1. Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA)
Disusun oleh
kelompok 1
1. Immanuel putra ganda sitohang (214320031)AGB-A
2. Roni sitohang(214320005)AGB-A
3. Iska herlina solin(214320066)AGB-A
4. Margaretta silalahi(214320049)AGB-A
5. Yosephine Natalia barus(213320018)AGB-A
6. Jeremia ginting(213320065)AGB-B
7. Hana sinaga(213320072)AGB-B
8. Ganda sagala(213320110)AGB-B
UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA
FAKULTAS PERTANIAN
AGRIBISNIS
MEDAN
2017
2. 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (bahasa Inggris: ASEAN Economic Community
(AEC) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas
antarnegara-negara ASEAN.
2. Sejarah terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Diawali pada bulan Desember 1997 saat KTT ASEAN di Kuala Lumpur, para pemimpin
ASEAN memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil,
makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta
kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang.
Pada KTT ASEAN di Bali Oktober 2003, Para Pemimpin ASEAN mendeklarasikan bahwa
MEA merupakan tujuan integrasi ekonomi regional (Bali Concord II) pada tahun 2020.
Selanjutnya, pada Agustus 2006 saat pertemuan ke-38 Menteri Ekonomi ASEAN, di Kuala
Lumpur, Malaysia sepakat untuk menyusun “suatu cetak biru” yang terpadu untuk
mempercepat pembentukan MEA dengan mengindentifikasi berbagai karakteristik dan elemen
MEA pada tahun 2015 sesuai Bali Concord II, dengan sasaran dan kerangka waktu yang jelas
dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang telah disepakati
sebelumnya guna mengkomodir kepentingan seluruh negara anggota ASEAN.
Pada 13 Januari 2007 saat KTT ASEAN Ke-12, para pemimpin ASEAN menegaskan
komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015
sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan BALI CONCORD II, dan menandatangani Cebu
Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Secara
khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN
menjadi tahun 2015 dan mentranformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana
terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang
lebih bebas.
3. 3. Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas
perekonomian dikawasan ASEAN.
Penjelasan
1.Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mendorong arus investasi dari luar masuk ke dalam
negeri yang akan menciptakan multiplier effect dalam berbagai sektor khususnya dalam
bidang pembangunan ekonomi.
2.MEA memberikan peluang kepada negara-negara anggota ASEAN dalam hal
meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan
dua faktor produksi yang sangat penting.
4. Anggota Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Anggota Mea adalah Negara-negara Asean yang terdiri dari 10 negara:
1.Indonesia
2.Malaysia
3.Filipina
4.Singapura
5.Thailand
6.Brunai Darussalam
7.Kamboja
8.Vietnam
9.Laos
10.Myanmar
5. Syarat dan kewajiban anggota MEA
Menurut kelompok kami adapun syarat dan keawajiban menjadi Anggota Mea
adalah, merupakan Negara-negara Asean, seperti 10 negara yang tergabung dalam
MEA,Memiliki kesamaan antar 10 negara untuk saling bekerjasama, yang pada akhirnya
meningkatkan perekonomian di kawasan Asean
4. 6. keuntungan dari menjadi anggota MEA
Manfaat menjadi anggota Mea, khususnya untuk Indonesia
1. MEA sudah dijadikan rencana sejak lama, tapi baru pada tahun 2015 di berlakukan untuk
pasar perdagangan di Indonesia.
2. MEA membuka kesempatan bagi seluruh pekerja di kawasan Asia Tenggara untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup mereka karena lapangan pekerjaan yang banyak
tersedia.
3. Produk – produk baik dari Indonesia dan negara lainnya dapat di perdagangkan dengan
bebas dan legal tentunya. Karena sudah banyak produk Indonesia yang di akui khususnya
di kawasan Asia Tenggara.
4. Menjadikan Indonesia banyak memperbaiki kualitas dan kuantintas dari sumber daya
manusianya sendiri, karena jika di bandingkan dengan negara lain, masih banyak yang
kurang dan ketinggalan dari sumber daya manusia yang ada.
7. bagaimana posisi terkini MEA
Negara kita merupakan salah satu yang terbesar di ASEAN. Selain itu negara kita memiliki
potensi kelautan yang luar biasa," tegasnya saat mengisi sosialisasi empat pilar kebangsaan
kepada 500 anggota Nasyiyatul Aisyiyah se-Jateng di Kota Pekalongan,Rabu(21/12/2016)
Lebih lanjut dia memberikan contoh di Kota Pekalongan yang memiliki industi pembuatan
kapal. Selain itu juga tak sedikit pula industri kapal di kabupaten di sekitarnya seperti Batang.
"Maka harus terus kita dorong industri kelautan yang ada di setiap daerah di seluruh nusantara
ini dan sejumlah industri potensial lainnya untuk bisa bersaing di MEA," terangnya.
5. 8. Startegi Indonesia dalam menghadapi MEA
1. Melakukan Sinkronisasi (Penyatuan) Kebijakan Pemerintah Pusat Dan
Pemerintaha Daerah
Seperti yang kita tahu kebijakan dan peraturan masih terkesan amburadul, di
daerah tertentu sudah sangat baik, namun di daerah yang lain masih tidak adanya
keadilan. Pemerintahan harus lebih tertata rapi dalam memberlakukan kebijakan.
2. Membantu dan Melatih Sumber Daya Manusia Agar Lebih Baik
Sebenarnya Indonesia tidak terlalu kekurangan sumber daya manusia yang
ahli. Sebagian dari mereka memiliki daya kreatifitas tinggi, dari membuat mobil
listrik hingga membuat bahan bakar yang mudah di dapat. Hanya saja keberadaan
mereka kurang terbantu.
3. Membangun Infrastruktur Di Setiap Daerah
Kembali ke masalah infrastruktur. Infrastruktur sangat berdampak dengan
ekonomi. Bayangkan saja jika setiap daerah memiliki infrastrktur yang memadai,
memiliki paling tidak bangunan yang bisa di jadikan sebagai potensi wisata, atau
infrastruktur jalan yang baik untuk bisa mengembangkan bisnis generasi muda
kreatif
4. Memberikan Bantuan Kepada Pengusaha Kecil Yang Ingin Berkembang
Banyak pengusaha UKM yang sangat menginginkan bantuan dana untuk di
jadikan sebagai modal untuk mengenbangkan bisnis UKM mereka.
5. Memberlakukan Hukum Yang Lebih Adil
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sepertinya sila ke 5 dari panca sila
belum sepenuhnya berlaku di Indonesia. Banyak kalangan kecil yang merasa
tertindas dan di rugikan. Sepertinya belum ada hukum yang adil untuk sanksi
yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat ini.
