EDISI 184

1. Warta Nasional
ALAMAT REDAKSI
SURAT KABAR Jl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur
Telp/Fax: (021) 85902275 –
HP 082125582006,
E-Mail: wartanasional@rocketmail.com
ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS
Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01
(Depan Puskesmas Purwasari),
Desa Purwasari – Karawang
M E N J A G A K E U T U H A N N K R I Telp (0264) 315262, 41373,
E-mail: wartanasional@rocketmail.com
EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013 E-mail: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim)
ABAIKAN PP NO. 50 THN 2010 AWAS GANTI RUGI TERDAKWA FAISAL DAN ELFIAN
PENGURUSAN SIM KOTA BEKASI MEGA PROYEK JATIGEDE DIJEMPUT TENGAH MALAM,
TIDAK SESUAI PROSEDUR RP43 MILIAR DITILEP BERUBAH JADI TAHANAN RUMAH
Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan legalitas, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran Status dua orang terdakwa dugaan korupsi, Kepala
registrasi dan identifikasi dari Polri yang diberikan sebesar Rp 43 miliar tahun 2012, namun anggaran Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Deliserdang, Faisal
kepada seseorang untuk bukti memenuhi persyaratan tersebut belum terealisasi ke sejumlah pemilik lahan di senilai Rp105,83 miliar dan Elfian selaku Bendahara
administrasi, sehat jasmani dan rohani dalam kawasan Mega Proyek Bendungan Jatigede. Pengeluaran, yang tadinya menghuni jeruji besi Rumah
mengemudikan kendaraan bermotor. Tahanan Negara (Rutan) Klas IA Tanjunggusta Medan.
HAL. 3 HAL. 4 HAL. 5
KPK Siap
Buktikan Pasal
Pencucian Uang
Aktivis Wacanakan Kejatisu Persilahkan
INFO HUKUM
Jenderal
Penggulingan SBY ? KPK Ambil Alih Kasus
Rp 1, 5 Miliar
JAKARTA, WN
Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK), Zulkarnaen,
mengatakan Irjen
Djoko Susilo diganjar
pasal pencucian uang
berdasarkan hasil
penyidikan kasus
dugaan korupsi proyek
pengadaan Simulator MEDAN, (WN)
Surat Izin Mengemudi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu)
(SIM). Djoko, tersangka mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi
korupsi Simulator SIM (KPK) untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi
yang diduga menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa
suap dari proyek Rp196 (TPAPD) di Kabupaten Tapanuli Selatan kerugian
miliar itu. “Ini kan bagian Negara sebesar Rp1,5 milliar Tahun Anggaran 2005
dari proses mengungkap dengan tersangka Rahudman Harahap saat menjabat
kasus korupsi SIM,” sebagai Sekdakab.
kata dia di kantor KPK, Di tangan penyidik Kejati Sumut, kasus Rahudman
Jakarta Selatan, Jumat jalan ditempat. Ditetapkan sebagai tersangka sejak
(18/1/2013). Menurut Oktober 2010 silam, kasus tersebut jalan di tempat.
Zulkarnaen, penyidik KPK Sudah tiga Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
bakal membuktikan di yang berganti namun, kasus tersebut tidak selesai.
Pengadilan kenapa Djoko Rahudman hanya sekali diperiksa ditangan Kajati
Susilo dijerat dengan
pasal tersebut. “Nah, kita >>bersambung halaman 11
akan membuktikannya
nanti di pengadilan,” tegas BOGOR, (WN)
Zulkarnaen. Sejumlah aktivis lintas generasi dan organisasi menggelar Konsolidasi Demokrasi Indonesia selama tiga
Sebelumnya, tim
pengacara Djoko hari mulai 18 - 21 Januari bertempat di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/1/2013). Para peserta
yang sudah hadir selalu meneriakan kata “Revolusi dan SBY Turun” dalam acara pembukaan yang ke-
Roro Fitria
mempertanyakan
langkah KPK turut mudian dilanjutkan dengan seminar “Bedah Indonesia”
menjerat kliennya dengan
pasal pencucian uang.
Anggota tim pengacara
Djoko, Tommy Sihotang
mengatakan, bagaimana
Beberapa tokoh perger-
akan yang hadir maupun
pleno pandangan umum
peserta yang terdiri dari 20
mahasiswa untuk memimpin
perlawanan rakyat, menge-
bagi para aktivis perger-
akan. Menurutnya harus PEMERKOSA, POTONG
mungkin kliennya bisa
dijerat pasal pencucian uang
mendukung KDI di antaran-
ya, Salamudin Daeng (eko-
provinsi. Sejak pukul 10.30,
perwakilan provinsi seperti
muka dalam sidang.
“Sudah saatnya para ak-
ada kesepakatan bersama
di kalangan aktivis meny- SAJA ALAT VITALNYA !
sedangkan kasus Simulator nom AEPI), Dani Setiawan DKI Jakarta, Jabar, Jateng, tivis pergerakan mening- elesaikan persoalan bangsa.
(Koordinator Koalisi Anti Sumatra, Kali- galkan ego ke- “Mungkin kita hebat dalam TINDAK KRIMINAL
SIM sendiri belum terbukti terutama pemerkosaan dan
adanya korupsi. “Ini kan Utang), Adhie Massardi mantan, Lam- pentingan dan pergerakan masing-masing,
(Gerakan Indonesia Bersih/ pung, Jambi, menyatukan mungkin kita hebat dalam pelecehan seksual mendapat
belum jelas uang mana kecaman dari artis sekaligus
yang dicuci. Ada hubungan mantan juru bicara Presiden Sulsel dan se- prinsip bagi bergerak sendiri-sendiri tapi
Abdurahman Wahid), Eg- bagainya telah perubahan kini kita diuji bagaimana penyanyi seksi, Roro
dengan SIM enggak?. Fitria. Bahkan, ia menyebut
Kasus SIM-nya saja gie Sudjana (Koordinator menyampai- negeri,” kata kekuatan kita kaum perger-
SIRI), Chudry Sitompul kan pandan- aktivis Ketua akan ini,” ujar Ratna. pelaku pemerkosaan harus
belum terbukti,” kata dia mendapat hukuman yakni
di kantor KPK. Tommy (akademisi UI), Ridwan gan umum. Steering Com- Para aktivis tidak bo-
Saidi (budayawan), Yudi Dari pan- mittee (SC) leh terjebak hanya pada pemotongan alat vital.
menyatakan, pasal itu baru Roro menilai hukuman
bisa digunakan jika ada Latif (pengamat politik), dangan umum Konsolidasi sekadar gagasan. Harus
MS. Kaban (Ketum PBB), menyimpul- Demokrasi ada kesamaan sikap di ka- yang dilakukan negara
bukti bahwa kekayaan yang Timur Tengah dengan
didapat kliennya benar- Misbakhun (politisi), Ef- kan kegagalan Indonesia langan kaum pergerakan.
