Cara cepat memahami transfer

5,142 views

Published on

Kebijakan Transfer Ke Daerah di Indonesia

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,142
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,254
Actions
Shares
0
Downloads
179
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cara cepat memahami transfer

  1. 1. Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Perimbangan KeuanganKebijakan Transfer Ke Daerah Disusun oleh: Tim Penyusun Bahan Sosialisasi Transfer ke Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Jakarta, Maret 2011
  2. 2. Skhema Otonomi Daerah & Desentralisasi Desentralisasi Pemberian/Perluasan Penerimaan Taxing Power Desentralisasi Fiskal Desentralisasi Alokasi dana Pengeluaran Transfer Ke Daerah Pengelolaan Otonomi Desentralisasi •Perwakilan Rakyat APBD, melalui Daerah Politik •Pilkada pengelolaan pendapatan, Desentralisasi Kewenangan yang belanja, dan Kewenangan dilimpahkan pembiayaan daerah Desentralisasi • Pembangunan ekonomi dimulai dari daerah Ekonomi • Pertumbuhan ekonomi nasional adalah agregat pertumbuhan ekonomi daerahCatatan : PAD, penerimaan lainnya, dan Transfer ke daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaandesentralisasi politik dan desentralisasi kewenangan (money follows function) untuk melayani masyarakat danpenyediaan belanja aparatur, serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
  3. 3. Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah 2011 Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) DBH PBB Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus (DAK) DBH BPHTB Dana Otsus PAPUA DBH PPh Dana Otsus PAPUA BARAT DBH Cukai HTTRANSFER KE Dana DAERAH Otsus Dana Otsus ACEH DBH SDA Dana Infras Otsus Papua DBH Kehutanan Dana Infras Otsus Papua Barat DBH Pert umum Dana Otsus & Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru DBH Perikanan Tunjangan Profesi Guru DBH Migas Dana Bantuan Operasional Sek (BOS) DBH Panas Bumi Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID) 3
  4. 4. # Dana Karakteristik & Tujuan Transfer Legalitas1 DBH • Block Grant PMK • Mengatasi Vertikal Fiscal Imbalance • By Origin : Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar2 DAU • Block Grant Perpres • Mengatasi Horizontal Fiscal Imbalance • Instrument pemerataan • Basis Perhitungan per daerah: • Alokasi dasar  representasi dari Belanja Gaji PNSD • Celah Fiskal = Selisih ant Kebutuhan Fiskal (KbF) dng Kapasitas Fiskal(KpF)3 DAK • Spesific Grant PMK • Mengatasi Horizontal Fiscal Imbalance • Membantu memperbaiki infrastruktur • BasisPerhitungan per daerah: • Kemampuan Keuangan sebagai kriteria Umum • Kondisi kewilyahan sebagai Kriteria Khusus • Kondisi kerusakan infrastruktur sebagai Kriteria teknis4 Dana • Block Grant untuk pendanaan yang diarahkan. PMK OTSUS • Mengatasi permasalah Kesehatan, Pendidikan dan Perhubungan di Prov Papua, Prov Papua Barat, dan Prov Aceh)5 Infrastr • Tambahan dana infrastruktur otsus (hanya Prov Papua dan Prov Papua Barat) PMK Otsus6 Dana • Mendanai kebijakan tertentu dari Pemerintah Pusat PMK Penyesuai
  5. 5. Penetapan Besaran Pagu dan Distribusi per daerahNo Dana Transfer Besaran dalam APBN Kreteria/Indikator perhitungan per daerah1 DBH Alokasi Persentase tertentu dari Realisasi  Persentase tertentu dari perkiraan besaran Pajak & PNBP realisasi setoran pajak & PNBP2 DAU Sekurang-kurangnya 26% dari PDN Gaji PNSD, Jumlah Penduduk, Luas Neto Wilayah, IKK, IPM, PDRB, Belanja Daerah3 DAK • Tidak ada ketentuan mengenai Kapasitas Fiskal, Kondiri Wilayah, dan besaran Kondiisi Infrastruktur yang rusak. • Usulan Pemerintah , disetujui DPR4 Dana OTSUS 2% dari Pagu DAU Nasional Kewenangan Gubernur untuk membagi kepada prov/kab/kota5 Infrastruktur • Tidak ada ketentuan mengenai Ketetapan dalam UU APBN : OTSUS besaran Prov papua 60% • Usulan Pemerintah , disetujui DPR Prov Papua Barat 40%6 Dana Penyesuaian Unit cost dikalikan volume yang a.l. Jumlah guru non-sertifikasi dan . akan didanai Guru sertifikasi profesi, jumlah murid
