyarakat. “Rekomendasi itu cukup me­ wakili suara publik, mewakili rasionalitas dan hati nurani. Jadi ada ruang bagi kepoilisian untuk mem­perbaiki diri dan ada ruang bagi KPK untuk memperbaiki diri,” kata dia. Photo: ANTARA Aksi protes aktor Pong Harjatmo menuntut KPK dan Polri untuk kembali bersinergi membasmi korupsi, yang digelarnya secara solo di gedung KPK beberapa waktu lalu. Sebelumnya Ketua Mahkamah Agung HM Hatta Ali juga ber­ pen­dapat polemik KPK-Polri se­­baik­nya tidak didasarkan se­ mata-mata pada hukum. Hatta ber­pendapat, keutuhan bangsa dan negara lah yang seharusnya menjadi tujuan. “Menurut saya sebaiknya (permasalahan KPK-Polri) tidak semata-mata hukum, tapi ada penyele­saian demi ke­utuh­an bangsa dan negara. Itu penyele­ saian yang lebih baik dan di atas penyelesaian hukum,” ujar Hatta. Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum memutuskan ke­bi­ jak­an terkait perseteruan antara KPK dan Polri. Kasus Bambang Widjojanto terkait duga­an rekayasa kesaksian palsu dan kasus Abraham Samad yang di­ duga menyalahi etika profesi karena melobi petinggi partai masih menjalani proses di Badan Reserse Kriminal Polri. Sementara sidang praperadilan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (2/2). Dalam sidang tersebut, pihak KPK menolak untuk hadir karena menilai telah terjadi per­ ubah­an materi gugatan.(tgh) Didesak Mundur: BG Menunggu Proses Peradilan Publicapos (Jakarta)- Pelaksana Tugas Kapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti menegaskan bahwa Calon Kapolri Komjen (Pol) Budi Gunawan masih menunggu proses praperadilan yang kini berlangsung untuk me­ mutus­kan mundur atau tidak dari pen­calonannya. "Kemarin kan Pak Mensesneg sudah mengimbau untuk mengun­ durkan diri, tapi setelah kita komunikasikan, Pak Budi Gunawan masih akan menunggu proses pra­ peradilan selesai, beliau sudah bisa menentukan sikap­nya untuk mundur atau tidak," kata Badrodin HaitikepadawartawandiKompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (4/2). Badrodin mengatakan tidak ada masalah dengan hal tersebut karena bila sidang praperadilan dilangsungkan secara marathon maka dalam satu pekan ke depan sudah ada keputusan. "Insya-Allahpraperadilan,kalau sidang marathon bisa selesai dalam satu minggu," katanya. Sebelumnya (3/2), Menteri Sekretaris Negara Pratikno menga­ta­kan Presiden Joko Widodo akan segera meng­umum­ kan keputusannya soal nasib calon Kapolri tunggal Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pem­beran­ tasan Korupsi. "Presiden hadapi realita calon Kapolri disetujui oleh parlemen tapi kenyataannya yang bersangkutan berstatus tersangka. Dua dilema ini tidak mudah dicari solusinya. Akan lebih indah kalau pak BG mundur. Kalo tidak maka dilemainiharusdiselesaikan.Pada akhirnya Presiden akan segera putuskan," kata Pratikno. Sejauh ini, Tim Independen yang dibentuk Presiden Jokowi telah merekomendasikan agar Presiden tidak melantik Budi Gunawan. Selain itu, Presiden juga telah bertemu dengan sejumlah pihak untuk mendengarkan aspirasi soal disharmonisasi KPK-Polri dan pelantikan Budi Gunawan pada hari Kamis (29/1) lalu. Namun kepastian pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan, yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening gendut oleh KPK, ada di tangan Jokowi selaku pemegang hak prerogratif. (tgh) Terbit sejak 15 Januari 2015, Publica Pos hadir sebagai tabloid dwi mingguan yang bertekad men­ jadi rujukan informasi publik ter­ percaya. Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Publica Pos. Semua wartawan Publica Pos dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun me­ mintaimbalandarisiapapun.Semua Tabloid Dwi Mingguan Publica Pos isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Dewan Redaksi: Ujianto Singgih Pr, Mohammad Mulyadi, Achmad M Fahham, Sahat Aditua Silalahi, Prianter J. Hairi, Ansel Alaman Pemimpin Umum: Achmad M Fahham Pemimpin Perusahaan: Abdul Mukhit KD, Pemimpin Redaksi: Ahmad DH Redaktur Pelaksana Tabloid: T. Kurniawan, Redaktur Pelaksana Online: Dawam Multazam Staf Redaksi: Helmi Yusuf, Fikry Rakatamala, Arik Dj, Abdul Kholik, Abu Roiz, Muhammad Ainuzzaki, Abas Firdaus Basuni Manajer Keuangan: Miftachul Chusnah Manajer Iklan dan Pemasaran: M. Arief Setiawan, Ahmad Amin mengenai proses penangkapan tersebut. Bambang menjadi tersangka dalam kasus ini berdasarkan pe­ laporan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sugianto Sabranpada19Januari2015,selaku calon bupati Kotawaringin Barat yang bersengketa di MK pada 2010. Bambang sempat ditahan oleh Bareskrim Polri sejak ditangkap pada Jumat (23/1) pagi hingga dilepaskan pada Sabtu (24/1) dini hari, setelah didesak oleh koalisi masyarakat sipil dan pemberian jaminan oleh dua komioner KPK Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. Sugianto membuat pelaporan karena menilai ada saksi yang mem­berikan keterangan palsu di MK yaitu Ratna Mutiara sudah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan memberikan kete­rangan palsu di MK, dan pada 16 Maret 2011 sudah divonis 5 bulan penjara. Menurut Sugianto, pelaporan tersebut juga tidak ada kaitannya dengan kasus Komjen Pol Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait transaksi-transaksi mencurigakan di KPK.(tgh) Bambang Widjojanto wakil ketua KPK. Penerbit: PT Publica Media Utama Alamat Redaksi / Iklan : Ruko Taman Cinangka A-5, Cinangka, Sawangan, Depok, 16516 Telp. 021-49116822 Email Redaksi: publicapos@gmail.com
Edisi II/II/II - 2015P O L I T I K4 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta) – Jelang Kongres Partai Amanat Nasional VI pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret 2015 di Bali, aroma persaingan perebutan kursi ketua umum mulai memanas. Setidaknya, dua nama telah disebut-sebut bakal meng­ hangatkan bursa ketua umum. Mereka adalah incumbent Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan yang kini menjabat ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya dua calon kader PAN suara terpecah pada dua calon tersebut. Kelompok yang men­dukung Hatta mengklaim bahwasemuapengurusdaerahse­ pakat meminta Cawapres nomor urut satu tersebut untuk kembali maju menjadi ketua, karena di bawah kepemimpinannya Pan berhasil meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2014 lalu. "Kawan-kawan dari daerah men­desak saya untuk maju lagi,” ungkap Hatta pada satu wawan­ cara dengan media. Dukungan dari DPW seluruh daerah terhadap pencalonan Hatta untuk kembali maju, di­ benarkan oleh Ketua DPW PAN NTT Eurico Guterres. Menurutnya sebanyak 24 DPW seluruh Indonesia meminta agar Hatta kembali menjadi ketua umum. "Pada kesempatan ini kami dari ketua-ketua DPW, sekretaris DPD, ada organisasi otonom empat di sini. DPW ada 24 ditambah dengan pengurus DPP yang juga hadir, pengurusfraksiPANyangjugahadir, saya ditunjuk sebagai jubir tim pak Hatta caketum 2015-2020," kata Eurico saat jumpa pers di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Kamis (8/1). Lebih lanjut Guterres menye­ butkan DPW-DPW PAN yang mem­berikan dukungan terhadap Hatta, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua Mempertahankan Tradisi atau Mengabaikan Risiko Publicapos(Jakarta)- Dari dua calonketuaumum PANyangmakin gencar melakukan penggalangan suara, yaitu Hatta rajasa dan Zulkifli hasan pengamat politik dari UI, Arbi Sanit pada Publicapos mengatakan kemungkinan Hatta akan mengalahkan Zulkifli hasan pada kongres di Bali nanti. Arbi menilai Hatta Rajasa mempunyaipengaruhyangsangat kuat di daerah dan wilayah. "Yang mempunyai suara itu pengurus DPD dan DPW. Basis massa Hatta ada di situ," paparnya Jumat (30/1). Menurut Arbi, Hatta mempunyai prestasi mampu menaikkan suara PAN di Pemilu 2014. "Di bawah Hatta PAN itu melakukan per­ ubahan dengan mengajak kalang­ an muda yang mempunyai basis suara. Dan itu terbukti di Pemilu 2014," ujar Arbi. Sementara itu, Arbi menilai pesaing Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan hanya kuat di kalangan elit DPP PAN. "Mungkin karena pengaruh Amien Rais, DPP banyak yang memilih Zulkifli Hasan," papar Arbi. Sedangkan Hatta, lanjut Arbi mampu memainkan politik setelah kalah di Pilpres 2014 dengan bergabung di Koalisi Merah Putih (KMP). Namun pada kesempatan yang lain pengamat politik Muhamad Budyatna memiliki pandangan ber­beda ia menilai agar keduanya tidak maju dalam kongres di Bali nanti. Ia berharap Hatta dan Zulkifli sebaiknya legowo untuk mengundurkan diri dari proses pen­calonan sebelum kongres dilaksanakan. “Menurut saya, lebih baik PAN me­milih nama-nama lain dari Menanti Kejutan di Kongres VI Partai Amanat Nasional kader-kader terbaiknya di luar dua nama itu. Saya yakin masih banyak kader yang mampu mem­ bawa PAN lebih besar ke depan,” katanya. Ungkapan Budyatna ini bukan tanpa alasan, Hatta sebagai kader, sudah banyak menikmati apa yang bisa diraih seorang politikus, seperti menjabat menteri sejak er reformasi bergulir, menjadi ketua umum, dan puncaknya menjadi cawapres. ”Itu sudah raihan luar biasa. Maka, sebaiknya Hatta lengser untuk memberikan kesempatan kepada kader lainnya,” ungkapnya Sedangkan Zulkifli, menurut Budyatna dinilai memiliki rekam jejak yang kurang bagus, beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk di­ mintai keterangan terkait beberapa kasus saat dirinya menjadi menteri kehutanan, dan itu sangat Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Maluku, Maluku Utara, NTT, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan Jawa Barat. Namun jalan Hatta untuk kembali melenggang maju menjadi ketua umum PAN seperti tidaklah mudah, pasalnya Zulkifli Hasan yang saat ini menjadi ketua MPR RI 2014-2020 juga menyatakan keinginannya untuk ikut maju sebagai calon ketua umum. Keseriusan Zulkifli Hasan untuk maju jadi kcalon ketua umum dibuktikan dengan kehadirannya di Surabaya, pada acara silaturrahmi dengan sejumlah ketua dan sekretaris dari 20 DPW PAN dan sejumlah ketua DPD dari seluruh Indonesia Dalam kesempatan tersebut Zulkifli berjanji bahwa, kepeng­ urusan PAN yang akan datang harus mengakomodasi per­wakil­an dariseluruhdaerah,baikdariJawa, Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain­nya. “Kepengurusan(PAN)takhanya didominasi oleh (perwakilan) beberapa daerah saja,” tegas Zulkifli yang juga Ketua MPR ini di Hotel Shangri-La Surabaya, Senin (19/1). Langkah mantan menteri kehutanan era SBY ini mendapat dukungan dari ketua majelis pertimbangan partai (MPP) PAN, Amien Rais. Dukungan tersebut terlihat dari pernytaan Amien yang mengatakan bahwa jabatan ketua umum cukup diemban satu periode saja. Amien kemudian mencon­ tohkan saat dirinya memilih mundur di tahun 2005 dan kemu­ dian memilih menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai. "Usia 60 tahun pas selesai ketua MPR, saya tidak menjadi ketua PAN. Walaupun kalau saya maju, kira-kira agak mutlak menang­ nya," jelas Amien. Dukungan terhadap pencalon­ an Zulkifli Hasan tersebut tidak hanya datang dari Amien Rais, sejumlah pengurus juga menya­ takan dukungannya terhadap pen­calon­an tersebut. Dukungan para pengurus tersebut terlihat pada akhir acara silaturrahimi di Surabaya yang dihadiri oleh Amien Rais dan AM Fatwa. Seluruh pengurus DPW dan DPD yang hadir membentangkan spanduk dukungan terhadap Zulkifli Hasan sebagai calon ketua umum.(adh) Adu Kuat Hatta dan Zulkifli di Ajang Kongres Kongres penentuan ketua umum PAN kini tengah dilanda Dilemma antara dua pilihan, mempertahankan satu periode kememimpinan atau memaksakan kader yang terindikasi memiliki rekam jejak yang kelak akan menyulitkan partai. Foto:adh/Publicapos Suasana Kantor Partai Amanat Nasional Saat Rakernas 2014. Foto:adh/publicapos Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan Dua Kandidat yang Akan Bersaing Memperebutkan Ketua Umum PAN. rentan terseret kasus dugaan penyalahgunaan wewenang saat menjadi Menteri kehutanan. ”Tanpa mengesampingkan asas praduga tidak bersalah, akan lebih aman bagi PAN memilih pemimpin yang tidak memiliki celah bagi lawan politik untuk menjatuhkan mereka,” tandasnya. (adh)
5P u b l i c a P o sEdisi II/II/II - 2015 H U K U M Publicapos(Jakarta)- DPD RI meng­usulkan mengusulkan Ran­ cangan Undang-Undang tentang Percepatan Peradilan Pejabat Tinggi Negara atau peradilan khusus agar peradilan terhadap pejabat tinggi negara berjalan cepat sehingga tidak terjadi ke­ kosongan jabatan. "Selama ini kasus hukum yang dihadapi pejabat negara kadang- kadang penyelesaiannya sangat lamban dan terkatung-katung sehingga terjadi kekosongan jabat­an," kata Anggota DPD RI, John Pieris pada diskusi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis. Menurut John Pieris, beberapa kasus hukum yang dihadapi pejabat negara penyelesaiannya sangat lamban, terkatung-katung, dan bahkan dipolitisasi untuk ke­ pentingan politik tertentu yang me­rugikan bangsa dan negara. Percepatan peradilan untuk pejabatnegarayangdiusulkanDPD RI, menurut John, akan dilakukan oleh lembaga penegak hukum permanen, tapi hakimnya ber­ Wacana Pengadilan Khusus Pejabat Dok: DPR.go.id Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin (kanan) bersama pakar hukum pencucian uang Yenti Garnasih (kiri) dan Anggota DPD RI John Pieris (tengah) menjadi pembicara dalam diskusi “Undang-undang Percepatan Pengadilan bagi Pejabat Negara yang Menjadi Tersangka Pidana” di Ruang Wartawan DPR RI, Senayan, Jakarta. Kamis (29/1) sifat ad-hoc di bawah Mahkamah Agung, sedangkan putusan­nya bersifat final dan meng­ikat. "Proses hukum dipengadilan, di­ usulkankan laping lama 10 hari di luar proses penyidikan," katanya. John Pieris mencontohkan, jika RUU tersebut saat ini sudah diundangkan, maka kasus hukum yang disangkakan kepada calon KapolriKomjenPolBudiGunawan serta Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, bisa diproses secara cepat. Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR RI ini menambahkan, majelis hakim pada pengadilan terhadap pejabat negara ini harus ahli hukum yang terhormat, serta me­miliki moral baik, integritas tinggi, serta tidak memiliki ke­ pentingan politik apapun. "Mereka ini bisa diambil dari Pengadilan Tinggi, bukan dari pengadilan negeri. Proses seleksi­nya bisa seperti seleksi untukhakimMahkamahKonstitusi (MK)," katanya. John Pieris menjelaskan, hakim-hakim berintegritas tinggi itu dibutuhkan untuk menangani kasus hukum yang dihadapi pejabat negara sehingga berjalan dengan baik. Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan men­ dukung usulan DPD RI tersebut sehingga pengadilan terhadap pejabat negara tidak mem­butuh­ kan proses panjang. Dasar pemikiran dari usulan tersebut, kata Aziz, sangat baik dan ideal tapi jika usulan itu di­ terima dia meragukan pene­ rapan­nya dapat berjalan baik. Menurut dia, pengadilan terhadap pejabat tinggi negara yang tersangkut kasus hukum haris diadili oleh majelis hakim dari kalangan pakar hukum dan sudah tidak memiliki kepentingan dunia lagi. "Untuk menerapan pengadilan khusus terhadap pejabat negara, maka perlu dukungan dengan revisi UU KUHP dan KUHAP. Namun, realitasnya, sudah selama 30 tahun revisi UU KUHP dan KUHAP, belum juga selesai," katanya.(tgh) Publicapos(Jakarta)- Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan untuk uji materi ini terkait dengan sejumlah hak dan komposisi jabatan wakil komisi DPR. "Undang-Undang Nomor 17 ini menurut kami telah meng­ akibatkan lembaga negara DPR tidak bisa melaksanakan fungsi­ nya dengan baik," ujar kuasa hukum pemohon Habiburokhman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (28/1) sore. Habiburokhman selaku kuasa hukum mewakili Abu Bakar sebagai pihak pemohon. Habiburokhman menjelaskan bahwa sebagai warga negara, pe­ mohon merasa hak warga negara untuk dapat hidup sejahtera akan sulit terwujud bila negara tidak di­ kelola dengan baik, salah satunya karenaDPRsebagailembaganegara tidak melaksanakan fungsi­nya MD3 Kembali Digugat dengan baik. "Dalam hal ini terutama dalam konteks melaksanakan hak­nya, melaksanakan fungsinya, me­nga­ju­ kan hak interpelasi, hak menyata­ kanpendapat,dantigahaltersebut," ujar Habuburokhman. Akibatnya,pemohonber­ pendapat bahwa DPR tidak bisa meng­awasi penyelenggaraan negara oleh pemerintah, sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pemohon kemudian mengajukan pengujian formil maupun materil karena menganggap lahirnya UU MD3 merupakan akibat dari ke­ pentingan politik. "Pasal 22A UUD 1945 menye­ butkanbahwaketentuanlebihlanjut mengenai perubahan peraturan perundang-undangan ditentukan oleh undang-undang berarti per­ ubahan ini melanggar banyak prinsip dalam undang-undang di­ maksud," ujar Habiburokhman. Terkait dengan konteks uji materiil, pemohon merasa bahwa perubahan tersebut mengakibatkan DPR tidak dapat lagi maksimal melaksanakan fungsinya.(tgh) Publicapos(Jakarta)- Ketua Per­ himpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan menga­ takan pemanggilan seorang advokat oleh kepolisian harus me­lalui Peradi terlebih dulu melalui Dewan Kehormatan Peradi. Otto di Jakarta, Kamis, menga­ takan hal tersebut telah diatur dalam nota kesepahaman yang dibuat antara Peradi dengan Polri. "MoU itu mengatur satu hal saja, pemanggilan dan penyitaan. Jadi kalau ada pemanggilan oleh polisi harus melalui Peradi, itu MoU-nya," ujar Otto. Berdasarkan pengalaman, kata Otto, banyak advokat yang di­ panggil kepolisian namun per­ masalah­an hanya terdapat di ranah kode etik profesi. "Kenapa harus melalui Peradi, karena banyak sekali advokat di­panggil, tapi itu menyangkut ranah profesi," kata dia. Peradi: Pemanggilan Advokat Lewat Peradi Namun demikian, Otto tidak menga­takan bahwa Polri telah me­ langgar nota kesepahaman tersebut karena telah melakukan penang­ kapan dan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Komisi Pem­ber­antasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto padaJumat(23/1)pekanlalu. Sebelumnya Otto mengatakan Undang-Undang tentang Advokat menyebutkan bahwa seorang advokat yang menjalankan tugas profesi­­nya di muka persidangan dengan itikad baik tidak dapat di­ tuntut secara perdata maupun pidana. Otto menyam­pai­kan apa yang dilakukan BW merupakan tugas dia sebagai advokat. "Jadi harus ditentukan dulu apakah saudara Bambang ini melakukan tugas profesi dengan itikad baik atau tidak, yang ber­hak menentukan itu adalah Dewan Kehormatan Peradi," ujar dia.(tgh) Publicapos(Jakarta)-Kementerian Sosial menyiapkan rencana aksi nasional (RAN) bagi penyandang disabilitas sebagai upaya peme­ nuhan hak politik mereka. "Saat ini, RAN penyandang disabilitas sedang diproses dan di­ padu­kan dengan RANHAM 2015- 2019. Sekaligus menjadi salah satu komponen aksi peme­nuhan hak azasi manusia yang termuat dalam RANHAM ter­sebut," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat me­nutup pertemuan ketiga jaring­an pemilihan umum untuk penyandang disabilitas di Jakarta, Kamis. Mensos juga mengajak semua pihak mengawal lahirnya undang- undang baru yang lebih men­ jawab upaya pemenuhan hak-hak RUU Disabilitas: Tameng Baru Bagi Sang "Liyan" penyandang disabilitas. "KitaberharapDPRRImeng­ambil inisiatif agar bisa me­mosisi­kan RUU Penyandang Disabilitas ini sebagai prioritas Prolegnas 2015," kata Khofifah. Dalam pertemuan tersebut juga membahas agenda pemenuhan hak politik penyandang disabilitas me­ liputi; pertama, memperluas ke­ sempatan penyandang disabilitas bekerjapadainstitusipemerintahdan swasta. Kedua, melibatkan perwakilan penyandang disabilitas dalam rapat konsultasi perencanaan pem­­bangun­ an di pemerintah dan parlemen, baik di tingkat pusat mau­pun daerah; ketiga, menye­dia­kan tempat pe­ mungut­an suara (TPS) pemilu dan pilkada yang mudah diakses penyandangdisabilitas. Keempat, mengakomodasi ke­ peserta­an penyandang disabilitas dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemiludanpilkada;kelima,mening­ katkan pendidikan politik bagi perempuan penyandang disabilitas. Melalui dialog yang digelar, bisa men­diskusikan berbagai praktik ter­baik untuk meningkatkan akses politik dan kepemiluan bagi penyan­dang disabilitas di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, bisa menghasilkan ke­ se­pakatan atau rekomendasi yang men­dorong pemerintah, partai politik dan organisasi-organisasi penyan­dang disabilitas agar ber­ sinergiuntukme­wujud­kanke­setara­ an politik penyandang disabilitas. (tgh) Publicapos(Jakarta)- Belakang tengah ramai kisruh antara Polri dengan KPK. Tensi se­makin meninggi setelah polisi menang­ kap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang di­sangka me­ minta saksi mem­beri­kan kesaksian palsu saat menjadi pengacara kasus sengketapilkadaKotawaringinBarat. Tak hanya Bambang, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke Bereskrim Mabes Polri. Adnan dituduh pemalsu­an surat notaris dan peng­ hilang­an saham PT Desy Timber, perusahaan yang ber­operasi di Berau, Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sebaiknya pimpinan KPK tidak perlu mendapatkan hak imunitas. Walaupun KPK adalah KPK Dilemahkan, Hak Imunitas Diwacanakan lembaga hukum, namun semua samakedudukannyadimatahukum. "Bukantidakperlu,tapikonstitusi kita mengarahkan setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Mau Presiden, KPK, siapapun sama di mata hukum," kata Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Fadli mengutarakan, apabila wacana dari berbagai pihak yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu hak imunitas terealisasi, maka akan bertentangan konstitusi. "Hak imunitas bukannya tidak perlu ya. Tapi bertentangan dengan konstitusi. Jika ada orang yang bersalah ya harus dihukum, kalau tidak bersalah ya dibebaskan," ucapnya.(tgh)
