Kebijakan Transfer Ke Daerah di Indonesia

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kebijakan Transfer Ke Daerah
Disusun oleh:
Tim Penyusun Bahan Sosialisasi Transfer ke Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan
Jakarta, Maret 2011

2. Skhema Otonomi Daerah & Desentralisasi
Desentralisasi Pemberian/Perluasan
Penerimaan Taxing Power
Desentralisasi
Fiskal
Desentralisasi Alokasi dana
Pengeluaran Transfer Ke Daerah
Pengelolaan
Otonomi Desentralisasi •Perwakilan Rakyat
APBD, melalui
Daerah Politik •Pilkada
pengelolaan
pendapatan,
Desentralisasi Kewenangan yang belanja, dan
Kewenangan dilimpahkan pembiayaan
daerah
Desentralisasi • Pembangunan ekonomi dimulai dari daerah
Ekonomi • Pertumbuhan ekonomi nasional adalah
agregat pertumbuhan ekonomi daerah
Catatan : PAD, penerimaan lainnya, dan Transfer ke daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan
desentralisasi politik dan desentralisasi kewenangan (money follows function) untuk melayani masyarakat dan
penyediaan belanja aparatur, serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi

3. Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah 2011
Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Pajak
Dana Alokasi Umum (DAU) DBH PBB
Dana Perimbangan
Dana Alokasi Khusus (DAK) DBH BPHTB
Dana Otsus PAPUA DBH PPh
Dana Otsus PAPUA BARAT DBH Cukai HT
TRANSFER KE Dana
DAERAH Otsus Dana Otsus ACEH
DBH SDA
Dana Infras Otsus Papua
DBH Kehutanan
Dana Infras Otsus Papua Barat
DBH Pert umum
Dana Otsus &
Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru DBH Perikanan
Tunjangan Profesi Guru DBH Migas
Dana Bantuan Operasional Sek (BOS) DBH Panas Bumi
Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID) 3

4. # Dana Karakteristik & Tujuan Transfer Legalitas
1 DBH • Block Grant PMK
• Mengatasi Vertikal Fiscal Imbalance
• By Origin : Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar
2 DAU • Block Grant Perpres
• Mengatasi Horizontal Fiscal Imbalance
• Instrument pemerataan
• Basis Perhitungan per daerah:
• Alokasi dasar  representasi dari Belanja Gaji PNSD
• Celah Fiskal = Selisih ant Kebutuhan Fiskal (KbF) dng Kapasitas
Fiskal(KpF)
3 DAK • Spesific Grant PMK
• Mengatasi Horizontal Fiscal Imbalance
• Membantu memperbaiki infrastruktur
• BasisPerhitungan per daerah:
• Kemampuan Keuangan sebagai kriteria Umum
• Kondisi kewilyahan sebagai Kriteria Khusus
• Kondisi kerusakan infrastruktur sebagai Kriteria teknis
4 Dana • Block Grant untuk pendanaan yang diarahkan. PMK
OTSUS • Mengatasi permasalah Kesehatan, Pendidikan dan Perhubungan di Prov
Papua, Prov Papua Barat, dan Prov Aceh)
5 Infrastr • Tambahan dana infrastruktur otsus (hanya Prov Papua dan Prov Papua Barat) PMK
Otsus
6 Dana • Mendanai kebijakan tertentu dari Pemerintah Pusat PMK
Penyesuai