  6. 6. Trilogi Dana Perimbangan  Trilogi Bentuk yang terdiri dari 3 komponen yang saling berhubungan dan membangun tema tertentu.  Prinsip Memandang Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. DAU  Temanya : pemerataan  DBH mengatasi vertical fiscal imbalance dan horizontal Fiscal imbalance.  Simulasi mekanisme  pada saat DBH meningkat (berputar ke kanan), maka DAK pada umumnya DAU menurun (berputar ke kiri), demikian pula DAK, atau sebaliknya.  Prinsip ini digunakan dlm perhitungan DAU & DAK per daerah
  7. 7. Trilogi Dana Perimbangan DBH DAU DAK Fiscal Capacity Fiscal Equalization Infrastructure Indicator Instrument Suporting Indikator Upaya untuk Instrument menunjukkan tingkat mengatasi Membantu daerah kapasitas fiskal kesenjangan fiskal untuk memperbaiki daerah. Salah satu antar daerah. kerusakan penyebab infrastruktur kesenjangan fiskal.DBH indikator kapasitas fiskal: DAU : Equalisasi DAK : Supporting1. kapasitas fiskal tinggi DAU  upaya equalisasi Meskipun diberi DAU masih a. DKI karena DBH Pajak mengatasi kesenjangan ada daerah yg tidak mampu b. Kaltim, Riau, Sumsel  karena DBH SDA kapasitas fiskal tinggi dan memperbaiki infrastruktur,2. kapasitas fiskal rendah rendah maka diberikan DAK • Daerah bukan penghasil pajak & SDA
  8. 8. Skema DBH Pajak DBH Pajak Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%) Pusat (10%) Insentif Kab/Kota (3,5%) PBB Provinsi (16,2%) Daerah (90%) Kab/Kota (64,8%) Biaya Pungut (9%) Pusat (20%) Dibagi rata ke Kab/Kota 20% BPHTB Provinsi (16%) Daerah (80%) Kab/Kota (64%) PPh Ps.25 dan Ps.29 Pusat (80%) WPOPDN, Provinsi (8%) PPh Ps.21 Daerah (20%) Kab/Kota (12%) Cukai Hasil Provinsi (30%) Pusat (98%) Tembakau Kab/Kota Penghasil (40%) Daerah (2%) Kab.Kota Pemerataan (30%)Catatan: Th 2011 BPHTB menjadi Pajak Daerah
  9. 9. Skema DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pusat (20%)Bagi Hasil Sumber Provinsi (16%) Iuran Hak Penguasaan Daya Alam Hutan (IHPH) Daerah (80%) Kabupaten/Kota (64%) Pusat (20%) Provisi Sumber Daya Provinsi (16%) Kehutanan Hutan (PSDH) Daerah (80%) Kabupaten/Kota Penghasil (32%) Pusat (60%) Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%) Dana Reboisasi Daerah (40%) Pusat (20%) Provinsi (16%) Iuran Tetap (Land Rent) Pertambangan Daerah (80%) Kabupaten/Kota (64%) Umum Pusat (20%) Provinsi (16%) Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) Daerah (80%) Kabupaten/Kota Penghasil (32%) Pungutan Pengusahaan Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%) Perikanan Pusat (20%) Perikanan Pungutan Hasil Perikanan Kabupaten/Kota (80%) Provinsi (3,1%) 0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar Pusat (84,5%) Pertambangan Minyak Bumi Kabupaten/Kota Penghasil (6,2%) 0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar Daerah (15,5%) Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (6,2%) 0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar Pusat (69,5%) Provinsi (6,1%) 0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar Pertambangan Gas Bumi Daerah (30,5%) Kabupaten/Kota Penghasil (12,2%) 0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar Setoran Bagian Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (12,2%) 0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar Pemerintah Pertambangan Pusat (20%) Panas Bumi Iuran Tetap dan Produksi Daerah (80%) 16 % Provinsi; 32% Kab/Kota Penghasil; 32% Kab/Kota dalam satu provinsi
  10. 10. Formula Perhitungan DAU Per DaerahDAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)Alokasi Dasar = Belanja Gaji PNSDCelah Fiskal = Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal (KpF)Kebutuhan Fiskal = Rata-rata Belanja Daerah secara Nasional X (indeks-indeks)Rata-rata Belanja Daerah secara Nasional = Jumlah Belanja dalam APBD seluruhIndonesia dibagi jumlah daerah 1. Indeks Jumlah Penduduk (IJP) 2. Indeks Luas Wilayah (ILW) Indeks-Indeks 3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 5. Indeks Product Domestic Regional Bruto (PDRB)Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah (PAD) + DBH Pajak + DBH SDA