fendi Ghazali (akademisi). pemerintahan (KDI), Ratna Ratna misalnya mencon- memotong alat
benar berasal dari tindak vital pantas saja
kejahatan korupsi. “Pasal Lima pimpinan sidang, SBY-Boediono dalam men- Sarumpaet di acara musy- tohkan, jika para aktivis
yaitu Arifin Baso (Sulselbar) gelola bangsa dan negara In- awarah, Sabtu (19/1). menyepakati penggulingan jika dilakukan di
ini kan harus berasal dari Indonesia.
kejahatan. Kejahatan yang Emy Lassari (Kalsel) Adhie donesia. Tuntutan seperti na- Ratna menyatakan kon- Presiden Susilo Bambang
Massardi aktivis 98 Roy sionalisasi aset, pemiskinan disi Indonesia yang kian Yudhoyono (SBY), maka Bagi Roro
mana, itu kan belum jelas,” Fitria, pemerkosa
ungkap Tommy. (red/at) Simanjuntak dan Hisyam koruptor serta pernyataan memprihatinkan pascare-
(Jawa Barat) memimpin dukungan terhadap gerakan formasi merupakan ujian >>bersambung halaman 11 >> bersambung
halaman 11
KELUARGA BESAR RSUD KOTA BEKASI
Mengucapkan
Selamat Natal & Tahun Baru 2013
dr. Titi Masrifahati dr. Anthony D Tulak
DIREKTUR UTAMA KETUA IDI KOTA BEKASI DAN WAKIL
RSUD KOTA BEKASI DIREKTUR RSU KOTA BEKASI

2. EDITORIAL
2 EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013
DITERBITKAN OLEH
YAYASAN KANCA KARYA
AKTA NOTARIS 21JULI 2000
Keluhan Pungli Dimana-mana
PENDIRI
OLEH : REKSON H PASARIBU
Nano Proyogo Pimpinan Redaksi
PEMIMPIN UMUM
MAU bersekolah, warga dan akan menggerogoti tubuh fantastik. Begitulah wajah Reformasi birokrasi
Ir. Jamangalap Simanullang,
keluhkan pungutan liar negara. birokrasi dalam pelayanan telah lama didengung-den-
PEMIMPIN REDAKSI (pungli). Mau buat KTP, Sementara fokus kita seb- publik di republik kita tercinta. gungkan.
Rekson H. Pasaribu keluhan warga juga adalah agai khalayak saat ini lebih ter- Dan keluhan itu pun muncul Birokrasi kembali harus
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI pungli. Bahkan mau nikah tuju pada mereka yang diseret ketika niat baik untuk menikah berbenah diri. Pelayanan
Ade Muksin pun, keluhan pungli selalu oleh KPK pada kasus-kasus harus terhalang dengan biaya publik yang berbelit-belit
DEWAN REDAKSI ada. Dini ini, pungli alias besar. Padahal di sekeliling yang tidak sedikit. Pungutan selain menyusahkan warga
Nano Proyogo pungutan liar telah marak kita, sangat banyak praktik biaya di luar dari aturan yang ternyata dapat membuka
diberitakan di berbagai me- korupsi berupa pungutan liar ada juga termasuk korupsi. peluang terjadinya pungli.
Ir. Jamangalap Simanullang
dia massa. yang semakin merajalela. Di Dan korupsi sudah barang Kemudian dipangkaslah
Rekson H. Pasaribu
Pungli sejatinya adalah sini jelas, perlu kerjasama tentu harus diberantas. Apa prosedur yang panjang
Drs. Hiras Simanullang bagian dari korupsi yang dalam mengawasi tingkah laku pun alasannya, entah gajinya dalam pelayanan di be-
harus dibayar dengan uang.
Ade Muksin menjadi musuh terbesar aparat daerah yang menjurus Ditambah dengan panjangnya tidak mencukupi kehidupan berapa instansi terkait. Re-
PIMPINAN PERUSAHAAN negara. Aktornya sebena- ke arah korupsi. prosedur yang harus dilalui di anak istrinya, bukan berarti ia spons masyarakat sangat
Drs. Hiras Simanullang, rnya adalah para serdadu Warisan kolonial Belanda setiap meja. Waktunya pun harus melakukan pungli bu- positif karena memudahkan
WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN liar yang berada di berbagai ternyata belum bisa kita lepas- tidak seketika itu jadi, kecu- kan? Kesejahteraannya adalah mereka dalam memanfaat-
Martahan Parulian daerah. Meskipun hanya kan. Segalanya harus dibayar ali ada uang pelicinnya. Dan urusan negara, jangan jadikan kan layanan publik. Tetapi,
REDAKTUR PELAKSANA sebagai serdadu-serdadu dengan uang. Harga sebuah setelah dihitung-hitung, jumlah orang lain sebagai korban. benarkah pungli tidak terjadi
liar, kalau dibiarkan terus cap stempel atau pun core- pengeluaran yang dihabis- Lalu, akankah kita kembali lagi?
Edward Gultom
jelas akan menjadi ganas tan tangan di atas materai kan mencakup angka yang menyalahkan negara? (**)
REDAKTUR
H. Rivai Abidin
SEKRETARIS REDAKSI
Ester Diana Kurniawati
LAYOUT/ARTISTIK
Azi Rifangga,
TASIKMALAYA,
(WN) PULUHAN PENAMBANG PASIR BESI
HANYA 7 YANG
PEMBINA Kepala Dinas
Budi Santoso, SE Pertambangan dan
Hj. Zakariani Santoso
Energi Kabupaten
Panther Roland
Tasikmalaya,
Nazmudin Aziz
MENGANTONGI IZIN
Drs.Paulus Suminom
mengatakan,
PENASEHAT HUKUM
sejak dicabutnya
Mart Lumumba Malau,SH
muratarium
KONSULTAN HUKUM
penambangan
LBH-LSM CERDAS BANGSA
pasir oleh Bupati
STAF REDAKSI
Tasikamalya Juli hasilnya dijual ke perusa-
Sahat Lbn Gaol SE, Endang Suhaedi, Carles,
2012 banyak haan penambangan,” kata
Nasipman Parhusip, Posma, Metris Nainggolan, perusahaan Aziz kepada wartawan di ru-
M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Godman, Aris penambangan yang ang kerjanya, baru-baru ini.
Dari tujuh perusahaan
Kuncoro, M.Suharno ST, Sri Umiyati, Budi meminta maupun yang sudah mengantongi
Setiawan, Edward Hutapea, Ponco Utomo, memperpanjang ijin ijin mereka beroperasi di
D.Ferdinand, Leo Bharata, Sri Umiyati SH, Harley penambangan pasir wilayah Cipatujah, Cikalong
dan Karangnunggal dengan
Utomo, Nino Pramono, Priyo, Nana Nurjana, besi. area penambangan antara
Herlina, Sulistiani, Dede Silvia, Dion PM, Atin AR, dua hongga hektar lebih.
Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Dari puluhan perusahan “Saya sudah menghadap
Selamet, Rojalih.
yang mengajukan izin, baru Bupati Kabupaten Tasik-
tujuh perusahaan yang sudah malaya dan mengharapkan
mengantongi izin penam- ada dukungan penuh kepada
ALAMAT REDAKSI bangan pasir besi. Sedang Dinas Pertambangan dan
Jl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur penambangan pasir gunung Energi dalam menyikapi per-
Galunggung, baru enam mohonan zijin penambangan
Telp/Fax: (021) 85902275 – HP 082125582006, perusahaan yang diberi izin pasir. Dukungan itu dperlu-
E-Mail: wartanasional@rocketmail.com penambang. kan bagi penentuan sikap
Sebagian besar penam- kepada para pengusaha yang
bang pasir besi yang bero- mengajukan permohonan
ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS prasi di wilayah Tasikmalaya ijin” katanya.
Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan Selatan, maupun pasir Ga- Diakui aziz, sudah ada 23
Puskesmas Purwasari), Desa Purwasari lunggung sudah memilik izin perusahaan yang mengaju- Tasikmalaya. penambangan pasir besi gan pasir besi ditutup. Ala-
penambangan dan tidak ada kan perpanjangan maupun Ketua Presidium Tasik- ditutup. Menurut Subarna sanya, sejak beroprasinya
– Karawang Telp (0264) 315262, 41373, satupun perusahaan melaku- malaya Selatan, Subarna masyarakat Tasikmalaya penambangan pasir besi di
ijin baru penambangan pasir
wartanasional@rocketmail.com, No Rekening kan penambangan tanpa izin. besi. Dari jumlah itu baru merasa kelimpungan, karena Selatan meminta supaya as- wilayah Tasimlaya Selatan
Bank BNI : 0191343404, “Hanya di tempat-tempat tujuh perusahaan yang diberi sejak beberapa bulan tera- pirasi tentang penambangan membuat ruas jalan menjadi
tertentu ada sekelompok izin setelah ada koordinasi khir ini, sering didatangi pasir besi disampaikan ke rusak akibat dilalui truk
A/N : Jamangalap Simanullang masyarakat yang melakukan dengan pihak – pihak yang ma¬sya¬rakat Tasikmalaya Pemkab Tasikmalaya. Mere- pengangkut pasir besi yang
penambangan pasir besi dan berkompeten di Kabupaten Selatan yang mendesak agar ka menginginkan penamban- melebihi tonase. (Tbas/)
MARKETING/ MANAGER IKLAN:
Neneng, Lina, Cristin Sugeng - Widyawati,
Purwanto, FOTOGRAFER, Hendri Awanto,
Karyawati Bank Hamil Dua Bulan,
PENGUMUMAN
SIRKULASI:
Komaludin,
PERCETAKAN
PT Temprina Printing
Polisi Ciamis Dilaporkan ke Propam
(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) Diberitahukan kepada semua CIAMIS, (WN)
Kehamilan diluar nikah
anggota Polres Ciamis itu
setelah berkenalan beberapa
dua. Menurut Hasyim, kasus
ini tengah ditangani Propam
crew Warta Nasional untuk kini semakin sering terjadi.
Kali ini telah menimpa Su
tahun lalu. Sampai akhirnya
pelapor hamil dan meminta
Polres Ciamis. Jika terbukti
anggotanya itu bersalah,
menghubungi redaksi, terkait (25), warga Cikunir, Ke-
camatan Singaparna, Ka-
pertanggungjawaban sang
pacar. Namun, MB enggan
pihaknya akan memberikan
sanksi indisipliner dengan
DIBUTUHKAN manajemen dan penampilan baru. bupaten Tasikmalaya, dia
melaporkan pacarnya yang
bertanggung jawab karena
telah memiliki istri dan anak.
kurungan selama 21 hari
atau penurunan satu tingkat
Untuk segera menguhubungi merupakan seorang anggota
Polres Ciamis, Briptu MB,
Sebelum pelapor membawa
masalah ini ke Propam, pel-
pangkat jabatan.
“Kami tidak akan me-
Kepala Perwakilan dan Kepala Biro di Surat Kabar nomor dibawah ini: ke Propam Polres Ciamis.
Gadis ini menuding Briptu
apor pernah beriktikad baik
menyelesaikan permasala-
lindungi oknum anggota
yang terbukti bersalah. Per-
Warta Nasional tanpa ada biaya administrasi koran MB telah menghamilinya,
dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Hp. 08212 558 2006 tetapi oknum polisi itu eng-
han ini melalui kekeluar-
gaan. Namun, MB dinilai tak
masalahan ini sedang dipros-
es oleh kami,” singkatmya
Bagi yang berminat dapat menghubungi : gan bertanggung jawab. memenuhi janjinya sampai kepada wartawan, Jumat
Hingga kini, Su sudah hamil batas waktu yang telah di- siang. Sementara kuasa hu-
Hp. 08212 558 2006 ttd dua bulan. tentukan. kum MB, Syaifudin, men-
Data yang dihimpun Kasus oknum polisi gatakan, kliennya meminta
Rekson H Pasaribu (MN), pelapor merupakan menghamili karyawan bank tes DNA anak yang dikan-
ttd salah satu karyawati bank
Pemred Pemred itu dibenarkan Wakil Kepala dung Su. “Harus dibuktikan
swasta di Kota Tasikmalaya. Polres Ciamis Komisaris dengan DNA,” tandasnya.
Ia mulai berpacaran dengan Polisi Hasyim Risan Kon- (rs-08)
KEPALA PERWAKILAN/ BIRO
CIANJUR : Nunuh Nugraha BANDUNG : Anang Sujatko, CIAMIS : Ismoyojathi, Eri Supena, INDRAMAYU: Madiki, Jeni, BANJAR : Ara Sutara, Kris Amarta, Kusmayadi, TASIKMALAYA : Anda Juanda, Iron Saroni, Andi
Fitriandi, SUBANG : S.Pohan SMHK, A. Rasyd SH, Sudjanan BA, Drs Rusja Bin Omon, Saryid SE, PURWAKARTA : Ir.James Gordon, Pantus Tambunan, Habel Hendrik, Tambunan, Nurlaela, KARAWANG : Manca Varikson
Naibaho, Pariston Purba, Sumuang, KOTA BEKASI : KABUPATEN BEKASI : BOGOR: Dauri, Sopriyanto, BANTEN: Roni, TANGERANG: Asriyanto, Anwar, Toni, SEMARANG: Arief Setiawan, Edi Utomo, Munir, Siswanto,
BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, BENGKULU: Hengky M, Muhar, Sudaryan, Ade Saputra, Polian B, Syari’at, Herry Nata, Dody Aprianto, Niko Hartono, E.Yusti Mulya, Lidya M, Harry,
Dedy P, M.Jafar, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hifni, Abdul Fatah, Mattahu L Khozi PALEMBANG : Asmadi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, Chairul, Erwanto, Purnama, Nurmansyah, Iskandar, Anhar
Harun, PONTIANAK: Bambang, KALTIM: Saharuddin, Andi Arham, Zaenal Abidin, Zulfarullah, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, MANADO: Jhoni, SULAWESI TENGGARA: Sukardi.
Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi

3. JAWA BARAT
EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013 3
Proyek Pengadaan di RSUD Rp 18 Milyar Harus Diusut
KARAWANG, (WN) Menurut sumber (WN), angg- Pengadaan Alat Mobilisasi Pa- PPTK RSUD sebesar 10% dari
Proyek pengadaan barang aran tersebut adalah Kaos Satpam sein Rawat Inap Rp 600 juta, setiap satuan pengadaan barang
dan jasa anggaran tahun 2012 Rp1.191.312.760, Cleaning Ser- Pengadaan Alat Medis Paru Lun- dan jasa di RSUD Karawang.
di RSUD Kabupaten Karawang vice Rp1.859.258.170, Pakaian curan Rp2.011.483.850.000, Ironisnya, ada beberapa pen-
yang jumlahnya hampir 18 Dinas Rp 480 juta, Kendaraan Pengadaan Alat Labolatorium gajuan yang sampai sekarang
milyar lebih, diminta beberapa Dinas Rp 917 juta, Pengadaan dan Penunjang Medis Lainnya belum terealisasikan yakni pen-
kalangan perlu segera diusut Softwaresimrs Rp1 miliar, Pem- Rp5 miliar, Pengadaan alat medis gadaan Kaos Satpam dan Baju
tuntas oleh penyidik Kejaksaan bangunan Intalasi Pengolahan kamar bedah luncuran APBD Rp Dinas, padahal mata anggarannya
Negeri Karawang. Pasalnya, Limbah Rp1 miliar, Pengadaan I.270.000.000,- sendiri diambil dari BLUD RSUD
anggaran untuk Alkes (alat Genzet Rp1,5 miliar, Pengadaan Pengakuan salah satu mandor sendiri, ini membuktikan bahwa
kesehatan), bangunan intalasi Alat Medis Rp4.227.344.000, tangan kanan rekanan men- proyek pengadaan Barang dan
pembakaran limbah, dan pem- Pengadaan Alat Medis Paru Rp2,2 gatakan, untuk mendapatkan Jasa tahun anggaran 2012 RSUD
belian Jenset diduga rawan miliar. Serta Pengadaan Alat Medis proyek ini sudah ada komitmen Karawang harus diusut tuntas.
penyelewengan. luncuran Rp. 2.011.404.733.000, dengan pihak panitia ataupun (red)
257 Perusahaan Dapat Izin
ABAIKAN PP NO. 50 THN 2010 Penangguhan UMK
Pengurusan SIM Kota Bekasi
BANDUNG, (WN)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Di-
nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hening Widiatmoko
mengatakan dari 289 perusahaan yang mengajukan,
pihaknya menolak 32 perusahaan. “Ada 6 perusahaan
Tidak Sesuai Prosedur
yang mencabut sendiri ajuan penangguhannya, yang
resmi disetujui jadi 257 perusahaan yang memenuhi
persyaratan,” katanya.
Hening memaparkan persyaratan utama yang krusial
adalah persetujuan dari serikat pekerja mayoritas yang
harus dilengkapi oleh perusahaan pada saat mengajukan.
Dia mengemukakan kesepakatan penangguhan itu diim-
bangi dengan adanya komitmen dari pengusaha untuk
Bekasi, Warta Nasional tidak lulus saat mengikuti membayar upah yang lebih tinggi. Seperti di Sukabumi
ujian teori dan praktek. Tapi,
Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan legalitas, begitu mengeluarkan dana
dengan UMK 2013 sebesar Rp1,2 juta, pengusahanya
registrasi dan identifikasi dari Polri yang diberikan mengajukan skema kenaikan upah menjadi Rp1,25 juta.
tambahan kepada oknum Sementara itu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan
kepada seseorang untuk bukti memenuhi di tempat pembuatan SIM, mengatakan penandatanganan penangguhan UMK
persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani urusannya jadi lancar,” be- 2013 sedang disiapkan dalam waktu dekat. “Pokoknya
bernya kepada wartawan sebelum 20 Februari 2013 sudah beres ditandatangani,”
dalam mengemudikan kendaraan bermotor. di lokasi Satpas SIM Kota ujarnya.
Bekasi. Ketua Apindo Jabar Dedi Wijaya menyambut baik
Menurut, MR diloka- keputusan pemerintah yang telah mengakomodasi as-
Untuk mendapatkannya bisnis bagi oknum petugas si dia tiba-tiba dihampiri pirasi para pengusaha. (red/yus)
harus melalui prosedur beru- di Kantor pelayanan SIM salah seorang oknum petu-
pa ujian teori dan praktek Kota Bekasi, ini menjadi gas pelayanan satpas SIM
serta pemeriksaan kesehatan. keuntungan bagi oknum “mau dibantu Bu” ungkap si
Semangat reformasi dini- petugas dengan mengabai- petugas sambil menawarkan
lai belum menyentuh jajaran
kepolisian resort (Polres)
kan prosedur dan tidak men-
taati PP 50 Thn 2010, dengan
jasanya. dengan terpaksa
MR merogoh sakunya untuk
Penerima Raskin
Kota Bekasi. Praktek dugaan
KKN ( Korupsi, Kolusi dan
menerapkan pungutan diatas
ketentuan atau disebut den-
mengeluarkan uang sebesar
Rp.350.000,- tak lama MR
di Subang Menurun
Nepotisme) masih saja me- gan Pungutan Liar (Pungli). dipanggil untuk berpoto ber-
warnai pelayanan terhadap Praktek “Pungli” yang selang beberapa menit MR tanpa mengijkuti ujian teori hanya retorika belakah, kare- SUBANG (WN)
masyarakat di institusi mi- sudah berindikasi korup- sudah mendapatkan SIM C dan praktek. na realita di lapangan, ke- Kasubag Sosial Kemasyarakatan Pemkab Subang
lik Negara itu. Khususnya si, berdasarkan pantauan Baru, bebernya kembali. Disamping itu, berjubel- beradaan calo atau perantara Endang Juharya mengatakan berdasarkan surat peneta-
dalam pembuatan Surat Izin wartawan di Satpas SIM Hasil pantauan dilokasi, nya pemohon yang akan tidak lepas dari koordinasi pan pagu raskin Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten
Mengemudi (SIM) oleh sat- Kota Bekasi. “Reformasi modus pungli pembuatan membuat SIM, alhasil ke- dengan petugas atau orang dan Kota, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima
uan lalu lintas (Satlantas). birokrasi terkesan belum SIM Kota Bekasi bermacam nyataan dilapangan untuk dalam di Kantor Satpas SIM raksin di Kabupaten Subang mengalami penurunan dari
Warga masyarakat Kota menyentuh institusi tersebut, cara, salah satu oknum ber- ujian teori hanya segelintir tersebut. tahun-tahun sebelumnya. “Benar, RTS penerima raskin
Bekasi yang datang untuk hal ini dibuktikan dengan tin- nama Eeng dan Bejo diduga pemohon, begitu juga yang Besarnya biaya pengu- untuk di Subang mengalami penurunan,” katanya di
membuat SIM baru men- dakan oknum petugas yang terlibat dalam permainan mengikuti ujian praktek rusan SIM di Kantor Satpas ruang kerjanya.
