Dokumen tersebut membahas tentang ekonomi koperasi di negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pendekatan top-down dan bottom-up dalam pembangunan koperasi, konsep koperasi di negara berkembang, kendala-kendala koperasi, dan tahapan membangun koperasi menurut undang-undang.

1. EKONOMI KOPERASI
( PEMBANGUNAN KOPERASI )

2. KELAS : 3EA49
NAMA :
Sevina Defi Sitaresmi ( 1A214174 )
Syaefudin Ali ( 1A214555 )
Triana Malasari ( 1A214863 )
Vani Rahayu dewi ( 1A214971 )
Yasyfa Almas Fadhlan ( 1C214366 )
KELOMPOK 11

3. Koperasi di Negara Berkembang
Pengembangan Koperasi di negara berkembang seperti di
Indonesia dengan Top Down Approach pada awal
pembangunannya dapat diterima, sepanjang polanya selalu
disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di negara
tersebut.
Penerapan pola Top Down harus diubah secara bertahap
menjadi Bottom Up Approach. Hal ini dimaksudkan agar rasa
memiliki (Sense Of Belonging) terhadap koperasi oleh anggota
semakin tumbuh, sehingga para anggotanya akan secara
sukarela berpartisipasi aktif.
Apabila hal seperti tersebut dapat dikembangkan, maka
koperasi yang benar - benar mengakar dari bawah akan
tercipta, tumbuh, dan berkembang.
(Sitio dan Halomoan, 2001)

4. Konsep Koperasi Di Negara Berkembang
Koperasi Negara Berkembang adalah perpaduan
dari dua konsep koperasi yaitu Konsep Barat dan
Sosialis. Adanya campur tangan pemerintah dalam
pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia
membuatnya mirip dengan konsep sosialis.
(Sitio dan Halomoan, 2001)

5. Konsep Koperasi Di Negara
Berkembang (Lanjutan)
• Perbedaannya, tujuan koperasi dalam konsep
sosialis adalah untuk merasionalkan faktor
produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan
kolektif, sedangkan koperasi di negara
berkembang seperti di Indonesia, tujuannya
adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi
anggotanya.
(Sitio dan Halomoan, 2001)

6. Kendala Koperasi di Negara
Berkembang
Kendala Internal :
1. Kelangkaan sumber daya profesional,
baik untuk mengelola organisasi
maupun usaha koperasi.
2. Keterbatasan sumber kapital swadaya.
3. Masih rendahnya kesadaran berkoperasi
di kalangan anggota.
(Sukwiaty dan Slamet, 2006)

7. Kendala Koperasi di Negara
Berkembang (Lanjutan)
Kendala Eksternal :
a. Perbedaan persepsi tentang pentingnya peran
koperasi.
b. Perhatian lembaga masih sangat rendah dari sisi
ekonomi (Keuangan).
c. Iklim usaha yang kurang kondusif bagi kegiatan
usaha koperasi.
d. Aturan yang ada untuk koperasi terasa masih
kaku, seperti aturan sumber modal, aturan
pembentukan dan sebagainya.
(Sukwiaty dan Slamet, 2006)

8. Tahapan Membangun Koperasi
(Undang Undang Perkoperasian No.12/1967)
A. Tahap Ofisialisasi
Tujuan utama tahap ini adalah merintis
pembentukan koperasi dari perusahaan
koperasi, menurut ukuran, struktur, dan
kemampuan manajemennya, cukup mampu
melayani kepentingan para anggotanya secara
efisien dengan menawarkan barang dan jasa
yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya.

9. B. Tahap Deofisialisasi
Tujuan utama dari tahap ini adalah mendukung
perkembangan sendiri koperasi ketingkat kemandirian
dan otonomi. Artinya bantuan bimbingan dan
pengawasan atau pengendalian langsung harus
dikurangi.
C. Tahap Otonomisasi
Tahap ini terlaksana apabila pemerintah sudah bersifat
proporsional. Artinya, koperasi sudah mampu mencapai
tahap kedudukan otonomi, berswadaya atau mandiri.
Tahapan Membangun Koperasi
(Lanjutan)

10. Daftar Pustaka
• Republik Indonesia, Undang Undang
Perkoperasian No.12/1967.
• Sitio, A. dan Halomoan T. 2001. Koperasi, Teori
dan Praktek. Jakarta: Penerbit Erlangga.
• Sukwiaty, Sudirman J., dan Slamet S. 2006.
Ekonomi. Jakarta:Penerbit Yudhistira.