5. Penetapan Besaran Pagu dan Distribusi per daerah
No Dana Transfer Besaran dalam APBN Kreteria/Indikator
perhitungan per daerah
1 DBH Alokasi Persentase tertentu dari Realisasi  Persentase tertentu dari
perkiraan besaran Pajak & PNBP realisasi setoran pajak & PNBP
2 DAU Sekurang-kurangnya 26% dari PDN Gaji PNSD, Jumlah Penduduk, Luas
Neto Wilayah, IKK, IPM, PDRB, Belanja
Daerah
3 DAK • Tidak ada ketentuan mengenai Kapasitas Fiskal, Kondiri Wilayah, dan
besaran Kondiisi Infrastruktur yang rusak.
• Usulan Pemerintah , disetujui DPR
4 Dana OTSUS 2% dari Pagu DAU Nasional Kewenangan Gubernur untuk
membagi kepada prov/kab/kota
5 Infrastruktur • Tidak ada ketentuan mengenai Ketetapan dalam UU APBN :
OTSUS besaran Prov papua 60%
• Usulan Pemerintah , disetujui DPR Prov Papua Barat 40%
6 Dana Penyesuaian Unit cost dikalikan volume yang a.l. Jumlah guru non-sertifikasi dan
.
akan didanai Guru sertifikasi profesi, jumlah murid

6. Trilogi Dana Perimbangan  Trilogi Bentuk yang terdiri
dari 3 komponen yang saling
berhubungan dan
membangun tema tertentu.
 Prinsip Memandang Dana
Perimbangan (DBH, DAU,
DAK) sebagai satu kesatuan
yang tidak terpisahkan.
DAU  Temanya : pemerataan 
DBH mengatasi vertical fiscal
imbalance dan horizontal
Fiscal imbalance.
 Simulasi mekanisme  pada
saat DBH meningkat
(berputar ke kanan), maka
DAK pada umumnya DAU menurun
(berputar ke kiri), demikian
pula DAK, atau sebaliknya.
 Prinsip ini digunakan dlm
perhitungan DAU & DAK per
daerah

7. Trilogi Dana Perimbangan
DBH DAU DAK
Fiscal Capacity Fiscal Equalization Infrastructure
Indicator Instrument Suporting
Indikator Upaya untuk Instrument
menunjukkan tingkat mengatasi Membantu daerah
kapasitas fiskal kesenjangan fiskal untuk memperbaiki
daerah. Salah satu antar daerah. kerusakan
penyebab infrastruktur
kesenjangan fiskal.
DBH indikator kapasitas fiskal: DAU : Equalisasi DAK : Supporting
1. kapasitas fiskal tinggi DAU  upaya equalisasi Meskipun diberi DAU masih
a. DKI karena DBH Pajak mengatasi kesenjangan ada daerah yg tidak mampu
b. Kaltim, Riau, Sumsel  karena DBH SDA kapasitas fiskal tinggi dan memperbaiki infrastruktur,
2. kapasitas fiskal rendah rendah maka diberikan DAK
• Daerah bukan penghasil pajak & SDA

8. Skema DBH Pajak
DBH Pajak
Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%)
Pusat (10%) Insentif Kab/Kota (3,5%)
PBB Provinsi (16,2%)
Daerah (90%)
Kab/Kota (64,8%)
Biaya Pungut (9%)
Pusat (20%) Dibagi rata ke Kab/Kota 20%
BPHTB
Provinsi (16%)
Daerah (80%)
Kab/Kota (64%)
PPh Ps.25 dan
Ps.29 Pusat (80%)
WPOPDN,
Provinsi (8%)
PPh Ps.21 Daerah (20%)
Kab/Kota (12%)
Cukai Hasil Provinsi (30%)
Pusat (98%)
Tembakau
Kab/Kota Penghasil (40%)
Daerah (2%)
Kab.Kota Pemerataan (30%)
Catatan: Th 2011 BPHTB menjadi Pajak Daerah