Edisi II/II/II - 2015KESEJAHTERAAN & SOSIAL6 P u b l i c a P o s Publicapos(Jakarta)- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyatakan nelayan tradisional pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo seharusnya bisa lebih sejahteradarimasapemerintahan presiden sebelumnya. "Nelayan pada masa Jokowi- JK seharusnya lebih baik dan di­ untungkan," kata Rokhmin Dahuri dalam acara Orasi Kebangsaan dan Dialog Kelautan di Gedung Joeang 45, Jakarta, Selasa. Menurut Rokhmin, pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengurus nelayan hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi sekarang ada dua ditambah dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Ia juga membandingkan, anggar­an KKP pada saat dirinya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan hanya sekitar Rp2 triliun per tahun, tetapi pada saat ini jumlah anggarannya lebih dari Rp10 triliun. Rokhmin juga menyatakan bahwa maksud Presiden Jokowi pada saat ini seharusnya menjadi­ kan sektor kelautan sebagai sumber kemakmuran bangsa. Apalagi, ujar dia, bila berbicara terkait sektor kelautan dan perikanan maka hal tersebut juga terkait dengan 11 sektor perekonomian lainnya. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan pengusaha per­ ikan­an dapat memberdayakan nelayan lokal sehingga tidak lagi ber­gantung kepada awak kapal asing yang dinilai kerap lebih ahli. "Pengusaha maunya awak kapal asing yang sudah jadi, mengapa tidak berdayakan nelayan yang sudah ada," kata Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/1). Untuk itu, ujar Susi, pihaknya juga bakal bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja agar ABK asal Indonesia lebih dihargai. Kebijakan KKP Disorot Tajam Photo: ANTARA Pasangan pengantin asal China Benteng saat mengikuti prosesi nikah massal yang di gelar di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Selama ini, lanjutnya, bila ingin gaji besar, ABK asal Indonesia kerap bekerja di kapal luar negeri seperti Korea dan melaut di laut seperti Bering. "Bila terjatuh dari kapal sudah pasti mati karena suhunya yang dingin," ucapnya. Pemerintah melalui KKP telah menyiapkan pekerjaan alternatif bagi anak buah kapal (ABK) eks-kapal asing yang berpotensi kehilangan pekerjaannya karena kebijakan moratorium perizinan. "Guna mengantisipasi Permen KP tentang moratorium izin kapal penangkap ikan, BPSDM KP menyiapkan berbagai jenis pe­latihan mata pencaharian alternatif bagi para mantan Anak Buah Kapal (ABK) eks kapal asing tersebut. Pelatihan mata pencaharian alternatif," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KKP Suseno Sukoyono. Menurut dia, model pelatihan seperti itu telah diterapkan guna memberikan mata pencaharian alternatif bagi nelayan pada saat nelayan mengalami paceklik ikan dikarenakan musim angin dan gelombang tinggi, sehingga mereka tidak bisa melaut untuk menangkap ikan. Adapun jenis pelatihannya antara lain pembuatan kerajinan dari kulit kerang, pembuatan garam skala rumah tangga, pem­ benihan ikan air tawar, budidaya ikan lele dalam kolam terpal, budidaya ikan hias, budi­daya rumput laut, budidaya cacing tanah, pembuatan pakan ikan, pem­buat­an makanan olahan ikan, pembuatan olahan rumput laut, perawatan dan perbaikan mesin kapal. Di samping pelatihan teknis perikanan, BPSDM juga mengadakan pelatihan profisiensi kepelautan meliputi pelatih­an sejumlah sertifikasi Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan, Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Basic Safety Training (BST) sesuai dengan standar International Maritime Organization (IMO).(tgh/ant) Jika ingin menghayati narasi lain dari potret warga Tionghoa di Indonesia, melawatlah ke Sewan Lebak Wangi, di Kecamatan Neglasari, Tangerang. Ke­senyapan menyergap kala kita menelusuri jalan kumuh di gang sempit perkampungan mereka. Pemerintah Gagas UN Berbasis Komputer Publicapos(Tangerang)- Jika ingin menghayati narasi lain dari potret warga Tionghoa di Indonesia, me­lawatlah ke Sewan Lebak Wangi, di Kecamatan Neglasari, Tangerang. Kesenyapan menyergap. Hampir di setiap pekarangan rumah kita temukan secarik kertas kuning menempel dengan goresan aksara China. Atau di sudut rumah yang sempit itu selalu ada jambangan kecil penuh hio, dan beberapa batang lilin, menemani sebingkai foto dari seseorang yang telah meninggal. Warga kampung ini memang mayoritas keturunan Tionghoa. Tapi berbeda dengan Tionghoa kebanyakan, mereka punya sebut­­an khusus: “China Benteng”. Se­buah klenteng besar di tengah kampung, Hong Tek Tjeng Sin— ini klenteng tertua ketiga di Tangerang. Menyuruk ke belakang, berjejer rumah di sepanjang aliran sungai. Banyak keluarga menetap di tepi sungai itu. Mereka mandi, mem­ buang sampah, dan mencuci di sana. Di tepi sungai itu, ada sebuah rumah kecil. Penghuninya se­ orang lelaki, Khoiron ( 65) alias tjoe kun. Rumah itu berada paling depan, terbuat dari bambu, dan siap menyambut siapa saja yang menginjakkan kaki ke kampung di bantaran sungai itu.. Sejarah Cina Benteng Pada akhir tahun 1800-an, sejumlah orang Cina dipindahkan ke kawasan Pasar Baru dan sejak itu mulai menyebar ke daerah- daerah lainnya. Mengenai asal- usul kata Cina Benteng. M. Sobirin, sosiolog dari Desantara Foundation me­nutur­ kan bahwa istilah cina benteng tidak terlepas dari kehadiran Benteng Makassar. Benteng yang Cina Benteng: Narasi Lain tentang Indonesia di­bangun pada zaman kolonial Belanda itu sudah rata dengan tanah. Pada saat itu, kata alumnus UGM tersebut, banyak orang Cina Tangerang yang kurang mampu tinggal di luar Benteng Makassar. Mereka terkonsentrasi di daerah sebelah utara, yaitu di Sewan dan Kampung Melayu. Mereka berdiam di sana sejak tahun 1700-an. Dari sanalah muncul, istilah “Cina Benteng”. Tahun 1740, terjadi pem­be­ rontakan orang Cina menyusul keputusan Gubernur Jenderal Valkenier untuk menangkapi orang-orang Cina yang dicurigai. Mereka akan di­kirim ke Sri Lanka untuk di­peker­ja­kan di per­ kebunan-perkebunan milik VOC. Sejak itu banyak orang Cina mengungsi untuk mencari tempat baru di daerah Tangerang, seperti Mauk, Serpong, Cisoka, Legok, dan bahkan sampai Parung di daerah Bogor. Kemiskinan dan Akulturasi Budaya Menurut Sobirin, kehidupan masyarakat cina benteng memang keras agar bisa bertahan hidup. Sebab, sebagian besar pekerjaan mereka bukan dalam bidang ekonomi, tetapi sebagai petani di pedesaan. Yang unik dari masyarakat Cina Benteng adalah bahwa mereka sudah berakulturasi dengan kebudayaan lokal, mereka sudah tidak dapat lagi berbahasa Cina. Dalam beberapa acara hajatan, mereka memainkan musik gambang kromong yang merupakan bentuk lain akulturasi masyarakat Cina Benteng. Sebab, gambang kromong selalu dimainkan dalam pesta-pesta perkawinan, umum­ nya diwarnai tari cokek yang sebenarnya merupakan budaya tayub masyarakat Sunda pesisir seperti Indramayu. Meski demikian, masyarakat Cina Benteng masih memper­ tahankan dan me­lestarikan adat istiadat nenek moyang mereka yang sudah ratusan tahun. Ini terlihat pada tata cara upacara perkawinan dan kematian. Salah satunya tampak pada keberadaan “Meja Abu” di setiap rumah orang Cina Benteng. “Tidak usah dipertentangkan. Realitasnya, masyarakat Cina Benteng memang sudah ber­ akulturasi dengan lingkungan lokal, tapi mereka juga masih me­ megang adat istiadat ke­percaya­ an nenek moyang dan leluhur mereka,” tambah Sobirin. Yang khas dari masyarakat Cina Benteng adalah pakaian peng­ antin yang merupakan campuran budaya Cina dan Betawi. Secara ekonomi, masyarakat tradisional Cina Benteng hidup pas-pasan sebagai buruh serabutan, petani, ataupun nelayan. Fenomena Cina Benteng, kata Sobirin merupakan bukti nyata betapa harmonisnya kebudayaan Cina dengan kebudayaan lokal. Lebih dari itu, keberadaan Cina Bentengseakanmenegaskanbahwa tidak semua orang Cina me­­miliki posisi kuat dalam bidang ekonomi. Sobirin lebih me­lihat fenomena Cina Benteng sebagai contoh dan bukti nyata proses pembauran yang terjadi secara alamiah. Bagi mereka, wajar kalau perayaan Tahun Baru Imlek menjadi pengharapan agar rezeki di tahun baru ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Wajar pula bahwa meski sudah berakulturasi begitu dalam, mereka tetap mem­ beli bunga sedap malam dan ber­sem­bahyang di kelenteng- kelenteng. Melihat kehidupan masyarakat Cina Benteng kita seperti melihat wajah lain Indonesia.(tgh/adj) Publicapos(Jakarta)- Kementerian Pendidikan dan Ke­budayaan (Kem­dik­bud) tengah menggagas ujian nasional (UN) berbasis komputer. Penerapan ujian ber­ basis komputer ini akan meng­ hemat anggaran. Namun, pihak Kem­dikbud me­masti­kan tidak ada proyek pengadaan dalam pelak­sanaan Ujian Nasional (UN) berbasis komputer yang mulai di­ rintis pada tahun ini. "Tidak akan ada pengadaan barang," ujar Kepala Pusat Pe­ nilaian Pendidikan Badan Pene­ lit­ian dan Pengembangan Kem­ dikbud, Nizam, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/1) lalu Pengadaan barang yang di­ maksud berupa perangkat kom­ puter yang dipergunakan untuk ujian hingga genset untuk anti­ sipasi listrik mati saat ujian. Kemdikbud mulai merintis UN berbasis komputer pada tahun ini, yang dilangsungkan di 862 Sekolah Menengah Atas (SMA). "Sekolah tersebut menjadi proyek percontohan. Untuk menge­tahui, apakah hasil ujian ber­basis kertas dan komputer sama," katanya menambahkan. Untuk melaksanakan UN ber­ basis komputer tersebut tentu saja diperlukan perangkat komputer dan genset jika disaat ujian listrik mati. Sedangkan soal UN tetap ber­ variasi dengan tujuan menutup peluang kecurangan. "Kalau berbasis komputer, soal bisa essai. Berbeda dengan sekarang, yang pilihan ganda semua," papar dia. UN berbasis komputer baru akan dilangsungkan secara ke­ seluruhan pada 2016. Disinggung mengenai berapa peng­hematan yang bisa didapat dengan UN berbasis komputer ter­ sebut, anehnya Nizam me­ngaku tidak mengetahuinya. Setiap tahunnya sekitar Rp500 miliar uang negara yang diguna­ kan untuk penyelenggaraan UN. (tgh/ant)
7P u b l i c a P o sEdisi II/II/II - 2015 E K O N O M I & B I S N I S Publicapos (Jakarta)- Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan,pemerintahbersama dengan asosiasi pengusaha melakukan operasi pasar terkait dengan beredarnya apel impor asal AS yang mengandung bakteria Listeria monocytogenes. "Pemerintah dan asosiasi sedang turun tangan untuk mela­kukan operasi pasar," kata Rachmat Gobel ketika ditemui se­usai rapat di Kementerian KoordinatorBidangKemaritiman, Jakarta, Kamis. Menurut Rachmat, hasil operasi pasar masih belum dikemukakan karena operasi tersebut sedang dilaksanakan. Karena menurut Mendag, apel yang ter­kontaminasi diketahui berasal dari California serta kontaminasi juga diketahui bukan karena di per­kebunan tetapi dalam proses pengepakan. Sebelumnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk RI, Robert Blake mengatakan pemerintah­nya menang­gapi dengan serius per­ masalahan ber­edar­nya apel impor asal AS yang mengandung bakteri `Listeria monocytogenes` di Indonesia. "Pemerintah AS menanggapi Pemerintah Gencar Razia Apel Impor Berbakteri Photo: ANTARA Pedagang buah sedang menata dagangannya. Gejolak apel impor berbakteri yang beredar membuat omzet mereka menjadi turun permasalahan apel impor ini secara serius, tidak hanya dengan menghentikan ekspor namun juga mencari akar permasalahannya," ujar Blake di Pusat Kebudayaan AS, Jakarta, Rabu (28/1). Kementerian Perdagangan telah melarang impor apel asal Amerika Serikat, khususnya apel yang dikemas di Bidart Bros, Bakersfield, California, Amerika Serikat dikarenakan adanya indikasi terkontaminasi bakteri Listeria Monocytogenes. Pakar Microbiologi Pangan IPB Prof Ratih Dewanti, MSc mengatakan pemerintah perlu mewaspadai perkembangan bakteri Listeria Monocytogenes pada apel lokal "Karena bakteri ini ada di tanah, udara dan air, jadi kalau mengenai buah dan barang-barang pertanian lainnya lazim-lazim saja terjadi," katanya. Dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB ini mengatakan, kasus bateri Listeria Monocytogenes bukan baru pertama kali terjadi. Kasus terebut muncul pada pertengah Oktober dan Desember 2014 lalu, setelah mengkonsumsi karamel apel sebanyak 31 orang dikabarkan sakit terinfeksi bateri Listeria Monocytogenes. Dan DNA sama persis dengan bateri yang ada pada pasien. "Hasil investigasi bakteri ada di pabrik pengepakan apelnya Bidart Bros, jadi diduga apelnya yang membawa bakteri Listeria Monocytogenes ini," katanya. Pada tahun 2011 di Kanada juga terjadi, "Kasus ini pertama kali dipublikasi muncul pada tahun 1981 terjadi pada coleslaw atau kubis salad. Lalu pada tahun 1985 bakteri mengontaminasi keju yang terbuat dari susu mentah," katanya. Dikatakannya dampak dari bakteri Literia Monocytogenes jarang membikin sakit, tetapi bagi orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah seperti Lansia dan ibu hamil akan mengakibatkan sakit yang menyerupai flu. Bagi lansia, serangan bakteri Literia Monocytogenes dapat menggaggu lebih jauh ke dalam tubuhnya, sedangkan yang lebih menjadi korban adalah ibu hamil. Bakteri menyerang janin yang berakhir dengan keguguran atau bayi yang dilahirkan meninggal.(tgh/ant) Pemerintah bersama dengan asosiasi pengusaha melakukan operasi pasar terkait dengan beredarnya apel impor asal AS yang mengandung bakteria Listeria monocytogenes. Jakarta (Antara) - Gubernur Papua Lukas Enembe menya­ ta­kan masyarakat Papua akan menutup dan mengusir PT Freeport dari provinsi itu jika tidak membangun smelter atau pengolah bahan mineral di daerah itu juga. "Seluruh masyarakat Papua menolak pem­ bangun­an smelter Freeport di Gresik Jawa Timur sementara bahan mentahnya dari Papua," kata Lukas Enembe di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis malam. Ia menyatakan Papua tidak akan mengalami ke­maju­an jika hanya dikeruk sumber daya alamnya tanpa ada pengolahan di lokasi yang sama. "Kapan Papua akan maju, kami dan para bupati sepakat agar smelter dibangun di Papua, kalau tidak sekalian saja Freeport keluar dari Papua," katanya. Lukas menyebutkan tersedia lahan yang luas untuk pembangunan smelter di daerah itu "Kalau Freeport tidak mau membangun smelter maka kami akan membangun sendiri dan nanti investor dari mana pun harus menggunakan smelter milik Provinsi Papua," kata­nya. Lukas menyebutkan selain membahas masalah penolak­an Freeport membangun smelter di Jawa Timur, pertemuan dengan Presiden Joko Widodo itu juga membahas mengenai RUU Otonomi Khusus Papua. Ia menye­butkan dokumen resmi ter­ kait RUU itu sudah ada di DPR dan DPD. "Kami sampaikan kepada Presiden agar menempuh jalan yangterbaikuntukmenyelesaikan Lukas Enembe: Usir Freeport dari Papua masalah di Papua. Senada dengan ancaman Gubernur Papua, Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah men­cabut izin ekspor PT Freeport karena dinilai melanggar Undang- Undang nomor 4 tahun 2000 tentang Mineral dan Batu Bara. "Hal ini terkait perpanjangan `Memorandum of Understanding` pemerintah dengan PT Freeport. Salah satu butir isi dari MoU tersebutberisitentangpemberian izin ekspor konsentrat," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Fary Djemi Francis sebagaimana dalam keterangan tertulisnya yang diterima Publicapos. Dia mengatakan pemerintah telah melakukan kesalahan men­ dasar terhadap ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. Izin itu, katanya, telah melanggar Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. "Karena dinyatakan dalam undang- undang tersebut bahwa setelah lima tahun sejak diundangkan, PT Freeport harus melakukan pemur­ nian," ujarnya. Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM telah bersepakat pemerintah akan melakukan larangan ekspor mineral mentah terhitung sejak 12 Januari 2014. Fraksi Partai Gerindra DPR RI meminta kepada pemerintah untuk mencabut izin ekspor yang telah dikeluarkan kepada PT Freeport. Hal itu, katanya, karena secara nyata telah melanggar undang-undang dan tidak ber­ pihak kepada kepentingan nasional.(tgh/ant) Publicapos (Jakarta)- PT Merpati Nusantara Airlines di­ usul­kan mem­peroleh tambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), sebesar Rp800 miliar. Hal ini terungkap pada Rapat Panja PMN Komisi VI DPR, Kamis (29/1), di Kompleks Parlemen, Senayan. Dalam kesempatan tersebut, hadir jajaran direksi PT Perusaha­ Perubahan Asumsi Kurs Rupiah Rp12.500 an Pengelola Aset (PPA), yang mengajukan proposal penam­ bahan modal kepada Merpati. "Kami mengusulkan tambahan modal sebesar 800 miliar khusus untuk menyelamatkan Merpati," ungkap direktur utama PPA, Saiful Manan. "Kami sadar bahwa Merpati adalah aset negara yang ber­harga dan kami dengan pihak Kemen­ terian BUMN sepakat untuk Merpati Diusulkan Dapat Tambahan Modal Rp800 Miliar Publicapos(Jakarta)- Bank Indonesia menyatakan per­ ubah­an asumsi kurs rupiah yang menjadi lebih lemah dari Rp12.200 menjadi Rp12.500 pada Rancangan APBN-Per­ubah­ an 2015 masih relevan dengan kondisi dan tantangan per­ ekonomi­an global. Salah satu kondisi dan tantang­ anperekonomianglobalituadalah kecenderungan penguatan kurs dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya yang terus ber­lanjut, seiring dengan laju pe­mulihan ekonomi di AS, kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu. "Itu adalah suatu yang perlu kita perhitungkan karena terjadi tekanan pada nilai tukar kita," kata Agus, seusai peluncuran buku "Legacy Sang Legenda" tentang kiprah dan pengalaman Gubernur BI periode 1973-1983, Rachmat Saleh, Dengan perkiraan penguatan kurs dolar tersebut, Agus menga­ takan, perubahan asumsi kurs yang lebih lemah sebesar Rp300 itu akan sesuai dengan postur belanja dan pendapatan negara yang diinginkan pada APBN- Perubahan (APBNP) 2015. Perubahan asumsi nilai tukar ini akan mempengaruhi besaran belanja dan pendapatan negara dalam APBNP 2015. "Jadi kami merasa nilai tukar Rp12.500/dolar lebih men­cermin­ kan APBNP 2015," kata Agus. Ia menuturkan selain faktor kondisi dan tekanan per­ ekonomian global, perubahan asumsi kurs rupiah juga mem­ pertimbangkan neraca transaksi berjalan yang telah mengalami defisit dalam tiga tahun terakhir. Adapun pada 2015, BI mem­ proyek­sikan defisit neraca transaksi berjalan tetap di atas 3 persen terhadap PDB, karena gencarnya pembangunan infra­ struktur akan menaikkan impor barang modal. Bank Indonesia, kata Agus, akan selalu memperhatikan kondisi pasar keuangan, dan tetap fokus untuk menyesuaikan laju per­ tumbuhan dengan stabilitas per­ ekonomian. "Tetapi kita tidak ada me­ nargetkan nilai tukar tertentu. Itu hanya asumsi untuk menyimpan postur anggaran," ujar Agus. Sebelumnya, pemerintah ber­ sama Komisi XI DPR RI sepakat untuk menurunkan asumsi makro dalam rancangan RAPBN- Per­ubah­an 2015. Sejumlah asumsi makro yang berubah selain kurs rupiah terhadap dolar AS adalah per­ tumbuhan ekonomi dari usulan sebelumnya sebesar 5,8 persen menjadi 5,7 persen, tingkat inflasi 5,0 persen dan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,2 persen.(tgh) mengajukan usulan tambah­an modal ini," lanjut Saiful. Menanggapi usulan ini Pimpin­ an Komisi VI, Azam Azman Natawijana, selaku ketua rapat mengakui usulan ini positif. "Kami menanggapi positif usul­­an ini. Kami harap langkah- langkah penyelamatannya dapat di­buat sedetail dan se­kompre­ hensif mungkin," demikian ungkap Azam. (andi)
Edisi II/II/II - 2015MEGAPOLITAN8 P u b l i c a P o s Di awal Tahun 2015 DPRD Kota Depok langsung mengggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2015. Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada hariSenin5Januari2015di­pimpin oleh Ketua DPRDKota Depok Hendrik Tangke Allo,S.Sos dalam sambutannya menga­­takan bahwa dalam Paripurna ini masing- masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menyampaikan Rencana Kerja­nya selama Masa Sidang Kedua, berbagai kegiatan akan dilaksanakan dengan semangat tinggi dalam rangka untuk pem­ benahan di semua sektor guna mening­katkan peng­awasan serta melaksanakan program kerja yang telah di­agenda­kan. Komisi A yang membidangi masalah Pemerintahan dalam penyampaian rencana kerjanya pada masa sidang kedua ini yang di­sampaikan oleh Wakil Ketua Hamzah, SE.MM menyampaikan bahwa Komisi A akan melanjutkan beberapa kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang pertama ditambah beberapa ke­ giatan baru yang menjadi fokus pem­bahasan Komisi A pada masa sidang kedua ini. Komisi A akan membahas beberapa per­masalah­ anyangmenjadifokuspembahasan Komisi A pada masa sidang II ini antara lain: a). Pengawasan terhadap pemenuh­an kebutuhan SDM di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan khususnya di Kecamatan dan Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat b). Telaahan dan usulan revisi terhadap PERDA terkait dengan PerizinankhususnyaPerdaIMB.c). Pengawasan terhadap penegakan Perda Kota Depok, khususnya Perda yang terkait dengan Perijinan, minuman keras dan ketertiban umum. d). Pengawasan terhadap pelayanan administrasi ke­pendudukan, khususnya pen­ cetakan Akte Kelahiran, KK dan E-KTP. Komisi B yang membidangi masalah Perekonomian dalam Program Kerja Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kota Depok Tahun Sidang II/Tahun Anggaran 2015 penyampaian rencana kerjanya pada masa sidang kedua ini yang disampaikan oleh Wakil Ketua T. Farida Rachmayanti,SE.M.Si, diawali dengan kata-kata puitis yaitu Tahun telah berganti semoga segala kebaikan yang kita rangkai bersama tetap memberikan inspirasi untuk terus memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Depok. bahwa Komisi B akan melanjutkan beberapa kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang pertama dan telah menyusun rencana kerja untuk empat bulan kedepan. Sebagaimana telah disampaikan bahwa Visi Komisi B adalah Keberdayaan Potensi Ekonomi Lokal dan Keandalan Pengelolaan Ke­uangan Daerah. Untuk pen­ capaian­nya dituangkan dalam empat misi, salah satunya adalah mengembangkan Industri Kreatif dan Pariwisata yang berwawasan lingkungan. Fokus program kami tetap pada Penge­lolaan Pariwisata Alam. Mengapa Komisi B berangkat dari Pariwisata? Ada beberapa alasan kami memilih untuk mengawal pengembangan sektor ini. Pertama, Dalam pandangan kami Pariwisata dapat berperan sebagai sektor pengungkit. Sektor yang mendinamisasi bergeraknya sektor lain, termasuk ekonomi dan keuangan. Pariwisata juga dapat diumpamakan sebagai mesin yang menghidupkan gerak ekonomi masyarakat. Ketika pariwisata terselenggara dengan baik maka UMKM akan meluas pasarnya. Ketika Pariwisata dihidupkan maka Ekonomi kreatif menemukan panggungnya. Ketika Pariwisata dikembangkan roda perdagangan dan jasa semakin berputar. Potensi ekonomi lokal menjadi berdaya, kesertaan masyarakat pada sektor ekonomi­pun semakin kuat yang pada gilirannya bukan hanya menum­buhkan kesejahteraan tetapi juga memberi pengaruh pada peningkatan PAD, contoh sederhana ada 2 Pajak Daerah yang secara signifikan sangat ber­potensi untuk bisa bertambah adalah Pajak Restaurant dan Pajak Hotel. Komisi C yang membidangi masalah Pembangunan dalam penyampaian rencana kerjanya pada masa Sidang Kedua ini yang disampaikan oleh Wakil Ketua Edy Masturo,SE menyampaikan bahwaKomisiCakan melanjutkan beberapa kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang pertama. Komisi C DPRD Kota Depok merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPRD yang sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kota melaksanakan Tugasnya Komisi C DPRD Kota Depok berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Depok sesuai dengan bidang urusanya secara umum yaitu Bidang Pembangunan Fisik, Perhubungan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Berbekal Tugas dan Fungsi dari Komisi C DPRD Kota Depok tersebut maka dipandang perlu adanya Koordinasi, Rapat Kerja, Konsultasi dengan OPD terkait sebagai mitra kerjanya dan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat, dengan tujuan untuk mencari Data dan Informasi sebagai bahan masukan dan saran untuk dipertimbangan dalam memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Depok. Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Masyarakat dalam penyampaian rencana kerjanya pada masa sidangke­duainiyangdisampai­kan langsungolehKetuanya Lahmudin Abdullah, S.Kom menyam­­paikan bahwaKomisiDakanmelanjutkan beberapa ke­giatan yang belum terselesaikan pada masa sidang pertama di­tambah beberapa ke­ giatan baru yang menjadi fokus pem­bahasan Komisi D pada masa sidang kedua ini. Rencana Kerja Komisi D pada masa Sidang Kedua Tahun 2015 akan melaksanakan rangkai­an ke­giatan Pengawas­ an, Koordinasi serta evaluasi terhadap beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Ada­pun yang menjadi hal penting dalam Rencana Kerja Komisi D di antara­nya: Bidang Pendidikan, kita ketahui bersama bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan ke­­sempatan pendidikan, pening­ katan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk meng­hadapi tantangan se­ suai dengan tuntutan per­ubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pengawasan, evaluasi dan koordinasi pen­didik­an secara terencana, ter­arah, dan ber­­ke­ sinam­­bungan meng­usung ter­­ bentuk­nya insan religius, ber­ jiwa kreatif, memiliki ke­ahli­an atau kompetensi spesifik, ber­ke­ mampu­an wira­usaha dan cinta ling­kunganhidup,untukmencapai tujuan mulia pen­didikan di Kota Depok. Bidang Kesehatan, yang di dalam­nya merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial di BidangKesehatanuntukmen­ jamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, ber­sifat pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) men­­cakup pelayan­an promotif, preventif dan rehabilitatif yang di­beri­kan secara berjenjangan dengan mutu yang terjamin dan yang paling penting adalah ter­layani­nya masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. (Adv) Humas DPRD Kota Depok Suasana Sidang Paripurna DPRD Kota Depok Advetorial Publicapos(Jakarta)- Untuk mem­beri­kan pelayanan fasilitas ke­sehatan kepada para penderita Demam Berdarah (DBD), Pemerintah Kota Depok tidak me­ mungutbiayabagiparapasienpen­ derita DBD di RSUD Depok. Namun perawatan hanya khusus untuk kelastigasajadanbiayadi­tanggung oleh APBD Depok. “Sebenarnya sudah lama kita mem­berikan fasilitas ini, khusus bagi penderita DBD kami beri­kan Pemkot Depok Gratiskan Pasien Demam Berdarahperawatan gratis asalkan mau dirawat di kelas tiga,” jelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Noerzamanti Lies. Wanita yang akrab disapa Dr. Lies ini mengatakan bahwa fasilitas gratis ini sudah ada sejak 2012 untuk segala kalangan masyarakat, baik yang kaya maupun miskin. Meskipun saat ini masyarakat sudah memiliki Jamkesda maupun Jamkesmas, namun Dr. Lies tetap meng­himbau kepada masyarakat yang tidak me­ milikinya untuk berobat ke RSUD. “Untuk yang tidak memiliki asuransi, Jamkesmas atau Jamkesda, jika terkena penyakit DBD saya sarankan untuk pergi RSUD Depok,” ujarnya. Kepala Dinas Kesehatan juga mengajak kepada masyarakat Depok untuk melakukan pen­ cegah­an dengan menerapkan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) dan pemberantas­an sarang nyamuk (PSN) “Masyarakat diharapkan bisa melakukan pencegahan dengan menerapkan PHBS (prilaku hidup bersi dan sehat) dan PSN,” kata Lies baru-baru ini. Dijelaskan Lies, Dinkes Depok bekerjasama dengan puskesmas yang ada di setiap kecamatan mem­berdayakan peran PKK untuk melakukan pemeriksaan jentik ber­kala seminggu sekali. Selain itu juga mempunyai gerakan Pem­ berantasan Sarang Nyamuk (PSN). “Gerakan PSN ini dengan melakukan 3 M (menguras, menu­ tup, mengubur) di tempat-tempat yang memungkinkan air tegenang, sepertibakmandi,tempayan,kaleng bekas, ban bekas, tempat air minum binatang, dan lainnya,” terang Lies. Ia menuturkan pencegahan terbaik demam berdarah adalah membangun kesadaran sendiri “Kalau bukan kita sendiri siapa lagi”, tutup Lies.(tgh)