  11. 11. Gaji PNSD T- ½ Daerah dan Kem Keu Alokasi Dasar Formasi PNSD T- ½ MENPAN / BKN Penduduk T-1 BPS Luas Wilayah T-1 BPSKebutuhan IKK T-1 BPS Fiskal IPM T-2 BPS PDRB Per Kapita T-2 BPS TBR T-2 Daerah & Kem Keu PAD T-2 Daerah & Kem KeuKapasitas DBH Pajak T-2 Kem Keuangan Fiskal DBH SDA T-2 Kem Keuangan
  12. 12. Data Alokasi DasarPasal 27 Ayat (4) UU No. 33/2004 dan Pasal 40 Ayat (5) PP No.55/2005 Komponen Gaji PNS Standar Nasional GAJI POKOK TUNJANGAN KELUARGA TUNJANGAN JABATAN GAJI ■ Tunjangan Fungsional PNS ■ Tunjangan Struktural ■ Tunjangan Umum TUNJANGAN BERAS TUNJANGAN PPH Keterangan: Data yang digunakan adalah data Belanja Gaji PNSD bersumber dari Daftar Gaji Induk PNSD Juni 2010 (untuk DAU 2011) yang diperoleh langsung dari daerah Kondisi Data : 100%
  13. 13. Formula DAU DAU Alokasi Celah Kebutuhan Kapasitas Dasar Fiskal Fiskal Fiskal Jumlah Penduduk P.A.D Luas Wilayah DBH PajakBELANJA GAJI PNSD IKK DBH SDA IPM PDRB per Kapita Rumus perhitungan Kebutuhan Fiskal (KbF) suatu daerah adalah: KbF = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB perkapita) 13
  14. 14. Formula Perhitungan DAK Per Daerah1. Menentukan daera penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu: Kriteria Umum KU = (PAD + DAU + DBH) – (DBH DR + Belanja Gaji PNSD) Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU daerah secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK Kriteria Khusus berupa karakteristik kewilayahan, yaitu: a. Daerah Tertinggal b. Daerah perbatasan dengan negara lain LIHAT SKHEMA c. Daerah rawan bencana PROSES d. Daerah ketahanan pangan PERHITUNGAN DAK e. Daerah potensi pariwisata (halaman berikut) Kriteria Teknis berupa kondisi kerusakan infrastruktur masing-masing bidang DAK2. Menghitung distribusi DAK per daerah menggunakan porporsi KU dan KT
  15. 15. PAD T- 2 Daerah & KemKeu DAU T- 2 KemKeuKriteriaUmum DBH T-2 KemKeu Belanja Gaji PNSD T-2 Daerah & KemKeu Daerah Tertinggal T-1 Kem PDT Daerah Perbatasan T-1 Kem Dalam NegeriKriteriaKhusus Daerah Rawan Bencana T-1 BNBP Da Ketahanan Pangan T-1 Kem Pertanian Da Potensi Pariwisata T-1 Kem Bud Par Daerah Pesisir T-1 Kem Kelautan & PerKriteriaTeknis Kondisi Infrastruktur T-1 K/L terkait Per Bidang Per daerah
  16. 16. Kriteria Umum Kriteria KHusus Kriteria Teknis KEMAMPUAN PERATURAN INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS YESKEUANGANDAERAH PERUNDANGAN NO (IFN < 1) NO INDEKS TEKNIS KARAKTERISTIK IT = f (Indikator Teknis) YES DAERAH (IKW) INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT) = f(IFN.IKW.IT) INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = f (IFN.IKW) IFWT > 1 YES NO IFW > 1 NO DAERAH YES TIDAK LAYAK DAERAH LAYAK INDEKS TEKNIS DAERAH TIDAK LAYAK IT = f (Indikator Teknis) ; IT > 0 No UNTUK BIDANG TERTENTU Yes INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT) = f(IFN.IKW.IT) BOBOT DAK (BD) = IFWT * IKK ALOKASI DAK per BIDANG ALOKASI DAK Utk DAERAH (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) 16 (ADB) = (BD) * PAGU per BIDANG
  17. 17. Perbandingan Nomenklatur Bidang DAK 2010 & 2011 No Bidang DAK 2010 No Bidang DAK 2011 1 Pendidikan 1 Pendidikan 2 Kesehatan 2 Kesehatan 3 Infrastruktur Jalan 3 Infrastuktur Jalan 4 Infrastruktur Irigasi 4 Infrastuktur Irigasi 5 Infrastruktur Air Minum 5 Infrastuktur Air Minum 6 Infrastruktur Sanitasi 6 Infrastuktur Sanitasi 7 Prasarana Pemerintah 7 Prasarana Pemerintahan Daerah 8 Kelautan dan Perikanan 8 Kelautan dan Perikanan 9 Pertanian 9 Pertanian 10 Lingkungan Hidup 10 Lingkungan Hidup 11 Keluarga Berencana 11 Keluarga Berencana 12 Kehutanan 12 Kehutanan 13 Sarana Prasarana Pedesaan 13 Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 14 Perdagangan 14 Sarana Perdagangan 15 Listrik Pedesaan 16 Perumahan dan Permukiman BIDANG BARU 17 Keselamatan Transportasi Darat 18 Transportasi Perdesaan 19 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