9. Skema DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Pusat (20%)
Bagi Hasil Sumber Provinsi (16%)
Iuran Hak Penguasaan
Daya Alam
Hutan (IHPH) Daerah (80%)
Kabupaten/Kota (64%)
Pusat (20%)
Provisi Sumber Daya Provinsi (16%)
Kehutanan
Hutan (PSDH)
Daerah (80%) Kabupaten/Kota Penghasil (32%)
Pusat (60%) Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%)
Dana Reboisasi
Daerah (40%)
Pusat (20%) Provinsi (16%)
Iuran Tetap (Land Rent)
Pertambangan Daerah (80%) Kabupaten/Kota (64%)
Umum
Pusat (20%) Provinsi (16%)
Iuran Eksplorasi dan
Eksploitasi (Royalty)
Daerah (80%) Kabupaten/Kota Penghasil (32%)
Pungutan Pengusahaan Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%)
Perikanan Pusat (20%)
Perikanan
Pungutan Hasil
Perikanan Kabupaten/Kota (80%)
Provinsi (3,1%) 0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Pusat (84,5%)
Pertambangan
Minyak Bumi Kabupaten/Kota Penghasil (6,2%) 0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Daerah (15,5%)
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (6,2%) 0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Pusat (69,5%) Provinsi (6,1%) 0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Pertambangan
Gas Bumi
Daerah (30,5%) Kabupaten/Kota Penghasil (12,2%) 0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Setoran Bagian Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (12,2%) 0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Pemerintah
Pertambangan Pusat (20%)
Panas Bumi Iuran Tetap dan
Produksi Daerah (80%) 16 % Provinsi; 32% Kab/Kota Penghasil; 32% Kab/Kota dalam satu provinsi

10. Formula Perhitungan DAU Per Daerah
DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)
Alokasi Dasar = Belanja Gaji PNSD
Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal (KpF)
Kebutuhan Fiskal = Rata-rata Belanja Daerah secara Nasional X (indeks-indeks)
Rata-rata Belanja Daerah secara Nasional = Jumlah Belanja dalam APBD seluruh
Indonesia dibagi jumlah daerah
1. Indeks Jumlah Penduduk (IJP)
2. Indeks Luas Wilayah (ILW)
Indeks-Indeks 3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5. Indeks Product Domestic Regional Bruto (PDRB)
Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah (PAD) + DBH Pajak + DBH SDA

11. Gaji PNSD T- ½ Daerah dan Kem Keu
Alokasi
Dasar Formasi PNSD T- ½ MENPAN / BKN
Penduduk T-1 BPS
Luas Wilayah T-1 BPS
Kebutuhan IKK T-1 BPS
Fiskal
IPM T-2 BPS
PDRB Per Kapita T-2 BPS
TBR T-2 Daerah & Kem Keu
PAD T-2 Daerah & Kem Keu
Kapasitas
DBH Pajak T-2 Kem Keuangan
Fiskal
DBH SDA T-2 Kem Keuangan

12. Data Alokasi Dasar
Pasal 27 Ayat (4) UU No. 33/2004 dan Pasal 40 Ayat (5) PP No.55/2005
Komponen Gaji PNS Standar Nasional
GAJI POKOK
TUNJANGAN KELUARGA
TUNJANGAN JABATAN
GAJI
■ Tunjangan Fungsional
PNS ■ Tunjangan Struktural
■ Tunjangan Umum
TUNJANGAN BERAS
TUNJANGAN PPH
Keterangan:
Data yang digunakan adalah data Belanja Gaji PNSD bersumber dari Daftar Gaji
Induk PNSD Juni 2010 (untuk DAU 2011) yang diperoleh langsung dari daerah
Kondisi Data : 100%

13. Formula DAU
DAU
Alokasi Celah Kebutuhan Kapasitas
Dasar Fiskal Fiskal Fiskal
Jumlah Penduduk P.A.D
Luas Wilayah DBH Pajak
BELANJA GAJI
PNSD IKK DBH SDA
IPM
PDRB per Kapita
Rumus perhitungan Kebutuhan Fiskal (KbF) suatu daerah adalah:
KbF = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB perkapita)
13

14. Formula Perhitungan DAK Per Daerah
1. Menentukan daera penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu:
Kriteria Umum
KU = (PAD + DAU + DBH) – (DBH DR + Belanja Gaji PNSD)
Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU daerah secara Nasional
adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK
Kriteria Khusus
berupa karakteristik kewilayahan, yaitu:
a. Daerah Tertinggal
b. Daerah perbatasan dengan negara lain
LIHAT SKHEMA
c. Daerah rawan bencana
PROSES
d. Daerah ketahanan pangan
PERHITUNGAN DAK
e. Daerah potensi pariwisata
(halaman berikut)
Kriteria Teknis
berupa kondisi kerusakan infrastruktur masing-masing bidang DAK
2. Menghitung distribusi DAK per daerah menggunakan porporsi KU dan KT