geluhkan dengan pelayanan secara terkordinir melegal- pungli, bahkan informasi dapat dihitung dengan jemari Kota Bekasi yang dikom- Endang menjelaskan pada 2012, RTS penerima
yang dilakukan oleh oknum kan pungli. Dengan merogoh yang didapat mereka meru- tangan. Dengan adanya per- andoi AKP Purwito Polres raskin di Kabupaten Subang sebanyak 149.900 KK.
petugas. Selain prosedur, kocek pemohon, oknum pakan kepala koordinator an dan permainan seperti ini Kota Bekasi telah menuai Namun untuk 2013, penerima raskin menjadi 125.434
masyarakat pemohon SIM petugas dapat mengeluarkan lapangan untuk membawahi telah membuktikan adanya keluhan bahkan kecaman RTS. “Artinya secara hitungan angka kemiskinan di kita
juga harus membayarkan SIM, tanpa mengikuti ujian beberapa anak buahnya. pelecehan terhadap Moto dari para pemohon dan ber- mengalami penurunan,” tuturnya.
sejumlah uang sebagaima- teori dan praktek, adapun Uniknya dari modus ini, Polri Bersih, pengabaikan- bagai element masyarakat. Meski demikian, lanjutnya, jika tidak dilakukan sos-
na diatur dalam Peraturan yang mengikuti teori, prak- sang kepala koordinator han- nya prosedur yang berpo- Untuk itu diharapkan kepada ialisasi, hal ini akan menimbulan masalah, sebab secara
Pemerintah (PP) Republik tek hanya formalitas saja.” ya duduk sambil menunggu tensi meningkatkan jumlah Dirlantas Polda Metro Jaya, otomatis penerima beras miskin yang tadinya satu ton
Indonesia Nomor 50 Tahun Seperti yang di alami HJ. disalah satu warung (kantin) kecelakaan di jalan raya. untuk bersikap tegas kepada akan berkurang menjadi 8 kuintal. “Kalau ini sosialisai
2010 tentang jenis dan tarif Sementara, MR salah belakang polres kota Bekasi Pengingkaran terhadap seluruh jajarannya yang ti- kurang baik akan menimbulkan fitnah,” paparnya.
atas jenis penerimaan negara satu pemohon SIM C baru, lalu anak buahnya datang komitmen sendiri juga telah dak taat aturan, demi perbai- Endang mengatakan, surat ini berlaku mulai Januari
bukan pajak yang berlaku “mengaku gagal saat men- menghampiri dan membawa dilakukan oleh petugas di kan citra Kepolisian di mata 2013, begitu pun pendistribusiannya akan dilakukan
pada Kepolisian Negara coba mengurus secara lang- beberapa lembar berkas si kantor tersebut. Banyak ber- masyarakat dan menciptakan minggu ketiga di bulan ini. Adapun besar peneriam beras
Republik Indonesia. sung, ia mengaku, akan pemohon SIM. Disinilah tulisan bersemboyan Hindari pelayanan prima sebagai raskin per RTS masih tetap seperti tahun-tahun sebelum-
Sulitnya persyaratan dan lama mengurus SIM jika sang kepala koordinator Pengurusan SIM Melalui bukti reformasi birokrasi nya. “Masih tetap, per bulan setiap RTS menerima 15
prosedur untuk mengantongi melewati prosedur biasa. yang berperan untuk me- Perantara Atau Calo yang pelayanan public. kilogram selama 12 bulan,” pungkasnya. (pohan/red)
SIM diduga menjadi ajang Bahkan sering dinyatakan luluskan si pemohon SIM terpampang besar dinilai (Charles)
Rp 1 Milyar Untuk Proyek Jembatan Cihambulu
Dibawa Kabur “Siluman”
muncul di APBD murni Rp1 karta, Ir Awod Abdul Gadir. itu tidak selesai. “Bapak saya
milyar, namun diluncurkan ke Menurut Awod, mega proyek jual tanahnya karena ingin ada
APBD tahun anggaran 2011,” Jembatan Cihambulu menjadi jembatan di sini. Tetapi sampai
terangnya. bukti pemborosan anggaran. sekarang jembatannya tidak
Diakui Budi, tahun 2011 “Pembangunan jembatan itu selesai. Kami pun merasa
anggaran tersebut tidak di-
gunakan karena dianggap
tidak profesional dan pembo-
rosan,” tandas Awod kepada
heran kenapa jembatan ini
tidak dilanjutkan,” ungkapnya.
Pungli e-KTP Lewat Speaker
tidak mencukupi. “Tapi kami, wartawan di kantornya. Hal senada diungkapkan KARAWANG (WN)
mendapat pertanyaan dari “Di masa pemerintahan Oyah seorang pemilik tanah Pungutan Liar (Pungli) penebusan e-KTP dengan KTP
Inspektorat Jawa Barat ter- Bupati Dedi Mulyuadi periode yang dipergunakan untuk lama Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Karawang
kait uang Rp1 Milyar yang 2008-2013, proyek ini diang- proyek jembatan tersebut. dilakukan oleh ketua RW dengan cara menggunakan
dianggarkan di APBD murni garkan lebih dari satu milyar Oyah menilai jembatan ini speaker di masjid.
tahun 2011 melalui Dinas melalui APBD 2010 yang jadi percuma karena hanya Salah satunya warga RT 12/05 Desa Sarimulya, Rina
Bina Marga. Karena kami diluncurkan ke tahun 2011, dibiarkan saja. mengatakan, sekitar pukul 10.00 WIB ketua RW 05
tidak menggunakannya ka- tetapi pada tahun 2012 malah Oyah pun menuntut uang memberitahukan dengan menggunakan pengeras suara
mipun menjawab seadanya. ditinggalkan. Padahal proyek ganti rugi yang diterimanya di masjid memberitahukan kepada warganya bahwa
Entah kemana uang itu pergi,” ini belum selesai,” ujarnya. tidak senilai dengan bangu- KTP elektronik sudah dapat diambil di ketua RT masing-
PURWAKARTA, (WN) Pemkab Purwakarta pun jelasnya. Maka dari itu, Awod mengan- nan rumah dan tanah yang masing, namun dengan membawa uang sebesar Rp 5 ribu.