9P u b l i c a P o sEdisi II/II/II - 2015 MEGAPOLITAN Publicapos(Tangsel)- Ratusan warga yang didominasi kalangan ibu rumah tangga berbondong- bondong mendatangi Lapangan Kampung Dadap, Kelurahan Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Ketika acara dibuka, warga langsung membuat antrean panjang mengular dan Walikota Airin Rachmi Diany pun tak kalah sibuk sumringah melayani warganya satu persatu. Pemandangan itu terjadi ber­tepat­ an dengan digelarnya ke­giat­an bazzar murah bersama Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Usai membuka seremonial acara, kedua Pimpinan tersebut melayani langsung warga yang telah mengantongi kupon pem­ belian minyak goreng. “Kegiatan bazzar murah minyak goreng ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau,” ungkap Menda Rahmat Gobel di lokasi acara, Minggu, 1 Februari 2015. Sebenarnya kegiatan ini telah dilaksanakan Kementerian Perdagangan dalam bentuk pasar murahdiberbagaidaerah.Mendag Gobel menjelaskan, tujuan utama program ini tentunya dalam Warga Padati Bazar Murah Tangsel rangka membantu meringankan beban masyarakat. Bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah bazzar murah tentunya sangat di­butuh­kan. “Mereka jadi bisa memikul beban untuk menyediakan kebutuhan pangan sehari-hari,” jelasnya. Di lokasi yang sama, Managing Director Sinarmas - Gandi Sulistiyanto mengutarakan, dari ada­nya program bazzar murah dapat mendorong masyarakat untuk membeli minyak goreng. Program ini juga berperan mem­ bantu menurunkan harga minyak goreng di pasaran. Pasalnya, harga pasar minyak goreng saat ini masih meng­ gunakan banderol lama. Apalagi jumlah stok minyak goreng masih banyak, sedangkan harga bahan bakar minyak sudah diturunkan oleh Pemerintah. “Minyak goreng sekarang harganya sekitar Rp 14-15 ribu per liter untuk yang branded (merk terkenal). Dengan bazzar kita jual Rp 9 ribu per liter, agar masyarakat membeli degan harga murah sehingga harga minyak goreng turun karena stok-stok lama terjual. Sehingga ambil stok baru dengan harga yang lebih rendah,” utaranya. Gandi menambahkan, program bazzarmurahtelahrutindi­seleng­ garakan setiap tahun. Bazzar murah telah menjadi bagian dari tanggung jawab sosial atau Coorporate Social Responsibility (CSR) PT. Sinarmas Agribusiness and Food. Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia sejak 2015, dan dalam sebulan diselenggarakan di 100 titik lokasi dengan kuota per lokasi 5.000 liter. “Tapi tadi pak menteri minta untuk saat- saat sekarang agar ditambah,” tambahnya. Pada hari yang sama se­belum­ nya, Walikota Airin juga men­ dampingi Menteri Gobel meninjau langsung ke Pasar Modern BSD. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk langsung melihat harga dan stok kebutuhan bahan pokok “Pantauan ini untuk mengetahui secara riil terkait harga dan pasokan sembako di masyarakat pasca kebijakan Pemerintah menurunkan harga BBM beberapa waktu lalu,” terang Walikota Airin. Pihaknya berjanji akan terus memantau harga dan pasokan kebutuhan bahan pokok(tgh) Humas Pemkot Tangerang Selatan Ratusan warga yang didominasi kalangan ibu rumah tangga berbondong-bondong mendatangi Lokasi Bazar Murah di Lapangan Kampung Dadap, Kelura- han Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Publicapos(Jakarta)-GubernurDKI Basuki Tjahaja Purnama menyam­ pai­kan dana hibah untuk daerah penyangga tidak akan di­hapus­kan. Namun, jumlah dana tersebut akan berkurang jika di­banding dengan alokasinyatahunlalu. "Kita kasih yang dilaporin. Tapi enggak apa-apa, 2016 kita kasih lagi. Total masih Rp 3,6 sampai Rp 3,9 triliun yang kita setujuin. Tahun lalu cuma Rp 5 miliar," tutur Basuki di Jakarta, Senin (2/2) lalu. Ahok, sapaan Basuki menyam­ paikan, daerah penyangga yang dimaksud adalah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Sebelumnya Kepala Badan Penge­lola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Heru Budi Hartono Publicapos(Depok)- Kepolisian dinilai harus berani mengusut tuntas masalah pembegalan sepeda motor yang belakangan ini marak terjadi di sejumlah tempat. Sebab aksi-aksi pembegalan ber­ potensi untuk terjadi lagi jika tidak dilakukan tindakan tegas. Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Ahmad Mustofa menga­takan untuk mengatasi kasus begal, lebih baik polisi mela­kukan penelusuran men­ dalam hingga ke akarnya. Meski cara polisi menghabisi dan menangkap penjahat sudah baik dilakukan, namun sebaiknya ada tindakan lebih lanjut dalam mengusut asal muasal pelaku. "Kepolisian tidak hanya mem­ basmi hama, tapi juga membasmi akar masalahnya," jelasnya saat Publicapos(Depok)- Pengajuan pemasangan CCTV oleh pihak kepolisian kota Depok ke pemerintah daerah pada bebe­ rapa waktu lalu dikabulkan oleh pemkot kota Depok. Hal ini terkabul akibat marak­ nya aksi begal motor yang pada saat ini terjadi di kota Depok. Rencana­nya kamera kamera pengintai tersebut akan dipasang di beberapa titik lokasi yang di­ anggap rawan terjadinya aksi begal dan aksi kriminalitas lain­ nya. (Baca: Polresta Depok Ajukan CCTV di Beberapa Titik Rawan Begal) Kepala Bagian Operasional Polresta Tri Yulianto ketika di­ konfirmasi mengenai hal tersebut membenarkannya. Bahwa saat ini pihaknya, Dinas Perhubungan dan pemerintah kota Depok telah berkoordinasi untuk penam­ bah­an dan pemasangan CCTV pada lokasi-lokasi yang di­anggap Ahok: Hibah Daerah Penyangga Masih Berlaku mengatakan hingga batas akhir penyerahan LPJ 31 Januari, ada empat kota yang belum me­lapor­ kan hasil per­tanggung­jawaban. Empat kota mitra yang tahun lalu mendapatkandanahibahtapibelum menyerahkan laporan pertanggung jawaban, yakni Pemkab Bogor, Pemkot? Bekasi, Pemkot Tangerang Selatan, dan Pemkot Tangerang. Keempat kota tersebut dipastikan tidak akan menerima dana hibah dari Pemprov DKI pada tahun ini. Dana hibah sendiri di­perun­ tukkan bagi program pencegahan banjir di daerah hulu, seperti Bogor. Adapun provinsi yang ber­batasan langsung dengan Ibu Kota adalah Jawa Barat dan Banten.(tgh) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyam­ pai­kan dana hibah untuk daerah penyangga tidak akan dihapuskan. Namun, jumlah dana tersebut akan berkurang jika di­banding dengan alokasinya tahun lalu. Pemkot Depok Anggarkan Pemasangan CCTV rawan aksi kejahatan, ujarnya. Sampai saat ini jumlah CCTV yang telah terpasang kurang lebih sebanyak enam buah, untuk ke­depannya pemerintah kota Depok akan menambahkan lagi. Semua CCTV yang ada nantinya akan terkoneksi dengan pihak kepolisian. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak ke­polisian kota Depok dalam menangani aksi aksi yang me­ resah­kan warga Depok. Ketika ditanya kapan akan di­ reali­sasikan pemasangan CCTV ini, pihaknya juga masih belum mengetahui kapan akan di­lak­ sana­kannya. Tetapi hal ini sudah disetujui oleh pemkot Depok. Kepala Sub-Bagian Humas Pemkot Depok Nasrudin juga mem­benarkan hal tersebut, bahwa pihaknya akan segera me­ masang CCTV di beberapa lokasi yang rawan terjadi aksi aski begal dan kriminalitas lainnya.(tgh) Kriminolog: Ungkap Begal Hingga Akarnya dihubungi, Senin (2/2). Menurutnya ada kemungkinan jika pelaku pembegalan itu me­ miliki komplotan khusus. Ke­ polisian harus menyelidiki juga potensi adanya tempat belajar atau tempat perekrutan pelaku begal. "Tidak mungkin anak putus sekolah, anak-anak remaja tanggung, langsung bisa mela­ku­ kan pembegalan, pasti ada yang melatih," katanya. Selainitu,unsursekolah,rumah, dan orang tua juga ber­pengaruh karena secara usia, para pelaku seharusnya masih berada dalam pengawasan.(tgh) Sumber: Depoknews.com Tiga Orang Pelaku begal Berhasil di bekuk Jajaran Satuan Buru Sergap (Buser) Polresta Depok. Publicapos(Jakarta)- Jakarta yang menduduki peringkat ter­ akhir di antara 50 kota besar di dunia dalam hal keamanan mem­ buat Pemerintah Provinsi DKI ber­niat menempatkan penem­bak jitu di setiap gedung ber­tingkat jika dibutuhkan. "Kalau perlu kita akan pasang penembak jitu itu di gedung- gedung yang berada di kawasan rawan," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Kamis. Jika hal tersebut dibutuhkan, kata Basuki, pihaknya akan menggandeng pihak kepolisian dan TNI. "Penembak jitu itu akan di­ pasang di tempat berbahaya agar orangtidakberanimacam-macam dan enggak benar atau kamu akan Tangkal Kejahatan, Ahok Siagakan Sniper dilumpuhkan," ujar Basuki. Untuk meningkatkan keamanan di Ibu Kota, kata dia, pada bulan Februari 2015 pihak akan memasang banyak closed circuit television (CCTV) di tempat yang dianggap rawan. "Kami akan memasang banyak CCTV sebagai pengawas di setiap jalan dan tempat rawan," katanya. Pada bulan Februari, DKI Jakarta akan memasang 500 unit CCTV untuk memantau lalu lintas dan ke­amanan. Kabid Humas Polda Merto Jaya, Martinus Sitompul di Jakarta, men­jelaskan penempatan penem­ bak jitu, menurut Martinus harus melalui berbagai mekanisme dan berdasarkan bukti cukup terkait dengan ancaman yang membahayakan.(tgh)
Edisi II/II/II - 2015O P I N I10 P u b l i c a P o s Demokrasi, ada yang mengatakan biaya­nya mahal dan tidak mesti mahal. Demokrasi menjadi sebuah alat yang sangat ampuh untuk mengukur sebuah negara dikatakan mampu dewasa dalam ber­politik. Selama ini banyak kontroversi yang muncul atas disahkannya UU Pilkada No. 22 Tahun 2014, ini karena dianggap meng­ ambil hak demokrasi rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Padahal sistem pemilihan menurut UU ini sebenarnya juga demokratis apabila ditelaah dari segi tata negara, karena DPRD juga merupakan wakil yang dipilih rakyat. Tetapi tentu lebih demokratis pemilihan langsung, karena pandangan pemilihan langsung lebih demokratis, maka sistem ini dianggap lebih baik daripada pilkada tidak langsung. Padahal, ada juga kekurang­an dalam sistem pilkada langsung, yang sudah dijalankan selama sembilan tahun ini. Dalam berbagai diskusi tentang pemilih­ an kepala daerah, banyak juga ahli yang ber­pendapat kepala daerah tidak perlu lagi dipilih langsung oleh rakyat, wacana ini muncul karena mahalnya ongkos pilkada langsung Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati yang menghabiskan dana sampai puluhan bahkan ratusan miliar. Biaya politik yang tinggi dalam penye­ lenggaraan pilkada dituding menjadi salah satu problem serius yang semestinya men­ dapat perhatian lebih. Kelemahan penga­ turan dana politik telah menjadikan pilkada sebagai ajang transaksional dan per­tarungan “Darurat” Pemilihan Kepala Daerah Mohammad Mulyadi Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung, Tahun 2008 Peneliti Pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI para pemodal. Biaya politik yang “tidak tak terbatas” menyebabkan para calon terpilih tersandera untuk mengem­balikan modal politiknya. Ini di­per­parah oleh pengaturan danapolitikdalampemilukadayangmemang sangat minimalis. Selain itu, pilkada langsung menyebabkan biaya sosial yang tinggi. Hasil Pilkada seringkali tidak dapat diterima dengan baik oleh massa pendukung salah satu calon kepala daerah yang kalah. Sehingga menimbulkan kericuhan dan aksi anarkis. Rusuh hingga amuk massa seringkali terjadi dalam merespons hasil pilkada. Berdasarkan data Ditjen Otda Kemendagri 2005 hingga Mei 2013, rekapitulasi kerugian pasca konflik pilkada di provinsi maupun kabupaten dan kota menyebutkan antara lain jumlah korban meninggal dunia 59 orang, korban luka 230 orang, kerusakan rumah tinggal 279 unit, kerusakan kantor pemda 30 unit, kantor polisi 6 unit, dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah 10 unit. Jumlah ke­ rusak­an fasilitas umum 156 lokasi, kantor partai politik 11 unit, kantor media/surat kabar 3 unit, kendaraan 25 unit dan kawasan pertokoan 1 unit. Berbagai fenomena sebagai akibat pelaksanaan pilkada secara langsung tersebut itulah yang membuat Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah menginisiasi perlunya mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung dan setelah menyusun rancangannya selama ± 7 Tahun, pada tanggal 25 September 2014 Pemerintah bersama DPR RI sepakat mensahkan UU No. 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 2014yangmengubahmekanismepemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung, membuat beberapa kelompok masyarakat dan partai politik melakukan perlawanan dengan menganggap ini adalah bentuk pen­cabut­an hak kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Berbagai alasan dari banyak­nya aspirasi yang menghendaki agar pilkada langsung dapat dilaksanakankembaliitulahyangmendasari Presiden SBY kala itu mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Terkait hak konstitusional DPR untuk menerima atau menolak Perppu, ada 2 hal yang mungkin akan disoroti. Pertama, apakah ada ikhwal yang memaksa sehingga Perppu itu harus dikeluarkan. Kedua, apakah muatan Perppu itu dinilai lebih baik dari UU Pilkada yang telah disahkan oleh DPR. Setelah melalui berbagai diskusi dan lobi di antara partai politik di DPR, maka Komisi II DPR sepakat mengesahkan Perpu Pilkada menjadi RUU dan akan disahkan lagi menjadi Undang-undang. Di mana sebelumnya dilakukanrapatkerjaKomisiIIDPRRIdengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memutuskan Meracik Emas di Lekukan “Pulau K” Ansel Alaman Tenaga Ahli di Komisi Infrastruktur DPR RI SELAMA 9 hari saya ditugasi menjumpai pimpinan struktural di 13 kabupaten/ kota se Sulawesi Tengah, tanggal 5 hingga 14 Januari 2015. Perjalanan singkat ke lekukan pulau “K” itu tidaklah mungkin merekam banyak hal. Tetapi setidaknya perjalanan darat sekitar 2.550 km itu, menggores keindahan alam dan potensi ‘provinsi teluk’ nan indah. Kondisi yang terungkap ini sebagai potret batin saya dan rekaman dialog dengan kawan-kawan DPC dari Palu hingga Banggai Laut dan Kepulauan. Bahana Betapa kagum mengalami indahnya Teluk Palu, menyusuri belasan km pesisir Donggala, mendaki gunung di sisi Buol dengan hamparan perkebunan kelapa dan kelapa sawit, lalu menuruni dataran persawahan Toli-Toli utara. Dari itu naik lagi ke gunung samping Toli-Toli, harus bergulat sebentar dengan pekatnya kabut dan jalan lumpur, untuk menjemput subuh dengan menuruni lembah samping Teluk Tomini dan berpapasan sunrise saat memasuki Perigi Moutong. Perjalanan berikut, bercanda dengan deburan ombak partai Tojo Una-Una, Morowali selatan depan laut lepas Arafura, perbatasan Maluku. Dan ketika lari pagi menyusuri indahnya pantai Kota Luwuk, aku coba berkejaran dengan ombak, tetapi ternyata gulungan buih putih itu terlalu lincah bagi si ‘anak gunung’ ini. Aku tertegun menyaksikan sang ombak ‘marah-marah’ dengan meninju dinding kota pantai itu. Aku berguman sambil melantunkan lirik lagu Sceeter Davis (maaf kalau salah) ‘Why does the sunshine go on shinning, why does the sea rose to shore? Don’t they know it’s the end of the world? Ah… aku bimbang untuk melanjutkan dengan: ‘it’s end because you don’t love me again’. …He…he…he... Oh….oh indahnya bahana cinta negriku… tanahku Indonesia. Gundah Tetapi serentak aku gundah. Mengapa provinsi ini disejajarkan dengan ‘sobatnya’ NTT, NTB, Malut, Papua, Papua Barat dan Babel sebagai provinsi belum naik kelas’ hal akuntabilitas anggaran? Akuntabilitas sering ditujukan untuk mengukur besaran PAD agar menambah tebal pundi APBD demi mewujudkan ‘money follow function’ dalam desentralisasi fiskal itu. Aku tidak percaya bahwa ‘provinsi teluk’ ini tidak bisa mengepak sayap buat wisata bahari, ekonomi maritim, tanaman perdagangan seperti kelapa, kakao, pertambangan untuk menambah pundi negara dan lokal. Aku bertanya mengapa provinsi ini tidak menjadi salah satu destinasi wisata bahari, sesuai UU.No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan? Apalagi jika dikaitkan dengan legenda sapi Donggala, Teluk Tomini, Teluk Palu, dan lain. Sapi Donggala mengingatkan saya, mantan gubernur terkenal Aziz Lamadjido. Sayang kini ada pejabat lokal seperti mantan bupati Buol terjerat skandal korupsi proyek kelapa sawit. Legenda sapi Donggala itu kini dirusak ‘tangisan’ bumi sepanjang pesisir Donggala akibat galian C, menyembur partikel debu mengancam pernapasan akut. Kutanya sopir yang membawaku, siapa pemilik galian C yang begitu banyak dan mengoyak perut bumi? Kata dia, pemilik banyak orang kaya dari Jakarta. Anehnya masing-masing perusahaan memiliki dermaga sendiri sehingga bahan mentah galian langsung di antarpulaukan. Banyak pengusaha mengantongi izin pertambangan atau galian C dari pemda setempat sesuai UU.Minerba, yang katanya berniat menggenjot PAD, tetapi nyatanya mengeruk dan menghancuri lingkungan. Sementara pantai indah di bawah lubang galian itu dibiarkan telanjang tanpa perduli untuk budidaya bakau atau lain. Mata ilmu politik dan otonomiku seperti kabur oleh debu galian C ini, seakan tak berdaya berhadapan dengan penelanjangan moral pembangunan negriku. Apalagi DPR RI kini tengah membahas Perppu pilkada dan Pemerintahan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan yang berotonomi. Apa bisa membawa revolusi moral dalam pelaksanaan otonomi? Moral Negara Kesatuan berotonomi ini bermuara pada konstitusi sepatutnya difokuskan pada kesejahteraan rakyat secara adil. Dan perinsip keadilan dalam tatapan John Rawls (Rawls, 1995) di antaranya kesetaraan yang fair atas kesempatan. Tapi yang saya rekam, galian C itu jauh dari kesetaraan fair, hanya ada monopoli dan oligopoli pemodal dan pemilik kuasa. Sebuah bentuk kapitalisasi pasar dan negara. Atas kapitalisasi itu, aku menggugat komitmen moral Ekonom legendaris John Maynard Keynes yang pernah meng­ikrar­ kan ekonomi kerakyatan (Koesters, 1987; Mark Skounsen, 2005). Keynes menentang kapitalisme Marxian dan liberalisme Smithian. Keynes mengedepankan full employment untuk menekan pengangguran. Dalam implementasi, Keynes menerap­kan kebijakan ekonomi laissez faire, mungkin itu yang menyebabkan ia ditinggalkan banyak negara setelah terobsesi propaganda ekonomi kerakyatan (komunalisme) oleh rival­nya marxisme. Persoalannya, komunalisme sejalan dengan Keynesian yang kedepankan kerakyatan? Dimana pendulum pembedanya? Social Capital Pendulumnya bagiku, marxianisme anti kapitalisme dan tergiur ekonomi ‘sama rata-sama rasa’ sebagai spirit komunalisme. Komunalisme ter-explore menjadi ‘proletarianisme’ berwujud gerakan terorganisir di bawah ideologi komunisme (Jules Townshend, Politics of Marxism, 2003; Leon Trotsky,1930?). Jelas Marxianisme melegalkan revolusi proletar perebutan kekuasaan seperti Revolusi Bolshevic 1917 (Robert Gellately, Lenin, StalinandHitler,2007).Sementaraekonomi kerakyatan memimpikan kesejahteraan sosial spirit Keynesian bermuara pada hak tiap individu mendapatkan keadilan pelayanan negara, menuju welfare State, seperti spirit Skandinavian. Keynesianisme memang menolak kapitalisme tetapi dengan membarui pola kebijakan (policy) negara bukan revolusi. Di sini nilai kemanusiaan (humanisme), kesetaraan (equality), demokrasi dan keadilan (justice) sebagai pilihan dasar. Jelaslah pendulum utama pembeda keduanya adalah social capital (modal sosial). Ekonomi kerakyatan seharusnya dituntun nilai-nilai itu. Kenyataannya, banyak usaha pertambangan menjadikan rakyat hanya pekerja kasar, sementara perusakan lingkungan, lubang galian tidak direklamasi, sebuah kapitalisasi perdesaan yang menusuk batin kita. Pemda seperti dinasti feodal-borjuis penunggu setoran. Jika potret ini berlanjut, rakyat Donggala dan banyak daerah lain di negri ini sepantasnya melakukan gerakan mengembalikan bumi yang terkoyak nafsu uang dan kuasa dalam tameng PAD. Lain di Donggala, lain di Parigi Moutong (Parimo), Tojo Una-Una (Touna) dan Poso. Di kiri jalan Parimo, Touna, Poso tergambar ideologi keabadian. Komunitas Bali (transmigran) tersimbol dalam janur kuning yang dipancang depan setiap rumah dan pura. Di seberang jalan terlihat rumah kolong beraroma Bugis-Makassar dengan masjid indah. Ada minoritas Jawa, Minahasa dan lain. Sementara sebagian penduduk asli di Poso, Tentena, Beteleme dan Morowali tampak beraroma ‘kota gereja’. Apa yang kini terjalin di antara nafas perbedaan mereka? Danau indah Poso meyakinkanku bahwa social capital rakyat kini bergulat dengan makna ‘toleransi sejati, persahabatan lintas-batas, dialog karya, asimilasi budaya, nilai, dan lain. Keyakinanku itu telah disuluh karya tulis Hasrullah (2014) bahwa di masa lalu konflik Poso bukan konflik agama tetapi konflik antar elit lokal, soal politik dan ekonomi. Sayang memang, agama diseret masuk dan dijadikan tameng. Tetapi kini aku yakin meracik ‘emas’ di lekukan provinsi “Huruf K”. Emas karatan dari Donggala, Buol, Poso tapi emas murni dari Teluk Palu, Tomini, Banggai/ Luwuk, Laut dan Kepulauan (Bangkep). Kini aku terus berenung bagimana aku menjadi bagian dari racikan ‘emas murni’ ekonomi kerakyatan negriku? Wallahualam.(*) menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pilkada dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Pemda) menjadi Rancangan Undang-undang (RUU). Namun anggota DPR juga sudah sepakat nanti­nya UU Pilkada itu akan direvisi lagi karenabanyakmasalahdidalamnya.Takhanya per­soalan substansi, tapi secara redaksional saja banyak kesalahan dalam penulisan. Ketua komisi IIRambeKamaruzzaman optimisrevisi UU Pilkada yang mengatur 204 Pilkada secara serentakditahun2015ituakanselesaidirevisi dalamwaktusatubulan,tepatnya17Februari. Salah satu persoalan dalam Perppu tersebut adalah ketidakkonsistenan. Misal­ nya, pasangan calon gubernur/bupati/ walikota, tapi di pasal berikutnya tidak menyebut pasangan melainkan hanya gubernur/bupati/walikota saja Pilkada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Melalui pilkada, pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak rakyat bisa diganti. Jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat pada pilkada sebelumnya ternyata kebijakannya tidak memihak rakyat maka rakyat bisa bertanggungjawab dengan tidak memilihnya lagi di pilkada berikutnya. Inilah kelebihan demokrasi melalui pilkada langsung. Cara seperti ini (Bersambung ke hal 11 kol 2-3)
Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng
Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng
Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng
Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng
Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng
Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng
Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng
Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng
Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng
Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng

Recommended

Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014hastapurnama
 
Warta Nasional Edisi 184
Warta Nasional Edisi 184 Warta Nasional Edisi 184
Warta Nasional Edisi 184 https://wartaviral.com/
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014hastapurnama
 

Recommended

Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014Suara Merdeka 27 Februari 2014
Suara Merdeka 27 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014Suara Merdeka 5 Maret 2014
Suara Merdeka 5 Maret 2014hastapurnama
 
Warta Nasional Edisi 184
Warta Nasional Edisi 184 Warta Nasional Edisi 184
Warta Nasional Edisi 184 https://wartaviral.com/
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 22 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014hastapurnama
 
Berita honorer 2012
Berita honorer 2012Berita honorer 2012
Berita honorer 2012pratama_andi
 
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014hastapurnama
 
E paper surya 7 juli 2013
E paper surya 7 juli 2013E paper surya 7 juli 2013
E paper surya 7 juli 2013Portal Surya
 
Revolusi mental dan konsep visi serta misi jokowi jusuf kalla 2014
Revolusi mental dan konsep visi serta misi jokowi jusuf kalla 2014Revolusi mental dan konsep visi serta misi jokowi jusuf kalla 2014
Revolusi mental dan konsep visi serta misi jokowi jusuf kalla 2014Bisnis Rental Kursi Pijat 081380783912
 
Idul fitri dan konsolidasi umat islam di daratan amerika (harian pelita 12 ag...
Idul fitri dan konsolidasi umat islam di daratan amerika (harian pelita 12 ag...Idul fitri dan konsolidasi umat islam di daratan amerika (harian pelita 12 ag...
Idul fitri dan konsolidasi umat islam di daratan amerika (harian pelita 12 ag...Taruna Ikrar
 
Pembetulan skripsy
Pembetulan skripsyPembetulan skripsy
Pembetulan skripsyFitryII
 
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencanaMerencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencanaRizky Faisal
 
BRAFO PMK Edisi Juni 2021
BRAFO PMK Edisi Juni 2021BRAFO PMK Edisi Juni 2021
BRAFO PMK Edisi Juni 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021MajalahBRAFOPMK
 
3
33
3rlshin rlshin
 
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020MajalahBRAFOPMK
 
Kedaulatanrakyat20210320 06
Kedaulatanrakyat20210320 06Kedaulatanrakyat20210320 06
Kedaulatanrakyat20210320 06PustakaKoran Pengelola
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Epaper Surya 26 Juni 2013
Epaper Surya 26 Juni 2013Epaper Surya 26 Juni 2013
Epaper Surya 26 Juni 2013Portal Surya
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020
BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020
BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020MajalahBRAFOPMK
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Suprijanto Rijadi
 

More Related Content

What's hot

Berita honorer 2012
Berita honorer 2012Berita honorer 2012
Berita honorer 2012pratama_andi
 
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014hastapurnama
 
E paper surya 7 juli 2013
E paper surya 7 juli 2013E paper surya 7 juli 2013
E paper surya 7 juli 2013Portal Surya
 
Idul fitri dan konsolidasi umat islam di daratan amerika (harian pelita 12 ag...
Idul fitri dan konsolidasi umat islam di daratan amerika (harian pelita 12 ag...Idul fitri dan konsolidasi umat islam di daratan amerika (harian pelita 12 ag...
Idul fitri dan konsolidasi umat islam di daratan amerika (harian pelita 12 ag...Taruna Ikrar
 
Pembetulan skripsy
Pembetulan skripsyPembetulan skripsy
Pembetulan skripsyFitryII
 
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencanaMerencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencanaRizky Faisal
 
BRAFO PMK Edisi Juni 2021
BRAFO PMK Edisi Juni 2021BRAFO PMK Edisi Juni 2021
BRAFO PMK Edisi Juni 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021MajalahBRAFOPMK
 
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020MajalahBRAFOPMK
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Epaper Surya 26 Juni 2013
Epaper Surya 26 Juni 2013Epaper Surya 26 Juni 2013
Epaper Surya 26 Juni 2013Portal Surya
 
BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020
BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020
BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020MajalahBRAFOPMK
 

What's hot (20)

Berita honorer 2012
Berita honorer 2012Berita honorer 2012
Berita honorer 2012
 
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
 
Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014Suara Merdeka 21 Februari 2014
Suara Merdeka 21 Februari 2014
 
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 26 Maret 2014
 
E paper surya 7 juli 2013
E paper surya 7 juli 2013E paper surya 7 juli 2013
E paper surya 7 juli 2013
 
Revolusi mental dan konsep visi serta misi jokowi jusuf kalla 2014
Revolusi mental dan konsep visi serta misi jokowi jusuf kalla 2014Revolusi mental dan konsep visi serta misi jokowi jusuf kalla 2014
Revolusi mental dan konsep visi serta misi jokowi jusuf kalla 2014
 
Idul fitri dan konsolidasi umat islam di daratan amerika (harian pelita 12 ag...
Idul fitri dan konsolidasi umat islam di daratan amerika (harian pelita 12 ag...Idul fitri dan konsolidasi umat islam di daratan amerika (harian pelita 12 ag...
Idul fitri dan konsolidasi umat islam di daratan amerika (harian pelita 12 ag...
 
Pembetulan skripsy
Pembetulan skripsyPembetulan skripsy
Pembetulan skripsy
 
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencanaMerencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
Merencanakan keluarga tanpa keluarga berencana
 
BRAFO PMK Edisi Juni 2021
BRAFO PMK Edisi Juni 2021BRAFO PMK Edisi Juni 2021
BRAFO PMK Edisi Juni 2021
 
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021
BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021
 
3
33
3
 
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
BRAFOPMK Edisi 01 Juli 2020
 
Kedaulatanrakyat20210320 06
Kedaulatanrakyat20210320 06Kedaulatanrakyat20210320 06
Kedaulatanrakyat20210320 06
 
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 14 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
 
Epaper Surya 26 Juni 2013
Epaper Surya 26 Juni 2013Epaper Surya 26 Juni 2013
Epaper Surya 26 Juni 2013
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020
BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020
BRAFOPMK Edisi 06 Desember 2020
 

Similar to Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng

Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014BPJS Kesehatan RI
 
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Suprijanto Rijadi
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014,
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014, Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014,
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014, BPJS Kesehatan RI
 
Warta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWarta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWartaSatu
 
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021MajalahBRAFOPMK
 
Tunas sawa erma group klinik asiki bantu pelayanan kesehatan masyarakat bov...
Tunas sawa erma group klinik asiki bantu pelayanan kesehatan masyarakat bov...Tunas sawa erma group klinik asiki bantu pelayanan kesehatan masyarakat bov...
Tunas sawa erma group klinik asiki bantu pelayanan kesehatan masyarakat bov...Tunas Sawa Erma Group Papua
 
ESAP TENTANG fungsi keluarga
ESAP TENTANG fungsi keluargaESAP TENTANG fungsi keluarga
ESAP TENTANG fungsi keluargaStiunus Esap
 
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022BRAFOPMK Edisi APRIL 2022
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022MajalahBRAFOPMK
 
Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...
Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...
Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...Taruna Ikrar
 
BRAFOPMK Edisi Juli 2021
BRAFOPMK Edisi Juli 2021BRAFOPMK Edisi Juli 2021
BRAFOPMK Edisi Juli 2021MajalahBRAFOPMK
 

Similar to Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng (20)

Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 13, Tahun 2014
 
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?
 
Bab 1 revisi
Bab 1 revisiBab 1 revisi
Bab 1 revisi
 
Fmb2011
Fmb2011Fmb2011
Fmb2011
 
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014,
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014, Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014,
Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 1, Tahun 2014,
 
Warta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWarta Satu Tabloid
Warta Satu Tabloid
 
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
BRAFOPMK Edisi 10 April 2021
 
Tunas sawa erma group klinik asiki bantu pelayanan kesehatan masyarakat bov...
Tunas sawa erma group klinik asiki bantu pelayanan kesehatan masyarakat bov...Tunas sawa erma group klinik asiki bantu pelayanan kesehatan masyarakat bov...
Tunas sawa erma group klinik asiki bantu pelayanan kesehatan masyarakat bov...
 
Sby
SbySby
Sby
 
WARTA JAWA BARAT
WARTA JAWA BARATWARTA JAWA BARAT
WARTA JAWA BARAT
 
ESAP TENTANG fungsi keluarga
ESAP TENTANG fungsi keluargaESAP TENTANG fungsi keluarga
ESAP TENTANG fungsi keluarga
 
Bedah Gagasan Jokowi JK
Bedah Gagasan Jokowi JKBedah Gagasan Jokowi JK
Bedah Gagasan Jokowi JK
 
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022BRAFOPMK Edisi APRIL 2022
BRAFOPMK Edisi APRIL 2022
 
SOSIALISASI BPJS.ppt
SOSIALISASI BPJS.pptSOSIALISASI BPJS.ppt
SOSIALISASI BPJS.ppt
 
Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...
Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...
Pemilihan presiden indonesia & arus demokratisasi dunia harian pelita halama...
 
APBN.pptx
APBN.pptxAPBN.pptx
APBN.pptx
 
BRAFOPMK Edisi Juli 2021
BRAFOPMK Edisi Juli 2021BRAFOPMK Edisi Juli 2021
BRAFOPMK Edisi Juli 2021
 
Makalah bpjs
Makalah bpjsMakalah bpjs
Makalah bpjs
 
Makalah bpjs
Makalah bpjsMakalah bpjs
Makalah bpjs
 
150520029.arie widiyasa.urindo 24 b.
150520029.arie widiyasa.urindo 24 b.150520029.arie widiyasa.urindo 24 b.
150520029.arie widiyasa.urindo 24 b.
 

Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng

  • 1. PUBLICA POS Tabloid Dwi Mingguan Info Publik Terpercaya “Tidak penting apapun agama atau sukumu kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Orang tidak pernah tanya apa agamamu....” (K.H. Abdurrahman Wahid) Hal. 5... KPK Laporkan Polri Dra. Hj. Siti Masrifah, M.A.: Dorong Perempuan Cerdas Politik Sosok Hal. 20... Razia Apel Impor Berbakteri Ekonomi & Bisnis Hal. 7... Hukum Perayaan imlek warga Sewan Lebak wangi tak jauh berbeda dengan Warga Tionghoa Cina benteng lainnya yang disikapi dengan kesederhanaan. “Banyak makam Tionghoa di kawasan kebon karet yang kini telah berubah menjadi perumahan,” tukas Khoiron, Makam buyutnya pun tak luput dari penggusuran, hingga dipindahkan dekat rumahnya. Saat ini Khoiron dan keluarganya mendiami rumah yang terbuat dari kayu nangka, sentul, dan kecapi warisan engkongnya. Sayangnya, bagian pendopo rumah rela dirobohkan dan berganti lahan keluarga yang menghadap ke pintu depan. Seperti ritual jelang imlek pada umumnya, setiap keluarga keturunan Tionghoa biasanya menyiapkan sesajian untuk menghormati arwah leluhur. Tjok Ho San (78) yang sudah berkurang pendengarannya itu sibuk membuat kim chua (replika uang perak dari kertas). Keluarga ini telah menyiapkan buah-buahan, nasi, teh, dan berbagai menu masakanuntuksambutimlek.Alen melengkapinya dengan 12 menu lauk dan sayur, kue wajik, kue mangkok, kue keranjang, dan hidangan wajib atau samseng yang terdiri atas seekor ikan bandeng, sekerat daging babi, dan seekor ayam bekakak. Tiga hidangan terakhir itu dikukus dan dibumbui hanya dengan garam saja supaya lebih tahan lama. Sementara Tangerang kota gegap gempita menyambut imlek dengan riuhnya petasan, alat musik cai-cai, nong, tambur, dan liukan barongsai, tidak demikian dengan Sewan Lebak wangi di Tangerang udik. Jelang beberapa hari sebelum imlek, rumah 7 X 4 meter persegi milik Khoiron alias Khong Hoi (65) tampak sepi. Tak ada lampion merah atau tanda-tanda perayaan imlek lainnya. Siang itu istri Ruswati alias A len (59) tengah sibuk di dapur menyiapkan menu masakan dan buah-buahan untuk sesaji di meja abu keluarga, sedangkan suaminya duduk santai di kursi malas tua di paseban rumahnya. “Saya lakukan sendiri saja, ngga ada yang bantuin. Udah biasa kok,” ujar Alen tersenyum sembari merapikan tumpukan dua kue keranjang buatannya yang berbungkus daun pisang. Tak lupa taplak merah bermotif dewa-dewa mitologi Tionghoa turut mempercantik meja abu yang disewakan untuk usaha. Sebagian besar warga China Benteng di Cukanggalih maupun Sewan Lebak wangi tak sepenuhnya memahami makna di balik simbol yang mewakili perayaan imlek tersebut. Seperti Khoiron, A Len dan Tjok Ho san yang tetap senang bisa menyiapkan upacara tinggalan leluhur meski mereka tak mengerti makna di balik menu-menu masakan yang mereka sajikan. Bisa jadi orang tua mereka pun tak pernah mengajarkan makna simbolik tersebut karena hanya mengikuti tradisi. Namun, perayaan imlek tak kehilangan makna sejatinya. Selain melestarikan tradisi, makna imlek bagi mereka adalah berkumpulnya sanak keluarga, anak dan cucu, mengenang dan mendoakan leluhur. Sebuah makna berbeda dari Imlek bersahaja di tengah pesona perayaan di kota yang bersifat kesenangan dan duniawi semata.(tgh) Imlek di Balik Keprihatinan Warga Cina Benteng www.publicapos.com fanpage: publicapos.com @publicaposcom publicapos@gmail.com Terbit 20 Halaman Edisi I/II/II - 2015 KPK Dilemahkan, BPJS Siapa Mengawasi? Dok: Publicapos Tjok Ho San (78) di beranda rumahnya. Akan ada dana lebih dari 500 triliun berputar dalam progran BPJS sejak 2015 hingga2019nanti,hampirseperempatdariAPBNIndonesia.KonsepdasarJaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah pemenuhan hak rakyat, bukan penjualan asuransi kepada rakyat. Namun praktik yang terjadi justru sebaliknya, rakyat dipaksa untuk mensubsidi dirinya sendiri dengan sistem kapitasi asuransi. Potensi ini sangat rentan dimanipulasi dan disimpangkan, sementara kondisi KPK semakin dilemahkan. Lantas siapa akan mengawasi BPJS ?
  • 2. Edisi II/II/II - 2015S O R O T2 P u b l i c a P o s Cabut BPJS Sekarang Juga Publicapos (Jakarta)- Ada potensi dana luar biasa dibalik penyelnggaraan program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, program yang efektif berjalan pada 1 Juli 2015 men­ datang ditargetkan bisa mencapai Rp500 Triliun pada 2020. “Tahun depan target kita (dana pengelo­ la­an) Rp220 triliun, lima tahun lagi kita harapkan sampai Rp500 triliun,” papar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn saat diwawancarai usai RDP dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1) lalu. Menurutnya, saat ini total dana pengelo­ laan BPJS Ketenagakerjaan men­capai Rp187 triliun. Jumlah tersebut meningkat tajam jika dibandingkan akhir 2008 yang hanya mencapai Rp61 triliun. Saat ini beban iuran untuk BPJS Ke­ tenaga­­kerjaan adalah 8 persen dari gaji atau 5 persen pemberi kerja, 3 persen pekerja. Namun besaran iuran tersebut di­se­but­kan belum final. Pasalnya pihak BPJS Ketenagakerjaan harus menunggu per­aturan pemerintah yang menetapkan besaran iuran dana pensiun. Secara terpisah, Dirut BPJS, Fahmi Idris mengatakan, semua hambatan teknis pene­rapan CoB akan diselesaikan dengan segera. Lebih lanjut Fahmi mengatakan, jumlah angkatan kerja di seluruh Indonesia, sebanyak 42 juta. Dari jumlah tersebut, ternyata hanya 3,3 juta yang masuk dalam skema asuransi komersial Melihat Potensi dana BPJs yang Potensi Dana BPJS Rp500 Triliun, Siapa Mengawal Photo: Ilustrasi demikian besar, kecurigaan beragam pihakpun berdatangan. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR RI dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), beberapa anggota DPR melontarkan beberapa pertanyaan bernada curiga, hingga tak sungkan lagi meminta perincian gaji yang diterima Direktur Utama beserta jajarannya. Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyebutkan penjabaran gaji diperlukan agar pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan bisa transparan. “Saya minta diberikan penjabaran jelas berapa gaji dari Direktur Utama hingga jajaran lain di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ada transparasi di sini,” sebut Rieke. Selain itu Rieke juga meminta BPJS Ketenagakerjaan menjabarkan biaya iklan yang digunakan perusahaanuntukmemublikasikanprogram yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan. “Saya beberapa kali lihat wajah bapak di televisi swasta, yang saya ingin tanyakan berapa biaya iklan yang digunakan BPJS? Karena menggunakan slot televisi itu biayanya tidak sedikit, mohon data dan penjelasannya pak,” tukasnya. Senada dengan Rieke, Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Ketut Sustiawan mengatakan bahwa penjabaran aset dan pengelolaan aset sangat penting, hal ini diperlukan agar nantinya tidak terjadi konflik dalam pengelolaan aset BPJS. “Transformasi dari Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan, ini kalau dilihat data 2013, total aset Jamsostek Rp153 triliun, kemudian total investasi Jamsostek Rp150 triliun, kemudian dari hasil perolehan investasi tersebut kira-kira Rp15 triliun. Kita ingin mendapat lebih detail, di mana dana Jamsostek ini di investasikan dan termasuk di dalamnya bahwa kita harus ada transparasi data keuangan,” ucapnya. Dia menyebutkan bahwa gaji atau dana yang diperoleh komisaris juga perlu segera diberikanpenyelarasanuntukmenghindari kemungkinan korupsi di kemudian hari.Hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Daniel tobing. Pihaknya bahkan meminta laporan detail Jamsostek sebelum beralih ke BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2008 hingga 2013. “Saya minta laporan detail dari 2008 sampai 2013, dan laporan BPJS tahun 2014, ini kan sudah tutup buku, data itu perlu supaya bisa dikomentarin, kalau gak ada data apa yang mau dikomentarin? Data- data ini penting buat komisi IX supaya kita bisa follow up per triwulan,” tukasnya.(tgh) Photo: RuaJurai.com Foto 1: Winda Sari, pasien tunawisma korban tabrak lari yang diduga di usir oleh pihak RSUD Abdul Moeloek, Lampung saat di angkut menggunakan gerobak oleh suaminya. Foto 2: Pengusiran Winda Sari memancing reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat, salah satunya spanduk protes di depan papan nama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Foto 3: Setelah beberapa kali di rawat berpindah-pindah akhirnya Winda Sari menjalani perawatan terakhirnya di RSUD Abdul Moeloek, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Publicapos (Jakarta)- Melihat potensi luar biasa besar dari pengelolaan dana BPJS, melahirkan kecemburuan luar biasa besar dari beberapa perusahaan asuransi yang menilai negara telah melakukan monopoli pelayanan asuransi kesehatan. Logika ini bertolak belakang dengan prinsip jaminan kesehatanyangmenjaditugasnegarakepada warganya. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrany menilai Peraturan BPJS nomor 4/2014 ini melanggar hak rakyat. "Konsep dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah pemenuhan hak rakyat, bukan penjualan asuransi kepada rakyat. Maka, syarat-syarat yang ditetapkan BPJS menjadi tidak perlu. Dan yang paling membahayakan buat BPJS adalah pasal 10 ayat 2 yang menyatakan masa berlaku peserta 7 hari setelah pembayaran. Artin­ya, seseorang yang telahmembayariuranharusmenunggu7 hari sebelum bisa di­jamin JKN," katanya. Bahkan, Hasbullah juga menyampaikan idealnya aturan ini di rubah, peraturan ini melanggar hak penduduk mengingat dalam hukum asuransi komersial, jaminan segera berlaku setelah seseorang membayar iuran. Sebagai contoh, seseorang calon penumpang membeli asuransi kecelakaan di bandara pada hari minggu. Sejam setelah membeli asuransi dan pembeli terbang, pesawat mengalami kecelakaan. Padahal uang yang dibayar belum masuk rekening atau kas perusahaan asuransi. Mengacu pada hal tersebut, Hasbullah sendiri me­ nyarankan peraturan BPJS tersebut (meski telah diundangkan) harus di­cabut karena tidak sejalan dengan janji Presiden yang men­jamin kesehatan warga­nya. Bahkan pakar kesehatan ini juga meng­ancam akan melakukan uji materi ke MK jika peraturan ini tidak dirubah, “Kalauwargamendaftarkandiri,sedangkan kartunya baru terbit tujuh hari kemudian. Siapa yang berani menjamin bahwa dalam rentang waktu menunggu itu tidak akan terjadi apa-apa pada warga tersebut. Ini harus dirubah logika berpikirnya. Saya sudah sampaikan, kalau tidak di rubah akan saya uji materi kan, “ tutur Hasbullah ujarnya saat ditemui di sela-sela acara diskusi di gedung DPR, beberapa waktu lalu. Dia melanjutkan, BPJS juga dapat digugat dan dituntut miliaran rupiah per orang. Semisal apabila dalam 7 hari setelah mem­ bayar iuran, ia mengalami kecelakaan atau serangan jantung yang memerlukan biaya besar atau perawatan intensif yang meng­ habiskan ratusan juta atau dia tidak bisa membayar uang muka kemudian RS tidak mem­berikan layanan dan ia mati, maka BPJS bisa dituntut ganti rugi. "Logika berpikirnya, jika saja BPJS dan RS menjamin karena tahu pasien akan dijamin BPJS mendapatkan layanan kesehatan, ada peluangpasientidakmati.Tapikarenapasien mati, maka keluarga pasien kehilangan peluang mendapatkan penghasilan orang ter­sebut, mungkin sampai 20-40 tahun kemudian. Artinya keluarga pasien menga­ lami kerugian peluang yang bisa jadi besar­ nya puluhan miliar per orang," tegasnya Sinyalmen ancaman dari pakar ke­ sehat­an ini kemudian hari terbukti, bebe­ rapa perusahaan asuransi menggugat pemerintah untuk mencabut program BPJS karena dinilai telah memonopoli asuransi kesehatan melalui BPJS, dan menutup celah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan. "Ada monopoli oleh negara dalam pelayanan kesejatan," ujar kuasa hukum pemohon Aan Eko Widiarto dalam pers rilisnya Rabu (7/1) sebagaimana diterima publicapos.LebihlanjutAanmengemukakan bahwa beberapa badan pelaksana jaminan kesehatan masyarakat tidak bisa beroperasi karena satu satunya penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat adalah BPJS. "Ini menutup akses masyarakat untuk berpartisipasi beri pelayanan kesehatan masyarakat," jelas Aan. Uji perkara di MK ini dimohonkan oleh PT. Papan Nirwana, PT Cahaya Medika Health Care, PT Ramamuza Bakti Usaha, PT Abdiwaluyo Mitrasejahtera, serta dua orang dari unsur pekerja yaitu Sarju dan Imron Sarbini. Sementara itu, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti enggan ber­komentar banyakterkaitgugatanbeberapaperusahaan asuransi pada kebijakan BPJS tersebut. "Itu hak mereka, kita pasif saja, meski OJK awasi BPJS dari sisi keuangan dan program yang mengawasi DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani ditemui di gedung Radius Prawiro Bank Indonesia (BI), Jakarta, Rabu (21/1). Menurut Firdaus, jika yang menjadi masalah pendaftaran BPJS memicu monopoli industri asuransi, seharusnya pemerintah bisa menjawab permasalahan tersebut dengan jelas. Dia mengungkapkan, hadirnya BPJS merupakan keinginan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi kalangan masyarakat tidak mampu. Sebanyak 86 juta masyarakat tidak mampu yang bisa disubsidi oleh pemerintah melalui program BPJS. Dengan cara itu, keinginan pemerintah agar program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kepada masyarakat bisa memiliki perlindungan dasar di bidang kesehatan dapat terpenuhi. Namun, sayangnya monopoli jaminan kesehatan ini tidak dibarengi dengan kualitas layanan, negara justru dianggap telah memaksa warganya untuk mensubsidi dirinya sendiri dan melepas tanggung jawab memenuhi hak rakyat.(tgh) 1 2 3
  • 3. 3P u b l i c a P o sEdisi II/II/II - 2015 S O R O T KPK Laporkan POLRI ke Ombudsman KPK VS Polri: Mari Kembali ke NuraniPublicapos (Jakarta)- Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Refly Harun mengata­kan solusi untuk penyelesaian polemik antara Komisi Pemberantas­an Korupsi (KPK) dan Polri harus didasarkan pada hati nurani. “Solusinya adalah, kembali pada akal sehat, hati nurani, rasionalitas, untuk memastikan bahwa ter­sangka tidak dilantik menjadi pe­jabat publik,” kata Refly dalam Diskusi Bulanan Forum Alumni PPMI di Jakarta, Minggu (1/2). Menurut dia, Presiden Joko Widodo tidak perlu khawatir untuk mengambil kebijakan tidak me­lantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. “Presiden tidak perlu khawatir mengambil kebijakan tidak melantik seorang tersangka, biar permasalah ini selesai,” ujar dia. Reflymenegaskansituasiseperti ini lebih tepat menggunakan hati nurani dan rasionalitas untuk mem­buat kebijakan ketimbang ber­dasar pada hukum. “Kalau kita berpegang pada hati nurani,kitaharusmemegangetika ter­tinggi bahwa kita tidak boleh Publicapos(Jakarta)- Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto meng­ adu­kan pihak kepolisian kepada Ombudsman RI terkait dengan proses penangkapannya pada Jumat (23/1), karena menjadi ter­sangka dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK 2010. "Saya sehat dan waras, banyak orang sehat tapi gak waras," kata Bambang, saat tiba di gedung Ombudsman Jakarta, Kamis. Bambang ditemani sejumlah pengacara, salah satunya Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IndonesiaAlfons,danditerimaoleh Komsioner Bidang Penyelesaian Laporan Pengaduan Budi Santoso dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana. "Kita respon dan apresiasi adanya inisiatif Mas Bambang dan kuasa hukumnya untuk melapor­ kan masalah itu ke Ombudsman. Kita butuh waktu untuk menela­ ah itu, dan kita dalam posisi independen," ucap Danang. Ia mengaku pelaporan tersebut mem­­butuhkan waktu 14 hari untuk diproses. "Paling cepat dalam waktu 14 hari untuk diproses. Hasilnya akan memberikan rekomendasi ke tiga pihak, presiden, kepolisian, dan KPK," tambah Danang. Sebelumnya, pengacara Bambang, Uli Parulian Sihombing sudah melakukan konsultasi ke Ombudsman pada Rabu (28/1). "Ombudsman lebih ke pe­layan­ an publiknya, karena ombudsman ini punya kewenangan untuk me­ monitor pelayan publik. Ke­polisi­ an sebagai pelayanan publik," ujar Uli. Selain ke Ombudsman, Bambang dan pengacaranya juga sudah melaporkan ke Komnas HAM pada Selasa (27/1) mem­biarkan siapapun dia, entah itu Budi Gunawan atau bukan Budi Gunawan, yang mendapat status tersangka dilantik menjadi pejabat publik,” ujar dia. Secara pribadi Refly berharap Komjen Pol Budi Gunawan mau legawa untuk mengundurkan diri sebagai calon Kapolri. “Kalau dia legowo, sebaiknya mengun­ durkan diri. Di era SBY yang di­jadi­kan tersangka disuruh mengun­dur­kan diri. Ini belum menjadi pejabat kok ngga mau mengun­durkan diri,” ujar dia. Menurut Refly, rekomendasi yang diberikan oleh tim independen bentukan presiden di­nilai sudah tepat dan dianggap me­wakili suara masyarakat. “Rekomendasi itu cukup me­ wakili suara publik, mewakili rasionalitas dan hati nurani. Jadi ada ruang bagi kepoilisian untuk mem­perbaiki diri dan ada ruang bagi KPK untuk memperbaiki diri,” kata dia. Photo: ANTARA Aksi protes aktor Pong Harjatmo menuntut KPK dan Polri untuk kembali bersinergi membasmi korupsi, yang digelarnya secara solo di gedung KPK beberapa waktu lalu. Sebelumnya Ketua Mahkamah Agung HM Hatta Ali juga ber­ pen­dapat polemik KPK-Polri se­­baik­nya tidak didasarkan se­ mata-mata pada hukum. Hatta ber­pendapat, keutuhan bangsa dan negara lah yang seharusnya menjadi tujuan. “Menurut saya sebaiknya (permasalahan KPK-Polri) tidak semata-mata hukum, tapi ada penyele­saian demi ke­utuh­an bangsa dan negara. Itu penyele­ saian yang lebih baik dan di atas penyelesaian hukum,” ujar Hatta. Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum memutuskan ke­bi­ jak­an terkait perseteruan antara KPK dan Polri. Kasus Bambang Widjojanto terkait duga­an rekayasa kesaksian palsu dan kasus Abraham Samad yang di­ duga menyalahi etika profesi karena melobi petinggi partai masih menjalani proses di Badan Reserse Kriminal Polri. Sementara sidang praperadilan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (2/2). Dalam sidang tersebut, pihak KPK menolak untuk hadir karena menilai telah terjadi per­ ubah­an materi gugatan.(tgh) Didesak Mundur: BG Menunggu Proses Peradilan Publicapos (Jakarta)- Pelaksana Tugas Kapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti menegaskan bahwa Calon Kapolri Komjen (Pol) Budi Gunawan masih menunggu proses praperadilan yang kini berlangsung untuk me­ mutus­kan mundur atau tidak dari pen­calonannya. "Kemarin kan Pak Mensesneg sudah mengimbau untuk mengun­ durkan diri, tapi setelah kita komunikasikan, Pak Budi Gunawan masih akan menunggu proses pra­ peradilan selesai, beliau sudah bisa menentukan sikap­nya untuk mundur atau tidak," kata Badrodin HaitikepadawartawandiKompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (4/2). Badrodin mengatakan tidak ada masalah dengan hal tersebut karena bila sidang praperadilan dilangsungkan secara marathon maka dalam satu pekan ke depan sudah ada keputusan. "Insya-Allahpraperadilan,kalau sidang marathon bisa selesai dalam satu minggu," katanya. Sebelumnya (3/2), Menteri Sekretaris Negara Pratikno menga­ta­kan Presiden Joko Widodo akan segera meng­umum­ kan keputusannya soal nasib calon Kapolri tunggal Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pem­beran­ tasan Korupsi. "Presiden hadapi realita calon Kapolri disetujui oleh parlemen tapi kenyataannya yang bersangkutan berstatus tersangka. Dua dilema ini tidak mudah dicari solusinya. Akan lebih indah kalau pak BG mundur. Kalo tidak maka dilemainiharusdiselesaikan.Pada akhirnya Presiden akan segera putuskan," kata Pratikno. Sejauh ini, Tim Independen yang dibentuk Presiden Jokowi telah merekomendasikan agar Presiden tidak melantik Budi Gunawan. Selain itu, Presiden juga telah bertemu dengan sejumlah pihak untuk mendengarkan aspirasi soal disharmonisasi KPK-Polri dan pelantikan Budi Gunawan pada hari Kamis (29/1) lalu. Namun kepastian pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan, yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening gendut oleh KPK, ada di tangan Jokowi selaku pemegang hak prerogratif. (tgh) Terbit sejak 15 Januari 2015, Publica Pos hadir sebagai tabloid dwi mingguan yang bertekad men­ jadi rujukan informasi publik ter­ percaya. Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Publica Pos. Semua wartawan Publica Pos dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun me­ mintaimbalandarisiapapun.Semua Tabloid Dwi Mingguan Publica Pos isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Dewan Redaksi: Ujianto Singgih Pr, Mohammad Mulyadi, Achmad M Fahham, Sahat Aditua Silalahi, Prianter J. Hairi, Ansel Alaman Pemimpin Umum: Achmad M Fahham Pemimpin Perusahaan: Abdul Mukhit KD, Pemimpin Redaksi: Ahmad DH Redaktur Pelaksana Tabloid: T. Kurniawan, Redaktur Pelaksana Online: Dawam Multazam Staf Redaksi: Helmi Yusuf, Fikry Rakatamala, Arik Dj, Abdul Kholik, Abu Roiz, Muhammad Ainuzzaki, Abas Firdaus Basuni Manajer Keuangan: Miftachul Chusnah Manajer Iklan dan Pemasaran: M. Arief Setiawan, Ahmad Amin mengenai proses penangkapan tersebut. Bambang menjadi tersangka dalam kasus ini berdasarkan pe­ laporan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sugianto Sabranpada19Januari2015,selaku calon bupati Kotawaringin Barat yang bersengketa di MK pada 2010. Bambang sempat ditahan oleh Bareskrim Polri sejak ditangkap pada Jumat (23/1) pagi hingga dilepaskan pada Sabtu (24/1) dini hari, setelah didesak oleh koalisi masyarakat sipil dan pemberian jaminan oleh dua komioner KPK Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. Sugianto membuat pelaporan karena menilai ada saksi yang mem­berikan keterangan palsu di MK yaitu Ratna Mutiara sudah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan memberikan kete­rangan palsu di MK, dan pada 16 Maret 2011 sudah divonis 5 bulan penjara. Menurut Sugianto, pelaporan tersebut juga tidak ada kaitannya dengan kasus Komjen Pol Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait transaksi-transaksi mencurigakan di KPK.(tgh) Bambang Widjojanto wakil ketua KPK. Penerbit: PT Publica Media Utama Alamat Redaksi / Iklan : Ruko Taman Cinangka A-5, Cinangka, Sawangan, Depok, 16516 Telp. 021-49116822 Email Redaksi: publicapos@gmail.com
