3. Tujuan Wawasan Nusantara :
• Sebagai pedoman bagi perwujudan cita-cita dan
pencapaian tujuan nasional. Yang meliputi :
a. Tujuan kedalam : Mewujudkan kesatuan
dalam segenap aspek kehidupan (aspek alamiah
dan aspek sosial)
b. Tujuan keluar : Mewujudkan kesejahteraan,
ketertiban, dan perdamaian seluruh umat
manusia dengan berperan serta mewujudkan
ketertiban dan perdamaian dunia.
4. Fungsi Wawasan Nusantara :
• Funsi wawasan nusantar dapat dipahami dengan mempelajari
sejarah perkembangan dan lingkungan keberadaannya.
1. Sejarah Perkembangan
a. Pada masa kejayaannya, kerajaan Majapahit mampu
menguasai seluruh wilayah nusantara termasuk Filipina,
Kamboja, dan Semenanjung Malaya.
b. Pada th. 1921 Wr. Supratman mengubah lagu Indonesia Raya
yang menggugah aspirasi bangsa Indonesia.
c. Puncak perjuangan kemerdekaan tercapai pada tanggal 17
Agustus 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
d. Perwujudan wawasan nusantara sebagai suatu kesatuan
wilayah kedaulatan RI telah dikukuhkan dengan lahirnya
konsepsi negara Kepulauan Indonesia pada th. 1957 yang
dituangkan dalam Deklarasi Djuanda.
5. 2. Lingkungan Keberadaan
a. Sebagai negara kepulauan, negara RI yang
merdeka berdaulat dan bersatu harus
mewujud dalam satu kesatuan wilayah yang
utuh.
b. Karena letak Indonesia berada pada posisi
silang antara Benua Asia dan Australia yang
berpengaruh pada aspek
ideologi, politik, ekonomi, sosbud, hankam, d
an demografi maka, perlu memiliki ketahanan
nasional guna mempertahankan eksistensi
dan pertumbuhan bangsa dan negara RI.
6. 3. Fungsi Wawasan Nusantara :
a. Membentuk dan membina persatuan,
kesatuan, dan keutuhan bangsa dan
negara Indonesia.
b. Merupakan ajaran dasar yang melandasi
kebijaksanaan dan strategi pembangunan
nasianal.
7. 4. Unsur-unsur Dasar :
a. Wadah
• Ruang Lingkup
1. Batas ruang lingkup Nusantara.
2. Letak geografis Nusantara.
3. Menyatu dalam suatu kesatuan politik.
• Tata Inti Organisasi
1. negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh
MPR.
2. Presiden RI berkuasa berdasarkan UUD ’45
3. Sistem pemerintahan diatur UUD ‘45
4. DPR mempunyai kedudukan kuat.
• Tata kelengkapan Organisasi
1. kesadaran politik dan kesadaran negara harus dimiliki seluruh
masyarakat.
2. Lembaga-lembaga rakyat harus menjadi media efektif dalam
membina dan mewujudkan demokrasi Pancasila.
8. b. Isi
• Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan
UUD ’45
1. Negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan
yang bebas
3. Pemerintah negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia…perdamaian abadi dan keadilan sosial.
• Azas yang berciri manunggal, utuh menyeluruh yang
mengarah pada kesatuan dan persatuan serta
keseimbangan segenap aspek kehidupan nasional
(wilayah, politik, ekonomi, pertahanan
keamanan, pemerataan pembangunan)
9. c. Tata Laku
• Tata Laku Batiniah
Berlandaskan falsafah melahirkan sikap
mental bangsa yang memiliki kekuatan batin
dan merupakan wujud dari tradisi norma
yang membudidaya.
• Tata Laku Lahiriah
Merupakan kekuatan lahiriah baik
dalam bentuk kata maupun karya, yang
dituangkan dalam suatu tata laksana, yang
apabila dirinci menjadi tata perencanaan, tata
pelaksanaan, serta tata pengawasan, dan
pengendalian.
10. Wawasan Nusantara Sebagai Pancaran
Falsafah Pancasila
Falsafah pancasila diyakini bangsa Indonesia
sebagai suatu pandangan hidup yang sesuai dengan
aspirasinya.
Konsep wawasan nusantara bertolak dari dasar
ketentuan Tuhan YME., sebagai sila pertama. Sila
pertama ini melahirkan hakikat misi yang diemban
manusia Indonesia, yang dijabarkan dalam sila-sila
lainnya. Dari sini, wawasan nusantara merupakan
perwujudan pancasila sehingga menjadi landasan dan
pedoman bagi pengelolaan kelangsungan hidup
bangsa.
11. Implementasi Wasantara dalam
Kehidupan Nasional
Penerapan azas-azas wasantara dalam tata
kehidupan nasional memerlukan kesamaan
pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam
seluruh proses penyelenggaraan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
serta pembangunan.
12. Strategi Implementasi Wasantara
• Tahap perumusan haluan negara
• Perencanaan jangka panjang GBHN
• Perencanaan jangka sedang (Rapelita)
• Perencanaan jangka pendek (Rencana
Pembangunan Tahunan APBN)
• Pelaksanaan, penilaian serta pemerataan
hasil-hasilnya.
13. GBHN 1993 mencakup :
A. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik.
B. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
C. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial
budaya.
D. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahan
keamanan.
E. Konvensi hukum laut internasional.
1. Negara kepulauan
2. Laut teritorial
3. Perairan pedalaman
4. Zona ekonomi eksklusif (ZEE)
5. Zona tambahan
6. Landas kontinen
14. Teori Udara Bebas
1. Kebebasan ruang udara tanpa batas
2. Kebebasan udara terbatas
a. Negara kolong berhak mengambil tindakan
tertentu untuk memelihara kemanan dan
keselamatannya.
b. Negara Kolong hanya mempunyai hak
terhadap zona teritorial tertentu/terbatas.
15. Lanjutan..
• Beberapa teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara
haruslah terbatas :
1. Teori keamanan
Menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas
wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga
keamanannya.
2. Teori penguasaan Cooper
Menyataan bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh
kemampuan negara yang bersangkutan untuk menguasai
ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan
ilmiah.
3. Teori udara
Menyatakan wilayah udara itu harus sampai suatu ketinggian
dimana udara masih cukup mampu mengangkat balon dan
pesawat udara ±30 mil dari permukaan bumi.
16. Cara menentukan garis batas ruang
udara :
• Menentukan batas dimulai dari “pusat bumi”
sampai batas angkasa yang lebih luas dari
pada wilayah darat dan laut sehingga
membentuk suatu kerucut terbalik dengan
puncak kerucut berada di pusat bumi.
• Menarik garis tegak lurus dari permukaan
wilayah negara ke angkasa yang berarti ada
kantong-kantong udara bebas mengingat
bentuk bumi yang bulat.
17. Kesimpulan
• Negara RI terdiri atas tiga dimensi ,yakni
wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah
udara.