Anggaran sebesar Rp 1 menyetujuinya. “Sehingga Menurut sejumlah kalan- cam akan melaporkan kasus di beli Pemkab Purwakarta. “Para warga RT 11, 12 e-KTP sudah di RT masing-
miliar untuk Proyek Jembatan muncul kesepakatan bersama gan, menyakini bahwa uang ini kepada Badan Pemeriksa “Pengambilan uang langsung
Rp 1 Milyar tersebut telah Keuangan (BPK). “Sekarang ke Dinas Bina Marga Purwa-
masing dan silahkan ambil denga bawa uang 5 ribu bawa
Cihambulu yang terletak di membangun Jembatan Ci-
Desa Kertamukti, Kecamatan hambulu. Kemudian Pemkab dimakan maklum siluman bangunan jembatan ini tidak karta. Nilai pembayaran tidak KTP lama. Yang ngumumin Pak RW, katanya per KTP 5
Campaka, Kabupaten Purwa- Purwakarta mengusulkan dana dari kas Pemkab Purwakarta. bisa digunakan. Masyarakat sesuai dengan nilai bangunan ribu,” ucapnya menikan perkataan ketua RW.
karta tidak jelas juntrungannya untuk pembebasan lahan sebe- Itu sudah tidak aneh, proyek pun harus melewati jembatan rumah saya, padahal sudah Ketua RW 05 Desa Sarimulya Syafe’i mengakui
alias dibawa kabur “Mahluk sar Rp75 juta di APBD tahun fiktif alias siluman juga ban- gantung yang penuh resiko saya komplain. Tetapi karena bahwa dirinya yang mengumumkan kepada masyarakat
Siluman”. Pasalnya, Kepala 2009,” urai Budi. yak bermunculan. Sejak tahu karena tidak ada jalan lain,” tidak ditambah juga akhirnya menggunakan speaker di masjid dengan alasan agar
Dinas Bina Marga Purwa- Selain mengajukan angga- 2008 sudah berapa banyak paparnya. Nanang warga Desa saya sudah pasrah,” katanya. lebih efektif. Ketika disinggung terkait adanya beban
karta, Ir Budi Supriadi saat ran pembebasan lahan, pihak proyek siluman di Purwakarta Bojong Sari menyebutkan, Diakuinya, penggantian biaya untuk pengambilan e-KTP, diakuinya merupakan
ditanya wartawan mengaku Dinas Bina Marga Purwakarta yang telah ditemukan oleh orangtuanya telah menerima lahan yang diterimanya Rp55 instruksi langsung dari kepala desa.
tidak tahu uang itu. “Entah juga mengajukan anggaran un- Badan Pemeriksaan Keuangan uang pembebasan tanah yang juta dengan lahan luas 400 me- Sementara itu, Kepala Desa Sarimulya Tatang Hi-
kemana uang itu pergi,” jelas tuk membantu pembangunan (BPK), ujar sumber. terletak di Desa Cijunti Ke- ter dengan bangunan rumah. dayat mengatakan bahwa 9 kepala desa di Kecamatan
Budi diruang kerjanya. jembatan sebesar Rp1 milyar. Hal itu mengundang se- camatan Campaka Purwa- “Pembayaran dilakukan dua Kotabaru sudah menyepakati bahwa besaran operasional
Mengingat manfaat jem- “Tahun 2009, kami membayar jumlah pertanyaan para poli- karta. Uang sebesar Rp40 tahap di Dinas Bina Marga untuk e-KTP yaitu sebesar Rp 5 ribu. “Di minggon (keca-
batan yang dibutuhkan warga masyarakat pemilik lahan. tisi di Kabupaten Purwakarta. juta itu diterima dari Dinas Purwakarta diantar Pembo- matan) itu ditentukan itu 5 ribu, jangan lebih dari 5 ribu.
di kedua kabupaten Subang Tahun 2010, anggaran untuk Seperti halnya diungkapkan Bina Marga Purwakarta. Tapi, rong yang namanya Pak Heri,” Dan itupun tidak wajib. Itu bukan persepsi saya, tapi 9
dan Purwakarta ini, maka proyek Jembatan Cihambulu Ketua DPD PAN Purwa- sampai sekarang jembatan pungkasnya. (RED) kepala desa yang lain juga sepakat,” katanya. (Sumuang)

4. JAWA BARAT
4 EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013
Perusahaan Tak Bayar Upah Buruh Sesuai UMK Harus Ditindak
PURWAKARTA, (WN) tertuang dalam SK Gubernur untuk pekerjanya. “Keputu- valid dan tidak mungkin bisa “Permintaan PPMI yang kat- solusi soal UKM ini, sudah
Memasuki tahun 2013, Bu- Jabar Nomor 561/Kep.1405- san ini merupakan keputusan diubah. “Ini keputusan yang anya mewakili buruh kami ang- dipastikan industri garmen
pati Purwakarta Dedi Mulyadi Bansos/2012 yang ditan- yang sangat rasional, tentunya memungkinkan kami lakukan gap belum relevan bila melihat di Purwakarta akan gulung
masih tetap membiarkan se- datangani pada 21 November dengan kondisi dan situasi ketimbang perusahaan harus kondisi perusahaan saat ini,” tikar,” Kata Darius.
jumlah perusahan yang berop- 2012 di Gedung Pendopo, perusahaan saat ini,” terang tutup. Karena pada intinya ungkap Nenden. “Salah satu perusahan
erasi di Kabupaten Purwakarta Bandung, ditetapkan bahwa Nenden Eva Nofianti SH se- kami juga memikirkan nasib Ditmpat trpisah. Sekretaris yang sudah menghentikan
tidak mau membayar upah UMK Kabupaten Purwakarta laku Legal Officer PT San Fu 1.316 pekerja bila perusahaan APINDO Kabupaten Purwakar- industrinya adalah PT Cas
buruh sesuai Upah Minimum adalah sebesar Rp 1.693.167. Indonesia ketika memberikan sampai tutup,” ujar dia. ta, Darius Krisdanu Purwana, yang berlokasi di Desa Cibe-
Kota (UMK). Akibat “tutup Namun, hingga berita ini keterangan pers. Ia menambahkan, untuk menegaskan, 97% industri di ning. Sebanyak 700 kary-
mata” Dedi Mulyadi tersebut diturunkan, salah satunya Menurut Nenden, didam­ saat ini sangat tidak mungkin Kabupaten Purwakarta berger- awannya sudah dirumahkan,
nasib kesejahteraan buruh adalah PT San Fu Indone- pinggi Mark Manager PT San bisa memberikan upah sebesar ak di bidang garmen. Kenaikan sementara perusahaan yang
tetap terpuruk seperti tahun- sia. Pihak Managemen PT Fu MR Weng Chun Hsien, yang diminta PPMI (Persauda- UMK menjadi Rp1.600.000 masih bertahan juga sudah
tahun sebelumnya. San Fu Indonesia tetap pada General Manager Rd M Ram- raan Pekerja Muslim Indonesia) dari sebelumnya Rp1.047.000 tidak memperpanjang peker-
Padahal, sesuai Kepu­usan
t keputusan akan memberikan dani SE dan Dita Ekaria, kepu- mewakili pekerja meminta dinilai sangat memberatkan ja kontranya,” tegas Darius.