  • 4. Edisi II/II/II - 2015P O L I T I K4 P u b l i c a P o s Publicapos (Jakarta) – Jelang Kongres Partai Amanat Nasional VI pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret 2015 di Bali, aroma persaingan perebutan kursi ketua umum mulai memanas. Setidaknya, dua nama telah disebut-sebut bakal meng­ hangatkan bursa ketua umum. Mereka adalah incumbent Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan yang kini menjabat ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya dua calon kader PAN suara terpecah pada dua calon tersebut. Kelompok yang men­dukung Hatta mengklaim bahwasemuapengurusdaerahse­ pakat meminta Cawapres nomor urut satu tersebut untuk kembali maju menjadi ketua, karena di bawah kepemimpinannya Pan berhasil meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2014 lalu. "Kawan-kawan dari daerah men­desak saya untuk maju lagi,” ungkap Hatta pada satu wawan­ cara dengan media. Dukungan dari DPW seluruh daerah terhadap pencalonan Hatta untuk kembali maju, di­ benarkan oleh Ketua DPW PAN NTT Eurico Guterres. Menurutnya sebanyak 24 DPW seluruh Indonesia meminta agar Hatta kembali menjadi ketua umum. "Pada kesempatan ini kami dari ketua-ketua DPW, sekretaris DPD, ada organisasi otonom empat di sini. DPW ada 24 ditambah dengan pengurus DPP yang juga hadir, pengurusfraksiPANyangjugahadir, saya ditunjuk sebagai jubir tim pak Hatta caketum 2015-2020," kata Eurico saat jumpa pers di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Kamis (8/1). Lebih lanjut Guterres menye­ butkan DPW-DPW PAN yang mem­berikan dukungan terhadap Hatta, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua Mempertahankan Tradisi atau Mengabaikan Risiko Publicapos(Jakarta)- Dari dua calonketuaumum PANyangmakin gencar melakukan penggalangan suara, yaitu Hatta rajasa dan Zulkifli hasan pengamat politik dari UI, Arbi Sanit pada Publicapos mengatakan kemungkinan Hatta akan mengalahkan Zulkifli hasan pada kongres di Bali nanti. Arbi menilai Hatta Rajasa mempunyaipengaruhyangsangat kuat di daerah dan wilayah. "Yang mempunyai suara itu pengurus DPD dan DPW. Basis massa Hatta ada di situ," paparnya Jumat (30/1). Menurut Arbi, Hatta mempunyai prestasi mampu menaikkan suara PAN di Pemilu 2014. "Di bawah Hatta PAN itu melakukan per­ ubahan dengan mengajak kalang­ an muda yang mempunyai basis suara. Dan itu terbukti di Pemilu 2014," ujar Arbi. Sementara itu, Arbi menilai pesaing Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan hanya kuat di kalangan elit DPP PAN. "Mungkin karena pengaruh Amien Rais, DPP banyak yang memilih Zulkifli Hasan," papar Arbi. Sedangkan Hatta, lanjut Arbi mampu memainkan politik setelah kalah di Pilpres 2014 dengan bergabung di Koalisi Merah Putih (KMP). Namun pada kesempatan yang lain pengamat politik Muhamad Budyatna memiliki pandangan ber­beda ia menilai agar keduanya tidak maju dalam kongres di Bali nanti. Ia berharap Hatta dan Zulkifli sebaiknya legowo untuk mengundurkan diri dari proses pen­calonan sebelum kongres dilaksanakan. “Menurut saya, lebih baik PAN me­milih nama-nama lain dari Menanti Kejutan di Kongres VI Partai Amanat Nasional kader-kader terbaiknya di luar dua nama itu. Saya yakin masih banyak kader yang mampu mem­ bawa PAN lebih besar ke depan,” katanya. Ungkapan Budyatna ini bukan tanpa alasan, Hatta sebagai kader, sudah banyak menikmati apa yang bisa diraih seorang politikus, seperti menjabat menteri sejak er reformasi bergulir, menjadi ketua umum, dan puncaknya menjadi cawapres. ”Itu sudah raihan luar biasa. Maka, sebaiknya Hatta lengser untuk memberikan kesempatan kepada kader lainnya,” ungkapnya Sedangkan Zulkifli, menurut Budyatna dinilai memiliki rekam jejak yang kurang bagus, beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk di­ mintai keterangan terkait beberapa kasus saat dirinya menjadi menteri kehutanan, dan itu sangat Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Maluku, Maluku Utara, NTT, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan Jawa Barat. Namun jalan Hatta untuk kembali melenggang maju menjadi ketua umum PAN seperti tidaklah mudah, pasalnya Zulkifli Hasan yang saat ini menjadi ketua MPR RI 2014-2020 juga menyatakan keinginannya untuk ikut maju sebagai calon ketua umum. Keseriusan Zulkifli Hasan untuk maju jadi kcalon ketua umum dibuktikan dengan kehadirannya di Surabaya, pada acara silaturrahmi dengan sejumlah ketua dan sekretaris dari 20 DPW PAN dan sejumlah ketua DPD dari seluruh Indonesia Dalam kesempatan tersebut Zulkifli berjanji bahwa, kepeng­ urusan PAN yang akan datang harus mengakomodasi per­wakil­an dariseluruhdaerah,baikdariJawa, Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain­nya. “Kepengurusan(PAN)takhanya didominasi oleh (perwakilan) beberapa daerah saja,” tegas Zulkifli yang juga Ketua MPR ini di Hotel Shangri-La Surabaya, Senin (19/1). Langkah mantan menteri kehutanan era SBY ini mendapat dukungan dari ketua majelis pertimbangan partai (MPP) PAN, Amien Rais. Dukungan tersebut terlihat dari pernytaan Amien yang mengatakan bahwa jabatan ketua umum cukup diemban satu periode saja. Amien kemudian mencon­ tohkan saat dirinya memilih mundur di tahun 2005 dan kemu­ dian memilih menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai. "Usia 60 tahun pas selesai ketua MPR, saya tidak menjadi ketua PAN. Walaupun kalau saya maju, kira-kira agak mutlak menang­ nya," jelas Amien. Dukungan terhadap pencalon­ an Zulkifli Hasan tersebut tidak hanya datang dari Amien Rais, sejumlah pengurus juga menya­ takan dukungannya terhadap pen­calon­an tersebut. Dukungan para pengurus tersebut terlihat pada akhir acara silaturrahimi di Surabaya yang dihadiri oleh Amien Rais dan AM Fatwa. Seluruh pengurus DPW dan DPD yang hadir membentangkan spanduk dukungan terhadap Zulkifli Hasan sebagai calon ketua umum.(adh) Adu Kuat Hatta dan Zulkifli di Ajang Kongres Kongres penentuan ketua umum PAN kini tengah dilanda Dilemma antara dua pilihan, mempertahankan satu periode kememimpinan atau memaksakan kader yang terindikasi memiliki rekam jejak yang kelak akan menyulitkan partai. Foto:adh/Publicapos Suasana Kantor Partai Amanat Nasional Saat Rakernas 2014. Foto:adh/publicapos Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan Dua Kandidat yang Akan Bersaing Memperebutkan Ketua Umum PAN. rentan terseret kasus dugaan penyalahgunaan wewenang saat menjadi Menteri kehutanan. ”Tanpa mengesampingkan asas praduga tidak bersalah, akan lebih aman bagi PAN memilih pemimpin yang tidak memiliki celah bagi lawan politik untuk menjatuhkan mereka,” tandasnya. (adh)
  • 5. 5P u b l i c a P o sEdisi II/II/II - 2015 H U K U M Publicapos(Jakarta)- DPD RI meng­usulkan mengusulkan Ran­ cangan Undang-Undang tentang Percepatan Peradilan Pejabat Tinggi Negara atau peradilan khusus agar peradilan terhadap pejabat tinggi negara berjalan cepat sehingga tidak terjadi ke­ kosongan jabatan. "Selama ini kasus hukum yang dihadapi pejabat negara kadang- kadang penyelesaiannya sangat lamban dan terkatung-katung sehingga terjadi kekosongan jabat­an," kata Anggota DPD RI, John Pieris pada diskusi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis. Menurut John Pieris, beberapa kasus hukum yang dihadapi pejabat negara penyelesaiannya sangat lamban, terkatung-katung, dan bahkan dipolitisasi untuk ke­ pentingan politik tertentu yang me­rugikan bangsa dan negara. Percepatan peradilan untuk pejabatnegarayangdiusulkanDPD RI, menurut John, akan dilakukan oleh lembaga penegak hukum permanen, tapi hakimnya ber­ Wacana Pengadilan Khusus Pejabat Dok: DPR.go.id Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin (kanan) bersama pakar hukum pencucian uang Yenti Garnasih (kiri) dan Anggota DPD RI John Pieris (tengah) menjadi pembicara dalam diskusi “Undang-undang Percepatan Pengadilan bagi Pejabat Negara yang Menjadi Tersangka Pidana” di Ruang Wartawan DPR RI, Senayan, Jakarta. Kamis (29/1) sifat ad-hoc di bawah Mahkamah Agung, sedangkan putusan­nya bersifat final dan meng­ikat. "Proses hukum dipengadilan, di­ usulkankan laping lama 10 hari di luar proses penyidikan," katanya. John Pieris mencontohkan, jika RUU tersebut saat ini sudah diundangkan, maka kasus hukum yang disangkakan kepada calon KapolriKomjenPolBudiGunawan serta Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, bisa diproses secara cepat. Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR RI ini menambahkan, majelis hakim pada pengadilan terhadap pejabat negara ini harus ahli hukum yang terhormat, serta me­miliki moral baik, integritas tinggi, serta tidak memiliki ke­ pentingan politik apapun. "Mereka ini bisa diambil dari Pengadilan Tinggi, bukan dari pengadilan negeri. Proses seleksi­nya bisa seperti seleksi untukhakimMahkamahKonstitusi (MK)," katanya. John Pieris menjelaskan, hakim-hakim berintegritas tinggi itu dibutuhkan untuk menangani kasus hukum yang dihadapi pejabat negara sehingga berjalan dengan baik. Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan men­ dukung usulan DPD RI tersebut sehingga pengadilan terhadap pejabat negara tidak mem­butuh­ kan proses panjang. Dasar pemikiran dari usulan tersebut, kata Aziz, sangat baik dan ideal tapi jika usulan itu di­ terima dia meragukan pene­ rapan­nya dapat berjalan baik. Menurut dia, pengadilan terhadap pejabat tinggi negara yang tersangkut kasus hukum haris diadili oleh majelis hakim dari kalangan pakar hukum dan sudah tidak memiliki kepentingan dunia lagi. "Untuk menerapan pengadilan khusus terhadap pejabat negara, maka perlu dukungan dengan revisi UU KUHP dan KUHAP. Namun, realitasnya, sudah selama 30 tahun revisi UU KUHP dan KUHAP, belum juga selesai," katanya.(tgh) Publicapos(Jakarta)- Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan untuk uji materi ini terkait dengan sejumlah hak dan komposisi jabatan wakil komisi DPR. "Undang-Undang Nomor 17 ini menurut kami telah meng­ akibatkan lembaga negara DPR tidak bisa melaksanakan fungsi­ nya dengan baik," ujar kuasa hukum pemohon Habiburokhman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (28/1) sore. Habiburokhman selaku kuasa hukum mewakili Abu Bakar sebagai pihak pemohon. Habiburokhman menjelaskan bahwa sebagai warga negara, pe­ mohon merasa hak warga negara untuk dapat hidup sejahtera akan sulit terwujud bila negara tidak di­ kelola dengan baik, salah satunya karenaDPRsebagailembaganegara tidak melaksanakan fungsi­nya MD3 Kembali Digugat dengan baik. "Dalam hal ini terutama dalam konteks melaksanakan hak­nya, melaksanakan fungsinya, me­nga­ju­ kan hak interpelasi, hak menyata­ kanpendapat,dantigahaltersebut," ujar Habuburokhman. Akibatnya,pemohonber­ pendapat bahwa DPR tidak bisa meng­awasi penyelenggaraan negara oleh pemerintah, sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pemohon kemudian mengajukan pengujian formil maupun materil karena menganggap lahirnya UU MD3 merupakan akibat dari ke­ pentingan politik. "Pasal 22A UUD 1945 menye­ butkanbahwaketentuanlebihlanjut mengenai perubahan peraturan perundang-undangan ditentukan oleh undang-undang berarti per­ ubahan ini melanggar banyak prinsip dalam undang-undang di­ maksud," ujar Habiburokhman. Terkait dengan konteks uji materiil, pemohon merasa bahwa perubahan tersebut mengakibatkan DPR tidak dapat lagi maksimal melaksanakan fungsinya.(tgh) Publicapos(Jakarta)- Ketua Per­ himpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan menga­ takan pemanggilan seorang advokat oleh kepolisian harus me­lalui Peradi terlebih dulu melalui Dewan Kehormatan Peradi. Otto di Jakarta, Kamis, menga­ takan hal tersebut telah diatur dalam nota kesepahaman yang dibuat antara Peradi dengan Polri. "MoU itu mengatur satu hal saja, pemanggilan dan penyitaan. Jadi kalau ada pemanggilan oleh polisi harus melalui Peradi, itu MoU-nya," ujar Otto. Berdasarkan pengalaman, kata Otto, banyak advokat yang di­ panggil kepolisian namun per­ masalah­an hanya terdapat di ranah kode etik profesi. "Kenapa harus melalui Peradi, karena banyak sekali advokat di­panggil, tapi itu menyangkut ranah profesi," kata dia. Peradi: Pemanggilan Advokat Lewat Peradi Namun demikian, Otto tidak menga­takan bahwa Polri telah me­ langgar nota kesepahaman tersebut karena telah melakukan penang­ kapan dan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Komisi Pem­ber­antasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto padaJumat(23/1)pekanlalu. Sebelumnya Otto mengatakan Undang-Undang tentang Advokat menyebutkan bahwa seorang advokat yang menjalankan tugas profesi­­nya di muka persidangan dengan itikad baik tidak dapat di­ tuntut secara perdata maupun pidana. Otto menyam­pai­kan apa yang dilakukan BW merupakan tugas dia sebagai advokat. "Jadi harus ditentukan dulu apakah saudara Bambang ini melakukan tugas profesi dengan itikad baik atau tidak, yang ber­hak menentukan itu adalah Dewan Kehormatan Peradi," ujar dia.(tgh) Publicapos(Jakarta)-Kementerian Sosial menyiapkan rencana aksi nasional (RAN) bagi penyandang disabilitas sebagai upaya peme­ nuhan hak politik mereka. "Saat ini, RAN penyandang disabilitas sedang diproses dan di­ padu­kan dengan RANHAM 2015- 2019. Sekaligus menjadi salah satu komponen aksi peme­nuhan hak azasi manusia yang termuat dalam RANHAM ter­sebut," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat me­nutup pertemuan ketiga jaring­an pemilihan umum untuk penyandang disabilitas di Jakarta, Kamis. Mensos juga mengajak semua pihak mengawal lahirnya undang- undang baru yang lebih men­ jawab upaya pemenuhan hak-hak RUU Disabilitas: Tameng Baru Bagi Sang "Liyan" penyandang disabilitas. "KitaberharapDPRRImeng­ambil inisiatif agar bisa me­mosisi­kan RUU Penyandang Disabilitas ini sebagai prioritas Prolegnas 2015," kata Khofifah. Dalam pertemuan tersebut juga membahas agenda pemenuhan hak politik penyandang disabilitas me­ liputi; pertama, memperluas ke­ sempatan penyandang disabilitas bekerjapadainstitusipemerintahdan swasta. Kedua, melibatkan perwakilan penyandang disabilitas dalam rapat konsultasi perencanaan pem­­bangun­ an di pemerintah dan parlemen, baik di tingkat pusat mau­pun daerah; ketiga, menye­dia­kan tempat pe­ mungut­an suara (TPS) pemilu dan pilkada yang mudah diakses penyandangdisabilitas. Keempat, mengakomodasi ke­ peserta­an penyandang disabilitas dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemiludanpilkada;kelima,mening­ katkan pendidikan politik bagi perempuan penyandang disabilitas. Melalui dialog yang digelar, bisa men­diskusikan berbagai praktik ter­baik untuk meningkatkan akses politik dan kepemiluan bagi penyan­dang disabilitas di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, bisa menghasilkan ke­ se­pakatan atau rekomendasi yang men­dorong pemerintah, partai politik dan organisasi-organisasi penyan­dang disabilitas agar ber­ sinergiuntukme­wujud­kanke­setara­ an politik penyandang disabilitas. (tgh) Publicapos(Jakarta)- Belakang tengah ramai kisruh antara Polri dengan KPK. Tensi se­makin meninggi setelah polisi menang­ kap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang di­sangka me­ minta saksi mem­beri­kan kesaksian palsu saat menjadi pengacara kasus sengketapilkadaKotawaringinBarat. Tak hanya Bambang, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke Bereskrim Mabes Polri. Adnan dituduh pemalsu­an surat notaris dan peng­ hilang­an saham PT Desy Timber, perusahaan yang ber­operasi di Berau, Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sebaiknya pimpinan KPK tidak perlu mendapatkan hak imunitas. Walaupun KPK adalah KPK Dilemahkan, Hak Imunitas Diwacanakan lembaga hukum, namun semua samakedudukannyadimatahukum. "Bukantidakperlu,tapikonstitusi kita mengarahkan setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Mau Presiden, KPK, siapapun sama di mata hukum," kata Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Fadli mengutarakan, apabila wacana dari berbagai pihak yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu hak imunitas terealisasi, maka akan bertentangan konstitusi. "Hak imunitas bukannya tidak perlu ya. Tapi bertentangan dengan konstitusi. Jika ada orang yang bersalah ya harus dihukum, kalau tidak bersalah ya dibebaskan," ucapnya.(tgh)
  • 6. Edisi II/II/II - 2015KESEJAHTERAAN & SOSIAL6 P u b l i c a P o s Publicapos(Jakarta)- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menyatakan nelayan tradisional pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo seharusnya bisa lebih sejahteradarimasapemerintahan presiden sebelumnya. "Nelayan pada masa Jokowi- JK seharusnya lebih baik dan di­ untungkan," kata Rokhmin Dahuri dalam acara Orasi Kebangsaan dan Dialog Kelautan di Gedung Joeang 45, Jakarta, Selasa. Menurut Rokhmin, pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri yang mengurus nelayan hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi sekarang ada dua ditambah dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Ia juga membandingkan, anggar­an KKP pada saat dirinya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan hanya sekitar Rp2 triliun per tahun, tetapi pada saat ini jumlah anggarannya lebih dari Rp10 triliun. Rokhmin juga menyatakan bahwa maksud Presiden Jokowi pada saat ini seharusnya menjadi­ kan sektor kelautan sebagai sumber kemakmuran bangsa. Apalagi, ujar dia, bila berbicara terkait sektor kelautan dan perikanan maka hal tersebut juga terkait dengan 11 sektor perekonomian lainnya. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan pengusaha per­ ikan­an dapat memberdayakan nelayan lokal sehingga tidak lagi ber­gantung kepada awak kapal asing yang dinilai kerap lebih ahli. "Pengusaha maunya awak kapal asing yang sudah jadi, mengapa tidak berdayakan nelayan yang sudah ada," kata Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/1). Untuk itu, ujar Susi, pihaknya juga bakal bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja agar ABK asal Indonesia lebih dihargai. Kebijakan KKP Disorot Tajam Photo: ANTARA Pasangan pengantin asal China Benteng saat mengikuti prosesi nikah massal yang di gelar di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Selama ini, lanjutnya, bila ingin gaji besar, ABK asal Indonesia kerap bekerja di kapal luar negeri seperti Korea dan melaut di laut seperti Bering. "Bila terjatuh dari kapal sudah pasti mati karena suhunya yang dingin," ucapnya. Pemerintah melalui KKP telah menyiapkan pekerjaan alternatif bagi anak buah kapal (ABK) eks-kapal asing yang berpotensi kehilangan pekerjaannya karena kebijakan moratorium perizinan. "Guna mengantisipasi Permen KP tentang moratorium izin kapal penangkap ikan, BPSDM KP menyiapkan berbagai jenis pe­latihan mata pencaharian alternatif bagi para mantan Anak Buah Kapal (ABK) eks kapal asing tersebut. Pelatihan mata pencaharian alternatif," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KKP Suseno Sukoyono. Menurut dia, model pelatihan seperti itu telah diterapkan guna memberikan mata pencaharian alternatif bagi nelayan pada saat nelayan mengalami paceklik ikan dikarenakan musim angin dan gelombang tinggi, sehingga mereka tidak bisa melaut untuk menangkap ikan. Adapun jenis pelatihannya antara lain pembuatan kerajinan dari kulit kerang, pembuatan garam skala rumah tangga, pem­ benihan ikan air tawar, budidaya ikan lele dalam kolam terpal, budidaya ikan hias, budi­daya rumput laut, budidaya cacing tanah, pembuatan pakan ikan, pem­buat­an makanan olahan ikan, pembuatan olahan rumput laut, perawatan dan perbaikan mesin kapal. Di samping pelatihan teknis perikanan, BPSDM juga mengadakan pelatihan profisiensi kepelautan meliputi pelatih­an sejumlah sertifikasi Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan, Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Basic Safety Training (BST) sesuai dengan standar International Maritime Organization (IMO).