15. PAD T- 2 Daerah & KemKeu
DAU T- 2 KemKeu
Kriteria
Umum DBH T-2 KemKeu
Belanja Gaji PNSD T-2 Daerah & KemKeu
Daerah Tertinggal T-1 Kem PDT
Daerah Perbatasan T-1 Kem Dalam Negeri
Kriteria
Khusus Daerah Rawan Bencana T-1 BNBP
Da Ketahanan Pangan T-1 Kem Pertanian
Da Potensi Pariwisata T-1 Kem Bud Par
Daerah Pesisir T-1 Kem Kelautan & Per
Kriteria
Teknis Kondisi Infrastruktur T-1 K/L terkait
Per Bidang Per daerah

16. Kriteria Umum Kriteria KHusus Kriteria Teknis
KEMAMPUAN PERATURAN INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
YES
KEUANGANDAERAH PERUNDANGAN
NO
(IFN < 1) NO INDEKS TEKNIS
KARAKTERISTIK IT = f (Indikator Teknis)
YES DAERAH (IKW)
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT) = f(IFN.IKW.IT)
INDEKS FISKAL & WILAYAH
(IFW) = f (IFN.IKW)
IFWT > 1
YES NO
IFW > 1 NO
DAERAH
YES
TIDAK LAYAK
DAERAH
LAYAK
INDEKS TEKNIS DAERAH TIDAK LAYAK
IT = f (Indikator Teknis) ; IT > 0 No
UNTUK BIDANG TERTENTU
Yes
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT) = f(IFN.IKW.IT)
BOBOT DAK
(BD) = IFWT * IKK
ALOKASI DAK per BIDANG ALOKASI DAK Utk DAERAH
(AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) 16
(ADB) = (BD) * PAGU per BIDANG

17. Perbandingan Nomenklatur Bidang DAK 2010 & 2011
No Bidang DAK 2010 No Bidang DAK 2011
1 Pendidikan 1 Pendidikan
2 Kesehatan 2 Kesehatan
3 Infrastruktur Jalan 3 Infrastuktur Jalan
4 Infrastruktur Irigasi 4 Infrastuktur Irigasi
5 Infrastruktur Air Minum 5 Infrastuktur Air Minum
6 Infrastruktur Sanitasi 6 Infrastuktur Sanitasi
7 Prasarana Pemerintah 7 Prasarana Pemerintahan Daerah
8 Kelautan dan Perikanan 8 Kelautan dan Perikanan
9 Pertanian 9 Pertanian
10 Lingkungan Hidup 10 Lingkungan Hidup
11 Keluarga Berencana 11 Keluarga Berencana
12 Kehutanan 12 Kehutanan
13 Sarana Prasarana Pedesaan
13 Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
14 Perdagangan
14 Sarana Perdagangan
15 Listrik Pedesaan
16 Perumahan dan Permukiman
BIDANG BARU
17 Keselamatan Transportasi Darat
18 Transportasi Perdesaan
19 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan

18. Hak-hak Daerah Otonomi Khusus
Papua & Papua Barat Aceh
(UU No 21 Th 2001) (UU No 11 Th 2006)
1. Dana Otsus 2% DAU nasional 1. Dana Otsus 2% DAU Nasional
2. Tambahan DBH Minyak 55% 2. Tambahan DBH Minyak 55%
3. Tambahan DVBH Gas 30% 3. Tambahan DBH Gas 30%
4. Dana Tambahan Infrastruktur
5. Dipastikan mendapatkan DAK
Pronsip-prinsip penyaluran Dana Perimbangan
No Komponen Ketentuan Penyaluran
1 DBH Pajak 1. Triwulanan
2. Persentase tertentu dari realisasri setoran penerimaan pajak
3. Khusus DBH CHT mensyaratkan Laporan Penggunaan DBH CHT
2 DBH SDA 1. Triwulanan
2. Persentase tertentu dari realisasi setoran PNBP SDA
3. Perhitungan Realisasi berdasarkan rekonsiliasi realisasi PNBP
3 DAU 1. Seperduabelas setiap bulan
4 DAK 1. Bertahap (3 tahap)
2. Mensyaratkan Penetapan Perda APBD dan Laporan Penyerapan