Gubernur Jawa Barat yang upah sebesar Rp1.350.000 tusan upah tersebut sudah upah sebesar Rp2.030.000. para pengusaha. “Jika tidak ada (Red)
Miliar Untuk Raport Ditilep AWAS GANTI RUGI
Oknum, Orangtua Mengeluh
BEKASI, (WN)
Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi kembali sorot
publik, kali ini terkait permasalahan pengadaan Raport
yang tak kuncung redah. Pasalnya, siswa-siswi ditingkat
Mega Proyek Jatigede
Rp43 Miliar Ditilep
SD, SMP dan SMA telah mengeluarkan uang yang sangat
banyak untuk pengadaan raport. Ironisnya, sampai berita
ini dimuat, pelajar tetap tak mendapatkan Raport.
Pantuan (WN), waktu pembagian raport semester
kemarin siswa-siswi kelas I dan kelas II hanya diberi
selembar kertas sebagai bukti nilai hasil ujian. Dari
data dan informasi dikumpulkan, dana milyar untuk
Raport ditilep oknum oknum pejabat yang tidak SUMEDANG, (WN)
bertanggungjawab. Kemana anggaran untuk pengadaan Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran
raport tahun 2010 sebesar Rp.4,5 milyar, tahun 2011
sebesar Rp.1 milyar dan tahun 2012 Rp.1 millyar? Kalau sebesar Rp 43 miliar tahun 2012, namun anggaran
bukan dikorupsi, karena sampai saat ini raport tersebut tersebut belum terealisasi ke sejumlah pemilik lahan
nihil alias uangnya dibawa kabur “mahlum siluman”. di kawasan Mega Proyek Bendungan Jatigede.
Guru-guru dan orang tua murid banyak yang
menyayangkan kejadian itu, “Kalau pun raportnya sudah
dibagi, gimana nanti mengisi nilainya?,kan jadi tambah Tersendatnya dana terse- han, Kabupaten Sumedang,
pekerjaan lagi nanti buat guru. Masa anak saya dari kelas but menimbulkan awas bagi yang disebut-sebut merugi-
I sampai kelas II raportnya hanya selembar kertas ”, kata sejumlah kalangan, mereka kan keuangan Negara sekitar
ibu Gita sambil menujukkan selembar kertas yang baru khawatir jangan jangan ada Rp450.000.000, dan terhi-
diterima dari sekolah kepada wartawan. oknum yang telah meman- tung tanggal 21 Desember
Mereka mengeluh tentang kinerja para pejabat faatkan jabatannya untuk lalu secara resmi ditahan di
di dinas pendidikan Kab Bakasi, anehnya lagi,dari kepentingan pribadi. Mabes Polri.
informasi yang Jaya Posnews dapatkan untuk anggaran Berdasarkan informasi Kepala Bagian Tata
tahun 2012 raport sudah ada tapi ditumpuk saja begitu di (WN), tidak terserapnya Pemerintahan Pemkab
kantor Dinas Pendidikan, ketika Jaya Posnews meminta anggaran ganti rugi Proyek Sumedang, Endi Ruslan,
komentar tentang penumpukan raport tersebut kepada Jatigede tahun anggaran mengatakan, tidak terserap-
Dahroni melalui HPnya, beliau tidak menjawab bahkan 2012 tersebut tidak semata- nya anggaran ganti rugi
mengabaikannya. Anton selaku Kabid Dinas Pendidikan mata persoalan berkas yang Proyek Jatigede tahun ang-
SD/SMP tidak pernah ada diruangannya ketika mau belum ditandatangani Sek- garan 2012 sebesar Rp 43
dikonfirmasi tentang pengadaan raport tersebut. retaris P2T. Namun, yang miliar tersebut diakibat- kasnya,” kata Endi Ruslan sut yang membalut Mega gungjawab atas pencairan
(Nasipman) lebih krusial tidak lain akibat kan, Sekretaaris P2T be- kepada wartawan. Proyek Jatigede sejak tahun ganti rugi yang terjadi se-
Sekretaris Daerah (Sek- lum menandatangani berkas Sementara itu, Sekretaris 1984 silam, sepertinya se- lama ini yang nota bene tidak
da) Sumedang, Atje Arifin pencairan ganti rugi yang P2T Kabupaten Sumedang rasa sulit untuk diurai. (RN/ melibatkan institusi Badan
Abdullah, jauh sebelumnya diperkirakan sekitar 1.500 mengaku pihaknya tidak SR/AS) Pertanahan Nasional ?. Elok,
telah ditetapkan sebagai berkas. “Saya tidak mau pernah dilibatkan dalam hal Pertanyaannya kemudi- aparat hukum di Republik
tersangka oleh Mabes Polri mengambil resiko, angga- pengukuran lahan. “Haram an, Kalau pengukuran BPN ini segera mengambil sikap.
terkait dugaan korupsi pen- ran sebanyak itu lebih baik bagi kami untuk menan- menjadi tahapan dan prose- Paling tidak untuk memi-
gadaan lahan Pasar Hewan kembali ke kas Negara, ma- datangani berkas yang tidak dur yang benar dalam proses nimalisir krugian keuangan
Terpadu di Desa Haurngom- salahnya, Sekretaaris P2T sesuai prosedur,” imbuhnya. ganti rugi Proyek Jatigede, Negara.
bong, Kecamatan Pamuli- belum menandatangani ber- Aneh memang, benang ku- lantas siapa yang bertang- (Aidin Sinaga/ S)
Proyek Jalan Asal-asalan, Pengawas Bina Marga Tidur
BEKASI, (WN) Pantuan Jaya Posnews, dari jalan yang baru di cor, jadi bergelombang dan jalan tersebut dan memberi
Proyek dari anggaran rusaknya jalan dikarenakan sehingga coran tersebut berbahaya bagi pengguna sangsi kepada pemborong
Pemerintah Kabupaten kurangnya septi dari pihak rusak parah, kata ibu tukang jalan. “Ini mah berbahaya yang melakukan kegiatan.
Bekasi dalam pengerjaan pemborong, maupun warung dipinggir jalan kalau tidak segera dibongkar Menurut warga yang resah,
pembangunan peningkatan kurangnya pengawasan dari menuturkan. atau diperbaiki lagi, ”kata pelaksanaan peningkatan
Ibu Kota Negara jalan lingkungan masyarakat
di Kelurahan Tambun Selatan
Dinas Bina Marga.
Pada saat pegecoran
Selanjutnya, saat
pemborong tahu hal tersebut,
pak Wiki warga setempat
ketika melintasi jalan
jalan lingkungan tersebut
merupakan proyek siluman,
asal-asalan. Pasalnya, jalan dilakukan, akses menuju besoknya disuruh pekerjanya tersebut. karena tidak diketahui siapa
Sebaiknya dipindah yang baru dicor, tepatnya
di Dusun I, Desa Tridaya
jalan tersebut tidak ditutup
portal sementara. Pada selasa
untuk memperbaiki, tetapi
hanya ditambal pakai
Sejumlah kalngan sudah
acap kali meminta Dinas Bina
pelaksananya dan besar
anggarannya sesuai papan
Sakti, Rt 04/Rw 01 sudah dini hari ada pengendara adukan biasa tanpa kerikil Marga supaya bertanggung proyek tidak ada.