(tgh/ant) Jika ingin menghayati narasi lain dari potret warga Tionghoa di Indonesia, melawatlah ke Sewan Lebak Wangi, di Kecamatan Neglasari, Tangerang. Ke­senyapan menyergap kala kita menelusuri jalan kumuh di gang sempit perkampungan mereka. Pemerintah Gagas UN Berbasis Komputer Publicapos(Tangerang)- Jika ingin menghayati narasi lain dari potret warga Tionghoa di Indonesia, me­lawatlah ke Sewan Lebak Wangi, di Kecamatan Neglasari, Tangerang. Kesenyapan menyergap. Hampir di setiap pekarangan rumah kita temukan secarik kertas kuning menempel dengan goresan aksara China. Atau di sudut rumah yang sempit itu selalu ada jambangan kecil penuh hio, dan beberapa batang lilin, menemani sebingkai foto dari seseorang yang telah meninggal. Warga kampung ini memang mayoritas keturunan Tionghoa. Tapi berbeda dengan Tionghoa kebanyakan, mereka punya sebut­­an khusus: “China Benteng”. Se­buah klenteng besar di tengah kampung, Hong Tek Tjeng Sin— ini klenteng tertua ketiga di Tangerang. Menyuruk ke belakang, berjejer rumah di sepanjang aliran sungai. Banyak keluarga menetap di tepi sungai itu. Mereka mandi, mem­ buang sampah, dan mencuci di sana. Di tepi sungai itu, ada sebuah rumah kecil. Penghuninya se­ orang lelaki, Khoiron ( 65) alias tjoe kun. Rumah itu berada paling depan, terbuat dari bambu, dan siap menyambut siapa saja yang menginjakkan kaki ke kampung di bantaran sungai itu.. Sejarah Cina Benteng Pada akhir tahun 1800-an, sejumlah orang Cina dipindahkan ke kawasan Pasar Baru dan sejak itu mulai menyebar ke daerah- daerah lainnya. Mengenai asal- usul kata Cina Benteng. M. Sobirin, sosiolog dari Desantara Foundation me­nutur­ kan bahwa istilah cina benteng tidak terlepas dari kehadiran Benteng Makassar. Benteng yang Cina Benteng: Narasi Lain tentang Indonesia di­bangun pada zaman kolonial Belanda itu sudah rata dengan tanah. Pada saat itu, kata alumnus UGM tersebut, banyak orang Cina Tangerang yang kurang mampu tinggal di luar Benteng Makassar. Mereka terkonsentrasi di daerah sebelah utara, yaitu di Sewan dan Kampung Melayu. Mereka berdiam di sana sejak tahun 1700-an. Dari sanalah muncul, istilah “Cina Benteng”. Tahun 1740, terjadi pem­be­ rontakan orang Cina menyusul keputusan Gubernur Jenderal Valkenier untuk menangkapi orang-orang Cina yang dicurigai. Mereka akan di­kirim ke Sri Lanka untuk di­peker­ja­kan di per­ kebunan-perkebunan milik VOC. Sejak itu banyak orang Cina mengungsi untuk mencari tempat baru di daerah Tangerang, seperti Mauk, Serpong, Cisoka, Legok, dan bahkan sampai Parung di daerah Bogor. Kemiskinan dan Akulturasi Budaya Menurut Sobirin, kehidupan masyarakat cina benteng memang keras agar bisa bertahan hidup. Sebab, sebagian besar pekerjaan mereka bukan dalam bidang ekonomi, tetapi sebagai petani di pedesaan. Yang unik dari masyarakat Cina Benteng adalah bahwa mereka sudah berakulturasi dengan kebudayaan lokal, mereka sudah tidak dapat lagi berbahasa Cina. Dalam beberapa acara hajatan, mereka memainkan musik gambang kromong yang merupakan bentuk lain akulturasi masyarakat Cina Benteng. Sebab, gambang kromong selalu dimainkan dalam pesta-pesta perkawinan, umum­ nya diwarnai tari cokek yang sebenarnya merupakan budaya tayub masyarakat Sunda pesisir seperti Indramayu. Meski demikian, masyarakat Cina Benteng masih memper­ tahankan dan me­lestarikan adat istiadat nenek moyang mereka yang sudah ratusan tahun. Ini terlihat pada tata cara upacara perkawinan dan kematian. Salah satunya tampak pada keberadaan “Meja Abu” di setiap rumah orang Cina Benteng. “Tidak usah dipertentangkan. Realitasnya, masyarakat Cina Benteng memang sudah ber­ akulturasi dengan lingkungan lokal, tapi mereka juga masih me­ megang adat istiadat ke­percaya­ an nenek moyang dan leluhur mereka,” tambah Sobirin. Yang khas dari masyarakat Cina Benteng adalah pakaian peng­ antin yang merupakan campuran budaya Cina dan Betawi. Secara ekonomi, masyarakat tradisional Cina Benteng hidup pas-pasan sebagai buruh serabutan, petani, ataupun nelayan. Fenomena Cina Benteng, kata Sobirin merupakan bukti nyata betapa harmonisnya kebudayaan Cina dengan kebudayaan lokal. Lebih dari itu, keberadaan Cina Bentengseakanmenegaskanbahwa tidak semua orang Cina me­­miliki posisi kuat dalam bidang ekonomi. Sobirin lebih me­lihat fenomena Cina Benteng sebagai contoh dan bukti nyata proses pembauran yang terjadi secara alamiah. Bagi mereka, wajar kalau perayaan Tahun Baru Imlek menjadi pengharapan agar rezeki di tahun baru ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Wajar pula bahwa meski sudah berakulturasi begitu dalam, mereka tetap mem­ beli bunga sedap malam dan ber­sem­bahyang di kelenteng- kelenteng. Melihat kehidupan masyarakat Cina Benteng kita seperti melihat wajah lain Indonesia.(tgh/adj) Publicapos(Jakarta)- Kementerian Pendidikan dan Ke­budayaan (Kem­dik­bud) tengah menggagas ujian nasional (UN) berbasis komputer. Penerapan ujian ber­ basis komputer ini akan meng­ hemat anggaran. Namun, pihak Kem­dikbud me­masti­kan tidak ada proyek pengadaan dalam pelak­sanaan Ujian Nasional (UN) berbasis komputer yang mulai di­ rintis pada tahun ini. "Tidak akan ada pengadaan barang," ujar Kepala Pusat Pe­ nilaian Pendidikan Badan Pene­ lit­ian dan Pengembangan Kem­ dikbud, Nizam, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/1) lalu Pengadaan barang yang di­ maksud berupa perangkat kom­ puter yang dipergunakan untuk ujian hingga genset untuk anti­ sipasi listrik mati saat ujian. Kemdikbud mulai merintis UN berbasis komputer pada tahun ini, yang dilangsungkan di 862 Sekolah Menengah Atas (SMA). "Sekolah tersebut menjadi proyek percontohan. Untuk menge­tahui, apakah hasil ujian ber­basis kertas dan komputer sama," katanya menambahkan. Untuk melaksanakan UN ber­ basis komputer tersebut tentu saja diperlukan perangkat komputer dan genset jika disaat ujian listrik mati. Sedangkan soal UN tetap ber­ variasi dengan tujuan menutup peluang kecurangan. "Kalau berbasis komputer, soal bisa essai. Berbeda dengan sekarang, yang pilihan ganda semua," papar dia. UN berbasis komputer baru akan dilangsungkan secara ke­ seluruhan pada 2016. Disinggung mengenai berapa peng­hematan yang bisa didapat dengan UN berbasis komputer ter­ sebut, anehnya Nizam me­ngaku tidak mengetahuinya. Setiap tahunnya sekitar Rp500 miliar uang negara yang diguna­ kan untuk penyelenggaraan UN. (tgh/ant)
  • 7. 7P u b l i c a P o sEdisi II/II/II - 2015 E K O N O M I & B I S N I S Publicapos (Jakarta)- Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan,pemerintahbersama dengan asosiasi pengusaha melakukan operasi pasar terkait dengan beredarnya apel impor asal AS yang mengandung bakteria Listeria monocytogenes. "Pemerintah dan asosiasi sedang turun tangan untuk mela­kukan operasi pasar," kata Rachmat Gobel ketika ditemui se­usai rapat di Kementerian KoordinatorBidangKemaritiman, Jakarta, Kamis. Menurut Rachmat, hasil operasi pasar masih belum dikemukakan karena operasi tersebut sedang dilaksanakan. Karena menurut Mendag, apel yang ter­kontaminasi diketahui berasal dari California serta kontaminasi juga diketahui bukan karena di per­kebunan tetapi dalam proses pengepakan. Sebelumnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk RI, Robert Blake mengatakan pemerintah­nya menang­gapi dengan serius per­ masalahan ber­edar­nya apel impor asal AS yang mengandung bakteri `Listeria monocytogenes` di Indonesia. "Pemerintah AS menanggapi Pemerintah Gencar Razia Apel Impor Berbakteri Photo: ANTARA Pedagang buah sedang menata dagangannya. Gejolak apel impor berbakteri yang beredar membuat omzet mereka menjadi turun permasalahan apel impor ini secara serius, tidak hanya dengan menghentikan ekspor namun juga mencari akar permasalahannya," ujar Blake di Pusat Kebudayaan AS, Jakarta, Rabu (28/1). Kementerian Perdagangan telah melarang impor apel asal Amerika Serikat, khususnya apel yang dikemas di Bidart Bros, Bakersfield, California, Amerika Serikat dikarenakan adanya indikasi terkontaminasi bakteri Listeria Monocytogenes. Pakar Microbiologi Pangan IPB Prof Ratih Dewanti, MSc mengatakan pemerintah perlu mewaspadai perkembangan bakteri Listeria Monocytogenes pada apel lokal "Karena bakteri ini ada di tanah, udara dan air, jadi kalau mengenai buah dan barang-barang pertanian lainnya lazim-lazim saja terjadi," katanya. Dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB ini mengatakan, kasus bateri Listeria Monocytogenes bukan baru pertama kali terjadi. Kasus terebut muncul pada pertengah Oktober dan Desember 2014 lalu, setelah mengkonsumsi karamel apel sebanyak 31 orang dikabarkan sakit terinfeksi bateri Listeria Monocytogenes. Dan DNA sama persis dengan bateri yang ada pada pasien. "Hasil investigasi bakteri ada di pabrik pengepakan apelnya Bidart Bros, jadi diduga apelnya yang membawa bakteri Listeria Monocytogenes ini," katanya. Pada tahun 2011 di Kanada juga terjadi, "Kasus ini pertama kali dipublikasi muncul pada tahun 1981 terjadi pada coleslaw atau kubis salad. Lalu pada tahun 1985 bakteri mengontaminasi keju yang terbuat dari susu mentah," katanya. Dikatakannya dampak dari bakteri Literia Monocytogenes jarang membikin sakit, tetapi bagi orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah seperti Lansia dan ibu hamil akan mengakibatkan sakit yang menyerupai flu. Bagi lansia, serangan bakteri Literia Monocytogenes dapat menggaggu lebih jauh ke dalam tubuhnya, sedangkan yang lebih menjadi korban adalah ibu hamil. Bakteri menyerang janin yang berakhir dengan keguguran atau bayi yang dilahirkan meninggal.(tgh/ant) Pemerintah bersama dengan asosiasi pengusaha melakukan operasi pasar terkait dengan beredarnya apel impor asal AS yang mengandung bakteria Listeria monocytogenes. Jakarta (Antara) - Gubernur Papua Lukas Enembe menya­ ta­kan masyarakat Papua akan menutup dan mengusir PT Freeport dari provinsi itu jika tidak membangun smelter atau pengolah bahan mineral di daerah itu juga. "Seluruh masyarakat Papua menolak pem­ bangun­an smelter Freeport di Gresik Jawa Timur sementara bahan mentahnya dari Papua," kata Lukas Enembe di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis malam. Ia menyatakan Papua tidak akan mengalami ke­maju­an jika hanya dikeruk sumber daya alamnya tanpa ada pengolahan di lokasi yang sama. "Kapan Papua akan maju, kami dan para bupati sepakat agar smelter dibangun di Papua, kalau tidak sekalian saja Freeport keluar dari Papua," katanya. Lukas menyebutkan tersedia lahan yang luas untuk pembangunan smelter di daerah itu "Kalau Freeport tidak mau membangun smelter maka kami akan membangun sendiri dan nanti investor dari mana pun harus menggunakan smelter milik Provinsi Papua," kata­nya. Lukas menyebutkan selain membahas masalah penolak­an Freeport membangun smelter di Jawa Timur, pertemuan dengan Presiden Joko Widodo itu juga membahas mengenai RUU Otonomi Khusus Papua. Ia menye­butkan dokumen resmi ter­ kait RUU itu sudah ada di DPR dan DPD. "Kami sampaikan kepada Presiden agar menempuh jalan yangterbaikuntukmenyelesaikan Lukas Enembe: Usir Freeport dari Papua masalah di Papua. Senada dengan ancaman Gubernur Papua, Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah men­cabut izin ekspor PT Freeport karena dinilai melanggar Undang- Undang nomor 4 tahun 2000 tentang Mineral dan Batu Bara. "Hal ini terkait perpanjangan `Memorandum of Understanding` pemerintah dengan PT Freeport. Salah satu butir isi dari MoU tersebutberisitentangpemberian izin ekspor konsentrat," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Fary Djemi Francis sebagaimana dalam keterangan tertulisnya yang diterima Publicapos. Dia mengatakan pemerintah telah melakukan kesalahan men­ dasar terhadap ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. Izin itu, katanya, telah melanggar Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. "Karena dinyatakan dalam undang- undang tersebut bahwa setelah lima tahun sejak diundangkan, PT Freeport harus melakukan pemur­ nian," ujarnya. Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM telah bersepakat pemerintah akan melakukan larangan ekspor mineral mentah terhitung sejak 12 Januari 2014. Fraksi Partai Gerindra DPR RI meminta kepada pemerintah untuk mencabut izin ekspor yang telah dikeluarkan kepada PT Freeport. Hal itu, katanya, karena secara nyata telah melanggar undang-undang dan tidak ber­ pihak kepada kepentingan nasional.(tgh/ant) Publicapos (Jakarta)- PT Merpati Nusantara Airlines di­ usul­kan mem­peroleh tambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), sebesar Rp800 miliar. Hal ini terungkap pada Rapat Panja PMN Komisi VI DPR, Kamis (29/1), di Kompleks Parlemen, Senayan. Dalam kesempatan tersebut, hadir jajaran direksi PT Perusaha­ Perubahan Asumsi Kurs Rupiah Rp12.500 an Pengelola Aset (PPA), yang mengajukan proposal penam­ bahan modal kepada Merpati. "Kami mengusulkan tambahan modal sebesar 800 miliar khusus untuk menyelamatkan Merpati," ungkap direktur utama PPA, Saiful Manan. "Kami sadar bahwa Merpati adalah aset negara yang ber­harga dan kami dengan pihak Kemen­ terian BUMN sepakat untuk Merpati Diusulkan Dapat Tambahan Modal Rp800 Miliar Publicapos(Jakarta)- Bank Indonesia menyatakan per­ ubah­an asumsi kurs rupiah yang menjadi lebih lemah dari Rp12.200 menjadi Rp12.500 pada Rancangan APBN-Per­ubah­ an 2015 masih relevan dengan kondisi dan tantangan per­ ekonomi­an global. Salah satu kondisi dan tantang­ anperekonomianglobalituadalah kecenderungan penguatan kurs dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya yang terus ber­lanjut, seiring dengan laju pe­mulihan ekonomi di AS, kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, Rabu. "Itu adalah suatu yang perlu kita perhitungkan karena terjadi tekanan pada nilai tukar kita," kata Agus, seusai peluncuran buku "Legacy Sang Legenda" tentang kiprah dan pengalaman Gubernur BI periode 1973-1983, Rachmat Saleh, Dengan perkiraan penguatan kurs dolar tersebut, Agus menga­ takan, perubahan asumsi kurs yang lebih lemah sebesar Rp300 itu akan sesuai dengan postur belanja dan pendapatan negara yang diinginkan pada APBN- Perubahan (APBNP) 2015. Perubahan asumsi nilai tukar ini akan mempengaruhi besaran belanja dan pendapatan negara dalam APBNP 2015. "Jadi kami merasa nilai tukar Rp12.500/dolar lebih men­cermin­ kan APBNP 2015," kata Agus. Ia menuturkan selain faktor kondisi dan tekanan per­ ekonomian global, perubahan asumsi kurs rupiah juga mem­ pertimbangkan neraca transaksi berjalan yang telah mengalami defisit dalam tiga tahun terakhir. Adapun pada 2015, BI mem­ proyek­sikan defisit neraca transaksi berjalan tetap di atas 3 persen terhadap PDB, karena gencarnya pembangunan infra­ struktur akan menaikkan impor barang modal. Bank Indonesia, kata Agus, akan selalu memperhatikan kondisi pasar keuangan, dan tetap fokus untuk menyesuaikan laju per­ tumbuhan dengan stabilitas per­ ekonomian. "Tetapi kita tidak ada me­ nargetkan nilai tukar tertentu. Itu hanya asumsi untuk menyimpan postur anggaran," ujar Agus. Sebelumnya, pemerintah ber­ sama Komisi XI DPR RI sepakat untuk menurunkan asumsi makro dalam rancangan RAPBN- Per­ubah­an 2015. Sejumlah asumsi makro yang berubah selain kurs rupiah terhadap dolar AS adalah per­ tumbuhan ekonomi dari usulan sebelumnya sebesar 5,8 persen menjadi 5,7 persen, tingkat inflasi 5,0 persen dan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,2 persen.(tgh) mengajukan usulan tambah­an modal ini," lanjut Saiful. Menanggapi usulan ini Pimpin­ an Komisi VI, Azam Azman Natawijana, selaku ketua rapat mengakui usulan ini positif. "Kami menanggapi positif usul­­an ini. Kami harap langkah- langkah penyelamatannya dapat di­buat sedetail dan se­kompre­ hensif mungkin," demikian ungkap Azam. (andi)
  • 8. Edisi II/II/II - 2015MEGAPOLITAN8 P u b l i c a P o s Di awal Tahun 2015 DPRD Kota Depok langsung mengggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2015. Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada hariSenin5Januari2015di­pimpin oleh Ketua DPRDKota Depok Hendrik Tangke Allo,S.Sos dalam sambutannya menga­­takan bahwa dalam Paripurna ini masing- masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menyampaikan Rencana Kerja­nya selama Masa Sidang Kedua, berbagai kegiatan akan dilaksanakan dengan semangat tinggi dalam rangka untuk pem­ benahan di semua sektor guna mening­katkan peng­awasan serta melaksanakan program kerja yang telah di­agenda­kan. Komisi A yang membidangi masalah Pemerintahan dalam penyampaian rencana kerjanya pada masa sidang kedua ini yang di­sampaikan oleh Wakil Ketua Hamzah, SE.MM menyampaikan bahwa Komisi A akan melanjutkan beberapa kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang pertama ditambah beberapa ke­ giatan baru yang menjadi fokus pem­bahasan Komisi A pada masa sidang kedua ini. Komisi A akan membahas beberapa per­masalah­ anyangmenjadifokuspembahasan Komisi A pada masa sidang II ini antara lain: a). Pengawasan terhadap pemenuh­an kebutuhan SDM di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan khususnya di Kecamatan dan Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat b). Telaahan dan usulan revisi terhadap PERDA terkait dengan PerizinankhususnyaPerdaIMB.c). Pengawasan terhadap penegakan Perda Kota Depok, khususnya Perda yang terkait dengan Perijinan, minuman keras dan ketertiban umum. d). Pengawasan terhadap pelayanan administrasi ke­pendudukan, khususnya pen­ cetakan Akte Kelahiran, KK dan E-KTP. Komisi B yang membidangi masalah Perekonomian dalam Program Kerja Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Kota Depok Tahun Sidang II/Tahun Anggaran 2015 penyampaian rencana kerjanya pada masa sidang kedua ini yang disampaikan oleh Wakil Ketua T. Farida Rachmayanti,SE.M.Si, diawali dengan kata-kata puitis yaitu Tahun telah berganti semoga segala kebaikan yang kita rangkai bersama tetap memberikan inspirasi untuk terus memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Depok. bahwa Komisi B akan melanjutkan beberapa kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang pertama dan telah menyusun rencana kerja untuk empat bulan kedepan. Sebagaimana telah disampaikan bahwa Visi Komisi B adalah Keberdayaan Potensi Ekonomi Lokal dan Keandalan Pengelolaan Ke­uangan Daerah. Untuk pen­ capaian­nya dituangkan dalam empat misi, salah satunya adalah mengembangkan Industri Kreatif dan Pariwisata yang berwawasan lingkungan. Fokus program kami tetap pada Penge­lolaan Pariwisata Alam. Mengapa Komisi B berangkat dari Pariwisata? Ada beberapa alasan kami memilih untuk mengawal pengembangan sektor ini. Pertama, Dalam pandangan kami Pariwisata dapat berperan sebagai sektor pengungkit. Sektor yang mendinamisasi bergeraknya sektor lain, termasuk ekonomi dan keuangan. Pariwisata juga dapat diumpamakan sebagai mesin yang menghidupkan gerak ekonomi masyarakat. Ketika pariwisata terselenggara dengan baik maka UMKM akan meluas pasarnya. Ketika Pariwisata dihidupkan maka Ekonomi kreatif menemukan panggungnya. Ketika Pariwisata dikembangkan roda perdagangan dan jasa semakin berputar. Potensi ekonomi lokal menjadi berdaya, kesertaan masyarakat pada sektor ekonomi­pun semakin kuat yang pada gilirannya bukan hanya menum­buhkan kesejahteraan tetapi juga memberi pengaruh pada peningkatan PAD, contoh sederhana ada 2 Pajak Daerah yang secara signifikan sangat ber­potensi untuk bisa bertambah adalah Pajak Restaurant dan Pajak Hotel. Komisi C yang membidangi masalah Pembangunan dalam penyampaian rencana kerjanya pada masa Sidang Kedua ini yang disampaikan oleh Wakil Ketua Edy Masturo,SE menyampaikan bahwaKomisiCakan melanjutkan beberapa kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang pertama. Komisi C DPRD Kota Depok merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPRD yang sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kota melaksanakan Tugasnya Komisi C DPRD Kota Depok berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Depok sesuai dengan bidang urusanya secara umum yaitu Bidang Pembangunan Fisik, Perhubungan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Berbekal Tugas dan Fungsi dari Komisi C DPRD Kota Depok tersebut maka dipandang perlu adanya Koordinasi, Rapat Kerja, Konsultasi dengan OPD terkait sebagai mitra kerjanya dan Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat, dengan tujuan untuk mencari Data dan Informasi sebagai bahan masukan dan saran untuk dipertimbangan dalam memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Depok. Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Masyarakat dalam penyampaian rencana kerjanya pada masa sidangke­duainiyangdisampai­kan langsungolehKetuanya Lahmudin Abdullah, S.Kom menyam­­paikan bahwaKomisiDakanmelanjutkan beberapa ke­giatan yang belum terselesaikan pada masa sidang pertama di­tambah beberapa ke­ giatan baru yang menjadi fokus pem­bahasan Komisi D pada masa sidang kedua ini. Rencana Kerja Komisi D pada masa Sidang Kedua Tahun 2015 akan melaksanakan rangkai­an ke­giatan Pengawas­ an, Koordinasi serta evaluasi terhadap beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Ada­pun yang menjadi hal penting dalam Rencana Kerja Komisi D di antara­nya: Bidang Pendidikan, kita ketahui bersama bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan ke­­sempatan pendidikan, pening­ katan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk meng­hadapi tantangan se­ suai dengan tuntutan per­ubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pengawasan, evaluasi dan koordinasi pen­didik­an secara terencana, ter­arah, dan ber­­ke­ sinam­­bungan meng­usung ter­­ bentuk­nya insan religius, ber­ jiwa kreatif, memiliki ke­ahli­an atau kompetensi spesifik, ber­ke­ mampu­an wira­usaha dan cinta ling­kunganhidup,untukmencapai tujuan mulia pen­didikan di Kota Depok. Bidang Kesehatan, yang di dalam­nya merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial di BidangKesehatanuntukmen­ jamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, ber­sifat pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) men­­cakup pelayan­an promotif, preventif dan rehabilitatif yang di­beri­kan secara berjenjangan dengan mutu yang terjamin dan yang paling penting adalah ter­layani­nya masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. (Adv) Humas DPRD Kota Depok Suasana Sidang Paripurna DPRD Kota Depok Advetorial Publicapos(Jakarta)- Untuk mem­beri­kan pelayanan fasilitas ke­sehatan kepada para penderita Demam Berdarah (DBD), Pemerintah Kota Depok tidak me­ mungutbiayabagiparapasienpen­ derita DBD di RSUD Depok. Namun perawatan hanya khusus untuk kelastigasajadanbiayadi­tanggung oleh APBD Depok. “Sebenarnya sudah lama kita mem­berikan fasilitas ini, khusus bagi penderita DBD kami beri­kan Pemkot Depok Gratiskan Pasien Demam Berdarahperawatan gratis asalkan mau dirawat di kelas tiga,” jelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Noerzamanti Lies. Wanita yang akrab disapa Dr. Lies ini mengatakan bahwa fasilitas gratis ini sudah ada sejak 2012 untuk segala kalangan masyarakat, baik yang kaya maupun miskin. Meskipun saat ini masyarakat sudah memiliki Jamkesda maupun Jamkesmas, namun Dr. Lies tetap meng­himbau kepada masyarakat yang tidak me­ milikinya untuk berobat ke RSUD. “Untuk yang tidak memiliki asuransi, Jamkesmas atau Jamkesda, jika terkena penyakit DBD saya sarankan untuk pergi RSUD Depok,” ujarnya. Kepala Dinas Kesehatan juga mengajak kepada masyarakat Depok untuk melakukan pen­ cegah­an dengan menerapkan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) dan pemberantas­an sarang nyamuk (PSN) “Masyarakat diharapkan bisa melakukan pencegahan dengan menerapkan PHBS (prilaku hidup bersi dan sehat) dan PSN,” kata Lies baru-baru ini. Dijelaskan Lies, Dinkes Depok bekerjasama dengan puskesmas yang ada di setiap kecamatan mem­berdayakan peran PKK untuk melakukan pemeriksaan jentik ber­kala seminggu sekali. Selain itu juga mempunyai gerakan Pem­ berantasan Sarang Nyamuk (PSN). “Gerakan PSN ini dengan melakukan 3 M (menguras, menu­ tup, mengubur) di tempat-tempat yang memungkinkan air tegenang, sepertibakmandi,tempayan,kaleng bekas, ban bekas, tempat air minum binatang, dan lainnya,” terang Lies. Ia menuturkan pencegahan terbaik demam berdarah adalah membangun kesadaran sendiri “Kalau bukan kita sendiri siapa lagi”, tutup Lies.(tgh)