  18. 18. Hak-hak Daerah Otonomi Khusus Papua & Papua Barat Aceh (UU No 21 Th 2001) (UU No 11 Th 2006)1. Dana Otsus 2% DAU nasional 1. Dana Otsus 2% DAU Nasional2. Tambahan DBH Minyak 55% 2. Tambahan DBH Minyak 55%3. Tambahan DVBH Gas 30% 3. Tambahan DBH Gas 30%4. Dana Tambahan Infrastruktur5. Dipastikan mendapatkan DAK Pronsip-prinsip penyaluran Dana PerimbanganNo Komponen Ketentuan Penyaluran1 DBH Pajak 1. Triwulanan 2. Persentase tertentu dari realisasri setoran penerimaan pajak 3. Khusus DBH CHT mensyaratkan Laporan Penggunaan DBH CHT2 DBH SDA 1. Triwulanan 2. Persentase tertentu dari realisasi setoran PNBP SDA 3. Perhitungan Realisasi berdasarkan rekonsiliasi realisasi PNBP3 DAU 1. Seperduabelas setiap bulan4 DAK 1. Bertahap (3 tahap) 2. Mensyaratkan Penetapan Perda APBD dan Laporan Penyerapan
  19. 19. Dana Penyesuaian Tahun 20111. Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD a. Alokasi bagi daerah berdasarkan jumlah guru PNSD yang belum bersertifikasi profesi sebesar Rp.250.000,- per guru per bulan selama 12 bulan. b. Tunjangan ini akan hilang apabila guru ybs telah mendapatkan sertifikasi profesi2. Tunjangan Profesi Guru • Alokasi bagi daerah berdasarkan jumlah guru yang bersertifikasi profesi, sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan selama 12 bulan dalam setahun.3. Bantuan Operasional Sekolah • Alokasi bagi daerah berdasarkan jumlah murid dikalikan unit cost tertentu untuk bantuan operasional sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
  20. 20. Dana Insentif Daerah 20101. DID adalah alokasi yang bersumber dari anggaran pendidikan dalam APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan pencapaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan.2. Penggunaan anggaran ini kembali kepada kegiatan pendidikan secara luas sesuai dengan kebutuhan daerah 3. Dari 33 provini terpilih mendapatkan insentif sebanyak No Kriteria dan Sub Kriteria 9 prov, dan dari 491 kab/kota terpilih sebanyak 45 kab/kota, Kriteria Kinerja Keuangan atau jumlah daerah penerima 1. Sub Kriteria opini BPK atas LKPD 54 daerah 2. Sub Kriteria penyampaian perda APBD tepat waktu 3. Sub Kriteria effort peningkatan PAD 4. DID 2011 telah disepakati untuk 4. Sub Kriteria Kluster 2 IPM menyempurnakan kriteria Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Indikator kinerja, dengan tujuan 1. Perekonomian agar daerah meningkatkan 2. Penurunan Tingkat Kemiskinan kualitas pengelolaan keuangan 3. Penurunan Tingkat Pengangguran daerah dan percepatan 4. Inflasi penetapan APBD
  21. 21. Rencana Pola Penyaluran BOS 2011 (sebagai Belanja Transfer Ke Daerah) Keterangan Mekanisme transfer Rek Mekanisme penyerapan sesuai SD Rek ketentuan APBD SD KPA KPPN BRI Kas Rek SD DJPK Jkt II Daerah Rek SDCatatan: RekPada tgl 19 Januari 2011 telah disalurkan BOS Tahap I – 2011ke seluruh Kas Daerah Kab/Kota, namun pada posisi tgl 1 SDMaret 2011 (40 hari setelahnya) baru 77 kab/kota (yangmenyalurkan ke sekolah2.
  22. 22. Keseimbangan antara Reward dan Punishment dalam Pengelolaan Keuangan DaerahReward  DID 2010 : Tidak menggunakan kriteria utama, melainkan komposit capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah meliputi (1) Opini BPK atas LKPD, (2) Penetapan Perda APBD tidak terlambat, (3) indikator lain untuk menentukan passing grade. 2011 : Menggunakan Capaian kriteria utama yaitu :(1) Opini BPK atas LKPD, (2) Penetapan Perda APBD tidak terlambat, (3) indikator lain untuk menentukan passing grade.Punishment  PP No 65 Tahun 2010 Kriteria yang digunakan (1) Perda APBD yang ditetapkan setelah tanggal 24 Maret 2011, setelahnya dikenakan sanksi penundaan DAU sebesar 25%, dan penundaan DAK tahap I/30%
  23. 23. SelesaiTerima Kasih

×