19. Dana Penyesuaian Tahun 2011
1. Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD
a. Alokasi bagi daerah berdasarkan jumlah guru PNSD yang belum
bersertifikasi profesi sebesar Rp.250.000,- per guru per bulan selama 12
bulan.
b. Tunjangan ini akan hilang apabila guru ybs telah mendapatkan sertifikasi
profesi
2. Tunjangan Profesi Guru
• Alokasi bagi daerah berdasarkan jumlah guru yang bersertifikasi profesi,
sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan selama 12 bulan dalam setahun.
3. Bantuan Operasional Sekolah
• Alokasi bagi daerah berdasarkan jumlah murid dikalikan unit cost
tertentu untuk bantuan operasional sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama

20. Dana Insentif Daerah 2010
1. DID adalah alokasi yang bersumber dari anggaran pendidikan dalam APBN yang
diberikan kepada daerah berdasarkan pencapaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan
Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan.
2. Penggunaan anggaran ini kembali kepada kegiatan pendidikan secara luas sesuai
dengan kebutuhan daerah
3. Dari 33 provini terpilih
mendapatkan insentif sebanyak
No Kriteria dan Sub Kriteria
9 prov, dan dari 491 kab/kota
terpilih sebanyak 45 kab/kota,
Kriteria Kinerja Keuangan
atau jumlah daerah penerima
1. Sub Kriteria opini BPK atas LKPD
54 daerah
2. Sub Kriteria penyampaian perda APBD tepat waktu
3. Sub Kriteria effort peningkatan PAD 4. DID 2011 telah disepakati untuk
4. Sub Kriteria Kluster 2 IPM menyempurnakan kriteria
Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Indikator kinerja, dengan tujuan
1. Perekonomian agar daerah meningkatkan
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan kualitas pengelolaan keuangan
3. Penurunan Tingkat Pengangguran daerah dan percepatan
4. Inflasi penetapan APBD

21. Rencana Pola Penyaluran BOS 2011
(sebagai Belanja Transfer Ke Daerah)
Keterangan
Mekanisme transfer
Rek
Mekanisme penyerapan sesuai SD Rek
ketentuan APBD
SD
KPA KPPN BRI Kas Rek
SD
DJPK Jkt II Daerah
Rek
SD
Catatan:
Rek
Pada tgl 19 Januari 2011 telah disalurkan BOS Tahap I – 2011
ke seluruh Kas Daerah Kab/Kota, namun pada posisi tgl 1 SD
Maret 2011 (40 hari setelahnya) baru 77 kab/kota (yang
menyalurkan ke sekolah2.

22. Keseimbangan antara Reward dan Punishment
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Reward  DID
2010 : Tidak menggunakan kriteria utama, melainkan komposit capaian kinerja
pengelolaan keuangan daerah meliputi (1) Opini BPK atas LKPD, (2) Penetapan
Perda APBD tidak terlambat, (3) indikator lain untuk menentukan passing grade.
2011 : Menggunakan Capaian kriteria utama yaitu :(1) Opini BPK atas LKPD, (2)
Penetapan Perda APBD tidak terlambat, (3) indikator lain untuk menentukan
passing grade.
Punishment  PP No 65 Tahun 2010
Kriteria yang digunakan
(1) Perda APBD yang ditetapkan setelah tanggal 24 Maret 2011, setelahnya
dikenakan sanksi penundaan DAU sebesar 25%, dan penundaan DAK tahap
I/30%

23. Selesai
Terima Kasih