  • 9. 9P u b l i c a P o sEdisi II/II/II - 2015 MEGAPOLITAN Publicapos(Tangsel)- Ratusan warga yang didominasi kalangan ibu rumah tangga berbondong- bondong mendatangi Lapangan Kampung Dadap, Kelurahan Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Ketika acara dibuka, warga langsung membuat antrean panjang mengular dan Walikota Airin Rachmi Diany pun tak kalah sibuk sumringah melayani warganya satu persatu. Pemandangan itu terjadi ber­tepat­ an dengan digelarnya ke­giat­an bazzar murah bersama Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Usai membuka seremonial acara, kedua Pimpinan tersebut melayani langsung warga yang telah mengantongi kupon pem­ belian minyak goreng. “Kegiatan bazzar murah minyak goreng ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau,” ungkap Menda Rahmat Gobel di lokasi acara, Minggu, 1 Februari 2015. Sebenarnya kegiatan ini telah dilaksanakan Kementerian Perdagangan dalam bentuk pasar murahdiberbagaidaerah.Mendag Gobel menjelaskan, tujuan utama program ini tentunya dalam Warga Padati Bazar Murah Tangsel rangka membantu meringankan beban masyarakat. Bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah bazzar murah tentunya sangat di­butuh­kan. “Mereka jadi bisa memikul beban untuk menyediakan kebutuhan pangan sehari-hari,” jelasnya. Di lokasi yang sama, Managing Director Sinarmas - Gandi Sulistiyanto mengutarakan, dari ada­nya program bazzar murah dapat mendorong masyarakat untuk membeli minyak goreng. Program ini juga berperan mem­ bantu menurunkan harga minyak goreng di pasaran. Pasalnya, harga pasar minyak goreng saat ini masih meng­ gunakan banderol lama. Apalagi jumlah stok minyak goreng masih banyak, sedangkan harga bahan bakar minyak sudah diturunkan oleh Pemerintah. “Minyak goreng sekarang harganya sekitar Rp 14-15 ribu per liter untuk yang branded (merk terkenal). Dengan bazzar kita jual Rp 9 ribu per liter, agar masyarakat membeli degan harga murah sehingga harga minyak goreng turun karena stok-stok lama terjual. Sehingga ambil stok baru dengan harga yang lebih rendah,” utaranya. Gandi menambahkan, program bazzarmurahtelahrutindi­seleng­ garakan setiap tahun. Bazzar murah telah menjadi bagian dari tanggung jawab sosial atau Coorporate Social Responsibility (CSR) PT. Sinarmas Agribusiness and Food. Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia sejak 2015, dan dalam sebulan diselenggarakan di 100 titik lokasi dengan kuota per lokasi 5.000 liter. “Tapi tadi pak menteri minta untuk saat- saat sekarang agar ditambah,” tambahnya. Pada hari yang sama se­belum­ nya, Walikota Airin juga men­ dampingi Menteri Gobel meninjau langsung ke Pasar Modern BSD. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk langsung melihat harga dan stok kebutuhan bahan pokok “Pantauan ini untuk mengetahui secara riil terkait harga dan pasokan sembako di masyarakat pasca kebijakan Pemerintah menurunkan harga BBM beberapa waktu lalu,” terang Walikota Airin. Pihaknya berjanji akan terus memantau harga dan pasokan kebutuhan bahan pokok(tgh) Humas Pemkot Tangerang Selatan Ratusan warga yang didominasi kalangan ibu rumah tangga berbondong-bondong mendatangi Lokasi Bazar Murah di Lapangan Kampung Dadap, Kelura- han Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Publicapos(Jakarta)-GubernurDKI Basuki Tjahaja Purnama menyam­ pai­kan dana hibah untuk daerah penyangga tidak akan di­hapus­kan. Namun, jumlah dana tersebut akan berkurang jika di­banding dengan alokasinyatahunlalu. "Kita kasih yang dilaporin. Tapi enggak apa-apa, 2016 kita kasih lagi. Total masih Rp 3,6 sampai Rp 3,9 triliun yang kita setujuin. Tahun lalu cuma Rp 5 miliar," tutur Basuki di Jakarta, Senin (2/2) lalu. Ahok, sapaan Basuki menyam­ paikan, daerah penyangga yang dimaksud adalah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Sebelumnya Kepala Badan Penge­lola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Heru Budi Hartono Publicapos(Depok)- Kepolisian dinilai harus berani mengusut tuntas masalah pembegalan sepeda motor yang belakangan ini marak terjadi di sejumlah tempat. Sebab aksi-aksi pembegalan ber­ potensi untuk terjadi lagi jika tidak dilakukan tindakan tegas. Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Ahmad Mustofa menga­takan untuk mengatasi kasus begal, lebih baik polisi mela­kukan penelusuran men­ dalam hingga ke akarnya. Meski cara polisi menghabisi dan menangkap penjahat sudah baik dilakukan, namun sebaiknya ada tindakan lebih lanjut dalam mengusut asal muasal pelaku. "Kepolisian tidak hanya mem­ basmi hama, tapi juga membasmi akar masalahnya," jelasnya saat Publicapos(Depok)- Pengajuan pemasangan CCTV oleh pihak kepolisian kota Depok ke pemerintah daerah pada bebe­ rapa waktu lalu dikabulkan oleh pemkot kota Depok. Hal ini terkabul akibat marak­ nya aksi begal motor yang pada saat ini terjadi di kota Depok. Rencana­nya kamera kamera pengintai tersebut akan dipasang di beberapa titik lokasi yang di­ anggap rawan terjadinya aksi begal dan aksi kriminalitas lain­ nya. (Baca: Polresta Depok Ajukan CCTV di Beberapa Titik Rawan Begal) Kepala Bagian Operasional Polresta Tri Yulianto ketika di­ konfirmasi mengenai hal tersebut membenarkannya. Bahwa saat ini pihaknya, Dinas Perhubungan dan pemerintah kota Depok telah berkoordinasi untuk penam­ bah­an dan pemasangan CCTV pada lokasi-lokasi yang di­anggap Ahok: Hibah Daerah Penyangga Masih Berlaku mengatakan hingga batas akhir penyerahan LPJ 31 Januari, ada empat kota yang belum me­lapor­ kan hasil per­tanggung­jawaban. Empat kota mitra yang tahun lalu mendapatkandanahibahtapibelum menyerahkan laporan pertanggung jawaban, yakni Pemkab Bogor, Pemkot? Bekasi, Pemkot Tangerang Selatan, dan Pemkot Tangerang. Keempat kota tersebut dipastikan tidak akan menerima dana hibah dari Pemprov DKI pada tahun ini. Dana hibah sendiri di­perun­ tukkan bagi program pencegahan banjir di daerah hulu, seperti Bogor. Adapun provinsi yang ber­batasan langsung dengan Ibu Kota adalah Jawa Barat dan Banten.(tgh) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyam­ pai­kan dana hibah untuk daerah penyangga tidak akan dihapuskan. Namun, jumlah dana tersebut akan berkurang jika di­banding dengan alokasinya tahun lalu. Pemkot Depok Anggarkan Pemasangan CCTV rawan aksi kejahatan, ujarnya. Sampai saat ini jumlah CCTV yang telah terpasang kurang lebih sebanyak enam buah, untuk ke­depannya pemerintah kota Depok akan menambahkan lagi. Semua CCTV yang ada nantinya akan terkoneksi dengan pihak kepolisian. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak ke­polisian kota Depok dalam menangani aksi aksi yang me­ resah­kan warga Depok. Ketika ditanya kapan akan di­ reali­sasikan pemasangan CCTV ini, pihaknya juga masih belum mengetahui kapan akan di­lak­ sana­kannya. Tetapi hal ini sudah disetujui oleh pemkot Depok. Kepala Sub-Bagian Humas Pemkot Depok Nasrudin juga mem­benarkan hal tersebut, bahwa pihaknya akan segera me­ masang CCTV di beberapa lokasi yang rawan terjadi aksi aski begal dan kriminalitas lainnya.(tgh) Kriminolog: Ungkap Begal Hingga Akarnya dihubungi, Senin (2/2). Menurutnya ada kemungkinan jika pelaku pembegalan itu me­ miliki komplotan khusus. Ke­ polisian harus menyelidiki juga potensi adanya tempat belajar atau tempat perekrutan pelaku begal. "Tidak mungkin anak putus sekolah, anak-anak remaja tanggung, langsung bisa mela­ku­ kan pembegalan, pasti ada yang melatih," katanya. Selainitu,unsursekolah,rumah, dan orang tua juga ber­pengaruh karena secara usia, para pelaku seharusnya masih berada dalam pengawasan.(tgh) Sumber: Depoknews.com Tiga Orang Pelaku begal Berhasil di bekuk Jajaran Satuan Buru Sergap (Buser) Polresta Depok. Publicapos(Jakarta)- Jakarta yang menduduki peringkat ter­ akhir di antara 50 kota besar di dunia dalam hal keamanan mem­ buat Pemerintah Provinsi DKI ber­niat menempatkan penem­bak jitu di setiap gedung ber­tingkat jika dibutuhkan. "Kalau perlu kita akan pasang penembak jitu itu di gedung- gedung yang berada di kawasan rawan," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Kamis. Jika hal tersebut dibutuhkan, kata Basuki, pihaknya akan menggandeng pihak kepolisian dan TNI. "Penembak jitu itu akan di­ pasang di tempat berbahaya agar orangtidakberanimacam-macam dan enggak benar atau kamu akan Tangkal Kejahatan, Ahok Siagakan Sniper dilumpuhkan," ujar Basuki. Untuk meningkatkan keamanan di Ibu Kota, kata dia, pada bulan Februari 2015 pihak akan memasang banyak closed circuit television (CCTV) di tempat yang dianggap rawan. "Kami akan memasang banyak CCTV sebagai pengawas di setiap jalan dan tempat rawan," katanya. Pada bulan Februari, DKI Jakarta akan memasang 500 unit CCTV untuk memantau lalu lintas dan ke­amanan. Kabid Humas Polda Merto Jaya, Martinus Sitompul di Jakarta, men­jelaskan penempatan penem­ bak jitu, menurut Martinus harus melalui berbagai mekanisme dan berdasarkan bukti cukup terkait dengan ancaman yang membahayakan.(tgh)
  • 10. Edisi II/II/II - 2015O P I N I10 P u b l i c a P o s Demokrasi, ada yang mengatakan biaya­nya mahal dan tidak mesti mahal. Demokrasi menjadi sebuah alat yang sangat ampuh untuk mengukur sebuah negara dikatakan mampu dewasa dalam ber­politik. Selama ini banyak kontroversi yang muncul atas disahkannya UU Pilkada No. 22 Tahun 2014, ini karena dianggap meng­ ambil hak demokrasi rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Padahal sistem pemilihan menurut UU ini sebenarnya juga demokratis apabila ditelaah dari segi tata negara, karena DPRD juga merupakan wakil yang dipilih rakyat. Tetapi tentu lebih demokratis pemilihan langsung, karena pandangan pemilihan langsung lebih demokratis, maka sistem ini dianggap lebih baik daripada pilkada tidak langsung. Padahal, ada juga kekurang­an dalam sistem pilkada langsung, yang sudah dijalankan selama sembilan tahun ini. Dalam berbagai diskusi tentang pemilih­ an kepala daerah, banyak juga ahli yang ber­pendapat kepala daerah tidak perlu lagi dipilih langsung oleh rakyat, wacana ini muncul karena mahalnya ongkos pilkada langsung Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati yang menghabiskan dana sampai puluhan bahkan ratusan miliar. Biaya politik yang tinggi dalam penye­ lenggaraan pilkada dituding menjadi salah satu problem serius yang semestinya men­ dapat perhatian lebih. Kelemahan penga­ turan dana politik telah menjadikan pilkada sebagai ajang transaksional dan per­tarungan “Darurat” Pemilihan Kepala Daerah Mohammad Mulyadi Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung, Tahun 2008 Peneliti Pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI para pemodal. Biaya politik yang “tidak tak terbatas” menyebabkan para calon terpilih tersandera untuk mengem­balikan modal politiknya. Ini di­per­parah oleh pengaturan danapolitikdalampemilukadayangmemang sangat minimalis. Selain itu, pilkada langsung menyebabkan biaya sosial yang tinggi. Hasil Pilkada seringkali tidak dapat diterima dengan baik oleh massa pendukung salah satu calon kepala daerah yang kalah. Sehingga menimbulkan kericuhan dan aksi anarkis. Rusuh hingga amuk massa seringkali terjadi dalam merespons hasil pilkada. Berdasarkan data Ditjen Otda Kemendagri 2005 hingga Mei 2013, rekapitulasi kerugian pasca konflik pilkada di provinsi maupun kabupaten dan kota menyebutkan antara lain jumlah korban meninggal dunia 59 orang, korban luka 230 orang, kerusakan rumah tinggal 279 unit, kerusakan kantor pemda 30 unit, kantor polisi 6 unit, dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah 10 unit. Jumlah ke­ rusak­an fasilitas umum 156 lokasi, kantor partai politik 11 unit, kantor media/surat kabar 3 unit, kendaraan 25 unit dan kawasan pertokoan 1 unit. Berbagai fenomena sebagai akibat pelaksanaan pilkada secara langsung tersebut itulah yang membuat Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah menginisiasi perlunya mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung dan setelah menyusun rancangannya selama ± 7 Tahun, pada tanggal 25 September 2014 Pemerintah bersama DPR RI sepakat mensahkan UU No. 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 2014yangmengubahmekanismepemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung, membuat beberapa kelompok masyarakat dan partai politik melakukan perlawanan dengan menganggap ini adalah bentuk pen­cabut­an hak kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Berbagai alasan dari banyak­nya aspirasi yang menghendaki agar pilkada langsung dapat dilaksanakankembaliitulahyangmendasari Presiden SBY kala itu mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Terkait hak konstitusional DPR untuk menerima atau menolak Perppu, ada 2 hal yang mungkin akan disoroti. Pertama, apakah ada ikhwal yang memaksa sehingga Perppu itu harus dikeluarkan. Kedua, apakah muatan Perppu itu dinilai lebih baik dari UU Pilkada yang telah disahkan oleh DPR. Setelah melalui berbagai diskusi dan lobi di antara partai politik di DPR, maka Komisi II DPR sepakat mengesahkan Perpu Pilkada menjadi RUU dan akan disahkan lagi menjadi Undang-undang. Di mana sebelumnya dilakukanrapatkerjaKomisiIIDPRRIdengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memutuskan Meracik Emas di Lekukan “Pulau K” Ansel Alaman Tenaga Ahli di Komisi Infrastruktur DPR RI SELAMA 9 hari saya ditugasi menjumpai pimpinan struktural di 13 kabupaten/ kota se Sulawesi Tengah, tanggal 5 hingga 14 Januari 2015. Perjalanan singkat ke lekukan pulau “K” itu tidaklah mungkin merekam banyak hal. Tetapi setidaknya perjalanan darat sekitar 2.550 km itu, menggores keindahan alam dan potensi ‘provinsi teluk’ nan indah. Kondisi yang terungkap ini sebagai potret batin saya dan rekaman dialog dengan kawan-kawan DPC dari Palu hingga Banggai Laut dan Kepulauan. Bahana Betapa kagum mengalami indahnya Teluk Palu, menyusuri belasan km pesisir Donggala, mendaki gunung di sisi Buol dengan hamparan perkebunan kelapa dan kelapa sawit, lalu menuruni dataran persawahan Toli-Toli utara. Dari itu naik lagi ke gunung samping Toli-Toli, harus bergulat sebentar dengan pekatnya kabut dan jalan lumpur, untuk menjemput subuh dengan menuruni lembah samping Teluk Tomini dan berpapasan sunrise saat memasuki Perigi Moutong. Perjalanan berikut, bercanda dengan deburan ombak partai Tojo Una-Una, Morowali selatan depan laut lepas Arafura, perbatasan Maluku. Dan ketika lari pagi menyusuri indahnya pantai Kota Luwuk, aku coba berkejaran dengan ombak, tetapi ternyata gulungan buih putih itu terlalu lincah bagi si ‘anak gunung’ ini. Aku tertegun menyaksikan sang ombak ‘marah-marah’ dengan meninju dinding kota pantai itu. Aku berguman sambil melantunkan lirik lagu Sceeter Davis (maaf kalau salah) ‘Why does the sunshine go on shinning, why does the sea rose to shore? Don’t they know it’s the end of the world? Ah… aku bimbang untuk melanjutkan dengan: ‘it’s end because you don’t love me again’. …He…he…he... Oh….oh indahnya bahana cinta negriku… tanahku Indonesia. Gundah Tetapi serentak aku gundah. Mengapa provinsi ini disejajarkan dengan ‘sobatnya’ NTT, NTB, Malut, Papua, Papua Barat dan Babel sebagai provinsi belum naik kelas’ hal akuntabilitas anggaran? Akuntabilitas sering ditujukan untuk mengukur besaran PAD agar menambah tebal pundi APBD demi mewujudkan ‘money follow function’ dalam desentralisasi fiskal itu. Aku tidak percaya bahwa ‘provinsi teluk’ ini tidak bisa mengepak sayap buat wisata bahari, ekonomi maritim, tanaman perdagangan seperti kelapa, kakao, pertambangan untuk menambah pundi negara dan lokal. Aku bertanya mengapa provinsi ini tidak menjadi salah satu destinasi wisata bahari, sesuai UU.No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan? Apalagi jika dikaitkan dengan legenda sapi Donggala, Teluk Tomini, Teluk Palu, dan lain. Sapi Donggala mengingatkan saya, mantan gubernur terkenal Aziz Lamadjido. Sayang kini ada pejabat lokal seperti mantan bupati Buol terjerat skandal korupsi proyek kelapa sawit. Legenda sapi Donggala itu kini dirusak ‘tangisan’ bumi sepanjang pesisir Donggala akibat galian C, menyembur partikel debu mengancam pernapasan akut. Kutanya sopir yang membawaku, siapa pemilik galian C yang begitu banyak dan mengoyak perut bumi? Kata dia, pemilik banyak orang kaya dari Jakarta. Anehnya masing-masing perusahaan memiliki dermaga sendiri sehingga bahan mentah galian langsung di antarpulaukan. Banyak pengusaha mengantongi izin pertambangan atau galian C dari pemda setempat sesuai UU.Minerba, yang katanya berniat menggenjot PAD, tetapi nyatanya mengeruk dan menghancuri lingkungan. Sementara pantai indah di bawah lubang galian itu dibiarkan telanjang tanpa perduli untuk budidaya bakau atau lain. Mata ilmu politik dan otonomiku seperti kabur oleh debu galian C ini, seakan tak berdaya berhadapan dengan penelanjangan moral pembangunan negriku. Apalagi DPR RI kini tengah membahas Perppu pilkada dan Pemerintahan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan yang berotonomi. Apa bisa membawa revolusi moral dalam pelaksanaan otonomi? Moral Negara Kesatuan berotonomi ini bermuara pada konstitusi sepatutnya difokuskan pada kesejahteraan rakyat secara adil. Dan perinsip keadilan dalam tatapan John Rawls (Rawls, 1995) di antaranya kesetaraan yang fair atas kesempatan. Tapi yang saya rekam, galian C itu jauh dari kesetaraan fair, hanya ada monopoli dan oligopoli pemodal dan pemilik kuasa. Sebuah bentuk kapitalisasi pasar dan negara. Atas kapitalisasi itu, aku menggugat komitmen moral Ekonom legendaris John Maynard Keynes yang pernah meng­ikrar­ kan ekonomi kerakyatan (Koesters, 1987; Mark Skounsen, 2005). Keynes menentang kapitalisme Marxian dan liberalisme Smithian. Keynes mengedepankan full employment untuk menekan pengangguran. Dalam implementasi, Keynes menerap­kan kebijakan ekonomi laissez faire, mungkin itu yang menyebabkan ia ditinggalkan banyak negara setelah terobsesi propaganda ekonomi kerakyatan (komunalisme) oleh rival­nya marxisme. Persoalannya, komunalisme sejalan dengan Keynesian yang kedepankan kerakyatan? Dimana pendulum pembedanya? Social Capital Pendulumnya bagiku, marxianisme anti kapitalisme dan tergiur ekonomi ‘sama rata-sama rasa’ sebagai spirit komunalisme. Komunalisme ter-explore menjadi ‘proletarianisme’ berwujud gerakan terorganisir di bawah ideologi komunisme (Jules Townshend, Politics of Marxism, 2003; Leon Trotsky,1930?). Jelas Marxianisme melegalkan revolusi proletar perebutan kekuasaan seperti Revolusi Bolshevic 1917 (Robert Gellately, Lenin, StalinandHitler,2007).Sementaraekonomi kerakyatan memimpikan kesejahteraan sosial spirit Keynesian bermuara pada hak tiap individu mendapatkan keadilan pelayanan negara, menuju welfare State, seperti spirit Skandinavian. Keynesianisme memang menolak kapitalisme tetapi dengan membarui pola kebijakan (policy) negara bukan revolusi. Di sini nilai kemanusiaan (humanisme), kesetaraan (equality), demokrasi dan keadilan (justice) sebagai pilihan dasar. Jelaslah pendulum utama pembeda keduanya adalah social capital (modal sosial). Ekonomi kerakyatan seharusnya dituntun nilai-nilai itu. Kenyataannya, banyak usaha pertambangan menjadikan rakyat hanya pekerja kasar, sementara perusakan lingkungan, lubang galian tidak direklamasi, sebuah kapitalisasi perdesaan yang menusuk batin kita. Pemda seperti dinasti feodal-borjuis penunggu setoran. Jika potret ini berlanjut, rakyat Donggala dan banyak daerah lain di negri ini sepantasnya melakukan gerakan mengembalikan bumi yang terkoyak nafsu uang dan kuasa dalam tameng PAD. Lain di Donggala, lain di Parigi Moutong (Parimo), Tojo Una-Una (Touna) dan Poso. Di kiri jalan Parimo, Touna, Poso tergambar ideologi keabadian. Komunitas Bali (transmigran) tersimbol dalam janur kuning yang dipancang depan setiap rumah dan pura. Di seberang jalan terlihat rumah kolong beraroma Bugis-Makassar dengan masjid indah. Ada minoritas Jawa, Minahasa dan lain. Sementara sebagian penduduk asli di Poso, Tentena, Beteleme dan Morowali tampak beraroma ‘kota gereja’. Apa yang kini terjalin di antara nafas perbedaan mereka? Danau indah Poso meyakinkanku bahwa social capital rakyat kini bergulat dengan makna ‘toleransi sejati, persahabatan lintas-batas, dialog karya, asimilasi budaya, nilai, dan lain. Keyakinanku itu telah disuluh karya tulis Hasrullah (2014) bahwa di masa lalu konflik Poso bukan konflik agama tetapi konflik antar elit lokal, soal politik dan ekonomi. Sayang memang, agama diseret masuk dan dijadikan tameng. Tetapi kini aku yakin meracik ‘emas’ di lekukan provinsi “Huruf K”. Emas karatan dari Donggala, Buol, Poso tapi emas murni dari Teluk Palu, Tomini, Banggai/ Luwuk, Laut dan Kepulauan (Bangkep). Kini aku terus berenung bagimana aku menjadi bagian dari racikan ‘emas murni’ ekonomi kerakyatan negriku? Wallahualam.(*) menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pilkada dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Pemda) menjadi Rancangan Undang-undang (RUU). Namun anggota DPR juga sudah sepakat nanti­nya UU Pilkada itu akan direvisi lagi karenabanyakmasalahdidalamnya.Takhanya per­soalan substansi, tapi secara redaksional saja banyak kesalahan dalam penulisan. Ketua komisi IIRambeKamaruzzaman optimisrevisi UU Pilkada yang mengatur 204 Pilkada secara serentakditahun2015ituakanselesaidirevisi dalamwaktusatubulan,tepatnya17Februari. Salah satu persoalan dalam Perppu tersebut adalah ketidakkonsistenan. Misal­ nya, pasangan calon gubernur/bupati/ walikota, tapi di pasal berikutnya tidak menyebut pasangan melainkan hanya gubernur/bupati/walikota saja Pilkada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Melalui pilkada, pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak rakyat bisa diganti. Jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat pada pilkada sebelumnya ternyata kebijakannya tidak memihak rakyat maka rakyat bisa bertanggungjawab dengan tidak memilihnya lagi di pilkada berikutnya. Inilah kelebihan demokrasi melalui pilkada langsung. Cara seperti ini (Bersambung ke hal 11 kol 2-3)