1. 22 Februari 2012
Honorer Kategori II Dites Sebelum jadi PNS
Seperti yang sudah diberitakan berula-ulang dan pernah juga ditulis di blog ini bahwa honorer
kategori II yang tidak dibiayai APBD dan APBN akan dilakukan test sebelum bisa diangkat
menjadi PNS. Walau kemungkinan rawan akan suap dan lainnya ya apa salahnya lah...... berikut
berita yang dikutip di JPNN.com hari ini :
Pemerintah akan menerapkan tes seleksi kepada seluruh tenaga honorer untuk bisa diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar mengatakan, tes seleksi mencakup materi akademik
kompetensi minimal.
“Jadi harus dites dulu, terutama guru. Karena sebagian besar guru itu masuknya tidak melalui
tes. Ada syarat kemampuan penguasaan materi guru dan pengetahuan umum. Ada kompetensi
dasar dan ada kompetensi bidang,’ ungkap Azwar usai menemui Ketua PB PGRI dan perwakilan
guru honorer di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (21/2).
Dalam pelaksanaan tes seleksi ini, pemerintah akan menggandeng sepuluh perguruan tinggi
negeri (PTN). Antara lain, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut
Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember
(ITS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Airlangga (Unair), Universitas
Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Azwar menjelaskan, proses tes seleksi ini akan dikoordinasi oleh sepuluh PTN tersebut.
Sehingga, pelaksana tes ini tidak lagi Pemerintah Daerah (Pemda), melainkan ditangani oleh
pemerintah pusat atau nasional.
“Selain tes seleksi, tenaga honorer yang kita angkat ini juga harus bersedia untuk ditempatkan di
tempat yang kosong. Banyak tenaga honorer saat ini tidak mau dipindah, dan hanya mau
menempati tempat yang sudah penuh (di kota). Jujur saya katakan, guru ini hitungannya sudah
lebih, kita sudah mengalahi Jepang, tapi mengajarnya masih delapan jam, ini belum efektif. Kita
minta kesediaan dari guru yang diangkat mau ditempatkan sesuai dengan kebutuhan,” tukasnya.
Lebih jauh Azwar menambahkan, saat ini ada sekitar 600 ribuan tenaga honorer dari semua
bidang yang siap diikutkan tes seleksi dan dilakukan secara bertahap. Namun begitu, Azwar
menyebutkan bahwa penghasilan (gaji) tenaga honorer berasal dari non APBN dan APBD.
Di luar jumlah itu, juga ada sekitar 160 ribuan orang tenaga honorer yang siap diangkat untuk
menjadi PNS. Akan tetapi, tenaga honorer ini pendataannya sudah selesai dan tidak perlu lagi
mengikuti tes seleksi.
“Oleh karena itu, untuk 600 ribuan yang non APBN dan APBD tersebut, datanya akan kita ricek
lagi. Awalnya kita minta jumlah saja namun nanti kita minta namanya siapa, dimana asalnya,
sejak kapan. Biar jelas. Saya berprinsip honorer ini akan diperhatikan bukan karena alasan
2. 21 Februari 2012
Hari Ini Finalisasi RPP Honorer jadi PNS
Mengajukan sesuatu ke pemerintah tidak harus berdemo... tapi kalau memang diperlukan tidak
apa-apa yang penting berjalan tertib. Tidak sia-sia aksi demonstrasi 20 ribu lebih guru honorer
anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di depan Istana Kepresidenan, Senin (20/2).
Hari ini, sepuluh perwakilan PGRI diminta ikut rembukan finalisasi Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo menjelaskan, aksi demonstrasi ribuan guru ini
benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya dia sudah menghimbau kepada para
guru untuk tidak demo. "Tapi upaya pengangkatan honorer ini sungguh kebangetan," kata
Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya sudah bisa disahkan sejak 2009 silam.
Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Bahkan dia
mengatakan, ada salah satu menteri yang berpidato kemana-mana yang isinya justru
menyalahkan guru honorer sendiri. "Ya masak pantas ada menteri yang ngomong siap suruh jadi
honorer. Sudah tahu gajinya Rp 200 ribu per bulan," kata Sulistyo sambil mewanti-wanti nama
menteri yang bersangkutan tidak dikorankan.
Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggunjing para guru honorer tidak memposisikan diri
layaknya buruh industri. Pada intinya, guru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak
perlu menuntutu upah layaknya buruh pabrik.
Di tengah kegelisahan sejumlah guru honorer itu, untungnya bisa sedikit terobati. Tepatnya
setelah mereka kemarin sore diterima oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Sekretaris
Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Julian Aldrin Pasha, juru bicara presiden. "Dari Kemendikbud
diwakili wakil menteri bidang pendidikan. Tapi datangnya telat," ucap Sulistyo.
Hasil dari pertemuan tersebut, hari ini sepuluh perwakilan PGRI diundang untuk ikut rembuk
dalam finalisasi RPP pengangkatan tenaga honorer. Pertemuan pembahasan finalisasi ini
direncanakan sore nanti (21/2) di kantor Kemen PAN-RB.
Sulistyo menjelaskan, upaya Kemen PAN-RB yang bersedia mengajak perwakilan guru honorer
anggota PGRI harus disambut baik. Dengan cara ini, perwakilan honorer bisa ikut
menyumbangkan aspirasinya. Langkah ini, kata Sulistyo, bisa menghindari adanya persoalan
pelik pasca penandatanganan RPP pengangkatan honorer oleh Presiden SBY.
Selama ini, Presiden SBY memang beralasan tidak segera mengesahkan RPP tersebut karena
diliputi kecemasan. Orang nomor satu di republik ini tidak mau ada polemik yang tambah pelik
setelah pengesahan RPP tadi. Sehingga, dia meminta Kemen PAN-RB dan kementerian terkait
lainnya untuk merumuskan lebih bagus lagi RPP itu.
Jika hari ini finalisasi RPP itu benar-benar rampung, dijadwalkan Kamis draf RPP bisa
3. dimasukkan ke Sekretariat Negara (Sesneg). Sulistyo mendapatkan bocoran jika sudah masuk ke
Sesneg, RPP ini akan dibawa di rapat terbatas. Rapat ini akan diikuti Kementerian Keuangan
(Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sesneg. "Tidak perlu menunggu sampai
April," ujar Sulistyo.
Sebelumnya memang sempat muncul kabar jika Kemen PAN-RB memasang target finaslisasi
RPP pengangkatan honorer April mendatang.
Di tengah kabar baik ini, Sulistyo menghimbau para tenaga honorer di daerah. Dia menyerukan
supaya para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga lainnya, untuk tidak menyetor uang ke
bupati atau walikota. Dia menegaskan jika pengangkatan ini murni rencanan negara dan tidak
dipungut biaya. "Meski yang datang itu tim sukses bupati atau walikota, jangan mau memberi
uang," kata dia.
Selama ini, Sulistyo mengatakan ada laporan jika setiap honorer diminta Rp 40 juta untuk bisa
ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama para honorer akan dicoret.
Sehingga, tidak bisa mengikuti tahap validasi dan verifikasi. (wan)dikutip dari JPnn.com
SERBARKAN :
FORUM GTT-PTT KAB. PAMEKASAN
RAPATKAN BARISAN TERHADAP SEMUA KETIDAK ADILAN DI NEGERI INI. OKE