KARAWANG, (WN) rusak parah. sepeda motor yang melintas cor. Akhirnya jalan tersebut jawab untuk memperbaiki (NASIPMAN)
Ketua MPR RI Taufiq Kiemas sangat mendukung
pemindahan Ibu Kota Negara akibat banjir yang me-
landa berbagai wilayah Jakarta selama beberapa hari ini
justru semakin menambah daftar masalah di Ibu Kota.
“Mengatasi banjir di Jakarta tak bisa hanya dengan pola
konvensional. Karenanya, diperlukan terobosan strategis
Banjir Karawang Kian Meluas
yang bisa menjadi solusi jitu dalam mengatasi persoalan
di DKI, ujar Taufik. KARAWANG, (WN) serta Kepala Desa turun mulai tahun ini sampai tahun
“Saya kurang optimis jika berbagai permasalahan Banjir di Kabupaten meninjau bencana alam berikutnya program pemer-
kota Jakarta bakal bisa diatasi dengan baik jika pen- Karawang, Jawa Barat, banjir di Desa Karang Li- intah sudah menyentuh atau
anganannya hanya bersifat konvensional. Diperlukan menyusul tingginya curah gar, Kecamatan Telukjambe memperhatikan hal ini.
langkah-langkah strategis dan fundamental untuk men- hujan sejak beberapa hari Barat Rabu. Lokasi posko Seperti pengerukan sun-
gatasinya, salah satunya dengan mempertimbangkan lalu, Kian meluas. Banjir bantuan bencana beserta gai yang saat ini sudah sam-
kembali secara sungguh-sungguh opsi memindahkan ibu telah melanda tiga Keca- posko kesehatan terpusat pai daerah Tanjung Pura, dan
kota negara ke daerah lain,” kata Taufiq, Kamis. matan seperti Kecamatan di kantor Desa, di sekitar berharap tahun depan sudah
Hanya saya politisi senior PDI Perjuangan itu meng- Telukjambe Barat, Teluk- lingkungan itu juga terdapat beres terselesaikan semua.
ingatkan agar lokasi calon ibu kota negara harus benar- jambe Timur dan Keca- berbagai macam bantuan Antisipasi logistik dan ban-
benar memenuhi syarat geografis, geopolitik maupun matan Pakisjaya, seperti dari Kementrian Sosial Re- tuan kesehatan sendiri sudah
sosio-ekonomi. Menurutnya, Bung Karno memang Desa Karangligar, Desa publik Indonesia, Dinas di distribusikan oleh Dinas
Mekarmulya, Desa Mu- Sosial Penanggulangan Ben- Sosial PB, Dinas Kesehatan rah akan terus berupaya agar yang daerahnya tidak ter-
pernah menyebut Palangkaraya di Kalimantan Tengah
lyajaya, Desa Wadas dan cana Kabupaten Karawang dan lainnya, dan juga ke- para korban banjir tetap bisa kena banjir agar selalu
sebagai daerah yang ideal untuk ibu kota negara dan
Desa Purwadana dan Desa sampai kepada bantuan dari pada masyarakat agar bisa hidup layak, berbagai pasu- menjaga lingkungannya
pemerintahan.
Telukbuyung, Kecamatan berbagai instansi dan warga juga mengantisipasi dengan kan sudah di terjunkan dari agar tidak terlanda ban-
Namun Taufiq mengakui, tak tertutup kemungkinan
Pakisjaya. daerah lain. menjaga kebersihan saluran jajaran Dinas Sosial Penang- jir, Wakil Bupati yakin
daerah lain juga bisa menjadi calon ibu kota negara
Meluasnya daerah Pada kesempatan itu air dan antisipasi lainnya, gulangan Bencana Satpol bila lingkungan dijaga
pengganti Jakarta. “Tentunya asalkan memenuhi syarat
yang dilanda banjir ter- Bupati dan Wakil Bupati, intinya kita bekerjasama un- PP, Kodim, Kepolisian dan pun mungkin akan bisa
untuk dijadikan Ibu Kota Negara.P emindahan Ibu Kota
jadi, karena hujan deras Kepala Dinas Sosial PB tuk memelihara lingkungan lainnya, dan saya pribadi diminimalisir bencana
itu tidak bisa hanya menjadi urusan pemerintah dan
yang terus mengguyur beserta Camat Telukjam- agar tidak senantiasa selalu dan atas nama pemerintah Banjir seperti ini. Begitu,
DPR. “Tapi juga perlu dukungan penuh seluruh rakyat
wilayah Karawang sejak be Barat menaiki perahu di landa bencana banjir rutin berusaha untuk agar banjir ujarnya. Selanjutnya juga
Indonesia,” pungkasnya.
Kamis siang hingga hari Karet TAGANA Dinsos PB setiap musim hujan, begitu rutin dari tahun ke tahun Wakil Bupati mengatakan
Sedangkan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan,
ini. Kondisi itu mengaki- mengelilingi sekitar daerah ungkapnya. semakin bisa di tangani dan kami disini datang bersa-
sebuah studi menunjukkan Palangkaraya memang daerah
batkan debit air Sungai yang terkena banjir, kurang Lebih lanjut, Bupati ber- tidak terjadi lagi banjir be- ma Bupati untuk menun-
yang secara geografis menguntungkan karena tidak ter-
Citarum dan Sungai Cib- lebih 2 jam, ketinggian air terimakasih kepada para pi- gitu, harapnya. jukan bahwa pimpinan
masuk dalam zona gempa. Namun ada hal yang disebut
eet meningkat sampai me- mencapai 1 meter, pada hak atau instansi yang telah Menambahkan, Wakil Daerah tidak tidak lalai
Tjahjo perlu diperhatikan, yakni dukungan sarana dan
luap ke pemukiman warga kesempatan tersebut Bupati memberikan bantuan kepada Bupati berpendapat agar perhatiannya kepada kor-
prasarana wilayah bagi daerah yang akan menjadi kota
dan areal persawahan. berpendapat bahwa untuk korban bencana banjir, di bencana banjir ini juga di- ban banjir, Pimpinan turun
metropolitan. Karena itu Tjahjo menegaskan perlunya
Bupati dan Wakil Bu- para korban bencana banjir Desa Karang Ligar ini, kami jadikan bahan renungan langsung meninjau begitu
studi yang rinci tentang pemindahan Ibu Kota. “Jadi
pati, Muspida, Camat agar tetap bersabar semoga dari pihak Pemerintah Dae- kepada para masyarakat mengakhiri. (Manullang)
harus dikaji betul, jangan semata emosional karena
banjir. (WN/Sumuang)